The Royal Thai Navy Signed Contract for New Oil Tanker Ship

10 Mei 2026

HTMS Chula/Jula-class (YO-831) replenishment ship, length 67,0 meters and displacement 1,661 tonnes (photo: ThaiSeaFearer)

Admiral Pairoj Fuengchan, Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy, signed a contract with Thai International Dockyard Co., Ltd. (TINDY) for the procurement of one oil tanker to replace HTMS Chula YO-831 at the reception room of the Royal Thai Navy Headquarters, Phra Ratchawang Derm, Bangkok Yai District, Bangkok, on April 28, 2026.

HTMS Chula YO-831 was commissioned on December 30, 1980, and has been in service for over 45 years. It is currently nearing the end of its service life and is planned for decommissioning in 2027. This project aligns with the Royal Thai Navy's strategic plan for 2017-2037 (revised in 2023) to maintain maritime logistics capabilities in various naval regions.

This procurement of oil tankers focuses on strengthening logistical capabilities for military missions and humanitarian assistance. The project involves contracting domestic shipyards, thereby promoting the defense industry and enhancing Thailand's technological capabilities. The new oil tankers are designed and constructed to international standards and Royal Thai Navy specifications.

On March 30, 2026, the Ministry of Defence approved the Royal Thai Navy's procurement of one oil tanker from Thai International Dockyard Co., Ltd. (TINDY) through a selection process, at a total cost of 434,634,000 baht, with delivery scheduled for 2028.

(Royal Thai Navy)

Indonesia-Airbus Perkuat Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia

09 Mei 2026

Penanda-tanganan kerjasama strategis Bappenas-Airbus (photo: Bappenas)

RI Capek Jadi Pembeli, Kini Gandeng Airbus Biar Ikut Produksi Pesawat

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) resmi menjalin kerja sama strategis untuk penguatan ekosistem dirgantara nasional dengan salah satu produsen pesawat terbesar di dunia, Airbus.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan dokumen Joint Declaration of Intent (JDI) antara Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Presiden Airbus Asia-Pacific Anand Stanley di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, pagi ini.

Rachmat mengatakan kerja sama penguatan ekosistem dirgantara Indonesia tersebut tidak hanya mencakup aspek pengadaan pesawat, tetapi juga menyasar pengembangan industri terkait.

"Pengembangan industri kedirgantaraan Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas transaksi dan pemakaian pesawat, namun harus lebih luas lagi, yaitu mencakup rantai pasok industri pesawat terbang," ujarnya dalam acara penandatanganan JDI dengan Airbus di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Manufacturing pesawat Airbus A320 (photo: Smokeongo)

Pabrik di Kertajati

Dalam konteks ini, penguatan industri yang dimaksud mencakup pengembangan sumber daya manusia, sistem perawatan dan pemeliharaan (maintenance, repair, and overhaul/MRO), serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat pertumbuhan industri dirgantara kawasan.

"Karena dalam catatan saya, satu unit pesawat A320 saja misalnya membutuhkan 4 juta komponen dari 30 negara, termasuk Indonesia. Dengan perlakuan dan perkuatan kapasitas industri kedirgantaraan Indonesia, kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga bagian dari rantai pasok dan nilai global," katanya.

"Harapannya PTDI bisa menjadi tier 1 supplier bagi Airbus, yang artinya PTDI bisa mulai membuat sayap utuh A320 atau bahkan pesawat, yang nanti akan membangun pabrik di Kertajati. Untuk itu diperlukan peningkatan standarisasi, kualitas layanan, efisiensi operasional, pemanfaatan teknologi, serta tidak kalah penting penguatan sumber daya manusianya," sambung Rachmat.

Selain itu, menurutnya pengembangan industri dan ekosistem kedirgantaraan ini juga penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan sektor penerbangan kuat sebagai salah satu penopang konektivitas nasional.

Sayap pesawat Airbus A320 (photo: Bloomberg)

"Untuk menjawab kebutuhan tersebut, tentunya diperlukan ekspansi kapasitas armada udara, yang saat ini jumlah armada aktif berada di kisaran 550 unit dan diproyeksikan akan meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 1.900 unit pada tahun 2045," kata Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Airbus Asia-Pacific Anand Stanley mengatakan kerja sama antara produsen pesawat asal Eropa tersebut dengan Indonesia telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun sejak 1976.

Menurutnya, sejak saat itu kerja sama antara Airbus dengan Indonesia terus berkembang, termasuk pada sektor manufaktur sejumlah komponen pesawat A320, A330, A350, dan H225.

"Komponen A320, A330, A350, H225 diekspor dari Indonesia. Anda juga telah membantu kami dalam mendukung pembangunan kapital manusia selama 50 tahun. Lebih dari itu, kami juga mendukung pembangunan kapital manusia, mulai dari pilot, engineer, hingga teknisi. Salah satu bagian besar dari perkembangan yang Airbus percaya adalah di daerah MRO," ujarnya.

Melalui kerja sama strategis ini, Airbus ingin Indonesia memperkuat rantai pasok perusahaan untuk komponen produk pesawat hingga helikopter lainnya, termasuk pengembangan SDM dan teknisi pemeliharaan pesawat.

