10 Agustus 2020

Australia Boosts Investment in Army's Autonomous Vehicle Fleet

 10 Agustus 2020

Army autonomous demostration (all photos : Aus DoD)

The Morrison Government is increasing Army’s experimentation, prototyping and exploration of autonomous vehicle and emerging technologies with a $12.2 million boost in Australian industry contracts.

Minister for Defence, Senator the Hon Linda Reynolds CSC said the development of robotic and autonomous systems are central to meeting Australia’s future operational challenges, including humanitarian assistance and disaster relief, and combat operations.

“These technologies are ‘disruptive technologies’ that provide marked advantages on the modern battlefield by bolstering ADF capability while protecting Australian personnel,” Minister Reynolds said.

“In the 2020 Force Structure Plan, I set out how Defence plans to seize these opportunities through greater development and implementation of robotic and autonomous systems.”

Thecontracts will be delivered over the next three years and include:

-$7.7 million contract with BAE Systems Australia to convert 16 M113AS4 Armoured Personnel Carriers into Optionally Crewed Combat Vehicles (OCCVs), increasing the OCCV fleet available to 20 vehicles and support experimentation over two years. Conversions will be conducted in South Australia by BAE and in regional Victoria by Defence’s Joint Logistic Unit (Victoria).

 -$3.5 million contract with the Institute for Intelligent Research and Innovation (IISRI) at Deakin University for the expansion of Army’s leader-follower vehicle technology prototyping.

 -$135,000 contract with QinetiQ Australia for the modelling of the value of conversion of a Bushmaster Protected Mobility Vehicle to hybrid-electric drive.

 -$897,000 contract with EPE for small wheeled robots to experiment with human and machine teaming in reconnaissance roles.

Minister for Defence Industry Melissa Price said the investment will boost robotic and autonomous vehicle studies and help to build opportunities for local defence companies.

“These are exciting times for developing world-class, cutting-edge technology right here in Australia,” Minister Price said

“We are investing $12 million to boost Defence’s experience and understanding of new and emerging technologies in partnership with Australian industry and academia.

“There is a global increase in the use of these types of technologies and investments like these ensure both Defence and Australian industry are well positioned to take advantage and further develop these state-of-the-art technologies.”

Army’s Robotic & Autonomous Systems Implementation & Coordination Office (RICO) was launched in March 2020 to explore, coordinate and develop concepts for disruptive technology in pursuit of its Robotic and Autonomous Systems Strategy.

(Aus DoD)

Thai Cabinet Approved Budget to Improve Capacity of C-130 Aircraft

10 Agustus 2020

C130H aircraft of the RTAF (photo : Ratchapon Pipitsombat)

Thai Enquirer said that the cabinet meeting on August 4 approved a budget of 952 million baht earmarked for 2020-2022 to improve capacity of C-130 aircraft.

Last year RTAF update its C-130H transport fleet with the Rolls-Royce T56 Series 3.5 engine upgrade. The Series 3.5 upgrade allows T56 engines to operate at greatly reduced temperatures, extending parts life and improving reliability by 22 per cent. It is available for installation on T56 engines powering either C-130 or P-3 legacy aircraft.

The Series 3.5 upgrade will help the Royal Thai Air Force to reduce operational costs due to reduced maintenance requirements and potential fuel savings exceeding 12 per cent. It will also enable the fleet to remain in service until at least 2040.

No details about this year's C-130 improvements, it is expected that it could be a structural upgrade or other necessary improvements.

According to World Air Forces 2020 data Royal Thai Air Force operates 12 C-130H aircraft.

(Defense Studies)


LAPAN Gandeng Lundin untuk Pembuatan Float N-219 Amfibi

10 Agustus 2020

Pesawat N219 Amfibi (image : PT DI)

Pesawat N-219 Amfibi dirancang oleh LAPAN untuk dapat mendarat di dua media yaitu di darat dan di perairan. Untuk medan di perairan, sesuai karakterisitik yang ditemui di Indonesia maka dapat berupa pantai, laut, danau dan sungai yang lebar. Untuk menjadi amfibi maka roda pendarat pesawat N-219 diganti dengan float atau pengapung yang terbuat dari composite/komposit sehingga pesawat dapat mendarat di perairan. Di dalam float juga ada roda pendarat (landing gear) yang dikeluarkan pada saat melakukan pendaratan di darat, sedangkan saat mendarat di air maka roda pendarat ini akan disimpan dan pesawat mendarat sepenuhnya dengan float.

Demikian disampaikan Ir Agus Aribowo, MEng Kepala Bidang Program dan Fasilitas, Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN dalam program Tanya LAPAN edisi Pesawat N219 Amfibi yang diposting di channel Youtube pada 4 Maret 2020 yang baru lalu.
Pengujian aerodinamika model pesawat N-219 Amfibi di terowongan angin (photo : LAPAN)

Pesawat N-219 adalah pesawat dengan kapasitas 19 penumpang dengan payload sekitar 1,2 ton dengan jarak jangkau 450 NM hingga 1.000 NM. Berat peralatan float pada N-219 Amfibi ini sekitar 1 ton, untuk mengkompensasikan berat float ini maka N-219 Amfibi dikurangi kapasitas bahan bakarnya sehingga jarak jangkaunya turun menjadi 200 km saja dengan kapasitas penumpang tetap 19 orang.

