27 Februari 2020

Japan to Begin Aircraft Industry Cooperation with Malaysia

27 Februari 2020


Spirit AeroSystems Inc of USA (photo : SpiritAero)

TOKYO - Japan will set up a framework for working with Malaysia in producing aircraft parts and training aviation industry personnel, its first such cooperation in Asia, government sources have said recently.

Japan aims to sign an agreement with Malaysia this summer, seeking to strengthen ties with Asia's growing commercial aircraft market and help small to medium Japanese parts makers expand their business.

The initiative comes as the Japanese government seeks to expand the production value of the country's aircraft industry to 3 trillion yen ($27 billion) in 2030 from 1.8 trillion yen in 2018 by stepping up cooperation with Southeast Asian countries.

Malaysia has been promoting the aircraft industry, and major U.S. aircraft parts maker Spirit AeroSystems Inc. and others have their production bases in the country.

Under the framework, Japan hopes to expand supply chains in which Japan-made high precision parts are assembled in Malaysia.

Japanese parts makers have already entered Malaysia, including Imai Aero-Equipment Mfg. Co., Asahi Aero Group Inc. and Wada Aircraft Technology Co.

Worldwide, the commercial aircraft market is expected to grow over the next 20 years, with demand for some 40,000 planes expected, around 40 percent of which will be in the Asia-Pacific region, according to the Japanese industry ministry.

Major U.S. and European aircraft-related manufacturers are also expanding their output in Asia.

(KyodoNews)

PAF Sends 3 Jet Trainers for Patrol Duty in West Philippine Sea

27 Februari 2020


The Philippine Air Force has deployed three (3) AS-211 Aircraft for Maritime Air Patrol (MARPAT) (photo : PAF)

MANILA, Philippines —Three trainer AS-211 aircraft were deployed to Palawan on Monday to increase maritime patrols in the West Philippine Sea.

The jet trainers were expected to support the Philippine military’s Western Command in its mission to protect Philippine territorial integrity in its jurisdiction, which included the West Philippine Sea.

The jets would become part of the Tactical Operations Wing (TOW) West at the Antonio Bautista Air Base in Puerto Princesa City, the TOW West said on a Facebook post.

It was not immediately clear if the jets would be for additional deployment or part of rotation.

On its Facebook post, the TOW West said the jets would “enhance operational tempo” of Wescom in securing Philippine territory in the WPS and the Malampaya gas field off Palawan.

The West Philippine Sea is site of territorial claims by China which had been insisting that virtually the entire South China Sea belonged to it.

Beijing’s based its claims on its mythical nine-dash line which had been rejected in 2016 by an international court in a case filed by the Philippines. Vietnam, Taiwan, Malaysia and Brunei also have claims in the area.

But China has been putting its military superiority on display, building artificial islands and military outposts, deploying warships and maritime militias to the contested waterways.

(Inquirer)

PAL Indonesia Bidik Pendapatan Rp2,3 Triliun

27 Februari 2020


Pekerjaan pembuatan kapal Landing Platform Dock di PT PAL (photo : Antara)

Bisnis.com, SURABAYA – PT PAL Indonesia tahun ini menargetkan bisa menggarap sejumlah proyek pembangunan kapal dengan total revenue yang diharapkan mencapai Rp2,3 triliun.

Direktur Rekayasa Umum dan Pemeliharaan Perbaikan PAL Indonesia, Sutrisno mengatakan perseroan optimistis bisa mencapai target karena pihaknya sudah ada beberapa pembeli yang melakukan booking order.

“Target revenue kita Rp2,3 triliun, tapi book order yang sudah kami pegang hampir Rp8 triliun, jadi aman,” katanya seusai melakukan seremoni First Steel Cutting BMPP, Rabu (26/2/2020).

Dia menjelaskan sejumlah proyek yang sudah melakukan order tersebut di antaranya adalah proyek 2 unit kapal Bantu Rumah Sakit (BRS), lalu pesanan TNI AL berupa kapal Perusak Kawal Rudal atau Frigate dan 4 unti Kapal Cepat Rudal (KCR) 60, serta 3 unit kapal Barge Mounted Power Plant (BMPP) atau pembangkit listrik terapung pesanan PT Indonesia Power.

“Dan juga masih ada beberapa proyek kapal oil and gas lainnya,” imbuhnya.

Sutrisno menambahkan, ke depan PAL Indonesia semakin fokus untuk menggarap proyek-proyek pembangunan kapal untuk kebutuhan alutsista (alat utama sistem persenjataan) untuk mendukung kemandirian pertahanan, serta pembangunan infrastruktur energi dan tenaga listrik untuk mendukung program elektrifikasi nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

(Bisnis)

INS Sindhuvir will be Delivered to the Myanmar Navy on the Yangon River

27 Februari 2020


Indian Navy's Sindhughosh class submarine (Project 877EKM Kilo) was spotted at Yangon river, Myanmar in 23 February 2020 (photo : Myanmar and AMU)

First-ever submarine of Myanmar Navy will be commissioned in the first week of March.

