Presiden Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI pada Peringatan HUT ke-81 TNI

07 Oktober 2026

6 Kodam baru yang dibentuk (infographic: Antara)

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI. Upacara dilangsungkan di Lapangan Prima, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Senin (05/10/2026).

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo selaku inspektur upacara menyampaikan pernyataan peresmian 204 satuan baru yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI,” ujar Presiden Prabowo.

Enam Kodam Baru

Sebanyak enam Komando Daerah Militer (Kodam) menjadi bagian dari satuan baru yang diresmikan. Keenam Kodam tersebut yakni Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau, Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha di Maluku Utara, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah, serta Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat.

Divisi dan Brigade

Selain enam Kodam, Presiden juga meresmikan 1 Divisi Parako II Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Parako Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, serta 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. 

Batalyon Bantuan Tempur

Satuan baru lainnya meliputi 3 Batalyon Bantuan Tempur TNI AD yang terdiri atas satu batalyon kavaleri, satu batalyon artileri medan, dan satu batalyon artileri pertahanan udara. 

Skadron dan Satuan Radar

Presiden juga meresmikan 4 Batalyon Infanteri Marinir, 3 Batalyon Parako Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, serta 1 Skadron Pendidikan TNI AU.

Pernyataan peresmian kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo. Momen tersebut diiringi satu kali tembakan kehormatan meriam Armed yang menandai secara resmi peresmian 204 satuan baru TNI.

Setelah prosesi peresmian, Presiden menyerahkan tongkat komando dan lambang satuan baru kepada tujuh perwakilan pimpinan satuan. Mereka yakni Pangdam XXIX/Mambruk Mayjen TNI Aminton Manurung, Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga, Pangdam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah Mayjen TNI Rionardo, Pangdam XXVII/Sobe Sonbai Mayjen TNI Thevi Angandowa, Pangdam XXX/Rinambora Mayjen TNI Edi Saputra, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, serta Pangdiv Parako II Pasgat Kolonel Pas Harry Nugroho.

Penyerahan masing-masing lambang satuan turut diiringi dengan tembakan kehormatan meriam Armed. Peresmian 204 satuan baru tersebut menjadi salah satu rangkaian utama dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.

(Setneg)

KD Yu Memperkukuh Kesiapsiagaan Operasi

07 Oktober 2026

KD Yu 3508 (Indonesia=Hiu) gunboat kelas Jerung (photos: Mawilla2)

KD YU terus memperkukuh tahap kesiapsiagaan dan keupayaan operasi menerusi pelaksanaan Muzzle Velocity and Gun Functional Trial (MVGFT) serta siri latihan shakedown di perairan Sandakan.

MVGFT melibatkan siri penembakan bagi menguji kefungsian sistem persenjataan, ketepatan pengendalian serta kesiapsiagaan sistem persenjataan kapal dalam mendukung keupayaan tempur.

Siri latihan shakedown turut dilaksanakan bagi menilai tahap kesiapsiagaan kapal dan kecekapan warga kapal dalam menghadapi pelbagai senario operasi, meliputi Laluan Bebas Periuk Api, Fast Inshore Attack Craft (FIAC), Mengawal Kerosakan dan Melawan Api (MKMA), Merapat ke Stesen Kecemasan dan Pelampung, Penembakan Meriam, Senjata Kecil dan Piroteknik, Pemakaian NBCPM serta Merapat Secara Mengundur.

Latihan ini turut menjadi persediaan KD YU menghadapi Operational Sea Training Exercise 2/26.

Markas Wilayah Laut 2 kekal komited memastikan armada sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi dalam mempertahankan keselamatan, kedaulatan serta kepentingan negara daripada sebarang bentuk cabaran dan ancaman, khususnya di perairan Sabah.

(TLDM)

Personil RTAF Ikuti Pelatihan Sistem Radar Indra Lanza

07 Oktober 2026

Pelatihan sistem radar Lanza di Indra Sistemas, Spanyol (photos: Thai Embassy in Madrid)

Angkatan Udara Kerajaan Thailand (RTAF) meningkatkan kesiapan personelnya dalam sistem radar sebelum pengujian penerimaan pabrik di Spanyol.

Mulai tanggal 6 hingga 26 September 2026, Kapten Yutthanavee Mungthanya, Atase Angkatan Laut/Madrid dan Pelaksana Tugas Atase Militer/Madrid, bersama dengan personel dari kantor tersebut, menyambut dan memfasilitasi personel RTAF yang mengikuti pelatihan Inspeksi Sistem OJT (Sebelum FAT).

Para peserta termasuk Komandan Wing Saranchai Maisuk, Komandan Wing Jare Othong, dan Letnan Kolonel Kraisorn Kingthong, di Indra Sistemas, Spanyol.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel RTAF dalam inspeksi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem radar, sebagai persiapan untuk Factory Acceptance Test (FAT) dengan personel perusahaan di pabrik Indra Sistemas.

