HMAS Hobart Rampungkan Upgrade Sistem Aegis dan Tomahawk

31 Agustus 2026

HMAS Hobart - AWD 39 (photo: Aus DoD)

Angkatan Laut Kerajaan Australia (Royal Australian Navy) telah mencapai tonggak sejarah penting dalam pertahanan laut dengan rampungnya tahap pengerjaan di galangan kapal untuk program peningkatan kemampuan kapal perusak berpeluru kendali HMAS Hobart. Kapal ini dimodernisasi di Galangan Kapal Angkatan Laut Osborne di bawah inisiatif SEA 4000 Fase 6 senilai A$4,29 miliar. HMAS Hobart merupakan kapal pertama dari tiga kapal perusak kelas Hobart milik Australia yang menerima sistem pertahanan rudal Aegis yang canggih serta senjata serangan jarak jauh Tomahawk.

Pembaruan paruh baya (*mid-life refit*) ini mengubah HMAS Hobart dari kapal pertahanan udara menjadi kapal kombatan permukaan multi-misi. Inti dari peningkatan ini adalah transisi ke sistem tempur Aegis Baseline 9, yang diintegrasikan dengan antarmuka tempur baru buatan Australia.

Rudal SM-6 (photo: US Navy)

Kapal ini kini mampu meluncurkan rudal jelajah Tomahawk yang dapat menghantam target darat pada jarak lebih dari 1.500 kilometer, sementara integrasi pencegat Standard Missile 6 (SM-6) memberikan kemampuan pertahanan terhadap rudal balistik pada fase terminal. Naval Strike Missile yang diluncurkan dari tabung peluncur (*canister*) juga ditambahkan untuk memperkuat kemampuan anti-kapal tanpa memakan ruang di dalam sel peluncur vertikal internal kapal.

Dari sisi pengadaan pertahanan, peningkatan ini menciptakan keseragaman perangkat lunak tempur di seluruh armada permukaan utama Australia. Peningkatan ketiga kapal perusak secara bertahap memastikan Angkatan Laut tetap dapat menjaga cakupan operasional armada sembari melakukan modernisasi. Inisiatif ini juga memperkuat kemampuan pemeliharaan armada dalam negeri dengan memanfaatkan infrastruktur galangan kapal lokal, yang nantinya akan mendukung pembangunan fregat kelas Hunter di masa depan.

Rudal jelajah Tomahawk (photo: Navair)

Secara geopolitik, penggunaan kemampuan serangan presisi jarak jauh dan pencegat rudal balistik sejalan dengan strategi Australia untuk mencegah agresi regional di kawasan Indo-Pasifik. Rudal jarak jauh memungkinkan komandan angkatan laut untuk mengancam aset musuh dari jarak aman (*standoff*), melindungi jalur perdagangan vital, serta mendukung misi operasi gabungan bersama armada Amerika Serikat dan sekutunya.

Secara operasional, peningkatan ini menghadirkan pertimbangan strategis antara daya tembak multi-misi dan kapasitas penyimpanan senjata internal (*magazine*). Meskipun radar dan perangkat lunak kapal mampu melacak dan menghadapi berbagai ancaman udara, darat, dan rudal balistik secara bersamaan, kapal ini tetap mempertahankan sistem peluncur vertikal 48-sel yang sudah ada. Komandan angkatan laut harus menyeimbangkan komposisi muatan senjata berdasarkan profil misi, dengan memilih antara rudal jelajah serangan darat, pencegat pertahanan udara, atau rudal anti-balistik. 

Peningkatan kemampuan HMAS Hobart memberikan kemampuan serangan jarak jauh yang strategis serta pertahanan terhadap rudal balistik pada fase terminal bagi Angkatan Laut Kerajaan Australia, guna memperkuat keamanan kawasan Indo-Pasifik.

(TMC)

Korea Utara Lakukan Komisioning Kapal Perusak Kelas Choe Hyon Pertama

28 Juni 2026

Kapal perusak rudal berpemandu kelas Choe Hyon (all photos: KCNA)

Korea Utara telah melakukan komisioning kapal perusak rudal berpemandu kelas Choe Hyon pertamanya. Pemimpin negara Kim Jong-un menggunakan upacara pengoperasian tersebut untuk memberi sinyal akan segera dilakukannya nuklirisasi Angkatan Laut Rakyat Korea dan pergeseran dari postur pertahanan pantai semata.

