Pembangunan kapal selam serang SSN-AUKUS pertama akan dimulai tahun 2027, dengan Defence Investment Plan yang mengkonfirmasi komitmen untuk membangun hingga 12 kapal selam generasi berikutnya untuk Royal Navy.
Rencana tersebut menyatakan bahwa Inggris “membangun hingga 12 kapal selam serang bertenaga nuklir SSN-A generasi berikutnya yang dipersenjatai secara konvensional, dan kami akan memulai pembangunan kapal pertama tahun depan,” menambahkan bahwa “ini akan menjadi kelas kapal selam yang sama yang juga akan dibangun Australia di bawah AUKUS.”
Selain kapal selam itu sendiri, dokumen tersebut mencantumkan investasi dalam sistem senjata dan sensor untuk drone bawah air sebagai proyek unggulan di bawah Pilar 2 AUKUS, bagian dari kemitraan yang mencakup teknologi canggih, bukan kapal selam.
SSN-AUKUS adalah penerus kelas Astute, desain yang didasarkan pada kapal selam serang generasi berikutnya Inggris yang diadaptasi untuk menggabungkan teknologi Amerika dan Australia di bawah kemitraan trilateral AUKUS. Kapal selam Inggris akan dibangun oleh BAE Systems di Barrow-in-Furness dengan reaktornya diproduksi oleh Rolls-Royce di Raynesway, Derby, lokasi yang sama dengan pembangunan kapal selam rudal balistik Dreadnought.
SSN-AUKUS untuk Australia
Australia berencana membangun kapal selam kelas yang sama di Osborne, Australia Selatan, setelah juga mengatur pembelian tiga kapal selam kelas Virginia buatan Amerika untuk mengisi kekosongan hingga jalur produksi mereka sendiri beroperasi.
Menteri Pertahanan Lord Coaker mengungkapkan minggu ini bahwa reaktor SSN-AUKUS kelima sudah dalam proses pembuatan di Raynesway, tempat Rolls-Royce telah memulai pembangunan perluasan lokasi tersebut menjadi dua kali lipat.
Rencana tersebut mendukung pembangunan dengan serangkaian komitmen industri di seluruh Defence Nuclear Enterprise, termasuk upaya Modernisasi Pembangunan Kapal Selam untuk memperluas kapasitas manufaktur, mempercepat produksi, dan meningkatkan produktivitas dalam mendukung AUKUS, perluasan manufaktur inti reaktor di Raynesway untuk angkatan laut Inggris dan Australia.
Ini faktanya, sudah tuan rongsokan pula 🤣🤣🔥🔥
BalasHapus______
Kapal Perang Malaysia Menua, "Tak Berdaya" Tanpa Rudal Norwegia
Sumber: https://video.kompas.com/watch/1942871/kapal-perang-malaysia-menua-tak-berdaya-tanpa-rudal-norwegia?position=detail_inline_player_1&accountid=9262bf2590d558736cac4fff7978fcb1&domain_referral=kompascom&source=KOMPASCOM&site=global§ion=global.
Membership: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Ini faktanya, sudah tuan rongsokan pula 🤣🤣🔥🔥
BalasHapus______
Kapal Perang Malaysia Menua, "Tak Berdaya" Tanpa Rudal Norwegia
Sumber: https://video.kompas.com/watch/1942871/kapal-perang-malaysia-menua-tak-berdaya-tanpa-rudal-norwegia?position=detail_inline_player_1&accountid=9262bf2590d558736cac4fff7978fcb1&domain_referral=kompascom&source=KOMPASCOM&site=global§ion=global.
Membership: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Ini faktanya, sudah tuan rongsokan pula 🤣🤣🔥🔥
BalasHapus______
Kapal Perang Malaysia Menua, "Tak Berdaya" Tanpa Rudal Norwegia
Sumber: https://video.kompas.com/watch/1942871/kapal-perang-malaysia-menua-tak-berdaya-tanpa-rudal-norwegia?position=detail_inline_player_1&accountid=9262bf2590d558736cac4fff7978fcb1&domain_referral=kompascom&source=KOMPASCOM&site=global§ion=global.
Membership: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Ini faktanya, sudah tuan rongsokan pula 🤣🤣🔥🔥
BalasHapus______
Kapal Perang Malaysia Menua, "Tak Berdaya" Tanpa Rudal Norwegia
Sumber: https://video.kompas.com/watch/1942871/kapal-perang-malaysia-menua-tak-berdaya-tanpa-rudal-norwegia?position=detail_inline_player_1&accountid=9262bf2590d558736cac4fff7978fcb1&domain_referral=kompascom&source=KOMPASCOM&site=global§ion=global.
Membership: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Ini faktanya, sudah tuan rongsokan pula 🤣🤣🔥🔥
BalasHapus______
Kapal Perang Malaysia Menua, "Tak Berdaya" Tanpa Rudal Norwegia
Sumber: https://video.kompas.com/watch/1942871/kapal-perang-malaysia-menua-tak-berdaya-tanpa-rudal-norwegia?position=detail_inline_player_1&accountid=9262bf2590d558736cac4fff7978fcb1&domain_referral=kompascom&source=KOMPASCOM&site=global§ion=global.
Membership: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Manakala INDIANESIA baru latihan mewelding plat besi sudah klaim konon mulai bina kapal selam.... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusKAH KAH .... SEWA LAGI
HapusSEWA = BATAL
NGEMIS = BATAL
-
KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYDESH(MINDEF) RESMI BUKA TENDER SEWA HELIKOPTER TEMPUR UTILITI UNTUK PUTD
KUALA LUMPUR – Kementerian Pertahanan Malaydesh(MINDEF) secara resmi mengumumkan pelaksanaan tender terbuka untuk layanan penyewaan helikopter tempur utiliti (Combat Utility Helicopter - CUH). Proyek pengadaan jasa sewa ini direncanakan akan berlangsung selama jangka waktu lima tahun.
Langkah strategis ini diambil menyusul pembatalan kontrak pengadaan helikopter Black Hawk yang terjadi sebelumnya. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, menjelaskan bahwa keputusan ini dilakukan secara bertahap guna memastikan kemampuan operasional Pasukan Udara Tentera Darat (PUTD) tetap terjaga dan tidak terganggu.
"Kementerian Pertahanan telah mengambil tindakan susulan secara bertahap demi memastikan kesiapan operasi PUTD," ujar Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin dalam jawaban lisan di Dewan Rakyat.
Selain membuka tender baru, kementerian juga menjalankan langkah mitigasi dengan mengoptimalkan penggunaan aset-aset yang sudah ada saat ini. Hal ini dilakukan untuk menjamin tingkat kesiapsiagaan operasi PUTD selalu berada pada level yang diperlukan.
Pendekatan tersebut dinilai sebagai langkah yang pragmatis serta bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional angkatan bersenjata tanpa mengabaikan tata kelola pengadaan, keselamatan personel, serta kepentingan pertahanan negara secara menyeluruh.
Penjelasan ini disampaikan Menhan untuk menjawab pertanyaan dari Ahli Parlemen Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad, terkait langkah kementerian dalam pengadaan helikopter baru setelah pembatalan kontrak Black Hawk.
https://www.airtimes.my/tag/cuh/
________________________________________
BLACKHAWK = GAGAL
BLACKHAWK = GAGAL
BLACKHAWK = GAGAL
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, ia susulan pelanjutan kontrak oleh syarikat itu pada Oktober lalu selepas gagal mematuhi kontrak penyerahannya.
"Oktober sudah berakhir. Tiada apa-apa (Black Hawks), tiada apa-apa.
________________________________________
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
IDN : SIPRI SHOPPING VS MY : 2 TAHUN SIPRI KOSONG
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING 15 YEARS
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
Kelemahan militer Malaydesh pada periode 2025-2026 berfokus pada tantangan modernisasi dan masalah struktural internal. Berikut adalah poin-poin utamanya:
-
Aset Militer yang Menua (Obsolecence):
Panglima Angkatan Darat Malaydesh mengakui tantangan besar dalam mengelola aset warisan (legacy assets), terutama kendaraan tempur yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Armada jet tempur F/A-18D Hornet milik RMAF juga dinilai mulai mencapai batas efektivitas teknisnya, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi.
-
Skandal Korupsi dan Transparansi:
Sektor pertahanan Malaydesh terus dibayangi oleh skandal tender yang tidak transparan. Pada awal 2026, Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC) melakukan penyelidikan terhadap 26 perusahaan terkait proyek militer, yang memicu tuntutan reformasi disiplin di tubuh Angkatan Tentera Malaydesh (ATM).
-
Ketergantungan pada Pemeliharaan Luar Negeri:
Beberapa aset strategis, seperti kapal selam dan jet tempur Sukhoi, sering kali menghadapi kendala kesiapan tempur karena ketergantungan pada suku cadang dan teknologi luar negeri, yang diperparah oleh dinamika geopolitik global.
-
Prioritas Anggaran yang Terbagi:
Sebagian besar anggaran pertahanan (sekitar 65% dari biaya operasional) habis digunakan untuk gaji dan tunjangan personel, menyisakan ruang gerak yang terbatas untuk pengadaan teknologi tempur terbaru secara masif.
IDN : SIPRI SHOPPING VS MY : 2 TAHUN SIPRI KOSONG
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING 15 YEARS
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
Kelemahan militer Malaydesh pada periode 2025-2026 berfokus pada tantangan modernisasi dan masalah struktural internal. Berikut adalah poin-poin utamanya:
-
Aset Militer yang Menua (Obsolecence):
Panglima Angkatan Darat Malaydesh mengakui tantangan besar dalam mengelola aset warisan (legacy assets), terutama kendaraan tempur yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Armada jet tempur F/A-18D Hornet milik RMAF juga dinilai mulai mencapai batas efektivitas teknisnya, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi.
-
Skandal Korupsi dan Transparansi:
Sektor pertahanan Malaydesh terus dibayangi oleh skandal tender yang tidak transparan. Pada awal 2026, Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC) melakukan penyelidikan terhadap 26 perusahaan terkait proyek militer, yang memicu tuntutan reformasi disiplin di tubuh Angkatan Tentera Malaydesh (ATM).
-
Ketergantungan pada Pemeliharaan Luar Negeri:
Beberapa aset strategis, seperti kapal selam dan jet tempur Sukhoi, sering kali menghadapi kendala kesiapan tempur karena ketergantungan pada suku cadang dan teknologi luar negeri, yang diperparah oleh dinamika geopolitik global.
-
Prioritas Anggaran yang Terbagi:
Sebagian besar anggaran pertahanan (sekitar 65% dari biaya operasional) habis digunakan untuk gaji dan tunjangan personel, menyisakan ruang gerak yang terbatas untuk pengadaan teknologi tempur terbaru secara masif.
CICILAN LCS = 15 TAHUN
HapusCICILAN LCS = 15 TAHUN
CICILAN LCS = 15 TAHUN
--------------------------------
Berikut adalah kesimpulan dari rincian angsuran proyek
Littoral Combat Ship (LCS) yang merupakan proyek pertahanan dengan nilai terbesar:
Skala Keuangan Masif: Dengan estimasi nilai proyek mencapai US$ 2,5 Miliar (sekitar RM 11,2 Miliar), LCS menjadi proyek dengan beban anggaran paling berat dibandingkan proyek kapal perang lainnya.
Struktur Pinjaman: Menggunakan mekanisme Kredit Sindikasi (internasional dan domestik) dengan jaminan penuh dari pemerintah (Government Guarantee) dan tenor panjang selama 15 tahun.
Beban Anggaran Tahunan: Total kewajiban tahun pertama mencapai US$ 316,6 Juta. Angka ini merupakan beban puncak karena komponen bunga (6%) hampir setara dengan cicilan pokok akibat besarnya saldo hutang.
Metode Pembayaran: Menggunakan sistem saldo menurun, di mana angsuran berkurang secara bertahap dari US
316,6 Juta ditahun pertama hingga menjadi **US316 comma 6 cap J u t a d i t a h u n p e r t a m a h i n g g a m e n j a d i * * cap U cap S
316,6 𝐽𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑝 𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 **𝑈𝑆
176,6 Juta** pada tahun ke-15.
Risiko Finansial: Tidak seperti proyek barter, LCS dibayar murni tunai (USD), sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan risiko eskalasi biaya dalam jangka panjang yang dapat menekan APBN.
--------------------------------
KAYA MAHAL ELIT vs MISKIN MURAHAN SULIT
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR VERSUS USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA versus ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
-
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALONDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
________________________________________
2026 USD 1.8 BILLION MINDEF =
PROCUREMENTS USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
INFRASTRUCTURE PROJECTS USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
DEVELOPMENT EXPENDITURE USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
Malondesh has taken a decisive step toward strengthening its national defence architecture with the allocation of RM21.2 billion to the Ministry of Defence (MINDEF) under the 2026 National Budget, unveiled by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim in Parliament today.Of this, RM14.11 billion is designated for Operational Expenditure, covering maintenance, training, and ongoing deployments, while RM7.63 billion is directed toward Development Expenditure, funding new procurements and infrastructure projects.
-
Ringgit 1 Billion = USD 236,686,000 ( baca Dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu US Dollar)
RM21,2 Billion X 236,686,000 = USD5,01 Billion
-
Ringgit 1 Billion = USD 236,686,000 ( baca Dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu US Dollar)
Jadi
RM 7.63 Billion =
7.63 X 236,686,000 = US USD 1,805,914,180 ( baca satu milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu seratus delapan puluh US Dollar) Atau US USD 1.8 Billion ( baca Satu koma delapan milyar US Dollar)/3 = USD 600 MILLION FOR PROCUREMENTS
________________________________________
GAME OVER
-
2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
-
2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
-
2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
-
2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
-
2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
-
2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
-
2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
-
2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
-
2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
-
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALONDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
________________________________________
2026 USD 1.8 BILLION MINDEF =
PROCUREMENTS USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
INFRASTRUCTURE PROJECTS USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
DEVELOPMENT EXPENDITURE USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
Malondesh has taken a decisive step toward strengthening its national defence architecture with the allocation of RM21.2 billion to the Ministry of Defence (MINDEF) under the 2026 National Budget, unveiled by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim in Parliament today.Of this, RM14.11 billion is designated for Operational Expenditure, covering maintenance, training, and ongoing deployments, while RM7.63 billion is directed toward Development Expenditure, funding new procurements and infrastructure projects.
-
Ringgit 1 Billion = USD 236,686,000 ( baca Dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu US Dollar)
RM21,2 Billion X 236,686,000 = USD5,01 Billion
-
Ringgit 1 Billion = USD 236,686,000 ( baca Dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu US Dollar)
Jadi
RM 7.63 Billion =
7.63 X 236,686,000 = US USD 1,805,914,180 ( baca satu milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu seratus delapan puluh US Dollar) Atau US USD 1.8 Billion ( baca Satu koma delapan milyar US Dollar)/3 = USD 600 MILLION FOR PROCUREMENTS
________________________________________
GAME OVER
-
2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
-
2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
-
2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
-
2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
-
2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
-
2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
-
2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
-
2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
-
2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.
GAME OVER: CAS TOLAK BANDING FAM!
HapusSKANDAL NATURALISASI ILEGAL & RENTETAN "PRANK" ALUTSISTA TERBESAR
________________________________________
1. SKANDAL FIFA & CAS: MALONDESH TERBUKTI TIPU DATA
Keputusan final Court of Arbitration for Sport (CAS) pada 5-6 Maret 2026 resmi mengakhiri drama manipulasi pemain:
• Banding Ditolak: CAS menolak seluruh pembelaan FAM. Tujuh pemain naturalisasi dinyatakan ILEGAL dan terbukti menggunakan dokumen palsu/tidak sah [1].
• Sanksi Berat: Hukuman larangan beraktivitas sepak bola selama 12 bulan bagi pemain tetap berlaku. FAM wajib membayar denda 350.000 CHF (Rp7,6 Miliar) [1].
• Poin Hangus: Upaya pembatalan sanksi pengurangan poin di Kualifikasi Piala Asia 2027 GAGAL. Malondesh terancam kalah WO 0-3 di laga-laga krusial [1].
________________________________________
2. PRANK KUWAIT: F-18 "COME TO PAPA" BERAKHIR BATAL!
Klaim besar-besaran di media sosial oleh pendukung Malondesh ("Gempurwira") sejak 2021-2025 kini resmi jadi BAHAN KETAWAAN DUNIA:
• F-18 Hornet Kuwait (ZONK): Meskipun diklaim "on terus" dan "lampu hijau", pada Februari 2026 pemerintah Malondesh resmi MEMBATALKAN akuisisi jet bekas tersebut karena masalah teknis dan biaya logistik yang gila [1].
• Mimpi 39 Unit: Sorakan "Come to papa" kini berubah menjadi sunyi karena krisis fiskal dan rasio utang pemerintah 70,5% PDB yang melarang belanja baru [1].
________________________________________
3. KOLEKSI "TIPU-TIPU" ALUTSISTA (PRANK LIST)
Malondesh memiliki rekam jejak panjang dalam memanipulasi informasi pertahanan:
• TIPU SULTAN (PSIM Palsu): Modul mast kapal LCS yang dipajang saat peluncuran 2017 terbukti PALSU/DUMMY hanya demi pamer kepada Sultan. Setelah acara, modul dilepas karena kapalnya memang masih kosong/mangkrak [1].
• TIPU PT PAL (Indonesia): Janji kontrak MRSS sejak 2018 berakhir ZONK.
• TIPU PRANCIS (Rafale & Nexter): Sudah TTD LoI (2016) dan klaim negosiasi eksklusif, hasilnya tetap KOSONG.
• TIPU PAKISTAN & INDIA: Klaim minat JF-17 dan Tejas yang semuanya menguap tanpa kontrak nyata [1].
________________________________________
4. REALITA FISKAL: NEGARA GALI LUBANG TUTUP LUBANG
• Beban Rakyat: Setiap warga menanggung utang RM 94.544 🔥.
• Status Belanja: Tahun 2026 resmi FREEZES PROCUREMENT (Pembekuan Belanja). Uang negara hanya cukup untuk bayar bunga utang, bukan untuk beli senjata canggih [1].
• Eksodus: 97.000 warga keluar negeri mencari kerja karena tekanan ekonomi [1].
________________________________________
5. PERBANDINGAN KASTA: REAL SHOPPING VS PRANK
Aspek INDONESIA 🇮🇩 MALONDESH 🇲🇾
Status FIFA Naturalisasi Legal & Profesional TIPU DATA & DIBANNED CAS
Status Jet 42 Rafale & 48 KAAN (REAL) F-18 Kuwait & Rafale (PRANK)
Status Kapal Ekspor LPD ke Filipina & UEA LCS Mangkrak & PSIM Palsu
Utang/GDP 40% (Sangat Aman) 70,5% (OVERLIMIT)
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
KERAJAAN "ZONK": SKANDAL LCS & SALAM KOSONG SIPRI
Hapus2019 - 2026: KRONOLOGI KELUMPUHAN PERTAHANAN & KRISIS KEDAULATAN
________________________________________
1. MONUMEN LCS: KERAJAAN MANGKRAK & KORUPSI
Proyek Littoral Combat Ship (LCS) menjadi bukti nyata kegagalan tata kelola pertahanan Malondesh:
• Penundaan Abadi: Kapal pertama seharusnya dikirim tahun 2019, namun terus diundur hingga 2026. Dari rencana 6 kapal, dipangkas menjadi 5 unit akibat krisis kas [1].
• Ledakan Biaya: Anggaran membengkak dari RM 9,1 Miliar menjadi RM 11,22 Miliar tanpa ada satu pun kapal yang operasional [1].
• Skandal Korupsi: USD 300 Juta (~RM 1,4 Miliar) dilaporkan menguap dari program ini. Mantan Direktur Pelaksana BNS, Ahmad Ramli, didakwa atas tuduhan penipuan [1].
• Suara User Diabaikan: Keluhan Angkatan Laut (TLDM) sebagai pengguna akhir tidak digubris oleh Kementerian Pertahanan dan pihak galangan kapal [1].
________________________________________
2. DATA SIPRI 2020-2025: "SALAM KOSONG" (MISKIN)
Klaim "Kaya Shopping" Malondesh dipatahkan oleh fakta data internasional (SIPRI):
• SIPRI 2024-2025: Malondesh tercatat KOSONG (NOL). Berada di level yang sama dengan Timor Leste, Laos, dan Kamboja dalam hal transfer senjata berat [1].
• ANKA Level Angola: Membeli drone ANKA hanya varian ISR (Intai) tanpa senjata, sama kasta dengan pengadaan oleh negara Angola. Kontras dengan Indonesia yang membeli varian UCAV (Serang/Bersenjata) [1].
• Status SIPRI 2022-2023: Hanya berstatus "Selected not yet ordered" (Pilih-pilih tapi tidak mampu beli) [1].
________________________________________
3. KELUMPUHAN LOGISTIK & ASSET USANG (LEGACY OF FAILURE)
Militer Malondesh (MAF) terjebak dalam teknologi abad lalu yang membahayakan nyawa prajurit:
• Inventory 1970-an: Mayoritas aset dibeli antara tahun 1970-1990 dan masih dipaksa beroperasi di garda terdepan [1].
• Submarine "No Dive": Skandal kapal selam KD Rahman (Scorpene) yang tidak bisa menyelam pada 2010 akibat masalah teknis yang memalukan [1].
• Ghost Fleet: Kapal KD Perdana hilang kontak berhari-hari pada 2017 karena sistem komunikasi purba. KD Pendekar tenggelam cepat karena lambung yang rapuh setelah menabrak karang [1].
