PT DI Teken Kontrak Pemeliharaan CN235 PNGDF

24 September 2026

CN235-100 PNGDF (photo: France in PNG)

Port Moresby, Papua Nugini – PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) menyepakati kontrak maintenance untuk 1 (satu) unit pesawat CN235-100 milik Angkatan Pertahanan Papua Nugini (Papua New Guinea Defence Force/PNGDF). Kontrak ini mencakup pelaksanaan sejumlah pekerjaan pemeliharaan, termasuk C-Check Inspection, sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapan operasional pesawat.

Pesawat tersebut sebelumnya mengalami grounded sejak tahun 2015. Setelah menjalani proses pemeliharaan dan maintenance flight oleh tim PTDI, pesawat kembali mengudara pada akhir tahun 2025. Adapun kontrak yang disepakati hari ini (23/09) menjadi tindak lanjut dukungan teknis PTDI terhadap pesawat milik PNGDF tersebut, sekaligus melanjutkan proses pemeliharaannya.

Penanda-tanganan kontrak pemeliharaan CN235-100 PNGDF (photo: PT DI)

Pesawat CN235-100 milik PNGDF tersebut diperoleh dari Airbus Defence & Space (ADS) pada tahun 1992. Kerja sama ini menjadi langkah awal PTDI dalam membangun dukungan MRO untuk pesawat tersebut, sekaligus membuka peluang pengembangan kerja sama pemeliharaan secara berkelanjutan.

Kedepan, terdapat potensi pengembangan sustainment program dalam bentuk paket MRO selama 3 (tiga) tahun, dimana PTDI juga melihat peluang dukungan MRO terhadap unit CN235-100 lainnya yang dioperasikan oleh PNGDF sebagai bagian dari pengembangan kerja sama pemeliharaan pesawat secara berkelanjutan.

Bagi PTDI, dukungan terhadap operasional CN235-100 milik PNGDF menjadi bagian dari kontribusi Perusahaan dalam membangun kerja sama industri dirgantara yang saling memberikan manfaat bagi kedua negara.

(PT DI)

PTDI Targetkan Produksi 150 Unit N219 buat Daerah 3T

21 September 2026

Pesawat N-219 buatan PT DI (photos: PT DI)

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI meningkatkan produksi pesawat komersial N219 berkapasitas 19 penumpang. VP Business Development & Marketing Heber M. F. Panjaitan menjelaskan pesawat N219 diproduksi untuk melayani rute-rute perintis seperti daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Pesawat N219 diyakini dapat menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan darat maupun laut. Heber menekankan, pesawat N219 ini diproduksi dengan peruntukan dual use, bisa untuk kebutuhan sipil/komersial maupun militer.

"Untuk komersial potensi lebih dari 150 unit untuk memenuhi rute-rute perintis, itulah tadi buat yang N219. Jadi cukup besar yang layak bangsa pasarnya. Dan ada 30 unit penugasan Kemhan yang tadi saya bilang, 30 unit dari penugasan Presiden, untuk memenuhi kebutuhan di kementerian lembaga. Jadi memang cukup besar bangsa pasarnya, 150 plus 30 itu, 180 unit," kata dia kepada detikcom dalam TNI Fair, di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026).

Untuk mengejar pasar tersebut, PTDI menargetkan peningkatan kapasitas produksi N219 secara bertahap. Pada 2026, Heber mengungkap sudah ada kontrak 13 unit, yaitu 4 untuk komersial, 6 permintaan dari TNI AD dan 3 dipesan oleh PT BIBU Agro Maritim, anak usaha PT BIBU Panji Sakti.

Selain itu, terdapat 3 unit N219 yang sudah masuk tahap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dari Kementerian Pertahanan.

"Untuk N219 sendiri, yang sudah kontrak itu ada 6 dari TNI AD, kemudian ada 4 dari Mitra Aviasi Perkasa, kemudian ada 3 dari BIBU Panji Sakti," tambahnya.

PTDI menyebut harga N219 berada di kisaran US$9 juta-US$ 10 Juta per unitnya. Namun harga itu belum termasuk jika ada permintaan modifikasi tertentu.

"Kalau kita lihat kan pesawat ini kami sudah memiliki pricing sekitar 9 juta sampai 10 juta dolar kisaran harga satu pesawat ini untuk basic configuration. Jadi tinggal dikalikan dengan unitnya, satuannya untuk basic, kecuali ada modifikasi-modifikasi tertentu, mungkin ada peningkatan harga," ujarnya.

Produksi Pesawat PTDI

Secara keseluruhan, kapasitas produksi PTDI pada 2026 ditargetkan mencapai 28 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 6 unit NC212, 4 unit CN235, 2 unit N219, dan 16 unit helikopter.

"Produksinya, kapasitas kita tahun 2026 ini ada 28 unit. Gabungan daripada 6 unit NC212i, 4 CN235, 2 N219, dan 16 helikopter. Kita akan targetkan naik bertahap lewat ekspansi CN235 ke 6-8 unit per tahun, terus sampai ke 10-12 unit per tahun. Terus untuk N219, dari 6 meningkat ke 12 unit per tahun. Ekspornya tentunya negara-negara yang kita targetkan itu wilayah Asia Pasifik, Afrika, dan juga Amerika Latin," jelasnya.

Pesawat ini juga dipamerkan dalam ajang TNI Fair yang digelas di Monumen Nasional (Monas) pada 19-20 September 2026. Pameran tersebut menjadi ajang bagi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk menampilkan sejumlah produk dan kapabilitas industri kedirgantaraan yang telah dikontrak maupun yang berpotensi memenuhi kebutuhan TNI.

Selain produk pesawat, PTDI menampilkan berbagai kerja sama dan pengembangan teknologi pertahanan, termasuk kerja sama dengan sejumlah mitra asing serta pengembangan drone. PTDI juga memperkuat kapabilitas pemeliharaan dan perawatan mesin pesawat melalui anak usahanya, PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP).