Dalam pidatonya yang disampaikan pada upacara pengoperasian pada 23 Juni, Kim mengatakan angkatan laut sedang bertransisi menjadi kekuatan yang dilengkapi dengan kemampuan strategis, mencatat bahwa program untuk mempersenjatai angkatan laut dengan senjata nuklir berjalan sesuai rencana.

Ia juga mengindikasikan bahwa peran angkatan laut akan meluas melampaui pertahanan pesisir, menyatakan bahwa angkatan laut akan ditugaskan untuk beroperasi di perairan tempat aset militer saingan ditempatkan dan untuk melakukan misi pencegahan.

Upacara tersebut menandai puncak dari proses pengembangan yang telah menyaksikan kapal perusak Choe Hyon bergerak cepat dari peluncuran hingga pengujian operasional.

Choe Hyon diluncurkan pada April 2025, tetapi pada Maret 2026 telah menunjukkan peran serangan utamanya dengan melakukan peluncuran beruntun rudal jelajah secara cepat, menandakan bahwa sistem tempur dan integrasi senjatanya hampir siap beroperasi.

Di luar peresmian itu sendiri, pidato Kim memberikan wawasan tambahan tentang arah strategi maritim Korea Utara.

Kim mengakui bahwa negara tersebut saat ini kekurangan infrastruktur pangkalan yang memadai untuk kapal perang besar, dan menggambarkan pembangunan pangkalan angkatan laut modern sebagai kebutuhan mendesak.

Ia juga mengulangi ambisi untuk memperluas armada dengan kapal tempur permukaan yang lebih besar, termasuk kapal kelas 10.000 ton, dan mengindikasikan bahwa operasi angkatan laut di masa depan akan meluas lebih jauh di luar wilayah tersebut.

(Jane's)

Jepang Akan Mulai Bahas Ekspor Kapal Perang ke Indonesia

06 Juni 2026

Asagiri class destroyer (photo: Seaforces)

Tokyo (ANTARA) - Jepang dan Indonesia sepakat untuk memulai pembicaraan tentang potensi ekspor kapal penghancur (destroyer) kelas Asagiri ke Jakarta.

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dan Menhan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin mencapai kesepakatan tersebut selama pembicaraan di Tokyo, Jumat, demikian keterangan Kementerian Pertahanan Jepang.

Jepang telah berupaya memperdalam kerja sama peralatan pertahanan, termasuk dengan mitra keamanan seperti Filipina dan Selandia Baru, sejak melonggarkan pembatasan ekspor senjata mematikan pada April.

Kapal latih JS Yamagiri (TV-3515) ex destroyer Asagiri class (DD-152) ketika berkunjung ke Indonesia Februari 2026 (photo: Warships cam)

Selama pertemuan tersebut, Sjafrie menyampaikan niat Indonesia untuk memajukan kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan, termasuk potensi transfer kapal perusak serbaguna Angkatan Laut Bela Diri Jepang, kata kementerian.

Kedua menteri kemudian sepakat untuk membahas kerja sama ini melalui kerangka kerja tingkat kerja yang dibentuk bulan lalu.

Asagiri adalah kapal destroyer milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang yang kini difungsikan sebagai kapal latih.

Kapal berbobot 3.500 ton yang memiliki panjang 137 meter ini pernah berkunjung ke Indonesia pada awal 2023 dalam misi diplomatik.

(Antara)

Statement by the Defense Ministers of Japan and the Philippines on the Further Promotion of Defense Equipment and Technology Cooperation

07 Mei 2026

JMSDF Beechcraft TC-90 King Air (photo: Aria H Kanzaki)

Minister of Defense of Japan Koizumi Shinjiro explained Japan’s recent revision of the Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology as well as its Implementation Guidelines (hereinafter referred to as “the Three Principles”), and emphasized Japan’s clear intention to further expand and deepen substantive cooperation and partnership with the Philippines in order to realize its objective. In this regard, he highlighted that Japan has consistently contributed to peace and stability in the region and the international community, and that the revised defense equipment transfer framework constitutes one such continued effort, aimed at strengthening regional peace and stability through enhancing the deterrence and response capabilities of partner countries.

