DEFENSE STUDIES: Inggris akan Mulai Membangun Kapal Selam SSN-AUKUS Tahun 2027

19 Juli 2026

Inggris akan Mulai Membangun Kapal Selam SSN-AUKUS Tahun 2027

19 Juli 2026

SSN Aukus, kapal selam nuklir yang akan dibangun untuk Royal Navy dan Australia (photo: NavalNews)

Pembangunan kapal selam serang SSN-AUKUS pertama akan dimulai tahun 2027, dengan Defence Investment Plan yang mengkonfirmasi komitmen untuk membangun hingga 12 kapal selam generasi berikutnya untuk Royal Navy.

Rencana tersebut menyatakan bahwa Inggris “membangun hingga 12 kapal selam serang bertenaga nuklir SSN-A generasi berikutnya yang dipersenjatai secara konvensional, dan kami akan memulai pembangunan kapal pertama tahun depan,” menambahkan bahwa “ini akan menjadi kelas kapal selam yang sama yang juga akan dibangun Australia di bawah AUKUS.”

Selain kapal selam itu sendiri, dokumen tersebut mencantumkan investasi dalam sistem senjata dan sensor untuk drone bawah air sebagai proyek unggulan di bawah Pilar 2 AUKUS, bagian dari kemitraan yang mencakup teknologi canggih, bukan kapal selam.

SSN-AUKUS adalah penerus kelas Astute, desain yang didasarkan pada kapal selam serang generasi berikutnya Inggris yang diadaptasi untuk menggabungkan teknologi Amerika dan Australia di bawah kemitraan trilateral AUKUS. Kapal selam Inggris akan dibangun oleh BAE Systems di Barrow-in-Furness dengan reaktornya diproduksi oleh Rolls-Royce di Raynesway, Derby, lokasi yang sama dengan pembangunan kapal selam rudal balistik Dreadnought.

Kapal selam Australia pasca Colins class (infograhic: PostFactum)

SSN-AUKUS untuk Australia

Australia berencana membangun kapal selam kelas yang sama di Osborne, Australia Selatan, setelah juga mengatur pembelian tiga kapal selam kelas Virginia buatan Amerika untuk mengisi kekosongan hingga jalur produksi mereka sendiri beroperasi.

Menteri Pertahanan Lord Coaker mengungkapkan minggu ini bahwa reaktor SSN-AUKUS kelima sudah dalam proses pembuatan di Raynesway, tempat Rolls-Royce telah memulai pembangunan perluasan lokasi tersebut menjadi dua kali lipat.

Rencana tersebut mendukung pembangunan dengan serangkaian komitmen industri di seluruh Defence Nuclear Enterprise, termasuk upaya Modernisasi Pembangunan Kapal Selam untuk memperluas kapasitas manufaktur, mempercepat produksi, dan meningkatkan produktivitas dalam mendukung AUKUS, perluasan manufaktur inti reaktor di Raynesway untuk angkatan laut Inggris dan Australia.

(UKDJ)

31 komentar:

Mahesa19 Juli 2026 pukul 16.36
Ini faktanya, sudah tuan rongsokan pula 🤣🤣🔥🔥
______

Kapal Perang Malaysia Menua, "Tak Berdaya" Tanpa Rudal Norwegia

Sumber: https://video.kompas.com/watch/1942871/kapal-perang-malaysia-menua-tak-berdaya-tanpa-rudal-norwegia?position=detail_inline_player_1&accountid=9262bf2590d558736cac4fff7978fcb1&domain_referral=kompascom&source=KOMPASCOM&site=global§ion=global.

