21 Maret 2026
Prajurit Marinir Setia Menjaga Pulau Batek Yang Tidak Berpenghuni
24 Februari 2026
Berbatasan Langsung dengan Vietnam, Marinir Jaga Pulau Sekatung
24 Februari 2026
Patroli darat dan pesisir pantai di Pulau Sekatung oleh Prajurit Korps Marinir (photos: Korps Marinir)Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Pulau Sekatung) Guna memastikan kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, Prajurit Petarung Korps Marinir dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Tidak Berpenduduk (Satgas PAM Puter) melaksanakan patroli darat dan pesisir pantai di Pulau Sekatung. Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jumat (20/02/2026).
Pulau Sekatung merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di wilayah administratif Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas kurang lebih sekitar 1,5 kilometer persegi. Pulau ini tidak berpenduduk tetap dan secara geografis berbatasan langsung dengan perairan negara Vietnam, sehingga memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan utara.
Kegiatan patroli di dipimpin langsung Lettu Marinir Suharyanto selaku Danpos. Dengan perlengkapan lengkap dan pola gerak taktis yang terukur, para Prajurit Marinir melaksanakan pengamatan dan pemeriksaan di sejumlah titik strategis guna memastikan tidak terdapat aktivitas ilegal, pelanggaran wilayah, maupun pergerakan kapal asing yang mencurigakan di sekitar perairan.
Meski bertugas di pulau yang tidak berpenghuni dengan sarana terbatas serta jauh dari keluarga, para prajurit tetap menunjukkan disiplin, loyalitas, dan dedikasi tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan serta kedaulatan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29 Oktober 2025
Hampir 1.000 Prajurit TNI AD Gelar Latihan Militer di Natuna
21 Mei 2023
TNI AL Tempatkan Marinir di Pulau Kosong Terluar
02 Oktober 2022
Jokowi Minta Prabowo Buat Desain Pertahanan Negara di Titik-titik Terluar NKRI
24 Januari 2021
Prajurit Yonmarhanlan IX Siap Amankan Pulau-Pulau Terselatan NKRI Di Wilayah Maluku Barat Daya
24 Januari 2021
Pemberangkatan pasukan Marinir menuju pulau-pulau terluar (photo : Kops Marinir)
Dalam rangka menjaga gugusan pulau-pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), personel Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX Ambon yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pam Puter) VI Wilayah Maluku Barat Daya (MBD) tahun 2021 dilepaskan dengan upacara pelepasan anggota Yonmarhanlan IX Satgas Pam Puter VI MBD di Lapangan Apel Markas Komando Yonmarhanlan IX Ambon. Selasa, (19/01/2021).
Danyonmarhanlan IX Ambon Letkol Marinir Syahrial Isnadie yang diwakili oleh Perwira Staf Operasi (Pasiops) Yonmarhanlan IX Kapten Marinir Patrick Pattiasina, lepas 15 personel Yonmarhanlan IX dibawah pimpinan Letda Marinir Sulaiman, yang terlibat dalam Satgas Pam Pulau Terluar, dalam rangka pengamanan wilayah terselatan NKRI diwilayah Propvinsi Maluku.
Dimana personel Yonmarhanlan IX nantinya di tempatkan dan memperkuat Pos-pos TNI AL (Posal) di Pulau-pulau Terselatan, khususnya pada pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Pulau Leti dan Pulau Moa berbatasan dengan Negara Australia di bagian Selatan maupun Pulau Romang, Pulau Kisar, Pulau Lirang dan Pulau Wetar yang berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di bagian Barat Daya.
Harapan Danyonmarhanlan IX agar prajurit selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker bila beraktifitas diluar dan jaga jarak, sebab Pandemi covid 19 belum berakhir.
Turut hadir pada upacara pelepas yaitu Pasiops, Pjs. Pasintel, Pjs. Pasipers, Dantonma dan segenap prajurit Yonmarhanlan IX.
17 Januari 2020
Berawal dari Salah Terjemah, Peta Laut China Selatan Tabrak Natuna
Laut Natuna dan Nine Dash Line (image : KKP RI)
Jakarta - Indonesia bereaksi usai China mengklaim Perairan Natuna. Klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu didasari oleh peta yang mereka bikin sendiri, yakni peta 'Nine Dash Line' atau 9 Garis Putus-putus China. Biang persoalan peta itu dinilai pakar berawal dari salah terjemahan.