Secretary of National Defense of the Republic of the Philippines Gilberto C. Teodoro, Jr. reaffirmed his support for Japan’s long-standing contributions to peace and stability in the region and the international community, and welcomed Japan’s recent revision of the Three Principles as a step that will further strengthen such contributions. He also expressed his expectation that, building on this revision, defense cooperation and partnership between the two countries would be further enhanced.

Taking into account the revised Three Principles, the two Ministers expressed their commitment to implementing necessary cooperation to ensure the security of both countries and the peace and stability of the region. They shared their determination to further expand and deepen bilateral defense partnership in an integrated and comprehensive manner, including through pursuing an institutional framework for information sharing.

Abukuma-class destroyer escort (photo: JMSDF)

TC-90 aircraft and Abukuma-class destroyers

As part of the efforts referred to in paragraph 3 above, taking into account the request from the Philippines, the two Ministers decided to discuss the transfer of defense equipment, including TC‑90 aircraft and Abukuma‑class destroyers, along the following lines:

1.To identify defense equipment that contributes to the deepening of bilateral defense partnership, and, under the revised Three Principles, to conduct discussions aimed at realizing comprehensive equipment cooperation as part of Japan–Philippines defense cooperation. Such discussions will encompass not only the transfer of the equipment itself, but also education and training related to the equipment for the Philippine Navy, support in the field of maintenance and sustainment to ensure continued operation, operational coordination between the respective services, information sharing, and arrangements for the appropriate management of transferred equipment.

2.To this end, under the leadership of the two Ministers, to establish a working group comprising the policy, operational, and equipment divisions of the defense authorities of both countries.

The two Ministers reaffirmed their intention for Japan and the Philippines, as strategic partners, to strengthen cooperation between their defense authorities, work closely with the United States and other partners, and contribute to the realization of peace and stability in the Indo‑Pacific region.

(Japan MoD)

Menjelang Amandemen UU JGSDF: Peralatan Pertahanan Jepang Bekas akan Dapat Dihibahkan atau DIbeli dengan Biaya Rendah

02 Mei 2026

Kapal selam Oyashio class bekas panjang 81,7 m dan bobot penuh 4.000 ton diminati Indonesia sebagai kapal selam interim (photo: JGSDF) 

Pemerintah Jepang telah mulai mempertimbangkan amandemen Undang-Undang Pasukan Bela Diri/Self-Defense Forces Law untuk memungkinkan penyediaan peralatan pertahanan surplus, termasuk senjata dengan kemampuan mematikan dan merusak, secara gratis atau dengan biaya rendah, sebagai pengecualian. Ekspor kapal Pasukan Bela Diri Jepang/JSDF  ke Filipina termasuk di antara item yang sedang dipertimbangkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara sekutu dan meningkatkan pencegahan di tengah ekspansi maritim agresif China yang berkelanjutan.

Kebutuhan akan amandemen ini akan dinyatakan secara eksplisit dalam tiga dokumen keamanan, termasuk Strategi Keamanan Nasional, yang akan direvisi pada akhir tahun, dan pemerintah bertujuan untuk mengamandemen undang-undang tersebut dalam sidang parlemen biasa tahun depan. Hal ini diungkapkan oleh beberapa sumber pemerintah. Menteri Pertahanan Koizumi dijadwalkan mengunjungi Filipina dan Indonesia selama liburan Golden Week (29 April hingga 6 Mei) pada bulan Mei untuk membahas ekspor peralatan bekas.

Berdasarkan undang-undang keuangan pemerintah saat ini, bahkan peralatan bekas pun diperlakukan sebagai milik negara dan tidak dapat diberikan secara cuma-cuma atau dengan harga murah. Pasal 116-3 Undang-Undang Pasukan Bela Diri saat ini menetapkan bahwa peralatan surplus dapat dialihkan ke pemerintah di wilayah berkembang dengan harga lebih rendah dari nilai pasar, tetapi ini terbatas pada peralatan non-mematikan seperti helm, tidak termasuk senjata dan amunisi dari kapal perusak dan kapal lainnya.