Pesawat N-219 Amfibi memakai desain pesawat N-219 basic yang telah tersertifikasi yang kemudian dilakukan modifikasi sehingga memenuhi regulasi sebagai pesawat yang dapat  mendarat di perairan. Untuk material float ini LAPAN menggandeng vendor dari Amerika sebagai konsultan dan juga menggandeng PT DI dan BPPT untuk penelitian, pengembangan dan perekayasaan komposit sebagai bahan float.
Pengujian hidrodinamika model float pesawat N-219 Amfibi (photo : LAPAN)

Pesawat penumpang N-219 seri basic diproyeksikan dapat memperoleh type certicate pada tahun 2020 ini. Rencananya pesawat jenis amfibi ini akan dilakukan roll out pada tahun 2022, kemudian hingga tahun 2023 pesawat amfibi ini akan menjalani uji terbang selama 250 jam untuk mendapatkan type certificate atau amandment type certificate untuk N-219 Amfibi oleh Kementerian Perhubungan RI. Instansi yang mengeluarkannya adalah Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPP) Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Saat ini LAPAN, PT DI dan BPPT mengembangkan spesimen-spesimen dasar dari bahan komposit agar float pesawat amfibi ini dapat dibangun atas hasil kerjasama tersebut. Rencananya untuk pembuatannya akan menggandeng industri lokal yaitu PT Lundin Industry Invest dari Banyuwangi akan diajak memproduksi float dari bahan komposit tersebut. Float pesawat amfibi ini juga membutuhkan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan sebelum dipasang pada pesawat N-219. 

LAPAN juga telah melakukan studi tentang kebutuhan pesawat ini untuk sektor pariwisata, tercatat daerah-daerah seperti Danau Toba, Kepulauan Riau, Pulau Bawah, Pulau Moyo, Labuan Bajo, Raja Ampat dan beberapa titik di daerah Kalimantan dan Sulawesi akan dapat memanfaatkan pesawat ini untuk sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan atau turis dari luar negeri yang datang dari bandara international, akan bisa langsung disambung dengan pesawat N-219 amfibi ke resort atau wisata bahari yang ada di daerah perairan tersebut. Dengan adanya pesawat ini maka perjalanan menuju lokasi yang semula ditempuh dengan perjalanan darat yang memakan waktu 4-5 jam dapat dipersingkat menjadi 30 menit saja.

(Defense Studies)

09 Agustus 2020

PT DI Sebut Pasar Industri Dirgantara Masih Terbuka Lebar

09 Agustus 2020

Pesawat Boeing 737 milik maskapai Indonesia yang telah selesai dilakukan maintenance di PT DI (photo : PT DI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI melihat masih banyak peluang bagi pasar industri dirgantara di Indonesia. Direktur Utama PTDI Elfien Guntoro mengatakan masih banyak peluang pasar di dalam negeri mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. 

Menurut dia, negara kepulauan membutuhkan transportasi melalui moda transportasi laut dan udara. "Kalau menurut data dari Pricewaterhouse Coopers (PwC), kita melihat terdapat sekitar lebih dari 4.000 rute penerbangan pengumpan atau spoke to spoke namun yang terisi baru 529 rute dengan 223 rute di antaranya masih banyak yang utilisasi load factor-nya rendah," ujar Elfien dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (7/8).

Dia yakin produk-produk pesawat PTDI seperti pesawat NC212 maupun CN-235 maupun nanti N245 sangat kompetitif untuk mengisi rute penerbangan spoke to spoke tersebut.

"Selain itu bisnis yang bisa juga kita tingkatkan yakni bisnis perawatan dan perbaikan atau maintenance, repair, and overhaul (MRO)," kata dia.

Elfien menyampaikan MRO ini perlu ditingkatkan karena ini satu-satunya yang bisa recurring income sehingga bisnis MRO sangat bagus bagi PTDI.

(Republika)

Why Su-30 MKI from India More Expensive than Russian-Made Su-30 ?

 09 Agustus 2020

Su-30 MKI with Brahmos missile (photo : Financial Express)

According to Eurasia Times, the Su-30MKI fighter aircraft was developed by Russian company Sukhoi and manufactured under license at India's Hindustan Airlines (HAL), much more expensive than Su -30 made in Russia or Su-30MKK of China.

The Indian government claims that the higher cost of the Su-30MKI compared to China's Su-30MKK and the Russian Su-30 is due to factors such as differences in specifications, small production scale. and India must pay for the technology transfer license fee.

However, the high cost of the Su-30MKI fighter , manufactured by Hindustan Airlines Limited (HAL), has also been suspected of being transferred by the Indian Parliament.

In response to these doubts, Subhash Bamley, an Indian Defense Ministry official said that the main reason for the higher cost of the Su-30MKI was due to the specifications of the Russian Su-30 and the Su-30MKI of India is not the same. The above comparison may not be appropriate.

HAL Aviation Company currently produces Su-30MKI, estimated cost per Su-30MKI is about 62 million USD. Meanwhile, the price of the Russian-made Su-30 is about 40 million USD, so the Su-30MKI is 22 million USD higher than the Russian Su-30.

Su-30MKI fires Astra BVR missile (photo : Economic Times)

In response to lawmakers' questions, Mr. Bamley stated that the Su-30MKI fighters manufactured in India had some modifications to enhance combat performance, to meet the requirements of No. Indian army.