Gara-gara salah terjemahan, pemerintah China sempat menganggap laut dangkal sebagai pulau. Celakanya, pulau yang tak pernah ada itu kemudian dipakai sebagai patokan batas lautan negara.
Penjelasan ini disampaikan ahli dari Chatam House, The Royal Institute of International Affairs, bernama Bill Hayton. Karyanya berjudul 'The Modern Origins of China's South China Sea Claims: Maps, Misunderstandings, and the Maritime Geobody', dimuat dalam jurnal Modern China, Sage Journals, tahun 2018.
Pembuatan peta berawal dari tahun 1933. Pemerintah Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek mendirikan Komite Pemetaan Daratan dan Lautan. Dua tahun kemudian, terbitlah 'Tabel Bahasa China dan Inggris untuk Semua Pulau dan Karang di Laut China Selatan'.
Berdasarkan pelacakan Bill Hayton, peta produk pemerintah China saat itu adalah hasil salinan dari United Kingdom Hydrographic Office tahun 1906 berjudul 'China Sea Directory Volume 1 dan 2', serta dari 'Asiatic Archipelago' terbitan Edward Stanford Ltd of London, tahun 1918. Dua-duanya merupakan peta bikinan Inggris.
Peta China produk Komite Pemetaan terbit tahun 1935. Namun peta tersebut memuat kesalahan terjemahan dan transliterasi dari Bahasa Inggris ke Bahasa China. Akibatnya fatal: muncul pulau-pulau yang sebenarnya tidak ada di dunia nyata.
Ilustrasi 9 Garis Putus-putus yang diklaim China, menabrak Natuna Indonesia juga (image : DW News)
Sebut saja: Busung Pasir Stags, Busung Pasir Owen, Dangkalan Seahorse (atau Routh), Karang Ganges, Pulau Karang Marino, Karang Glasgow, dan Busung Pasir Viper. Pulau-pulau itu sebenarnya adalah hasil salah terjemahan.
Ada dua lokasi yang penting di sini, yakni James Shoal yang terletak sekitar 100 km dari Kalimantan, dan Vanguard Bank dekat Vietnam. Dua lokasi itu kemudian menjadi titik terjauh pemetaan Laut China Selatan.
Di mana letak salah terjemahannya?
Sebenarnya, James Shoal dan Vanguard Bank ada di bawah permukaan air laut, jadi sama sekali bukan berbentuk pulau. Bill Hayton mengemukakan hipotesis, Komite China tidak melakukan survei lapangan secara langsung melainkan hanya menyalin peta Inggris.
Dalam bahasa Inggris, istilah 'shoal' atau 'bank' adalah dangkalan yang tidak timbul ke permukaan. Seharusnya, 'shoal' diterjemahkan menjadi 'qiantan', namun Komite China menerjemahkannya menjadi 'tan' yang artinya 'busung pasir' atau pasir yang timbul di atas permukaan air laut.
Akibatnya, salah terjemahannya menjadi begini:
James Shoal (Dangkalan Pasir James) : Zengmu Tan (Busung Pasir Zengmu)
Vanguard Bank (Dangkalan Vanguard) : Qianwei Tan (Busung Pasir Qianwei)
Tahun 1936, nasionalis pendiri Jurnal Ilmu Bumi dari Beijing Normal Univeresity, Bai Meichu, mendirikan Lembaga Geografi China. Bai Meichu ini menjadi tokoh sentral perancang '9 Garis Putus-putus'.
Batas kedaulatan 12 mil dan batas ZEE 200 mil (image : UN)
Berdasarkan peta pemerintah China yang salah terjemahan itu, Bai Meichu membuat dan menerbitkan 'Konstuksi Atlas Baru China' yang memuat peta Laut China selatan versinya sendiri. Bai Meichu menarik garis batas lautan China sampai ke James Shoal dan Vanguard Bank.
"Ini adalah pertama kalinya ada gambar garis semacam itu pada peta China. Meski begitu, ini bukan dokumen negara, ini adalah karya perorangan," kata Bill Hayton.
Bai Meichu menggambar James Shoal dan Vanguard Bank sebagai pulau-pulau pasir, dia juga menggambar Macclesfield Bank sebagai pulau-pulau. Padahal sebenarnya pulau-pulau itu tidak ada karena 'shoal' dan 'bank' ada di bawah permukaan laut.