Abukuma class destroyer escort panjang 109m dan bobot penuh 2.550 ton diminati Filipina untuk memperkuat angkatan lautnya (photo: SCMP)

Filipina dan Indonesia

Pada tanggal 21 bulan April, pemerintah merevisi pedoman operasional untuk Tiga Prinsip tentang Pengalihan Peralatan Pertahanan, yang mengatur aturan untuk ekspor peralatan ke luar negeri, sehingga pada prinsipnya memungkinkan untuk mengekspor senjata dengan kemampuan mematikan dan merusak. Filipina dan Indonesia termasuk di antara 17 negara yang sekarang diizinkan untuk melakukan ekspor.

Sehubungan dengan revisi ini, telah muncul seruan yang semakin besar untuk amandemen hukum agar memungkinkan pemberian peralatan bekas tersebut secara cuma-cuma atau dengan harga murah. Diharapkan bahwa jika kemampuan pertahanan negara-negara sekutu ditingkatkan dengan peralatan yang tidak lagi digunakan oleh Pasukan Bela Diri, kemampuan pencegahan dan respons kedua belah pihak akan diperkuat, sehingga menghasilkan lingkungan keamanan regional yang lebih stabil.

Minat terhadap peralatan bekas dari Pasukan Bela Diri semakin meningkat di antara negara-negara sekutu. Filipina sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi kapal perusak kelas Abukuma milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (yang dijadwalkan untuk dipensiunkan secara bertahap), yang telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun. Jika ekspor kapal perusak bekas terwujud, ini akan menjadi kasus pertama yang serupa. 

Indonesia dilaporkan tertarik untuk mengakuisisi kapal selam kelas Oyashio bekas. Namun, tantangannya adalah "banyak negara kekurangan sumber daya keuangan untuk membeli barang bekas dengan harga tinggi" (menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan).

Dalam rangka merevisi ketiga dokumen tersebut, Partai Liberal Demokrat sedang berupaya menyusun poin-poin rekomendasinya kepada pemerintah, dan telah menunjukkan bahwa "senjata Pasukan Bela Diri harus ditambahkan ke dalam daftar barang yang memenuhi syarat untuk transfer bebas" terkait peralatan bekas.

(Yomiuri Shimbun)

HMAS Hobart Destroyer Start the Upgrade Program

18 Maret 2026

The guided missile destroyer (DDG), HMAS Hobart at South Australia’s Osborne Naval Shipyard (photos: BAE Systems)

The docking of frontline guided missile destroyer (DDG), HMAS Hobart, at South Australia’s Osborne Naval Shipyard signified the official start of the production phase of its upgrade program.

Under the Destroyer Capability Enhancement (DCE) program, Australia’s Hobart class destroyers — HMA Ships Hobart, Brisbane and Sydney — will receive advancements that will boost capability. This includes new state-of-the-art technology, integration of a Tomahawk cruise missile system and an upgraded Aegis combat system.

“Hobart’s arrival was the accumulation of many months of hard work and since the milestone, the DCE teams have continued moving at pace with efficiency,” Shaun Connelly, BAE Systems Australia – Maritime’s DDG Program Director, said.

“I’d like to acknowledge the close collaboration with our customer and industry partners helping lead this incredible body of work.”

One aspect of the DCE program is the Combat Systems Integration – Integrated Project Team (CSI-IPT). This collaboration between the Commonwealth of Australia, BAE Systems Australia, Saab Australia and Lockheed Martin Australia is delivering the updated Aegis combat system for the Hobarts.

The CSI-IPT is increasing the DDGs’ combat systems capability from Aegis Baseline 8 to 9, as well as introducing Saab’s new Australian Interface and incorporating a Tomahawk Weapon System into the vessels.

The upgraded Aegis will also be included on the Hunter class frigates upon entering service.

Now leading the DCE and Hunter class frigate build programs, the Osborne shipyard truly has become a multi-program Tier 1 surface combatant facility.

“Osborne shares a 40 year history with the Royal Australian Navy and this legacy includes construction of the three Hobart class destroyers,” Mr Connelly said.

“The shipyard is state of the art, continues to evolve and now with supporting both the DCE and Hunter programs, this versatility makes it a premier asset for the Continuous Naval Shipbuilding and Sustainment Enterprise.