Keikutsertaan PTDI dalam pameran ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi.

(Detik)

PT DI Dapatkan Kontrak Harwat Pesawat Terbang/Helikopter TNI AU

19 September 2026

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Koharrmatau dan PT DI (photo: PT DI)

Bandung (17/09) – PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) dan Komando Pemeliharaan Materiel Angkatan Udara (Koharmatau) memperkuat kolaborasi dalam mendukung keberlanjutan pemeliharaan pesawat terbang dan helikopter milik TNI Angkatan Udara (TNI AU). Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pendayagunaan Sumber Daya dan Pemanfaatan Fasilitas Pemeliharaan Pesawat Terbang/Helikopter.

PKS ini ditandatangani oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, dan Komandan Koharmatau, Rudolf P. Buulolo di Ruang Rapat Basir Surya, Koharmatau, Kamis (17/09). Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan kapabilitas industri PTDI dengan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki TNI AU untuk memperkuat dukungan terhadap pemeliharaan armada udara TNI AU.

Pada kesempatan ini, kedua pihak juga menandatangani dokumen perjanjian Side Letter sebagai tindak lanjut terhadap kerja sama pemeliharaan pesawat terbang/helikopter, serta kerja sama pengadaan suku cadang dan Harwat pesawat CN235 milik TNI AU. Dalam hal ini, Koharmatau akan memberikan dukungan berupa penyediaan personel, peralatan, fasilitas, dan Ground Support Equipment (GSE). Sementara itu, PTDI akan menyediakan personel yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan, termasuk dukungan teknis dan pemeliharaan guna menjaga kesiapan operasional pesawat milik TNI AU.

Armada pesawat CN-235 TNI AU (photo: TNI AU)

Kolaborasi ini  mencerminkan komitmen PTDI sebagai industri pertahanan untuk memberikan dukungan berkelanjutan terhadap pesawat yang telah diproduksi dan dioptimalkan pemanfaatannya bagi pengguna (end-user), dalam hal ini, TNI AU. ”Kerja sama ini menjadi hal penting untuk memastikan kemampuan armada tetap terjaga dan memenuhi Optimum Essential Force TNI AU. Bagi kami, kerja sama ini juga merupakan bentuk komitmen untuk terus mendukung kebutuhan pemeliharaan alutsista TNI AU, melalui kemampuan teknis sumber daya manusia, serta fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak, diharapkan kegiatan pemeliharaan dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan,” ujar Gita Amperiawan, Direktur Utama PTDI. 

Sementara itu, Komandan Koharmatau, Rudolf P. Buulolo, mengatakan, ”Saya memandang bahwa kerja sama ini memiliki arti penting, bukan hanya dalam mendukung pelaksanaan pemeliharaan, tetapi juga dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat transfer pengetahuan dan pengalaman, serta membangun kemampuan pemeliharaan yang semakin mandiri dan berkelanjutan.”

(PT DI)

Jerman Buka Peluang Pengadaan Airbus A400M Tambahan ke Indonesia

16 September 2026

2 pesawat A400M TNI AU (photo: TNI AU)

Jakarta (ANTARA) - Jerman membuka peluang untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia, termasuk kemungkinan adanya pengiriman tambahan pesawat Airbus setelah Indonesia menerima dua pesawat angkut militer A400M.

Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Ralf Beste saat berbicara kepada media di sela-sela penyelenggaraan ASEAN Think Tanks Summit ke-3 di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Senin.

“Itu tentu menjadi harapan kami, tetapi hal tersebut bergantung pada negosiasi bilateral. Namun, sudah ada tawaran dan kami bersedia meningkatkan kerja sama di bidang militer,” kata Dubes Beste

“Iya, dengan Airbus,” jawabnya saat di konfirmasi apakah kerja sama bidang militer yang dimaksud melalui pengadaan Airbus A400M.

Ketika ditanya kapan pengadaan kontrak pengadaan pertahanan baru dapat dilakukan, Dubes Beste menekankan bahwa keputusan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.

Dubes Beste menyampaikan bahwa negara-negara di Eropa, termasuk Jerman, sedang berupaya untuk memperkuat kerja sama sektor keamanan dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk salah satunya dengan Indonesia.

Kerja sama tersebut salah satunya diwujudkan melalui pengadaan dua Airbus A400M yang akan memperkuat kekuatan matra udara TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.

“Kami semakin meningkatkan kerja sama di sektor keamanan dalam beberapa bulan terakhir di Eropa. Konsorsium Eropa Airbus telah mengirimkan dua pesawat angkut besar A400M ke Indonesia, dan kami siap meningkatkan kerja sama lebih lanjut,” ucap diplomat itu.

Adapun Indonesia telah menerima dua pesawat angkut militer A400M Atlas yang kontrak pembeliannya dilakukan pada 2021. Pesawat pertama dengan panjang 45,1 meter dan bentang sayap 42,5 meter tersebut tiba pada akhir November 2025, dan pesawat kedua tiba pada Maret 2026.

A400M dirancang untuk mengangkut muatan berat hingga 37 ton, setara dengan dua truk lapis baja atau satu helikopter berukuran sedang.

Pesawat tersebut memiliki kemampuan mencapai kecepatan maksimum 780 km/jam dan jangkauan terbang hingga kurang lebih 8.710 kilometer.

Untuk melengkapi kapabilitas tersebut, A400M juga dibekali fitur penting lainnya yang meningkatkan fleksibilitas operasional dalam berbagai misi.

A400M berfungsi sebagai pesawat multiperan untuk pengisian bahan bakar di udara.