A project 877 EKM kilo-class submarine Ex- INS Sindhuvir will be officially transferred to Myanmar Navy in coming month. This kilo-class submarine is upgraded with India-made equipments before delivery and also likely installed with India-made heavy weight torpedos as mentioned before.

Although this sub is aimed for training purpose, it will maintain its huge fire power, capable of firing Klub -S and combat readiness when needed.

Apart from this, we are also working on getting 2 more brand new kilo class before 2030 and India will play important role in this part.

(Myanmar and AMU)

26 Februari 2020

Damen Bidik Pesanan PKR 3 dan 4 serta Omega Destroyer di 2020

26 Februari 2020


Damen Omega 6.000 ton destroyer (photo : Xavier Vavasseur)

Damen Bidik Pesanan Kapal Militer

Bisnis.com, JAKARTA--PT Damen Schelde Indonesia membidik pesanan kapal militer pada 2020 untuk mengerek pendapatan. 

Presiden Direktur PT Damen Schelde Indonesia, Gysbert Boersma mengatakan segmen kapal angkatan laut masih menjanjikan di Tanah Air. Beberapa pertimbangannya yakni kebutuhan kapal militer yang masih tinggi seiring dengan naiknya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan. 

Tercatat, dari data APBN 2020, belanja Kementerian Pertahanan menyentuh Rp131,2 triliun atau naik Rp21,6 triliun dibandingkan dengan APBN 2019. Anggaran tersebut pun menjadi yang paling tinggi bila dibandingkan dengan kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyentuh Rp120,2 triliun.

Sementara itu, proyek pembuatan kapal perang bernilai sekira US$300 juta hingga US$400 juta yang tergantung pada fitur dan teknologi yang digunakan. 

Di sisi lain, dia menyebut perusahaan telah memiliki rekam jejak pembuatan kapal yang melibatkan mitra lokal, produk dengan sistem pengoperasian efisien serta penyelesaian yang tepat waktu dan sesuai bujet. Dia berharap pada 2020 pemesanan kapal jenis PKR 3 dan 4 serta Omega Destroyer bisa berlanjut tahun ini. Sejak 2003, pihaknya telah menggarap proyek pembuatan kapal seperti Diponegoro, PKR 1 dan 2.


Spesifikasi Damen Omega (image : Navy Recognition)

“Pada segmen kapal militer angkatan laut, Damen berharap untuk melanjutkan pengerjaan seri PKR pada 2020. Selain itu, kapal militer angkatan laut yang lebih besar seperti Omega Destroyer yang akan dibuat melalui kerja sama dengan industri lokal,” katanya kepada Bisnis belum lama ini. 

Dia menyebutkan kerja sama dengan mitra lokal bakal diperluas sehingga perusahaan mampu menggarap lebih banyak pemesanan baru. Beberapa perusahaan yang saat ini bekerja sama yakni PT PAL, PT Len Industri dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk untuk memproduksi kapal PKR. 

Sementara itu, dia menyebut kerja sama dengan pemain industri lokal lainnya masih dijajaki seperti dengan beberapa perusahaan seperti PT Krakatau Steel Tbk. untuk menyuplai baja dan PT Pindad untuk melakukan transfer teknologi. 

“Pada pembuatan kapal perang Damen akan melibatkan industri Indonesia seperti Krakatau Steel untuk menyuplai baja dan PT Pindad untuk menerima transfer teknologi,” katanya.


Kapal fregat PKR Sigma 10514 (photo : Damen)

Dari kerja sama tersebut, Gysbert menyebut pesanan kapal yang diselesaikan tak hanya dari dalam negeri melainkan pasar internasional. Model itu telah berlaku di pabrik di Vietnam yang telah memproduksi dan mengirim 300 kapal. 

Menurutnya, potensi pada 2020 juga berasal dari pasar segmen lain seperti pelabuhan dan terminal yang mungkin berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan industri pertambangan. Dia menilai pasar di Tanah Air masih bakal tumbuh karena faktor ekonomi dan geografisnya. 

Sebagai gambaran, pada 2019 perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar 2 miliar euro dengan 28% di antaranya berasal dari Asia-Pasifik. Adapun, Indonesia menyumbang sekira 25% dari pendapatan yang dikumpulkan area Asia-Pasifik. 

Saat ini, dia berujar segmen komersial dan militer cukup imbang. Kendati demikian, dia menilai tantangan pertumbuhan pasar berikutnya sangat mengandalkan regulasi yang harus sejajar dengan negara di kawasan Asia Tenggara. 

“Terkait dengan kapal-kapal yang telah terkirim, kami memiliki komposisi yang imbang antara pasar komersial dan militer. Tantangan utama untuk tumbuh yakni regulasi yang sama dengan negara di kawasan Asia Tenggara,” katanya.