________________________________________
4. INDONESIA: SUPREMASI SIPRI & MODERNISASI MASIF
Berbanding terbalik dengan tetangga yang "Salam Kosong", Indonesia mendominasi laporan SIPRI:
• SIPRI 2024-2025 (Shopping List): Rafale F-4, Scorpene Evolved, Frigat PPA, A400M Atlas, Rudal Balistik KHAN, BORA, hingga Drone ANKA-S (Bersenjata) [1].
• Kemandirian Industri: Sukses memproduksi Tank Harimau (Kaplan) dan modernisasi mandiri melalui PT PAL dan PT Pindad [1].
________________________________________
5. PERBANDINGAN KASTA FISKAL 2026
Aspek INDONESIA 🇮🇩 MALONDESH 🇲🇾
Utang/GDP (Gov) 40% (Sangat Aman) 70,5% (OVERLIMIT Batas 65%)
Utang Rumah Tangga 16% (Sangat Sehat) 84,3% (KRITIS)
Beban Per Kepala Stabil & Ekspansif RM 94.544 Per Kepala 🔥
Status SIPRI Shopping Masif SALAM KOSONG (NOL)
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
🧾 1. Overreliance on Middlemen
Defence procurement in Malondesh is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
These middlemen inflate costs and complicate negotiations, leading to delays and reduced transparency.
In 2023, Malondesh King publicly rebuked the Defence Ministry for relying on agents and “salesmen,” calling out the purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters as “flying coffins”.
📉 2. Limited Open Tendering
Only 20–30% of major defence contracts are awarded through open competition.
Most deals are done via single-source or limited tendering, which reduces accountability and increases the risk of mismanagement.
This environment favors politically connected firms, often with ex-military figures on their boards.
🛠️ 3. Contract Management Failures
The Auditor General’s Report (2025) revealed serious lapses in the management of armoured vehicle contracts worth RM7.8 billion.
Key issues included:
Delays in delivery of 68 Gempita vehicles, resulting in a RM162.75 million fine—claimed two years late.
Full payments made despite missed deadlines.
Performance bonds were insufficient to cover penalties.
Maintenance and spare parts services were delayed by over 200 days, with fines still uncollected.
🧩 4. Fragmented Procurement Practices
Some units conducted small-batch procurements that violated financial regulations.
Contracts exceeding RM500,000 should go through open tenders, but many were awarded via direct purchases and quotations, totaling RM107.54 million between 2020–2023.
This ad hoc approach increases governance risks and weakens oversight.
🧭 5. Delayed Enforcement and Oversight
The Army has called for stronger contract enforcement, noting that RM167 million in late penalties remain uncollected from contractors.
While the Army monitors delays, enforcement lies with the Ministry of Defence (Mindef), which has been slow to act.
These lapses damage the military’s reputation and delay critical capability upgrades
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
✈️ 1. Aging and Limited Fleet Composition
The RMAF operates a small and aging fleet of combat aircraft, including:
Su-30MKM (Russian-made multirole fighters)
F/A-18D Hornets (American-made strike fighters)
BAE Hawk 208/108 (light attack and trainer aircraft)
Many of these platforms are over 20 years old, with increasing maintenance costs and reduced reliability.
The MiG-29N fleet was retired in 2015 due to high upkeep and obsolescence, leaving a gap in air superiority capability.
🛫 2. Limited Strategic Reach
Malondesh lacks aerial refueling capability, which restricts the range and endurance of its fighter jets.
There are no airborne early warning and control (AEW&C) systems, which are critical for modern airspace management and long-range threat detection.
The absence of long-range transport aircraft limits Malondesh ’s ability to deploy forces or provide humanitarian aid beyond its immediate region.
🧰 3. Maintenance and Logistics Challenges
The RMAF relies on a diverse mix of Western and Russian platforms, complicating logistics, training, and spare parts management.
This lack of standardization increases costs and reduces interoperability, especially in joint operations or multinational exercises.
Maintenance contracts have faced delays and mismanagement, as highlighted in recent Auditor General reports.
💸 4. Budgetary Constraints
Defence spending prioritizes personnel and basic operations, leaving limited funds for fleet modernization.
High-end platforms like the Rafale or Eurofighter Typhoon were considered but deemed too expensive.
Malondesh recently opted for 18 FA-50 light combat aircraft from South Korea, which are more affordable but offer limited capability compared to full-fledged multirole fighters.
🧭 5. Training and Readiness Gaps
Pilots often train on older platforms that do not reflect modern combat environments.
Simulator availability and advanced tactical training programs are limited, affecting combat readiness.
The RMAF’s ability to conduct 24/7 air patrols or rapid response missions is constrained by fleet size and operational tempo.
🌐 6. Limited ISR and Drone Capability
Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) assets are minimal.
Malondesh has begun acquiring Turkish-made drones for maritime surveillance, but integration and deployment are still in early stages.
The lack of a robust drone fleet limits situational awareness, especially in contested zones like the South China Sea.
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
HapusMALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
----------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
malah lebih MEMALUKAN ketahuan radar basic GM403 Di klaim konon GM400 ALPHA... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusMALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
✈️ 1. Aging and Limited Fleet Composition
The RMAF operates a small and aging fleet of combat aircraft, including:
Su-30MKM (Russian-made multirole fighters)
F/A-18D Hornets (American-made strike fighters)
BAE Hawk 208/108 (light attack and trainer aircraft)
Many of these platforms are over 20 years old, with increasing maintenance costs and reduced reliability.
The MiG-29N fleet was retired in 2015 due to high upkeep and obsolescence, leaving a gap in air superiority capability.
🛫 2. Limited Strategic Reach
Malondesh lacks aerial refueling capability, which restricts the range and endurance of its fighter jets.
There are no airborne early warning and control (AEW&C) systems, which are critical for modern airspace management and long-range threat detection.
The absence of long-range transport aircraft limits Malondesh ’s ability to deploy forces or provide humanitarian aid beyond its immediate region.
🧰 3. Maintenance and Logistics Challenges
The RMAF relies on a diverse mix of Western and Russian platforms, complicating logistics, training, and spare parts management.
This lack of standardization increases costs and reduces interoperability, especially in joint operations or multinational exercises.
Maintenance contracts have faced delays and mismanagement, as highlighted in recent Auditor General reports.
💸 4. Budgetary Constraints
Defence spending prioritizes personnel and basic operations, leaving limited funds for fleet modernization.
High-end platforms like the Rafale or Eurofighter Typhoon were considered but deemed too expensive.
Malondesh recently opted for 18 FA-50 light combat aircraft from South Korea, which are more affordable but offer limited capability compared to full-fledged multirole fighters.
🧭 5. Training and Readiness Gaps
Pilots often train on older platforms that do not reflect modern combat environments.
Simulator availability and advanced tactical training programs are limited, affecting combat readiness.
The RMAF’s ability to conduct 24/7 air patrols or rapid response missions is constrained by fleet size and operational tempo.
🌐 6. Limited ISR and Drone Capability
Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) assets are minimal.
Malondesh has begun acquiring Turkish-made drones for maritime surveillance, but integration and deployment are still in early stages.
The lack of a robust drone fleet limits situational awareness, especially in contested zones like the South China Sea.
25 RADAR = 13 GM400a + 12 RETIA
Hapus33 SATUAN RADAR (SATRAD) HINGGA 2029
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI.
________________________________________
Rencana Pengadaan 25 Radar (13 Thales & 12 Retia)
Thales Group Official: Mengonfirmasi kontrak pengadaan 13 unit Ground Master 400 Alpha yang mencakup kolaborasi dengan PT Len Industri untuk memperkuat kedaulatan udara Indonesia.
-
Janes Defense: Melaporkan detail teknis mengenai akuisisi radar jarak jauh GM400a oleh Indonesia serta langkah TNI AU dalam memodernisasi sensor pertahanan udaranya.
-
Airforce Technology: Menjelaskan bahwa sistem GM400 Alpha milik Indonesia dirancang untuk deteksi target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem pada jarak yang sangat jauh.
The Defense Post: Memuat berita tentang pengadaan radar dari Republik Ceko (Retia) sebagai bagian dari paket 25 radar baru untuk menutup celah wilayah udara (blind spots).
________________________________________
Target 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029
Antara News (English Edition): Memberitakan pernyataan KSAU mengenai rencana penempatan radar pertahanan udara baru di titik-titik strategis seperti Morotai untuk mencapai cakupan penuh.
-
Asia Pacific Defense Journal: Mengulas ambisi Indonesia untuk memiliki total 33 stasiun radar operasional pada tahun 2029 guna mendukung sistem pertahanan udara nasional yang terintegrasi.
-
Defense News: Melaporkan strategi jangka panjang Indonesia dalam memperluas jaringan radar
-
Indonesia Defense: Memberitakan target strategis TNI AU untuk memiliki total 33 Satuan Radar (Satrad) pada tahun 2029.
-
Kompas.id: Menjelaskan visi agar seluruh wilayah udara Indonesia terlindungi radar sepenuhnya pada 2029.
________________________________________
Kerjasama Produksi & ToT
Transfer of Technology (ToT) antara Thales dan PT Len Industri:
Thales Group Official: Menyatakan secara resmi bahwa kontrak 13 radar GM400a melibatkan PT Len Industri untuk membangun infrastruktur radar serta melakukan perakitan komponen tertentu secara lokal di Indonesia.
-
Janes Defense: Menjelaskan detail kolaborasi strategis di mana PT Len Industri akan memproduksi komponen radar dan bertanggung jawab atas pemeliharaan jangka panjang sistem sensor tersebut.
MALAYDESH = 5 RADAR RUSAK
HapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
-
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
-
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
-
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
==============
==============
INDONESIA 25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
-
pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
1. Esensi Strategis Pengadaan
Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
-
2. Fokus Penempatan Geografis
Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
-
3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
Integrasi Sistem: Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia memiliki kontrol penuh atas integrasi data radar ke dalam jaringan komando pertahanan udara nasional (NADS).
-
4. Garis Waktu Operasional
2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI
MALAYDESH = 5 RADAR RUSAK
HapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
-
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
-
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
-
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
==============
==============
INDONESIA 25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
-
pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
1. Esensi Strategis Pengadaan
Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
-
2. Fokus Penempatan Geografis
Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
-
3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
Integrasi Sistem: Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia memiliki kontrol penuh atas integrasi data radar ke dalam jaringan komando pertahanan udara nasional (NADS).
-
4. Garis Waktu Operasional
2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI
MALAYDESH = 5 RADAR RUSAK
HapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
-
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
-
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
-
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
==============
==============
INDONESIA 25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
-
pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
1. Esensi Strategis Pengadaan
Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
-
2. Fokus Penempatan Geografis
Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
-
3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
Integrasi Sistem: Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia memiliki kontrol penuh atas integrasi data radar ke dalam jaringan komando pertahanan udara nasional (NADS).
-
4. Garis Waktu Operasional
2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Sektor Pertahanan (SIPRI 2024-2025)
Indonesia (Ekspansi Alutsista): Memiliki daftar panjang transfer senjata modern (1 Lembar Penuh) termasuk:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, ANKA-S (Drone), Air Refuel System.
Laut: PPA-L-Plus, Mesin Kapal LM-2500.
Rudal/Mesin: Rudal BORA & KHAN, Mesin TP400-D6.
Malaydesh (Stagnasi): Catatan transfer senjata KOSONG (Zero). Tidak ada pengadaan alutsista utama baru yang terdaftar.
-
Krisis Ketahanan Pangan Malaydesh
Ketergantungan tinggi pada impor akibat rendahnya tingkat kemandirian lokal:
Krisis Beras: Mengimpor 500.000 ton beras dari Indonesia (via Kalimantan Barat) per Mei 2025 untuk stok Sarawak.
Krisis Protein:
Unggas: Menjadi net importer ayam (Juli 2025) dan penghapusan total subsidi telur (Agustus 2025) demi hemat anggaran RM1,2 miliar.
Genetika: Terpaksa impor Ayam GPS (Grand Parent Stock) dari Amerika Serikat untuk memperbaiki kualitas indukan.
Daging Merah: Ketergantungan impor mencapai 90% (Sapi/Kambing) dengan tingkat kemandirian di bawah 15%.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Sektor Pertahanan (SIPRI 2024-2025)
Indonesia (Ekspansi Alutsista): Memiliki daftar panjang transfer senjata modern (1 Lembar Penuh) termasuk:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, ANKA-S (Drone), Air Refuel System.
Laut: PPA-L-Plus, Mesin Kapal LM-2500.
Rudal/Mesin: Rudal BORA & KHAN, Mesin TP400-D6.
Malaydesh (Stagnasi): Catatan transfer senjata KOSONG (Zero). Tidak ada pengadaan alutsista utama baru yang terdaftar.
-
Krisis Ketahanan Pangan Malaydesh
Ketergantungan tinggi pada impor akibat rendahnya tingkat kemandirian lokal:
Krisis Beras: Mengimpor 500.000 ton beras dari Indonesia (via Kalimantan Barat) per Mei 2025 untuk stok Sarawak.
Krisis Protein:
Unggas: Menjadi net importer ayam (Juli 2025) dan penghapusan total subsidi telur (Agustus 2025) demi hemat anggaran RM1,2 miliar.
Genetika: Terpaksa impor Ayam GPS (Grand Parent Stock) dari Amerika Serikat untuk memperbaiki kualitas indukan.
Daging Merah: Ketergantungan impor mencapai 90% (Sapi/Kambing) dengan tingkat kemandirian di bawah 15%.
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
-
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALONDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
________________________________________
2026 USD 1.8 BILLION MINDEF =
PROCUREMENTS USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
INFRASTRUCTURE PROJECTS USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
DEVELOPMENT EXPENDITURE USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
Malondesh has taken a decisive step toward strengthening its national defence architecture with the allocation of RM21.2 billion to the Ministry of Defence (MINDEF) under the 2026 National Budget, unveiled by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim in Parliament today.Of this, RM14.11 billion is designated for Operational Expenditure, covering maintenance, training, and ongoing deployments, while RM7.63 billion is directed toward Development Expenditure, funding new procurements and infrastructure projects.
-
Ringgit 1 Billion = USD 236,686,000 ( baca Dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu US Dollar)
RM21,2 Billion X 236,686,000 = USD5,01 Billion
-
Ringgit 1 Billion = USD 236,686,000 ( baca Dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu US Dollar)
Jadi
RM 7.63 Billion =
7.63 X 236,686,000 = US USD 1,805,914,180 ( baca satu milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu seratus delapan puluh US Dollar) Atau US USD 1.8 Billion ( baca Satu koma delapan milyar US Dollar)/3 = USD 600 MILLION FOR PROCUREMENTS
________________________________________
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
🧾 1. Role of Middlemen and Retired Officers
Defence procurement in Malondesh is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
These middlemen act as “agents” or “salesmen,” influencing contract awards and inflating prices.
In a rare public rebuke, Malondesh King Sultan Ibrahim condemned this practice in 2025, calling out the Defence Ministry for relying on agents and ordering the cancellation of a deal involving 30-year-old Black Hawk helicopters, which he referred to as “flying coffins”.
🏛️ 2. Politically Connected Firms Favoured
According to research by Transparency International, only 20–30% of defence contracts are awarded through open competition.
The rest are handled via single-source or limited tenders, often favoring firms with political ties or ex-military board members.
This environment allows agents to exert significant influence over deal structuring, sidelining merit-based selection.
💸 3. Scorpene Submarine Scandal
One of the most infamous cases involved the purchase of French-made Scorpene submarines, which was mired in allegations of kickbacks and corruption.
French investigators indicted several individuals and companies in 2018, highlighting the risks of compromised secrecy and foreign contractor influence3.
⚠️ 4. Weak Oversight and Accountability
Malondesh lacks a robust oversight system to monitor defence procurement.
Unlike countries like the U.S. or Singapore, Malondesh does not have multi-agency checks or parliamentary committees dedicated to defence contract scrutiny.
This gap allows conflicts of interest to persist with minimal consequences.
📉 5. Impact on Military Readiness
Inflated costs and mismanaged contracts result in delayed deliveries, substandard equipment, and budget overruns.
This directly affects the Malondesh n Armed Forces’ ability to modernize and maintain operational readiness.
🧭 6. Balancing Transparency and Secrecy
While secrecy is necessary to protect national security, excessive opacity can hide corruption and conflicts of interest.
Experts argue Malondesh must adopt best practices from other countries—such as transparent budgeting, competitive bidding, and independent audits—to restore trust and efficiency
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
HapusMALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
----------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
Waduh Aussie dah mulai proyek KS Nuklirnya...bisa ngendon lama ini di laut ASEAN...🤔
BalasHapusIndonesia...truly corrupt!
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Krisis Hutang & Beban Rakyat Malaydesh (2025)
Beban finansial yang mencapai titik kritis secara nasional maupun personal:
Hutang Pemerintah: Proyeksi melonjak hingga RM1,71 Triliun (69% dari PDB).
Hutang Rumah Tangga: Sangat tinggi di angka RM1,73 Triliun (85,8% dari PDB).
Beban Per Kapita (Rata-rata per orang):
Tanggungan Hutang Pemerintah: RM36.139 / orang.
Tanggungan Hutang Rumah Tangga: RM45.859 / orang.
Total Beban Hutang Gabungan: Mendekati RM82.000 per warga negara.
-
Perbandingan Strategis
Indonesia: Fokus pada penguatan kedaulatan militer dan menjadi eksportir pangan (beras) bagi tetangga.
Malaydesh: Menghadapi "Triple Crisis" (Hutang, Pangan, dan Alutsista). Prioritas anggaran bergeser dari modernisasi militer ke stabilitas perut rakyat dan pembayaran bunga hutang.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Realisasi Impor Senjata Global (SIPRI 2021–2025)
Daftar ini menunjukkan negara dengan kontrak nyata yang sedang berjalan:
Peringkat 18 (Dunia): Indonesia (Pemimpin di Asia Tenggara dengan pangsa 1,5%).
Peringkat 23: Filipina.
Peringkat 26: Singapura.
Peringkat 40: Thailand.
Status Malaydesh: KOSONG (Absen dari daftar 40 besar; status hanya Planned atau Not Yet Ordered).
-
Daftar Belanja Utama Indonesia (2024–2025)
Indonesia mencatatkan satu lembar penuh realisasi alutsista strategis:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refueling System.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, LM-2500 Gas Turbines.
Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
-
Peringkat Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Nomor 1 ASEAN)
Vietnam – Peringkat 23
Thailand – Peringkat 24
Singapura – Peringkat 29
Myanmar – Peringkat 35
Filipina – Peringkat 41
Malaydesh – Peringkat 42
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Kronologi Kegagalan Kontrak Malaydesh (Timeline "Prank")
2005: Rudal KS-1A China (Zonk).
2014: Jet Rafale Prancis (Mangkrak anggaran).
2018: Kapal MRSS PT PAL (Zonk).
2022: Jet HAL Tejas India (Batal).
2023: IAG Guardian (Gagal spek PBB).
2024-2025: Sewa Black Hawk (Unit tidak kunjung tiba).
2026: Jet F/A-18 Hornet Kuwait (RESMI BATAL).
2026: Pembekuan Total seluruh pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim.
-
Perbandingan Skala Ekonomi (PDB 2026)
Kesenjangan finansial yang menghambat modernisasi militer:
PDB PPP (Daya Beli Riil):
Indonesia: US$ 5,69 Triliun (Peringkat 6 Dunia)
Malaydesh: US$ 1,34 Triliun
Rasio: Indonesia 4,24 kali lipat lebih besar.
PDB Nominal (Nilai Pasar):
Indonesia: US$ 1,69 Triliun
Malaydesh: US$ 0,46 Triliun
Rasio: Indonesia 3,67 kali lipat lebih besar.
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
MALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
--------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
--------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
MALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
--------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
--------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
--------------------------------
2023 PM says =
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
CICILAN LMS B1 = 10 TAHUN
HapusCICILAN LMS B1 = 10 TAHUN
CICILAN LMS B1 = 10 TAHUN
------------------
Berikut adalah kesimpulan dari rincian angsuran proyek
LMS Batch 1 (LMS B1) hasil kerja sama dengan China (CSOC):
Nilai & Pendanaan: Proyek pengadaan 4 unit kapal ini memiliki nilai kontrak paling ekonomis, yakni US$ 250 Juta (sekitar RM 1,17 Miliar), yang didanai 100% melalui fasilitas kredit dari China Eximbank.
Keunggulan Bunga: Menggunakan skema bunga "lunak" atau preferensial yang sangat kompetitif sebesar 3,5%, lebih rendah dibandingkan standar OECD yang digunakan pada proyek Turki atau Korea Selatan.
Struktur Cicilan: Dengan tenor 10 tahun, kewajiban tahun pertama adalah US
33,75Juta**.Karenamenggunakanmetodebungaefektif,jumlahiniterusmenurunhinggamencapai**US33 comma 75 cap J u t a * * point cap K a r e n a m e n g g u n a k a n m e t o d e b u n g a e f e k t i f comma j u m l a h i n i t e r u s m e n u r u n h i n g g a m e n c a p a i * * cap U cap S
33,75𝐽𝑢𝑡𝑎**.𝐾𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑒𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓,𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑟𝑢𝑠𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖**𝑈𝑆
25,87 Juta pada tahun terakhir.
Status Proyek: Berbeda dengan proyek LCS atau LMS B2 yang masih dalam tahap konstruksi/pendanaan, seluruh unit LMS B1 telah selesai dikirim, sehingga fokus saat ini adalah pada periode pelunasan hutang.
