DPR Tindak Lanjuti Surat Presiden Soal Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara

19 Agustus 2026

KRI Ki Hajar Dewantara 364 buatan Uljanik shipyard, Yogoslavia (photo: Antara)

DPR menindaklanjuti surat presiden (surpres) mengenai penjualan kapal perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara.

Ihwal pengiriman surpres tersebut diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco saat membuka Rapat Paripurna Ke-2 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

“Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI, yaitu R-33 tanggal 14 Juli hal permohonan persetujuan DPR RI terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara,” kata Dasco.

(Antara)

Vietnam Memulai Pembangunan Korvet Anti-kapal Selam Serbaguna

12 Agustus 2026

Letnan Jenderal Senior Pham Hoai Nam menyampaikan pidato pengarahan (photos: QDND)

Pada pagi hari tanggal 10 Agustus, Song Thu Corporation (di bawah naungan Departemen Umum Industri Pertahanan), bekerja sama dengan Angkatan Laut Rakyat Vietnam, menyelenggarakan upacara peletakan batu pertama pembangunan korvet anti-kapal selam serbaguna. Letnan Jenderal Senior Pham Hoai Nam—Anggota Komite Sentral Partai, Anggota Komite Tetap Komisi Militer Pusat, dan Wakil Menteri Pertahanan Nasional—hadir serta menyampaikan pidato pengarahan.

Para hadirin dalam upacara tersebut antara lain: Letnan Jenderal Le Ngoc Hai, Anggota Komite Sentral Partai dan Komandan Wilayah Militer 5; Laksamana Madya Tran Thanh Nghiem, Anggota Komite Sentral Partai dan Komandan Angkatan Laut Rakyat Vietnam; Nguyen Khac Toan, Anggota Komite Sentral Partai dan Wakil Sekretaris Tetap Komite Partai Kota Da Nang; Letnan Jenderal Dinh Quoc Hung, Sekretaris Komite Partai dan Komisaris Politik Departemen Umum Industri Pertahanan; serta Mayor Jenderal Pham Thanh Khiet, Wakil Direktur dan Kepala Staf Departemen Umum Industri Pertahanan.

Korvet anti-kapal selam serbaguna ini merupakan kapal perang terbesar dan paling modern yang pernah dibangun oleh Vietnam. Kapal ini merupakan produk yang dirancang dan dibangun secara mandiri oleh Vietnam, di mana negara tersebut menguasai sebagian besar teknologi persenjataan dan peralatan yang dipasang di dalamnya. Proyek ini mencerminkan kecerdasan, ketangguhan, aspirasi, serta semangat kemandirian dan penguatan diri bangsa; proyek ini menandai tonggak sejarah penting dalam pengembangan industri pembuatan kapal pertahanan dan militer, serta dalam kemampuan menguasai teknologi inti dan dasar, serta kemampuan meneliti, merancang, dan memproduksi senjata dan peralatan teknis di dalam negeri.

Pada saat yang sama, proyek ini menegaskan kebijakan tepat dari Partai dan Negara terkait pengembangan industri pertahanan yang "otonom, mandiri, memperkuat diri, memiliki fungsi ganda, dan modern." Ini merupakan peristiwa penting di bidang pembuatan kapal militer yang menunjukkan kemampuan sumber daya manusia Vietnam—termasuk para pejabat, ilmuwan, insinyur, dan tenaga teknis—dalam merancang, membangun, dan mengintegrasikan sistem senjata serta peralatan modern yang sangat terpadu di atas kapal tersebut. Dalam pidato utamanya pada upacara peletakan batu pertama, Letnan Jenderal Senior Pham Hoai Nam menegaskan bahwa tugas pembangunan korvet anti-kapal selam serbaguna ini telah dipercayakan kepada Song Thu Corporation oleh Kementerian Pertahanan Nasional, Departemen Umum Industri Pertahanan, dan Angkatan Laut Rakyat Vietnam. Song Thu Corporation merupakan salah satu fasilitas pembuatan kapal militer terkemuka, dengan sejarah pengembangan dan pertumbuhan selama 50 tahun yang membanggakan. Sepanjang kiprahnya, perusahaan ini terus berupaya mencapai keunggulan, membangun merek dan reputasi yang kuat dalam pembangunan serta pemeliharaan teknis kapal militer, maupun dalam pengembangan ekonomi dan ekspor, sehingga memberikan kontribusi vital bagi pertumbuhan industri pertahanan.

Letnan Jenderal Senior Pham Hoai Nam sangat mengapresiasi tekad yang ditunjukkan oleh Angkatan Laut Rakyat Vietnam, Departemen Umum Industri Pertahanan, serta berbagai badan dan unit di bawah Kementerian Pertahanan Nasional; beliau memuji upaya cepat dan proaktif mereka dalam melaksanakan prosedur investasi yang sepenuhnya mematuhi peraturan. Beliau juga mengakui kerja keras dan dedikasi Song Thu Corporation dalam mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pembangunan korvet anti-kapal selam serbaguna tersebut. Terpilihnya Song Thu Corporation untuk membangun kapal perang strategis ini merupakan kehormatan besar, sekaligus menegaskan kompetensi, reputasi, dan posisi merek perusahaan tersebut, baik di sektor pembuatan kapal militer secara khusus maupun dalam industri pembuatan kapal dalam negeri secara keseluruhan.