(Bisnis)

DPR Setujui Kemhan Terima Hibah 14 Unit Drone ScanEagle dari AS

26 Februari 2020


ScanEagle UAV (photo : GeospatialWorld)

Wamenhan Rapat Dengan Komisi I DPR RI Bahas Hibah Drone Scan Eagle UAV dan Upgrade Helikopter Bell 412 dari AS Untuk TNI AL

JAKARTA – Kementrian Pertahanan (Kemhan) akan mendapat hibah 14 drone ScanEagle dan upgrade (meningkatkan kemampuan) tiga unit Helikopter Bell 412 dari pemerintah Amerika Serikat (AS) guna memperkuat Alat utama sistem senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

“Kami hadir di Komisi I DPR ini untuk menyampaikan permohonan persetujuan penerimaan hibah 14 drone Scan Eagle UAV dan upgrade Helikopter Bell 412 dari pemerintah AS,” kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (26/2).

Dijelaskannya, pemerintah AS sejak tahun 2014 sampai 2015 menawarkan program hibah (FMF) kepada TNI, atas dasar itu, maka pada tahun 2017 TNI AL mengambil program FMF Hibah tersebut berupa Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan upgrade helikopter Bell 412. Sesuai ketentuan dibentuklah tim pengkaji oleh Kemhan untuk melakukan penilaian apakah barang tersebut layak diterima dari aspek teknis, ekonomis, politis, dan strategis. Dari kajian tersebut Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud.

Drone ScanEagle memiliki nilai US$28,3 juta, dibutuhkan TNI AL utk meningkatkan kemampuan ISR maritim guna memperkuat pertahanan negara.

ScanEagle adalah bagian dari ScanEagle Unmanned Aircraft Systems, yang dikembangkan dan dibangun oleh Insitu Inc., anak perusahaan The Boeing Company. UAV didasarkan pada pesawat miniatur robot SeaScan Insitu yang dikembangkan untuk industri perikanan komersial.

Menurut laman Boeing, drone ScanEagle dapat beroperasi di atas 15.000 kaki (4.572 m) dan berkeliaran di medan perang untuk misi yang diperpanjang hingga 20 jam. Drone dengan bobot maksimum tempat pilot diizinkan untuk lepas landas atau maximum takeoff weight (MTOW) 22 kg ini, digerakkan mesin piston model pusher berdaya 15 hp.

Kecepatan terbang jelajah ScanEagle berada di kisaran 111 km/jam dan kecepatan maksimum 148 km/jam. Batas ketinggian terbang mencapai 5.950 m. ScanEagle sanggup berada di udara dengan lama terbang (endurance) lebih dari 24 jam.

ScanEagle akan digunakan untuk melaksanakan patroli maritim, integrasi ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian)

Sementara untuk upgrade peralatan Helikopter Bell 412 dengan nilai US$6,3 juta dibutuhkan TNI AL untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara.


“Nantinya Drone ScanEagle ini akan digunakan oleh TNI AL untuk kepentingan khusus. Kita hanya keluar dana sekitar Rp10 miliar untuk mengintegrasikan dan memastikan keamanan data dari peralatan ini dengan Alutsista lainnya. Nanti PT LEN yang akan bertugas untuk integrasikan,” katanya.

Di kawasan Asia Tenggara-Pasifik, drone ScanEagle sudah digunakan oleh Angkatan Laut Singapura. Pengguna lainnya adalah AL dan Angkatan Darat Australia. Bahkan, ScanEagle milik Militer Australia telah teruji perang (battle proven) di Irak.

Menanggapi permintaan dari Kemhan, Komisi I DPR secara prinsip menyetujui keinginan dari Kemhan untuk mendapatkan hibah dari pemerintah AS. Namun, Komisi I mengingatkan Kemhan untuk mengedepankan kehati-hatian dan kerahasiaan data, serta tidak membebani APBN dalam setiap penerimaan hibah dari negara asing.

(Kemhan)

Australia's F-35A Capability Moves Forward

26 Februari 2020


RAAF F-35A Lightning II (photo : Aus DoD)

Australia’s F-35A Lightning II capability has taken a step forward with the opening of the Australian and United Kingdom (UK) F-35 Reprogramming Laboratory.

Located at Eglin Air Force Base in Florida, the Reprogramming Laboratory is a joint partnership between Australia and the UK. 

Minister for Defence, Senator the Hon Linda Reynolds CSC said this new capability will enable the F-35 to be a “smart” aircraft.

“The Reprogramming Laboratory produces Mission Data Files (MDFs for Australian and UK F-35s) which compiles information about the operating environment and assets in an area, before being loaded onto the aircraft pre-flight using a portable hard drive,” Minister Reynolds said.

“Combined with the aircraft’s advance sensor suite, this provides the pilot with a clearer battlespace picture.

“The F-35A is a key part of the Government’s $200 billion investment in Defence capability.

“Today’s opening is a key milestone in the delivery of this program to the Australian Defence Force.”

The Reprogramming Laboratory will support Australian and UK F-35s by developing, verifying, validating and issuing F-35 MDFs for Australian and UK-fielded F-35s. 

Both countries are co-funding and supporting the capability under a 50/50 funding arrangement.