Perbandingan Strategis: Proyek ini membuktikan bahwa jalur G2G dengan China memberikan beban bunga yang lebih ringan bagi APBN dibandingkan pinjaman komersial atau sindikasi internasional lainnya.
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
GORILA KLAIM CASH = HUTANG
HapusANGSURAN LMS B1 CHINA
ANGSURAN LMS B1 CHINA
ANGSURAN LMS B1 CHINA
-------------------------
angsuran untuk proyek
Kapal LMS Batch 1 (Littoral Mission Ship) yang dibangun di China (Kerja sama CSOC dan Boustead Naval Shipyard):
1. Parameter Utama Proyek
________________________________________
Proyek LMS B1 ini merupakan pengadaan 4 unit kapal yang seluruhnya sudah selesai dikirim. Berbeda dengan Batch 2 yang beralih ke Turki, Batch 1 didanai melalui fasilitas kredit dari China.
Total Nilai Kontrak: Estimasi US$ 250.000.000 (Sekitar RM 1,17 Miliar untuk 4 unit).
Mekanisme: 100% Kredit Ekspor (Hutang) melalui China Eximbank.
Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
Suku Bunga: Diasumsikan sebesar 3% – 4% per tahun (China sering memberikan bunga "lunak/preferensial" untuk proyek strategis G2G agar lebih kompetitif dibanding standar OECD).
2. Perhitungan Komponen Angsuran
________________________________________
Simulasi menggunakan estimasi suku bunga tetap 3,5% per tahun:
Pokok Pinjaman Tahunan:
US$250.000.000/10=US$25.000.000cap U cap S $ 250.000 .000 / 10 equals bold cap U bold cap S $ 25.000 .000
𝑈𝑆$250.000.000/10=𝐔𝐒$𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
Bunga Tahun Pertama:
3,5%×US$250.000.000=US$8.750.0003 comma 5 % cross cap U cap S $ 250.000 .000 equals bold cap U bold cap S $ 8.750 .000
3,5%×𝑈𝑆$250.000.000=𝐔𝐒$𝟖.𝟕𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎
Total Kewajiban Tahun Pertama:
US$25 Juta+US$8,75 Juta=US$33,75 Jutacap U cap S $ 25 Juta plus cap U cap S $ 8 comma 75 Juta equals bold cap U bold cap S $ 33 comma 75 Juta
𝑈𝑆$25 Juta+𝑈𝑆$8,75 Juta=𝐔𝐒$𝟑𝟑,𝟕𝟓 Juta
3. Rincian Simulasi Pembayaran (Daftar)
________________________________________
Pembayaran menurun seiring berkurangnya saldo pokok (Effective Rate):
Tahun ke-1: US$ 33,75 Juta (Beban bunga tertinggi di awal periode).
Tahun ke-5: **US
30,25Juta**( 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑈𝑆 US30 comma 25 cap J u t a * * open paren cap B u n g a m e n u r u n m e n j a d i cap U cap S
30,25𝐽𝑢𝑡𝑎**( 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑈𝑆 5,25 Juta karena pokok berkurang).
Tahun ke-8: **US
27,62Juta**( 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑈𝑆 27 comma 62 cap J u t a * * open paren cap B u n g a m e n u r u n m e n j a d i cap U cap S
27,62𝐽𝑢𝑡𝑎**( 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑈𝑆 2,62 Juta).
Tahun ke-10: US$ 25,87 Juta (Cicilan final dengan beban bunga minimal).
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
-
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALONDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
________________________________________
INDONESIA .....
11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
________________________________________
HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
utang Pemerintah Malondesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
Bank Negara Malondesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
-
Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
-
Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. Malondesh mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
Sejak itu, Malondesh tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
📊 Implikasi Defisit Berterusan
Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
________________________________________
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
Malondesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
📌 2. Dampak Ekonomi
Negatif:
Menambah beban utang luar negeri.
Membuat Malondesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
📊 Alur Sederhana
Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malondesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
________________________________________
HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malondesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malondesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. Malondesh mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
Sejak itu, Malondesh tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
📊 Implikasi Defisit Berterusan
Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
________________________________________
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
Malondesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
📌 2. Dampak Ekonomi
Negatif:
Menambah beban utang luar negeri.
Membuat Malondesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
📊 Alur Sederhana
Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malondesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
________________________________________
HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malondesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malondesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
KERAJAAN "PRANK" & HUTANG GALI LUBANG
HapusSIPRI 2024-2025 KOSONG ❌ VS INDONESIA SHOPPING LIST ✅
________________________________________
1. LINGKARAN "PRANK" SPH (SELF-PROPELLED HOWITZER)
Di saat seluruh tetangga ASEAN sudah mengoperasikan ratusan meriam swagerak, Malondesh terjebak dalam rentetan janji palsu (Prank) sejak 2016:
• 2016 - Prank Nexter (Prancis): Penandatanganan LoI untuk 20 unit CAESAR 155mm. Status: ZONK (Batal).
• 2022 - Prank KDS (Slovakia): Klaim ekspektasi kesepakatan meriam EVA 155mm. Status: MANGKRAK.
• 2023 - Prank MKE (Turki): Peninjauan rencana akuisisi meriam Yavuz 155mm. Status: PHP (Ditinjau Ulang).
KONTRAST REGIONAL (SPH USER):
• 🇮🇩 Indonesia: Member CAESAR Club (55 Unit).
• 🇲🇲 Myanmar: Memiliki 72 unit SH-1.
• 🇵🇭 Filipina: Mengoperasikan 12 unit ATMOS 155mm.
• 🇹🇭 Thailand: Memiliki sistem CAESAR dan pengadaan masif di perbatasan.
• 🇱🇦 Laos: Sudah memamerkan CS/SH1.
• 🇰🇾 NORA B-52: Sukses di Siprus, Aljazair, hingga Myanmar. Malondesh? Masih Bual.
________________________________________
2. EKONOMI "HUTANG BAYAR HUTANG" (YEAR-BY-YEAR)
Struktur keuangan Malondesh berada dalam kondisi kritis, di mana pinjaman baru habis hanya untuk mencicil pinjaman lama:
• 2024: Meminjam RM 20,6 Miliar hanya untuk melunasi utang matang.
• 2023: Pinjaman naik 8,6% mencapai RM 1,173 Triliun.
• 2020-2022: Rata-rata 50% - 60% pinjaman baru digunakan untuk bayar pokok utang, bukan pembangunan.
• 2018 - Open Donasi: Menjadi negara pertama yang Open Donasi (Tabung Harapan) untuk bayar utang 1 Triliun Ringgit.
________________________________________
3. KASTA "DONASI & HADIAH" (GIFTED DEFENSE)
Karena krisis kas dan utang pemerintah (69% PDB), pertahanan Malondesh bergantung pada belas kasihan negara lain:
• Donasi USA: Radar 1206 (2006) dan radar TPS-77 (2023) dihibahkan oleh Amerika Serikat. Bahkan biaya upgrade-nya pun dibayar oleh AS.
• Donasi Jepang: Jepang menyumbangkan radar pengawasan lapangan terbang (ASR).
• Realita: 5 Radar CSS AESA SPEXER 2000 rusak dan tidak mampu diperbaiki karena tidak ada dana (Tidak Ekonomis).
________________________________________
4. LOGIKA GORILA: SEWA 4x LIPAT LEBIH MAHAL
Demi menghindari pengeluaran modal (CapEx) di depan, Malondesh mengambil skema sewa yang sangat merugikan dalam jangka panjang:
• Sewa 28 Heli (RM 16,8 Miliar): Biaya sewa 15 tahun jauh lebih mahal daripada beli baru.
• Perhitungan: Dengan dana sewa RM 16,8 M (USD 3,7 M), Malondesh seharusnya bisa memiliki 119 Helikopter AW149 Baru, bukan hanya menyewa 28 unit.
• Status: 4x Lebih Mahal daripada beli baru, tapi wajib lapor ke vendor/negara penyewa.
________________________________________
5. KELEMAHAN SDM & KORUPSI
• Korupsi: Doktrin militer tidak menganggap korupsi sebagai ancaman; komandan tidak dilatih soal integritas sebelum penugasan.
• SDM: Personel diidentifikasi kesulitan dalam berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah taktis
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
GAME OVER: CAS TOLAK BANDING FAM!
HapusSKANDAL NATURALISASI ILEGAL & RENTETAN "PRANK" ALUTSISTA TERBESAR
________________________________________
1. SKANDAL FIFA & CAS: MALONDESH TERBUKTI TIPU DATA
Keputusan final Court of Arbitration for Sport (CAS) pada 5-6 Maret 2026 resmi mengakhiri drama manipulasi pemain:
• Banding Ditolak: CAS menolak seluruh pembelaan FAM. Tujuh pemain naturalisasi dinyatakan ILEGAL dan terbukti menggunakan dokumen palsu/tidak sah [1].
• Sanksi Berat: Hukuman larangan beraktivitas sepak bola selama 12 bulan bagi pemain tetap berlaku. FAM wajib membayar denda 350.000 CHF (Rp7,6 Miliar) [1].
• Poin Hangus: Upaya pembatalan sanksi pengurangan poin di Kualifikasi Piala Asia 2027 GAGAL. Malondesh terancam kalah WO 0-3 di laga-laga krusial [1].
________________________________________
2. PRANK KUWAIT: F-18 "COME TO PAPA" BERAKHIR BATAL!
Klaim besar-besaran di media sosial oleh pendukung Malondesh ("Gempurwira") sejak 2021-2025 kini resmi jadi BAHAN KETAWAAN DUNIA:
• F-18 Hornet Kuwait (ZONK): Meskipun diklaim "on terus" dan "lampu hijau", pada Februari 2026 pemerintah Malondesh resmi MEMBATALKAN akuisisi jet bekas tersebut karena masalah teknis dan biaya logistik yang gila [1].
• Mimpi 39 Unit: Sorakan "Come to papa" kini berubah menjadi sunyi karena krisis fiskal dan rasio utang pemerintah 70,5% PDB yang melarang belanja baru [1].
________________________________________
3. KOLEKSI "TIPU-TIPU" ALUTSISTA (PRANK LIST)
Malondesh memiliki rekam jejak panjang dalam memanipulasi informasi pertahanan:
• TIPU SULTAN (PSIM Palsu): Modul mast kapal LCS yang dipajang saat peluncuran 2017 terbukti PALSU/DUMMY hanya demi pamer kepada Sultan. Setelah acara, modul dilepas karena kapalnya memang masih kosong/mangkrak [1].
• TIPU PT PAL (Indonesia): Janji kontrak MRSS sejak 2018 berakhir ZONK.
• TIPU PRANCIS (Rafale & Nexter): Sudah TTD LoI (2016) dan klaim negosiasi eksklusif, hasilnya tetap KOSONG.
• TIPU PAKISTAN & INDIA: Klaim minat JF-17 dan Tejas yang semuanya menguap tanpa kontrak nyata [1].
________________________________________
4. REALITA FISKAL: NEGARA GALI LUBANG TUTUP LUBANG
• Beban Rakyat: Setiap warga menanggung utang RM 94.544 🔥.
• Status Belanja: Tahun 2026 resmi FREEZES PROCUREMENT (Pembekuan Belanja). Uang negara hanya cukup untuk bayar bunga utang, bukan untuk beli senjata canggih [1].
• Eksodus: 97.000 warga keluar negeri mencari kerja karena tekanan ekonomi [1].
________________________________________
5. PERBANDINGAN KASTA: REAL SHOPPING VS PRANK
Aspek INDONESIA 🇮🇩 MALONDESH 🇲🇾
Status FIFA Naturalisasi Legal & Profesional TIPU DATA & DIBANNED CAS
Status Jet 42 Rafale & 48 KAAN (REAL) F-18 Kuwait & Rafale (PRANK)
Status Kapal Ekspor LPD ke Filipina & UEA LCS Mangkrak & PSIM Palsu
Utang/GDP 40% (Sangat Aman) 70,5% (OVERLIMIT)
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
⚓ 1. Aging Fleet and Maintenance Burden
Over 60% of RMN vessels are past their intended service life, with many exceeding 40 years of operation.
Older ships like the KD Lekiu and KD Kasturi class corvettes require frequent maintenance, which drains resources and reduces operational availability.
These aging platforms lack modern combat systems, sensors, and propulsion technologies, making them less effective in maritime security operations.
💰 2. Budgetary Constraints
Malondesh ’s defence budget is modest compared to regional powers like Singapore or Indonesia. This limits the ability to procure new vessels or upgrade existing ones.
The 15-to-5 Transformation Programme, aimed at streamlining the fleet from 15 classes to 5, has faced delays due to funding shortfalls and procurement bottlenecks.
🛠️ 3. Procurement and Project Delays
The Littoral Combat Ship (LCS) scandal is a major setback: six ships were ordered, but none have been delivered as of 2025 due to mismanagement and cost overruns.
This delay has left a critical gap in Malondesh ’s ability to patrol its exclusive economic zone (EEZ) and respond to maritime threats.
🌊 4. Strategic Maritime Challenges
Malondesh has 4,700 km of coastline and is a claimant in the South China Sea dispute, requiring a robust naval presence.
The current fleet lacks sufficient blue-water capability to project power or maintain sustained operations in contested waters.
🔄 5. Limited Indigenous Shipbuilding Capability
While Malondesh has domestic shipbuilders like Boustead Naval Shipyard, they still rely heavily on foreign technology and expertise, which slows down production and increases costs.
The lack of a mature defence industrial base means Malondesh cannot quickly replace or upgrade its fleet without external support.
🧭 6. Policy and Planning Gaps
The Royal Malondesh n Navy’s previous strategies were based on outdated frameworks like the Maritime Defence Strategy (2009) and National Defence Policy (2010).
Although the Defence White Paper (2020) and National Military Strategy 2.0 (2022) introduced new concepts like Concentric Deterrence, implementation has been slow.
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
HapusMALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
----------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
Indonesia...truly corrupt!
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Kronologi Kegagalan Kontrak Malaydesh (Timeline "Prank")
2005: Rudal KS-1A China (Zonk).
2014: Jet Rafale Prancis (Mangkrak anggaran).
2018: Kapal MRSS PT PAL (Zonk).
2022: Jet HAL Tejas India (Batal).
2023: IAG Guardian (Gagal spek PBB).
2024-2025: Sewa Black Hawk (Unit tidak kunjung tiba).
2026: Jet F/A-18 Hornet Kuwait (RESMI BATAL).
2026: Pembekuan Total seluruh pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim.
-
Perbandingan Skala Ekonomi (PDB 2026)
Kesenjangan finansial yang menghambat modernisasi militer:
PDB PPP (Daya Beli Riil):
Indonesia: US$ 5,69 Triliun (Peringkat 6 Dunia)
Malaydesh: US$ 1,34 Triliun
Rasio: Indonesia 4,24 kali lipat lebih besar.
PDB Nominal (Nilai Pasar):
Indonesia: US$ 1,69 Triliun
Malaydesh: US$ 0,46 Triliun
Rasio: Indonesia 3,67 kali lipat lebih besar.
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
HapusDEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
MALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
--------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
--------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Realitas SIPRI 2025: Belanja Nyata vs Lembar Kosong
Perbandingan realisasi transfer senjata internasional (2024–2025):
INDONESIA (1 Lembar Penuh): Sukses mengamankan aset strategis:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refuel System.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, Mesin LM-2500.
Rudal/Darat: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
GRUP "SALAM KOSONG": Tidak mencatatkan aktivitas belanja/transfer senjata signifikan di SIPRI:
Malaydesh (Stagnasi total 6 tahun).
Timor Leste, Kamboja, Laos, Brunei.
-
Peringkat Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
Dominasi Indonesia di puncak hirarki regional:
Indonesia (Peringkat 13 Dunia) – Hegemon Mutlak
Vietnam (Peringkat 23)
Thailand (Peringkat 24)
Singapura (Peringkat 29)
Myanmar (Peringkat 35)
Filipina (Peringkat 41)
Malaydesh (Peringkat 42) – Terlempar ke papan bawah
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Analisa Ekonomi: "The Great Decoupling"
Indonesia secara resmi keluar dari level persaingan regional menuju elit global:
Kasta Elit Dunia: Indonesia Peringkat 6 Dunia (PDB PPP), melampaui Brasil, Inggris, dan Prancis.
Jurang Ekonomi: Ekonomi Indonesia secara riil (PPP) adalah 4,24 kali lipat lebih besar dari Malaydesh.
Kesehatan Fiskal: Rasio utang Indonesia sehat (~40%), sementara Malaydesh kritis (~69%) dengan proyeksi utang RM 1,79 Triliun pada 2026.
-
Status Pertahanan: Modernisasi vs Demiliterisasi
Indonesia (Modernisasi Masif): Melakukan hilirisasi ekonomi untuk membiayai alutsista premium (Rafale, Scorpene, KF-21).
Malaydesh (Demiliterisasi De Facto):
Siklus Prank: Kegagalan kontrak berulang (Rafale, Tejas, F-18 Kuwait).
Negara Leasing: Bergantung pada sewa (Black Hawk, AW139) karena tidak mampu beli tunai.
Pembekuan Total: PM Anwar Ibrahim menghentikan pengadaan akibat skandal korupsi dan krisis utang.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Realitas SIPRI 2025: Belanja Nyata vs Lembar Kosong
Perbandingan aktivitas transfer senjata internasional berdasarkan laporan terbaru:
INDONESIA (1 Lembar Penuh - Aktif): Berhasil mengamankan aset strategis:
Matra Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refueling System.
Matra Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, Mesin Gas Turbin LM-2500.
Rudal/Darat: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
MALAYDESH (Lembar Kosong - Lumpuh): Status pengadaan 6 tahun terakhir:
2020–2021: Planned (Hanya wacana).
2022: Selected Not Yet Ordered (Pilih tapi tidak beli).
2023: Not Yet Ordered (Tanpa pesanan).
2024–2025: KOSONG (Absen total dari radar SIPRI).
-
Hirarki Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
Pergeseran peringkat yang menunjukkan penurunan drastis kredibilitas pertahanan Malaydesh:
Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Nomor 1 ASEAN)
Vietnam – Peringkat 23
Thailand – Peringkat 24
Singapura – Peringkat 29
Myanmar – Peringkat 35
Filipina – Peringkat 41
Malaydesh – Peringkat 42 (Kalah dari Filipina & Myanmar).
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
THE MALAYDESH LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) PROGRAM HAS FACED A NUMBER OF ISSUES, INCLUDING:
• Delayed delivery
The original plan was to deliver the first ship, the LCS 1 Maharaja Lela, in 2019, and all six ships by 2023. However, the program was mangkrak in 2019 due to financial issues at Boustead Naval Shipbuilding. The program was restarted in 2023, with the first ship scheduled for delivery in 2026 and the remaining four by 2029.
• Design issues
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) did not get to choose the design of the ship, and the detailed design was not completed until after 66.64% of the budget had been paid.
• Financial issues
Boustead Naval Shipbuilding was in a critical financial state, and a middleman increased the project cost by up to four times.
--------------------------------
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
The MALAYDESH Army's readiness is affected by a number of factors, including corruption, poor planning, and inadequate funding.
Factors affecting readiness
• Corruption: The MALAYDESH military has been affected by corruption.
• Poor planning: The MALAYDESH military has been affected by poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the procurement process.
• Inadequate funding: The MALAYDESH military has not received adequate funding.
• Unsuitable equipment: The MALAYDESH military has been affected by unsuitable equipment and weapons.
• Logistical problems: The MALAYDESH military has been affected by logistical problems.
--------------------------------
MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🧩 1. Fragmented Procurement Budget Structure
Malaydesh ’s defense procurement budget is not centralized or strategically sequenced, leading to:
Progressive Payments Over Multiple Years: Major acquisitions like the FA-50 fighter jets and Littoral Combat Ships (LCS) are funded through staggered payments, which consume annual budgets without delivering immediate capability.
No Clear Long-Term Procurement Roadmap: Each year’s budget includes a mix of legacy payments, small one-off purchases (e.g. small arms, radios), and ad hoc upgrades. This prevents coherent modernization across platforms.
Overlap of Operational and Capital Expenditures: Funds for maintenance, upgrades, and new acquisitions often compete within the same budget pool, diluting impact.
🛠️ 2. Delays in Modernization Programs
These budget issues directly cause delays in key modernization efforts:
Littoral Combat Ship (LCS) Program: Originally planned to deliver six ships starting in 2019, none have been commissioned as of 2025 due to financial mismanagement and contract disputes.
Army Vehicle Replacement: The Malaydesh n Army is still awaiting approval to replace its aging Condor APCs with High Mobility Armoured Vehicles (HMAVs), despite urgent operational need.
Air Force Capability Gaps: The RMAF’s transition from MiG-29s to FA-50s has been slow, with only partial funding secured and delivery timelines stretched.
💸 3. Currency Depreciation and Import Dependence
Malaydesh relies heavily on foreign OEMs (original equipment manufacturers) for defense systems.
The depreciation of the ringgit reduces real purchasing power, meaning even increased nominal budgets don’t translate into more capability.
Domestic defense manufacturing is limited and still dependent on imported components, compounding delays.
🧭 4. Lack of Strategic Procurement Governance
There’s no unified procurement authority with long-term oversight. Instead, decisions are made across multiple ministries and agencies.
Political transitions often lead to shifting priorities, causing cancellations or re-scoping of existing programs.
This results in capability gaps, where planned upgrades are delayed or abandoned mid-cycle.