Since the output of India's Su-30MKI is lower than that of the Russian Su-30, the advantage of size also causes the price of Indian fighter aircraft higher. Furthermore, the production of Su-30MKI in India also includes the payment of the license fee for Russia.

The Indian company HAL imports raw materials and special components from Russia and assembles them at the Su-30MKI manufacturing plant in Nashik, the Indian state of Maharashtra.

The Ministry of Defense also said that the manufacture of Su-30MKI in India also gives the country a very advanced technology, which is a step towards the localization of weapons and equipment.

Self-made domestically will reduce the production cost of fighter jets, reduce dependence on foreign equipment manufacturers and shorten delivery times, greatly supporting the Indian Air Force.

The Su-30MKI fighter started to be developed at the request of the Indian Air Force in 1995. Sukhoi and the Irkutsk Aircraft Manufacturing Association (now Irkutsk) are responsible for the design and manufacture of the aircraft. From 1995 to 1998, Sukhoi built two Su-30MKI prototypes for flight testing.

Su-30MKI fully loaded (photo : Reddit)

The first prototype flew in a test flight in July 1997, mass production of the Su-30MKI began at the Irkutsk plant in 2000. The mass-produced Su-30MKI completed its maiden flight in November 2000. In October 2000, India signed a memorandum of understanding with Russia to begin production of the Su-30MKI at a HAL factory in India.

The Indian version of Su-30MKI is equipped with Israel's more advanced electronic air and electronic coping systems, making it different from the standard Russian Su-30 or China's Su-30MKK. In addition, the Su-30MKI can also carry a variety of missiles, including the R73, R77 air-to-air missiles and Brahmos cruise missiles produced by the Russia-India joint venture.

In addition, the Indian-made Astra long-range air-to-air missile has expanded the combat range of the Su-30MKI, making it more dangerous than ever. Su-30MKI is also equipped with thrust vector engine, so it is more maneuverable than Su-30MKK of China.

The Indian Air Force currently has 260 Su-30MKIs and last month, amid border tensions with China, India ordered 12 more Su-30MKIs from Russia; and the number Su-30MKI is the backbone of the Indian Air Force.

Compared to the PLAAF's Su-30MKK, the Indian Su-30MKI is more maneuverable; compared to Russia's Su-30, India's Su-30MKI has better weapons. Therefore, it is easy to understand why India's Su-30MKI price is higher than that of Russia and China.

(KienThuc)

08 Agustus 2020

Tingkatkan Kemampuan Sebagai Pasukan Elit, KOPASKA Koarmada II Latihan Malam Hari

 08 Agustus 2020

Latihan malam hari KOPASKA (all photos : TNI AL)

Guna meningkatkan kemampuan dan naluri tempur Satuan KOPASKA, Komandan Satkopaska Koarmada II, Kolonel Laut (T) Ariyadi memerintahkan prajuritnya untuk melatih latihan pada waktu malam, Rabu (6/8).

Dalam pelaksanaan latihan kali ini peserta dibagi menjadi 4 tim, masing-masing tim dipimpin seorang Dantim. Kegiatan diawali dengan briefing Mayor Arif Sugiono selaku Dandenlat kepada seluruh peserta latihan. Selesai briefing, seluruh peserta mulai melaksanakan latihan Renang Kompas Bawah Air (RKBA) dan latihan sabotase .

Kolonel Ariyadi menyampaikan “Dalam skenario latihan kali ini, Prajurit Satkopaska Koarmada II melaksanakan RKBA malam hari sebagai upaya sabotase dengan mine pad untuk penghancuran kapal sasaran”, jelas Ariyadi – sapaan karib Dansatpaska Koarmada II.

Ariyadi menambahkan bahwa “Kegiatan Latihan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam mendukung peperangan sekaligus untuk K2 Combat Swimmer Satkopaska 2020. Dan pelaksanaan latihan ini sesuai dengan arahan Pangkoarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto untuk terus melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Prajurit KOPASKA Koarmada II”, pungkas Ariyadi.

(TNI AL)

Australia Invests in New Unmanned Aircraft Systems Development Program

08 Agustus 2020

Defence plans to acquire new UAS with 25 to 300kg in weight and equipped with maritime surveillance (photo : Global)

The Morrison Government is investing up to $1.3 billion in a new Unmanned Aircraft Systems (UAS) development program to enhance situational awareness across Australia’s vast maritime environment.

The Maritime UAS Continuous Development program will ensure Defence maintains leading-edge maritime surveillance capabilities.

Minister for Defence, Senator the Hon Linda Reynolds CSC said Defence requires leading-edge maritime surveillance capabilities to better understand and adapt to the complex and rapidly changing maritime domain.

“As detailed in the 2020 Defence Strategic Update, launched by the Prime Minister and I in July, Australia is at the centre of a dynamic strategic environment,” Minister Reynolds said.

“Now, more than ever, Defence requires an agile acquisition strategy to take advantage of state-of-the-art technology.

“This acquisition heralds a new intelligence, surveillance, reconnaissance and targeting capability for Defence to ensure Australia keeps pace in this rapidly developing technology domain.”

Through this program, Defence plans to acquire air vehicles between approximately 25 to 300kg in size that will enhance the situational awareness and response options of Royal Australian Navy ships.

To keep pace with rapidly developing technology in this domain, Defence will adopt a five yearly investment cycle to upgrade the Maritime UAS capability commencing in 2024.