(AntaraNews)

Peresmian Hanggar Final Assemby Line (FAL) N219 dan First Cutting N219 Komersial

07 September 2026

Peresmian hanggar Final Assembly Line N219 (photos: PT DI)

Rangkaian acara peresmian Hanggar Final Assemby Line (FAL) N219 ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wamen PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, disaksikan oleh Wamenkes, Benjamin Paulus Octavianus, Wagub Jawa Barat, Erwan Setiawan, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Ditjen Pothan Kemhan, Sri Yanto, Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Joga Dharma Setiawan, Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, dan Wakil Komisaris Utama PTDI, Bagus Puruhito. Peresmian tersebut turut diisi dengan penyerahan simbolis Part hasil First Cutting N219 Komersial kepada Direktur Utama PT Mitra Aviasi Perkasa (PT MAP).

Peresmian Hanggar FAL N219 dan dimulainya First Cutting N219 Komersial menjadi bagian dari langkah PTDI dalam memperkuat kesiapan manufaktur sekaligus mendukung pengembangan N219 sebagai salah satu solusi konektivitas udara nasional, khususnya di wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang.

Penyerahan simbolis part hasil First Cutting N219 Komersial (photo: PT DI)

Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Pengembangan Ekosistem Dirgantara

Pada kesempatan ini, PTDI juga menyepakati sejumlah kerja sama strategis dengan pemerintah daerah, kementerian, serta mitra industri dan Original Equipment Manufacturer (OEM) global. Kerja sama tersebut mencakup penguatan bisnis dan investasi, pengembangan kapabilitas industri, pemanfaatan produk PTDI untuk konektivitas udara dan pelayanan kesehatan, hingga penguatan kerja sama industri dan komersial di tingkat global.

Penandatanganan diawali dengan kontrak jual beli 3 (tiga) unit pesawat N219 antara PTDI dan PT BIBU Panji Sakti sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan N219 untuk kebutuhan konektivitas udara. Selanjutnya, PTDI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Mamberano Raya yang diwakili oleh Bupati Mamberano Raya, Robby W. Rumansara, mengenai kerja sama operasionalisasi pesawat N219 di Kabupaten Mamberano Raya. PTDI juga menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terkait pengadaan 1 (satu) unit pesawat N219 guna mendukung penyelenggaraan penerbangan perintis di wilayah Kepri.

Untuk mendukung pengembangan bisnis dan kapabilitas industri, PTDI menandatangani kerja sama dengan Ravelware serta MoU dengan PT Cipta Teknologi Mandiri mengenai rencana pengembangan bisnis dan kapabilitas pada sektor produksi dan aerostructure. PTDI juga menandatangani MoU dengan PT Invest Indo International mengenai kerja sama strategis di bidang pengembangan bisnis, investasi, rantai pasok, dan operasional.

Sementara itu, melalui Industrial and Commercial Agreement (ICA) dengan Bell Textron Inc., PTDI memperkuat kerja sama produksi dan komersial melalui kolaborasi penjualan dan pemasaran helikopter, kustomisasi helikopter sesuai kebutuhan pelanggan, serta penguatan peran PTDI sebagai delivery center dan Bell Authorized Maintenance Center (AMC) untuk helikopter Bell 505 dan Bell 412. Perjanjian ini juga menjadi landasan bagi pengembangan kerja sama industri lebih lanjut, termasuk pemenuhan dan pengakuan local content, countertrade, dan/atau offset di Indonesia.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, PTDI juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI melalui MoU mengenai pemberdayaan pesawat NC212i Air Ambulance untuk mendukung pelayanan kesehatan. Selain penandatanganan kerja sama, rangkaian kegiatan juga mencakup penayangan video signing ceremony LoI dengan Lassac, sebagai bagian dari penguatan jejaring kerja sama PTDI dengan mitra strategis.

Melalui Simposium Nasional HUT ke-50, PTDI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, operator penerbangan, mitra industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pemerataan akses transportasi udara sekaligus memperkuat ekosistem dirgantara nasional. Dengan penguatan kapabilitas manufaktur, inovasi produk, serta kerja sama strategis yang dibangun, PTDI optimistis dapat menghadirkan solusi penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia serta berkontribusi terhadap terwujudnya kemandirian dan daya saing industri dirgantara nasional. 

(PT DI)

Proyeksi Perdagangan Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat

01 September 2026

TNI AU masih memerlukan tambahan C-130J-30 guna menggantikan C-130B maupun L-100-300 (photo: Antara)

Perdagangan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat mengalami kemunduran sejak era Presiden Joko Widodo setelah mengecap arus pasang pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Parameter yang digunakan dalam menilai pasang surut aktivitas tersebut ialah pembelian peralatan pertahanan utama (major defense equipment) yang mencakup wahana beserta subsistem pendukung.

Akuisisi sistem senjata seperti AH-64E, F-16C/D Blok 25 dan sejumlah rudal bagi TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat selama Minimum Essential Force (MEF) tahap pertama menandai menggeliatnya kembali kegiatan perdagangan kedua negara pascapencabutan embargo Amerika Serikat terhadap Indonesia pada 2005. Sedangkan pada MEF fase kedua, pengadaan signifikan oleh Indonesia terhadap produk pertahanan Amerika Serikat hanya berupa lima C-130J yang didanai oleh sindikasi sebuah bank BUMN dan sebuah bank asal Prancis.

Saat MEF babak ketiga dieksekusi, tidak ada program pembelian peralatan pertahanan utama buatan Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Indonesia. Program akuisisi beberapa rudal bagi F-16 dicoret dari Blue Book, sementara rencana mengimpor F-15EX juga hilang dari Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2020-2024.

Selain itu, sebuah kontrak pembelian sistem senjata asal Amerika Serikat tidak dapat dieksekusi sebab terjadi perubahan pemikiran di Kementerian Pertahanan. Padahal pada MEF tahap ketiga, Kementerian Keuangan menyediakan alokasi Pinjaman Luar Negeri untuk Kementerian Pertahanan nyaris lima kali lipat daripada MEF fase kedua.