Pada kesempatan ini, Atase Angkatan Laut/Madrid mengadakan makan malam di kediamannya untuk mempererat hubungan baik antar personel Thailand yang bertugas di luar negeri.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk mendukung dan mengkoordinasikan pelatihan dan penerimaan peralatan antara lembaga-lembaga Thailand dan produsen di Kerajaan Spanyol. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa personel memiliki pengetahuan dan kesiapan untuk tugas mereka, dan untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh pada misi Angkatan Udara Kerajaan Thailand.

(Attache Madrid)

J-10CE Akan Datang 6 Bulan Lagi

07 Oktober 2026

Diluar China, Indonesia akan jadi operator ketiga pesawat tempur J-10CE setelah Pakistan dan Uzbekistan (photo: MWM)

Ditanya Kapan Jet Tempur Chengdu J-10 Tiba? Begini Jawab KSAU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohammad Tonny Harjono meminta publik bersabar menunggu terkait kedatangan jet tempur Chengdu J-10 asal China. "Tunggu saja," kata Tonny sembari tersenyum kepada Republika di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Informasi yang didapatkan Republika, jet tempur berjuluk Vigorous Dragon ini bakal tiba di Tanah Air enam bulan dari sekarang. Hanya saja, jumlah unit yang tiba pertama kali ke Indonesia tahun depan, masih belum diketahui.

Di tempat yang sama, anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI membeli jet tempur J-10. Dia menganggap, pembelian jet tempur generasi 4,5 dari China bisa untuk memperkuat pertahanan NKRI.

"Kita juga melihat kondisi global, ancaman, kita lihat di Asia Tenggara saja masih ada konflik, negara-negara sesama ASEAN, jadi untuk kita itu memiliki peralatan tempur yang mumpuni dan sanggup mengintersep ancaman-ancaman tersebut," kata Dave.

Menurut dia, Komisi I DPR juga tidak mempermasalahkan ketika akhirnya pemerintah RI memilih alutsista dari China. Bagi Dave, kualitas alutsista dari negara Barat maupun China sekarang sama saja. "Tidak masalah, tidak masalah, selama supplay chain-nya, pelatihannya, supporting unitnya mencukupi tidak masalah," ucap Dave.

(Republika)

Seremoni Keel Laying Fregat Anti-Kapal Selam Serbaguna Baru

06 Oktober 2026

Seremoni keel-laying fregat anti kapal selam Vietnam (photos: HQ VN)

HQ Online - Pada pagi hari tanggal 5 Oktober, di Kota Da Nang, Angkatan Laut Vietnam—bekerja sama dengan Song Thu Corporation dan Departemen Umum Industri Pertahanan (GDDI)—menyelenggarakan upacara keel-laying/peletakan lunas untuk kapal fregat anti-kapal selam serbaguna yang baru.

Hadir dalam upacara tersebut adalah: Laksamana Muda Nguyen Thien Quan, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut; Kolonel Nguyen Viet Ha, Kepala Departemen Logistik dan Teknis, Departemen Umum Pertahanan; serta Kolonel Dinh Truong Son, Direktur Utama Song Thu Corporation.

Turut hadir pula perwakilan dari Dewan Direksi Song Thu Corporation, berbagai instansi dan departemen fungsional Angkatan Laut, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek pembangunan kapal tersebut.

Kapal fregat anti-kapal selam serbaguna ini secara resmi mulai dikerjakan pada tanggal 10 Agustus 2026. Kapal ini dirancang secara mandiri oleh Vietnam dan memiliki tingkat lokalisasi senjata serta peralatan tertinggi yang pernah dicapai.

Kapal ini memiliki panjang 108 meter, lebar 13,6 meter, bobot benaman (displacement) lebih dari 2.000 ton, dan kecepatan maksimum 28 knot.

Selama periode sebelumnya, Song Thu Corporation telah secara aktif berkoordinasi dengan badan manajemen proyek pihak pemesan (Angkatan Laut), unit konsultan dan pengawas, serta otoritas registrasi untuk memfinalisasi rencana dan peraturan terkait koordinasi konstruksi, inspeksi, pengawasan, serta perencanaan pembangunan kapal.

Perusahaan juga sedang melakukan percepatan penyusunan dokumen desain konstruksi, pengadaan material dan peralatan, serta melakukan persiapan menyeluruh di segala aspek untuk melanjutkan tahap peletakan lunas kapal baru tersebut.

Saat berbicara dalam upacara peletakan lunas kapal baru ini, Laksamana Muda Nguyen Thien Quan menegaskan: Dengan tradisi pembangunan dan pengembangan selama 50 tahun, Song Thu Corporation telah membangun banyak kapal militer modern dan kapal khusus yang berteknologi tinggi. Kapal-kapal yang dibangun oleh perusahaan dan telah dioperasikan tersebut turut berkontribusi dalam membantu angkatan bersenjata melaksanakan tugas perlindungan kedaulatan maritim secara efektif. Demi menyelesaikan proyek sesuai jadwal, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut meminta Song Thu Corporation untuk memusatkan sumber dayanya secara efektif guna mempercepat pembangunan kapal, serta memastikan adanya sinkronisasi, kepatuhan terhadap spesifikasi desain, dan pemenuhan kemampuan teknis maupun taktis.