"Pilihan untuk menunjuk James Shoal sebagai batas paling selatan dan pencantuman Vanguard Bank telah menghasilkan inovasi luar biasa. James Shaol dan Vanguard Bank membuat Kepulauan Spratly berada dalam klaim teritori China," tutur Bill Hayton.
Dua murid Bai Meichu bernama Fu Jiaojin dan Zheng Ziyue kemudian bekerja untuk pemerintah China. Zheng Ziyue ditugaskan Gubernur Taiwan untuk membuat peta Laut China Selatan pada 1946, isinya adalah memasukkan Kepulauan Prata (Dongsha), Paracel (Xisha), dan Spratly ke dalam daerah administratif Taiwan. Zheng Ziyue masih mengacu pada karya Bai Meichu untuk membuat peta baru.
Pada 25 September 1946, diadakan rapat di Kementerian dalam Negeri Republik China, dihadiri oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Nasional, dan Kepala Angkatan Laut. Dalam pertemuan itu, peta Laut China Selatan dengan garis berbentuk 'U' rancangan Bai Meichu dipaparkan, menegaskan klaim kembali hak China atas pulau-pulau yang semula diklaim Jepang.
Angkatan Laut Republik China mendarat di Pulau Itu Aba, Kepulauan Spratly, Desember 1946 (photo : wiki)
"Peta itu muncul pertama kali sebagai dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah China yang mencakup garis berbentuk U di Laut China Selatan," kata Bill Hayton.
Sejak saat itu, Kepulauan Spratly yang jauh di selatan China dinyatakan sebagai bagian dari China. Meski demikian, pemerintah China bersama Zheng Ziye si perancang peta baru mendarat di Kepulauan Spratly pada 12 Desember 1946. Mereka mendarat di pulau terbesar bernama Itu Aba, nama berdasarkan dialek Melayu yang artinya 'Itu Apa'.
Ekspedisi China ke Itu Aba tak akan terwujud tanpa bantuan Amerika Serikat (AS). Kapal yang membawa pemerintah China adalah USS Decker milik Angkatan Laut AS yang dinamai ulang menjadi Kapal Taiping. AS berharap kapal-kapal bantuan mereka untuk China digunakan untuk memerangi kaum komunis revolusioner. Namun pemerintah Republik China menggunakan kapal itu untuk menancapkan bendera di Paracel dan Spratly. Selanjutnya, pulau Itu Aba diubah namanya menjadi Pulau Taiping, sesuai nama kapal yang membawa mereka ke lokasi itu untuk pertama kali.
Setelah ekspedisi-ekspedisi ini, lokasi-lokasi yang semual ditulis Bai Meichu sebagai 'tan' (busung pasir) kemudian diganti menjadi 'ansha' (pasir tersembunyi). Maka James Shoal yang semula diterjemahkan menjadi Zengmu Tan diganti menjadi Zengmu Ansha.
Pada 1948, Republik China menerbitkan Atlas Area Administratif dilengkapi dengan gambar garis berbentuk huruf U di Laut China Selatan, bentuknya adalah 11 garis putus-putus. Ini semua berangkat dari peta Inggris yang disadur dan salah diterjemahkan ke bahasa China. 11 Garis putus-putus itu kemudian dikenal di publik internasional sebagai 9 Garis Putus-putus atau 'Nine Dash Line'.
Bayangkan bila James Shoal dan Vanguard Bank tidak diterjemahkan secara salah menjadi pulau pasir, mungkin 9 Garis Putus-putus tidak akan digambar di peta China sampai menabrak Natuna.
(Detik)
12 Januari 2020
4 Pesawat Tempur F-16 Masih Disiagakan di Natuna
F-16 TNI AU dan fregat ringan Bung Tomo class TNI AL (photo : TNI AU)
PEKANBARU - Empat pesawat tempur F-16 Landasan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin Pekanbaru masih disiagakan di Perairan Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pihak TNI AU masih menunggu perintah dari pimpinan untuk kegiatan selanjutnya.
"Sampai hari ini F-16 masih di Natuna. Di sana melaksanakan kegiatan Lintas Elang 20," ucap Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Marsekal Pertama Ronny Moningka, Jumat (10/1/2020).