Untuk memastikan pembangunan korvet anti-kapal selam serbaguna berjalan sesuai jadwal serta memenuhi seluruh persyaratan teknis dan kualitas, Letnan Jenderal Senior Pham Hoai Nam menginstruksikan badan dan unit terkait untuk memandang hal ini sebagai misi politik prioritas, serta mendesak mereka untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dan melakukan koordinasi erat selama pelaksanaan. Terkait Angkatan Laut, Wakil Menteri Pertahanan Nasional menginstruksikan agar kekuatan tersebut menjalankan peran dan tugasnya secara efektif selaku pemilik proyek. Mereka harus terus berkoordinasi erat dengan badan-badan Kementerian Pertahanan Nasional dan unit-unit terkait untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, mereka diwajibkan untuk menerapkan manajemen yang ketat atas proses pembuatan kapal—memastikan konsistensi dan kesinambungan mulai dari tahap desain, manufaktur, integrasi sistem, pengujian, penerimaan, hingga serah terima—sembari memperkuat inspeksi dan pengawasan selama masa pembangunan, serta segera mengidentifikasi dan mengusulkan solusi atas setiap kesulitan atau masalah yang mungkin timbul.

Song Thu Corporation didesak untuk terus menjunjung tinggi tradisi solidaritas, kreativitas, dan disiplin, serta memandang kualitas produk sebagai cerminan kehormatan dan reputasi unit tersebut. Perusahaan harus mengerahkan seluruh sumber daya serta mendayagunakan kecerdasan kolektif, tekad, dan warisan pengalamannya; menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi teknis dalam produksi; serta mendorong inovasi dan transformasi digital dalam manajemen konstruksi. Selain itu, perusahaan wajib meninjau dan mengoptimalkan tahapan produksi secara berkala, mematuhi prosedur teknis secara ketat, menjamin keselamatan mutlak, serta memenuhi seluruh persyaratan teknis dan estetika sepenuhnya.

Military Industry-Telecoms Group (Viettel) beserta unit-unit yang bertanggung jawab atas penelitian, produksi, manufaktur, dan pemasangan peralatan, persenjataan, serta perangkat keras militer harus berkoordinasi erat dengan Angkatan Laut dan Song Thu Corporation selama proses pelaksanaan berlangsung. Mereka ditugaskan untuk mempercepat penelitian dan manufaktur produk, merampungkan prosedur yang diperlukan agar siap melakukan pemasangan, serta memastikan kualitas, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan keselarasan dengan jadwal pembangunan kapal.

Instansi-instansi di bawah Kementerian Pertahanan Nasional ditugaskan untuk mengelola, membimbing, dan mengarahkan Angkatan Laut serta Song Thu Corporation guna memastikan proyek dilaksanakan secara cermat dan sepenuhnya mematuhi peraturan; mereka juga harus segera mengajukan solusi untuk mengatasi setiap kesulitan atau hambatan yang muncul demi menjamin keberhasilan pembangunan korvet anti-kapal selam serbaguna sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Letnan Jenderal Senior Pham Hoai Nam menyatakan keyakinannya bahwa berkat solidaritas, persatuan, dan tekad seluruh pihak yang terlibat—terutama melalui keahlian dan kecerdasan para pembuat kapal di Song Thu—misi pembangunan korvet anti-kapal selam serbaguna yang diamanatkan oleh Partai, Negara, dan Militer akan berhasil dituntaskan.

(QDND)

Kapal Ketiga LMS Batch 2 Tunku Osman Jewa Diluncurkan

10 Agustus 2026

Seremoni peluncuran LMS Batch 2 kapal ketiga KD Tunku Osman Jewa 143 (photos: TLDM)

ISTANBUL - Industri pertahanan dan ketenteraan maritim negara melakar satu lagi pencapaian bersejarah hari ini dengan terlaksananya Majlis Penamaan dan Pelancaran kapal ketiga Littoral Mission Ship Batch 2 (LMSB2) bagi Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM). 

Majlis penuh tradisi ketenteraan ini telah berlangsung di Istanbul Shipyard, Türkiye dengan disaksikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, Al Aminul Karim Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah, dan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Kedah, Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Ariff selaku Royal Sponsor. Kerabat diraja Negeri Kedah turut berangkat mengiringi baginda berdua.

Delegasi Kementerian Pertahanan pula diketuai oleh Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Tan Sri Dato’ Seri Haji Malek Razak bin Sulaiman, dan turut disertai oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Datin Roszanina binti Wahab dan Timbalan Panglima Tentera Laut, Laksamana Madya Datuk Ts. Badarudin bin Taha mewakili Panglima Tentera Laut.

Kapal perang moden ketiga dalam siri LMSB2 ini secara rasminya dinamakan sebagai "TUNKU OSMAN JEWA" dengan nombor pennant 143. Penamaan ini merupakan penghormatan tertinggi negara bagi mengenang jasa serta mengabadikan legasi Almarhum Jeneral Tan Sri Tunku Osman bin Tunku Mohammad Jewa, seorang kerabat diraja Kedah dan merupakan Panglima Angkatan Tentera pertama yang dilantik di kalangan anak watan.

Upacara bersejarah pada hari ini melengkapkan tiga siri pelancaran bagi kapal LMSB2 di Istanbul Shipyard. Kemuncak pelancaran kapal ketiga ini menyaksikan ketiga-tiga aset tempur strategik tersebut iaitu TUNKU LAKSAMANA ABDUL JALIL (141), RAJA LAUT (142), dan TUNKU OSMAN JEWA (143) kini bersedia sepenuhnya untuk melangkah ke fasa seterusnya secara serentak.

Kesemua kapal ini akan mula menjalani fasa integrasi sistem penderia, pemasangan sistem peperangan dan persenjataan moden, serta melalui siri penilaian ujian pelabuhan (Harbour Acceptance Trials) dan ujian laut (Sea Acceptance Trials). Momentum pembinaan mengikut jadual ini meletakkan ketiga-tiga kapal ini berada pada landasan yang tepat untuk diserahkan secara rasmi kepada TLDM pada penghujung tahun hadapan.