Para pejabat dan karyawan perusahaan harus menunjukkan tekad kuat dalam menerapkan pendekatan "3 shift, 4 tim"; memahami sepenuhnya enam prinsip yang jelas: "penanggung jawab yang jelas, tugas yang jelas, jadwal yang jelas, hasil yang jelas, tanggung jawab yang jelas, dan prosedur yang jelas"; serta berupaya menyelesaikan uji penerimaan fregat anti-kapal selam tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Instansi terkait di lingkungan Komando Angkatan Laut memantau secara berkala dan mengawasi dengan ketat proses pembangunan; menyelenggarakan prosedur penerimaan kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku—dengan memastikan kemajuan, kualitas, keselamatan, dan kesesuaian dengan desain yang telah disetujui; serta segera melaporkan setiap masalah atau kendala yang muncul selama proses pembangunan kepada pihak investor untuk diselesaikan.

(Hai Quan Viet Nam)

EDA: Pola Baru Pengadaan Senjata Asal Amerika Serikat?

06 Oktober 2026

105 kendaraan tempur AAV7A1 bekas USMC akan melengkapi Korps Marinir TNI AL (photo: military.com)

Selama Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Prabowo Subianto, tidak ada akuisisi sistem senjata yang signifikan dari Amerika Serikat, walaupun kebijakan pengadaan saat itu adalah memprioritaskan pembelian dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Impor lima C-130J-30 dengan nilai program US$500 juta merupakan warisan program Minimum Essential Force (MEF) tahap kedua yang baru dieksekusi setelah Kementerian Pertahanan mengalami pergantian kepemimpinan pada pertengahan Oktober 2019.

Janji yang dibuat di St. Louis pada 21 Agustus 2023 untuk membeli F-15EX sampai kini hanya tinggal janji walaupun menteri pertahanan periode 2019-2024 telah berpindah kantor ke Istana Merdeka. Tentu menjadi pertanyaan apakah absennya akuisisi signifikan dari Amerika Serikat karena alasan paranoid mengenai trauma embargo ataukah ada alasan lain yang sukar dijelaskan secara rasional?

Trauma embargo kini sudah berubah menjadi alasan yang paranoid sebab pada dasarnya semua produsen peralatan pertahanan bisa melakukan embargo berdasarkan kepentingan nasional mereka. Merupakan pandangan yang sangat keliru andaikata hanya menetapkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara yang dapat menerapkan embargo kepada Indonesia.

Negara-negara eksportir senjata ke Indonesia seperti Prancis, Italia, Turki, Rusia dan China pun bisa mengaplikasikan kebijakan serupa terhadap Indonesia bila suatu saat mereka memandang negara ini tidak selaras dengan kepentingan nasional mereka dalam kancah internasional.

12 C-130J Australia akan dipensiunkan bertahap seiring dengan datangnya pesanan 20 pesawat C-130J baru mulai tahun 2027 (photo: RAAF)

Seumpama Indonesia tidak ingin diembargo lagi oleh negara lain, nasihat paling bijak yang dapat diberikan adalah memproduksi semua peralatan perang di dalam negeri dengan semua bahan baku dan bahan penolong juga berasal dari Indonesia.

Sesudah pertemuan antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada 13 April 2026 di Pentagon yang menghasilkan kesepakatan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), nampaknya terjadi percepatan proses pengadaan sistem senjata dari Amerika Serikat. Di antara pilar dasar dalam MDCP ialah modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, suatu penopang bagi beragam aktivitas yang terkait dengan perdagangan pertahanan.

Setelah lahir MDCP, rencana pembelian kendaraan pendarat amfibi AAV7A1 bekas USMC berjalan dengan cepat, padahal sejak 2016 sampai April 2026 penawaran Amerika Serikat atas wahana tempur itu selalu menemui ketidakpastian di Kementerian Pertahanan. Sementara Korps Marinir sangat membutuhkan kendaraan lapis baja tersebut guna memenuhi kebutuhan operasional pasca validasi organisasi dan kegagalan impor BT-3F dari Rusia karena CAATSA.

Dalam program senilai US$23 juta, Indonesia menerima 35 AAV7A1 yang telah menjalani program refurbishment sebelumnya. Skema program itu adalah Excess Defense Article (EDA) yang dikombinasikan dengan Foreign Miltary Sales (FMS) di mana peralatan tersebut dijual ke Indonesia dengan harga rabat sehingga biaya pengadaan tergolong murah.

AAV7A1 kini tidak diproduksi lagi dan di lingkungan USMC digantikan oleh ACV 8x8 buatan BAE Systems/Iveco. Sebelum mendapatkan AAV7A1, Korps Marinir sudah mengoperasikan 15 KAAV7A1 yang diproduksi secara lisensi oleh Samsung Techwin, Korea Selatan sehingga tidak dibutuhkan masa adaptasi ketika menggunakan kendaraan pendarat amfibi asal Amerika Serikat.