"Kami ingin berkongsi untuk membangun, bukan hanya A320 dan A330, tetapi juga produk lainnya untuk mencapai standar global," kata Stanley.

(Detik)

NZ Considers Japanese Mogami-class Frigate and the UK’s Type 31 Frigates to Replace Existing Anzac class Frigates

09 Mei 2026

Mogami-class frigate (photo: Kanagawa)

Frigate project progress key for maritime security

The Government is progressing work to replace the Royal New Zealand Navy’s ageing frigates as part of broader efforts to strengthen New Zealand’s Defence capability, Defence Minister Chris Penk has announced.

“As a remote island nation, maritime security underpins New Zealand’s economic prosperity. Our safety, international connectivity and the vast majority of our trade is dependent on the sea,” Mr Penk says.

“The New Zealand Defence Force has significant responsibilities in promoting and protecting these interests through a wide range of tasks, including monitoring activity in our waters, undertaking combat, patrol and interception operations, transporting people and equipment by sea, and supporting search and rescue efforts.

“These activities rely on a resilient Navy, yet most ships in the current fleet are expected to reach the end of their design life by the mid-2030s, including the Anzac-class frigates. Without replacement, this would have a significant impact on New Zealand’s ability to protect its maritime interests in the Pacific and beyond.

“The Government is addressing this by progressing a Maritime Fleet Renewal programme as part of the Defence Capability Plan, which will assess options for delivering a modern and combat capable fleet.

UK’s Type 31 frigates, in Indonesia they called Fregat Merah Putih (FMP) (image: UKDJ) 

“It is expected the future fleet will support a broad range of functions, including maritime combat, patrol and security, sealift, hydrography and diving operations, assistance to other government agencies, and support for humanitarian and disaster response.”

Defence has begun discussions with the Royal Australian Navy and the United Kingdom’s Royal Navy to inform the next stage for potential frigate replacement and ongoing service arrangements.

“Our decision to prioritise discussions with our partners and focus on considering the Japanese Mogami-class frigate selected by Australia and the UK’s Type 31 frigates to inform the business case reflects our need to be interoperable and leverage efficiencies,” Mr Penk says.

“Further, we are looking at mature combat capable vessel programmes which are at a stage that allows adequate analysis against New Zealand requirements. A final decision has not yet been made, and advice is expected to be provided to Cabinet before the end of 2027.

“In the interim, we are continuing to ensure the current frigates remain operational. We know this will be a significant decision for New Zealand and we are determined to work with our partners, focus on what is in our best interests and get it right.

“By planning for the replacement of our frigates and other naval vessels’ capability, this Government is ensuring our Defence Force personnel are equipped with the modern, combat capable assets they need to protect New Zealand’s interests, support our partners, and respond effectively to challenges at sea.”

(NZ Govt)

KRI Belati-622 Tiba di Katapop, Mulai Bertugas di Koarmada III

09 Mei 2026

KRI Belati-622 tiba di Katapop, dermaga Koarmada III (photos: Koarmada III)

TNI AL/Koarmada III  – Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN menyambut kedatangan KRI Belati-622 di Dermaga Koarmada III, Katapop, Selasa (5/5). Kedatangan kapal perang tersebut disambut meriah dengan pengawalan dua Sea Raider Satkopaska Koarmada III yang menampilkan manuver taktis, disertai penembakan flare gun dan gatling yang menambah semarak suasana penyambutan. Kegiatan tersebut turut dihadiri para Pejabat Utama (PJU), Komandan Satuan (Dansat), Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Ketua Gabungan III Gabungan Jalasenastri Kormada RI (KG III) beserta pengurus, serta seluruh prajurit dan PNS Koarmada III.

KRI Belati-622 merupakan kapal perang produksi dalam negeri yang dilengkapi sistem persenjataan modern, di antaranya rudal Atmaca serta meriam kaliber 40 mm dengan daya hancur tinggi. Kehadiran kapal ini diharapkan dapat memperkuat Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada III dalam meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat daya gentar, serta menambah kemampuan dalam melaksanakan tugas operasi di wilayah kerja Koarmada III.

Panglima Koarmada III menegaskan bahwa penerimaan KRI Belati-622 merupakan langkah strategis dalam memperkuat postur kekuatan TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada III, dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim di wilayah timur Indonesia. Panglima juga menekankan bahwa kekuatan sebuah kapal perang tidak hanya terletak pada kecanggihan alutsista yang dimiliki, tetapi juga pada kualitas prajurit sebagai pengawaknya. Oleh karena itu, seluruh prajurit ditekankan terus tingkatkan semangat pengabdian, profesionalisme, disiplin, loyalitas, serta menjunjung tinggi kehormatan militer sebagai prajurit Jalasena.

(Koarmada III)

Japanese Missile System 'Sinks' PH Target Vessel in Balikatan Drills

09 Mei 2026

Ex BRP Quezon PS-70 (photo: PN)

MANILA – The Japanese Type 88 surface-to-ship missile system, fired for the first time in a Balikatan exercise, sank the decommissioned patrol corvette, former BRP Quezon (PS-70), during the maritime strike (MARSTRIKE) drills conducted off Ilocos Norte Wednesday.