(TLDM)

Kapal Kedua LMS Batch 2 Diluncurkan

08 Juni 2026

Kapal Kedua LMS Batch 2 diberi nama KD Raja Laut -142 (photos: TLDM)

ISTANBUL - Industri pertahanan maritim negara melakar satu lagi sejarah penting hari ini dengan terlaksananya Majlis Penamaan dan Pelancaran kapal kedua Littoral Mission Ship Batch 2 (LMSB2) bagi Tentera Laut Diraja Malaysia.

Majlis penuh tradisi ketenteraan ini telah disaksikan oleh Kepten Yang Dipertua TLDM, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj, dan disempurnakan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Hajah Norashikin selaku Royal Sponsor di Istanbul Shipyard.

Keberangkatan tiba DYMM Sultan Selangor dan Tengku Permaisuri Selangor disambut Timbalan Menteri Pertahanan, YB Adly bin Zahari; Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri (Dr.) Zulhelmy bin Ithnain dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, Datuk Lokman Hakim bin Ali.

Kapal perang moden kedua dalam siri LMSB2 ini secara rasminya telah dinamakan sebagai "RAJA LAUT", mengambil nama sempena tokoh bangsawan dan pentadbir berwawasan Selangor dari akhir abad ke-19. Raja Laut merupakan putera kedua kepada Sultan Muhammad Shah (Sultan Selangor ketiga) daripada titisan keturunan Bugis Opu Daeng Chelak. Gelaran "Laut" dikurniakan oleh pihak istana kerana baginda dilahirkan ketika bondanya sedang dalam pelayaran di perairan berhampiran Lukut.

Baginda merupakan mantan Penghulu Kuala Lumpur yang mempelopori asas perbandaran moden menerusi penubuhan Kuala Lumpur Sanitary Board pada tahun 1890, serta merintis pendidikan tempatan dengan menubuhkan sekolah Melayu vernakular pertama di ibu kota. Baginda telah dilantik sebagai Raja Muda Selangor pada tahun 1898 sebelum mangkat pada 9 Jun 1913.

Penerapan nama pada aset strategik TLDM merupakan simbol keberanian dan penghormatan tinggi terhadap identiti maritim negara. Kehadiran kapal ini bakal memperkasakan lagi kesiapsiagaan armada TLDM dalam memelihara keselamatan, kedaulatan, dan perlindungan ruang perairan negara secara komprehensif.

(TLDM)

LMS Batch 2 Pertama Diluncurkan

25 Mei 2026

KD Tunku Laksamana Abdul Jalil diluncurkan di Turkiye (photos: MY Kemhan)

ISTANBUL — Malaysia melakar satu lagi pencapaian penting dalam memperkukuh pertahanan maritim negara menerusi Upacara Penamaan dan Pelancaran Kapal Misi Pesisir Batch 2 (LMSB2) pertama, TUNKU LAKSAMANA ABDUL JALIL, di Istanbul Shipyard, Türkiye.

Upacara bersejarah ini disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah dan turut dihadiri Menteri Pertahanan, YB Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin.

Penamaan kapal ini sebagai TUNKU LAKSAMANA ABDUL JALIL merupakan penghormatan kepada Almarhum Tunku Abdul Jalil, yang dikenang atas keberanian, ketabahan dan semangat juang luar biasa yang diabadikan menerusi slogan “Fight Like Jalil”, serta legasi kebajikan baginda melalui Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor.

Kapal Kelas Tunku berasaskan reka bentuk korvet ADA Class oleh STM ini merupakan aset tempur terkini TLDM yang direka untuk operasi pelbagai dimensi. Selepas pelancaran, kapal ini akan memasuki fasa Setting to Work (STW) serta integrasi sistem peperangan dan penderia sebelum diserahkan kepada TLDM.

Pelancaran LMSB2 pertama ini turut mencerminkan kejayaan kerjasama strategik Malaysia–Türkiye dalam pembangunan keupayaan pertahanan dan pemindahan teknologi, sekali gus memperkukuh kesiapsiagaan TLDM dalam menghadapi cabaran keselamatan maritim yang semakin kompleks.

(MYKemhan)

First Malaysian LMS Batch 2 Program has been Launched

15 April 2026

KD Tunku Laksamana Abdul Jalil with pennant number 141 as first LMS Batch 2 (photos: Malaysia Military Review)

Malaysia Military Review announced the launch of Tunku Laksamana Abdul Jalil, the first ship of its class built under the LMS Batch 2 program. With STM as the main contractor, the project aims for the corvette to be delivered to Malaysia by the end of 2027.

STM commenced work in December 2024 on the construction of three corvettes for the Royal Malaysian Navy under the LMS Batch-2 program. In this project, with STM as the main contractor, the steel cutting ceremony for the corvettes was held at the Istanbul Maritime Inc. shipyard this month.

LMS Batch 2 (image: STM)

Following the steel cutting ceremony, the keel-laying ceremony for the corvette blocks was also held at Istanbul Maritime Inc. Shipyard on April 8th. The ceremony was attended by the Secretary General of the Malaysian Ministry of Defence, Datuk Lokman Hakim bin Ali, the Commander of the Royal Malaysian Navy, Admiral (ADM) Datuk Zulhelmy bin Ithnain, and the Deputy General Manager of STM Naval Systems, Bülent Soydal.

(DefenceTurk)

Kamboja Bersiap Menerima Korvet Tipe 056 Pertamanya dari China

06 April 2026

Korvet Type 056 Angkatan Laut China (photo: China Military)

Satu sumber senior angkatan laut mengungkapkan bahwa pada tanggal 4 April, satu korvet rudal berpemandu Tipe 056 milik Angkatan Laut Kamboja, yang diterima dari Republik Rakyat China, berlabuh di Dermaga 1 Pangkalan Angkatan Laut Ream dengan seluruh awaknya di dalamnya.