53 unit F-16AM/BM AU Belgia akan dipensiunkan mulai tahun 2026 untuk digantikan pesawat temur F-35A, namun kemungkinan sebagian besar akan dihibahkan ke Ukraina (photo: EuropeanAirshows)

Selain akuisisi AAV7A1, berdasarkan keterangan beberapa sumber yang mengetahui tentang diskusi perdagangan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat, Indonesia sempat pula menjajaki pengadaan sistem senjata lainnya dengan skema EDA. Hanya saja beberapa peralatan pertahanan yang diincar oleh Indonesia tidak ada yang tersedia untuk dikategorikan sebagai EDA yang bisa dialihkan ke negara lain.

Di antara hal menarik tentang penjajakan demikian ialah peralatan perang yang dikehendaki oleh Indonesia masih berstatus diproduksi oleh pabrikan masing-masing dan bukan berstatus discontinued. Sehingga menjadi pertanyaan apakah sekarang mulai tercipta pola baru pembelian senjata dari Amerika Serikat yaitu EDA daripada peralatan baru?

EDA F-16 dan C-130J
Akuisisi dengan skema EDA bukan hal yang harus dihindari dan sebaiknya berdasarkan pertimbangan kasus per kasus. Dalam konteks AAV7A1, EDA merupakan skema paling masuk akal guna memenuhi keperluan operasional Korps Marinir mengingat bahwa tidak banyak lagi pembuat kendaraan pendarat amfibi di dunia. Di samping itu, dengan populasi wahana lapis baja tersebut yang masih banyak, begitu pula dengan suku cadang masih cukup tersedia sehingga tidak ada tantangan terkait sustainment.

Akan tetapi konteks AAV7A1 tidak dapat diterapkan pada sistem senjata yang sampai saat ini masih diproduksi seperti F-16 dan atau C-130J. Amerika Serikat mempunyai skema ekspor senjata selain EDA, yakni Foreign Military Sales (FMS), Direct Commercial Sales (DCS) dan hibrida yang merupakan gabungan antara FMS dan DCS. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia tidak menyukai skema FMS karena tidak ada ruang bagi peran makelar.

Adapun bagi skema DCS, pabrikan Amerika Serikat diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk langsung menjalin kontrak dengan pemerintah negara pembeli, sehingga menutup peran pedagang perantara. Nilai kontrak dalam DCS pun sulit untuk digelembungkan hingga menjadi tidak masuk akal sebab terdapat bentangan angka kontrak berdasarkan subsistem apa saja yang diadopsi dalam suatu senjata yang didatangkan dari Amerika Serikat.

81 pesawat tempur F-16C Block 30 (Barak 1) AU Israel dipensiunkan sejak 2024 lalu untuk digantikan F-35A, sebagian akan dibeli oleh perusahaan Top Aces dari Kanada dan sebagian lagi masih belum ada pembelinya (photo: Times of Israel)

Bila skema EDA menjadi pola pilihan favorit Indonesia dalam perdagangan pertahanan dengan Amerika Serikat, apakah hal demikian tidak merugikan negeri ini ketika kesiapan operasional peralatan pertahanan dipertaruhkan dibandingkan membeli baru dengan skema FMS, DCS atau hibrida?

Untuk peralatan seperti pesawat terbang, walaupun terdapat program regenerasi pada airframe, sepanjang pengetahuan penulis tidak dapat lagi dilaksanakan program regenerasi untuk kedua kalinya setelah usia jam terbang airframe habis.

Apakah skema EDA dipilih agar tercipta transaksi perdagangan pertahanan antara kedua negara sebagai sebuah formalitas belaka? Ataukah hal tersebut diambil demi kepentingan elektoral menjelang pemilu 2029, di mana peralatan perang yang diimpor bisa diserahterimakan pada 2028?

Di antara kelebihan skema EDA, yakni kualitas sistem senjata yang diserahkan oleh Amerika Serikat kepada negara mitra dalam kondisi bagus dan siap digunakan bagi kepentingan operasional. Akan tetapi kebutuhan peralatan perang Indonesia yang dapat dipasok oleh Amerika Serikat sebagian besar tidak dapat mengandalkan pada skema itu, apalagi tingkat pemakaian per tahun peralatan pertahanan Amerika Serikat seperti kapal perang, pesawat udara dan helikopter jauh lebih tinggi daripada yang dioperasikan oleh Indonesia.

Oleh sebab itu, amat disayangkan andaikata pertanyaan bahwa skema EDA menjadi pilihan kesukaan Indonesia saat ini benar adanya. Akuisisi sistem senjata hendaknya didasarkan pada pertimbangan jangka panjang lintas pemerintahan dan tidak berdasarkan kepentingan jangka pendek pihak yang saat ini dipilih oleh rakyat guna memimpin mereka. (Alman Helvas Ali)

(CNBC)

Angkatan Darat Singapura Memperkenalkan Artileri dan Sistem Serangan Presisi Baru

06 Oktober 2026

Sebelah kiri adalah sistem serangan presisi baru dan sebelah kanan adalah SPH 155mm baru (photo: Singapore Army)

Angkatan Darat Singapura telah memperkenalkan dua senjata yang sebelumnya belum pernah diungkap ke publik: sistem artileri otomatis generasi terbaru dan kemampuan serangan presisi yang baru.