The F-35A is expected to achieve Initial Operating Capability in December 2020, and Final Operating Capability in late 2023.

(Aus DoD)

BRP Jose Rizal's 6th Sea Trial 'Generally Satisfactory'

26 Februari 2020


BRP Jose Rizal with Hanwha Naval Shield CMS (image : ANC247)

MANILA – The sixth sea acceptance trial of the Philippine Navy (PN)'s first-ever missile frigate, BRP Jose Rizal (FF-150), was generally satisfactory.

"The 6th Sea Acceptance Trial (SAT) of BRP Jose Rizal (FF-150) conducted in Ulsan, South Korea on 16-22 February 2020 was generally satisfactory according to the Frigate Acquisition Project, Technical Inspection and Acceptance Committee headed by Rear Admiral Alberto B. Carlos," said PN public affairs office chief Lt. Commander Maria Christina Roxas, in a message late Monday.

Roxas said the sixth sea trials focused on weapons and sensors, vessel performance, and integrated platform management system.

"To be more specific, it demonstrated the warfare and operational capabilities of the frigate," she added.

Roxas declined to give further details on the matter, adding that the data given above is "only releasable information" for the moment.

She added that the delivery date of the BRP Jose Rizal remains unchanged at "tentatively 3rd week of April 2020".

The ship's fifth sea trials, which involved the firing of its Oto Melara Super Rapid 76mm main gun, took place successfully last February 12.

The third and fourth sea trials took place in the third week of January and involved testing the communications and navigational equipment of the BRP Jose Rizal which also went successful.

The ship's first and second sea trials took place last November and December involved the vessel's general seaworthiness and propulsion and associated systems, including its radars, respectively.

BRP Jose Rizal has a maximum designed speed of 25 knots and a cruising speed of 15 knots and a range of 4,500 nautical miles.

The sea trials are the last phase of construction prior to the frigate’s delivery to the Philippines.

BRP Jose Rizal was launched at the Hyundai Heavy Industries shipyard in Ulsan May 23, 2019.

The contract for the BRP Jose Rizal and its sister ship, the BRP Antonio Luna (FF-151), is placed at PHP16 billion with another PHP2 billion for weapon systems and munitions.

These ships are capable of conducting anti-air warfare (AAW), anti-surface warfare (ASUW), anti-submarine warfare (ASW) and electronic warfare (EW) operations. 

(PNA)

Indonesia Ajak China untuk Pengembangan Roket

26 Februari 2020


Roket R-450 akan ditingkatkan daya jangkaunya menjadi 200 km bekerja sama dengan China (photo : Tempo)

Indonesia 'Paksa' Cina Ajari Bikin Roket

TEMPO.CO, Bogor - Indonesia menjalin kerja sama dengan Cina dalam pengembangan teknologi roket di tanah air. Sebuah kesepakatan sudah terjalin dan diteken pada akhir tahun lalu berupa transer teknologi yang diberikan Cina atas kompensasi izin perairan yang diberikan pemerintah Indonesia.

Kepala Pusat Teknologi Roket di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Sutrisno, pada Jumat 21 Februari 2020. Saat itu Sutrisno baru saja menerima kunjungan Menteri Ristek Bambang Brodjonegoro dan jajaran pimpinan Lapan di kantornya di Rumpin, Kabupaten Bogor.

Sutrisno menerangkan, pemerintah Cina butuh masuk perairan Indonesia untuk kepentingan pelacakan trayek satelitnya. Sempat menawarkan kompensasi teknologi lain, Sutrisno mengungkapkan kalau Beijing akhirnya setuju memenuhi permintaan transfer teknologi roket selama lima tahun ke depan.

“Jadi ini bukan beli lisensi ya, tapi transfer teknologi lewat kerja sama antar negara,” katanya sambil menjelaskan pembelian lisensi bisa sangat mahal dan belum tentu ada negara yang bersedia untuk teknologi roket.

Adapun kerja sama transfer teknologi, dijelaskannya, berupa pemberian pelatihan, pengadaan material dan peralatan, melakukan desain manufaktur. Termasuk uji di bawah supervisi ahli roket Cina yang dilakukan di negeri itu maupun di Indonesia.

Menurut Sutrsino, kerja sama akan sangat bermanfaat bagi peneliti roket Indonesia yang disebutnya masih mengembangkan teknologi asal 1960-an. Indonesia sangat membutuhkan kerja sama atau tranfer teknologi dari negara lain yang selama ini tidak pernah didapat untuk pengembangan roket.

Sebagai ilustrasi, dia membandingkan, kemampuan roket diameter 450 mm milik Lapan yang masih berdaya jangkau kurang dari 100 kilometer. Sementara Cina janji mengajari membuat roket baru yang dua tingkat dengan diameter yang sama dan mampu terbang sampai 200 kilometer ke batas atmosfer.

“Yang roket Cina itu untuk meng-improve roket 450 kita...dan akan ada pengalaman dan hal baru. serta memantapkan apa yang sudah kita lakukan selama ini,” kata Sutrisno.

