Penanda-tanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Kawasan Sisi Barat Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (photo: PT DI)
Jakarta Pusat – Dalam rangka mendukung upaya strategis ekspansi kapasitas produksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI), yang meliputi pengembangan klaster Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), Aerostructure, dan Unmanned Aerial System (UAS), sekaligus memperkuat sinergi pengembangan kawasan industri kedirgantaraan nasional, PTDI dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) (BIJB) Kertajati menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pengembangan Kawasan Sisi Barat Bandara Kertajati sebagai landasan kerja sama pengembangan kawasan industri kedirgantaraan. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, dan Plt. Direktur BIJB, Ronald H. Sinaga, serta disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, dan Bupati Majalengka, Eman Suherman, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Jakarta Pusat.
Penandatanganan ini merupakan kolaborasi strategis kedua belah pihak dalam mendukung kawasan Bandara Kertajati sebagai pusat aktivitas industri kedirgantaraan. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan, “Hari ini kita menyaksikan penandatanganan MoU antara PTDI dan BIJB sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mengembangkan Kertajati menjadi salah satu hub industri kedirgantaraan nasional.” Menurut AHY, pemerintah tidak hanya terus mengupayakan peningkatan aktivitas penerbangan di Bandara Kertajati, tetapi juga mendorong lahirnya ekosistem industri dirgantara yang terintegrasi. Ia menambahkan, “Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita memiliki kemampuan, memiliki industrinya, tinggal bagaimana kita menciptakan pasarnya. Negara-negara maju selalu memulai dari keberpihakan terhadap industri dalam negerinya sendiri sebelum mampu bersaing di pasar global.”
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup kerja sama pengembangan kawasan sisi barat Bandara Kertajati secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada tahap awal, kedua belah pihak akan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas existing, termasuk runway, untuk mendukung kegiatan uji terbang produk PTDI yang meliputi Fixed Wing, Rotary Wing, dan Unmanned Aircraft System (UAS), baik untuk kebutuhan pertahanan maupun komersial. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem kedirgantaraan yang terintegrasi, di mana PTDI tidak hanya menghadirkan produk, tetapi juga layanan yang komprehensif mulai dari pengujian, sertifikasi, pemeliharaan, dukungan purna jual, hingga life cycle support, guna memperkuat fleet readiness sebagai salah satu keunggulan kapabilitas PTDI dalam mendukung keberlanjutan ekosistem kedirgantaraan.
Peningkatan kapasitas produksi CN235 dan N219
Dalam sambutan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dibacakan oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, disampaikan, “Kami sangat yakin di Kertajati ini bisa dibangun suatu industri kedirgantaraan nasional yang tangguh. Di sana ada manufaktur, ada MRO, ada aerostructure, dan tentunya ini akan menjadi suatu kolaborasi antara industri, pemerintah, pemerintah daerah, dan global partner.”
Pengembangan kawasan Bandara Kertajati menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri kedirgantaraan yang terintegrasi di Indonesia. Pengembangan ini juga menjadi langkah strategis PTDI dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi, seiring penugasan pengadaan 80 unit pesawat CN235 dan 30 unit pesawat N219. Kehadiran kawasan ini diharapkan mampu mendukung proses komersialisasi N219 sekaligus memperkuat kesiapan sarana dan prasarana produksi PTDI guna menjawab kebutuhan pengembangan industri kedirgantaraan nasional.
Mewakili Gubernur Jawa Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Sumasna, menyampaikan harapannya agar Kertajati tidak hanya berkembang sebagai bandar udara, tetapi juga menjadi pusat industri kedirgantaraan nasional. ”Harapan kami, Kertajati tidak berhenti sebagai bandara, tetapi juga tumbuh menjadi salah satu pusat industri kedirgantaraan nasional,” ujarnya.
Melalui kolaborasi ini, PTDI dan BIJB berkomitmen menjadikan Kertajati sebagai Integrated Aerospace Hub yang mampu menghadirkan ekosistem kedirgantaraan nasional yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan menjadi katalis bagi penguatan rantai nilai industri dirgantara Indonesia, memperluas kolaborasi strategis, mendorong pengembangan teknologi dan sumber daya nasional, serta mempercepat terwujudnya kemandirian industri yang kompetitif di tingkat global.
(PT DI)

Buat pabrik KAAN ama Bora ya haha!👍😎🤓
BalasHapuskita punyak RAFALE ASELI
BalasHapusnegri🎰kasino genting, punyak versi Poster haha!🍌🤥🤪
kahsiyan rafalefor(M).com bubarrr tamat haha!😄😂⛔️
INDONESIA=
BalasHapusMRCA✔️
AMRAAM✔️
METEOR✔️
HAMMER✔️
FREGAT✔️
SIPRI SHOPPING✔️
===============
===============
MALONDESH =
NSM BANNED❌
AMRAAM BLOKIR❌
F18 BATAL❌
UH60A BATAL❌
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL❌
SIPRI KOSONG❌
--------------------------------
2026
Populasi: 36.38 juta
Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
Beban per Kapita: RM 94,544
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
nyet NGAMUK lagi donk, jadi nich MOGAMI, FDI haha!😤🤣🍌
BalasHapusBukan hanya Asagiri oom..Soryu pun come to papa...