CICILAN LMS B1 = 10 TAHUN
HapusCICILAN LMS B1 = 10 TAHUN
CICILAN LMS B1 = 10 TAHUN
------------------
Berikut adalah kesimpulan dari rincian angsuran proyek
LMS Batch 1 (LMS B1) hasil kerja sama dengan China (CSOC):
Nilai & Pendanaan: Proyek pengadaan 4 unit kapal ini memiliki nilai kontrak paling ekonomis, yakni US$ 250 Juta (sekitar RM 1,17 Miliar), yang didanai 100% melalui fasilitas kredit dari China Eximbank.
Keunggulan Bunga: Menggunakan skema bunga "lunak" atau preferensial yang sangat kompetitif sebesar 3,5%, lebih rendah dibandingkan standar OECD yang digunakan pada proyek Turki atau Korea Selatan.
Struktur Cicilan: Dengan tenor 10 tahun, kewajiban tahun pertama adalah US
33,75Juta**.Karenamenggunakanmetodebungaefektif,jumlahiniterusmenurunhinggamencapai**US33 comma 75 cap J u t a * * point cap K a r e n a m e n g g u n a k a n m e t o d e b u n g a e f e k t i f comma j u m l a h i n i t e r u s m e n u r u n h i n g g a m e n c a p a i * * cap U cap S
33,75𝐽𝑢𝑡𝑎**.𝐾𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑒𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓,𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑟𝑢𝑠𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖**𝑈𝑆
25,87 Juta pada tahun terakhir.
Status Proyek: Berbeda dengan proyek LCS atau LMS B2 yang masih dalam tahap konstruksi/pendanaan, seluruh unit LMS B1 telah selesai dikirim, sehingga fokus saat ini adalah pada periode pelunasan hutang.
Perbandingan Strategis: Proyek ini membuktikan bahwa jalur G2G dengan China memberikan beban bunga yang lebih ringan bagi APBN dibandingkan pinjaman komersial atau sindikasi internasional lainnya.
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
GORILA KLAIM CASH = HUTANG
HapusANGSURAN PT91M POLANDIA
ANGSURAN PT91M POLANDIA
ANGSURAN PT91M POLANDIA
-------------------------
skema angsuran pembelian PT-91M Pendekar dengan asumsi pembiayaan standar kredit ekspor (kombinasi tunai dan barter) selama 10 tahun:
Total Pokok Pinjaman
Nilai kontrak sebesar RM 1,4 Miliar. Setelah dikurangi estimasi uang muka (Down Payment) sebesar 15% (RM 210 Juta), sisa saldo yang diangsur adalah RM 1,19 Miliar.
Pembayaran Uang Muka (Tahun ke-0)
Malaydesh membayar tunai sebesar RM 210 Juta pada saat penandatanganan kontrak di tahun 2003 untuk mengaktifkan proses produksi di pabrik Bumar-Łabędy, Polandia.
Angsuran Pokok Tahunan
Dengan tenor 10 tahun, Malaydesh mencicil pokok hutang rata-rata sebesar RM 119 Juta per tahun.
Bunga Pinjaman (Estimasi)
Menggunakan asumsi bunga kredit ekspor rata-rata 4-5% per tahun, beban bunga tahunan berkisar antara RM 5 juta hingga RM 50 juta (menurun setiap tahun seiring berkurangnya saldo pokok).
Komposisi Pembayaran Barter (Minyak Sawit)
Sebagian dari angsuran tahunan (sekitar 30-40%) tidak dibayar dengan uang tunai, melainkan dengan pengiriman komoditas minyak sawit ke Polandia. Estimasi nilai komoditas yang dikirim mencapai RM 40 - 50 Juta per tahun.
Total Kewajiban Tahunan (Debt Service)
Gabungan antara cicilan pokok, bunga, dan biaya provisi menghasilkan estimasi pembayaran tahunan sebesar RM 130 Juta hingga RM 160 Juta selama satu dekade.
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
KERAJAAN "PRANK" & HUTANG GALI LUBANG
HapusSIPRI 2024-2025 KOSONG ❌ VS INDONESIA SHOPPING LIST ✅
________________________________________
1. LINGKARAN "PRANK" SPH (SELF-PROPELLED HOWITZER)
Di saat seluruh tetangga ASEAN sudah mengoperasikan ratusan meriam swagerak, Malondesh terjebak dalam rentetan janji palsu (Prank) sejak 2016:
• 2016 - Prank Nexter (Prancis): Penandatanganan LoI untuk 20 unit CAESAR 155mm. Status: ZONK (Batal).
• 2022 - Prank KDS (Slovakia): Klaim ekspektasi kesepakatan meriam EVA 155mm. Status: MANGKRAK.
• 2023 - Prank MKE (Turki): Peninjauan rencana akuisisi meriam Yavuz 155mm. Status: PHP (Ditinjau Ulang).
KONTRAST REGIONAL (SPH USER):
• 🇮🇩 Indonesia: Member CAESAR Club (55 Unit).
• 🇲🇲 Myanmar: Memiliki 72 unit SH-1.
• 🇵🇭 Filipina: Mengoperasikan 12 unit ATMOS 155mm.
• 🇹🇭 Thailand: Memiliki sistem CAESAR dan pengadaan masif di perbatasan.
• 🇱🇦 Laos: Sudah memamerkan CS/SH1.
• 🇰🇾 NORA B-52: Sukses di Siprus, Aljazair, hingga Myanmar. Malondesh? Masih Bual.
________________________________________
2. EKONOMI "HUTANG BAYAR HUTANG" (YEAR-BY-YEAR)
Struktur keuangan Malondesh berada dalam kondisi kritis, di mana pinjaman baru habis hanya untuk mencicil pinjaman lama:
• 2024: Meminjam RM 20,6 Miliar hanya untuk melunasi utang matang.
• 2023: Pinjaman naik 8,6% mencapai RM 1,173 Triliun.
• 2020-2022: Rata-rata 50% - 60% pinjaman baru digunakan untuk bayar pokok utang, bukan pembangunan.
• 2018 - Open Donasi: Menjadi negara pertama yang Open Donasi (Tabung Harapan) untuk bayar utang 1 Triliun Ringgit.
________________________________________
3. KASTA "DONASI & HADIAH" (GIFTED DEFENSE)
Karena krisis kas dan utang pemerintah (69% PDB), pertahanan Malondesh bergantung pada belas kasihan negara lain:
• Donasi USA: Radar 1206 (2006) dan radar TPS-77 (2023) dihibahkan oleh Amerika Serikat. Bahkan biaya upgrade-nya pun dibayar oleh AS.
• Donasi Jepang: Jepang menyumbangkan radar pengawasan lapangan terbang (ASR).
• Realita: 5 Radar CSS AESA SPEXER 2000 rusak dan tidak mampu diperbaiki karena tidak ada dana (Tidak Ekonomis).
________________________________________
4. LOGIKA GORILA: SEWA 4x LIPAT LEBIH MAHAL
Demi menghindari pengeluaran modal (CapEx) di depan, Malondesh mengambil skema sewa yang sangat merugikan dalam jangka panjang:
• Sewa 28 Heli (RM 16,8 Miliar): Biaya sewa 15 tahun jauh lebih mahal daripada beli baru.
• Perhitungan: Dengan dana sewa RM 16,8 M (USD 3,7 M), Malondesh seharusnya bisa memiliki 119 Helikopter AW149 Baru, bukan hanya menyewa 28 unit.
• Status: 4x Lebih Mahal daripada beli baru, tapi wajib lapor ke vendor/negara penyewa.
________________________________________
5. KELEMAHAN SDM & KORUPSI
• Korupsi: Doktrin militer tidak menganggap korupsi sebagai ancaman; komandan tidak dilatih soal integritas sebelum penugasan.
• SDM: Personel diidentifikasi kesulitan dalam berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah taktis
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
KERAJAAN "PRANK" & HUTANG GALI LUBANG
HapusSIPRI 2024-2025 KOSONG ❌ VS INDONESIA SHOPPING LIST ✅
________________________________________
1. LINGKARAN "PRANK" SPH (SELF-PROPELLED HOWITZER)
Di saat seluruh tetangga ASEAN sudah mengoperasikan ratusan meriam swagerak, Malondesh terjebak dalam rentetan janji palsu (Prank) sejak 2016:
• 2016 - Prank Nexter (Prancis): Penandatanganan LoI untuk 20 unit CAESAR 155mm. Status: ZONK (Batal).
• 2022 - Prank KDS (Slovakia): Klaim ekspektasi kesepakatan meriam EVA 155mm. Status: MANGKRAK.
• 2023 - Prank MKE (Turki): Peninjauan rencana akuisisi meriam Yavuz 155mm. Status: PHP (Ditinjau Ulang).
KONTRAST REGIONAL (SPH USER):
• 🇮🇩 Indonesia: Member CAESAR Club (55 Unit).
• 🇲🇲 Myanmar: Memiliki 72 unit SH-1.
• 🇵🇭 Filipina: Mengoperasikan 12 unit ATMOS 155mm.
• 🇹🇭 Thailand: Memiliki sistem CAESAR dan pengadaan masif di perbatasan.
• 🇱🇦 Laos: Sudah memamerkan CS/SH1.
• 🇰🇾 NORA B-52: Sukses di Siprus, Aljazair, hingga Myanmar. Malondesh? Masih Bual.
________________________________________
2. EKONOMI "HUTANG BAYAR HUTANG" (YEAR-BY-YEAR)
Struktur keuangan Malondesh berada dalam kondisi kritis, di mana pinjaman baru habis hanya untuk mencicil pinjaman lama:
• 2024: Meminjam RM 20,6 Miliar hanya untuk melunasi utang matang.
• 2023: Pinjaman naik 8,6% mencapai RM 1,173 Triliun.
• 2020-2022: Rata-rata 50% - 60% pinjaman baru digunakan untuk bayar pokok utang, bukan pembangunan.
• 2018 - Open Donasi: Menjadi negara pertama yang Open Donasi (Tabung Harapan) untuk bayar utang 1 Triliun Ringgit.
________________________________________
3. KASTA "DONASI & HADIAH" (GIFTED DEFENSE)
Karena krisis kas dan utang pemerintah (69% PDB), pertahanan Malondesh bergantung pada belas kasihan negara lain:
• Donasi USA: Radar 1206 (2006) dan radar TPS-77 (2023) dihibahkan oleh Amerika Serikat. Bahkan biaya upgrade-nya pun dibayar oleh AS.
• Donasi Jepang: Jepang menyumbangkan radar pengawasan lapangan terbang (ASR).
• Realita: 5 Radar CSS AESA SPEXER 2000 rusak dan tidak mampu diperbaiki karena tidak ada dana (Tidak Ekonomis).
________________________________________
4. LOGIKA GORILA: SEWA 4x LIPAT LEBIH MAHAL
Demi menghindari pengeluaran modal (CapEx) di depan, Malondesh mengambil skema sewa yang sangat merugikan dalam jangka panjang:
• Sewa 28 Heli (RM 16,8 Miliar): Biaya sewa 15 tahun jauh lebih mahal daripada beli baru.
• Perhitungan: Dengan dana sewa RM 16,8 M (USD 3,7 M), Malondesh seharusnya bisa memiliki 119 Helikopter AW149 Baru, bukan hanya menyewa 28 unit.
• Status: 4x Lebih Mahal daripada beli baru, tapi wajib lapor ke vendor/negara penyewa.
________________________________________
5. KELEMAHAN SDM & KORUPSI
• Korupsi: Doktrin militer tidak menganggap korupsi sebagai ancaman; komandan tidak dilatih soal integritas sebelum penugasan.
• SDM: Personel diidentifikasi kesulitan dalam berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah taktis
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
🧾 1. Role of Middlemen and Retired Officers
Defence procurement in Malondesh is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
These middlemen act as “agents” or “salesmen,” influencing contract awards and inflating prices.
In a rare public rebuke, Malondesh King Sultan Ibrahim condemned this practice in 2025, calling out the Defence Ministry for relying on agents and ordering the cancellation of a deal involving 30-year-old Black Hawk helicopters, which he referred to as “flying coffins”.
🏛️ 2. Politically Connected Firms Favoured
According to research by Transparency International, only 20–30% of defence contracts are awarded through open competition.
The rest are handled via single-source or limited tenders, often favoring firms with political ties or ex-military board members.
This environment allows agents to exert significant influence over deal structuring, sidelining merit-based selection.
💸 3. Scorpene Submarine Scandal
One of the most infamous cases involved the purchase of French-made Scorpene submarines, which was mired in allegations of kickbacks and corruption.
French investigators indicted several individuals and companies in 2018, highlighting the risks of compromised secrecy and foreign contractor influence3.
⚠️ 4. Weak Oversight and Accountability
Malondesh lacks a robust oversight system to monitor defence procurement.
Unlike countries like the U.S. or Singapore, Malondesh does not have multi-agency checks or parliamentary committees dedicated to defence contract scrutiny.
This gap allows conflicts of interest to persist with minimal consequences.
📉 5. Impact on Military Readiness
Inflated costs and mismanaged contracts result in delayed deliveries, substandard equipment, and budget overruns.
This directly affects the Malondesh n Armed Forces’ ability to modernize and maintain operational readiness.
🧭 6. Balancing Transparency and Secrecy
While secrecy is necessary to protect national security, excessive opacity can hide corruption and conflicts of interest.
Experts argue Malondesh must adopt best practices from other countries—such as transparent budgeting, competitive bidding, and independent audits—to restore trust and efficiency
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
HapusMALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
----------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
Indonesia...truly corrupt!
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
HapusDEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
MALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
--------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
--------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
✈️ 1. Aging and Limited Fleet Composition
The RMAF operates a small and aging fleet of combat aircraft, including:
Su-30MKM (Russian-made multirole fighters)
F/A-18D Hornets (American-made strike fighters)
BAE Hawk 208/108 (light attack and trainer aircraft)
Many of these platforms are over 20 years old, with increasing maintenance costs and reduced reliability.
The MiG-29N fleet was retired in 2015 due to high upkeep and obsolescence, leaving a gap in air superiority capability.
🛫 2. Limited Strategic Reach
Malondesh lacks aerial refueling capability, which restricts the range and endurance of its fighter jets.
There are no airborne early warning and control (AEW&C) systems, which are critical for modern airspace management and long-range threat detection.
The absence of long-range transport aircraft limits Malondesh ’s ability to deploy forces or provide humanitarian aid beyond its immediate region.
🧰 3. Maintenance and Logistics Challenges
The RMAF relies on a diverse mix of Western and Russian platforms, complicating logistics, training, and spare parts management.
This lack of standardization increases costs and reduces interoperability, especially in joint operations or multinational exercises.
Maintenance contracts have faced delays and mismanagement, as highlighted in recent Auditor General reports.
💸 4. Budgetary Constraints
Defence spending prioritizes personnel and basic operations, leaving limited funds for fleet modernization.
High-end platforms like the Rafale or Eurofighter Typhoon were considered but deemed too expensive.
Malondesh recently opted for 18 FA-50 light combat aircraft from South Korea, which are more affordable but offer limited capability compared to full-fledged multirole fighters.
🧭 5. Training and Readiness Gaps
Pilots often train on older platforms that do not reflect modern combat environments.
Simulator availability and advanced tactical training programs are limited, affecting combat readiness.
The RMAF’s ability to conduct 24/7 air patrols or rapid response missions is constrained by fleet size and operational tempo.
🌐 6. Limited ISR and Drone Capability
Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) assets are minimal.
Malondesh has begun acquiring Turkish-made drones for maritime surveillance, but integration and deployment are still in early stages.
The lack of a robust drone fleet limits situational awareness, especially in contested zones like the South China Sea.
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
🧾 1. Overreliance on Middlemen
Defence procurement in Malondesh is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
These middlemen inflate costs and complicate negotiations, leading to delays and reduced transparency.
In 2023, Malondesh King publicly rebuked the Defence Ministry for relying on agents and “salesmen,” calling out the purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters as “flying coffins”.
📉 2. Limited Open Tendering
Only 20–30% of major defence contracts are awarded through open competition.
Most deals are done via single-source or limited tendering, which reduces accountability and increases the risk of mismanagement.
This environment favors politically connected firms, often with ex-military figures on their boards.
🛠️ 3. Contract Management Failures
The Auditor General’s Report (2025) revealed serious lapses in the management of armoured vehicle contracts worth RM7.8 billion.
Key issues included:
Delays in delivery of 68 Gempita vehicles, resulting in a RM162.75 million fine—claimed two years late.
Full payments made despite missed deadlines.
Performance bonds were insufficient to cover penalties.
Maintenance and spare parts services were delayed by over 200 days, with fines still uncollected.
🧩 4. Fragmented Procurement Practices
Some units conducted small-batch procurements that violated financial regulations.
Contracts exceeding RM500,000 should go through open tenders, but many were awarded via direct purchases and quotations, totaling RM107.54 million between 2020–2023.
This ad hoc approach increases governance risks and weakens oversight.
🧭 5. Delayed Enforcement and Oversight
The Army has called for stronger contract enforcement, noting that RM167 million in late penalties remain uncollected from contractors.
While the Army monitors delays, enforcement lies with the Ministry of Defence (Mindef), which has been slow to act.
These lapses damage the military’s reputation and delay critical capability upgrades
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
1. Procurement and Equipment Weaknesses
a. Delays in Procurement
Projects like the Littoral Combat Ship (LCS) and New Generation Patrol Vessel (NGPV) programs have faced years of delays.
LCS project, valued at RM9 billion, has seen zero completed ships after massive spending.
Delays reduce operational readiness and compromise the Navy’s ability to safeguard maritime borders.
b. Cost Overruns
Mismanagement and overbudgeting are common; e.g., the LCS project has overspent by over RM1.4 billion, partly to cover liabilities from past failed projects.
Cost overruns often stem from political interference, corruption, and poor project planning.
c. Aging and Inadequate Equipment
Acquisition of decades-old Black Hawk helicopters drew royal criticism as "flying coffins."
Many MAF systems are obsolete, reducing combat effectiveness and increasing maintenance costs.
________________________________________
2. Corruption and Cronyism
High-level officials and intermediaries often profit from military contracts (e.g., Scorpène submarine scandal).
Cronyism results in:
Contracts awarded without transparent tenders.
Selection of unsuitable or overpriced equipment.
This erodes public trust and inflates defense expenditure without improving capability.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Oversight
Official Secrets Act 1972 and limited parliamentary oversight create opaque decision-making.
Tender processes often bypass public scrutiny, enabling mismanagement and corruption.
Examples:
LCS project: partial shell companies used for siphoning funds.
Scorpène deal: commissions and possible bribery unaccounted for in official records.
________________________________________
4. Human Resource and Training Challenges
Insufficient training and outdated doctrines reduce operational efficiency.
MAF faces difficulty retaining skilled personnel in technical fields (e.g., naval engineering, aviation maintenance).
Limited joint exercises with advanced foreign militaries reduce interoperability and experience.
________________________________________
5. Strategic and Policy Weaknesses
Defence policy is sometimes reactive rather than proactive.
Limited domestic defense production capability leads to dependence on foreign suppliers, often exacerbating delays and cost overruns.
Politically driven procurement decisions may override strategic military needs.
KLAIM KAYA SHOPPING = REALITA ZONK
HapusSIPRI 2024-2025 KOSONG ❌ VS INDONESIA SHOPPING LIST ✅
________________________________________
1. REALITA DATA SIPRI & FISKAL: PRANK NASIONAL
Malondesh sering mengklaim "Kaya" di media, namun data internasional berbicara sebaliknya:
• SIPRI (2024-2025): Tercatat KOSONG (NOL). Tidak ada aktivitas belanja alutsista nyata.
• Instabilitas Politik: Terjadi 5x Ganti PM dan 6x Ganti Menhan yang menghancurkan kontinuitas pengadaan alutsista strategis.
• Jebakan Utang (Debt Trap): Rasio utang rumah tangga mencapai 84,3% PDB (RM 1,53 Triliun).
• Gali Lobang Tutup Lobang: Setiap warga menanggung beban utang kumulatif RM 94.544 pada 2026.
________________________________________
2. KERAJAAN SEWA (KASTA LEASING)
Akibat krisis kas, militer Malondesh berubah menjadi "Kera-jaan Sewa" yang tidak efisien:
• Logika Gorila: Menyewa 28 Helikopter selama 15 tahun menghabiskan RM 16,8 Miliar. Padahal dengan uang itu, negara bisa membeli 119 Helikopter AW149 Baru.
• Sewa Segalanya: Mulai dari helikopter, simulator, hingga motor polisi disewa karena tidak mampu membayar modal (CapEx).
________________________________________
3. MONUMEN LCS: 15 TAHUN HANYA NGE-CAT
Proyek kapal perang paling mahal dan paling lambat di dunia:
• Milestone Lucu (2025): Setelah 15 tahun mangkrak (sejak 2011), berita terbaru hanya tentang Blasting & Painting (membersihkan karat dan mengecat).
• Biaya Gila: Proyek membengkak ke RM 12,4 Miliar untuk 5 unit (LCS 6 dibatalkan). Harga per unit mencapai RM 2,48 Miliar.
• Laughing Stock: Menhan mengakui jika hanya bangun 2 kapal, harganya mencapai RM 4,5 Miliar per unit, menjadikan mereka Bahan Ketawaan Dunia.
________________________________________
4. KASTA DOWNGRADE: SPEK TERMURAH
Seluruh pengadaan baru Malondesh berstatus "Versi Sunat" karena keterbatasan dana:
• FA-50M: Versi Downgrade dari Polandia. Disebut Unsuitable for military operations oleh pejabat Polandia karena senjata aslinya sudah didiscontinue.
