25 April 2025
Thailand Tidak Menyetujui Persyaratan Pinjaman AS untuk Jet Tempur F-16
Steel Cutting Ceremont for Second Multi-Role Combat Vessel (MRCV)
Tiga Pesawat C-130B Hercules Resmi Berhenti Operasi
24 April 2025
Arrival of Antonov with the New P-8A Poseidon Training Facility
PCG Awards Purchase Deal for 40 Patrol Boats to French Firm
24 April 2025
OCEA 35-meter patrol boats (image: OCEA)MANILA – The Philippine Coast Guard (PCG) has granted the Notice of Award to French firm OCEA for the purchase of 40 units of 35-meter patrol boats.
In November 2024, President Ferdinand R. Marcos Jr. approved the purchase of fast patrol crafts (FPCs) as part of the Bagong Pilipinas initiative to strengthen maritime security by upgrading PCG’s capabilities.
During the meeting between Transportation Secretary Vince Dizon and PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan with Minister Delegate for Foreign Trade and French Nationals Abroad Laurent Saint-Martin last Friday, the visiting French minister invited the Philippine officials to visit OCEA shipyard for the ceremonial first cutting of sheet metal, marking the start of construction for PCG’s ordered vessels.
Earlier, Gavan said this is the largest single-purchase in PCG modernization to date, worth PHP25.8 billion, that will be backed by official development assistance (ODA) from the French government.
In his visit here, Saint-Martin reassured the French government’s financing for the naval and air fleet modernization of the PCG.
Negotiations are also rolling for the three new sister ships to the BRP Gabriela Silang, which was also built and delivered by OCEA in 2020.
On top of this deal, PCG and OCEA signed on April 11 two maintenance contracts, with the latter servicing the former’s vessels.
(PNA)
TNI AU Tinjau Langsung Produksi Radar Thales di Prancis
24 April 2025
Kunjungan TNI AU ke pabrik Thales, Prancis (photos: TNI AU)Di tengah ancaman pertahanan yang semakin kompleks, kemandirian dan kesiapan sistem pertahanan udara menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda. Menjawab tantangan tersebut, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra, S.I.P., M.Tr.(Han)., memimpin langsung kunjungan delegasi TNI Angkatan Udara (TNI AU) ke fasilitas produksi radar milik Thales di Fleury-les-Aubrais, Prancis.
Melalui kunjungan ini, TNI Angkatan Udara tengah menapaki transformasi pertahanan berbasis teknologi, dan berkomitmen menyiapkan kekuatan udara yang adaptif, tangguh, dan visioner siap mengawal langit Nusantara hari ini dan di masa depan.
Turut mendampingi Wakasau dalam kegiatan ini Irjenau Marsda TNI Jemi Trisonjaya, M.Tr.Han., Aslog Kasau Marsda TNI T.B.H Age Wiraksono, S.I.P., M.A., serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Radar Marsma TNI Didik Pujo Indarto. Kehadiran para pejabat tinggi TNI AU ini menegaskan keseriusan dan komitmen institusi dalam memastikan kesiapan teknologi pertahanan udara nasional ke arah yang lebih modern dan terintegrasi.
(TNI AU)
23 April 2025
Pod EW Turki untuk F-16 Telah Menyelesaikan Pengujian Pengembangan
Decommissioned WW2 Corvette to be Sunk During 'Balikatan' 2025
Kick Off Meeting Ofset Pengadaan CH-4 MALE UCAV (Lanjutan Phase I)
23 April 2025
Rapat perdana dari Ofset Pengadaan CH-4 MALE UCAV (photo: Dittekindhan)Jakarta -- Dir Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan - Marsma TNI Dedy Laksmono, S.E., S.T. ,MM., memimpin rapat Kick off Meeting Ofset Pengadaan CH-4 MALE UCAV (Lanjutan Phase I) dengan penyedia ALIT, China di Ruang Rapat Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, Lantai 1 Gedung R. Suprapto Kemhan. Rapat ini dihadiri oleh Kasubdit Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, staf KKIP, staf Pusalpalhan Baranahan Kemhan, Tim Ahli, PTDI, PT. Len Industri (Persero), PT. Pindad dan Tim Aerospace Long March International Trade Co. Ltd. (ALIT).
UCAV CH-4 TNI AU (photo: Merah Putih)Dir Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kick off Meeting Ofset ini adalah rapat awal atau rapat perdana dari Ofset Pengadaan CH-4 MALE UCAV yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi semua pihak yang terlibat dalam Ofset ini serta memastikan semua memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, lingkup, target dan pelaksanaan dari proyek Ofset Pengadaan CH-4 MALE UCAV.
22 April 2025
Jepang dan Indonesia Terus Berunding Tentang Fregat
Thai MECC (Coast Guard) Procures APID One UAV
AS Kritik Model Pengadaan Komponen Pertahanan di Indonesia: Rumit
22 April 2025
Deretan tank buatan Pindad (photo: DefenceReview)REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan tidak luput dari sorotan pemerintah Amerika Serikat (AS). Dalam Laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 tentang Hambatan Perdagangan Luar Negeri AS, mereka mengulas tentang UU Industri Pertahanan dan dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.
AS menyoroti, dua aturan itu mengamanatkan preferensi prioritas untuk bahan dan komponen dalam negeri dalam pengadaan pertahanan, yang mengharuskan lembaga pertahanan untuk memprioritaskan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri jika tersedia. Selain itu, ketika entitas pemerintah Indonesia melakukan pengadaan dari pemasok pertahanan asing karena kurangnya produk yang tersedia dari pemasok Indonesia, ada persyaratan untuk mengimbangi keseimbangan perdagangan.
"Kompensasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk penggabungan produksi dalam negeri, kompensasi produksi, transfer teknologi, atau kombinasi dari elemen-elemen ini. Meskipun kerangka regulasi ini berupaya untuk meningkatkan peluang bagi industri lokal, kerangka tersebut juga menimbulkan tantangan bagi perusahaan pertahanan asing, yang harus memenuhi kewajiban kompensasi yang rumit agar dapat berpartisipasi di pasar Indonesia," begitu isi dokumen tersebut dikutip Republika.co.id di Jakarta, Ahad (20/4/2025).
"Indonesia bukan pihak dalam Perjanjian WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) tentang Pengadaan Pemerintah (GPA), tetapi telah menjadi pengamat bagi Komite WTO tentang Pengadaan Pemerintah sejak Oktober 2012," kata isi dokumen di halaman 220 tersebut. Laporan itu dijadikan sebagai bahan negoisasi dengan Indonesia terkait penurunan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Donald John Trump.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi ketua tim delegasi RI mengungkapkan, targetnya berunding langsung dengan perwakilan pemerintah AS di Washington DC, adalah untuk menurunkan tarif resiprokal di bawah Presiden Donal J Trump. Tarif impor itu akan dibebankan oleh AS kepada Indonesia, sehingga perlu dinegoisasikan.
"Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor)," kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.