An Invitation to Register will be released for industry to investigate the capability and capacity of Australian industry to deliver all elements of the Maritime UAS, including air vehicles, sensor payloads, integration, training and sustainment.
“Developing sovereign industrial capability through projects like this is critical to enhancing Australia’s industrial base and maritime security,” Minister Reynolds said.

“To ensure we are positioned to respond to future challenges, the Morrison Government will continue to invest in Australia’s UAS industry through Defence Innovation and Technology initiatives.

“This program will provide opportunities for Australian industry to innovate, develop and grow.”

Detailed advice on the Invitation to Register will be released on AusTender in August 2020.

NanoMalaysia, Pulsar UAV Inks JV to Produce Hydrogen-Powered Drone

 08 Agustus 2020

Pulsar H2 UAV, one of Pulsar UAV's made (photo : uasvision)

KUALA LUMPUR -- NanoCommerce Sdn Bhd (NSCB), a subsidiary of NanoMalaysia Bhd has inked a Joint venture (JV) agreement with Pulsar UAV Sdn Bhd (Pulsar UAV) to commercialise a hydrogen-powered drone known as the High Endurance Fuel Cell UAV Powered UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

The JV agreement will see NSCB taking a 20 per cent stake in Pulsar UAV.

NCSB and NanoMalaysia chief executive officer Dr Rezal Khairi Ahmad said NanoMalaysia places an intrinsic value on the project through a congregation of project investments, intellectual properties and market validation and access.

“The JV will also enable NanoMalaysia Berhad to further develop the existing Hydrogen Paired Hybrid Energy Storage System  (H2SS) - which is currently powered Pulsar’s drones - for another project: Malaysia’s first locally developed electric motorsports vehicle, the Hydrogen Paired Electric Racecar (HyPER),”

“The onboard hydrogen-powered drone has already been sandboxed for precision agriculture with a level of success,”  he said in a statement here today.

HyPER according to him, aims to mobilise the Malaysian automotive and transportation sectors in the direction of renewable energy, specifically green hydrogen as the first step towards a Hydrogen Economy.

The global electric vehicle market stood at US$39.8 billion (RM167 billion) in 2018 and is projected to reach US$1.5 trillion (approximately RM6.4 trillion) by 2025.

Meanwhile, Pulsar UAV chief executive officer, Izmir Yamin said the JV agreement will help the company to validate the needs of drone services in various sectors, particularly agriculture.

“The market validation gives us reason to further improve our drone services by developing an on-board hydrogen generator,” he said in a statement today.

"Now, with our in-house hydrogen technology, we are not only improving the drone services, but we are also able to venture into other sectors like energy and transportation," he said.

(Bernama)

07 Agustus 2020

HENSOLDT UK Delivers Radar Suite to the Philippine Navy Frigate BRP Jose Rizal

07 Agustus 2020
HENSOLDT equips the Philippine Navy frigate BRP Jose Rizal with a radar suite (photo: Philippine Navy)

Enfield, UK – HENSOLDT UK has supplied a radar suite consisting of Kelvin Hughes Mk11 S and X Band radar systems to the Philippine Navy frigate BRP Jose Rizal, recently delivered by Hyundai Heavy Industries.

The SharpEye Mk11 radars are approved by the International Maritime Organization (IMO) and take advantage of the Kelvin Hughes’ advanced solid state SharpEye Doppler technology that brings full situational awareness to the users even in the most severe weather conditions.

Hensoldt TRS-3D radar (photo : Hensoldt)

The solid-state SharpEye transceivers are located upmast in the carbon composite turning unit housing and bring additional benefits such as ease of installation and high reliability. The use of a direct drive motor system, rather than the traditional antenna rotator gearbox, reduces maintenance.

This is one of the first complete HENSOLDT radar suites to be delivered and includes HENSOLDT’s TRS-3D, a three-dimensional multimode naval radar for air and sea surveillance. The TRS-3D includes a secondary radar MSSR 2000 I for Identification-friend-or-foe (IFF) as well as the SharpEye Mk11 radars.
Kelvin Hughes Mk11 S and X Band radar (photo : Hendsoldt)

Adrian Pilbeam, Head of Sales at HENSOLDT UK, commented: “HENSOLDT UK is pleased to be part of the modernisation of the Philippine Navy. The supply radar sensor suite from HENSOLDT demonstrates the strength of the combined group in providing complete Naval radar solutions.”

A sister ship, BRP Antonio Luna, is still under construction at Hyundai Heavy Industries and will be delivered later this year.

Australia Invests in New Anti-Submarine Training Capability

07 Agustus 2020
AUV62-AT, modular target for ASW training (all images : SAAB)

The Morrison Government will invest around $11 million to acquire an advanced anti submarine warfare capability for Defence.

Minister for Defence, Senator the Hon Linda Reynolds CSC said the new AUV62-AT, Intermediate Anti-Submarine Warfare Training Target will enhance Australia’s warfighting capabilities.
“This advanced technology training target will simulate submarines and torpedos, providing highly realistic live training scenarios for submariners, aviators and surface vessel combat teams,” Minister Reynolds said.

“As well as being a cost-effective capability, it provides exciting delivery opportunities to grow Defence’s warfighting skills now, and as anti-submarine warfighting technology develops.
“In the 2020 Force Structure Plan announced by the Prime Minister and I on July 1, we have set out plans to enhance our regional anti submarine warfare capabilities, including the provision of training sub systems.