In an interview with reporters, Philippine Balikatan spokesperson Marine Col. Dennis Hernandez said the MARSTRIKE drills that took place off the Paoay Sand Dunes started around 10 a.m.

Firing of the Japanese Type 88 surface-to-ship missile system (photos: Stars and Stripes, JSDF, DND)

Initially, a U.S. "Guided Multiple Launch Rocket System,” which has a range of around 70 kilometers, was fired as a "probing" round and used to determine the location of the target ship around 10:15 a.m.

After this, Hernandez said a "constructive simulation" was conducted where the U.S. NMESIS anti-ship missile system and the Philippine Navy's C-Star sea-skimming surface-to-surface anti-ship cruise missile was fired via computer.

After this, Japan's Type 88 surface-to-ship missile system fired two rounds around 10:30 a.m. and hit the hull of the target squarely. The Japanese weapon has a range of 180 kilometers and a warhead weight of 225 kilograms.

Incidentally, this is Japan's first time to participate in Balikatan live-fire drills.

"Eventually after around 17 minutes, lumubog na siya. So hindi na nakapag-fire yun mga eroplano natin, yun FA-50 at yung (A-29) 'Super Tucano' hindi na naka-drop ng kanilang munitions (it sank, our aircraft were unable to fire, our FA-50 and 'Super Tucano' were unable to drop their munitions)," Hernandez said.

He also added that the U.S.’s "High Mobility Artillery Rocket System" fired at the spot where the ship sank.

Two Type-88 surface-to-ship missiles hit ex BRP Quezon PS-70 (photo ssv: USMC)

Hernandez said that another live-fire drill will be conducted Thursday to provide military aircraft and other participants an opportunity to fire their munitions at a stand-by target vessel. 

(PNA)

Malaysia Menyambut Baik Minat Embraer untuk Menjajaki Peluang di Malaysia, Termasuk Membuka Operasi Perakitan - Johari

08 Mei 2026

Perakitan pesawat angkut KC-390 (photo: Embraer)

KUALA LUMPUR: Malaysia menyambut baik minat perusahaan kedirgantaraan Brasil, Embraer, untuk menjajaki peluang di Malaysia, termasuk mendirikan operasi perakitan, kata Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani.

Ia mengatakan perusahaan tersebut juga berpartisipasi dalam Malaysia Aerospace Summit 2026 yang akan datang, yang dijadwalkan pada 25-27 Juni di MAEPS, Serdang.

Embraer saat ini merupakan produsen pesawat terbang terbesar ketiga di dunia setelah Boeing dan Airbus.

Johari mengatakan niat tersebut diungkapkan selama kunjungan kehormatan Duta Besar Brasil untuk Malaysia, Daniella Ortega de Paiva Menezes.

“Pertemuan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi, terutama dalam meningkatkan keterlibatan dengan mitra strategis di kawasan Amerika Latin.

“Kami membahas upaya untuk mempercepat penyelenggaraan Pertemuan Komite Perdagangan Bersama ke-2, pengembangan Perjanjian Kerja Sama dan Fasilitasi Investasi (ICFA), serta implementasi nota kesepahaman (MoU) tentang semikonduktor, yang akan membuka peluang kolaborasi bernilai tinggi di seluruh rantai pasokan industri global,” katanya dalam unggahan Facebook-nya.

Upacara pertukaran MoU berlangsung pada akhir Oktober tahun lalu dan juga dihadiri oleh Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang mengunjungi negara tersebut sehubungan dengan KTT ASEAN ke-47 dan KTT Terkait sebagai tamu Ketua ASEAN.

Pada tahun 2024, Brasil adalah mitra dagang terbesar kedua Malaysia di Amerika Latin, dengan volume perdagangan bilateral sebesar RM20,36 miliar (US$4,46 miliar).

Ekspor Malaysia meliputi produk listrik dan elektronik, minyak sawit, karet, dan farmasi halal, sedangkan impornya terdiri dari bijih, makanan olahan, dan produk minyak bumi.

(Bernama)

US Approves Sale of 22 Bell 505 Jet Ranger X Helicopters to Philippines

08 Mei 2026

Bell 505 Jet Ranger X helicopter (photo: Chris Lofting)

The U.S. Department of State has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of the Philippines of Bell 505 Jet Ranger X Helicopters and related equipment. The estimated total cost is $150 million.

The Government of the Philippines has requested to buy Bell 505 Jet Ranger X Helicopters; spare parts including main rotor blades; tail rotor blades; full length trainer shoes; pilot training for twenty-two (22) pilots including ground and flight training, left seat orientation, and Instrument Meteorological Conditions and Helicopter Upset Recovery; maintenance training for six (6) students including Bell 505 Maintenance Officer Course; field maintenance, integrated avionics, component maintenance, and Safran engine maintenance training for twenty-two (22) students. This proposed acquisition also includes Bell 505 Veris flight simulators; an Integrated Logistics Support (ILS) package for five (5) years, and operator and maintenance training for six (6) students; Field Support Representative and Logistics Support Representative for one (1) year; ILS, tools, and ground support equipment for two (2) operating bases supporting twenty-two (22) aircraft operating two hundred (200) hours per year for a duration of five (5) years; subscriptions including electronic online; technical publications for twenty (20) years; Garmin subscription for five (5) years; Program Management Reviews for three (3) years hosted once annually; delivery and reassembly of the Bell 505 Jet Ranger X Helicopters; and other related elements of logistics and program support. 