Upacara penyerahan kapal dari Republik Rakyat China akan diadakan pada pukul 9 pagi tanggal 8 April. Acara ini menandai langkah penting dalam kerja sama militer antara kedua negara. Proyek ini mencakup pasokan dua korvet Tipe 056 ke Angkatan Laut Kamboja untuk memperkuat kekuatan maritimnya dan meningkatkan kemampuan operasional.

Sedangkan untuk kapal kedua, pengiriman masih berlangsung, dengan progress yang dilaporkan sekitar 70%. Diperkirakan akan diserahkan pada Juni 2026.

Laporan tersebut mengatakan inspeksi penerimaan korvet dilakukan pada Oktober 2025, dengan Tea Banh (anggota Dewan Penasihat Tertinggi Raja Kamboja dan wakil presiden Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa) turut serta dalam proses tersebut.

Penguatan terbaru ini telah menimbulkan kekhawatiran di kawasan tersebut, karena Kamboja memperkuat persenjataan angkatan lautnya di tengah ketegangan pesisir, mendorong Thailand dan negara-negara tetangga untuk mengawasi dengan cermat pembangunan maritim di daerah tersebut.

Kapal Type 056, juga dikenal sebagai kelas Jiangdao, adalah kapal perang ringan hingga menengah buatan China yang dirancang terutama untuk pertahanan pantai (coastal defence). Kapal ini memiliki bobot 1.300–1.500 ton dan dilengkapi dengan rudal anti-kapal YJ-83 dan rudal pertahanan udara jarak pendek HHQ-10.

Angkatan Laut Kerajaan Thailand menegaskan kembali bahwa mereka memantau secara cermat perkembangan keamanan maritim di kawasan tersebut sambil terus meningkatkan kemampuan pasukan tempur angkatan lautnya, sehingga dapat melindungi kedaulatan dan kepentingan maritim nasional seefektif mungkin, sekaligus menjaga kepercayaan publik dalam segala situasi.

(The Nation)

Transformasi 15-to-5: TLDM Sasar 31 Platform Baharu Menjelang 2040

21 Maret 2026

Pangkalan angkatan laut Lumut (photo: TLDM)

KUALA LUMPUR – Kementerian Pertahanan (MINDEF) menegaskan komitmennya dalam memperkasakan kedaulatan maritim negara melalui pelan transformasi Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) 15-to-5, yang kini disusun semula sebagai Force Structure 2040 (FS40).

Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin memaklumkan, melalui pelan tersebut TLDM merancang memperoleh sebanyak 31 platform baharu daripada pelbagai jenis secara berperingkat sehingga tahun 2040.

Perkara itu dinyatakan oleh beliau, bagi menjawab pertanyaan Senator Datuk Rosni Sohar mengenai status semasa program berkenaan di Dewan Negara.

Menurut beliau, dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12), kerajaan telah meluluskan semua perolehan aset baharu mengikut perancangan TLDM.

“Dalam RMK12, kerajaan telah meluluskan perolehan 5 buah Littoral Combat Ship (LCS), 4 buah Littoral Mission Ship (LMS) dan 3 buah LMS Batch 2,” katanya dalam jawapan lisan di Dewan Negara.

Selain itu, TLDM turut menerima beberapa aset sokongan yang berfungsi sebagai force multiplier, seperti Helikopter Operasi Maritim (HOM), sistem pesawat tanpa pemandu ScanEagle serta Fast Interceptor Craft (FIC) yang diterima secara berperingkat.

Bagi Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13), kerajaan telah meluluskan perolehan 2 buah Multi-Role Support Ship (MRSS) melalui Rolling Plan 1 (RP1).

Dalam masa sama, kementerian berharap cadangan perolehan 3 buah LMS Batch 4 turut dapat dipertimbangkan dan diluluskan selaras dengan perancangan TLDM dalam RMK13.

Bagi memastikan kesiapsiagaan armada kekal pada tahap optimum, TLDM turut melaksanakan beberapa langkah termasuk penyenggaraan kapal secara berjadual, latihan yang konsisten serta sokongan logistik berterusan.

Program 15-to-5 sebelum ini diperkenalkan bagi merasionalisasikan struktur armada TLDM daripada 15 kelas kapal kepada lima kelas utama. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kecekapan operasi, penyelenggaraan dan pengurusan logistik dalam jangka panjang.

(AirTimes)

Alih Bina KRI, Untuk Efektifkan Operasi dan Pemeliharaan

09 Februari 2026

Alih Bina KRI tiga tipe kapal ke Komando Armada I (photo: Komando Armada RI)

TNI Angkatan Laut, Koarmada RI -- Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., meresmikan alih bina dua kapal buru ranjau kelas KRI Pulau Rengat (PRE 711) KRI Pulau Rupat (PRP 712) dari Komando Armada II ke Komando Armada I.

Alih bina dua unit Kapal Korvet kelas KRI Fatahilah (FTH 361) KRI Malahayati (MLH) 362 dari Koarmada III ke Koarmada I.

Alih bina dua unit kapal latih KRI Arung Samudera (ARS 930), KRI Dewaruci (DWR 900) dari Koarmada II ke Koarmada I Jumat (6/2/2026 ) bertempat di Geladak KRI Dewaruci yang sandar di Kesatrian Pondok Dayung Jakarta Utara yang dihadiri Pangkoarmada I II dan III beserta jajaran.

Pangkoarmada RI dalam amanatnya menyampaikan bahwa alih bina KRI merupakan langkah strategis Koarmada RI dalam rangka menata kekuatan, mengoptimalkan pola operasi, serta meningkatkan kesiapsiagaan unsur TNI Angkatan Laut guna menjamin keamanan wilayah laut dan jalur pelayaran strategis Nasional.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh unsur yang dialihbina agar segera menyesuaikan diri,meningkatkan soliditas, serta melaksanakan tugas dengan profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab demi mendukung keberhasilan tugas pokok TNI Angkatan Laut.