Sistem-sistem tersebut diperlihatkan melalui gambar yang dirilis di media sosial pada tanggal 2 Oktober dalam rangka memperingati hari jadi ke-50 Divisi ke-6 Angkatan Darat Singapura.

Gambar-gambar tersebut menampilkan howitzer swa-gerak (self-propelled howitzer) baru dan sistem rudal yang dipasang pada truk biasa (tanpa pelindung lapis baja), bersanding dengan platform lain yang sudah dikenal, termasuk tank Leopard 2SG dan High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

SPH 155 mm mirip dengan Elbit Systems SIGMA (photo: Singapore Army)

Howitzer swa-gerak tersebut tampak terdiri dari senjata artileri kaliber 155 mm yang dipasang pada sasis truk militer beroda dengan kabin yang terlindungi. Sistem ini sangat mirip dengan howitzer swa-gerak otomatis SIGMA yang dikembangkan oleh perusahaan Israel, Elbit Systems.

Sistem rudal tersebut tampaknya berbasis pada unit peluncur yang memuat sejumlah tabung rudal (kanister). Tampilan luarnya menyerupai peluncur yang digunakan untuk keluarga rudal Spike non-line-of-sight (NLOS) buatan Rafael.

Angkatan Darat Singapura tidak menyebutkan identitas kedua sistem tersebut dalam gambar-gambar itu.

Sistem serangan presisi mirip dengan Rafael Spike NLOS (photo: Singapore Army)

Menanggapi pertanyaan dari Janes, Kementerian Pertahanan Singapura (MINDEF) mengonfirmasi peran kedua sistem tersebut pada tanggal 4 Oktober, namun tidak mengungkapkan pihak pembuat maupun spesifikasi teknisnya.

MINDEF mendeskripsikan howitzer swa-gerak tersebut sebagai "meriam yang dipasang di truk [yang] sepenuhnya otomatis dan akan menjadi howitzer generasi berikutnya bagi Angkatan Darat [Singapura]".

"Sistem ini akan mulai dioperasikan secara bertahap dan menggantikan SSPH Primus serta FH-2000," ujar pihak MINDEF, merujuk pada sistem artileri lama buatan ST Engineering.

(Jane's)

Rudal AIM-260 JATM Terlihat pada Pesawat Super Hornet Australia

05 Oktober 2026

Rudal AIM-260 JATM pada pesawat F/A-18F Super Hornet RAAF pada latihan Gray Flag di California, AS (photo: US Navy)

Sebuah pesawat F/A-18F Super Hornet milik Angkatan Udara Australia (RAAF) telah difoto saat membawa rudal inert (non-aktif) AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) dalam sebuah kegiatan uji coba berskala besar milik Angkatan Laut AS di California.

Foto tersebut dirilis oleh Angkatan Laut AS dan memperlihatkan pesawat F/A-18F RAAF dari Skuadron No. 1 yang sedang lepas landas dari Pangkalan Angkatan Laut Ventura County Point Mugu pada tanggal 11 September, selama latihan Gray Flag 2026.

 Rudal AIM-260 pada stasiun yang sama di pesawat Super Hornet US Navy (photo: Jonathan Tweedy)

Gray Flag merupakan kegiatan uji coba kekuatan besar (large-force test event) unggulan bagi komunitas uji coba penerbangan angkatan laut, yang memberikan peluang untuk integrasi kemampuan baru berskala besar yang melibatkan berbagai matra, platform, industri, dan pasukan sekutu.

Pelaksanaan Gray Flag sebelumnya telah digunakan untuk menguji senjata baru maupun senjata yang masih dalam tahap pengembangan dalam skenario yang semakin kompleks dan mencerminkan kondisi operasional nyata, termasuk pelibatan rudal yang sesungguhnya terhadap sasaran yang realistis.

Pesawat F/A-18F RAAF juga sedang diintegrasikan ke dalam upaya pengembangan Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) kerja sama AS-Australia di bawah program Southern Cross Integrated Flight Research Experiment (SCIFiRE), di mana Australia menyediakan infrastruktur uji coba untuk program uji terbang senjata tersebut.

(TWZ)

PT DI Adakan Pelatihan Helikopter AW-189 untuk TNI AU

05 Oktober 2026

Pelatihan helikopter AW-189 untuk TNI AU (image: PTDI Training Center)

Akun PT DI Training Center pada 29 September 2026 melakukan unggahan tentang pelatihan helikopter AW-189 bertempat di fasilitas PT DI.

Pelatihan ini terselenggara karena kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dan Leonardo untuk TNI AU.

Kementerian Pertahanan RI dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) pada Juni 2025 lalu telah meneken kontrak pengadaan 6 unit heli AW-189 pada pameran Indo Defence.

Paket pengadaan helikopter AW-189 senilai USD 240 juta ini mencakup 2 unit varian angkut, 2 unit versi CSAR (Combat Search and Rescue), dan 2 unit versi VIP.