• LMS B2: Versi termurah (RM 176,7 Juta) dibandingkan ADA Class Pakistan/Ukraina (USD 250 Juta). Tanpa ASW (Anti-Submarine Warfare).
• ANKA OMPONG: Drone yang dibeli TIDAK BERSENJATA (Will not be equipped with any weaponry), hanya untuk pengawasan.
________________________________________
5. INDONESIA: REAL POWER (KAYA!)
Berbanding terbalik dengan tetangga yang sibuk dengan "Candi Karatan", Indonesia melesat dengan anggaran masif:
• 🚀 SUPERIORITAS UDARA: 48 Jet Siluman KAAN (Gen 5) dan 42 Jet Rafale (Gen 4.5).
• ⚓ DOMINASI LAUT: Kapal selam Scorpene Evolved (Lithium-ion) dan modernisasi masif Frigate.
• 💰 BUDGET 2026: Disetujui USD 11,4 Miliar (Rp 187,1 Triliun) dengan target naik ke 1,5% PDB (USD 22 Miliar)
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
-
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALONDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
________________________________________
MALONDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malondesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability
________________________________________
HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malondesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malondesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
-
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALONDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
=============
=============
2026 USD 1.8 BILLION MINDEF =
PROCUREMENTS USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
INFRASTRUCTURE PROJECTS USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
DEVELOPMENT EXPENDITURE USD0.6 BILLION = USD 600 MILLION
Malondesh has taken a decisive step toward strengthening its national defence architecture with the allocation of RM21.2 billion to the Ministry of Defence (MINDEF) under the 2026 National Budget, unveiled by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim
-
Ringgit 1 Billion = USD 236,686,000 ( baca Dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu US Dollar)
Jadi
RM 7.63 Billion =
7.63 X 236,686,000 = US USD 1,805,914,180 ( baca satu milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu seratus delapan puluh US Dollar) Atau US USD 1.8 Billion ( baca Satu koma delapan milyar US Dollar)/3 = USD 600 MILLION FOR PROCUREMENTS
-------------
HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malondesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malondesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
GORILA KREDIT (HUTANG) = KE TURKI =
HapusKREDIT EKSPOR (HUTANG) TURKI
KREDIT EKSPOR (HUTANG) TURKI
----------------------
Turki (Türkiye)
Negara ini menjadi mitra strategis utama dengan dukungan pembiayaan melalui Turk Eximbank dan skema Government-to-Government (G2G).
Proyek LMS B2 (Littoral Mission Ship Batch 2):
Mekanisme: KREDIT EKSPOR (HUTANG) dengan bunga kompetitif (estimasi 4% - 6%) mengacu pada standar OECD CIRR.
Status: Jaminan penuh pemerintah Turki dengan masa tenor 10–15 tahun.
Proyek MPMS (Multi-Purpose Mission Ship):
Mekanisme: Skema Export Credit Agency (ECA) yang melibatkan Desan Shipyard.
Status: Pembayaran berbasis milestone dan didukung MoU tripartit antara EXIM Bank Malaydesh dan Turk Eximbank.
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
GORILA KREDIT (HUTANG) = KE POLANDIA =
HapusKREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
KREDIT EKSPOR (HUTANG) POLANDIA
----------------------
Polandia
Polandia memiliki sejarah unik dalam kerja sama pertahanan dengan Malaydesh melalui metode pembayaran non-tunai.
Proyek Tank PT-91M "Pendekar":
Mekanisme: KREDIT EKSPOR (HUTANG) Barter Sawit.
Status: Sebagian besar nilai kontrak dibayar menggunakan komoditas minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebagai bentuk kompensasi perdagangan, mengurangi beban devisa tunai negara.
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
SOME WEAKNESSES OF THE MALAYDESH SHIPBUILDING INDUSTRY INCLUDE:
1. Delays
Consistent delays in delivering ships to customers has reduced profitability and financial results.
2. Small tonnage
MALAYDESH shipbuilding industry is relatively weak compared to other countries in the region, as the tonnage of ships manufactured is relatively small.
3. Supply chain disruptions
Disruptions caused by COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have led to supply chain disruptions and shortages of skilled personnel.
--------------------------------MALAYDESH military procurement faces challenges due to budget constraints, outdated equipment, and political influence.
Budget constraints
• The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• The government has had small procurement budgets over the last quarter-century.
• The government has had to deal with the economic impact of COVID-19.
Outdated equipment
• Most of the MALAYDESH military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
• The KD Rahman submarine had technical problems and could not submerge in 2010.
Political influence
• The procurement process is subject to political influence from suppliers.
• The procurement process is sometimes vendor-driven and against strategic interests.
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced challenges with its equipment due to a lack of resources, outdated equipment, and corruption.
Lack of resources
• The government's defense budget is limited, making it difficult to afford modern equipment
• The government has not provided clear guidance for the future of the defense industry
• The government has not been able to increase the local content of equipment
Outdated equipment
• The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are considered techNOLogically obsolete
• The RMN has many old ships, including the Kasturi-class Corvette and the Laksamana Corvette class, which were built in the 1980s
• The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging
Corruption
• The MAF has been involved in many corruption scandals
Other challenges
--------------------------------
PUBLIC DEBT = DEFENSE SPENDING
Public DEBT has a positive correlation with defense spending in MALAYDESH , meaning that as public DEBT increases, so does defense spending. This is because the government allocates funds from the national budget to DEBT repayments and defense.
Explanation
DEBT and budget
The MALAYDESH government's budget includes allocations for DEBT repayments and defense. The government's income is often not enough to cover all expenditures, so it borrows money to finance the difference.
DEBT-to-GDP ratio
MALAYDESH DEBT-to-GDP ratio has been increasing over the years. In 2023, the DEBT-to-GDP ratio was 65.6%.
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced challenges with its equipment due to a lack of resources, outdated equipment, and corruption.
Lack of resources
• The government's defense budget is limited, making it difficult to afford modern equipment
• The government has not provided clear guidance for the future of the defense industry
• The government has not been able to increase the local content of equipment
Outdated equipment
• The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are considered techNOLogically obsolete
• The RMN has many old ships, including the Kasturi-class Corvette and the Laksamana Corvette class, which were built in the 1980s
• The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging
Corruption
• The MAF has been involved in many corruption scandals
Other challenges
--------------------------------
PUBLIC DEBT = DEFENSE SPENDING
Public DEBT has a positive correlation with defense spending in MALAYDESH , meaning that as public DEBT increases, so does defense spending. This is because the government allocates funds from the national budget to DEBT repayments and defense.
Explanation
DEBT and budget
The MALAYDESH government's budget includes allocations for DEBT repayments and defense. The government's income is often not enough to cover all expenditures, so it borrows money to finance the difference.
DEBT-to-GDP ratio
MALAYDESH DEBT-to-GDP ratio has been increasing over the years. In 2023, the DEBT-to-GDP ratio was 65.6%.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Dominasi Skala Ekonomi: Indonesia sebagai Gajah Asia
Indonesia telah melakukan decoupling (pemisahan kasta) dari ekonomi regional ASEAN:
PDB PPP (Daya Beli Riil): Dengan angka US$ 5,69 Triliun, Indonesia menempati Peringkat 6 Dunia, melampaui Jerman, Inggris, dan Prancis.
Skala Banding: Ekonomi riil Indonesia setara dengan gabungan Thailand + Vietnam + Filipina.
Rasio vs Malaydesh: Indonesia 4,24x lebih besar.
PDB Nominal (Nilai Pasar): Indonesia mencapai US$ 1,69 Triliun (Peringkat 15 Dunia).
Rasio vs Malaydesh: Indonesia 3,67x lebih besar.
-
Kontras Kesehatan Fiskal & Profil Risiko
Perbedaan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara:
Indonesia (Pruden & Sehat):
Rasio Utang: Terjaga stabil di kisaran 40%, jauh di bawah batas aman UU (60%).
Utang Rumah Tangga: Sangat rendah (16%), memberikan ruang konsumsi domestik yang kuat tanpa beban cicilan ekstrem.
Malaydesh (Zona Merah Fiskal):
Rasio Utang: Melonjak hingga 69% - 70,4% (2024-2025), melewati limit internal 65%.
Bom Waktu Rumah Tangga: Rasio utang rumah tangga mencapai 84,3%, salah satu yang tertinggi di Asia, yang mencekik daya beli rakyat.
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
HapusMALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
----------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
BalasHapus13 unit GM 400 Alpha untuk Indonesia
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
BalasHapus13 unit GM 400 Alpha untuk Indonesia
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
BalasHapusDEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
MALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
--------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
--------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
Udah aja Sarawak dan sabah melepaskan diri, buat apa gabung si lemah madesu, masa depan suram.. 😁
BalasHapusMALAYDESH = 5 RADAR RUSAK
BalasHapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
-
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
-
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
-
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
==============
==============
INDONESIA 25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
-
pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
1. Esensi Strategis Pengadaan
Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
-
2. Fokus Penempatan Geografis
Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
-
3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
Integrasi Sistem: Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia memiliki kontrol penuh atas integrasi data radar ke dalam jaringan komando pertahanan udara nasional (NADS).
-
4. Garis Waktu Operasional
2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI
WAW 12 UNIT .
BalasHapusKita himpit sabah serawak hihihi
BalasHapusHai lonn mana alutsista buatan mu masa hanya mampu bina kondom unisex weekkk🤣🤣🤣
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
BalasHapusMALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
----------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
🤣🤣🤣........... TIADA KUALITI guys....
BalasHapusPrabowo Disebut Kecewa Soal Kapal Selam Buatan RI, Kok Bisa?
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200909145829-4-185565/prabowo-disebut-kecewa-soal-kapal-selam-buatan-ri-kok-bisa
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
HapusMALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
----------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
HapusMALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
--------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
--------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
25 RADAR = 13 GM400a + 12 RETIA
Hapus33 SATUAN RADAR (SATRAD) HINGGA 2029
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI.
________________________________________
Rencana Pengadaan 25 Radar (13 Thales & 12 Retia)
Thales Group Official: Mengonfirmasi kontrak pengadaan 13 unit Ground Master 400 Alpha yang mencakup kolaborasi dengan PT Len Industri untuk memperkuat kedaulatan udara Indonesia.
-
Janes Defense: Melaporkan detail teknis mengenai akuisisi radar jarak jauh GM400a oleh Indonesia serta langkah TNI AU dalam memodernisasi sensor pertahanan udaranya.
-
Airforce Technology: Menjelaskan bahwa sistem GM400 Alpha milik Indonesia dirancang untuk deteksi target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem pada jarak yang sangat jauh.
The Defense Post: Memuat berita tentang pengadaan radar dari Republik Ceko (Retia) sebagai bagian dari paket 25 radar baru untuk menutup celah wilayah udara (blind spots).
________________________________________
Target 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029
Antara News (English Edition): Memberitakan pernyataan KSAU mengenai rencana penempatan radar pertahanan udara baru di titik-titik strategis seperti Morotai untuk mencapai cakupan penuh.
-
Asia Pacific Defense Journal: Mengulas ambisi Indonesia untuk memiliki total 33 stasiun radar operasional pada tahun 2029 guna mendukung sistem pertahanan udara nasional yang terintegrasi.
-
Defense News: Melaporkan strategi jangka panjang Indonesia dalam memperluas jaringan radar
-
Indonesia Defense: Memberitakan target strategis TNI AU untuk memiliki total 33 Satuan Radar (Satrad) pada tahun 2029.
-
Kompas.id: Menjelaskan visi agar seluruh wilayah udara Indonesia terlindungi radar sepenuhnya pada 2029.
________________________________________
Kerjasama Produksi & ToT
Transfer of Technology (ToT) antara Thales dan PT Len Industri:
Thales Group Official: Menyatakan secara resmi bahwa kontrak 13 radar GM400a melibatkan PT Len Industri untuk membangun infrastruktur radar serta melakukan perakitan komponen tertentu secara lokal di Indonesia.
-
Janes Defense: Menjelaskan detail kolaborasi strategis di mana PT Len Industri akan memproduksi komponen radar dan bertanggung jawab atas pemeliharaan jangka panjang sistem sensor tersebut.
25 RADAR = 13 GM400a + 12 RETIA
Hapus33 SATUAN RADAR (SATRAD) HINGGA 2029
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI.
________________________________________
Rencana Pengadaan 25 Radar (13 Thales & 12 Retia)
Thales Group Official: Mengonfirmasi kontrak pengadaan 13 unit Ground Master 400 Alpha yang mencakup kolaborasi dengan PT Len Industri untuk memperkuat kedaulatan udara Indonesia.
-
Janes Defense: Melaporkan detail teknis mengenai akuisisi radar jarak jauh GM400a oleh Indonesia serta langkah TNI AU dalam memodernisasi sensor pertahanan udaranya.
-
Airforce Technology: Menjelaskan bahwa sistem GM400 Alpha milik Indonesia dirancang untuk deteksi target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem pada jarak yang sangat jauh.
The Defense Post: Memuat berita tentang pengadaan radar dari Republik Ceko (Retia) sebagai bagian dari paket 25 radar baru untuk menutup celah wilayah udara (blind spots).
________________________________________
Target 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029
Antara News (English Edition): Memberitakan pernyataan KSAU mengenai rencana penempatan radar pertahanan udara baru di titik-titik strategis seperti Morotai untuk mencapai cakupan penuh.
-
Asia Pacific Defense Journal: Mengulas ambisi Indonesia untuk memiliki total 33 stasiun radar operasional pada tahun 2029 guna mendukung sistem pertahanan udara nasional yang terintegrasi.
-
Defense News: Melaporkan strategi jangka panjang Indonesia dalam memperluas jaringan radar
-
Indonesia Defense: Memberitakan target strategis TNI AU untuk memiliki total 33 Satuan Radar (Satrad) pada tahun 2029.
-
Kompas.id: Menjelaskan visi agar seluruh wilayah udara Indonesia terlindungi radar sepenuhnya pada 2029.
________________________________________
Kerjasama Produksi & ToT
Transfer of Technology (ToT) antara Thales dan PT Len Industri:
Thales Group Official: Menyatakan secara resmi bahwa kontrak 13 radar GM400a melibatkan PT Len Industri untuk membangun infrastruktur radar serta melakukan perakitan komponen tertentu secara lokal di Indonesia.
-
Janes Defense: Menjelaskan detail kolaborasi strategis di mana PT Len Industri akan memproduksi komponen radar dan bertanggung jawab atas pemeliharaan jangka panjang sistem sensor tersebut.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Trajektori Utang Malaydesh (2010–2026)
Data menunjukkan akumulasi utang yang tidak terkendali:
Era Transparansi (2018): Lonjakan drastis dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun terjadi karena inklusi liabilitas tersembunyi (kasus 1MDB & proyek PPP).
Beban Pandemi & Pasca-Pandemi: Utang terus mendaki dari RM 1,32 T (2020) hingga diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026.
Defisit Fiskal: Meskipun menyusut ke 3,8% (2025), nominal defisit tetap tinggi (± USD 17,8 Miliar), memaksa penambahan utang baru setiap tahun.
-
risiko sistemik akibat beban utang pemerintah dan rumah tangga yang ekstrem, yang berujung pada stagnasi nasional.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Trajektori Utang Malaydesh (2010–2026)
Data menunjukkan akumulasi utang yang tidak terkendali:
Era Transparansi (2018): Lonjakan drastis dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun terjadi karena inklusi liabilitas tersembunyi (kasus 1MDB & proyek PPP).
Beban Pandemi & Pasca-Pandemi: Utang terus mendaki dari RM 1,32 T (2020) hingga diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026.
Defisit Fiskal: Meskipun menyusut ke 3,8% (2025), nominal defisit tetap tinggi (± USD 17,8 Miliar), memaksa penambahan utang baru setiap tahun.
-
risiko sistemik akibat beban utang pemerintah dan rumah tangga yang ekstrem, yang berujung pada stagnasi nasional.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Trajektori Utang Malaydesh (2010–2026)
Data menunjukkan akumulasi utang yang tidak terkendali:
Era Transparansi (2018): Lonjakan drastis dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun terjadi karena inklusi liabilitas tersembunyi (kasus 1MDB & proyek PPP).
Beban Pandemi & Pasca-Pandemi: Utang terus mendaki dari RM 1,32 T (2020) hingga diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026.
Defisit Fiskal: Meskipun menyusut ke 3,8% (2025), nominal defisit tetap tinggi (± USD 17,8 Miliar), memaksa penambahan utang baru setiap tahun.
-
risiko sistemik akibat beban utang pemerintah dan rumah tangga yang ekstrem, yang berujung pada stagnasi nasional.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB
Indonesia (Pruden): ~40% — Berada dalam kategori sangat sehat, jauh di bawah batas aman undang-undang (60%).
Malaydesh (Zona Merah): ~69–70% — Sudah melewati limit plafon utang mereka (65%).
-
Rasio Utang Rumah Tangga
Indonesia (Aman): 16% — Rendah, memberikan ketahanan tinggi terhadap konsumsi domestik.
Malaydesh (Ekstrem): 84,3% — Sangat tinggi (mencekik), sebagian besar pendapatan rakyat habis untuk membayar cicilan.
-
Defisit Fiskal (Tahun Anggaran 2025)
Indonesia (Terkendali): Di bawah 3% — Menunjukkan disiplin fiskal yang ketat dan manajemen anggaran yang stabil.
Malaydesh (Tinggi): 3,8% — Masih cukup tinggi, menambah beban akumulasi utang baru setiap tahun.
-
Kapasitas Belanja Negara
Indonesia (Tinggi): Fokus pada modernisasi alutsista strategis (Rafale, Scorpène) dan pembangunan infrastruktur karena fiscal space yang luas.
Malaydesh (Rendah): Fokus pada pembayaran bunga utang yang membengkak, mengakibatkan pembekuan pengadaan militer.
MALAYDESH = 5 RADAR RUSAK
BalasHapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
-
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
-
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
-
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
==============
==============
INDONESIA 25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
-
pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
1. Esensi Strategis Pengadaan
Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
-
2. Fokus Penempatan Geografis
Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
-
3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
Integrasi Sistem: Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia memiliki kontrol penuh atas integrasi data radar ke dalam jaringan komando pertahanan udara nasional (NADS).
-
4. Garis Waktu Operasional
2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI
tentera terkuat ke13 didunia katanya...HAHAHAHAHA
BalasHapusRekaman Detik-detik OPM Baku Tembak dengan TNI, 2 Prajurit Marinir Tewas
https://www.youtube.com/watch?v=UV2AkZ4llcU&t=71s
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
Hapus1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
HapusMALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
----------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
GORILA KLAIM CASH =
HapusKREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
------------------------------
Berikut adalah daftar strategi pembiayaan pertahanan dalam format poin-poin:
Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2
Penyedia: Turk Eximbank (Turki)
Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) (G-to-G) dengan pembayaran bertahap mengikuti progres konstruksi fisik.
-
Jet Tempur Ringan KAI FA-50
Penyedia: Korea Aerospace Industries (KAI) (Korea Selatan)
Skema: Deferred Payment (Bayar Tunda) selama 10–15 tahun yang diintegrasikan ke dalam anggaran Rancangan Malaydesh Lima Tahun (RMLT).
-
Helikopter Leonardo AW139
Penyedia: Leonardo S.p.A. (Italia)
Skema: Leasing (Sewa), yaitu mengubah beban biaya modal (CapEx) menjadi biaya operasional (OpEx) melalui pembayaran sewa bulanan.
-
Multi-Purpose Mission Ship (MPMS)
Penyedia: Produsen Strategis (Turki/Global)
Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) dengan jaminan penuh antar-pemerintah guna mendapatkan suku bunga kompetitif (kisaran 4%-6%).
-
Alutsista Strategis Umum
Penyedia: Berbagai Vendor Internasional
Skema: Barter / Offset (Imbal Dagang)
------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
Hapus-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar.).
--------------------------------
1. Keterbatasan Anggaran dan Alokasi Belanja
• Anggaran pertahanan Malaydesh stagnan di kisaran RM15–18 miliar per tahun, namun mayoritas digunakan untuk operasi harian—alih-alih modernisasi atau peningkatan kapasitas.
• Anggaran 2024 hanya sebesar USD 4,16 miliar, dan lebih dari 40% digunakan untuk gaji dan tunjangan personel
• DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan pagu hingga 1,5% dari PDB, bahkan beberapa pihak menganjurkan 4% PDB agar Militer Mampu menjalankan misi pertahanan yang optimal.
________________________________________
2. Aset & Peralatan Usang
• Terdapat 171 aset militer yang telah berusia lebih dari 30 tahun, mencakup:
o 108 milik TDM
o 29 milik TUDM
o 34 milik TLDM
• Contohnya:
o KD Pendekar, kapal lama (~45 tahun), tenggelam setelah tertabrak objek bawah laut
o Sepertiga armada kapal keamanan (misalnya dari Agensi Maritim Malaydesh ) rusak atau tidak berfungsi.
________________________________________
3. Proyek Besar Tertunda dan Skandal Pengadaan
• Proyek Littoral Combat Ship (LCS)—senilai RM9 miliar—berasal dari rencana 6 kapal:
o Pengiriman pertama, Maharaja Lela, seharusnya 2019, tapi tertunda.
o Proyek dihentikan dan dilanjutkan kembali, dengan estimasi pengiriman baru: satu kapal selesai 2026, sisanya 2029.
• Skandal pengadaan LCS menunjukkan korupsi dan mismanagement—termasuk soal desain yang tidak dipilih RMN dan pembayaran besar sebelum penyelesaian desain.