Ketika Indonesia memasuki Optimum Essential Force (OEF) 2025-2029, sulit mengharapkan akan ada pembelian dengan nilai kontrak yang besar dari Amerika Serikat. Seumpama akal sehat masih mewarnai dalam pengambilan keputusan, Indonesia setidaknya harus melakukan pengadaan munisi bagi F-16 dan AH-4E, termasuk rudal dan kit bom pintar agar armada jet tempur dan helikopter serang itu siap tempur dan tidak hanya siap untuk acara seremonial saja.

Tentu menjadi pertanyaan mengapa Jakarta tidak bersemangat untuk berbelanja peralatan perang dari Washington walaupun beberapa tahun lalu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwa prioritas belanja peralatan pertahanan Indonesia adalah pada negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Terhadap pertanyaan demikian, beberapa hal berikut patut diduga berkontribusi pada arus surut perdagangan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat. Pertama, perencanaan akuisisi. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perencanaan pembelian sistem senjata tidak dilakukan secara matang, bahkan ada pihak yang menilai bahwa tidak ada perencanaan sama sekali.

Persenjataan F-16 standar Viper (photo: Reddit)

Padahal seandainya perencanaan dilaksanakan secara matang, faktor-faktor seperti geopolitik, ekonomi maupun kondisi peralatan pertahanan yang digunakan saat ini, besar kemungkinan akan mempengaruhi keputusan mengenai akuisisi pertahanan. Sebagai contoh, perencanaan yang matang tidak akan membuat suatu wahana yang dioperasikan nyaris kekurangan munisi dan suku cadang karena tidak ada pembelian baru.

Kedua, aturan perdagangan pertahanan. Aturan perdagangan pertahanan Amerika Serikat yang ketat, di mana produsen senjata negara itu dapat dikenai denda oleh Departemen Kehakiman apabila melanggar aturan, membuat aktivitas perdagangan dengan Amerika Serikat tidak menarik bagi Indonesia.

Walaupun terdapat skema Direct Commercial Sales (DCS) bagi sejumlah sistem senjata, skema tersebut terhitung cukup ketat, meskipun tidak sekeras skema Foreign Military Sales (FMS). Misalnya, DCS tidak dapat mengakomodasi peran makelar dalam ekspor senjata Amerika Serikat ke negara lain, selain nilai fee bagi mitra lokal firma pertahanan Amerika Serikat telah diatur.

Ketiga, daya saing harga jual. Penjualan sistem senjata Amerika Serikat ke luar negeri selalu dirangkai dengan paket Integrated Logistics System (ILS) atau dikenal juga sebagai initial spare minimal hingga dua tahun ke depan agar pembeli dapat memakai secara optimal dalam jangka waktu tertentu. Biaya pengadaan akan menjadi lebih mahal lagi seumpama Indonesia meminta paket offset sebagai implementasi dari aturan yang berlaku.

Kedua hal itu dapat membuat harga yang ditawarkan oleh Amerika Serikat lebih mahal daripada yang disodorkan oleh pesaing, sebab kompetitor dapat saja mengurangi paket ILS agar harga yang diajukan lebih murah. Selama ini Indonesia kurang memberikan perhatian khusus pada paket ILS dalam akuisisi sistem senjata, antara lain tercermin dalam pembelian Rafale F4i.

Bertolak dari situasi sekarang, bagaimana proyeksi perdagangan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat sampai akhir dekade ini? Apakah Indonesia akan menyisihkan sebagian kecil anggaran modernisasi kekuatan pertahanan guna dibelanjakan di Amerika Serikat? Pertanyaan itu tidak mencakup pembelian rutin untuk suku cadang sejumlah produk pertahanan Amerika Serikat yang saat ini dioperasikan oleh Indonesia.

Kemhan dapat mempertimbangkan tambahan AH-64E jika hendak meningkatkan kesiapan operasional helikopter serang (photo: Antara)

Memperhatikan secara seksama dinamika kerjasama pertahanan saat ini, apalagi setelah kedua belah pihak menyepakati Major Defense Cooperation Partnership yang mencakup pula modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, proyeksi perdagangan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat ialah sebagai berikut.

Pertama, kemungkinan pembelian C-130J-30. Bila mengacu pada rencana kebutuhan TNI Angkatan Udara, matra tersebut masih memerlukan tambahan C-130J-30 guna menggantikan sejumlah C-130B yang dipensiunkan maupun C-130H dan L-100-300 yang mengalami total loss akibat kecelakaan.

Apalagi saat ini TNI Angkatan Udara sudah mempunyai tiga skadron udara untuk pesawat angkut buatan Lockheed Martin, di mana terdapat jumlah standar C-130 yang harus dipenuhi pada setiap skadron udara. Pengadaan C-130J-30 dapat menggunakan skema DCS, namun Amerika Serikat tidak dapat mengakomodasi peran makelar dalam ekspor pesawat turboprop itu ke Indonesia.

Kedua, peluang pengadaan munisi dan kit bom pintar. Apabila Indonesia benar-benar menyiapkan sistem senjata seperti AH-64E dan F-16 siap tempur dan bukan hanya bisa fly past di acara-acara seremonial, akuisisi rudal seperti AIM-9X, AIM-120C-7, AGM-65K2 dan AGM-114R-3 beserta kit bom pintar wajib dilakukan.

Terdapat dugaan terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan munisi dengan jumlah wahana yang dipunyai sehingga berpotensi menjadi masalah besar jika terhadap konflik bersenjata di kawasan Indo Pasifik. Memperhatikan karakteristik rudal dan kit tersebut, satu-satunya skema yang tersedia seumpama Indonesia hendak membeli adalah FMS, sehingga menutup rapat kemungkinan Indonesia memanfaatkan jasa makelar.

Di luar impor F-15EX yang pintunya telah tertutup rapat sesudah Indonesia tidak menandatangani Letter of Offer and Acceptance pada Desember 2025, Jakarta perlu mempertimbangkan tambahan AH-64E jika hendak meningkatkan kesiapan operasional pesawat sayap putar buatan Boeing itu berdasarkan siklus operasi dan pemeliharaan sistem senjata.