Membership: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA19 Juli 2026 pukul 16.59
Manakala INDIANESIA baru latihan mewelding plat besi sudah klaim konon mulai bina kapal selam.... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA19 Juli 2026 pukul 17.00
malah lebih MEMALUKAN ketahuan radar basic GM403 Di klaim konon GM400 ALPHA... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapus
Balasan
Aa19 Juli 2026 pukul 17.01
Waduh Aussie dah mulai proyek KS Nuklirnya...bisa ngendon lama ini di laut ASEAN...🤔
BalasHapus
Balasan
MMW19 Juli 2026 pukul 17.05
Indonesia...truly corrupt!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.15
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
MALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
--------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
--------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.

BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.16
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
MALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
--------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
--------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.

BalasHapus
Balasan
Anonym19 Juli 2026 pukul 18.24
Udah aja Sarawak dan sabah melepaskan diri, buat apa gabung si lemah madesu, masa depan suram.. 😁
BalasHapus
Balasan
TsetoW19 Juli 2026 pukul 18.33
WAW 12 UNIT .
BalasHapus
Balasan
sanjaya19 Juli 2026 pukul 18.34
Kita himpit sabah serawak hihihi

Hai lonn mana alutsista buatan mu masa hanya mampu bina kondom unisex weekkk🤣🤣🤣
BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.37
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
MALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
----------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.39
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
MALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
----------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.40
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
MALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
--------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
--------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.44
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.

BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.45
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Dominasi Mutlak Indonesia di Level Global & ASEAN
Indonesia telah berhasil melakukan "Great Decoupling", memisahkan diri dari persaingan kelas menengah ASEAN dan masuk ke jajaran elit ekonomi dunia:
Peringkat 6 Dunia (PPP): Dengan PDB PPP sebesar US$ 5,69 Triliun, Indonesia secara riil lebih besar dari raksasa Eropa seperti Inggris dan Prancis.
Hegemon ASEAN:
Skala Riil (PPP): Ekonomi Indonesia mencapai 4,24x lipat ekonomi Malaydesh dan 6,69x lipat Singapura.
Skala Pasar (Nominal): Indonesia tetap dominan dengan angka 3,67x lebih besar dari Malaydesh ($1,69 T vs $0,46 T).
Top 5 Asia: Secara nominal, Indonesia kini berada di posisi ke-5 Asia, hanya di bawah Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.
-
Krisis Fiskal & "Debt Trap" Malaydesh (2010–2026)
Data menunjukkan tren akumulasi utang Malaydesh yang mengkhawatirkan:
Ledakan 2018 (Transparansi Liabilitas): Terjadi lonjakan dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun. Ini adalah titik balik di mana utang tersembunyi (1MDB & PPP) mulai diakui secara resmi.
Proyeksi 2026: Utang diperkirakan menyentuh RM 1,79 Triliun. Dalam 16 tahun (2010–2026), utang Malaydesh membengkak hampir 4,4 kali lipat.
Rasio Kritis: Rasio utang terhadap PDB melonjak dari 52% (2010) menjadi 70,4% (2024), melewati batas aman (65%).
-
Implikasi Strategis: Stagnasi Pertahanan & Ekonomi
Kesenjangan fiskal ini menjelaskan mengapa terjadi fenomena "SIPRI Kosong" pada Malaydesh:
Beban Bunga Utang: Dengan utang RM 1,79 T, sebagian besar pendapatan negara Malaydesh habis untuk membayar bunga, mengakibatkan pembekuan anggaran alutsista.
Daya Beli Domestik: Utang rumah tangga Malaydesh yang mencapai 84,3% menjadi "bom waktu" bagi konsumsi internal, sementara Indonesia dengan utang 16% memiliki daya beli yang jauh lebih stabil dan resilien.

BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.47
TIMELINE NGEMIS = JET HORNET KUWAIT (2017–2026)
-
2017: TUDM (Tentara Udara Diraja Malaydesh) mulai menyatakan ketertarikan untuk mengakuisisi armada Hornet Kuwait. Langkah ini diambil menyusul pemensiunan armada MiG-29N yang menciptakan celah kemampuan tempur.
-
2021: Pemerintah Malaydesh secara terbuka mengonfirmasi keinginan untuk membeli 33 pesawat Hornet Kuwait (terdiri dari varian F/A-18C dan F/A-18D). Isu ini kembali mencuat setelah insiden masuknya 16 pesawat transportasi China ke ruang udara Malaydesh.
-
2023: Kuwait menandatangani kontrak dengan Boeing untuk jet tempur F/A-18E/F Super Hornet baru. Malaydesh memantau proses ini karena Kuwait hanya akan melepaskan Hornet lama setelah menerima penggantinya.
-
Mei – Juli 2024:
Panglima TUDM mengumumkan rencana pengiriman tim teknis ke Kuwait.
Menteri Pertahanan Malaydesh bertemu Duta Besar Kuwait untuk membahas percepatan nota kesepahaman (MoU) kerjasama pertahanan.
-
Februari – Juni 2025:
Muncul laporan bahwa kesepakatan hampir final dan menunggu persetujuan ekspor dari Amerika Serikat.
-
Juni 2025: AS dilaporkan memberikan lampu hijau untuk transfer jet tersebut ke Malaydesh.
-
Agustus 2025: Spekulasi pembatalan mulai muncul di media, namun TUDM menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap evaluasi akhir. Di saat yang sama, satu jet F/A-18D TUDM yang ada jatuh akibat bird strike.
-
November 2025: Tim evaluasi teknis TUDM dikirim ke Kuwait (11–27 November) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik dan sistem pesawat.
-
6 Februari 2026: Rapat Kabinet Malaydesh secara resmi memutuskan untuk membatalkan rencana akuisisi jet Hornet Kuwait.
-
26 Februari 2026: Wakil Menteri Pertahanan, Adly Zahari, mengumumkan pembatalan tersebut di Parlemen.
________________________________________
IDN : SIPRI SHOPPING VS MY : 2 TAHUN SIPRI KOSONG
IDN : BUYING VERSUS MY : LEASING 15 YEARS
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA .....
11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
________________________________________
GEMPURWIRA26 Agustus 2025 pukul 18.13
pasti rasa sedihkan GORILLA MISKIN..... yang Program F18 KUWAIT ON terusssss.....HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.50
39 buah + 8 buah..... Banyak woiiii.... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
-
GEMPURWIRA4 Maret 2023 pukul 07.40
Mantap...... Sokongan penuh pada penambahan pesawat F18....
Yang hanya mampu shoping drone kecil tu tepi sikit ya.... Hahhahahha
-
sandstorm719 Desember 2022 pukul 06.58
Ia yg penting lgi bs terbang engak ada masalah loh...
-
GEMPURWIRA 23 Desember 2021 12.33
Nampaknya MALAYDESH sudah berhubung dengan pihak kuwait.. Semoga BERJAYA.

BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.49
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar.).
--------------------------------
1. Keterbatasan Anggaran dan Alokasi Belanja
• Anggaran pertahanan Malaydesh stagnan di kisaran RM15–18 miliar per tahun, namun mayoritas digunakan untuk operasi harian—alih-alih modernisasi atau peningkatan kapasitas.
• Anggaran 2024 hanya sebesar USD 4,16 miliar, dan lebih dari 40% digunakan untuk gaji dan tunjangan personel
• DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan pagu hingga 1,5% dari PDB, bahkan beberapa pihak menganjurkan 4% PDB agar Militer Mampu menjalankan misi pertahanan yang optimal.
________________________________________
2. Aset & Peralatan Usang
• Terdapat 171 aset militer yang telah berusia lebih dari 30 tahun, mencakup:
o 108 milik TDM
o 29 milik TUDM
o 34 milik TLDM
• Contohnya:
o KD Pendekar, kapal lama (~45 tahun), tenggelam setelah tertabrak objek bawah laut
o Sepertiga armada kapal keamanan (misalnya dari Agensi Maritim Malaydesh ) rusak atau tidak berfungsi.
________________________________________
3. Proyek Besar Tertunda dan Skandal Pengadaan
• Proyek Littoral Combat Ship (LCS)—senilai RM9 miliar—berasal dari rencana 6 kapal:
o Pengiriman pertama, Maharaja Lela, seharusnya 2019, tapi tertunda.
o Proyek dihentikan dan dilanjutkan kembali, dengan estimasi pengiriman baru: satu kapal selesai 2026, sisanya 2029.
• Skandal pengadaan LCS menunjukkan korupsi dan mismanagement—termasuk soal desain yang tidak dipilih RMN dan pembayaran besar sebelum penyelesaian desain.
________________________________________
4. Korupsi, Perencanaan Buruk, dan Interferensi Politik
• Militer Malaydesh berada dalam “band D, kategori risiko tinggi untuk korupsi di sektor pertahanan.”
• Terdapat banyak intervensi politik dalam pengadaan dan kontrak militer, yang menurunkan efektivitas dan memunculkan biaya transaksional tak perlu.
• Perencanaan yang buruk sering menyebabkan pengadaan disetujui tanpa kebutuhan pengguna yang jelas—contoh kasus jet tempur LCA.
________________________________________
5. Masalah Operasional dan Sumber Daya Personel
• Personel militer dilaporkan menghadapi masalah keterampilan berpikir, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah selama operasi
• RMAF sendiri bermasalah dalam pemeliharaan pesawat dan pasokan suku cadang, untuk jenis lawas seperti Su-30MKM maupun Hornet bekas Kuwait.

BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.49
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar.).
--------------------------------
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malaydesh 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
Efek Penghapusan GST
1. Penerimaan Negara Turun Tajam
• GST 2017: menyumbang RM 44 miliar (sekitar 20% pendapatan federal).
• SST 2019: hanya menyumbang sekitar RM 27 miliar.
👉 Artinya ada kehilangan pendapatan tahunan ± RM 15–20 miliar.
• Dampak langsung: ruang fiskal pemerintah makin sempit, bergantung lebih besar pada minyak & gas serta pajak langsung (corporate tax, income tax).
________________________________________
2. 🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN Melebar
• Hilangnya pemasukan dari GST membuat defisit fiskal sulit diturunkan.
• Malaydesh tetap terjebak defisit 4–6% dari PDB hampir TIAP TAHUN TIPU-TIPU sejak itu.
• Pemerintah harus menambah utang untuk menutup belanja publik.
👉 Salah satu faktor yang mendorong utang publik naik ke >60% PDB.
________________________________________
3. Keterbatasan Belanja Publik
• Banyak pos penting tertekan, misalnya:
o Pertahanan (budget stagnan, modernisasi tertunda).
o Infrastruktur (sebagian proyek besar ditunda atau direstrukturisasi).
o Subsidi tetap tinggi karena tekanan politik → makin membebani anggaran

BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.50
INDONESIA .....
11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
________________________________________

5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.51
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar.).
--------------------------------