This proposed sale will support the foreign policy and national security of the United States by helping to improve the security of a treaty Ally that continues to be an important partner for political stability, peace, and economic progress in the Southeast Asia.

The proposed sale will improve the Philippines’ capability to meet current and future threats by addressing aircraft competency gaps in operating rotary wing aircraft as part of an upgraded Bell 505 Jet Ranger X Helicopter modern aircraft equipped with advanced system and thereby enhancing comprehensive training.  This enhanced capability will facilitate the smooth transition for pilots to more complex rotary aircraft within the Armed Forces Philippines, and it is a cost-effective solution for developing rotary wing pilots.

(US Dept of State)

KRI Canopus-936 Tiba di Indonesia

08 Mei 2026

KRI Canopus 936 kapal bantu hidro-oseanografi TNI AL saat memasuki perairan Indonesia (photos: Puspenerbal)

Unsur Udara Wing Udara 1 Turut Sambut Kedatangan KRI Canopus-936 di Perairan Indonesia

TNI AL, Puspenerbal -- Unsur Pesawat Udara Wing Udara 1, Casa 212-200 MPA P-8202, turut melaksanakan penyambutan kedatangan Kapal Perang Indonesia Canopus-936 saat memasuki wilayah perairan Indonesia. Pesud yang diawaki Mayor Laut (P) Musmuliadi tersebut melakukan flypass, Photex (Photo Exercise) dan komunikasi udara sebagai bentuk penghormatan atas kedatangan kapal Bantu Hidro-Oseanografi (BHO) tercanggih milik TNI AL. (6/5).

KRI Canopus-936 merupakan kapal BHO Ocean Going buatan galangan Abeking & Rasmussen, Jerman, yang difungsikan untuk riset laut dalam. Kapal sepanjang 105 meter ini mampu beroperasi hingga 60 hari tanpa henti dan dilengkapi teknologi AUV serta ROV canggih untuk memetakan dasar laut hingga kedalaman 11.000 meter. Kapal bertolak dari Jerman sejak awal April 2026 dan resmi memasuki perairan Indonesia hari selasa 6 april 2026.

Komandan Wing Udara 1 Kolonel Laut (P) Dani Widjanarka, M.Tr.Opsla., menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keterlibatan Pesud P-8202 dalam penyambutan alutsista strategis TNI AL tersebut. “Terima kasih atas pelaksanaan giat tersebut. Tetap perhatikan keselamatan terbang selama di daerah operasi,” tegas Danwing.

Selain disambut Pesud P-8202 Wing Udara 1, KRI Canopus-936 juga disambut KRI Bung Tomo-357 di perairan Selat Sunda. Kehadiran KRI Canopus-936 akan memperkuat kemampuan survei dan pemetaan hidro-oseanografi TNI AL guna mendukung kepentingan pertahanan, keselamatan pelayaran, serta penelitian sumber daya kelautan nasional.

Pelaksanaan penyambutan oleh unsur udara Wing Udara 1 berjalan aman dan lancar. Momen ini menjadi bukti sinergi unsur laut dan udara TNI AL dalam mengamankan wilayah yurisdiksi sekaligus menyambut kedatangan alutsista baru yang akan memperkuat diplomasi maritim Indonesia. (Puspenerbal)

KRI Canopus 936 kapal bantu hidro-oseanografi TNI AL sandar di Lanal Lampung (photos: Lanal Lampung)

Lanal Lampung sambut kedatangan KRI Canopus-936 di Dermaga D Pelabuhan Pelindo II Panjang

TNI AL, Jala Wira Saburai - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung melaksanakan penyambutan kedatangan KRI Canopus-936 yang sandar di Dermaga D Pelabuhan Pelindo II Panjang, pada Rabu (6/5/2026).

Kedatangan KRI Canopus-936 disambut oleh Komandan Lanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S.S., M.Tr.Opsla., CRMP. beserta perwira staff dan prajurit Lanal Lampung sebagai bentuk dukungan dan penghormatan terhadap unsur KRI yang melaksanakan penugasan operasi di wilayah perairan kerja Lanal Lampung.

KRI Canopus-936 yang merupakan KRI baru milik TNI Angkatan Laut ini dipimpin oleh Komandan KRI Canopus-936 Kolonel Laut (P) Indragiri Yani Wardhono, S.T., M.Sc., M.Tr.Opsla. KRI Canopus (936) adalah kapal bantu hidro-oseanografi (BHO) canggih milik TNI Angkatan Laut yang dirancang untuk survei laut dalam hingga 11.000 meter, pemetaan dasar laut, dan dukungan SAR.