________________________________________
4. Korupsi, Perencanaan Buruk, dan Interferensi Politik
• Militer Malaydesh berada dalam “band D, kategori risiko tinggi untuk korupsi di sektor pertahanan.”
• Terdapat banyak intervensi politik dalam pengadaan dan kontrak militer, yang menurunkan efektivitas dan memunculkan biaya transaksional tak perlu.
• Perencanaan yang buruk sering menyebabkan pengadaan disetujui tanpa kebutuhan pengguna yang jelas—contoh kasus jet tempur LCA.
________________________________________
5. Masalah Operasional dan Sumber Daya Personel
• Personel militer dilaporkan menghadapi masalah keterampilan berpikir, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah selama operasi
• RMAF sendiri bermasalah dalam pemeliharaan pesawat dan pasokan suku cadang, untuk jenis lawas seperti Su-30MKM maupun Hornet bekas Kuwait.
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
Hapus-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar.).
--------------------------------
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malaydesh 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
Efek Penghapusan GST
1. Penerimaan Negara Turun Tajam
• GST 2017: menyumbang RM 44 miliar (sekitar 20% pendapatan federal).
• SST 2019: hanya menyumbang sekitar RM 27 miliar.
👉 Artinya ada kehilangan pendapatan tahunan ± RM 15–20 miliar.
• Dampak langsung: ruang fiskal pemerintah makin sempit, bergantung lebih besar pada minyak & gas serta pajak langsung (corporate tax, income tax).
________________________________________
2. 🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN Melebar
• Hilangnya pemasukan dari GST membuat defisit fiskal sulit diturunkan.
• Malaydesh tetap terjebak defisit 4–6% dari PDB hampir TIAP TAHUN TIPU-TIPU sejak itu.
• Pemerintah harus menambah utang untuk menutup belanja publik.
👉 Salah satu faktor yang mendorong utang publik naik ke >60% PDB.
________________________________________
3. Keterbatasan Belanja Publik
• Banyak pos penting tertekan, misalnya:
o Pertahanan (budget stagnan, modernisasi tertunda).
o Infrastruktur (sebagian proyek besar ditunda atau direstrukturisasi).
o Subsidi tetap tinggi karena tekanan politik → makin membebani anggaran
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
Hapus-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar.).
--------------------------------
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malaydesh 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
Efek Penghapusan GST
1. Penerimaan Negara Turun Tajam
• GST 2017: menyumbang RM 44 miliar (sekitar 20% pendapatan federal).
• SST 2019: hanya menyumbang sekitar RM 27 miliar.
👉 Artinya ada kehilangan pendapatan tahunan ± RM 15–20 miliar.
• Dampak langsung: ruang fiskal pemerintah makin sempit, bergantung lebih besar pada minyak & gas serta pajak langsung (corporate tax, income tax).
________________________________________
2. 🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN Melebar
• Hilangnya pemasukan dari GST membuat defisit fiskal sulit diturunkan.
• Malaydesh tetap terjebak defisit 4–6% dari PDB hampir TIAP TAHUN TIPU-TIPU sejak itu.
• Pemerintah harus menambah utang untuk menutup belanja publik.
👉 Salah satu faktor yang mendorong utang publik naik ke >60% PDB.
________________________________________
3. Keterbatasan Belanja Publik
• Banyak pos penting tertekan, misalnya:
o Pertahanan (budget stagnan, modernisasi tertunda).
o Infrastruktur (sebagian proyek besar ditunda atau direstrukturisasi).
o Subsidi tetap tinggi karena tekanan politik → makin membebani anggaran
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Daftar Alutsista Indonesia "On Progress"
Indonesia sedang membangun kekuatan pemukul masif:
Udara: 42 Rafale, 48 KAAN (Turki), 48 KF-21 Boramae, 2 A400M, 22 Black Hawk.
Laut: 2 Fregat Brawijaya, 2 Fregat Merah Putih, 2 Fregat Istif, 2 Kapal Selam Scorpène Evolved, 1 Kapal Induk Garibaldi (Eks-Italia).
Darat/Rudal: 3 Baterai Rudal KHAN, 3 Baterai Rudal Trisula, 12 Drone Anka, 60 Drone TB3.
-
Timeline "Prank" Pertahanan Malaydesh (2005–2026)
Rentetan kegagalan kontrak dan wacana yang berakhir "Zonk":
2014: Jet Rafale (Mangkrak anggaran).
2018: Kapal MRSS PT PAL (Zonk/Batal).
2022: Jet HAL Tejas India (Batal).
2024–2025: Sewa Black Hawk (Mangkrak, unit tidak tiba).
2026: F/A-18 Hornet Kuwait (Resmi Batal karena biaya logistik & evaluasi buruk).
2026: Pembekuan Total oleh PM Anwar Ibrahim terhadap seluruh pengadaan militer akibat korupsi.
-
Analisa "Salam Kosong" SIPRI (2020–2025)
Status pengadaan Malaydesh yang terjebak dalam retorika:
2020–2021: Planned (Dijangka/Rencana).
2022: Selected Not Yet Ordered (Pilih tapi tidak beli).
2023: Not Yet Ordered (Tanpa pesanan).
2024–2025: KOSONG (Amnesia belanja).
GORILA KLAIM CASH =
HapusSKEMA NON TUNAI = NON CASH
------------------------------
1. Inventarisasi Alutsista Skema Non-Tunai
Multi-Purpose Mission Ship (MPMS)
Skema: EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG) (Hutang Lender Turki).
Status: Hutang G-to-G melalui Turk Eximbank.
-
Kapal LMS Batch 2
Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) / Hutang Luar Negeri.
-
Jet Tempur FA-50M & Scorpene
Skema: Barter Komoditas (Minyak Sawit/Palm Oil).
Logika: Tidak mampu bayar cash, menggunakan hasil bumi.
-
Pesawat Airbus A400M
Skema: Pembayaran Berperingkat (Ansuran/Debt).
-
Tank PT-91 Twardy
Skema: Barter 30% Palm Oil & Rubber (Karet).
-
Jet Mig-29N & MKM
Skema: Barter Palm Oil.
-
Helikopter AW139
Skema: Sewa (Leasing).
-
2. Daftar Entitas Penagih Hutang (Tagih Hutang)
Daftar lembaga dan vendor yang memiliki piutang terhadap proyek pertahanan/infrastruktur:
Lembaga Perbankan: Maybank, AmBank, Affin Bank, Bank Muamalat, Bank Pembangunan Malaydesh, Kuwait Finance House.
Vendor/Kontraktor: MTU Services, Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, iXblue SAS, Tyco Fire & Security.
------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
DIBANTAI sama pejuang OPM guys.....
BalasHapusOPM Klaim Rampas Senjata dan Amunisi saat Serang Pos TNI di Maybrat
https://www.youtube.com/watch?v=Ey4UmMP1lPo
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
Hapus1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
INDONESIA .....
Hapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
________________________________________
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
Hapus-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar.).
--------------------------------
1. Aging Equipment
• A large portion of Malaydesh ’s armed forces equipment is 30–40+ years old.
• Examples:
o Navy: Some vessels date back to the 1970s–1980s; patrol craft and auxiliary ships are beyond recommended service life.
o Air Force (RMAF): Operates Su-30MKM (delivered 2007, but with spare parts issues), F/A-18D Hornets (1997), and Hawks (1994) — all aging platforms.
o Army: Armored vehicles like Condor APCs from the 1980s are still in service.
👉 Obsolescence makes maintenance expensive and reduces combat readiness.
________________________________________
2. Underinvestment in Modernisation
• Malaydesh ’s defense budget is small (around 1% of GDP, RM15–18 billion yearly) compared to regional peers.
• Over 40% goes to salaries and pensions, leaving little for procurement or modernization.
• This means many assets simply stay in service until they break down, instead of being replaced regularly like in Singapore or Australia.
________________________________________
3. Procurement Delays & Scandals
• Major programs often face delays, mismanagement, or corruption scandals.
• Example: Littoral Combat Ship (LCS) project – launched in 2011 (RM9 billion for 6 ships). As of 2025, no ship is operational; first delivery delayed to 2026.
• Result: the Navy is stuck using older corvettes and patrol vessels far past their prime.
________________________________________
4. Poor Maintenance & Spare Parts
• Limited budget also affects maintenance.
• The RMAF has had periods where only a fraction of its Su-30MKM fighters were airworthy due to spare parts shortages.
• Old systems without steady spare parts supply quickly degrade into obsolescence.
________________________________________
5. Shifts in Regional Military Balance
• Neighbors (Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand) have invested heavily in modern systems (submarines, 5th-gen fighters, frigates, drones).
• By contrast, Malaydesh ’s fleet and aircraft look increasingly outdated not just in age, but in capability compared to regional peers.
________________________________________
6. Political Interference & Short-Termism
• Defense procurement is often politicized.
• Changes in government (frequent in Malaydesh since 2018) cause projects to be halted, renegotiated, or reset.
• This leads to long gaps without new equipment, forcing older assets to remain in use.
INDONESIA .....
HapusBATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
-
2018–2021:
11 Su-35 BATAL (Risiko sanksi CAATSA AS) → Ganti 42 Rafale (Prancis).
-
2024:
12 Mirage 2000-5 BATAL (Masalah Jet Tua) → Ganti 48 KAAN (Turki, Jet Siluman).
-
2025:
42 J-10CE BATAL (Fokus kerja sama) → Ganti 48 KF-21 Block II (Korsel-RI).
-
2026:
24 F-15IDN PROSES (Risiko ITAR AS) → Ganti 24 M-346F (Latih tempur/serang ringan).
=============
=============
MALAYDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
Laporan Media Internasional & Regional:
Channel News Asia (CNA): Mengulas secara mendalam dalam artikel opini dan berita bertajuk "Malaydesh’s purchase of Kuwaiti Hornet fighter jets - is it worth it?" yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2024. Artikel ini menyebutkan bahwa Malaydesh telah mengincar jet tersebut setidaknya sejak tahun 2017.
Asian Military Review: Mengonfirmasi bahwa minat Malaydesh dimulai sejak 2017, tepatnya saat armada MiG-29N TUDM mulai dipensiunkan.
The Defense News & Janes: Media pertahanan global ini sering dikutip oleh situs berita militer seperti M5 Dergi sebagai sumber awal laporan mengenai ketertarikan Malaydesh pada Hornet bekas Kuwait.
-
Media Lokal Malaydesh:
The Star & New Straits Times: Melaporkan pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, pada Oktober 2025 yang menegaskan kembali bahwa akuisisi ini merupakan langkah sementara (stopgap) sebelum pengadaan MRCA baru.
Bernama (Kantor Berita Nasional): Sumber utama untuk rilis teknis, termasuk laporan kunjungan
tentera terkuat ke13 didunia katanya...HAHAHAHAHA
BalasHapusRekaman Detik-detik OPM Baku Tembak dengan TNI, 2 Prajurit Marinir Tewas
https://www.youtube.com/watch?v=UV2AkZ4llcU&t=71s
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Dominasi Mutlak Indonesia di Level Global & ASEAN
Indonesia telah berhasil melakukan "Great Decoupling", memisahkan diri dari persaingan kelas menengah ASEAN dan masuk ke jajaran elit ekonomi dunia:
Peringkat 6 Dunia (PPP): Dengan PDB PPP sebesar US$ 5,69 Triliun, Indonesia secara riil lebih besar dari raksasa Eropa seperti Inggris dan Prancis.
Hegemon ASEAN:
Skala Riil (PPP): Ekonomi Indonesia mencapai 4,24x lipat ekonomi Malaydesh dan 6,69x lipat Singapura.
Skala Pasar (Nominal): Indonesia tetap dominan dengan angka 3,67x lebih besar dari Malaydesh ($1,69 T vs $0,46 T).
Top 5 Asia: Secara nominal, Indonesia kini berada di posisi ke-5 Asia, hanya di bawah Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.
-
Krisis Fiskal & "Debt Trap" Malaydesh (2010–2026)
Data menunjukkan tren akumulasi utang Malaydesh yang mengkhawatirkan:
Ledakan 2018 (Transparansi Liabilitas): Terjadi lonjakan dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun. Ini adalah titik balik di mana utang tersembunyi (1MDB & PPP) mulai diakui secara resmi.
Proyeksi 2026: Utang diperkirakan menyentuh RM 1,79 Triliun. Dalam 16 tahun (2010–2026), utang Malaydesh membengkak hampir 4,4 kali lipat.
Rasio Kritis: Rasio utang terhadap PDB melonjak dari 52% (2010) menjadi 70,4% (2024), melewati batas aman (65%).
-
Implikasi Strategis: Stagnasi Pertahanan & Ekonomi
Kesenjangan fiskal ini menjelaskan mengapa terjadi fenomena "SIPRI Kosong" pada Malaydesh:
Beban Bunga Utang: Dengan utang RM 1,79 T, sebagian besar pendapatan negara Malaydesh habis untuk membayar bunga, mengakibatkan pembekuan anggaran alutsista.
Daya Beli Domestik: Utang rumah tangga Malaydesh yang mencapai 84,3% menjadi "bom waktu" bagi konsumsi internal, sementara Indonesia dengan utang 16% memiliki daya beli yang jauh lebih stabil dan resilien.
INDONESIA .....
Hapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
________________________________________
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
INDONESIA .....
Hapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
________________________________________
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
---------------------------------
Realisasi Impor Senjata (SIPRI 2021–2025)
Data menunjukkan siapa yang benar-benar belanja alutsista di kawasan:
Peringkat 1 ASEAN: Indonesia (1,5%) — Urutan 18 Dunia. Fokus: Rafale, Scorpène, PPA.
Peringkat 2 ASEAN: Filipina (1,2%).
Peringkat 3 ASEAN: Singapura (1,1%).
Peringkat 4 ASEAN: Thailand (0,5%).
Peringkat 5 ASEAN: Malaydesh (0,3%) — Hanya FA-50 (skala terbatas).
-
Status Lembar Pengadaan SIPRI (2024–2025)
Indonesia (1 Lembar Penuh): Kontrak aktif untuk Rafale F-4, Mesin TP400-D6, PPA-L-Plus, A400M Atlas, Rudal BORA/KHAN, Drone Anka-S, dan Air Refuel System.
Malaydesh (KOSONG): Tidak ada realisasi kontrak baru yang tercatat (Status: Salam Lembar Kosong).
-
Peringkat Kekuatan Militer (GFP 2026)
Indonesia — Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582) | Hegemon ASEAN.
Vietnam — Peringkat 23 Dunia.
Thailand — Peringkat 24 Dunia.
Singapura — Peringkat 29 Dunia.
Myanmar — Peringkat 35 Dunia.
Filipina — Peringkat 41 Dunia.
Malaydesh — Peringkat 42 Dunia (Kalah dari Filipina).
-
Kronologi "Prank" Pertahanan Malaydesh (2005–2026)
Rentetan wacana yang gagal menjadi kontrak nyata (Zonk):
2005: Rudal KS-1A China (Zonk).
2014: Jet Rafale Prancis (Mangkrak anggaran).
2018: Kapal MRSS PT PAL Indonesia (Zonk).
2022: Jet HAL Tejas India (Batal/Pindah ke FA-50).
2023: IAG Guardian (Gagal spek PBB/UNIFIL).
2024–2025: Sewa Black Hawk (Mangkrak/Unit tidak tiba).
2026: F/A-18 Hornet Kuwait (Resmi Batal akibat biaya logistik & evaluasi buruk).
2026: Pembekuan Total oleh PM Anwar Ibrahim akibat skandal korupsi & kartel Kemenhan.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
---------------------------------
Realisasi Impor Senjata (SIPRI 2021–2025)
Data menunjukkan siapa yang benar-benar belanja alutsista di kawasan:
Peringkat 1 ASEAN: Indonesia (1,5%) — Urutan 18 Dunia. Fokus: Rafale, Scorpène, PPA.
Peringkat 2 ASEAN: Filipina (1,2%).
Peringkat 3 ASEAN: Singapura (1,1%).
Peringkat 4 ASEAN: Thailand (0,5%).
Peringkat 5 ASEAN: Malaydesh (0,3%) — Hanya FA-50 (skala terbatas).
-
Status Lembar Pengadaan SIPRI (2024–2025)
Indonesia (1 Lembar Penuh): Kontrak aktif untuk Rafale F-4, Mesin TP400-D6, PPA-L-Plus, A400M Atlas, Rudal BORA/KHAN, Drone Anka-S, dan Air Refuel System.
Malaydesh (KOSONG): Tidak ada realisasi kontrak baru yang tercatat (Status: Salam Lembar Kosong).
-
Peringkat Kekuatan Militer (GFP 2026)
Indonesia — Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582) | Hegemon ASEAN.
Vietnam — Peringkat 23 Dunia.
Thailand — Peringkat 24 Dunia.
Singapura — Peringkat 29 Dunia.
Myanmar — Peringkat 35 Dunia.
Filipina — Peringkat 41 Dunia.
Malaydesh — Peringkat 42 Dunia (Kalah dari Filipina).
-
Kronologi "Prank" Pertahanan Malaydesh (2005–2026)
Rentetan wacana yang gagal menjadi kontrak nyata (Zonk):
2005: Rudal KS-1A China (Zonk).
2014: Jet Rafale Prancis (Mangkrak anggaran).
2018: Kapal MRSS PT PAL Indonesia (Zonk).
2022: Jet HAL Tejas India (Batal/Pindah ke FA-50).
2023: IAG Guardian (Gagal spek PBB/UNIFIL).
2024–2025: Sewa Black Hawk (Mangkrak/Unit tidak tiba).
2026: F/A-18 Hornet Kuwait (Resmi Batal akibat biaya logistik & evaluasi buruk).
2026: Pembekuan Total oleh PM Anwar Ibrahim akibat skandal korupsi & kartel Kemenhan.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Status Pengadaan Alutsista (SIPRI 2024–2026)
Vakum Total: Laporan SIPRI menunjukkan status "KOSONG" selama dua tahun berturut-turut (2024-2025).
Pembatalan F/A-18 Hornet: Kegagalan akuisisi pesawat bekas Kuwait sebanyak 4 kali, resmi dibatalkan pada Februari 2026 karena kendala logistik dan teknis.
Pembekuan Total (Procurement Freeze): Instruksi PM per Januari 2026 untuk menghentikan seluruh pengadaan militer guna investigasi suap dan korupsi sistemik.
Perbandingan Regional: Indonesia memiliki "Lembar Belanja Penuh" (Rafale, A400M, Rudal Khan), sementara Malaydesh setara dengan Timor Leste, Laos, dan Kamboja dalam hal nihilnya transfer senjata berat.
-
Indikator Kejatuhan Militer (GFP 2026)
Penurunan Peringkat: Merosot ke posisi 42 Dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
Aset Mangkrak: Proyek Kapal LCS & OPV yang berkarat di galangan melibatkan 17 kreditor dengan bunga yang terus membengkak.
Degradasi Armada: Banyak aset utama berstatus Grounded (MiG-29, MB339CM) atau hilang dari gudang (48 unit Skyhawk & 2 mesin jet).
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. What is the “Chronic Allocation Problem”?
Malaydesh defense budget suffers from structural imbalances:
~70% → Salaries, pensions, allowances.
~20–25% → Operations & maintenance (O&M).
<10% → Development (procurement, modernization).
This pattern has persisted for decades, regardless of who is in power. It’s “chronic” because it doesn’t change year to year — it is baked into Malaydesh defense system.
________________________________________
📌 2. Why So Skewed?
Large manpower-heavy force → Army dominates with many personnel, each entitled to allowances & pensions.
Political incentives → Governments prefer to expand or protect jobs and welfare (pensions, veterans’ benefits) rather than invest in long-term modernization.
Rigid financial system → Once salaries & pensions are committed, they are “locked in,” leaving procurement squeezed.
Weak multi-year planning → Budgets are annual, so each year O&M & salaries get priority over new projects.
________________________________________
📌 3. Effects on the Armed Forces
✈️ Air Force (RMAF)
Insufficient flying hours → pilots often below NATO standards.
Can’t afford to maintain multiple fleets (Su-30, F/A-18D, Hawks).
Retirement of MiG-29 left gap, but MRCA replacement delayed decades due to budget.
________________________________________
🚢 Navy (RMN)
Modernization projects (e.g., LCS frigates) stalled because there’s no steady development funding.
Existing fleet spends fewer days at sea due to limited fuel allocations.
Submarines (Scorpène) struggle with high operational costs.
________________________________________
🪖 Army (TDM)
Personnel-heavy structure consumes most of the salary budget.
Modernization of armored vehicles, artillery, and air defense delayed.
Training often limited to small-scale jungle exercises (cheap but outdated for modern warfare).
________________________________________
📌 4. Macro-Level Consequences
Modernization Paralysis
Malaydesh buys one “prestige project” (e.g., Scorpène, Su-30, LCS) but can’t follow through with sustainment.
No continuous upgrade pipeline.
Readiness Erosion
Without sufficient O&M funding, equipment availability drops.
Spare parts shortages → many assets grounded or idle.
Capability Gaps Widen
Neighbors move ahead with systematic modernization (Singapore F-35, Indonesia MEF).
Malaydesh falls behind, unable to replace aging fleets.
Low Return on Investment
Billions spent on prestige platforms, but underutilized due to fuel & training cuts.
Example: Su-30MKM — advanced but rarely flown compared to RSAF F-15SG or RTAF Gripens.
Morale & Retention Issues
Soldiers see little investment in training or new kit.
Skilled personnel (especially pilots, engineers) leave for commercial jobs.
🤣🤣🤣........... TIADA KUALITI guys....
BalasHapusPrabowo Disebut Kecewa Soal Kapal Selam Buatan RI, Kok Bisa?