(Komando Armada)

Kerajaan Setujui Pemasangan Misil NSM Pada 6 Kapal Kelas KEDAH

30 Januari 2026

Kedah class NGPV saat ini berjumlah 6 kapal dalam armada TLDM (photo: Dvids)

Kerajaan lulus pasang sistem pelancar misil antipermukaan atas 6 kapal TLDM Kelas KEDAH

KUALA LUMPUR: Kerajaan meluluskan pemasangan sistem pelancar misil antipermukaan atau 'Surface to Surface Missiles' (SSM) ke atas semua enam kapal Kelas KEDAH milik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM).

Menteri Pertahanan, Datuk Sri Mohamed Khaled Nordin, berkata pemasangan itu dirancang secara berfasa, mengambil kira kesiapsiagaan teknikal kapal, keperluan operasi serta implikasi kos.

"Pada masa ini, TLDM sedang melaksanakan tinjauan harga bagi mengenal pasti kos sebenar keseluruhan projek," katanya melalui jawapan bertulis di laman web Parlimen.

Beliau menjawab soalan Nordin Ahmad Ismail (PN-Lumut) mengenai usaha pemasangan peluru berpandu NSM di atas kapal milik TLDM kelas Kedah di bawah Bajet 2026.

Mengulas lanjut, beliau berkata cadangan pemasangan peluru berpandu jenis Naval Strike Missile (NSM) ke atas kapal milik TLDM Kelas KEDAH adalah sebahagian inisiatif peningkatan keupayaan tempur permukaan bagi menangani keperluan operasi semasa dan masa hadapan.

NSM rudal permukaan ke permukaan (photo: Kongsberg)

"Pada peringkat awal, penilaian dan integrasi keupayaan ini memberi tumpuan kepada kapal utama sebagai platform perintis, sebelum dipertimbangkan peluasan kepada kapal-kapal lain dalam kelas yang sama, tertakluk keberkesanan pelaksanaan, keperluan operasi TLDM dan kelulusan peruntukan kerajaan," katanya.

Kapal Kelas KEDAH juga dikenali Kapal patrol Generasi Baharu (NGPV) adalah satu daripada lima kelas yang digariskan dalam Perancangan Transformasi 15-to-5 TLDM.

Dengan panjang 91.1 meter dan berat anggaran 1,650 tan, kapal ini mempunyai ruang dan berat simpanan untuk sistem persenjataan tambahan, namun tidak dipasang semasa ditauliahkan.

Ketika ini terdapat enam buah kapal dalam Kelas KEDAH iaitu KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan dan KD Selangor.

Dalam pada itu, Mohamed Khaled berkata, pendekatan berperingkat ini mencerminkan usaha Kementerian Pertahanan untuk memastikan peningkatan keupayaan tempur TLDM dilaksanakan secara berhemah, berkeutamaan dan memberikan nilai terbaik kepada kerajaan, selaras keperluan keselamatan maritim dan kemampuan fiskal negara.

(Berita Harian)

KRI Nala 363 Laksanakan Sea Trial 1×24 Jam Pasca Repoweing

17 Desember 2025

Sea Trial 1×24 Jam KRI Nala 363 (photos: TNI AL)

Pada Selasa, 16 Desember 2025, KRI Nala melaksanakan Sea Trial selama 1×24 jam sebagai tahapan lanjutan pasca pelaksanaan Repowering. Kegiatan ini dipimpin oleh Komandan KRI Nala Letkol Laut (P) Yan Ahmadi.

Sea Trial tersebut melibatkan Dinas Material TNI Angkatan Laut (Dismatal) serta mitra industri terkait, di antaranya PT PAL Putindo, Flender, dan unsur pendukung lainnya. Turut hadir dalam kegiatan ini Kasatharmatim Kolonel Laut (T) Dedi Sugiarto, S.E., serta perwakilan Dismatal yaitu Kasubdismatkapur Dismatal Kolonel Laut (T) Agus Purwanto, M.Tr.Hanla.

Pelaksanaan Sea Trial bertujuan untuk menguji dan memastikan kinerja sistem propulsi, permesinan, navigasi, dan sistem pendukung kapal agar berfungsi optimal serta memenuhi standar teknis dan operasional. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan KRI Nala untuk kembali melaksanakan tugas operasi laut TNI Angkatan Laut.

(KRI Nala 363)

Korea, Vietnam Defense Ministers Sign Third Pohang Class Corvette Transfer Agreement

14 Agustus 2025

Transfer of third Pohang class corvette from Korea to Vietnam (photo: Daum)

South Korea and Vietnam Defense Ministers Meet to Discuss Strengthening Defense and Defense Industry Cooperation

The Ministry of National Defense announced that Minister of National Defense Ahn Gyu-back met with Vietnamese Minister of National Defense Phan Van Giang, who is visiting South Korea for a summit, at the Ministry of National Defense building in Seoul on the 12th and discussed ways to strengthen defense and defense industry cooperation between the two countries.

Pohang class corvette PCC 776 ROKS Jecheon (photo: Seoul Pn)

During the meeting, the two ministers discussed specific measures to enhance defense and defense industry cooperation in line with their "comprehensive strategic partnership." They

agreed to pursue the prompt revision of the "Memorandum of Understanding (MOU) on Defense Cooperation" to expand the scope of cooperation between the Ministry of National Defense and the military, and to work to ensure that the achievements of bilateral defense industry cooperation continue.