Sebenarnya terdapat kebutuhan TNI Angkatan Darat terhadap tambahan helikopter serang tersebut, namun apakah akan dipenuhi tergantung pada Kementerian Pertahanan. Sebagaimana rudal, pengadaan AH-64E kurang menarik sebab hanya bisa lewat skema FMS yang bebas makelar. (Alman Helvas Ali)

(CNBC)

Menhan Pastikan Indonesia Bakal Kedatangan Banyak Jet Tempur dan Transport

21 Agustus 2026

Pesawat tempur J-10CE dari China disebutkan akan didatangkan ke Indonesia (photo: Pakdef)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) RI memberikan isyarat bahwa ke depan Indonesia akan kedatangan jet tempur dengan jumlah lebih besar. 

"Ke depan kita akan mendapatkan jumlah pesawat transportasi dan juga pesawat tempur yang lebih besar," kata Menhan di Hanggar PT GMF, Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten, Rabu (19/8/2026).

Meski begitu, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci berapa alutsista baru yang akan datang dan kapan kedatangan itu terjadi. Dia menyebutkan, ragam pesawat tempur baru itu dipastikan akan menjalani perawatan dan pemeliharaan mesin oleh industri pertahanan dalam negeri.

Upaya itu dilakukan agar Indonesia tidak ketergantungan dengan perusahaan alutsista asing. "Jadi kita tidak hanya membeli alatnya, tapi kita beli sistemnya. Ini yang akan kita terapkan di Indonesia," jelas Sjafrie di acara penerimaan pesawat Hercules C-130 H yang telah menjalani perawatan dan pemeliharaan dari PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) kepada Kemenhan RI.

Pesawat tanker IL-78MK90A dari Rusia dikabarkan akan melengkapi armada transport TNI AU (photo: Alexander Kopitar)

Menurut dia, kemampuan perusahaan dalam negeri dalam melakukan perawatan alutsista sudah teruji melihat dari keberhasilan PT GMF dalam melaksanakan perawatan kelas berat pesawat Hercules C-130 H. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan industri penerbangan nasional karena sebelumnya perawatan kelas berat Hercules C-130 H dilakukan oleh Lockheed Martin.

Sjafrie berharap, keberhasilan industri pertahanan dalam negeri ini bisa berjalan dengan konsisten sehingga ke depan seluruh pesawat tempur baru TNI AU bisa ditangani penuh oleh putra-putri terbaik bangsa. 

Selain jet tempur Rafale asal Prancis, Kemenhan dikaitkan dengan jet tempur KAAN dari Turki, KF-21 Boramae dari Korea Selatan, Sukhoi Su-35 dari Rusia, Chengdu J-10 dari China, dan JF-17 Thunder dari Pakistan.

(Republika)

Kemhan Pastikan Bandara Kertajati akan Jadi Bengkel Pesawat Tempur TNI

21 Agustus 2026

Bandara Kertajati dicanangkan jadi bengkel pesawat angkut dan tempur AU (photo: TWZ)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan pihaknya akan memanfaatkan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat menjadi tempat pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur TNI AU.

"Kertajati ke depan dikembangkan untuk memperkuat kemampuan pemeliharaan pesawat TNI AU, tidak hanya pesawat angkut seperti Hercules, tetapi secara bertahap juga diarahkan agar memiliki kemampuan mendukung pemeliharaan pesawat tempur," kata Rico saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Rico menjelaskan upaya tersebut dilakukan agar ke depan perawatan pesawat tempur TNI AU dapat dilakukan sepenuhnya di Indonesia dengan menggunakan tenaga sumber daya manusia (SDM) dalam negeri.

Dia menilai banyak keuntungan yang didapat jika seluruh proses perawatan pesawat dilalukan di dalam negeri, salah satu adalah Indonesia tidak akan ketergantungan dengan pihak asing dalam memperbaharui ataupun merawat teknologi pesawat.

Selain itu, industri pertahanan dalam negeri dan SDM di dalamnya juga akan mengalami peningkatan kualitas karena terjadi transfer teknologi antara pihak luar dengan perusahaan di Indonesia.

"Kemajuan itu nantinya juga dapat dimanfaatkan industri pertahanan dalam negeri untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia," ujarnya.

Kendati demikian, Rico belum bisa memastikan seperti apa konsep tempat perawatan pesawat tempur yang akan dibangun di Bandara Kertajati.

Saat ini pemerintah masih dalam tahap pembangunan Bandara Kertajati menjadi Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat angkut Hercules se Asia.

Bandara Kertajati dicanangkan jadi bengkel pesawat angkut dan tempur AU (photo: SudOuest)

"Untuk pesawat tempur ini masih merupakan arah pengembangan ke depan, sehingga belum pada tahap penetapan jenis pesawat atau skema MRO-nya," terang dia.

Pada hari yang sama, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin optimistis Bandara Kertajati bisa menjadi tempat perawatan pesawat tempur TNI AU.

Hal tersebut dia meyakini karena industri dirgantara dalam negeri sudah memiliki modal yang kuat untuk melakukan hal tersebut.

Salah satu modal yang telah dikantongi yakni keberhasilan perusahaan dalam negeri yakni PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) dalam melakukan pemeliharaan kelas berat pesawat Hercules untuk pertama kali.

Keberhasilan itu, kata dia, menandakan bahwa industri dalam negeri telah mengalami peningkatan kualitas di bidang teknologi dan sumber daya manusia.

Keberhasilan itu pula, menurut Sjafrie, menjadikan PT. GMF dan PT.DI sebagai pihak yang akan terlibat dalam pengembangan MRO Kertajati.

Kendati demikian, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci kapan MRO di Kertajati mulai beroperasi untuk melakukan pemeliharaan pesawat tempur.