Hanwha System Perbarui Penawaran Kapal Selam untuk Filipina dengan KSS III Bertenaga Baterai Litium-ion

05 Oktober 2026

ROKS Jang Yeong-sil (SS-087), kapal selam KSS-III Batch-II bertenaga baterai lithium-ion (photo: ROKNavy)

MANILA, Filipina — Perusahaan galangan kapal Korea Selatan, Hanwha Ocean, telah memperbarui proposal kapal selamnya untuk Angkatan Laut Filipina dengan menawarkan varian khusus dari kelas KSS-III, di tengah persaingan dengan perusahaan galangan kapal Eropa untuk rencana pengadaan kapal selam negara tersebut.

Hanwha menawarkan Jangbogo-III PN, sebuah varian kapal selam yang dikembangkan untuk Angkatan Laut Republik Korea. Perusahaan lain yang terlibat dalam proyek Filipina ini meliputi Naval Group dari Prancis yang menawarkan Scorpene, Navantia dari Spanyol dengan S-80 Plus, serta Fincantieri dari Italia.

Jangbogo-III PN menggantikan model Ocean 1400 (sebelumnya dikenal sebagai DSME 1400) dalam proposal Hanwha kepada Angkatan Laut Filipina.

Kapal selam yang diusulkan ini memiliki panjang sekitar 77 meter, lebar 9,7 meter, dan bobot benaman (displacement) di permukaan sekitar 2.800 ton, menurut spesifikasi yang diberikan Hanwha kepada publikasi pertahanan Janes.

Desainnya juga menggunakan baterai lithium-ion. Hanwha menyoroti sistem baterai ini sebagai salah satu fitur utama dalam proposalnya untuk Angkatan Laut Filipina.

Hanwha Ocean KSS-III Batch II kapal selam diesel-electric dengan Li-ion AIP, dan dilengkapi 10 VLS (image: urotoBezier)

Hanwha menyatakan bahwa Jangbogo-III PN didasarkan pada kapal selam kelas KSS-III yang dioperasikan oleh Korea Selatan.

Perusahaan tersebut juga menawarkan pelatihan, fasilitas pangkalan, dan dukungan logistik sebagai bagian dari proposalnya. Dalam sebuah pernyataan tahun 2024, Hanwha menyebutkan bahwa paket penawarannya mencakup "pelatihan awak, fasilitas pangkalan yang esensial, serta dukungan peralatan dan logistik."

Proposal khusus untuk Filipina ini merupakan kelanjutan dari penawaran Ocean 1400 sebelumnya oleh Hanwha dan mencerminkan perubahan desain yang disesuaikan dengan kebutuhan Filipina.

KSS-III merupakan bagian dari program pengembangan kapal selam dalam negeri Korea Selatan. Hanwha Ocean mengambil alih bisnis pembuatan kapal selam milik Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering setelah Hanwha Group mengakuisisi perusahaan tersebut pada tahun 2023.

(The Manila Times)

Visionary Machines and Hanwha Defence Australia Advance Joint Counter-Drone Capability Assessment for Redback IFV

04 Oktober 2026

HDA’s AS21 Redback Infantry Fighting Vehicle used in the joint development activity (photo: HDA)

Australian counter-drone technology company, Visionary Machines, and Hanwha Defence Australia (HDA) have entered into a new phase of joint development, assessing counter-drone sensing capability on HDA’s Redback Infantry Fighting Vehicle (IFV) using Visionary Machines’ Pandion™ Sentinel drone detection and tracking technology.

Uncrewed aerial systems have become one of the most persistent threats facing land forces, changing how armies plan, move and fight on the modern battlefield. Global demand for counter-drone capability reflects that shift. For Visionary Machines and HDA, that growth curve represents a significant opportunity to assess sovereign Australian sensing technology integrated to a combat platform with a heritage proven on the international stage.

The joint development activity is focused on exploring how Pandion™ Sentinel autonomous sensing capabilities could support force protection and situational awareness for land combat vehicles operating in increasingly complex environments.

This work builds on the Memorandum of Understanding (MOU) signed by Visionary Machines, HDA and Hanwha Systems at the Avalon International Airshow in March 2025, which established a framework for identifying and developing opportunities that bring together Australian innovation and leading defence platforms. Through this relationship, the companies have been working together to assess how sovereign technologies can contribute to future defence capability outcomes.

The activity reflects a shared commitment to advancing solutions that address emerging global threats, while supporting the continued growth of Australia’s sovereign defence industry. By combining Visionary Machines’ drone detection expertise with HDA’s Redback IFV, the companies are working to demonstrate the potential for enhanced counter-drone awareness in land combat environments.

The collaboration underscores both companies’ commitment to local capability, industry partnership, and the development of advanced technologies within Australia’s defence ecosystem.

Visionary Machines and HDA will be represented at the Land Forces International Land Defence Exposition, running from 6 to 8 October 2026 at the Perth Convention and Exhibition Centre.