“This capability will improve the ADF’s Anti Submarine Warfare proficiencies for more complex operations and environments.”
Navy will partner with Saab Australia to bring the new capability into service, providing opportunities for local industry to contribute to the project.

Australian companies, including locally-owned company BlueZone Group, which has facilities in Newcastle, Perth and Melbourne, will have the opportunity to support and manage the operation, repair and maintenance of the AUV62-AT for Defence.

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

07 Agustus 2020
Kendaraan Battery Command Vehicle sistem NASAMS (photo : TNI AU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo meninjau pembangunan infrastruktur Satuan Peluru Kendali (Satrudal) National Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) TNI AU di Teluk Naga, Tangerang, Banten, Rabu (5/8/2020). 

Fadjar mengatakan TNI AU akan terus mengembangkan sistem keamanan dan pertahanan udara, termasuk pembangunan Satrudal TNI AU dengan tetap memperhatikan faktor taktisnya.

"Pembangunan sarana dan prasarana Satrudal TNI AU dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat difungsikan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan," ujar Fadjar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (6/8/2020). 
Kendaraan lainnya dari paket NASAMS masih dibungkus kain putih (photo : TNI AU)

Dalam kegiatan tersebut, Fadjar juga meninjau fasilitas pendukung, antara lain perkantoran, gudang amunisi dan peluncur rudal. 

Kemudian pos komando, instalasi listrik, ruang briefing dan pembangunan perumahan. 

Adapun Satrudal NASAMS TNI AU merupakan sistem pertahanan udara untuk melindungi Jakarta dengan persenjataan rudal jarak sedang.
Kendaraan pengusung rudal NASAMS TNI AU akan sama dengan yang dipakai Lithuania yaitu Mercedes Benz Actros 8x8 (photo : LTU Army)

Pertahanan udara tersebut terdiri dari radar, peluncur rudal, dan pos komando untuk mendeteksi ancaman serta mengeksekusi dengan rudal Advanced Medium Range Air to Air Missile (AMRAAM). 

Turut hadir mendampingi KSAU, antara lain para Asisten KSAU Pangkoopsau I, Pangkohanudnas, Kadiskonau, Kadiskomlekau dan Danlanud Halim Perdanakusuma.

Perkhidmatan Beechcraft akan Tamat 2024 kerana Jangkau Usia hampir 30 tahun – Menteri

07 Agustus 2020

Beechcraft Super King Air B200T TUDM (photo : presiic)
 
KUALA LUMPUR – Menteri Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri hari ini menjelaskan rancangan penamatan khidmat pesawat Beechcraft Super King Air B200T milik Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) adalah pada tahun 2024.

“Ini adalah selari dengan Dasar Perintah Am Angkatan Tentera,” kata Ismail Sabri semasa Pengulungan Bahas.

Menurut beliau, peranan pesawat tersebut akan digantikan dengan Pesawat Rondaan Maritim (Maritime Patrol Aircraft, MPA) yang lebih berkeupayaan. Pengantian pesawat tersebut adalah selari dengan pelan Capability 55 (CAP 55) TUDM.

“Perolehan MPA telah diluluskan oleh kerajaan. Pesawat tersebut adalah lebih berkemampuan untuk melakukan rondaan maritim secara menyeluruh dan berkesan,” ujarnya.

Ismail Sabri menambah, Beechcraft telah berkhidmat dalam TUDM semenjak tahun 1994 dengan melakukan rondaan maritim secara terhad di Zon Ekonomi Esklusif negara.

“Ini kerana had jangkauan, jarak, saiz kabin, kuantiti platform yang terhad serta sistem pengawasan terbatas,” jelasnya.

Sebelum ini, TUDM mengoperasikan sebanyak 4 buah pesawat tersebut namun salah sebuah daripadanya telah musnah dalam nahas udara pada 21 Disember 2016.

Kejadian tersebut telah mengorbankan seorang juruterbang, Leftenan Kolonel Kayamboo Chellam TUDM.

“Menyentuh kejadian nahas tersebut, TUDM telah mengklasifikasikan insiden tersebut sebagai training hazard (kemalangan latihan) dan bukannya isu teknikal,

“TUDM telah membuat kajian dan penambahbaikan latihan sedia ada bagi menggelakkan sebarang kejadian sama berlaku,

“Penambahbaikan telah dimasukkan dalam prosedur operasi pesawat yang digunakan sehingga hari ini,” jelasnya lagi.

Program CAP55 telah diperkenalkan pada tahun 2018 dan menggariskan rancangan pembangunan jangka panjang TUDM sehingga tahun 2055.

Melalui rancangan tersebut, TUDM telah bercadang untuk membentuk satu skuadron pesawat MPA.

06 Agustus 2020

Menhan Kunjungi Perusahaan Galangan Kapal PT Tesco Indomaritim di Babelan Bekasi

07 Agustus 2020
Dalam kunjungannya ke Tesco Indomaritim  juga terlihat bahwa Menhan sedang mengamati produk USV (Unmanned Surface Vehicle) 12 meter (photos : Kemhan)
 
Bekasi – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke PT Tesco Indomaritim, Rabu (5/8) di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. PT Tesco Indomaritim merupakan perusahaan galangan kapal swasta nasional yang juga termasuk dalam perusahaan industri strategis pertahanan dalam negeri.