1. Aging Equipment
• A large portion of Malaydesh ’s armed forces equipment is 30–40+ years old.
• Examples:
o Navy: Some vessels date back to the 1970s–1980s; patrol craft and auxiliary ships are beyond recommended service life.
o Air Force (RMAF): Operates Su-30MKM (delivered 2007, but with spare parts issues), F/A-18D Hornets (1997), and Hawks (1994) — all aging platforms.
o Army: Armored vehicles like Condor APCs from the 1980s are still in service.
👉 Obsolescence makes maintenance expensive and reduces combat readiness.
________________________________________
2. Underinvestment in Modernisation
• Malaydesh ’s defense budget is small (around 1% of GDP, RM15–18 billion yearly) compared to regional peers.
• Over 40% goes to salaries and pensions, leaving little for procurement or modernization.
• This means many assets simply stay in service until they break down, instead of being replaced regularly like in Singapore or Australia.
________________________________________
3. Procurement Delays & Scandals
• Major programs often face delays, mismanagement, or corruption scandals.
• Example: Littoral Combat Ship (LCS) project – launched in 2011 (RM9 billion for 6 ships). As of 2025, no ship is operational; first delivery delayed to 2026.
• Result: the Navy is stuck using older corvettes and patrol vessels far past their prime.
________________________________________
4. Poor Maintenance & Spare Parts
• Limited budget also affects maintenance.
• The RMAF has had periods where only a fraction of its Su-30MKM fighters were airworthy due to spare parts shortages.
• Old systems without steady spare parts supply quickly degrade into obsolescence.
________________________________________
5. Shifts in Regional Military Balance
• Neighbors (Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand) have invested heavily in modern systems (submarines, 5th-gen fighters, frigates, drones).
• By contrast, Malaydesh ’s fleet and aircraft look increasingly outdated not just in age, but in capability compared to regional peers.
________________________________________
6. Political Interference & Short-Termism
• Defense procurement is often politicized.
• Changes in government (frequent in Malaydesh since 2018) cause projects to be halted, renegotiated, or reset.
• This leads to long gaps without new equipment, forcing older assets to remain in use.
BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.52
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
-
2018–2021:
11 Su-35 BATAL (Risiko sanksi CAATSA AS) → Ganti 42 Rafale (Prancis).
-
2024:
12 Mirage 2000-5 BATAL (Masalah Jet Tua) → Ganti 48 KAAN (Turki, Jet Siluman).
-
2025:
42 J-10CE BATAL (Fokus kerja sama) → Ganti 48 KF-21 Block II (Korsel-RI).
-
2026:
24 F-15IDN PROSES (Risiko ITAR AS) → Ganti 24 M-346F (Latih tempur/serang ringan).
=============
=============
MALAYDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
Laporan Media Internasional & Regional:
Channel News Asia (CNA): Mengulas secara mendalam dalam artikel opini dan berita bertajuk "Malaydesh’s purchase of Kuwaiti Hornet fighter jets - is it worth it?" yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2024. Artikel ini menyebutkan bahwa Malaydesh telah mengincar jet tersebut setidaknya sejak tahun 2017.
Asian Military Review: Mengonfirmasi bahwa minat Malaydesh dimulai sejak 2017, tepatnya saat armada MiG-29N TUDM mulai dipensiunkan.
The Defense News & Janes: Media pertahanan global ini sering dikutip oleh situs berita militer seperti M5 Dergi sebagai sumber awal laporan mengenai ketertarikan Malaydesh pada Hornet bekas Kuwait.
-
Media Lokal Malaydesh:
The Star & New Straits Times: Melaporkan pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, pada Oktober 2025 yang menegaskan kembali bahwa akuisisi ini merupakan langkah sementara (stopgap) sebelum pengadaan MRCA baru.
Bernama (Kantor Berita Nasional): Sumber utama untuk rilis teknis, termasuk laporan kunjungan

BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.52
INDONESIA .....
11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
________________________________________

5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..

BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.55
IDN : SIPRI SHOPPING VS MY : 2 TAHUN SIPRI KOSONG
IDN : BUYING VERSUS MY : LEASING 15 YEARS
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
Kelemahan militer Malaydesh pada periode 2025-2026 berfokus pada tantangan modernisasi dan masalah struktural internal. Berikut adalah poin-poin utamanya:
-
Aset Militer yang Menua (Obsolecence):
Panglima Angkatan Darat Malaydesh mengakui tantangan besar dalam mengelola aset warisan (legacy assets), terutama kendaraan tempur yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Armada jet tempur F/A-18D Hornet milik RMAF juga dinilai mulai mencapai batas efektivitas teknisnya, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi.
-
Skandal Korupsi dan Transparansi:
Sektor pertahanan Malaydesh terus dibayangi oleh skandal tender yang tidak transparan. Pada awal 2026, Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC) melakukan penyelidikan terhadap 26 perusahaan terkait proyek militer, yang memicu tuntutan reformasi disiplin di tubuh Angkatan Tentera Malaydesh (ATM).
-
Ketergantungan pada Pemeliharaan Luar Negeri:
Beberapa aset strategis, seperti kapal selam dan jet tempur Sukhoi, sering kali menghadapi kendala kesiapan tempur karena ketergantungan pada suku cadang dan teknologi luar negeri, yang diperparah oleh dinamika geopolitik global.
-
Prioritas Anggaran yang Terbagi:
Sebagian besar anggaran pertahanan (sekitar 65% dari biaya operasional) habis digunakan untuk gaji dan tunjangan personel, menyisakan ruang gerak yang terbatas untuk pengadaan teknologi tempur terbaru secara masif
BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.55
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
=============
The cost overrun for the LCS project in MALAYDESH was RM1 billion. This was part of a RM9.13 billion contract that the government paid RM6.08 billion for.
Explanation
• RM1.4 billion was not used for the project
• RM1 billion was considered a cost overrun
• RM400 million was used to pay off PSCI's DEBTs
Cost overruns are a common problem in the construction industry in MALAYDESH . In fact, most construction projects in MALAYDESH have cost overruns of 5–10% of the total contract price
===========
MALAYDESH shipyards face several key problems including: intense competition from neighboring countries like Singapore with more advanced infrastructure, limited techNOLogical capabilities, supply chain disruptions due to global factors like COVID-19, a shortage of skilled labor, inconsistent demand for shipbuilding, and sometimes issues with project management and cost overruns, particularly when building complex vessels; all of which can hinder their competitiveness in the international market.
Specific challenges:
• Infrastructure limitations:
MALAYDESH ports might not be as modern or well-equipped as those in Singapore, leading to inefficiencies and higher costs.
• Skill gap:
A lack of highly skilled workers in shipbuilding can impact quality and production timelines.
• Nological limitations:
MALAYDESH shipyards may not have access to the latest shipbuilding techNOLogies, hindering their ability to build complex vessels.
• Market volatility:
Depending heavily on the oil and gas industry for demand, fluctuations in the market can significantly impact orders for offshore vessels.
• Cost competitiveness:
Facing pressure to compete on price with other regional shipyards, which can sometimes lead to compromising quality.
• Project management issues:
Past instances of delays and cost overruns in major shipbuilding projects have raised concerns about project management capabilities.
Recent developments:
• Focus on green nology:
MALAYDESH shipyards are increasingly looking to build more environmentally friendly vessels like LNG-powered ships to stay competitive.
• Collaboration with international partners:
Some MALAYDESH shipyards are collaborating with foreign companies to access advanced techNOLogy and expertise.
• Government initiatives:
The MALAYDESH government is providing incentives to boost the shipbuilding industry and address some of these challenges

BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.55
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
===========
DRAMA 155mm SPH SYSTEM
DRAMA 155mm SPH SYSTEM
DRAMA 155mm SPH SYSTEM
As of September 2024, the MALAYDESH Army has not acquired a 155 mm self-propelled howitzer (SPH) system. The MALAYDESH Ministry of Defence has been discussing the project, but the final selection has not been made.
Why the acquisition has been delayed?
The acquisition program was announced in the 2010s, but the schedule, number of platforms, and total estimated cost were not defined.
The Ministry of Finance canceled the intended purchase of self-propelled howitzer systems.
The MALAYDESH Army is still waiting for government approval to procure the system
===========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with its equipment, including outdated assets, technical issues, and budget constraints.
Outdated assets
Aircraft
The MAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain. The RMAF's BAE Systems Hawk fleet and Aermacchi MB-339CMs have been grounded.
Ships
The RMN's vessels are approaching or have reached their age limit. The KD Rahman submarine had technical issues that prevented it from submerging.
Weapons
The MAF has advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
Technical issues
Submarines
The KD Rahman submarine had technical issues that prevented it from submerging.
Weapon systems
The MAF's weapon systems have differing technical standards and specifications, which can lead to inefficiencies.
Budget constraints
Defense budget: The MAF's defense budget has been stagnant for several years.
Procurement system: The MAF's procurement system has been criticized for being inefficient and susceptible to external interference