“Not only in Osborne but we have the best people, located in nearly every state, supporting this Australia—wide endeavour now and into the future,” Mr Connelly said.

BAE Systems Australia is an industry partner in the Destroyer Enterprise (also including the Commonwealth of Australia, Lockheed Martin Australia, Thales Australia, Saab Australia, Raytheon Australia and Navantia Australia) that is sustaining the DDGs at their homeport of Garden Island in Sydney. In 2024, the company was announced as the ships’ Capability Life Cycle Manager, meaning it overseas sustainment activities, such as engineering, maintenance, supply chain and project management.

The DCE program was announced in the Commonwealth’s 2024 Naval Shipbuilding and Sustainment Plan.

Coming full circle, HMAS Hobart is now docked for the upgrade work on the very spot it was first built nearly a decade ago.

(BAE Systems)

Korea Utara Luncurkan Destroyer Kedua yang Sempat Mengalami Insiden

26 Juni 2025

Destroyer kedua kelas 5.000 ton yang diberi nama "Kang Kon" setelah selesai diperbaiki (photo: KCNA)

Militer Korea Selatan meragukan kemampuan operasional kapal perang Korea Utara

SEOUL (Yonhap) -- Korea Utara meluncurkan kapal perusak baru dua pekan lalu setelah perbaikan menyusul upaya yang gagal pada bulan Mei, tetapi militer Korea Selatan meragukan apakah kapal perang seberat 5.000 ton itu benar-benar beroperasi.

Sebelumnya pada hari itu, media pemerintah Pyongyang mengatakan pemimpin Kim Jong-un menghadiri upacara peluncuran kapal perusak, yang diberi nama Kang Kon, di galangan kapal "Rajin shipyard" pada hari sebelumnya, menyebutnya sebagai "langkah maju yang tak tertandingi dalam mewujudkan strategi laut."

Upacara itu diadakan hanya sekitar tiga minggu setelah kapal perang itu terbalik dan sebagian tenggelam selama upacara peluncuran di Chongjin, yang dikutuk Kim sebagai tindakan kriminal "yang tidak dapat ditoleransi" yang "menjatuhkan kehormatan dan kebanggaan negara sekaligus."

Sejak kecelakaan pada akhir Mei, Korea Utara telah menyelamatkan kapal perang tersebut dan memindahkannya lebih jauh ke timur laut menuju galangan kapal di Rajin, mengikuti perintah Kim yang menyerukan agar kapal perusak tersebut direstorasi sebelum pertemuan partai penting yang ditetapkan pada akhir Juni.

Posisi kapal destroyer sesaat sebelum terjadinya insiden (photo: AP)

Kapal perang tersebut diyakini telah ditarik alih-alih melakukan perjalanan menggunakan mesinnya sendiri dari Chongjin ke Rajin.

"Dari luar, tampak bahwa restorasi telah selesai tetapi otoritas intelijen Korea Selatan dan AS akan memantau dengan saksama apakah bagian-bagian kapal tersebut masih berfungsi," kata seorang pejabat militer Korea Selatan.

Dua kapal perusak kelas 5.000 ton lagi tahun depan

Selama upacara hari Kamis, pemimpin Korea Utara tersebut juga berjanji untuk membangun dua kapal perusak kelas 5.000 ton lagi tahun depan, dengan alasan perlunya menanggapi ancaman dari Amerika Serikat dan negara-negara musuh lainnya.

Korea Utara telah menggandakan upayanya untuk memodernisasi kemampuan angkatan lautnya. Pada bulan April, Korea Utara mengungkap kapal perusak multiguna baru seberat 5.000 ton, yang diberi nama Choe Hyon, dengan klaim bahwa kapal perang tersebut dilengkapi dengan rudal jelajah strategis supersonik, rudal balistik taktis, dan sarana serang lainnya.

Posisi kapal destroyer setelah insiden terguling pada Mei lalu (photo: X-london)

Korea Utara melakukan uji coba penembakan langsung pada kapal perusak baru tersebut hanya beberapa hari kemudian, yang menurut militer Korea Selatan akan membutuhkan waktu yang "cukup lama" untuk pengerahannya.