Kegiatan penyambutan ini merupakan wujud sinergitas dan kesiapsiagaan Lanal Lampung dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional unsur-unsur TNI AL, khususnya yang melaksanakan tugas di wilayah kerja Lanal Lampung. (Lanal Lampung)

Hadiri 'Modern Day Marine 2026' di Amerika Serikat, Korps Marinir Bidik Kelanjutan Pengadaan Ranpur AAV

07 Mei 2026

Korps Marinir dipimpin Aslog Pangkormar menghadiri Modern Day Marine 2026 (photos: Korps Marinir)

Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Washington D.C.) --  Asisten Logistik Panglima Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) Efhardian, M.Tr.Opsla., mewakili Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menghadiri kegiatan "Modern Day Marine 2026" yang diselenggarakan di Hall A & B Walter E. Washington Convention Center, Washington D.C., Amerika Serikat.

"Modern Day Marine 2026" merupakan pameran peralatan, sistem, dan teknologi militer terbesar yang berfokus pada kebutuhan Korps Marinir dunia. Kegiatan ini berlangsung pada 28 hingga 30 April 2026 dan diikuti lebih dari 350 perusahaan industri pertahanan yang menampilkan berbagai inovasi dan teknologi mutakhir guna mendukung operasi Marinir pada lingkungan laut, pesisir, serta "multi-domain operations".

Ranpur Amphibious Assault Vehicle (AAV)/LVT7 (photo: Korps Marinir)

Usai upacara pembukaan, Aslog Pangkormar melaksanakan pertemuan strategis dengan Brigjen Tamara Campbell dari United States Marine Corps (USMC) selaku Direktur Pengadaan Alutsista. Dalam kesempatan tersebut, Aslog Pangkormar menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan serta permohonan maaf dari Pangkormar yang belum dapat hadir secara langsung. 

Pengadaan Ranpur AAV

Disampaikan pula pesan agar kerja sama antara Korps Marinir Indonesia dan USMC terus ditingkatkan, khususnya pada bidang alutsista, termasuk kelanjutan pengadaan Amphibious Assault Vehicle (AAV).

Korps Marinir juga mengikuti teknologi  militer guna mendukung operasi Marinir (photo: Korps Marinir)

Menanggapi hal tersebut, Brigjen Campbell menyampaikan dukungan penuh kepada Korps Marinir Indonesia dan memastikan bahwa proses pengadaan AAV berjalan sesuai rencana.

Pada hari kedua, Aslog Pangkormar melaksanakan pertemuan strategis lanjutan dengan Direktur Program Kerja Sama Material Internasional US Navy, Mr. William Carty, serta Asisten Logistik USMC Letjen Stephen Sklenka. Dalam pertemuan tersebut, Mr. Carty menyampaikan komitmen untuk membuka peluang kerja sama seluas-luasnya antara Kormar dengan US Navy dan USMC.

Korps Marinir turut mempelajari ranpur ACV USMC (photo: Korps Marinir)

Menanggapi hal tersebut, Aslog Pangkormar menekankan pentingnya kerja sama yang tidak hanya berfokus pada pengadaan alutsista, namun juga mencakup pelatihan pengawak serta transfer teknologi, guna meningkatkan kapabilitas dan kesetaraan kemampuan teknis dengan mitra internasional,” tegasnya. 

(Korps Marinir)

Statement by the Defense Ministers of Japan and the Philippines on the Further Promotion of Defense Equipment and Technology Cooperation

07 Mei 2026

JMSDF Beechcraft TC-90 King Air (photo: Aria H Kanzaki)

Minister of Defense of Japan Koizumi Shinjiro explained Japan’s recent revision of the Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology as well as its Implementation Guidelines (hereinafter referred to as “the Three Principles”), and emphasized Japan’s clear intention to further expand and deepen substantive cooperation and partnership with the Philippines in order to realize its objective. In this regard, he highlighted that Japan has consistently contributed to peace and stability in the region and the international community, and that the revised defense equipment transfer framework constitutes one such continued effort, aimed at strengthening regional peace and stability through enhancing the deterrence and response capabilities of partner countries.

Secretary of National Defense of the Republic of the Philippines Gilberto C. Teodoro, Jr. reaffirmed his support for Japan’s long-standing contributions to peace and stability in the region and the international community, and welcomed Japan’s recent revision of the Three Principles as a step that will further strengthen such contributions. He also expressed his expectation that, building on this revision, defense cooperation and partnership between the two countries would be further enhanced.

Taking into account the revised Three Principles, the two Ministers expressed their commitment to implementing necessary cooperation to ensure the security of both countries and the peace and stability of the region. They shared their determination to further expand and deepen bilateral defense partnership in an integrated and comprehensive manner, including through pursuing an institutional framework for information sharing.

Abukuma-class destroyer escort (photo: JMSDF)

TC-90 aircraft and Abukuma-class destroyers

As part of the efforts referred to in paragraph 3 above, taking into account the request from the Philippines, the two Ministers decided to discuss the transfer of defense equipment, including TC‑90 aircraft and Abukuma‑class destroyers, along the following lines:

1.To identify defense equipment that contributes to the deepening of bilateral defense partnership, and, under the revised Three Principles, to conduct discussions aimed at realizing comprehensive equipment cooperation as part of Japan–Philippines defense cooperation. Such discussions will encompass not only the transfer of the equipment itself, but also education and training related to the equipment for the Philippine Navy, support in the field of maintenance and sustainment to ensure continued operation, operational coordination between the respective services, information sharing, and arrangements for the appropriate management of transferred equipment.