“Drones now pose one of the most persistent threats to land forces anywhere in the world and this collaboration with Hanwha Defence Australia is about making sure Australia stays at the forefront of this innovation.”

“For Visionary Machines, it’s a chance to demonstrate how sovereign Australian technology can be matched with a platform already proven on the international stage, and we’re pleased to be continuing that work with HDA.”

(Visionary Machines)

Hunter AFV Takes Part in Exercise Wallaby 2026 (XWB) in Australia and Exercise Panzer Strike (XPS) in Germany

04 Oktober 2026

Hunter AFV during XWB and XPS 2026 (photos: The Singapore Army)

Exercise Wallaby 2026 (XWB) in Australia

In September 26, our soldiers from 42 SAR made history by completing the first-ever Hunter Battalion Army Training Evaluation Centre (ATEC) evaluation at Exercise Wallaby 2026 (XWB).

Across the vast terrain of Shoalwater Bay Training Area, our soldiers put the Hunter’s capabilities to the test, integrating digital battle planning, armoured manoeuvre and combined-arms operations in a demanding training environment.

This milestone was made possible by the commitment of every soldier and supporting entity who trained, fought and pushed together. (The Singapore Army)

Exercise Panzer Strike (XPS) in Germany

Minister for Defence Chan Chun Sing visited Exercise Panzer Strike (XPS) at the Oberlausitz Military Training Area (OMTA) in Germany yesterday, where he engaged our soldiers and received briefs on the training conducted by the School of Armour.

During his visit, Mr Chan experienced the Hunter Armoured Fighting Vehicle (AFV) first-hand by firing live rounds from the platform. He also observed our Tankees from the Tank Commander Wing (TCW) conducting their Tank Platoon Armour Live Firing System (ALFS) on the Leopard 2SG (L2SG), putting their skills and platoon coordination to the test.

Throughout XPS, cadets from the School of Armour have been undergoing both Hunter and Tank ALFS, sharpening their competencies as future Armoured Infantry and Tank commanders through demanding live-firing training.

This year marks the 17th edition of XPS and 10 years of SAF training at OMTA. At approximately a quarter the size of Singapore, the expansive training area allows our Armour forces to train on a larger scale and execute more complex missions.

Whether Armoured Infantry or Tank, our cadets train with the same purpose — to build the confidence, competence and readiness to lead our Armour forces. (The Singapore Army)

PCG Commissioned New Vessel Donated from Taiwan

04 Oktober 2026

BRP Sarangani (6177) (photos: PTV, PCG)

Former Taiwan Coast Guard vessel Kinmen (CG123) has been commissioned by the Philippine Coast Guard (PCG) as BRP Sarangani (6177).

The fully refurbished 61-meter-long vessel was acquired by the We Protect Our Seas (WPS) Foundation and donated to the PCG “at no cost.”

“Our objective was straightforward: if we could bring a capable vessel to the Philippine Coast Guard without asking Filipino taxpayers to foot the bill, we should find a way to make it happen,” said Dr. Jeffrey Ordaniel, President and CEO of the WPS Foundation, in a statement today, Oct. 2. 

The WPS Foundation also thanked its partners in Taiwan, including the Taiwan Coast Guard Administration and the Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines, for their assistance in facilitating the transfer.

(PTV)

Kapal MPMS 1 Diluncurkan di Turkiye

04 Oktober 2026

Kapal MPMS 1 diluncurkan di Desan Shipyard, Turkiye (photos: APMM)

TURKIYE – Usaha pemodenan armada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) mencatat satu lagi pencapaian penting menerusi pelancaran Kapal Misi Pelbagai Guna Pertama (Multi Purpose Mission Ship – MPMS 1) di Desan Shipyard, Türkiye, semalam.

Majlis pelancaran tersebut disempurnakan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail bersama Menteri Dalam Negeri Türkiye, His Excellency Mustafa Çiftçi dan Menteri Industri dan Teknologi Türkiye, His Excellency Mehmet Fatih Kacır serta delegasi kedua-dua negara.

Pelancaran ini menandakan kemajuan pembinaan aset strategik yang akan memperluas jangkauan operasi dan memperkukuh kehadiran Maritim Malaysia di laut. Sebagai platform pelbagai misi, MPMS 1 direka untuk melaksanakan pengawasan dan penguatkuasaan maritim, Operasi Mencari dan Menyelamat (CARILAMAT), bantuan kemanusiaan, tindak balas bencana serta pelbagai keperluan operasi lain.

Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Maritim Datuk Haji Mohd Rosli bin Abdullah berkata, MPMS 1 merupakan pengganda keupayaan yang akan meningkatkan daya tahan operasi Maritim Malaysia dalam menghadapi cabaran keselamatan maritim yang semakin kompleks.

“Keupayaan MPMS 1 untuk beroperasi lebih lama di laut membolehkan Maritim Malaysia memperkukuh pengawasan dan penguatkuasaan secara lebih berterusan, khususnya di kawasan berkepentingan strategik.