Anggota parlemen Yu Yong-weon dari Partai Kekuatan Rakyat yang beroposisi mencatat bahwa Kang Kon tampaknya tidak dilengkapi dengan rudal antikapal yang terlihat di Choe Hyon, yang menunjukkan bahwa Korea Utara mungkin telah tergesa-gesa melanjutkan upacara peluncuran tanpa restorasi yang tepat.

Sebelum pengembangan kapal perusak kelas Choe Hyon, kapal perang tercanggih Korea Utara adalah fregat seberat 1.500 ton, menurut buku putih pertahanan Seoul.

Sebagai perbandingan, Angkatan Laut Korea Selatan mengoperasikan 12 kapal perusak, termasuk Sejong the Great seberat 7.600 ton dan Jeongjo the Great seberat 8.200 ton, dan 17 fregat.

(Yonhap)

Studi GICAT Tentang Prediksi Alutsista Laut Indonesia

11 Juni 2025

Fregat KRI RE Martadinata 331 dan LPD KRI dr Wahidin Sudiro Husodo 991 (photo: TNI AL)

Group of French Industries for Land and Air Land Defence and Security atau yang lebih dikenal sebagai GICAT adalah kelompok profesional yang didirikan pada tahun 1978, memiliki lebih dari 480 anggota, kelompok besar, perusahaan menengah, dan UKM. Anggotanya mencakup spektrum luas kegiatan industri, penelitian, layanan, dan konsultasi untuk kepentingan komponen militer dan sipil nasional dan internasional yang terlibat dalam keamanan dan/atau pertahanan darat atau udara.

Pengaruh internasional GICAT didasarkan pada pameran dagang internasional EUROSATORY di Prancis dan Expodefensa di Kolombia, yang diselenggarakan oleh anak perusahaannya COGES Events, serta pada pameran dagang pertahanan dan/atau keamanan internasional dengan menyatukan sekitar sepuluh Paviliun Prancis per tahun.

Kali ini GICAT membuat kajian tentang alutsista yang akan muncul pada Blue Book Kementerian Pertahanan Indonesia tahun 2025, bukan dalam bidang alutsista darat dan udara namun dalam bidang alutsista laut dan marinir. Kita lihat alutsista apa saja yang masuk nominasi Kementerian Pertahanan Indonesia dalam kacamata GICAT.

Kapal Selam Interim

Kapal selam Type 212NFS (photo: Fincantieri)

Kementerian Pertahanan membutuhkan kapal selam interim untuk menunggu 2 kapal selam Lithium Ion Battery selesai yang dibuat oleh Naval Group bersama dengan PT PAL Indonesia. Dalam studi GICAT terdapat 5 kapal selam yang masuk nominasi sebagai kapal selam interim yaitu: S26T (CSSC-China), Type 212 CD (TKMS-Jerman), U214 TN (STM-Turki), Kapal selam dari Hanwha Ocean Korea Selatan yang belum diketahui tipenya, serta U212 NFS (Fincantieri-Italia).

Kendaraan pendarat amfibi

ACV 8x8 kendaraan tempur amfibi yang dikembangkan dari Superav buatan Iveco, Italia (photo: BAE Systems)

Kementerian Pertahanan membutuhkan kendaraan tempur amfibi untuk menggantikan BTR-50 yang sudah tua dan tidak berjalannya kontrak pengadaan kendaraan tempur amfibi BT-3F buatan Rusia akibat sanksi CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) dari AS. Dalam studi GICAT tercatat ada 3 kendaraan tempur amfibi yang masuk nominasi yaitu: ZAHA roda rantai (FNSS-Turki), Superav 8x8 (Iveco-Italia), dan N-WAV 8x8 (Hyundai Rotem-Korea Selatan).

Modernisasi kapal selam

Galangan kapal selam STM Turki mampu membuat dan memperbaiki kapal selam Type 209 dan Type 214 lansiran Jerman (photo: Turdef)

Kementerian Pertahanan mampunyai program Operational Readiness Enhancement (ORE) bagi 3 kapal selam Nagapasa class dari tipe DSME 209/1400. Dalam studi GICAT tercatat ada 4 galangan kapal yang masuk nominasi yaitu: STM (Turki), Fincantieri (Italia), TKMS (Jerman), dan Hanwha Ocean (Korea Selatan).