The two countries also signed an agreement to transfer a retired Korean corvette (the Jecheon). This is the third corvette transferred from Korea to Vietnam, following previous transfers in 2017 and 2018. (Zum)

Vietnam’s Defense Minister Phan Van Giang when visited the South Korean army’s 7th Artillery Brigade on 2023 (photo: QDND)

Third Pohang-class corvette transferred to Vietnam along with K9 Thunder howitzer deal

In a major enhancement of the Vietnam People's Navy's surface combatant capabilities, the third Pohang-class corvette from the Republic of Korea, ROKS Jecheon (PCC-776), has officially been transferred today, August 12, 2025. This vessel will join its sister ships, HQ-18 and HQ-20, in bolstering Vietnam's maritime patrol and defense posture.

This significant naval transfer is part of a much broader strategic partnership between Hanoi and Seoul. It comes as Vietnam is also set to receive the formidable K9 Thunder self-propelled howitzer system. This landmark artillery deal, valued at approximately $276 million, will equip the Vietnam People's Army with one of the world's most advanced 155mm artillery systems, greatly improving long-range precision fire support.

The continued delivery of advanced military hardware from South Korea highlights the deepening trust and cooperation between the two nations, marking a new era in their defense relationship and contributing to regional stability.

(VietDefense)

3 Kapal LMS Batch 2 Akan Diluncurkan Pada April, Juni dan Agustus 2026

28 Juli 2025

Menteri Pertahanan Malaysia meninjau progres kapal LMS Batch 2 (photos: MYKemhan)

Republik Türkiye – Menteri Pertahanan, YB Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin mengadakan tinjauan 3 buah Kapal Misi Pesisir (LMS) Batch Kedua bagi melihat kemajuan pembinaan untuk kegunaan TLDM di Istanbul Shipyard.

Pembinaan LMS kini giat dilaksanakan oleh syarikat pertahanan Türkiye, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM). Ini merupakan perolehan pertama selepas pemeteraian Memorandum Persefahaman (MoU) Kerajaan dengan Kerajaan (G2G) bagi produk pertahanan, yang dimeterai semasa lawatan rasmi sulung Menteri Pertahanan ke Türkiye pada Jun tahun lalu.

Semasa lawatan, Menteri Pertahanan telah menerima taklimat kemajuan pembinaan tiga buah kapal LMS daripada pihak pengurusan STM. Progres pembinaan berjalan lancar serta kapal pertama dijangka siap dan diluncurkan pada April 2026, diikuti kapal kedua pada Jun, dan ketiga pada Ogos 2026.

Perolehan ini turut merangkumi pelaksanaan Program Kolaborasi Industri (ICP) yang berpotensi memberi impak besar kepada pembangunan industri pertahanan tempatan, antaranya melalui pemindahan teknologi. Perincian program ini akan dimuktamadkan sebelum penghujung tahun ini.

Kerjasama erat antara Malaysia dan Türkiye diharap akan menjadi pemangkin dalam memperkukuh keupayaan industri pertahanan tempatan serta memperteguh kedaulatan negara.

(MYKemhan)

PH Navy Vows 'Very Thorough' Inspection of Used Warships from Japan

09 Juli 2025

JMSDF Abukuma class destroyer escorts (photo: War Thunder)

MANILA – The Philippine Navy (PN) will be "very thorough" in its Joint Visual Inspection (JVI) of the Japanese Abukuma-class destroyer escorts that are being eyed for transfer to the Filipino naval service once decommissioned by the Japan Maritime Self-Defense (JMSDF), an official said Tuesday.

"We will be very thorough with the assessment that we'll be conducting. We will be inspecting six 109-meter ships, systems, weapon systems, hull, machinery," PN spokesperson Capt. John Percie Alcos said in a media briefing at Camp Aguinaldo, Quezon City.

"This will entail a very detailed inspection, as well as a very detailed assessment and evaluation."

Alcos said the inspection team would consist of surface warfare officers and sea systems experts, as well as financial analysts and logisticians.

He said they would base their recommendations on the results of the inspection, which is scheduled sometime next month and is expected to be concluded within two weeks.

"The PN will be sending (recommendations) based on what will be known, or what will be inspected, or the results of the JVI. We'll be forwarding appropriate recommendations to General Headquarters and the Department of National Defense," Alcos said.

He added that among the objectives of the JVI is to determine the remaining service life of the Abukuma-class destroyer escorts.

"That will be known upon the conduct or after the conduct of the JVI. That is actually the objective of the JVI, to determine the operational viability of the transfer," he said.

Alcos said such ships, if ever transferred to the PN, would greatly enhance the service's capabilities to support the Comprehensive Archipelagic Defense Concept, which aims to develop the country's capability to protect its entire territory, including its exclusive economic zone.

He also said that the ships are very similar to the PN's Jose Rizal-class guided missile frigates that were acquired from South Korea in 2020 and 2021.

"These (ships are) very similar in terms of gross tonnage, speed, length to the Jose Rizal-class frigates. These destroyer escorts also have specific capabilities that we require: anti-submarine warfare, anti-surface warfare, electronic warfare, anti-air warfare," Alcos said.

The Abukuma-class destroyer escorts have a displacement of 2,000 gross tons, a length of 109 meters, and a beam of 44 meters. It has a top speed of 27 knots and is armed with various anti-ship missiles, anti-submarine rockets and torpedoes, along with a 76mm main gun and 20mm closed-in weapon system.

The JMSDF operated a class of six ships constructed from 1988 to 1991. 

(PNA)

Malaysia Plans to Purchase Military Assets from Italy to Strengthen Maritime Security

07 Juli 2025

Model of ATR72MPA for TUDM displayed at DSA 2024 (photo: NavalNews)

ROME: Malaysia intends to purchase maritime patrol aircraft, helicopters, and naval vessels from Italy to bolster its national security capabilities, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim announced.