Roket berdaya jangkau 200 kilometer disebutnya bisa digunakan sebagai roket sonda untuk mempelajari karakter di lapisan atmosfer. Harapannya kemampuan nanti bisa dikembangkan untuk roket sonda 300 kilometer dan seterusnya hingga bisa membuat roket peluncur satelit sesuai roadmap teknologi roket yang sudah dibuat tiga tahun lalu untuk 25 tahun ke depan.

(Tempo)

RTAF's Wish-List in White Paper 2020

26 Februari 2020

RTAF White Paper 2020 (image RTAF)

Thai air force issues exhaustive list of aircraft requirements for 2020s

The Royal Thai Air Force (RTAF) has outlined an ambitious plan for buying new fighters, tactical transports, and other assets in the coming decade.

The RTAF’s White Paper 2020 features an impressive wish-list, stressing that while the service’s legacy types are well maintained, sustainment and spare parts availability is a challenge.

SAAB Gripen C 701st Tactical Fighter Squadron, Wing 7 Surat Thani (photo : AAG)

Another theme of the report is Bangkok’s ambition to build more indigenous capability in defence aerospace, particularly in areas such as MRO and components.

Fighter acquisition involve replacing the RTAF’s fleet of Lockheed Martin F-16s serving with its 102 and 103 Sqns, which it lists as two separate requirements.

Royal Thai Air Force's Korea Aerospace Industries (KAI) T-50TH (photo : AAG)

To replace 102 Sqn’s F-16A/B Block 15s, it hopes to obtain funding for six new jets in fiscal year 2023-2026, and another six in 2025-2028. For 103 Sqn’s F-16A/B Block 15s, it hopes to obtain funding for six new jets in 2028-2031, and six more in 2030-2033. Overall, the procurement of 24 new fighters will run from 2023-2033.

The F-16 replacement programme calls for a degree of technology transfer and the ability to support aircraft locally.

Royal Thai Air Force's Lockheed Martin C-130H Hercules 601st Squadron, Wing 6 Don Mueang (photo : AAG)

The RTAF would also like budget to obtain an additional Saab Gripen C/D in fiscal years 2023-2025. The air force has 11 Gripens in its inventory after losing one during an air show crash in 2017. In keeping with the indigenous capability theme, the RTAF wants to boost its ability to perform logistics support for its existing Gripen fleet.

In addtion, the air force also hopes to obtain 12 light attack aircraft to replace its Aero Vodochody L-39s, which are increasingly difficult to service. As for lead in trainers, the RTAF wants two additional Korea Aerospace Industries T-50THs that would add to the 12 examples already procured.

Royal Thai Air Force's SAAB 340 AEW (Airborne Early Warning Radar) Erieye 702nd Squadron, Wing 7 Surat Thani (photo : ball.kittidej)

On the cards for upgrading are two Saab 340 airborne early warning (AEW) aircraft, which the country wants to see transformed into assets capable of performing the more complex airborne early warning & control (AEW&C) mission.

“[The] SAAB 340 AEW has been in service for a long time, resulting in several mission limitations,” says the White Paper. In addition, the Erieye’s radar’s international airworthiness certificate will expire in 2021. The air force is asking for Bt4.5 billion ($142 million) between 2021-2024 for the work.

RTAF U1-M Tactical UAS (Unmanned Aerial System), 404th Squadron, Wing 4 Takhli with two Thales's Freefall Lightweight Multirole Missiles (FFLMM) underwings (photo : AAG)


Another major programme involves obtaining 12 new tactical transport to replace the RTAF’s fleet of C-130Hs, with budget requested from 2022-2029, as well as replacements for a pair of Saab 340Bs used as transports.

Also in the transport category, the RTAF hopes to obtain a new VVIP aircraft to transport the country’s royal family, as well as a replacement for a VIP configured ACJ319, and a three new VVIP helicopters.

Royal Thai Air Force CT-4E Airtrainer (photo : AAG)

The RTAF will decommission its Pilatus PC-9 basic trainers in 2023 and hopes to replace them with 12 new aircraft. It also wants to obtain a replacement for its Pacific Aerospace CT-4E basic trainers.

In other areas, the RTAF wants to replace older Bell 412s with new assets, obtain an armed UAV, and obtain four aircraft to replace its Basler BT-67s, an updated version of the Douglas DC-3 that is used for transport and cloud seeding work.

(FlightGlobal)

25 Februari 2020

Ranpur Kobra Pesanan Kemhan RI Dilapisi Pelindung Buatan Israel

25 Februari 2020


Kendaraan tempur Kobra TNI AD (photo : BMPD)

100kpj – Kendaraan tempur pengangkut pasukan jenis Infantry Fighting Vehicle (IFV) Kobra 8x8, yang dipesan Kementerian pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia sebanyak 22 unit telah sampai di pelabuhan Tanjung Priok, awal bulan Februari 2020. Ranpur ini nantinya akan digunakan untuk menunjang tugas dari Batalyon Infantri Mekanis (Yonifmek) TNI AD

Sebetulnya kontrak penandatanganan Kobra 8x8 IFV ini telah dilakukan satu tahun yang lalu alias pada tahun 2019, antara PT Pindad dengan Kemhan Indonesia, nilai kontrak pengadaan ranpur ini mencapai 80 juta Dolar AS untuk 22 unit.