2.To this end, under the leadership of the two Ministers, to establish a working group comprising the policy, operational, and equipment divisions of the defense authorities of both countries.

The two Ministers reaffirmed their intention for Japan and the Philippines, as strategic partners, to strengthen cooperation between their defense authorities, work closely with the United States and other partners, and contribute to the realization of peace and stability in the Indo‑Pacific region.

(Japan MoD)

Baykar and Indonesia Sign 12 KIZILELMA Export Agreement

07 Mei 2026

Indonesia purchase 12 Kizilelma UCAV and 4 for option (photo: SavunmaSanayiST)

SAHA 2026, one of the largest global gatherings of the Turkish defense industry, witnessed a strategic export success. A formal contract was signed between Baykar, Türkiye's leading force in unmanned platforms, and Indonesia-based PT Republik Aero Dirgantara (Republikorp) for the supply of the Bayraktar KIZILELMA Unmanned Combat Aircraft.

The signing ceremony, held at the Istanbul Exhibition Center, was attended by senior executives from both companies and representatives from the defense industry. Haluk BAYRAKTAR signed the agreement on behalf of BAYKAR.

Kizilelma UCAV (photo: Baykar)

In his speech at the signing ceremony, Haluk Bayraktar stated, “We have signed our first export agreement for Bayraktar KIZILELMA with Indonesia. Under the agreement, deliveries of a fleet of 12 Bayraktar KIZILELMA drones are targeted to begin in 2028. The agreement also includes an option for an additional 4 fleets.”

The agreement covers not only the supply of the system but also the establishment of a local production and maintenance center in Indonesia for upkeep and maintenance.

Indonesia had previously signed contracts for Bayraktar AKINCI and Bayraktar TB2. KIZILELMA became the third different type of UAV exported to that country.

Kizilelma UCAV (photo: Baykar)

With serial production activities accelerating by 2026 , Bayraktar KIZILELMA is expected to play a critical role in the modernization process of the Indonesian Air Force under this contract.

Strategic Partnership and Technology Transfer

The agreement covers not only the supply of products but also the integration of the technological ecosystem between the two countries. PT Republik Aero Dirgantara, as a strategic player offering defense solutions in the Southeast Asian market, will contribute to KIZILELMA's operational sustainability in the region.

Spesifikasi Kizilelma UCAV (infographic: Baykar)

The Pioneer of Next-Generation Air Warfare: KIZILELMA

Bayraktar KIZILELMA is a platform developed within the scope of Türkiye's Combat Unmanned Aircraft System (MİUS) project, distinguished by its low radar visibility and high maneuverability. With a maximum takeoff weight of 8.5 tons and a payload capacity of 1.5 tons, the aircraft maintains its "stealth" characteristics thanks to its ability to carry internal ammunition.

KIZILELMA holds the distinction of being the first unmanned combat aircraft in world aviation history to detect an air target using its own radar system (AESA) and shoot it down with its own domestically produced air-to-air missile. With its AI-powered autonomous formation flight and intelligent fleet operations, it is shaping the future of air combat doctrine.

(SavunmaSanayiST)

Pemerintah Norwegia Memblokir Pengiriman Rudal NSM, Kemhan Malaysia Berikan Siaran Pers

06 Mei 2026

Pemerintah Norwegia secara sepihak memblokir pengiriman rudal NSM ke Malaysia.  Norwegia dilaporkan telah memberlakukan undang-undang baru yang melarang pengiriman senjata canggih ke negara-negara non-NATO, kecuali kepada sekutu dekat tertentu. Malaysia adalah satu-satunya negara non-NATO dan bukan sekutu dekat Norwegia yang membeli sistem NSM tersebut (image: MalaysianDefence)

Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Malaysia, Khaled Nordin, memperhatikan laporan yang diterbitkan oleh portal Malaysian Defence mengenai masalah pasokan rudal Naval Strike Missile (NSM) yang melibatkan Kongsberg Defense & Aerospace (KDA), Norwegia.

Sebagai informasi, Kementerian Pertahanan memang memiliki kontrak pembelian dengan KDA untuk pasokan rudal NSM guna melengkapi kemampuan kapal Littoral Combat Ship (LCS) Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM).

Kementerian juga mencatat perubahan posisi Pemerintah Norwegia terkait perjanjian ekspor pertahanan yang berdampak pada pelaksanaan kontrak tersebut.

Siaran pers (kenyataan media) Kemhan Malaysia (image: KemhanMY)

Dalam hal ini, Pemerintah Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik dengan Pemerintah Norwegia untuk mencari klarifikasi lebih lanjut dan membahas langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan negara.

Pada saat yang sama, Kementerian Pertahanan akan terus memastikan bahwa kesiapan dan kebutuhan pertahanan strategis negara tidak terpengaruh, di samping menjaga hubungan bilateral yang stabil antara Malaysia dan Norwegia.