Melalui kunjungan ini, Menhan ingin melihat secara langsung kapasitas, kemampuan dan kesiapan Industri pertahanan swasta salah satunya adalah PT Tesco Indomaritim dalam turut serta memenuhi kebutuhan Alutsista TNI khususnya kapal perang.

Pemenuhan Alutsista TNI memprioritaskan produksi industri pertahanan dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dalam upaya mewujudkan kemandirian industri pertahanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menhan Prabowo Subianto yang dalam kunjungan ini didampingi Rektor Universitas Pertahanan Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD dan Wakasal Laksda TNI Ahmadi Heri Purwono, disambut langsung oleh Direktur Utama PT Tesco Indomaritim Jamin Basuki.

Menhan berkesempatan berkeliling meninjau fasilitas produksi dan menerima penjelasan singkat beberapa produk kapal yang telah berhasil diproduksi PT Tesco Indomaritim.

PT Tesco Indomaritim adalah perusahaan galangan kapal nasional mampu membuat kapal plat baja dan aluminium berkinerja tinggi yang ditenagai dengan sistem Waterjet atau sistem Propeller.
PT Tesco juga saat ini sedang mengikuti tender untuk kapal OPV dengan mengajukan desain OPV-95 (photo : Putut Reza)

Galangan kapal yang terletak di Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ini produksi kapalnya selama ini telah digunakan secara baik di lingkungan TNI.

Beberapa kapal pesanan dari TNI AD telah dikerjakannya yakni Kapal Cepat KMC Komando, termasuk TNI AL seperti Landing Craft Vehicle Personel 12 Meter, Fast Patrol Boat 28 Meter, Landing Carrier Utilities 24 Meter, KAL 28 meter, RFIB dan kapal pesanan TNI panjang 38 meter.

Prajurit Yontaifib 2 Marinir Laksanakan Latihan Terjun Free Fall

06 Agustus 2020

Latihan terjun free fall Yontaifib 2 (all photos : Korps Marinir)

Dalam rangka Latihan Operasi Dukungan Pasukan Khusus (Latopsdukpassus) TA.2020, prajurit Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir mengikuti latihan terjun free fall yang diselenggarakan Kolatmar di Lanudal Juanda, Sidoarjo. Senin (03/08/2020). 


Kegiatan yang diikuti 60 prajurit yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir Letkol Marinir Sri Utomo, M.Si (Han), M.Tr. Opsla tersebut dengan menggunakan pesawat Cassa U-6216 Skuadron 600 Wing Udara Puspenerbal Surabaya dengan Dropping Zone (DZ) berada ujung hanggar Ron 400  Sidoarjo.
 

Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir Letkol Marinir Sri Utomo, M.Si (Han), M.Tr. Opsla menyampaikan bahwa latihan tersebut bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan terjun payung (Free Fall) Satuan tingkat perorangan / tim guna menunjang perencanaan dan pelaksanaan latihan operasi dukungan pasukan khusus (latopsdukpassus) yang akan dilaksanakan  dengan penerjunan malam hari (terjun tempur) di daerah latihan Madura.


Disampaikan juga, sebelum melaksanakan penerjunan, selalu diawali dengan pemeriksaan kesehatan, ground training dan briefing kepada seluruh peterjun serta evaluasi kegiatan untuk melihat hasil dari latihan yang telah dilaksanakan dengan harapan agar kemampuan prajurit Taifib selalu terjaga dan meningkat.


Dalam kesempatan tersebut Letkol Marinir Sri Utomo, M.Si (Han), M.Tr. Opsla mengharapkan kepada seluruh peterjun agar selalu siap serta serius dalam melaksanakan setiap kegiatan penerjunan dengan tetap memperhatikan prosedur keamanan, baik personel maupun material sehingga latihan benar-benar zero accident.

Nuship Supply AOR Starts Sea Trials

06 Agustus 2020

Nuship Supply during sea trial (all photos : Navantia)

Auxiliary Oiler Replenishment (Auxiliary Oiler Replenishment) sea tests begin in the waters of the Ría de Ferrol.

The ship, whose design is based on the BAC 'Cantabria' 'in service in the Spanish Navy, has been built at the Ferrol Shipyard for the Royal Australian Navy.

The AOR 'Supply' is made to sea to complete a 3-day and 2-night navigation.

135 Marines have embarked on board, responsible for testing, technical assistance and Customer inspection.


It's scheduled to sail for its home port in Australia in late August.

Navantia Australia will be responsible for maintaining her life cycle.

Excited to see NUSHIP Supply undertake her sea trials in Spain ahead of her transit to Australia and final fit out in WA. Navantia Australia has formed the AORSPO Enterprise with Defence to sustain this new capability for Royal Australian Navy for the first 5 years in service.

Malaysia Seeks New Combat Systems for Fleet of 40-Year Old Attack Craft

06 Agustus 2020

Malaysian Handalan class misile attack craft (photo : MO Roy)

Malaysia’s Ministry of Defence (MOD) is looking to enhance the combat capabilities of 14 fast attack craft (FACs) that have been in service with the Royal Malaysian Navy (RMN) since the 1970s.

The ministry has issued a tender notice, inviting bids for the supply, delivery, installation, testing, and certification of new mini-combat systems that will go onboard each FAC.

The tender notice was published on 24 July, and will close on 25 August.