Pihak TNI AU belum bisa memastikan sampai kapan F-16 bertahan di Natuna. Namun, kehadiran pesawat tempur buatan Amerika Serikat untuk menjaga teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dia menepis kalau kehadiran pesawat jet tempur itu untuk memprovokasi pihak tertentu. Di mana, kapal kapal China dalam beberapa hari berada di Perairan Natuna.
"Kita (tetap) di sana sampai kondisi kondusif," ujarnya.
Pihak Lanud Roesmin Nurjadin mengirim empat pesawat tempur sejak 6 Januari 2020. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Januari 2020 juga telah berkunjung ke Natuna.
(Okezone)
07 Januari 2020
Delapan KRI Tangani Natuna
KRI Teuku Umar 385 dan rudal pertahanan udara dari TNI AD sudah hadir di Natuna (photo : Antara)
TNI-AL Tambah Lima Kapal Perang ke Natuna
JawaPos.com – Jalur diplomatik menjadi pilihan pemerintah Indonesia dalam menyikapi pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dilakukan Tiongkok. Pada saat bersamaan, operasi penjagaan diperkuat. Bahkan, tambahan lima KRI dikirim ke Laut Natura Utara untuk mengintensifkan operasi.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menyatakan, hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok harus tetap terjaga. Tidak boleh rusak lantaran dinamika yang terjadi di Natuna Utara.
Masuknya kapal nelayan berikut kapal Coast Guard Tiongkok ke perairan ZEE Indonesia di Natuna Utara, kata Yudo, sudah ditindaklanjuti. Bukan hanya pemerintah, TNI bersama instansi lain seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga bertindak. Mereka mengirim pasukan beserta alat utama sistem persenjataan (alutsista) ke Natuna Utara.
Yudo menegaskan, armada tersebut hadir bukan untuk bertindak gegabah. Melainkan sebagai tindakan persuasif. Yakni menyampaikan kepada kapal-kapal Tiongkok bahwa ZEE merupakan bagian dari Indonesia. Sehingga tidak boleh ada pelanggaran hukum, apalagi illegal fishing. Yudo memastikan bahwa arahan itu sudah disampaikan kepada para prajurit yang dikirim ke Natuna Utara.
Jenderal bintang tiga TNI-AL tersebut menekankan kepada para prajurit untuk melaksanakan tugas sesuai prosedur. ”Kehadiran kapal perang Indonesia adalah representasi negara. Sehingga mereka (Tiongkok, Red) seharusnya paham, ketika negara mengeluarkan kapal perangnya, negara sudah hadir di situ,” tandasnya.
Dilansir dari Batam Pos, saat ini tiga Coast Guard Tiongkok masih mengawal kapal ikan nelayan Tiongkok di perairan Indonesia. Posisinya berada di 130 nautical mil timur laut Pulau Bunguran. TNI-AL pun melakukan langkah persuasif. ”KRI Teuku Umar dan KRI Tjiptadi yang sedang patroli langsung melakukan komunikasi ke kapal Coast Guard Tiongkok dan meminta untuk segera meninggalkan wilayah ZEE Republik Indonesia,” kata Yudo.
Dalam situasi seperti saat ini, jelas Yudo, TNI-AL berusaha tegas, tapi menghindari terjadinya benturan. Nah, komunikasi secara persuasif dilakukan agar kapal asing, termasuk dari Tiongkok, meninggalkan wilayah ZEE di Laut Natuna. ”Tindakan pengusiran ini akan terus dilakukan. Baik di lapangan maupun secara diplomatik oleh Kemenlu,” ujarnya.
Tiga KRI lebih dulu
Selain kapal milik Bakamla, hingga kemarin sudah tiga KRI yang dikirim TNI-AL ke Natuna Utara. Dua kapal korvet KRI Tjiptadi 381 dan KRI Teuku Umar 385 sudah diperkuat satu unit kapal korvet lainnya, yakni KRI Usman-Harun 359. Komando Armada I yang berada di bawah Kogabwilhan I dalam operasi di Natuna Utara memastikan masih menambah kekuatan.