Setiap tindakan lanjutan akan dilakukan dengan hati-hati dan dipandu oleh kepentingan strategis negara.

(Kemhan MY)

PTDI Teken Kontrak 4 Unit Pesawat N219 Untuk Angkut Kargo di Wilayah Perintis

06 Mei 2026

Penanda-tanganan kontrak PT DI dan PT MAP untuk jual beli 4 pesawat N219 (photos: PT DI)

PTDI tanda tangani kontrak jual beli 4 unit pesawat N219 dengan PT Mitra Aviasi Perkasa (PT MAP). Dokumen kontrak ditandatangani oleh Direktur Niaga, Teknologi & Pengembangan PTDI, Moh. Arif Faisal, dan CEO PT MAP, Septo Adjie Sudiro, disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard dan Direktur DKPPU Kemhub RI di Hanggar Aircraft Services, PTDI Bandung.

Kehadiran Bappenas dan Kemhub RI dalam penandatanganan ini menegaskan dukungan penuh Pemerintah dalam mendorong pemanfaatan pesawat N219 sebagai moda transportasi utama di wilayah perintis di Indonesia.

Penandatanganan kontrak ini merupakan langkah strategis dalam mendorong komersialisasi N219 sebagai pesawat karya anak bangsa dengan TKDN sebesar 44,69%. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat layanan angkutan udara, khususnya di wilayah 3TP di Indonesia.

”Hari ini kita menyaksikan tanda tangan bersejarah, karena hari ini PTDI melakukan kontrak penjualan N219 kepada Perusahaan swasta untuk penerbangan komersial swasta. Ini bukan tanda tangan kontrak biasa, tapi kita sedang mengambil sikap bahwa kita tidak akan terus bergantung pada solusi yang tidak dirancang oleh kita sendiri. Solusi itu harus lahir dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Dan pesawat N219 adalah simbol dari itu semua, bukan sekedar produk tapi pernyataan kedaulatan teknologi yang dibangun oleh anak bangsa untuk menjawab kebutuhan dalam negeri dengan TKDN yang cukup kuat,” ujar Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Bappenas.

Penandatanganan kontrak ini semakin memperkuat optimisme PTDI terhadap penerimaan pesawat N219 di pasar domestik, sekaligus menegaskan perannya dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

(PT DI)

Aurizn Partners with PMB Defence on Nuclear Submarine Battery Program

06 Mei 2026

AUKUS class submarine (photo: NavalNews)

Aurizn welcomes its new partnering arrangement with PMB Defence (PMB) in support of the UK nuclear submarine program. Under the agreement, Aurizn will provide specialist technical support for electrical battery systems, contributing to PMB’s delivery of this significant capability.

Rebecca Humble, Chief Executive Officer, Aurizn said, “We are pleased to partner with PMB on this important program.  This collaboration brings together the strengths of two Australian companies working to support a critical national initiative.” 

Mike Hartas, General Manager New Technologies, PMB Defence said “We are proud to continue growing our supply chain for AUKUS Pillar 1 work in Australia.  Aurizn offers PMB unique capabilities that significantly enhance our technology and we are pleased to have them on board.” 

Aurizn’s role will focus on providing analytical and engineering support to enhance system understanding, inform design decisions and support performance assessment, complementing PMB Defence’s broader program of work and delivery of its advanced battery technology. 

By combining PMB’s battery technology and program leadership with Aurizn’s specialist technical expertise, the collaboration highlights the value of Australian companies working together on nationally significant projects. 

“We look forward to building a strong working relationship with PMB,” said Ms Humble. “Together, we are supporting the delivery of next-generation submarine capability for Australia and our AUKUS partners.” 

About Aurizn

Aurizn is an Australian-owned defence company delivering capability across the full mission lifecycle in support of a more secure future. For more than 20 years, Aurizn has been a trusted partner to Defence, national security agencies and industry, providing deep technical expertise and operational insight to complex missions. Aurizn has invested more than $2 million in advanced modelling and simulation capabilities, enabling the development and validation of emerging technologies ahead of demand.

About PMB 

Since its establishment in 1988 as Pacific Marine Batteries, PMB Defence has been a key supplier to the Royal Australian Navy’s Collins Class Submarines, providing Main Storage Batteries and associated services.  In recent years, PMB has expanded its expertise to design and supply advanced technology submarine batteries for seven navies, reinforcing its reputation as a leading provider of innovative and reliable solutions in the defence sector. 

(Aurizn)

Kemhan Vietnam Memeriksa Progres Pembuatan Kendaraan Lapis Baja Tempur APC XTC-03

06 Mei 2026

Kendaraan pengangkut personel lapis baja tempur XTC-03 (photos: QPVN)

Menurut Kementerian Pertahanan Nasional, pada pagi hari tanggal 5 Mei, sebuah delegasi dari Kementerian Pertahanan Nasional, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Pham Hoai Nam, Wakil Menteri Pertahanan Nasional, memeriksa kemajuan penelitian, desain, dan pembuatan kendaraan pengangkut personel lapis baja tempur XTC-03 di Pabrik Z111.