Janes understands that the vessels to be upgraded are namely the Handalan (Spica-M), and the Perdana (La Combattante II) classes, each with four vessels in service, and the Jerong class, which has a current strength of six.

The oldest among the three groups of FACs are the Perdana-class boats, which were commissioned between 1972 and 1973. The 44 m vessels can reach a top speed of 36.5 kt, with a standard range of 2000 n miles at 14 kt.

Royal Thai Navy to Upgrade Two Chao Phraya class Frigates

06 Agustus 2020

Royal Thai Navy operates four Type 053HT Jianghu class frigate : HTMS Chao Phraya 455, HTMS Bangpakong 456, HTMS Kraburi 457, HTMS Saiburi 458 (photo : HTMS Chao Phraya) 

HMTS Chao Phraya (No. 455) and HMTS Bang Pakong (No. 456), which was ordered from China and stationed in the Royal Thai Navy in 1991, currently has 29 years of age, still remaining 11 years of age, and is still an important for of the naval fleet.

The Frigate Fleet 2 therefore has the idea to improve both HMTS Chao Phraya and HMTS Bang Pakong ships as main combat forces with the same operational capability as the OPV in response to current threats and other missions which will be improved by changing the main gun from 100 mm to a more advanced 76/62 automatic gun, replacing all four 37 mm guns with a 30 mm gun with a higher speed rate of fire and more accuracy.

Changed combat management systems and surveillance systems that are better able to find and prove ground and water targets. Able to control the firearm system efficiently.

HTMS Bang Pakong 456 (photo : US Navy)

There is a tactical data exchange system (Tacical Data Link) that can connect to other major ships. Including electronic warfare (ESM: Electronic Support Measures) to prevent being intercepted to the desired target. 

In the stern area, the 100 mm gun was removed. The area was adjusted for multi-purpose use. For supporting the installation of multiple operating modules such as a set of containers, search rescue missions, submarine search mission, container set mission, oil stain remover etc. 

All of this will enable HMTS Chao Phraya and HMTS Bang Pakong to adjust their mission. More diverse in accordance with various situations, including current threats and effectively help the public.

See full article AAG

05 Agustus 2020

US Army Prepares Live-Fire Test of Anti-Air Version of Stryker Armored Vehicle After Pandemic Delays

05 Agustus 2020

Stryker IM-SHORAD variant (photo : Leonardo)

The US Army has already begun a limited user test of its new Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) at New Mexico’s White Sands Missile Range. Those tests will now enter a live-fire stage as the Army brings in two new systems for testing: a new version of its MIM-108 Patriot missile battery and the Interim Maneuver Short-Range Air Defense (IM-SHORAD), a modified version of the Stryker, Brig. Gen. Brian Gibson, director of the Army’s air and missile defense modernization team, told Breaking Defense for a Monday report.

The essence of IBCS 2.0 will be the networking of different air defense systems. According to the Center for Strategic and International Studies’ (CSIS) “Missile Threat” project, the IBCS is “intended is to integrate the communications between weapon launchers, radars, and the operators, allowing an air defense unit, such as a Patriot battery, to fire its interceptors using information provided by the radar of another.”

Stryker IM-SHORAD variant (photo : Leonardo)

The IM-SHORAD will fill a key gap in US air defenses, which have for decades prioritized targeting ballistic missiles and strategic bombers over short-range perimeter defense. The proliferation of drones on the battlefield in Syria, Iraq and Afghanistan, as well as the September 2019 suicide drone attack on two Saudi oil facilities, rushed short-range air defense to the top of the Pentagon’s list of concerns.

Enter the IM-SHORAD. With Stinger and Hellfire missiles as well as a 30-millimeter autocannon and a 360-degree multi-mission hemisphere radar, the Stryker could fill a vital gap. The eight-wheeled, armored vehicle can hit 60 miles per hour on roadways and hard surfaces and can go offroad as well, making it a potent way to quickly move anti-air systems into new areas and displace them from old ones.

The US Marine Corps has weighed a similar modification of its Joint Light Tactical Vehicles (JLTVs), which will replace the service’s Humvees. The Direct Fire Defeat System could potentially include anti-air missiles such as the FIM-92 Stinger as well as a 30-millimeter autocannon and a suite of electronic warfare tools, Sputnik reported in April.

IM-SHORAD Stryker test-fires a Hellfire missile in February, 2020 (photo : JDW)

The onset of the COVID-19 pandemic delayed the White Sands tests, which required extensive reworking in order to minimize the risk of spreading the disease. It’s just the latest delay for a system that should have gone active last year, Defense News noted. The Pentagon’s budget for upgrading the weapons systems of both anti-air and regular Stryker vehicles has also come under scrutiny, with the House Armed Services Committee questioning the fairness behind the awarding of contracts that were included in the 2021 National Defense Authorization Act in June.

One day, the IM-SHORAD will get a less clinical name which, as Task & Purpose reported, has the potential to be derived from the fictional Manticore missile-armed tank from the “Warhammer 40,000” tabletop gaming franchise, depending on how many votes the suggestion gets.