PT Pindad telah bekerja sama dengan Excalibur Army yang merupakan perusahaan asal Ceko untuk membuat kendaraan tempur Kobra, karena Excalibur Army memberikan kemudahan produksi panser buatannya dengan memberikan Transfer of Technology (ToT) kepada Pindad, sehingga Pindad dapat meracik speksifikasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan Yonifmek TNI AD.

Seperti dilansir dari Airspace Review, Kobra mendapatkan proteksi tambahan berupa add-on passive armour buatan Rafael, Israel. Lapisan ini mampu menahan laju munisi SMB kaliber 14,5 mm. Bagian bawah lambung Kobra dilapisi SSAB ARMOX 500 yang sanggup bertahan dari ranjau darat dan IED.


Pada bagian depan Kobra telah menerapkan perisai pemecah gelombang air/ombak. Lalu bagian palka pengemudi juga telah dipasangi sistem penglihatan malam CDND-1 buatan Meopta Ceko. Selain itu, Kobra akan dilengkapi dengan kubah tempur tanpa awak UT30 Mk II buatan Elbit Systems yang akan disediakan oleh Ares (Elbit Systems Brazil). Senjatanya menggunakan kanon kaliber 30 mm Bushmaster Mk.44 buatan Northrop Grumman dengan senjata sekunder berupa SMS 7,62 mm buatan Pindad.

Ranpur Kobra dioperasikan oleh tiga orang yakni komandan, pengemudi, dan juru senjata. Kabin belakangnya dapat menampung delapan pasukan bersenjata lengkap dengan muatan bawaannya mencapai 8,5 ton.


Kobra dilengkapi perisai pemecah gelombang air/ombak (photo : Indomiliter)

Kobra memiliki panjang 7,5 m, lebar 2,67 m dan tinggi 2,1 m. Bobot tempurnya mencapai 17,6 ton, namun dengan tambahan add-on armor menjadi 22 ton. Untuk melindungi tentara yang berada di dalam kendaraan tempur tersebut, Kobra mendapatkan proteksi tambahan berupa add-on passive armour buatan Rafael, Israel. 

Pada bagian dapur pacu, Kobra menggunakan mesin diesel Cummins EURO III berdaya 455 hp. Kobra dapat melata di jalan datar keras mencapai 105 km/jam dan berenang di air 10 km/jam dengan jangkauan operasi sejauh 700 km.

(100kpj)

Three Der Pillar Class to Get Weapons Upgrade

25 Februari 2020


Der Pilar class patrol vessel (photo : dvids)

Navy patrol vessels to get weapons upgrade

MANILA — Plans to install heavier weapons on the three Gregorio del Pilar-class offshore patrol vessels of the Philippine Navy (PN) are in place, its chief said Friday.

"That will come later. Right now the (ongoing) del Pilar-class upgrade will involve the installation of (a) sonar (system), installation of (a) combat management system, and the installation of (an) air-search radar," Navy flag-officer-in-command, Rear Adm. Giovanni Carlo Bacordo, said in an interview.

The del Pilar-class offshore patrol vessels are armed with a 76-mm. Oto Melara automatic cannon, 25-mm. and 20-mm. light cannons, and .50-caliber machineguns.

Bacordo added that a sonar system would be useless if it is not augmented with a weapon system capable of prosecuting hostile submarine contacts.

"If you put on a sonar (system), what will (you use to prosecute) a submarine (contact)," he added.

Bacordo was referring to the del Pilar-class upgrade program bagged by South Korean defense manufacturer Hanwha Systems Co., Ltd. and has a contract price of PHP1,304,200,000.

This seeks to beef up the three ships' electronic capabilities and make them more capable of patrolling and conducting inter-agency operations in the country's territorial waters. 

(PNA)

South Korea and Vietnam are Reportedly Negotiating for Export of Turbojet Engine

25 Februari 2020


SSE-750K turbojet engine (photo : AVING)

According to Military Review magazine and official government notice, South Korea is in the process of negotiating the export of SSE-750K turbojet engine to Vietnam for its indigenous anti-ship missile program.

Vietnam has been showing interest in acquiring rocket engine for some time but has not found a willing provider. It is unknown at this time whether Vietnam is pursuing development of brand new anti-ship missile or if they intend on further developing the KCT-15 (licensed Kh-35) anti-ship missile.

The SSE-750K turbojet engine completed development in 2015 concurrently with the SSM-750K Sea Dragon tactical land attack missile.