Landing helicopter dock

ITS Giuseppe Garibaldi C551 (photo: Marina Militare)

Kementerian Pertahanan membutuhkan kapal Landing Helicopter Dock (LHD) untuk proyeksi kekuatan amfibi serta Operasi Militer Selain Perang (OMSP) khususnya dalam misi kemanusiaan dalam menanggulangi bencana. Dalam studi GICAT tercatat ada 3 kapal LHD yang masuk nominasi: Juan Carlos class (Navantia-Spanyol), Anadolu class (ASFAT-Turki), serta ITS Giuseppe Garibaldi (Navantia-Italia).

Destroyer

Destroyer Type 052D PLA Navy (photo: CGTN)

Kementerian Pertahanan membutuhkan kapal destroyer sebagai kapal kombatan permukaan dengan kemampuan blue water navy yang lebih gahar. Dalam studi GICAT tercatat ada 3 nominasi yaitu: Type 052D (CSSC-China), DDX (Fincantieri-Italia), serta KDX II (Hanwha Ocean-Korea).

Kapal selam mini

Kapal selam mini DGK (image: Drass)

Kementerian Pertahanan membutuhkan kapal selam mini/midget untuk perang bawah air pada laut dangkal dan penyusupan pasukan khusus. Dalam studi GICAT tercatat ada 2 nominasi untuk kapal selam mini ini yaitu: STM 500 (STM-Turki) dan DGK (Drass-Italia).

Pada tanggal 11-14 Juni 2025 akan berlangsung pameran pertahanan Indo Defence 2025 di Kemayoran, Jakarta. Sejumlah pihak sudah memprediksi ada beberapa kontrak yang akan ditanda-tangani dalam event kali ini. Kita tunggu saja seberapa akurat hasil studi GICAT tersebut.

Korea Utara Meresmikan Kapal Perusak Baru dan Langsung Diuji Coba Penembakan

30 April 2025

Kapal perusak baru "Choe Hyon-51" diluncurkan di Korea Utara. Kapal ini dilengkapi dengan 74 peluncur vertikal untuk berbagai jenis senjata (photos: KCNA)

Pada tanggal 25 April 2025, sebuah kapal perusak baru diresmikan di Galangan Kapal Nampho di pantai barat Korea Utara/Democratic People's Republic of Korea (DPRK) dengan upacara peluncuran. Media pemerintah melaporkan bahwa kapal tersebut akan dipersenjatai dengan senjata paling ampuh. Para analis memperkirakan bahwa kapal ini mungkin dipersenjatai dengan rudal balistik taktis dan/atau rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan kapal baru itu akan menjadi komponen penting dari sistem pencegahan. Ia mengumumkan bahwa kapal itu akan mulai beroperasi awal tahun depan.

Kapal perusak baru itu memiliki nomor lambung 51. Kapal itu diberi nama Choe Hyon, diambil dari nama pejuang anti-Jepang Korea Utara. Berat kapal tersebut 5.000 ton. Pembangunannya memakan waktu lebih dari setahun.

Foto yang dipublikasikan menunjukkan senjata dek besar, mungkin kaliber 127 mm, di haluan kapal. Yang juga terlihat adalah sistem senjata jarak pendek yang terletak di bagian belakang suprastruktur. Sistem ini mirip dengan sistem Naval Pantsir-ME Rusia. Mungkin itu salinannya atau senjata yang dipasok oleh Rusia sebagai kompensasi atas dukungan DPRK terhadap Moskow dalam perang dengan Ukraina. Persenjataan di dalamnya dilengkapi dengan sepasang menara dengan meriam AK-630 30 mm 6 laras.

Persenjataan utama kapal perusak ditempatkan di peluncur vertikal di belakang superstruktur utama dan di depan dek helikopter. Peluncur tersedia dalam berbagai ukuran, artinya dapat menampung berbagai jenis senjata. Foto-foto tersebut memperlihatkan bahwa kapal tersebut membawa 32 peluncur kecil, 12 peluncur sedang, 20 peluncur besar, dan 10 peluncur sangat besar – totalnya 74. Jumlah tersebut sangat banyak untuk kapal sebesar ini.