The acquisition will include two maritime patrol aircraft designated for the Royal Malaysian Navy.

Additionally, Malaysia also plans to procure 28 Leonardo AW149 helicopters, while the Italian shipbuilder Fincantieri is expected to supply multi-role support ships (MRSS) and littoral mission ships (LMS).

After AW 139, Malaysian Armed Forces will be equipped wirh Leonardo AW 149 helicopters (photo: Leonardo)

These defence assets will help strengthen Malaysia’s longstanding bilateral ties with Italy, renowned for its advanced military industry, Anwar said at his exit press conference at the conclusion of his three-day official visit to Italy.

Meanwhile, Defence Minister Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, who accompanied the prime minister on the visit, added that details of the procurement would be finalised to ensure Malaysia benefits from areas such as centralised training and other cooperative opportunities.

Initially, operations for the maritime patrol aircraft are expected to be based out of Batu Berendam Airport in Melaka, he noted.

Fincantieri proposed FCX20 a 95m OPV for LMS batch 3 program (image: Fincantieri)

Mohamed Khaled also said Malaysia has proposed that the acquisitions be carried out through government-to-government (G2G) agreements.

“This approach will help us secure better pricing and asset guarantees directly from the Italian government,” he explained.

The Ministry of Defence has also recommended exploring new areas of collaboration between the two countries in the defence sector, including artificial intelligence (AI) and underwater security command centres.

Fincantieri proposed San Giorgio class Amphibious Transport Dock LPD for MRSS program (photo: CruisingEarth)

Anwar arrived here on Tuesday for a maiden official visit at the invitation of his Italian counterpart, Georgia Meloni. This is part of Anwar’s three-nation visits to Italy, France and Brazil, which form part of Malaysia’s ongoing efforts to strengthen bilateral relations and promote economic cooperation at the global level.

Anwar will later depart for Paris, where he is scheduled to meet with French President Emmanuel Macron during his two-day stay there.

Subsequently, Anwar will attend the 17th BRICS Leaders' Summit in Rio de Janeiro at the invitation of Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva.

(Bernama)

Japan to Transfer All Six Used Abukuma-class Destroyer Escort Ships to the Philippines

07 Juli 2025

Abukuma-class destroyer escort of JMSDF (photo: J-Navy World)

It has been learned that the governments of Japan and the Philippines have agreed to transfer a used Maritime Self-Defense Force destroyer escort. If the export of a used destroyer escort is realized, it will be the first such case. The export of the destroyer aims to improve interoperability with the Philippine military and jointly strengthen deterrence and response capabilities against China, which is unilaterally advancing into the ocean.

This was revealed by multiple Japanese government officials. Defense Minister Nakatani and Philippine Defense Minister Gilberto Teodoro confirmed the export of used destroyer escort ships during a meeting in Singapore in early June. The exports are expected to consist of six Abukuma-class destroyers of the MSDF. The Abukuma-class destroyers escort have been in service for over 30 years, and due to a shortage of SDF personnel, they are being gradually retired in order to be replaced by new ships with fewer personnel.

Abukuma-class destroyer escort of JMSDF (photo: Japan MoD)

According to sources, the Philippine military is scheduled to inspect the Abukuma-class destroyer eascort this summer and will check their equipment, such as main guns, and their maintenance status, among other things, to finalize preparations for export.

The Philippine military is under pressure to respond to the Chinese military's increasing activity in the South China Sea, and securing the number of ships is an urgent task. According to the Military Balance 2025 edition by the British International Institute for Strategic Studies, the Chinese military has 102 surface combatants such as destroyers, while the Philippines has only two frigates.

Abukuma-class destroyer escort of JMSDF (image: Wiki)

The operational guidelines for the Three Principles on Transfer of Defense Equipment limit the equipment that can be exported to five types: rescue, transport, alert, surveillance, and minesweeping, and destroyers with high offensive capabilities cannot be exported as is. However, it is possible to export equipment with high offensive capabilities if it is jointly developed, such as the next-generation fighter jets that Japan is developing with the UK and Italy, and the new ship based on the "Mogami-class" destroyer that Japan is proposing to Australia. The direction is to proceed with exporting second-hand destroyers by modifying their specifications, such as by incorporating the equipment and communication facilities required by the Philippines, and developing them jointly. In the future, the plan is to also export new destroyers.

Japan and the Philippines are deepening their security cooperation and moving forward with building a relationship as "quasi-allies." At their summit meeting in April, the two countries agreed to enter into discussions toward concluding an Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA), which would allow the Japan Self-Defense Forces and the Philippine military to share food, fuel, and other items.

Abukuma-class destroyer escort of JMSDF (photo: Japan MoD)

The Philippines and China have territorial disputes in the South China Sea, and Japan is also facing Chinese maritime expansion in the East China Sea. If the Philippine military operates Japanese-developed destroyers, it is expected to improve joint response capabilities, and a senior MSDF official hopes that "we will be able to check the movements of the Chinese military."

Akubuma class destroyer escort

"Abukuma-class" destroyer : 109 meters in length, standard displacement 2,000 tons. It has a crew of about 120 people. It is equipped with anti-submarine and anti-ship missiles, but cannot carry helicopters. It is smaller than other destroyers and is responsible for patrol activities in the waters near Japan. A total of six ships were commissioned between 1989 and 1993.

(Yomiuri)

Kapal Perang Kelas Fatahillah dan Malahayati akan Diperkuat CMS Buatan PT PAL

16 Juni 2025

Combat Management System (CMS) buatan PT PAL (photo: PAL)

Jakarta, IDM – Combat Management System (CMS) yang dikembangkan oleh PT PAL Indonesia rencananya akan dipasang pada kapal perang kelas Fatahillah dan Malahayati, guna meningkatkan kapabilitas tempur korvet tersebut.