The acquisition of South Korean SSE-750K turbojet engines is believed this could of been for further development of the KCT-15 (Vietnamese Kh-35) anti-ship missile (photo : QPVN)

The SSM-750K Sea Dragon is based on the SSM-700K C-Star anti-ship missile, which was originally equipped with SS-760K turbojet engine. All newly-produced C-Star missiles since 2017 have been equipped with SSE-750K.


The primary difference between the new SSE-750K and older SS-760K engines is the level of localization of critical components. The SS-760K used several foreign-sourced components while SSE-750K uses domestic counterparts, thus lowering cost and improving competitiveness in the export market.

(ROK Armed Forces)

Pangkalan Udara TNI AU El Tari di Kupang Naik Status Jadi Tipe A

25 Februari 2020


Pesawat Sukhoi Su-30 ketika mendarat di lanud El Tari Kupang (photo : Antara)

Kupang (ANTARA) - Pangkalan Udara El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur, kini telah menjadi pangkalan udara TNI AU tipe A, dipimpin seorang perwira tinggi dengan pangkat bintang satu. 

Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari, Kolonel Penerbang Agus Setiawan ketika ditemui wartawan usai mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan pertolongan pada ketinggian di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, Jumat (21/2/2020), mengatakan, peningkatan status Pangkalan Udara TNI AU El Tari sudah ditetapkan dalam keputusan presiden. 

"Peraturan Presiden sudah ada dan status Pangkalan Udara TNI AU El Tari di Kupang naik menjadi tipe A. Komandannya nanti dipimpin seorang marsekal pertama," kata Setiawan. 

Ia mengatakan, berbarengan dengan peningkatan status itu, maka akan diikuti dengan penambahan personil dan fasilitas dukungan operasi. Pangkalan udara tipe A memiliki organisasi yang lebih besar ketimbang yang tipe B, di antaranya terdapat beberapa skuadron udara dan skuadron teknik serta depo pemeliharaan, hingga detasemen satuan Pasukan Khas TNI AU dan satuan Polisi Militer TNI AU. 

Pangkalan Udara TNI AU El Tari mengambil nama Gubernur NTT (saat itu), Elijas Tari (kelahiran Pulau Sabu, 18 April 1926 dan wafat di Kupang, 29 April 1978), dengan masa jabatan pada 12 Juli 1966 hingga wafat. 

Kawasan Pangkalan Udara TNI AU El Tari hingga kini dikenal dengan nama Penfui dan secara administratif pemerintahan adalah Kecamatan Penfui di Kupang. 

Adapun landas pacu Pangkalan Udara TNI AU El Tari dipergunakan bersama dengan Bandar Udara Internasional El Tari untuk kepentingan penerbangan sipil dan komersial.

(Antara)

24 Februari 2020

Singapore Announces Defence Budget Increase amid Growing Covid-19 Concerns

24 Februari 2020


Formidable class frigate (photo : RSN)

Singapore has announced a 2020 defence budget of SGD15.085 billion (USD10.77 billion) amid rising concerns about the economic impact of the coronavirus (Covid-19) on the Southeast Asian city-state.

The government said the new defence expenditure is an increase of SGD462.9 million - or 3.2% - over the revised defence budget allocation in 2019. However, the 2020 defence budget is also a 2.4% decline against the original 2019 defence appropriation of SGD15.47 billion.

This decrease is regarded as a reflection of the trade-related economic headwinds facing the Southeast Asian country.

In his budget speech on 18 February, Singapore's finance minister Heng Swee Keat said the country's economy grew in 2019 by just 0.7%.

(Jane's)

First F135 Engine Module Repair Completed Outside of the United States

24 Februari 2020


Pratt and Whitney F135 engine (photo : UTC)

TAE Aerospace — based in Ipswich, Australia — announced today that it has completed repair of its first Pratt and Whitney F135 engine fan module for the F-35 Lightning II fighter aircraft. This marks the first time depot maintenance has been completed on an F135 engine module outside of the United States.

The Australian company was first assigned the Asia-Pacific Region’s F135 Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade (MRO and U) depot responsibility in 2015. Over the last five years, TAE Aerospace has been working closely with Pratt & Whitney, the F-35 Joint Program Office in the U.S., and the Australian Government through the Joint Strike Fighter Division in Canberra, Australia to develop a world-class MRO and U facility, technical workforce and test facility that has the capacity and capability to sustain the F135 engine for the Royal Australian Air Force and other F-35 program
participants in the region.

“We congratulate TAE Aerospace for demonstrating the capability to repair and overhaul the F135 fan module,” said O Sung Kwon, Vice President, Pratt and Whitney Military Engines Sustainment Operations. “This represents a significant sustainment milestone for the F135 program and is a testament to the hard work of the joint government and industry team that made it happen. With a worldwide fleet of over 600 F135 engines that is expanding rapidly, we remain focused on standing up an effective global sustainment network that will support the F135 throughout its lifecycle.”