KRI Alugoro Selesaikan Drydocking dan Siap Laksanakan Fase Lanjutan SAT

05 Agustus 2020

Kapal selam KRI Alugoro (photo : PAL)

Kapal Selam Alugoro menyelesaikan pengerjaan drydocking di Graving Dock Irian PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya (30/7). Selanjutnya setelah proses suplai logistik di Dermaga Kapal Selam PT PAL Indonesia (Persero) Kasel Alugoro akan bertolak menyusuri Selat Madura, Laut Jawa, dan kemudian menuju perairan Banyuwangi untuk menjalani fase lanjutan Sea Acceptance Test (SAT).
.
Plt. Kepala Divisi Kapal Selam PT PAL Indonesia Satriyo Bintoro diwawancarai saat proses undocking menjelaskan Kasel Alugoro menjalani drydocking selama 7 hari untuk pembersihan badan bawah garis air. Dengan kondisi yang bersih diharapkan dicapai hasil yang optimal untuk pelaksanaan fase lanjutan SAT yang salah satunya adalah pelaksanaan Indiscretion Rate (IR). Kecepatan drydocking Kasel Alugoro tercapai berkat efisiensi pada pemakaian ulang fasilitas dock block yang sebelumnya dipergunakan docking Kasel Nagapasa Class.

Melalui kemampuan penguasaan teknologi kapal selam, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membangun dan melakukan pemeliharaan kapal selam.

Tectonica Secures over 25m in Land 400 and Global Supply Chain Contracts

05 Agustus 2020

Tectonica Altera LSAS (photo : BoxerCRV)

Tectonica is pleased to announce that it has secured a major contract with Rheinmetall Defence Australia for the manufacture of sophisticated camera technology for Army’s new Boxer 8×8 Combat Reconnaissance Vehicles (CRVs) delivered under the Commonwealth of Australia’s Mounted Combat Reconnaissance Capability project (LAND 400 Phase 2).

Under this contract, Tectonica will deliver its ALTERA Local Situation Awareness System (LSAS) on all BOXER 8×8 CRVs to be manufactured at Rheinmetall’s Military Vehicle Centre of Excellence (MILVEHCOE) from 2021.

The LSAS uses visual technologies to provide vehicle crews and operators with improved situational awareness by enabling them to see their surrounding environment by day and by night while remaining protected under armour.

This is the second LAND 400 Phase 2 contract awarded to Tectonica, following on from the September 2019 award to install LSAS on vehicles on the early capability delivery fleet of BOXER 8×8 CRVs currently being built in Europe.

Boxer CRV (photo : Rheinmetall)

Contributing to the Australian Government’s focus on becoming one of the world’s top 10 defence exporters, Tectonica has also secured a significant export contract to design, develop, manufacture, and export its BANTAM data and power distribution system to the Germany Army under a contract with Rheinmetall Electronics. The technology will be deployed through the Bundeswehr’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) and is fitted to every soldier wearing a computerised backpack.

Developed in Australia, with the support of the Defence Science Technology Group and Australian Defence Force to reduce the bulk and weight carried by soldiers, the BANTAM power system distributes power from a central source and gives the dismounted soldier the freedom to concentrate on their mission, confident that the modular high-tech power management device will last the duration of their mission.

The total value of these contracts awarded to Tectonica is over $25 million.

Tectonica’s Managing Director, David Levy said, “Our partnership with Rheinmetall is a great example of industry working together to strengthen the Australian Defence Force and build sovereign industry capability”.

Delivery of Refurbished C-130 has Delayed

05 Agustus 2020

Delivery first of two C-130 has delayed (photo : Inquirer)

Pandemic delays delivery to PH Air Force of refurbished C-130s

MANILA, Philippines—The COVID-19 pandemic has delayed the delivery of the first of two refurbished Lockheed C-130 Hercules transport planes to the Philippine Air Force on July.

Defense Secretary Delfin Lorenzana told INQUIRER.net that the delivery would instead be set “sometime before the end of 2020.”

Insiders privy to delivery said that the United States, the source of the cargo planes, had advised Philippine officials that the delivery, intended for July, would be moved to October due to disruption in schedules caused by the global health crisis.

The delivery of the second C-130 might take place in 2021 instead of this year, Lorenzana also said.

The additional C-130s would have been a welcome inclusion in the Philippine Air Force inventory. Two full mission capable C-130s are currently helping out transport medical supplies and locally stranded individuals across the country.

The coming C-130s were procured through the US foreign military financing program. Both planes cost P2.5 billion but the Philippines would pay only P1.6 billion, while the US would bankroll the rest of the amount, P900 million.

Three MD530Gs Helicopters for Army have Ready

05 Agustus 2020

MD530G helicopter (photo : Dan parsons) 

Touching on the issue of the acquisition of McDonnell Douglas MD530G helicopters, Ismail Sabri explained that the Cabinet's decision on Dec 18 last year was to continue the contract, after taking into account the financial implications.

He said that currently all six units of helicopters have yet to be delivered to Malaysia because three of them are still not ready.

“While the other three which have been completed need to go through the certification process (Type Certificate and Certificate of Airworthiness) and Pre Delivery Inspections (PDI) at the original equipment manufacturer (OEM) premises, MD Helicopter Inc (MDHI) USA, before being sent to Malaysia.

“These helicopters are expected to be handed over to the government before November 2021 after the company involved fulfils all contract obligations that are still pending, namely helicopter certification; exercise; Pre Delivery Inspections (PDI); and Final Acceptance Test (FAT),” he said.

He said that the procurement of the aircraft was for the use of the army which was in dire need of 'air mobility' assets, especially in the military operations area of the Eastern Sabah Security Command (ESSCom).