Persenjataan kapal perusak Choe Hyon (photo: KCNA, infographic: Naval News)

Belum terungkap jenis senjata apa yang akan dibawa Choe Hyon. Ini mungkin rudal balistik keluarga Hwasong-11 (versi upgrade dari KN-24) dan rudal jelajah jarak jauh Hwasal-2. Keduanya dapat membawa hulu ledak nuklir. (Altair)

Uji coba penembakan kapal perusak "Choe Hyon-51" (photos: KCNA, OSINExpert)

Korea Utara Uji Sistem Senjata Kapal Perusak Choe Hyon

PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengawasi uji sistem senjata kapal perusak multi-misi Choe Hyon.Kabar itu diungkap media pemerintah melaporkan pada hari Rabu (30/4/2025).

“Uji coba pertama sistem senjata dilakukan pada tanggal 28 dan 29 April,” ungkap Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

“Kim Jong-un menyaksikan uji tembak pertama bersama dengan pejabat terkemuka dari Administrasi Rudal Korea Utara, Akademi Ilmu Pertahanan, administrasi deteksi dan peperangan elektronik, dan Galangan Kapal Nampho,” papar laporan KCNA. 

Pada tanggal 28 April, uji tembak rudal jelajah supersonik, rudal jelajah strategis, rudal anti-pesawat, dan senjata otomatis berbasis kapal 127 mm berlangsung.

“Pada tanggal 29 April, uji tembak senjata berpemandu taktis antar-kapal, berbagai jenis senjata otomatis berbasis kapal, dan senjata pengacau asap dan elektronik berlangsung,” ungkap laporan KCNA.

Pemimpin Korea Utara menekankan perlunya menyempurnakan sistem persenjataan kapal perang Choe Hyon untuk operasi terpadu dalam rentang waktu yang singkat. (SindoNews)

Rheinmetall Starts Australian MASS Assembly in Support of Royal Australian Navy

17 Maret 2025

Rheinmetall MASS - Multi Ammunition Softkill System (photos: Navy Regognition, Rheinmetall)

Rheinmetall Defence Australia has commenced Australian assembly of the first Multi Ammunition Soft Kill (MASS) shipsets destined for installation onto Royal Australian Navy vessels.

The MASS system is an ‘off-board’ countermeasure system to defeat incoming missile and asymmetric threats with a tailored soft kill and screening effect for naval vessels. MASS, will initially be used to equip six platforms and could potentially be fitted to Navy’s future fleet.

The countermeasures initiated by the system generate a decoy target, which the incoming missile then interprets to be a higher-value asset, ultimately causing the threat to veer off course.  MASS sends these countermeasures autonomously, taking into account wind and the ship’s navigation data as well as information concerning the nature of the threat.

Nathan Poyner, Rheinmetall Defence Australia Managing Director, said that following extensive trials, MASS was selected on its unique capabilities.

“This is the Group’s single-biggest order ever for ship protection technology and could potentially grow to equip Australia’s entire fleet. Rheinmetall Defence Australia assembles the systems in Australia, before installing and commissioning them on-board the Navy’s seagoing surface combatants.”

“The Australian MASS contract has secured more than 30 new jobs at MILVEHCOE for the shipsets. While the contract end date is 2027, Rheinmetall Defence Australia is responsible for the sustainment of these countermeasure units beyond that time,” Mr Poyner said.

“The MASS systems ordered by the Royal Australian Navy are assembled and tested at Rheinmetall Defence Australia’s centre of excellence for military vehicles.”

“This will result in new possibilities for expanding the Group’s Australian supply chain. MASS offers potential partners in the Australian defence sector the chance to cooperate with Rheinmetall and the Royal Australian Navy in realising this important defensive capability.”

“Rheinmetall is committed to building Australian Industry Capability and creating advanced manufacturing Australian jobs in trades including Mechanical, Electrical, Ammunition and Software.”

“Our partnership with the Royal Australian Navy is a key element of our long-term investment in Australia’s Defence capability, and we are proud to be part of the Australian Government's work to develop a robust, sustainable, and globally competitive defence industry,” Nathan Poyner said.

(Rheinmetall)