BalasHapus
Balasan
.19 Juli 2026 pukul 18.56
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
=============
MALAYDESH Armed Forces (MAF) in terms of readiness, defense preparedness, and logistics.
Challenges
• Logistics: Outdated inventory can make it difficult to deliver the right supplies to soldiers at the right time. This can hinder operations and make it harder to mobilize soldiers in hostile environments.
• Defense preparedness: Outdated equipment can make it difficult for the MAF to keep up with evolving geopolitical and strategic threats.
• Fleet sustainment: A large fleet of aging aircraft can be expensive to maintain.
===========
The defense industry of MALAYDESH armed forces faces several weaknesses, including corruption, lack of human resources, and insufficient research and development.
Corruption
• Procurement
The procurement process is vulnerable to corruption due to foreign and domestic interests.
• Commanders
Commanders may not receive training on corruption issues, which can leave troops ill-equipped to respond to corruption risks.
Lack of human resources
• STEM specialists
There is a lack of STEM specialists, especially in the defense-industrial sector.
• Local companies
Local companies may not have the necessary capabilities to produce defense equipment.
Insufficient research and development
• Local universities and corporate sector
There is little use of the research and development capabilities in local universities and the corporate sector.
• Government guidance
The government may not have clear guidance for the future strategic direction of the industry.
Other weaknesses
• Limited parliamentary oversight: Parliamentary oversight of the defense sector is weak.
• Limited financial scrutiny: Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
• Reluctance of OEMs: Original Equipment Manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their techNOLogy.
• Reluctance of MAF: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) may be reluctant to use locally produced products.
MALAYDESH armed forces face challenges in modernizing their budget due to economic limitations, historical budget constraints, and competing national priorities. However, the country has recently increased its military spending to address these challenges.
Challenges
Budget constraints: MALAYDESH defense spending is low compared to other regional powers, and the country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives.
Aging aircraft: The country's fleet of aging aircraft is burdensome to maintain, which adds to fleet sustainment problems.
Leakage of funds: The pandemic and political uncertainty have limited defense spending

BalasHapus
Balasan
Anonym19 Juli 2026 pukul 22.11
Ngasah iri Si M 😁
Asagiri semakin hampir yaa.. Dirut PT Pal ikut juga 🤗

Kabaloghan dan Dirut PT PAL Bertemu Menhan Jepang | Republika Online https://share.google/GVenMRAF8iNGIRdik
BalasHapus
Balasan
.20 Juli 2026 pukul 09.39
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60Akrisis
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
--------------
DENDA= USUSD83,8 JUTA
Defence contractor Aerotree Defence & Services Sdn Bhd has filed a RM353 million lawsuit against the Malaydeshn government and Defence Ministry for cancelling a five-year lease agreement involving four US-made Blackhawk UH-60A helicopters for the Malaydeshn army's air force unit.
Filed through Messrs Hafarizam, Wan Aisha & Mubarak at the Kuala Lumpur High Court, the suit names the Defence Ministry secretary general, the ministry, and the federal government as defendants.
In the statement of claim sighted by The Edge, Aerotree Defence is asking the court to order the Defence Ministry and the government to follow through with the helicopter lease deal based on the acceptance letter dated April 17, 2023. If the deal can’t be carried out, the company wants:
• RM17.5 million in special damages
• RM38.7 million in further damages
• USUSD38.7 million (about RM297.3 million) in additional compensation

BalasHapus
Balasan