“Bagi rakyat, keupayaan ini bermakna perlindungan yang lebih berkesan terhadap sumber maritim, tindakan yang lebih menyeluruh terhadap jenayah di laut serta kesiapsiagaan yang lebih baik untuk membantu mereka yang memerlukan,” katanya.

Beliau berkata, kapal tersebut akan menyokong usaha menangani pencerobohan vesel asing, aktiviti perikanan haram, penyeludupan dan jenayah rentas sempadan, di samping memperkukuh pelaksanaan CARILAMAT.

“Pemodenan aset perlu diterjemahkan kepada keberkesanan operasi. Tumpuan kita adalah memastikan keupayaan baharu ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjaga keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara di Zon Maritim Malaysia,” katanya.

Pembinaan MPMS 1 kini mencapai kira-kira 85 peratus dan mendahului jadual yang dirancang. Sementara itu, pembinaan MPMS 2 mencapai 34.05 peratus berbanding 32 peratus yang dirancang, menunjukkan kemajuan positif dalam usaha memperkukuh keupayaan armada Maritim Malaysia secara berperingkat.

MPMS 1 dijangka dibawa pulang ke Malaysia pada awal 2027 dan dirancang menyertai Pameran Antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa Langkawi (LIMA) 2027 bagi memperkenalkan keupayaan baharu agensi kepada masyarakat serta komuniti maritim antarabangsa.

Projek MPMS turut mencerminkan hubungan strategik Malaysia–Türkiye dalam industri maritim, selain membuka ruang kerjasama lebih luas antara Maritim Malaysia dan Turkish Coast Guard dalam bidang latihan, pembangunan kapasiti, CARILAMAT, perkongsian maklumat serta eksesais bersama.

Turut hadir ialah Timbalan Ketua Pengarah Logistik Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim Datuk Saiful Lizan bin Ibrahim, pegawai-pegawai kanan Kementerian Dalam Negeri, Maritim Malaysia dan Kementerian Ekonomi, Duta Besar Malaysia ke Republik Türkiye serta Konsul Jeneral Malaysia di Istanbul selain wakil-wakil agensi dan pihak berkepentingan yang terlibat secara langsung dalam projek pembinaan kapal berkenaan. Majlis turut disertai wakil Kerajaan Republik Turkiye dan pihak pengurusan Desan Shipyard.

Pelancaran MPMS 1 merupakan langkah nyata ke arah pembentukan armada Maritim Malaysia yang lebih moden, berdaya tahan dan responsif untuk melindungi rakyat, memelihara sumber maritim serta mempertahankan kepentingan negara, selaras dengan amanah Mengawal, Melindung dan Menyelamat.

(APMM)

Offshore Patrol Vessels to be Homeported in Cairns: Supporting Jobs and Industry in North Queensland

03 Oktober 2026

HMAS Arafura OPV (photo: Aus DoD)

At least two Royal Australian Navy Arafura Class Offshore Patrol Vessels (OPVs) will be homeported at HMAS Cairns, strengthening defence industry and regional security in Northern Australia.

The first, HMAS Arafura, is scheduled to be homeported in Cairns in early 2027.

This decision builds on the Albanese Government's significant investment in the region and recognises the important role HMAS Cairns plays in supporting national security and sovereign defence industry. 

Homeporting Arafura Class OPVs in Cairns will enhance Navy's ability to operate and sustain capability in the north and support engagements across the region. 

It will further bolster the established maritime sustainment sector in Cairns, supporting the local economy and jobs and providing further confidence for North Queensland industry to invest in workforce capability and skills.

HMAS Cairns at Queensland (photo: The Cairns Post)

The Arafura Class OPVs are designed to conduct maritime patrol, surveillance and response tasks and will work closely with Australian Border Force and regional partners.

This announcement builds on the Albanese Government's $250 million investment in HMAS Cairns, including expanded berthing capacity and enhanced supporting wharf and landside facilities.

Built for resilience, the wharf has been elevated above surrounding infrastructure to withstand rising king tide levels and ensure it continues to meet Navy operational requirements for decades to come.

Through this project, more than 770 people worked onsite, with $67.7 million awarded to local businesses within 125 kilometres of Cairns.

Quotes attributable to Minister for Defence Industry, Pat Conroy:

“Northern Australia is central to our Defence strategy and Cairns is an increasingly important hub for Navy operations, sustainment and maritime security.

HMAS Cairns at Queensland (image: GoogleMaps)

“Cairns has developed one of Australia's most capable maritime sustainment and maintenance sectors, making it a natural location to support the future offshore patrol vessel fleet.

“This decision strengthens sovereign industrial capability while creating opportunities for local businesses to support one of Navy's newest classes of vessels.”

Quotes attributable to Matt Smith MP, Member for Leichhardt:

“Since the release of the National Defence Strategy I have been advocating for the capacity of the Far North.

“The $250 million expanded wharf at HMAS Cairns will see more jobs, more growth, and more security for our region.

“The home porting of at least two Arafura Class OPV’s is an acknowledgement of the capacity of Cairns and the importance of the Far North more broadly.

“Today is a proud day for Cairns as we continue to flex on the national stage."

(Aus DoD)