HapusHAHAHAHAHAHAA...
Kalok Mogami versi upgradenya mau dong 👇👇👇....tapi kalo versi basic std AL Jepang mah, ogah gua 🤷
Hapushttps://www.facebook.com/share/v/1ETfeA4xWV/
waksss😵💫link monster laut mejenk depan...escapeeeee ahh..haha!😋😝☠️
Hapustaigei donk baruw skalian om pedang, pake jalur khusus gak pake antre..taon depan kirim haha!🤑👌🤭
Hapussemakin belipet muke tetangga kesayangan kl haha!😁🤪😂
INDONESIA = REAL RAFALE F4
BalasHapus-
MALAYDESH-RAFALE PALSU =
RAFAKE (www.rafalemalaydesh.com)
RAFALE VERSI POSTER EDITAN https://www.instagram.com/p/DUxJTPoEbzx/
--------------------------------------------------
REAL FAKE/DUMMY
PSIM FAKE/DUMMY
PSIM FAKE/DUMMY
PSIM FAKE/DUMMY
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
Sumber : Laporan Sidang Komite Akun Publik (Public Accounts Committee - PAC) Parlemen Malaydesh
-----------------------------------
MISKIN = CUT BUDGET
F18 KUWAIT BATAL
BLACKHAWK BATAL
NSM BATAL
F18 LACK SOURCE CODE
MKM LACK SPARE PART
MIG GROUNDED
HAWK USANG
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
----------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
----------------------------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
----------------------------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------------------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDANCE
PLATFORM AGING
----------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
1. SOURCES OF LOANS
Foreign Governments / Export Credit Agencies (ECAs):
Example: when Malaydesh buys equipment from France, Germany, or South Korea, financing is often backed by the exporting country’s credit agency (e.g., COFACE in France, KEXIM in Korea).
These loans reduce the upfront burden but tie Malaydesh to the supplier’s country.
International Banks / Syndicated Loans:
Commercial banks may finance large contracts, usually guaranteed by government sovereign commitments.
Domestic Financial Institutions:
In some cases, Malaydesh uses state-owned banks or domestic bonds to raise funds for major defense projects.
________________________________________
2. Loan Structures
Export Credit Facilities:
Structured specifically for defense acquisitions, with repayment terms of 5–15 years.
Tied Loans / Buyer’s Credit:
Funds must be spent on equipment or services from the lending country. This is common in deals with European or Asian suppliers.
Mixed Financing:
A combination of loans + government budget allocations (often for training, infrastructure, or local offsets).
Grace Periods:
Many defense loans have grace periods (e.g., 3–5 years before repayment starts), matching delivery and commissioning timelines.
________________________________________
3. Why Malaydesh Uses Loans
Budget Constraints: Annual defense budget (about RM 15–20 billion in recent years) is too small for multi-billion ringgit projects like submarines, fighters, or frigates.
Modernization Goals: Loans allow simultaneous modernization (air, sea, land) instead of waiting decades.
Political Timing: Loans make it easier for governments to announce big procurements without overwhelming a single year’s budget.
Industry Development: Loans tied to offsets/technology transfers can support local shipyards (e.g., Boustead for LCS, local assembly of vehicles).
________________________________________
4. Risks & Weaknesses
Debt Burden: Repayments commit future defense budgets, limiting flexibility.
Currency Risks: If loans are in USD/EUR, fluctuations in the ringgit increase costs.
Tied Procurement: Loans often force Malaydesh to buy from specific suppliers, limiting competition.
Cost Overruns: If a project is delayed (e.g., LCS), Malaydesh is repaying loans even before receiving the full capability.
Opaque Terms: Some loan agreements are not fully transparent to the public, raising concerns about governance.
________________________________________
5. Examples in Malaydeshn Context
Scorpene Submarines (France): Financed partly through French bank loans + Malaydeshn government allocation.
LCS Program: Involves complex financing structures, including domestic borrowings to support Boustead Naval Shipyard.
FA-50M Fighter Jets (South Korea): Reports suggest possible involvement of export credit arrangements from KEXIM or Korean banks, though details aren’t fully disclosed.
PT-91M Tanks (Poland): Likely used export credit from Polish/European financial institutions at the time of purchase
beras krisis🤪
BalasHapusamunisi pun krisis🔥...wadidawww kicau..kacauu genk pembual negri🎰kasino genting haha!🤥😝🍌