Dia hanya berharap pembangunan MRO bisa segera diselesaikan sehingga dapat dimanfaatkan PT DI dan PT GMF untuk merawat alutsista pesawat tempur ataupun pesawat angkut TNI AU.

"Kita berupaya pengembangan kekuatan pertahanan ini kita tingkatkan dengan menggunakan kemampuan dari awak teknis yang berasal dari putra-putri bangsa Indonesia sendiri," ujar Sjafrie.

(AntaraNews)

GMF Serahkan Pesawat C-130H A-1319 kepada Kemenhan

20 Agustus 2026

Penyerahan pesawat C-130H A-1319 dari GMF kepada Kemenhan (photos: TNI AU, Kemhan)

GMF Selesaikan Modernisasi C-130H Hercules Kedua

Setelah menjalani serangkaian modernisasi, C-130H dengan tail number A-1319 akhirnya kembali mengudara. Pesawat ini resmi diserahterimakan GMF kepada Kementerian Pertahanan RI pada Rabu (19/08) di Hanggar 4 GMF, dengan Direktur Utama GMF Andi Fahrurrozi mewakili GMF dalam prosesi yang disaksikan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M. Keberhasilan ini merupakan buah dedikasi #EngineeringHeroes pada Center Wing Box Replacement (CWBR), Avionic Upgrade Program (AUP), dan Structural Integrity Program (SIP).

A-1319 menjadi C-130H kedua yang dimodernisasi GMF setelah A-1315, sekaligus prototipe pertama yang menjalani rangkaian modifikasi di luar fasilitas Lockheed Martin. Lebih dari sekadar project, pencapaian ini membuktikan kapabilitas anak bangsa dalam menangani pesawat militer sekaligus menjadi langkah strategis GMF menuju Hercules Service Center. Kini, A-1319 kembali mengudara untuk misi selanjutnya. (GMF AeroAsia)

Modernisasi C-130HS perkuat kemandirian pemeliharaan alutsista di dalam negeri

Modernisasi pesawat angkut C-130HS Hercules TNI Angkatan Udara terus diperkuat melalui dukungan industri dirgantara nasional sebagai langkah meningkatkan kemandirian pemeliharaan alutsista di dalam negeri.

Pesawat C-130HS Hercules tail number A-1319 hasil modernisasi Garuda Maintenance Facility (GMF) diserahkan Direktur Utama GMF Andi Fahrurrozi kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, kemudian diserahkan kepada TNI AU dan diterima Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., di Cengkareng, Tangerang.

Modernisasi A-1319 menjadi salah satu wujud penguatan kemampuan industri dirgantara nasional dalam mendukung kesiapan operasional sekaligus meningkatkan kemandirian pemeliharaan alutsista TNI AU di dalam negeri. (TNI AU)

Menhan hadiri penyerahan C-130H A-1319

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri penyerahan pesawat C-130H A-1319 hasil modernisasi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) kepada Kementerian Pertahanan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (19/8).

Pesawat C-130H A-1319 tetap berdinas di Skadron Udara 32 di Lanud Abdul Rachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur (photo: Detik)

Modernisasi ini menjadi tonggak penguatan kemampuan industri nasional dalam pemeliharaan dan modernisasi alutsista. C-130H A-1319 merupakan Hercules pertama yang menjalani modifikasi besar di GMF di luar fasilitas Lockheed Martin, meliputi Center Wing Box Replacement, Avionics Upgrade Program, dan Structural Integrity Program.

pesawat C-130H A-1319 sebelum modernisasi (photo: Fariz Fadhilah)

Modernisasi meningkatkan keandalan, kemampuan avionik, kesiapan operasional, serta memperpanjang usia pesawat sekitar 15–20 tahun. Menhan Sjafrie menegaskan langkah ini memperkuat kemandirian pertahanan dan kemampuan pemeliharaan alutsista TNI AU di dalam negeri. (Kemhan)

Boeing A-7307 Tuntaskan Check D di Sathar 14

18 Agustus 2026

Pesawat B-737-400 No. Reg. A-7307 (Kencana 07) ketika masuk dan keluar Sathar 14 Depohar 10, Bandung (photos: Sathar 14)

Bandung – Sathar 14. Letkol Tek Syahprial Rahman, secara langsung menyerahan Pesawat B-737-400 No. Reg. A-7307 (Kencana 07) kepada Skadron Udara 17 yang diwakilkan Mayor Pnb Andreas. Giat berlangsung di Apron Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara, Bandung, pada kamis (13/08/2026), dengan penuh kebanggaan.

Pesawat Kencana 07 sebelumnya telah menyelesaikan pemeliharaan berat “Check D”, yakni pemeliharaan berkala tingkat tinggi yang memiliki interval delapan tahun. Proses ini dilaksanakan selama enam bulan penuh oleh para teknisi berpengalaman dari Satuan Pemeliharaan 14 Depohar 10. Check D merupakan salah satu tahap pemeliharaan paling kompleks dan mendalam untuk memastikan kesiapan pesawat secara menyeluruh sebelum kembali mendukung operasi penerbangan.

Setelah seluruh rangkaian pemeliharaan selesai, Pesawat A-7307 juga berhasil melaksanakan tahapan Uji terbang untuk memastikan seluruh sistem pesawat berfungsi tanpa kendala. Hasilnya, Kencana 07 dinyatakan laik terbang dan siap kembali menjalankan tugas-tugas penting yang diembankan oleh TNI Angkatan Udara.

Dengan tuntasnya pemeliharaan tingkat berat ini, Pesawat A-7307 secara resmi kembali ke satuannya untuk mendukung operasional Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma. Pesawat ini siap memperkuat dukungan penerbangan VIP/VVIP serta menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran tugas operasi strategis di lingkungan TNI AU.