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200909145829-4-185565/prabowo-disebut-kecewa-soal-kapal-selam-buatan-ri-kok-bisa
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Dominasi Mutlak Indonesia di Level Global & ASEAN
Indonesia telah berhasil melakukan "Great Decoupling", memisahkan diri dari persaingan kelas menengah ASEAN dan masuk ke jajaran elit ekonomi dunia:
Peringkat 6 Dunia (PPP): Dengan PDB PPP sebesar US$ 5,69 Triliun, Indonesia secara riil lebih besar dari raksasa Eropa seperti Inggris dan Prancis.
Hegemon ASEAN:
Skala Riil (PPP): Ekonomi Indonesia mencapai 4,24x lipat ekonomi Malaydesh dan 6,69x lipat Singapura.
Skala Pasar (Nominal): Indonesia tetap dominan dengan angka 3,67x lebih besar dari Malaydesh ($1,69 T vs $0,46 T).
Top 5 Asia: Secara nominal, Indonesia kini berada di posisi ke-5 Asia, hanya di bawah Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.
-
Krisis Fiskal & "Debt Trap" Malaydesh (2010–2026)
Data menunjukkan tren akumulasi utang Malaydesh yang mengkhawatirkan:
Ledakan 2018 (Transparansi Liabilitas): Terjadi lonjakan dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun. Ini adalah titik balik di mana utang tersembunyi (1MDB & PPP) mulai diakui secara resmi.
Proyeksi 2026: Utang diperkirakan menyentuh RM 1,79 Triliun. Dalam 16 tahun (2010–2026), utang Malaydesh membengkak hampir 4,4 kali lipat.
Rasio Kritis: Rasio utang terhadap PDB melonjak dari 52% (2010) menjadi 70,4% (2024), melewati batas aman (65%).
-
Implikasi Strategis: Stagnasi Pertahanan & Ekonomi
Kesenjangan fiskal ini menjelaskan mengapa terjadi fenomena "SIPRI Kosong" pada Malaydesh:
Beban Bunga Utang: Dengan utang RM 1,79 T, sebagian besar pendapatan negara Malaydesh habis untuk membayar bunga, mengakibatkan pembekuan anggaran alutsista.
Daya Beli Domestik: Utang rumah tangga Malaydesh yang mencapai 84,3% menjadi "bom waktu" bagi konsumsi internal, sementara Indonesia dengan utang 16% memiliki daya beli yang jauh lebih stabil dan resilien.
CHRONOLOGY OF SCORPENE SCANDAL
Hapus(DEFACT KILL PREGNANT WOMEN) =
2006:
The €1.2 billion sale of two French Scorpene-class submarines and one Agosta submarine to MALAYDESH in 2002, and the dubious commissions that accompanied the sale, comes to light following the kidnapping and murder of Mongolian translator Altantuya Shaaribuu, who was reported missing on Oct 19, 2006.
2007:
Altantuya's family files a RM100 million civil suit over her death by naming former policemen Azilah Hadri and Sirul Azhar Umar, political analyst Abdul Razak Baginda and the government as defendants.
2008:
Azilah and Sirul Azhar, who were bodyguards to then prime minister and defence minister Datuk Seri Najib Razak, are found guilty of the murder.
2010:
The French shipbuilding company in question is raided, and it is under scrutiny for operating in violation of the Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Bribery and the corresponding law in France.
2014:
An appeals court overturns the verdict and frees Azilah and Sirul Azhar, upon which the latter flees to Australia.
2015
The appeals court's judgment is overturned by the Federal Court, leading to reinstatement of the death penalty against the duo.
2017
Najib's associate, Razak Baginda, is charged in France, while the former is questioned by MACC.
2020
The Federal Court dismisses Azilah's application for a retrial and review of his 2015 conviction.
2022
The court awards RM5 million in damages to the plaintiffs – Altantuya's parents, Dr Shaariibuu Setev and Altantsetseg Sanjaa – as well as their two grandsons: Mungunshagai PAYjargal and Altanshagai Munkhtulga.
2024
MACC Chief Commissioner Tan Sri Azam Baki says its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines is ongoing, adding that it is in contact with parties abroad to obtain more information
=========
BUNUH WANITA HAMIL....
Altantuya had been the lover of Abdul Razak Baginda, a kNOwn associate of Najib, and many believe that her involvement in a defence deal to purchase two French Scorpene submarines may have led to her death
---
2024 CASE STILL ONGOING = The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) said its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines in 2002 is still ongoing.
MACC chief commissioner Tan Sri Azam Baki said the commission is still in contact with parties abroad to obtain more information.
"The case is still ongoing. We are still in contact with other parties abroad to get more information on a number of transactions.
--------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 YEARS LOI NSM LOI MICA
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
LMS B2 = DOWNGRADE BABUR CLASS NO TORPEDO
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED NO TORPEDO
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
CHRONOLOGY OF SCORPENE SCANDAL
Hapus(DEFACT KILL PREGNANT WOMEN) =
2006:
The €1.2 billion sale of two French Scorpene-class submarines and one Agosta submarine to MALAYDESH in 2002, and the dubious commissions that accompanied the sale, comes to light following the kidnapping and murder of Mongolian translator Altantuya Shaaribuu, who was reported missing on Oct 19, 2006.
2007:
Altantuya's family files a RM100 million civil suit over her death by naming former policemen Azilah Hadri and Sirul Azhar Umar, political analyst Abdul Razak Baginda and the government as defendants.
2008:
Azilah and Sirul Azhar, who were bodyguards to then prime minister and defence minister Datuk Seri Najib Razak, are found guilty of the murder.
2010:
The French shipbuilding company in question is raided, and it is under scrutiny for operating in violation of the Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Bribery and the corresponding law in France.
2014:
An appeals court overturns the verdict and frees Azilah and Sirul Azhar, upon which the latter flees to Australia.
2015
The appeals court's judgment is overturned by the Federal Court, leading to reinstatement of the death penalty against the duo.
2017
Najib's associate, Razak Baginda, is charged in France, while the former is questioned by MACC.
2020
The Federal Court dismisses Azilah's application for a retrial and review of his 2015 conviction.
2022
The court awards RM5 million in damages to the plaintiffs – Altantuya's parents, Dr Shaariibuu Setev and Altantsetseg Sanjaa – as well as their two grandsons: Mungunshagai PAYjargal and Altanshagai Munkhtulga.
2024
MACC Chief Commissioner Tan Sri Azam Baki says its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines is ongoing, adding that it is in contact with parties abroad to obtain more information
=========
BUNUH WANITA HAMIL....
Altantuya had been the lover of Abdul Razak Baginda, a kNOwn associate of Najib, and many believe that her involvement in a defence deal to purchase two French Scorpene submarines may have led to her death
---
2024 CASE STILL ONGOING = The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) said its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines in 2002 is still ongoing.
MACC chief commissioner Tan Sri Azam Baki said the commission is still in contact with parties abroad to obtain more information.
"The case is still ongoing. We are still in contact with other parties abroad to get more information on a number of transactions.
--------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 YEARS LOI NSM LOI MICA
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
LMS B2 = DOWNGRADE BABUR CLASS NO TORPEDO
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED NO TORPEDO
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
GORILA MALAYDESH KREDIT EKSPOR (HUTANG) SCORPENE =
HapusKREDIT EKSPOR (HUTANG) PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR (HUTANG) PERANCIS = SCORPENE
-------------------------
1 Skema pembiayaan kapal selam Scorpene Malaydesh (KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tunku Abdul Razak) menggunakan metode KREDIT EKSPOR (HUTANG) (Export Credit) untuk mendanai kontrak senilai sekitar €1,08 miliar (atau RM3,7 miliar pada kurs saat itu).
Berikut adalah rincian mekanisme tersebut:
Penyedia Kredit & Penjamin: Fasilitas kredit ini didukung oleh Coface (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur), lembaga penjamin KREDIT EKSPOR (HUTANG) asal Prancis, yang memberikan jaminan kepada bank komersial Eropa untuk menyalurkan pinjaman kepada pemerintah Malaydesh.
Mekanisme Pembayaran: Pembayaran tidak dilakukan secara tunai sekaligus di muka, melainkan melalui cicilan jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Malaydesh dalam satu tahun fiskal tertentu.
Pembayaran Berbasis Milestone: Pengucuran dana pinjaman disesuaikan dengan tahapan pembangunan (milestone) kapal di galangan kapal. Setiap kali perkembangan fisik kapal mencapai persentase tertentu (misalnya pemotongan plat pertama atau peluncuran), pembayaran termin berikutnya akan dicairkan kepada pihak manufaktur (Naval Group dan Navantia)
Sumber Berita :
Lembaga Resmi & Penjamin: Laporan profil risiko negara dari Coface mengonfirmasi peran mereka sebagai lembaga penjamin KREDIT EKSPOR (HUTANG) dalam transaksi perdagangan internasional Malaydesh.
Analisis Keamanan Internasional: Organisasi Nuclear Threat Initiative (NTI) menyediakan rincian operasional dan latar belakang pengadaan dua kapal selam kelas Perdana Menteri (Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak) yang didanai melalui kontrak Prancis-Spanyol senilai €1,08 miliar.
Media Investigasi & Berita Ekonomi:
Bloomberg dan New Straits Times memuat laporan terkait aspek hukum dan rincian transaksi finansial kontrak tersebut dalam cakupan penyelidikan "Scorpene Affair".
CNBC Indonesia mengulas sejarah akuisisi tersebut sebagai referensi perbandingan untuk rencana pengadaan alutsista serupa oleh Indonesia.
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
GORILA KLAIM CASH =
HapusKREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
---------------------------------
Berikut adalah daftar strategi pembiayaan pertahanan dalam format poin-poin:
Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2
Penyedia: Turk Eximbank (Turki)
Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) (G-to-G) dengan pembayaran bertahap mengikuti progres konstruksi fisik.
-
Jet Tempur Ringan KAI FA-50
Penyedia: Korea Aerospace Industries (KAI) (Korea Selatan)
Skema: Deferred Payment (Bayar Tunda) selama 10–15 tahun yang diintegrasikan ke dalam anggaran Rancangan Malaydesh Lima Tahun (RMLT).
-
Helikopter Leonardo AW139
Penyedia: Leonardo S.p.A. (Italia)
Skema: Leasing (Sewa), yaitu mengubah beban biaya modal (CapEx) menjadi biaya operasional (OpEx) melalui pembayaran sewa bulanan.
-
Multi-Purpose Mission Ship (MPMS)
Penyedia: Produsen Strategis (Turki/Global)
Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) dengan jaminan penuh antar-pemerintah guna mendapatkan suku bunga kompetitif (kisaran 4%-6%).
-
Alutsista Strategis Umum
Penyedia: Berbagai Vendor Internasional
Skema: Barter / Offset (Imbal Dagang)
--------------------------------
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 BUDGET DEFICIT = MALAYDESH
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 BUDGET DEFICIT = MALAYDESH
--------------------------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
GORILA KLAIM CASH =
HapusKREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
---------------------------------
Berikut adalah daftar strategi pembiayaan pertahanan dalam format poin-poin:
Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2
Penyedia: Turk Eximbank (Turki)
Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) (G-to-G) dengan pembayaran bertahap mengikuti progres konstruksi fisik.
-
Jet Tempur Ringan KAI FA-50
Penyedia: Korea Aerospace Industries (KAI) (Korea Selatan)
Skema: Deferred Payment (Bayar Tunda) selama 10–15 tahun yang diintegrasikan ke dalam anggaran Rancangan Malaydesh Lima Tahun (RMLT).
-
Helikopter Leonardo AW139
Penyedia: Leonardo S.p.A. (Italia)
Skema: Leasing (Sewa), yaitu mengubah beban biaya modal (CapEx) menjadi biaya operasional (OpEx) melalui pembayaran sewa bulanan.
-
Multi-Purpose Mission Ship (MPMS)
Penyedia: Produsen Strategis (Turki/Global)
Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) dengan jaminan penuh antar-pemerintah guna mendapatkan suku bunga kompetitif (kisaran 4%-6%).
-
Alutsista Strategis Umum
Penyedia: Berbagai Vendor Internasional
Skema: Barter / Offset (Imbal Dagang)
--------------------------------
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 BUDGET DEFICIT = MALAYDESH
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 BUDGET DEFICIT = MALAYDESH
--------------------------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
IDN : SIPRI SHOPPING VS MY : 2 TAHUN SIPRI KOSONG
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING 15 YEARS
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
Kelemahan militer Malaydesh pada periode 2025-2026 berfokus pada tantangan modernisasi dan masalah struktural internal. Berikut adalah poin-poin utamanya:
-
Aset Militer yang Menua (Obsolecence):
Panglima Angkatan Darat Malaydesh mengakui tantangan besar dalam mengelola aset warisan (legacy assets), terutama kendaraan tempur yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Armada jet tempur F/A-18D Hornet milik RMAF juga dinilai mulai mencapai batas efektivitas teknisnya, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi.
-
Skandal Korupsi dan Transparansi:
Sektor pertahanan Malaydesh terus dibayangi oleh skandal tender yang tidak transparan. Pada awal 2026, Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC) melakukan penyelidikan terhadap 26 perusahaan terkait proyek militer, yang memicu tuntutan reformasi disiplin di tubuh Angkatan Tentera Malaydesh (ATM).
-
Ketergantungan pada Pemeliharaan Luar Negeri:
Beberapa aset strategis, seperti kapal selam dan jet tempur Sukhoi, sering kali menghadapi kendala kesiapan tempur karena ketergantungan pada suku cadang dan teknologi luar negeri, yang diperparah oleh dinamika geopolitik global.
-
Prioritas Anggaran yang Terbagi:
Sebagian besar anggaran pertahanan (sekitar 65% dari biaya operasional) habis digunakan untuk gaji dan tunjangan personel, menyisakan ruang gerak yang terbatas untuk pengadaan teknologi tempur terbaru secara masif
IDN : SIPRI SHOPPING VS MY : 2 TAHUN SIPRI KOSONG
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING 15 YEARS
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
Kelemahan militer Malaydesh pada periode 2025-2026 berfokus pada tantangan modernisasi dan masalah struktural internal. Berikut adalah poin-poin utamanya:
-
Aset Militer yang Menua (Obsolecence):
Panglima Angkatan Darat Malaydesh mengakui tantangan besar dalam mengelola aset warisan (legacy assets), terutama kendaraan tempur yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Armada jet tempur F/A-18D Hornet milik RMAF juga dinilai mulai mencapai batas efektivitas teknisnya, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi.
-
Skandal Korupsi dan Transparansi:
Sektor pertahanan Malaydesh terus dibayangi oleh skandal tender yang tidak transparan. Pada awal 2026, Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC) melakukan penyelidikan terhadap 26 perusahaan terkait proyek militer, yang memicu tuntutan reformasi disiplin di tubuh Angkatan Tentera Malaydesh (ATM).
-
Ketergantungan pada Pemeliharaan Luar Negeri:
Beberapa aset strategis, seperti kapal selam dan jet tempur Sukhoi, sering kali menghadapi kendala kesiapan tempur karena ketergantungan pada suku cadang dan teknologi luar negeri, yang diperparah oleh dinamika geopolitik global.
-
Prioritas Anggaran yang Terbagi:
Sebagian besar anggaran pertahanan (sekitar 65% dari biaya operasional) habis digunakan untuk gaji dan tunjangan personel, menyisakan ruang gerak yang terbatas untuk pengadaan teknologi tempur terbaru secara masif
🤣🤣🤣........... TIADA KUALITI guys....
BalasHapusPrabowo Disebut Kecewa Soal Kapal Selam Buatan RI, Kok Bisa?
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200909145829-4-185565/prabowo-disebut-kecewa-soal-kapal-selam-buatan-ri-kok-bisa
CHRONOLOGY OF SCORPENE SCANDAL
Hapus(DEFACT KILL PREGNANT WOMEN) =
2006:
The €1.2 billion sale of two French Scorpene-class submarines and one Agosta submarine to MALAYDESH in 2002, and the dubious commissions that accompanied the sale, comes to light following the kidnapping and murder of Mongolian translator Altantuya Shaaribuu, who was reported missing on Oct 19, 2006.
2007:
Altantuya's family files a RM100 million civil suit over her death by naming former policemen Azilah Hadri and Sirul Azhar Umar, political analyst Abdul Razak Baginda and the government as defendants.
2008:
Azilah and Sirul Azhar, who were bodyguards to then prime minister and defence minister Datuk Seri Najib Razak, are found guilty of the murder.
2010:
The French shipbuilding company in question is raided, and it is under scrutiny for operating in violation of the Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Bribery and the corresponding law in France.
2014:
An appeals court overturns the verdict and frees Azilah and Sirul Azhar, upon which the latter flees to Australia.
2015
The appeals court's judgment is overturned by the Federal Court, leading to reinstatement of the death penalty against the duo.
2017
Najib's associate, Razak Baginda, is charged in France, while the former is questioned by MACC.
2020
The Federal Court dismisses Azilah's application for a retrial and review of his 2015 conviction.
2022
The court awards RM5 million in damages to the plaintiffs – Altantuya's parents, Dr Shaariibuu Setev and Altantsetseg Sanjaa – as well as their two grandsons: Mungunshagai PAYjargal and Altanshagai Munkhtulga.
2024
MACC Chief Commissioner Tan Sri Azam Baki says its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines is ongoing, adding that it is in contact with parties abroad to obtain more information
=========
BUNUH WANITA HAMIL....
Altantuya had been the lover of Abdul Razak Baginda, a kNOwn associate of Najib, and many believe that her involvement in a defence deal to purchase two French Scorpene submarines may have led to her death
---
2024 CASE STILL ONGOING = The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) said its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines in 2002 is still ongoing.
MACC chief commissioner Tan Sri Azam Baki said the commission is still in contact with parties abroad to obtain more information.
"The case is still ongoing. We are still in contact with other parties abroad to get more information on a number of transactions.
--------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 YEARS LOI NSM LOI MICA
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
LMS B2 = DOWNGRADE BABUR CLASS NO TORPEDO
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED NO TORPEDO
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
CHRONOLOGY OF SCORPENE SCANDAL
Hapus(DEFACT KILL PREGNANT WOMEN) =
2006:
The €1.2 billion sale of two French Scorpene-class submarines and one Agosta submarine to MALAYDESH in 2002, and the dubious commissions that accompanied the sale, comes to light following the kidnapping and murder of Mongolian translator Altantuya Shaaribuu, who was reported missing on Oct 19, 2006.
2007:
Altantuya's family files a RM100 million civil suit over her death by naming former policemen Azilah Hadri and Sirul Azhar Umar, political analyst Abdul Razak Baginda and the government as defendants.
2008:
Azilah and Sirul Azhar, who were bodyguards to then prime minister and defence minister Datuk Seri Najib Razak, are found guilty of the murder.
2010:
The French shipbuilding company in question is raided, and it is under scrutiny for operating in violation of the Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Bribery and the corresponding law in France.
2014:
An appeals court overturns the verdict and frees Azilah and Sirul Azhar, upon which the latter flees to Australia.
2015
The appeals court's judgment is overturned by the Federal Court, leading to reinstatement of the death penalty against the duo.
2017
Najib's associate, Razak Baginda, is charged in France, while the former is questioned by MACC.
2020
The Federal Court dismisses Azilah's application for a retrial and review of his 2015 conviction.
2022
The court awards RM5 million in damages to the plaintiffs – Altantuya's parents, Dr Shaariibuu Setev and Altantsetseg Sanjaa – as well as their two grandsons: Mungunshagai PAYjargal and Altanshagai Munkhtulga.
2024
MACC Chief Commissioner Tan Sri Azam Baki says its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines is ongoing, adding that it is in contact with parties abroad to obtain more information
=========
BUNUH WANITA HAMIL....
Altantuya had been the lover of Abdul Razak Baginda, a kNOwn associate of Najib, and many believe that her involvement in a defence deal to purchase two French Scorpene submarines may have led to her death
---
2024 CASE STILL ONGOING = The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) said its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines in 2002 is still ongoing.
MACC chief commissioner Tan Sri Azam Baki said the commission is still in contact with parties abroad to obtain more information.
"The case is still ongoing. We are still in contact with other parties abroad to get more information on a number of transactions.
--------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 YEARS LOI NSM LOI MICA
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
LMS B2 = DOWNGRADE BABUR CLASS NO TORPEDO
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED NO TORPEDO
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
TIMELINE NGEMIS = JET HORNET KUWAIT (2017–2026)
Hapus-
2017: TUDM (Tentara Udara Diraja Malaydesh) mulai menyatakan ketertarikan untuk mengakuisisi armada Hornet Kuwait. Langkah ini diambil menyusul pemensiunan armada MiG-29N yang menciptakan celah kemampuan tempur.
-
2021: Pemerintah Malaydesh secara terbuka mengonfirmasi keinginan untuk membeli 33 pesawat Hornet Kuwait (terdiri dari varian F/A-18C dan F/A-18D). Isu ini kembali mencuat setelah insiden masuknya 16 pesawat transportasi China ke ruang udara Malaydesh.
-
2023: Kuwait menandatangani kontrak dengan Boeing untuk jet tempur F/A-18E/F Super Hornet baru. Malaydesh memantau proses ini karena Kuwait hanya akan melepaskan Hornet lama setelah menerima penggantinya.
-
Mei – Juli 2024:
Panglima TUDM mengumumkan rencana pengiriman tim teknis ke Kuwait.
Menteri Pertahanan Malaydesh bertemu Duta Besar Kuwait untuk membahas percepatan nota kesepahaman (MoU) kerjasama pertahanan.