Activity over the last 12 months has ramped up significantly at TAE Aerospace with training commencing in mid-2019 and completion of a new 15,000 sqm Turbine Engine Maintenance Facility (TEMF) in December 2019. The new state of the art facility has been purpose built for the F135 and the other engines – F404, F414 and AGT1500 – that TAE maintains today. The completion of the first F135 fan module signifies that TAE Aerospace is one step closer to achieving Initial Depot Capability and regularly delivering modules to the F-35 Global Support Solution (GSS).

“Completing the fan module is a great milestone and the start of a significant capability here in the Asia-Pacific region. We’re looking forward to working with Pratt and Whitney as part of the GSS to support the F135 engine for the AsiaPacific’s regional F-35 fleets including those flown by Australia, South Korea, Japan and the U.S. forces within theregion,” said Andrew Sanderson, TAE Aerospace CEO.

“The next step is completing qualification on the F135 power module in late 2020 and getting into full production at our new facility,” he said.

Pratt & Whitney’s combat-proven F135 – which powers all three variants of the F-35 Lightning II – is the world’s most advanced fighter engine, delivering more than 40,000 lbs. of thrust and unmatched advances in safety, performance, and reliability. Backed by decades of engineering and development experience, the F135 features 5th Generation power and stealth capabilities as well as advanced prognostics and health management systems – all of which provide the warfighter with a technological advantage.

(TAEAerospace)

Navy Pilots Undergo Anti-Submarine Warfare Training

24 Februari 2020


PN AW159 helicopter (photo : Inquirer)

MANILA -- The Philippine Navy (PN) on Wednesday said pilots and aircrew tasked to man its two AgustaWestland (now Leonardo) AW-159 "Wildcat" helicopters are currently undergoing anti-submarine warfare (ASW) training.

Philippine Navy (PN) flag-officer-in-command, Rear Admiral Giovanni Carlo Bacordo said these trainings, which are programmed for the entire year, are designed to equip personnel with adequate knowledge in manning these specialized helicopters the finer points of submarine detection and prosecution.

He added that these ASW maneuvers are in support of the flight training of the AW-159 pilots conducted in Yeovil, in the United Kingdom last year.

These involved training in the use of various surveillance systems of the AW-159s including its dipping sonar which is its primary equipment for submarine detection.

"Once our frigates (BRP Jose Rizal and BRP Antonio Luna) arrive, these ships can team up with the AW-159s, the 'ASW' maneuvers and train in the detection and prosecution of (submarine contacts)," Bacordo said in Filipino.

The AW-159s were acquired for PHP5.4 billion including its munition, mission essential equipment and integrated logistic support.

These are capable of speeds of 291 km/h (181 mph), range of 777 km (483 miles), a ferry range of 963 km (598 miles) and an endurance of one and-a-half hours (four hours and 30 minutes if fitted with auxiliary fuel tanks).

The AW-159s can also be armed with rockets, machine guns, missiles, torpedoes, and depth charges and fitted with modern sonar systems for tracking down submarines.

(PNA)

Upgrade Seluruh Jet Tempur F-16 A/B/C/D Ditargetkan Rampung pada 2024

24 Februari 2020


Satu pesawat F-16A yang telah selesai menjalani upgrade (photo : Alex Sidharta)

Magetan,IDN Times – Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna memastikan bahwa proses upgrade pesawat tempur F-16 ditargetkan rampung pada 2024 mendatang. Ini sesuai perencanaan jangka pendek dan panjang di tubuh TNI Angkatan Udara.

“Harapannya, seluruh F-16 setara dengan yang dimiliki negara lain,” kata dia usai menyaksikan uji terbang satu pesawat F-16 A/B Block 12 yang di Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, Magetan, Selasa (18/2).

Saat ini, pesawat F-16 yang dimiliki Indonesia masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Oleh karena itu, proyek Enhanced Mid-Life Update (EMLU)–The Falcon Structural Augmentation Rodmap (Falcon STAR) dijalankan sejak September 2017.

Sebanyak empat jet tempur F-16 A/B yang sudah berumur 30 tahun masuk ke hanggar Skadron Teknin 042 Lanud Iswahjudi untuk di-upgrade. Satu di antaranya telah rampung diperbaharui dan diuji terbang.

Yuyu menuturkan, sebanyak empat pilot segera diberangkatkan ke Amerika Serikat untuk meningkatkan kemampuan mengoperasionalkan jet tempur setelah di-upgrade. Setelah masa pendidikan cukup, penerbang itu akan kembali ke Indonesia.

“Kembali ke sini akan menerbangkan pesawat yang tadi (diuji terbang),” tuturnya.

Upaya itu sebagai persiapan melakukan uji terbang sendiri pascaproses pembaruan pesawat F-16 rampung dijalankan para teknisi TNI AU. 

Dalam proyek itu, ada 10 pesawat F-16 A/B yang bakal diperbaharui. Jet sebanyak itu dibeli melalui program ‘Peace Bima Sena’ pada tahun 1989. Selain itu, 23 jet tempur F-16 C/D juga akan di-upgrade. Jadi, total ada 33 F-16 milik Indonesia yang teknologi dan kemampuannya diremajakan dengan kebutuhan terkini.

(IDN Times)