Jepang dan Indonesia Terus Berunding Tentang Fregat

22 April 2025

Mogami class customized yang ditawarkan untuk AL Australia (photo: NavalNews)

Jepang dan Indonesia terus berunding tentang fregat untuk meningkatkan hubungan industri pertahanan

Pembicaraan antara Tokyo dan Jakarta tentang potensi pengembangan dan produksi bersama fregat canggih untuk Angkatan Laut Indonesia terus berlanjut di tingkat pemerintahan tertinggi, kata utusan negara Asia Tenggara itu untuk Jepang, karena kedua negara berupaya untuk memperdalam hubungan industri pertahanan.

Setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan Menteri Pertahanan Jenderal Nakatani membahas masalah tersebut dalam kunjungan terpisah ke Jakarta awal tahun ini, topik tersebut juga akan menjadi agenda utama ketika perwira berseragam tertinggi Pasukan Bela Diri, Kepala Staf Yoshihide Yoshida, mengunjungi Indonesia akhir bulan ini, kata Duta Besar Heri Akhmadi kepada The Japan Times dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Upaya untuk mendapatkan dan memproduksi bersama varian fregat kelas Mogami Jepang yang disesuaikan — yang juga diharapkan Tokyo untuk diekspor ke Australia — tetap menjadi prioritas bagi pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kata Akhmadi.

Prabowo, yang diperkirakan akan mengunjungi Jepang akhir tahun ini, pertama kali menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan Jepang dalam pembangunan kapal perang saat ia berkunjung ke negara itu sebagai menteri pertahanan pada tahun 2021 untuk menandatangani nota kesepahaman tentang transfer teknologi dan peralatan pertahanan.

Proposal proyek Tokyo, yang dilaporkan bernilai ¥300 miliar, akan melibatkan pembangunan empat fregat di Jepang, dengan jumlah yang sama akan dibangun di negara Asia Tenggara tersebut oleh galangan kapal milik negara PT PAL untuk memenuhi kebutuhan angkatan laut.

Namun, pembicaraan terhenti selama pemerintahan Indonesia sebelumnya karena pandemi COVID-19 dan kendala keuangan yang terkait dengan proyek ambisius Indonesia untuk memindahkan ibu kotanya.

Meskipun Tokyo dilaporkan telah menawarkan pinjaman, masalah pendanaan belum terselesaikan karena peraturan Indonesia mengharuskan pemerintah untuk menyediakan 10% hingga 20% dari dana di muka.

Kendati demikian, Akhmadi menunjuk pada momentum yang berkembang dalam negosiasi di bawah kepemimpinan Prabowo, khususnya karena Jepang telah melonggarkan kontrol ekspor pertahanannya yang ketat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian untuk memungkinkan penjualan potensial fregat Mogami yang dimodifikasi dan dimodernisasi ke Australia.

Duta besar tersebut mengatakan aspek penting lain dari negosiasi tersebut berkisar pada transfer teknologi pertahanan. Jakarta tidak hanya tertarik untuk mengembangkan dan memproduksi kapal secara bersama-sama, tetapi juga untuk mendapatkan akses ke teknologi Jepang yang digunakan dalam beberapa sistem pada kapal kelas Mogami, yang termasuk yang paling canggih di Pasukan Bela Diri Maritim.

“Mengingat hubungan kami yang semakin dekat dengan Jepang, kami juga ingin bekerja sama lebih erat dalam sistem tersebut melalui transfer teknologi,” kata diplomat tersebut.

Sebagai contoh kerja sama tersebut, Akhmadi mengutip perjanjian India dengan Tokyo tahun lalu untuk bersama-sama mengembangkan sistem radar untuk kapal perang Angkatan Laut India berdasarkan Antena Radio Kompleks Terpadu buatan Jepang. Antena radar mutakhir tersebut sedang dipasang pada beberapa fregat kelas Mogami.

Para ahli mengatakan kerja sama semacam ini akan mendukung upaya Jepang untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri melalui ekspor global. Pada saat yang sama, hal itu akan sejalan dengan kebijakan offset Indonesia dan tujuan jangka panjang untuk membangun sektor pertahanannya sendiri, karena Jakarta berupaya mengurangi ketergantungannya pada peralatan militer buatan luar negeri.

Meski demikian, keputusan Indonesia juga akan bergantung pada faktor interoperabilitas dan tenaga kerja, terutama karena negara tersebut telah memesan beberapa aset angkatan laut lainnya dari mitra Eropa.

Namun, hubungan keamanan yang berkembang sudah jauh melampaui potensi kerja sama fregat.

SS-501 Soryu kapal selam Soryu class pertama, dilakukan komisioning pada tahun 2009 atau 16 tahun lalu dengan penggerak diesel+AIP, kelas Sōryū kesebelas (Ōryū-SS-511) adalah kapal selam Jepang pertama yang dipasang baterai lithium-ion (photo: US Navy)

Kapal selam Soryu class bekas

Perjalanan luar negeri pertama Ishiba selain konferensi internasional adalah ke Asia Tenggara — khususnya Malaysia dan Indonesia — pada bulan Januari.

Meskipun negara-negara ini telah lama menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan non-blok, kunjungan tersebut menandakan komitmen berkelanjutan Tokyo terhadap kawasan yang penting secara strategis tersebut karena berupaya untuk melindungi diri dari volatilitas ekonomi global yang meningkat dan menciptakan lingkungan keamanan yang lebih baik.

Akhmadi mengatakan bahwa energi dan keamanan maritim merupakan salah satu topik utama yang dibahas selama pertemuan Prabowo dengan Ishiba pada bulan Januari. Hal ini, imbuhnya, juga mengarah pada pembicaraan mengenai pertukaran potensial lainnya, termasuk kemungkinan Tokyo menyediakan kapal selam kelas Soryu yang sudah dinonaktifkan ke Jakarta.

Meskipun Indonesia bukan salah satu negara penggugat dalam sengketa Laut Cina Selatan yang telah berlangsung lama, Indonesia telah terlibat dalam pertikaian dengan kapal-kapal Cina di perairan yang kaya sumber daya di sekitar Kepulauan Natuna.

Tokyo telah membantu Jakarta meningkatkan pelabuhan perikanan serta kemampuan patroli angkatan laut dan penjaga pantai melalui pelatihan bersama dan penyediaan kapal, termasuk dua kapal patroli berkecepatan tinggi baru yang akan dikirimkan ke Angkatan Laut Indonesia di bawah program bantuan militer baru Jepang.

Kedua negara juga telah mengintensifkan latihan militer gabungan, dengan Akhmadi mencatat bahwa latihan militer multinasional Super Garuda Shield tahun ini akan memperlihatkan kontribusi terbesar SDF hingga saat ini, dengan lebih dari 250 personel dan sebuah kapal perang.

Tokyo dan Jakarta juga telah sepakat untuk mengadakan putaran ketiga pembicaraan "dua-plus-dua" antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan mereka akhir tahun ini.

See full article Japan Times