Kendaraan pengangkut personel lapis baja tempur XTC-03 memiliki desain canggih serta kemampuan tempur dan teknis modern. Kendaraan ini memiliki beberapa keunggulan luar biasa dalam hal perlindungan, mobilitas, dan sistem persenjataan serta peralatan.

Secara khusus, kendaraan ini dilengkapi dengan sistem perlindungan modern yang mampu secara otomatis mendeteksi unsur-unsur berbahaya dan mengaktifkan mode perlindungan, meningkatkan perlindungan awak dan memastikan keselamatan pasukan dalam pertempuran. Sistem ini meliputi: sistem deteksi dan peringatan radiasi laser yang disinkronkan dengan peluncur granat asap; sistem perlindungan terhadap agen kimia dan nuklir; sistem pemadam kebakaran otomatis yang mengunci mesin; dan sistem otomatis untuk mengaktifkan mode perlindungan awak. Kendaraan ini memiliki kecepatan maksimum 85 km/jam.

Selama proses implementasi, Departemen Umum Industri Pertahanan menugaskan Pabrik Z111 untuk memimpin dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk meneliti dan memproduksi produk tersebut.

Pabrik telah menata ulang tata letak, peralatan teknis, dan teknologinya untuk melayani pembuatan kendaraan XTC-03, memastikan kemajuan tepat waktu. Hingga saat ini, pembuatan dan perakitan seluruh kendaraan dasar telah selesai; penyalaan, pengoperasian tanpa beban, dan pengujian fungsionalitas beberapa sistem pada kendaraan telah dilakukan, memastikan kualitas dan efisiensi.

Sebagai penutup konferensi, Letnan Jenderal Pham Hoai Nam memuji Direktorat Jenderal Industri Pertahanan dan Pabrik Z111 atas inisiatif proaktif dalam melaksanakan proyek kendaraan XTC-03, serta memastikan kemajuannya; beliau juga meminta unit tersebut untuk aktif berkoordinasi dengan Departemen Ilmu Militer ( Kementerian Pertahanan ) untuk menyelesaikan prosedur pembukaan tugas-tugas ilmiah dan teknologi baru. Beliau menginstruksikan mereka untuk melakukan pengujian dan evaluasi prototipe kendaraan sebagai dasar untuk melaksanakan langkah selanjutnya, yang harus diselesaikan sebelum 31 Mei 2026.

Kendaraan pengangkut personel lapis baja tempur XTC-03 (image: Voz)

Jenderal Pham Hoai Nam juga meminta Direktorat Jenderal Industri Pertahanan dan Pabrik Z111 untuk terus menguasai teknologi inti, meningkatkan tingkat lokalisasi; berupaya menyelesaikan kendaraan XTC-03 untuk pengujian dan penerimaan, dan segera membawa produk tersebut untuk berpartisipasi dalam Pameran Pertahanan Internasional Vietnam 2026.

(ThanhNien)

Penjelasan Resmi Kemhan soal Isu RI Beli 42 Jet Tempur J-10 dari Cina

06 Mei 2026

Jet tempur Chengdu J-10CE (photo: Pakistan AF)

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait kabar yang beredar mengenai rencana pembelian 42 unit jet tempur J-10 buatan China.

Pihak Kemhan memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan hingga saat ini belum ada kontrak maupun kesepakatan resmi terkait pengadaan alutsista tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan hal itu saat dikonfirmasi.

"Isu tersebut tidak benar. Hingga saat ini tidak ada kesepakatan sebagaimana yang beredar," ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Muncul dari Unggahan Media Sosial

Isu ini mencuat setelah sebuah akun media sosial X bernama China Pulse mengunggah klaim bahwa Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian jet tempur tersebut.

Dalam unggahan itu disebutkan nilai kontrak mencapai 65 miliar Yuan atau sekitar USD 9 miliar untuk pengadaan 42 unit pesawat tempur J-10.

Namun, kabar serupa sebenarnya pernah muncul sebelumnya.

Pada pertengahan 2025, beredar rumor bahwa TNI Angkatan Udara telah memberikan persetujuan awal untuk mendatangkan jet J-10 guna memperkuat armada udara, termasuk mendampingi pesawat tempur Rafale asal Prancis.

Saat itu, Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto, menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil langkah ke arah pembelian tersebut.

Pertimbangan Ketat dalam Pengadaan Alutsista

Donny menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sejumlah kriteria ketat dalam menentukan pembelian pesawat tempur.

Selain mempertimbangkan kemampuan jarak tempuh dan daya angkut persenjataan, aspek integrasi dengan sistem pertahanan yang sudah ada menjadi faktor utama.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), M Tonny Harjono.

Ia menegaskan bahwa proses pengadaan alutsista tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Penentu Alutsista (Wantuwada).

"Penentuan pembelian alutsista perlu memerlukan proses matang dan waktu panjang yang juga melibatkan Dewan Penentu Alutsista atau Wantuwada," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa keputusan pengadaan juga sangat bergantung pada dinamika lingkungan strategis kawasan serta kebijakan pertahanan nasional yang ditetapkan pemerintah.

(TribunNews)