(Sathar 14)

PTDI Serahkan NC212i Ke-8 Versi Troop Transport, Rainmaking, dan Camera untuk TNI AU

31 Juli 2026

PT DI menyerahkan NC212i unit ke-8 kepada TNI AU (photos: PT DI)

Bandung – PTDI kembali melaksanakan pengiriman 1 (satu) unit pesawat NC212i dengan konfigurasi khusus untuk misi Troop Transport, Rainmaking & Camera sebagai bagian dari pemenuhan kontrak pengadaan 9 unit NC212i dengan Kemhan RI untuk end user TNI AU. Pesawat NC212i unit ke-8 yang dikirimkan hari ini telah melaksanakan ferry flight dari hanggar Delivery Center PTDI, Bandung menuju Lanud Abdulrachman Saleh, Malang. Hal ini merupakan komitmen PTDI dalam mendukung penguatan kesiapan operasional TNI AU melalui penyediaan pesawat yang sesuai dengan kebutuhan misi.

Pesawat NC212i berkonfigurasi Troop Transport, Rainmaking & Camera dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional, mulai dari angkut personel, pelaksanaan operasi weather modification, hingga misi foto udara. Konfigurasi khusus ini mencerminkan fleksibilitas platform NC212i yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga mampu menjalankan beragam misi secara efektif. Guna meningkatkan performa dan kenyamanan operasional, pesawat NC212i ini juga telah dilengkapi dengan baling-baling MTV-27 produksi MT Propeller, Jerman, yang telah tersertifikasi oleh EASA. Baling-baling tersebut menawarkan berbagai keunggulan, antara lain tingkat kebisingan yang lebih rendah, performa yang lebih stabil saat pesawat beroperasi dengan single engine pada ketinggian, serta proses engine start yang lebih halus tanpa menimbulkan hentakan. Didukung kompatibilitas yang telah teruji dengan mesin Honeywell TPE331, baling-baling MTV-27 mampu meningkatkan performa pesawat dengan tingkat getaran dan kebisingan yang lebih rendah, sehingga memberikan kenyamanan dan efisiensi operasional yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Produksi PTDI, Dena Hendriana beserta tim program NC212i meninjau langsung persiapan pesawat dengan tail number AX-2135 yang selanjutnya akan dioperasikan oleh Skadron Udara 4, Malang. Pesawat yang diterbangkan oleh Letkol Pnb Andika Ardyagana sebagai Pilot in Command Ferry, serta Kapten Irvan Fajar sebagai Copilot.

(PT DI)

PT DI Perluas Kapasitas Produksi Menempati Sisi Barat Bandara Kertajati

17 Juli 2026

Penanda-tanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Kawasan Sisi Barat Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (photo: PT DI)

Jakarta Pusat  – Dalam rangka mendukung upaya strategis ekspansi kapasitas produksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI), yang meliputi pengembangan klaster Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), Aerostructure, dan Unmanned Aerial System (UAS), sekaligus memperkuat sinergi pengembangan kawasan industri kedirgantaraan nasional, PTDI dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) (BIJB) Kertajati menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pengembangan Kawasan Sisi Barat Bandara Kertajati sebagai landasan kerja sama pengembangan kawasan industri kedirgantaraan. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, dan Plt. Direktur BIJB, Ronald H. Sinaga, serta disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, dan Bupati Majalengka, Eman Suherman, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Jakarta Pusat.

Penandatanganan ini merupakan kolaborasi strategis kedua belah pihak dalam mendukung kawasan Bandara Kertajati sebagai pusat aktivitas industri kedirgantaraan. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan, “Hari ini kita menyaksikan penandatanganan MoU antara PTDI dan BIJB sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mengembangkan Kertajati menjadi salah satu hub industri kedirgantaraan nasional.” Menurut AHY, pemerintah tidak hanya terus mengupayakan peningkatan aktivitas penerbangan di Bandara Kertajati, tetapi juga mendorong lahirnya ekosistem industri dirgantara yang terintegrasi. Ia menambahkan, “Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita memiliki kemampuan, memiliki industrinya, tinggal bagaimana kita menciptakan pasarnya. Negara-negara maju selalu memulai dari keberpihakan terhadap industri dalam negerinya sendiri sebelum mampu bersaing di pasar global.”

Tata ruang bandara Kertajati (image: Bandara Kertajati)

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup kerja sama pengembangan kawasan sisi barat Bandara Kertajati secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada tahap awal, kedua belah pihak akan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas existing, termasuk runway, untuk mendukung kegiatan uji terbang produk PTDI yang meliputi Fixed Wing, Rotary Wing, dan Unmanned Aircraft System (UAS), baik untuk kebutuhan pertahanan maupun komersial. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem kedirgantaraan yang terintegrasi, di mana PTDI tidak hanya menghadirkan produk, tetapi juga layanan yang komprehensif mulai dari pengujian, sertifikasi, pemeliharaan, dukungan purna jual, hingga life cycle support, guna memperkuat fleet readiness sebagai salah satu keunggulan kapabilitas PTDI dalam mendukung keberlanjutan ekosistem kedirgantaraan.

Peningkatan kapasitas produksi CN235 dan N219

Dalam sambutan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dibacakan oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, disampaikan, “Kami sangat yakin di Kertajati ini bisa dibangun suatu industri kedirgantaraan nasional yang tangguh. Di sana ada manufaktur, ada MRO, ada aerostructure, dan tentunya ini akan menjadi suatu kolaborasi antara industri, pemerintah, pemerintah daerah, dan global partner.”

Pengembangan kawasan Bandara Kertajati menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri kedirgantaraan yang terintegrasi di Indonesia. Pengembangan ini juga menjadi langkah strategis PTDI dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi, seiring penugasan pengadaan 80 unit pesawat CN235 dan 30 unit pesawat N219. Kehadiran kawasan ini diharapkan mampu mendukung proses komersialisasi N219 sekaligus memperkuat kesiapan sarana dan prasarana produksi PTDI guna menjawab kebutuhan pengembangan industri kedirgantaraan nasional.