-
Februari – Juni 2025:
Muncul laporan bahwa kesepakatan hampir final dan menunggu persetujuan ekspor dari Amerika Serikat.
-
Juni 2025: AS dilaporkan memberikan lampu hijau untuk transfer jet tersebut ke Malaydesh.
-
Agustus 2025: Spekulasi pembatalan mulai muncul di media, namun TUDM menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap evaluasi akhir. Di saat yang sama, satu jet F/A-18D TUDM yang ada jatuh akibat bird strike.
-
November 2025: Tim evaluasi teknis TUDM dikirim ke Kuwait (11–27 November) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik dan sistem pesawat.
-
6 Februari 2026: Rapat Kabinet Malaydesh secara resmi memutuskan untuk membatalkan rencana akuisisi jet Hornet Kuwait.
-
26 Februari 2026: Wakil Menteri Pertahanan, Adly Zahari, mengumumkan pembatalan tersebut di Parlemen.
________________________________________
IDN : SIPRI SHOPPING VS MY : 2 TAHUN SIPRI KOSONG
IDN : BUYING VERSUS MY : LEASING 15 YEARS
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA .....
11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
________________________________________
GEMPURWIRA26 Agustus 2025 pukul 18.13
pasti rasa sedihkan GORILLA MISKIN..... yang Program F18 KUWAIT ON terusssss.....HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.50
39 buah + 8 buah..... Banyak woiiii.... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
-
GEMPURWIRA4 Maret 2023 pukul 07.40
Mantap...... Sokongan penuh pada penambahan pesawat F18....
Yang hanya mampu shoping drone kecil tu tepi sikit ya.... Hahhahahha
-
sandstorm719 Desember 2022 pukul 06.58
Ia yg penting lgi bs terbang engak ada masalah loh...
-
GEMPURWIRA 23 Desember 2021 12.33
Nampaknya MALAYDESH sudah berhubung dengan pihak kuwait.. Semoga BERJAYA.
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
HapusINDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
=============
The cost overrun for the LCS project in MALAYDESH was RM1 billion. This was part of a RM9.13 billion contract that the government paid RM6.08 billion for.
Explanation
• RM1.4 billion was not used for the project
• RM1 billion was considered a cost overrun
• RM400 million was used to pay off PSCI's DEBTs
Cost overruns are a common problem in the construction industry in MALAYDESH . In fact, most construction projects in MALAYDESH have cost overruns of 5–10% of the total contract price
===========
MALAYDESH shipyards face several key problems including: intense competition from neighboring countries like Singapore with more advanced infrastructure, limited techNOLogical capabilities, supply chain disruptions due to global factors like COVID-19, a shortage of skilled labor, inconsistent demand for shipbuilding, and sometimes issues with project management and cost overruns, particularly when building complex vessels; all of which can hinder their competitiveness in the international market.
Specific challenges:
• Infrastructure limitations:
MALAYDESH ports might not be as modern or well-equipped as those in Singapore, leading to inefficiencies and higher costs.
• Skill gap:
A lack of highly skilled workers in shipbuilding can impact quality and production timelines.
• Nological limitations:
MALAYDESH shipyards may not have access to the latest shipbuilding techNOLogies, hindering their ability to build complex vessels.
• Market volatility:
Depending heavily on the oil and gas industry for demand, fluctuations in the market can significantly impact orders for offshore vessels.
• Cost competitiveness:
Facing pressure to compete on price with other regional shipyards, which can sometimes lead to compromising quality.
• Project management issues:
Past instances of delays and cost overruns in major shipbuilding projects have raised concerns about project management capabilities.
Recent developments:
• Focus on green nology:
MALAYDESH shipyards are increasingly looking to build more environmentally friendly vessels like LNG-powered ships to stay competitive.
• Collaboration with international partners:
Some MALAYDESH shipyards are collaborating with foreign companies to access advanced techNOLogy and expertise.
• Government initiatives:
The MALAYDESH government is providing incentives to boost the shipbuilding industry and address some of these challenges
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
HapusINDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
===========
DRAMA 155mm SPH SYSTEM
DRAMA 155mm SPH SYSTEM
DRAMA 155mm SPH SYSTEM
As of September 2024, the MALAYDESH Army has not acquired a 155 mm self-propelled howitzer (SPH) system. The MALAYDESH Ministry of Defence has been discussing the project, but the final selection has not been made.
Why the acquisition has been delayed?
The acquisition program was announced in the 2010s, but the schedule, number of platforms, and total estimated cost were not defined.
The Ministry of Finance canceled the intended purchase of self-propelled howitzer systems.
The MALAYDESH Army is still waiting for government approval to procure the system
===========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with its equipment, including outdated assets, technical issues, and budget constraints.
Outdated assets
Aircraft
The MAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain. The RMAF's BAE Systems Hawk fleet and Aermacchi MB-339CMs have been grounded.
Ships
The RMN's vessels are approaching or have reached their age limit. The KD Rahman submarine had technical issues that prevented it from submerging.
Weapons
The MAF has advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
Technical issues
Submarines
The KD Rahman submarine had technical issues that prevented it from submerging.
Weapon systems
The MAF's weapon systems have differing technical standards and specifications, which can lead to inefficiencies.
Budget constraints
Defense budget: The MAF's defense budget has been stagnant for several years.
Procurement system: The MAF's procurement system has been criticized for being inefficient and susceptible to external interference
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
HapusINDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
=============
MALAYDESH Armed Forces (MAF) in terms of readiness, defense preparedness, and logistics.
Challenges
• Logistics: Outdated inventory can make it difficult to deliver the right supplies to soldiers at the right time. This can hinder operations and make it harder to mobilize soldiers in hostile environments.
• Defense preparedness: Outdated equipment can make it difficult for the MAF to keep up with evolving geopolitical and strategic threats.
• Fleet sustainment: A large fleet of aging aircraft can be expensive to maintain.
===========
The defense industry of MALAYDESH armed forces faces several weaknesses, including corruption, lack of human resources, and insufficient research and development.
Corruption
• Procurement
The procurement process is vulnerable to corruption due to foreign and domestic interests.
• Commanders
Commanders may not receive training on corruption issues, which can leave troops ill-equipped to respond to corruption risks.
Lack of human resources
• STEM specialists
There is a lack of STEM specialists, especially in the defense-industrial sector.
• Local companies
Local companies may not have the necessary capabilities to produce defense equipment.
Insufficient research and development
• Local universities and corporate sector
There is little use of the research and development capabilities in local universities and the corporate sector.
• Government guidance
The government may not have clear guidance for the future strategic direction of the industry.
Other weaknesses
• Limited parliamentary oversight: Parliamentary oversight of the defense sector is weak.
• Limited financial scrutiny: Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
• Reluctance of OEMs: Original Equipment Manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their techNOLogy.
• Reluctance of MAF: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) may be reluctant to use locally produced products.
MALAYDESH armed forces face challenges in modernizing their budget due to economic limitations, historical budget constraints, and competing national priorities. However, the country has recently increased its military spending to address these challenges.
Challenges
Budget constraints: MALAYDESH defense spending is low compared to other regional powers, and the country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives.
Aging aircraft: The country's fleet of aging aircraft is burdensome to maintain, which adds to fleet sustainment problems.
Leakage of funds: The pandemic and political uncertainty have limited defense spending
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🛡️ Why Malaydesh Lags Behind in Defence Tech & Force Structure
1. Limited Defence Budget & Allocation Inefficiency
Malaydesh ’s defence budget is lower than Indonesia and Singapore, and a large portion goes to personnel costs, not modernization.
In contrast:
Indonesia: USD10.6 billion budget (2025), focused on maritime security and modernization
Singapore: USD15 billion budget, with 4.9% of GDP allocated to defence—the highest in ASEAN
Vietnam: Prioritizes coastal defence with diversified procurement from the U.S., South Korea, and Israel
2. Outdated Equipment & Slow Modernization
Malaydesh still operates legacy platforms like MiG-29s (retired), aging Scorpene submarines, and delayed Littoral Combat Ships.
Meanwhile:
Indonesia is acquiring Rafale jets, Scorpène-class submarines, and expanding naval bases
Singapore has F-35B stealth fighters, advanced UAVs, and integrated cyber warfare units
Vietnam is modernizing its Soviet-era arsenal and investing in coastal missile systems
3. Force Structure Limitations
Malaydesh ’s armed forces are fragmented and lack joint operational doctrine.
Singapore’s SAF is highly integrated, with tri-service coordination and advanced simulation training.
Indonesia and Vietnam maintain large active personnel (400,000 and 600,000 respectively), while Malaydesh has ~110,000 with limited reserve depth1
4. Strategic Doctrine & Regional Role
Malaydesh ’s defence posture is non-confrontational, focused on internal security and humanitarian missions.
In contrast:
Indonesia asserts maritime dominance in the South China Sea and Malacca Strait.
Vietnam maintains a deterrence posture against China, especially in the Spratly Islands.
Singapore positions itself as a technological leader and regional training hub.
📊 Comparative Snapshot (2025)
Country Defence Budget Key Assets Strategic Focus
🇲🇾 Malaydesh ~USD5.7B FA-50 jets, LMS Batch 2 Internal security, HADR
🇮🇩 Indonesia USD10.6B Rafale jets, submarines Maritime security, deterrence
🇸🇬 Singapore USD15B F-35B, cyber units, UAVs Tech superiority, joint ops
🇻🇳 Vietnam ~USD6.5B Coastal missiles, Su-30MK2 China deterrence, coastal ops
CHRONOLOGY OF SCORPENE SCANDAL
BalasHapus(DEFACT KILL PREGNANT WOMEN) =
2006:
The €1.2 billion sale of two French Scorpene-class submarines and one Agosta submarine to MALAYDESH in 2002, and the dubious commissions that accompanied the sale, comes to light following the kidnapping and murder of Mongolian translator Altantuya Shaaribuu, who was reported missing on Oct 19, 2006.
2007:
Altantuya's family files a RM100 million civil suit over her death by naming former policemen Azilah Hadri and Sirul Azhar Umar, political analyst Abdul Razak Baginda and the government as defendants.
2008:
Azilah and Sirul Azhar, who were bodyguards to then prime minister and defence minister Datuk Seri Najib Razak, are found guilty of the murder.
2010:
The French shipbuilding company in question is raided, and it is under scrutiny for operating in violation of the Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Bribery and the corresponding law in France.
2014:
An appeals court overturns the verdict and frees Azilah and Sirul Azhar, upon which the latter flees to Australia.
2015
The appeals court's judgment is overturned by the Federal Court, leading to reinstatement of the death penalty against the duo.
2017
Najib's associate, Razak Baginda, is charged in France, while the former is questioned by MACC.
2020
The Federal Court dismisses Azilah's application for a retrial and review of his 2015 conviction.
2022
The court awards RM5 million in damages to the plaintiffs – Altantuya's parents, Dr Shaariibuu Setev and Altantsetseg Sanjaa – as well as their two grandsons: Mungunshagai PAYjargal and Altanshagai Munkhtulga.
2024
MACC Chief Commissioner Tan Sri Azam Baki says its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines is ongoing, adding that it is in contact with parties abroad to obtain more information
=========
BUNUH WANITA HAMIL....
Altantuya had been the lover of Abdul Razak Baginda, a kNOwn associate of Najib, and many believe that her involvement in a defence deal to purchase two French Scorpene submarines may have led to her death
---
2024 CASE STILL ONGOING = The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) said its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines in 2002 is still ongoing.
MACC chief commissioner Tan Sri Azam Baki said the commission is still in contact with parties abroad to obtain more information.
"The case is still ongoing. We are still in contact with other parties abroad to get more information on a number of transactions.
--------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 YEARS LOI NSM LOI MICA
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
LMS B2 = DOWNGRADE BABUR CLASS NO TORPEDO
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED NO TORPEDO
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
CHRONOLOGY OF SCORPENE SCANDAL
BalasHapus(DEFACT KILL PREGNANT WOMEN) =
2006:
The €1.2 billion sale of two French Scorpene-class submarines and one Agosta submarine to MALAYDESH in 2002, and the dubious commissions that accompanied the sale, comes to light following the kidnapping and murder of Mongolian translator Altantuya Shaaribuu, who was reported missing on Oct 19, 2006.
2007:
Altantuya's family files a RM100 million civil suit over her death by naming former policemen Azilah Hadri and Sirul Azhar Umar, political analyst Abdul Razak Baginda and the government as defendants.
2008:
Azilah and Sirul Azhar, who were bodyguards to then prime minister and defence minister Datuk Seri Najib Razak, are found guilty of the murder.
2010:
The French shipbuilding company in question is raided, and it is under scrutiny for operating in violation of the Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Bribery and the corresponding law in France.
2014:
An appeals court overturns the verdict and frees Azilah and Sirul Azhar, upon which the latter flees to Australia.
2015
The appeals court's judgment is overturned by the Federal Court, leading to reinstatement of the death penalty against the duo.
2017
Najib's associate, Razak Baginda, is charged in France, while the former is questioned by MACC.
2020
The Federal Court dismisses Azilah's application for a retrial and review of his 2015 conviction.
2022
The court awards RM5 million in damages to the plaintiffs – Altantuya's parents, Dr Shaariibuu Setev and Altantsetseg Sanjaa – as well as their two grandsons: Mungunshagai PAYjargal and Altanshagai Munkhtulga.
2024
MACC Chief Commissioner Tan Sri Azam Baki says its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines is ongoing, adding that it is in contact with parties abroad to obtain more information
=========
BUNUH WANITA HAMIL....
Altantuya had been the lover of Abdul Razak Baginda, a kNOwn associate of Najib, and many believe that her involvement in a defence deal to purchase two French Scorpene submarines may have led to her death
---
2024 CASE STILL ONGOING = The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) said its investigation into MALAYDESH 's acquisition of the Scorpene submarines in 2002 is still ongoing.
MACC chief commissioner Tan Sri Azam Baki said the commission is still in contact with parties abroad to obtain more information.
"The case is still ongoing. We are still in contact with other parties abroad to get more information on a number of transactions.
--------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 YEARS LOI NSM LOI MICA
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
LMS B2 = DOWNGRADE BABUR CLASS NO TORPEDO
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED NO TORPEDO
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
KAH KAH.... SEWA LAGI!
BalasHapusRADAR MANDIRI 2029 (INDONESIA) VS NASIB SIAL MELARAT (MALONDESH)
________________________________________
🇲🇾 MALONDESH: KASTA SEWA & PRANK BLACKHAWK
Pertahanan Malondesh kembali ke titik nadir setelah kegagalan kontrak pengadaan helikopter, memaksa militer kembali menjadi "Kera-jaan Sewa":
• BLACKHAWK (GAGAL TOTAL): Kontrak pengadaan helikopter Black Hawk resmi dibatalkan setelah perusahaan penyedia gagal mengirimkan unit hingga batas waktu Oktober 2025. "Tiada apa-apa (Black Hawks), tiada apa-apa," ujar Menhan Khaled Nordin.
• SEWA LAGI (Tender CUH): Akibat gagal beli, MINDEF terpaksa membuka tender SEWA helikopter tempur utiliti (CUH) untuk masa 5 tahun. Strategi pragmatis ini diambil karena krisis anggaran (Freezes 2026) dan ketiadaan aset baru.
• NGEMIS & BATAL: Rencana akuisisi F-18 bekas Kuwait pun berakhir BATAL pada 2026 karena masalah teknis dan biaya logistik yang mencekik.
________________________________________
🇮🇩 INDONESIA: MATA ELANG 2029 (EYES TO SEE)
Berbanding terbalik dengan tetangga yang sibuk menyewa, Indonesia membangun jaring radar raksasa secara mandiri dan permanen:
• 25 RADAR BARU (13 Thales + 12 Retia): Indonesia mengamankan 25 unit radar canggih untuk menutup seluruh blind spot kedaulatan udara RI.
• GM400 Alpha (The Beast): Kontrak 13 unit radar GM400a mencakup Transfer of Technology (ToT) masif dengan PT Len Industri. Indonesia tidak hanya beli, tapi membangun infrastruktur di Subang.
• TARGET 33 SATRAD (2029): Pada akhir 2029, TNI AU ditargetkan memiliki total 33 Satuan Radar (Satrad) aktif, mengawasi setiap jengkal wilayah dari Morotai hingga IKN.
• STATUS: REAL SHOPPING & PRODUCTION, bukan sewa bulanan!
________________________________________
📊 HEAD-TO-HEAD: SENSOR & KESIAPAN 2026
Aspek INDONESIA 🇮🇩 MALONDESH 🇲🇾
Status Radar 33 Satrad Aktif (2029) Keterbatasan Sensor Jarak Jauh
Status Helikopter 22 Blackhawk Baru (PTDI) Sewa (Tender CUH 5 Tahun)
Metode Belanja Cash & Co-Production Sewa & Barter Sawit
Kepemimpinan Stabil & Konsisten 5x Ganti PM / 6x Menhan
________________________________________
📉 REALITA FISKAL: 2026 FREEZES
• Malondesh: Terjebak utang pemerintah 70,5% PDB [1]. Tahun 2026 resmi Pembekuan Total pengadaan akibat korupsi dan kekangan kewangan.
• Indonesia: Rasio utang aman di 40% PDB. Memiliki ruang fiskal luas untuk membangun Kizilelma Stealth Drone dan radar tercanggih di dunia.
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
--------------------------------
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🛠️ What Does “Legacy Platforms” Mean?
Legacy platforms refer to aging military equipment—aircraft, ships, vehicles, and systems—that are:
Outdated in technology
Costly to maintain
Operationally limited in modern combat scenarios
Malaydesh continues to operate many such platforms across its armed services.
🔍 Why Malaydesh Overrelies on Legacy Platforms
1. Budget Constraints & Prioritization Gaps
Defence spending has never been a top priority in Malaydesh ’s national budget.
Most funds go to personnel costs, leaving little for capital upgrades.
Modernization plans are often delayed or cancelled due to economic pressures.
2. Delayed Procurement Cycles
Example: The MiG-29N jets, delivered in 1995, were supposed to retire by 2010. But due to budget issues, their service was extended indefinitely.
The Littoral Combat Ship (LCS) program, meant to replace aging naval assets, has faced years of delay, leaving the Navy reliant on older patrol vessels.
3. Fragmented Modernization Strategy
Malaydesh lacks a cohesive long-term procurement roadmap.
Acquisitions are often piecemeal, reactive, and politically driven.
This leads to a mix of platforms from Russia, the U.S., France, and China, complicating logistics and interoperability.
4. Maintenance Burden
Legacy systems require frequent repairs, spare parts, and specialized technicians.
Example: Malaydesh ’s fleet includes C-130 Hercules from the 1970s and CN-235s from the early 2000s.
These platforms consume budget without delivering modern capability.
5. Capability Gaps
Malaydesh ’s Air Force can only cover one-third of its territory with current aircraft.
The Navy lacks sufficient sealift, anti-submarine warfare, and maritime surveillance assets.
The Army relies on older armored vehicles with limited protection and mobility.
📊 Examples of Legacy Platforms Still in Use
Platform Service Branch Year Introduced Status
MiG-29N Fulcrum Air Force 1995 Retired (late)
F/A-18D Hornet Air Force 1997 Still active
C-130 Hercules Air Force 1970s–1990s Operational
Scorpene Submarines Navy 2009 Aging, limited fleet
Condor APCs Army 1980s Still in service
⚠️ Strategic Risks
Reduced deterrence in the South China Sea
Limited interoperability with allies
High lifecycle costs without capability returns
Vulnerability to modern threats like drones, cyber warfare, and precision strikes
GORILA KLAIM CASH =
BalasHapusKREDIT EKSPOR (HUTANG)
------------------------------
Kesimpulan Strategi Pembiayaan Pertahanan Malaydesh
Ketergantungan pada KREDIT EKSPOR (HUTANG) (G-to-G): Malaydesh secara masif menggunakan fasilitas kredit dari lembaga penjamin ekspor negara asal (seperti Turk Eximbank) untuk proyek strategis seperti kapal LMS Batch 2 dan MPMS. Skema ini dipilih karena bunga kompetitif (kisaran 4%-6% dalam USD/Euro) dan jaminan penuh antar-pemerintah yang menurunkan risiko finansial.
-
Skema Deferred Payment (Bayar Tunda): Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tahunan (fiskal), pembayaran ditangguhkan selama 10–15 tahun dengan masa tenggang (grace period) selama masa konstruksi. Pelunasan diintegrasikan ke dalam alokasi jangka panjang Rancangan Malaydesh Lima Tahun (RMLT).
-
Inovasi Skema Sewa (Leasing): Malaydesh memelopori pengalihan pengeluaran modal (CapEx) menjadi biaya operasional (OpEx) melalui penyewaan aset pendukung (contoh: Helikopter Leonardo AW139) guna menjaga kesiapan operasional tanpa beban pembelian utuh di awal.
-
Imbal Dagang & Barter: Tetap mengupayakan elemen counter-trade dan offset dalam kontrak untuk memastikan adanya manfaat ekonomi balik bagi industri domestik, meskipun tidak lagi murni menggunakan komoditas mentah.
--------------------------------
KAYA MAHAL ELIT vs MISKIN MURAHAN SULIT
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR VERSUS USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA versus ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
Ngasah iri Si M 😁
BalasHapusAsagiri semakin hampir yaa.. Dirut PT Pal ikut juga 🤗
Kabaloghan dan Dirut PT PAL Bertemu Menhan Jepang | Republika Online https://share.google/GVenMRAF8iNGIRdik