Dikembangkan sejak tahun 2022, CMS merupakan sistem yang mengintegrasikan sensor hingga persenjataan dalam sebuah kapal perang. Kemudian, sistem ini memberikan pandangan menyeluruh tentang situasi taktis dan membantu pengambilan keputusan.

Korvet KRI Fatahillah 361 (photo: TNI AL)

“CMS mengkalkulasi dari semua sensor dan akan memberikan masukan kepada komandan untuk menggunakan senjata mana yang paling efektif terhadap ancaman yang tengah dihadapi saat itu,” kata Enjud Darojat selaku General Manager Divisi Sewaco PT PAL, dalam wawancara di sela-sela pameran Indo Defence 2024 Expo & Forum di Jakarta, Sabtu (14/6).

Ia menuturkan, CMS ibarat jantung kala peperangan dalam sebuah kapal. Dengan demikian, sangat penting bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem itu sekaligus sebagai upaya mendorong kemandirian industri pertahanan.

Korvet KRI Malahayati 362 (photo: TNI AL)

Usai dikembangkan selama lebih dari tiga tahun, sistem ini diyakini memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 50 persen. Rencananya, mulai tahun 2026 sistem ini akan memperkuat lima Kapal Cepat Rudal (KCR) kelas Fast Patrol Boat (FPB) 57 serta kapal perang kelas Fatahillah dan Malahayati.

“Rencananya, InsyaaAllah tahun depan 2026 kita akan sudah mulai dengan kapal cepat rudal. Nah, termasuk kemarin kita sudah survei untuk Fatahillah dan Malahayati,” imbuhnya.

(IDM)

PT PAL Jalin 4 Kesepakatan Selama Indo Defence 2025

15 Juni 2025

KCR 70M (photo: Defense Studies)

Perkuat Kolaborasi Global, PT PAL Teken 2 MOU Strategis dengan TAIS

PT PAL Indonesia menandatangani dua nota kesepahaman (MoU) bersama perusahaan Turkiye TAIS Shipyard sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas industri pertahanan maritim. Dalam sesi pertama, CEO PT PAL Kaharuddin Djenod dan Managing Director TAIS, Dogan Bescan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan platform kapal perang dan peningkatan kualitas produk pertahanan.

Sesi kedua MoU dilakukan oleh CEO PT PAL dan Managing Director TAIS, Demir Kologlu, yang menyoroti implementasi offsets terkait pengadaan kapal kombatan di Indonesia. Penandatanganan ini tidak hanya membuka potensi alih teknologi, namun juga menjadi penguat kemitraan strategis antara industri pertahanan Indonesia dan Turkiye. (PAL)

Meriam Bofors 57mm (photo: BAE Systems)

Tingkatkan Layanan Pemeliharaan Sistem Pertahanan Maritim

PT PAL Indonesia dan Bofors menjalin kemitraan strategis dalam layanan pemeliharaan sistem pertahanan (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) pada ajang Indo Defence 2025. Kerja sama difokuskan pada penguatan kapabilitas teknis PT PAL untuk mendukung kesiapan operasional aset pertahanan maritim nasional.

Inisiatif ini merupakan komitmen PT PAL meningkatkan kepabilitas industri pertahanan domestik guna mempercepat modernisasi armada laut dari berbagai negara yang menjadi customer, khususnya armada Angkatan Laut Indonesia. Melalui sinergi dengan mitra global, PT PAL membangun ekosistem untuk memperkuat rantai pasok lokal dalam menjamin kesiapan operasional jangka panjang. (PAL)

Manajemen Integrated Logistic Support (ILS) (infographic: Iridium)

PT PAL Indonesia Gandeng Iridium Tingkatkan Kapabilitas Sistem Logistik Maritim Nasional

PT PAL Indonesia dan Iridium menjalin kemitraan strategis di Indo Defence 2025 untuk pengembangan Integrated Logistic Support (ILS) guna memperkuat infrastruktur logistik sektor maritim. Penandatanganan ini dilakukan oleh Chief of Marketing Officer (CMO) PT PAL, Wiyono Komojojo, dan Chief of Executive Officer (CEO) Iridium, Najeeb Al Shkeili, yang disaksikan oleh H.E. Husin Bagis, Duta Besar Indonesia untuk UEA dan Chief of Executive Officer (CEO) PT PAL Kaharuddin Djenod.

Kolaborasi ini bertujuan menciptakan ekosistem pemeliharaan terintegrasi, mulai dari prediksi kebutuhan suku cadang, pelatihan teknisi, hingga manajerial rantai pasok pertahanan. Implementasi ILS memberikan dampak signifikan seperti meningkatkan operational readiness armada laut sekaligus menekan biaya life cycle aset. Sinergi ini menjadi model percepatan kemandirian industri berbasis inovasi dan kolaborasi global. (PAL)

Fregat Belharra dari Naval Group (photo: French Navy)

PT PAL & Naval Group Membangun Ekosistem Bisnis Pertahanan Laut yang Kuat

PT PAL Indonesia dan Naval Group menandai penguatan kapabilitas industri pertahanan maritim melalui penandatanganan MoU potensial proyek Scorpène Evolved dan Frigate. Penandatanganan dilakukan oleh CEO PT PAL, Kaharuddin Djenod, dan Marie-Laure Bourgeois selaku EVP Sales & Marketing Naval Group.

Selain perluasan lingkup kerja sama strategis antara Indonesia dan Perancis, kolaborasi global ini juga membuka peluang besar adanya alih teknologi, peningkatan SDM, dan kapabilitas produksi alutsista laut. PT PAL berkomitmen mendukung pertahanan dan keamanan dunia melalui inovasi dan kerja sama global yang berdampak nyata. (PAL)