Mewakili Gubernur Jawa Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Sumasna, menyampaikan harapannya agar Kertajati tidak hanya berkembang sebagai bandar udara, tetapi juga menjadi pusat industri kedirgantaraan nasional. ”Harapan kami, Kertajati tidak berhenti sebagai bandara, tetapi juga tumbuh menjadi salah satu pusat industri kedirgantaraan nasional,” ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, PTDI dan BIJB berkomitmen menjadikan Kertajati sebagai Integrated Aerospace Hub yang mampu menghadirkan ekosistem kedirgantaraan nasional yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan menjadi katalis bagi penguatan rantai nilai industri dirgantara Indonesia, memperluas kolaborasi strategis, mendorong pengembangan teknologi dan sumber daya nasional, serta mempercepat terwujudnya kemandirian industri yang kompetitif di tingkat global.

(PT DI)

PTDI Resmikan Kemitraan degan ANI Siap Bersaing di Pasar MRO Regional

13 Juli 2026

Penanda-tanganan kerja sama PT DI dan PT ANI (photos: PT DI)

Jakarta Utara  – Mengawali agenda pada hari kedua pameran IISAR 2026, PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Aero Nusantara Indonesia (PT ANI) sebagai landasan awal kerja sama dalam bidang jasa pemeliharaan, perbaikan, overhaul, serta pemanfaatan fasilitas pendukung pesawat udara beserta kegiatan pendukungnya. PKS ini ditandatangani oleh Direktur Niaga dan Pengembangan PTDI, Moh. Arif Faisal dan Direktur Utama PT ANI, Otto Sigit Budianto.

Perjanjian ini menjadi landasan bagi PTDI dan PT ANI untuk mengembangkan berbagai peluang sinergi dalam bidang MRO, meliputi pemanfaatan hanggar yang dimiliki dan/atau dikuasai secara sah oleh salah satu pihak, sumber daya manusia, peralatan kerja, tools, hanggar equipment, serta fasilitas logistik, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional, kapabilitas, kesepakatan lebih lanjut para pihak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kolaborasi ini, kedua Perusahaan berkomitmen memperkuat kapasitas dan daya saing industri MRO nasional guna mendukung kemandirian industri penerbangan nasional serta meningkatkan daya saing layanan MRO Indonesia di tingkat regional.

PTDI melalui unit Aircraft Services (ACS) memegang peran penting dalam penyediaan layanan MRO bagi berbagai jenis pesawat dan helikopter, baik untuk kebutuhan militer maupun sipil. Didukung fasilitas berstandar internasional, tenaga ahli berpengalaman, serta kapabilitas yang mencakup perawatan, perbaikan, overhaul, modifikasi, hingga peningkatan kemampuan pesawat, ACS PTDI terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar layanan MRO nasional.

Ke depan, kedua Perusahaan akan menindaklanjuti PKS ini melalui pembahasan berbagai program dan inisiatif kerja sama yang disepakati bersama, sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis serta penguatan ekosistem MRO nasional. Diharapkan kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong terwujudnya ekosistem MRO nasional yang semakin terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan.

(PT DI)

GMF Expands Maintenance Capacity Through Pondok Cabe Facility

09 Juli 2026

GMF has MRO contracts for TNI AU's C-130 Hercules and TNI AD's Bell 412 EP (photos: GMF)

Expanding capacity means creating more room to keep the industry moving.

Through the utilization of the Pondok Cabe facility, GMF strengthens its turbo propeller aircraft maintenance capabilities while optimizing maintenance operations across its facilities.

Designed to facilitate up to 2 aircraft maintained simultaneously, the facility supports maintenance capabilities up to and including C Check and annual scheduled maintenance, reinforced by GMF’s consistent quality assurance systems.

This initiative reflects GMF’s commitment to continuously strengthening maintenance capabilities, expanding service capacity, and delivering more flexible and integrated maintenance solutions for the growing needs of the aviation industry.

All of these achievements are made possible through the dedication of Engineering Heroes across GMF facilities, whose commitment continues to support safer and more reliable flights for every passenger.

(GMF)

Hercules Upgrade has Officially Reached Full Operational Capability

21 Juni 2026

RAAF C-130J successful completion of the AIR5440 program (photos: Aus DoD)

Capability Acquisition and Sustainment Group has hosted an event at RAAF Base Richmond, NSW, to mark the successful completion of the AIR5440 program, an important milestone in the delivery of a complex air mobility capability upgrade achieved through strong defence industry collaboration. 

The program focused on delivering crucial upgrades to RAAF’s fleet of 12 C-130J Hercules aircraft. Its completion ensures the fleet remains safe, compliant, interoperable and operationally relevant in a modern and evolving airspace environment.

Upgrades delivered under AIR5440 include enhanced avionics, communications and navigation systems; improvements to safety-critical software and hardware; upgraded mission systems and satellite datalink capability; and enhanced instrument approach capability to meet contemporary airspace requirements.

Delivered in close partnership with industry partners Lockheed Martin Australia, Airbus and CAE, the program has strengthened the C-130J fleet’s mission effectiveness, communications and access to both national and international airspace. These enhancements support Defence’s ability to conduct air mobility operations, including humanitarian assistance and disaster relief, as well as regional and coalition missions. 

Director General Airlift and Tanker Systems Air Commodore Noel Corbet said the event was about recognising the journey, acknowledging the achievement and strengthening partnerships for the future.

“This program completion is an impressive milestone for Defence and industry. This event is an appropriate acknowledgment for all personnel involved in delivering the program and the strength that is derived from collaboration as a foundation for our future capability delivery,” he said.

“Without the persistence, resilience and commitment of the teams across Defence, our international partners and industry over the life of the project, none of this would have been possible.”

(Aus DoD)