Kepada Jawa Pos, Kadispen Koarmada I Letkol Laut Pelaut Fajar Tri Rohadi mengungkapkan bahwa kemarin lima KRI lain berada dalam perjalanan menuju Natuna. Lima kapal tersebut akan ikut dalam operasi Kogabwilhan I di Natuna Utara. ”KRI Karel Satsuit Tubun 356, KRI John Lie 358, KRI Tarakan 905, KRI Sutendi Senoputra 378, dan KRI Teluk Sibolga 536,” jelas dia.
Fajar memastikan bahwa lima KRI berbagai jenis itu segera tiba di Natuna Utara. Terhadap seluruh pengawak kapal perang tersebut, Koarmada I menuturkan bahwa mereka harus menaati seluruh aturan dan hukum laut. Baik hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum internasional.
Seluruh tindakan yang dilakukan kapal-kapal TNI-AL harus dilaksanakan secara terukur dan profesional. Tujuannya ialah memastikan tidak ada tindakan gegabah yang bisa membuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terganggu. Mereka juga diminta melaksanakan rules of engagement (RoE).
See full article Jawa Pos
29 Juli 2019
Panglima TNI: Pulau Nipah Butuh Radar dan Kamera Pengawas
Panglima TNI meninjau peralatan AIS (photo : TangOL)
Antisipasi Penyelundupan, Panglima TNI Tambah Radar Canggih di Pulau Nipah
Batam - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Tito Karnavian meninjau Pulau Nipah, Batam, Sabtu (27/7/2019) siang. Pulau terdepan yang berbatasan dengan Singapura ini akan dilengkapi radar canggih.
“Karena Pulau Nipah adalah tempat yang sangat strategis untuk mengawasi daerah perairan, khususnya Selat Malaka,” ujar Hadi Tjahjanto, dijumpai wartawan usai kegiatan di Mapolda Kepri.
Hadi meninjau perlatan-peralatan untuk mengontrol radar dan peralatan Automatic Identification Sistem (AIS) termasuk kamera pengawas.
“Saya kira ini akan menjadi bahan evaluasi di Mabes TNI, untuk memperkuat peralatan tersebut khususnya kapasitasnya. Sehingga kami mampu untuk memonitor lalu lintas kapal yang ada di sana, baik berangkat dari negara-negara lain yang hanya melintas saja, atau berangkat dari negara tetangga,” ucap Hadi.
Peralatan militer di Nipah (photo : Antara)
Menurutnya peralatan canggih dibutuhkan memperkuat peralatan yang ada. Seandainya ada kapal yang bisa menembus sistem AIS, setidaknya masih ada peralatan yang bisa melihat pergerakan dengan jelas.
“Kalau mereka mematikan AIS kan bisa jadi melakukan yang tidak baik. Terutama yang tidak kami harapkan adalah penyelundupan minuman keras,” katanya.
Oleh sebab itu dirinya juga mengajak Kapolri untuk ikut ke Nipah dalam wacana tugas pengamanan terkait peredaran narkoba.
Sedangkan persenjataan untuk melindungi wilayah perbatasan tersebut, Hadi menjelaskan cukup baik.
“Tapi itu (persenjataan) tidak masalah, karena kami mempermasalahkan peralatan-peralatan yang ada di sana (perlu di tambah teknologinya),” katanya lagi.
(BatamNews)
18 Desember 2018
Panglima Resmikan Satuan TNI Terintegrasi di Natuna Berikut Dermaga Kapal Selam
Jakarta, CNN Indonesia -- Demi memperkuat penjagaan kedaulatan wilayah Indonesia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan satuan pertahanan terintegrasi di Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (18/12).
Hadi menerangkan peresmian Satuan TNI Terintegrasi Natuna ini merupakan langkah finalisasi, salah satu program perencanaan strategis (renstra) jangka menengah untuk membangun kekuatan TNI yang diharapkan mampu memberikan daya tangkal (detterence effect) terhadap ancaman khususnya di perbatasan.
Dalam peresmian itu hadir pula KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, dan KSAU Marsekal Yuyu Sutisna.
Satuan TNI Terintegrasi (photo : Okezone)
"Peresmian Satuan TNI Terintegrasi Natuna ini, juga merupakan perwujudan kontinuitas gagasan, di mana perencanaannya melibatkan para perwira-perwira TNI lintas generasi, dari Mabes TNI maupun Mabes Angkatan. Pembangunan Satuan TNI Terintegrasi akan terus dilanjutkan di pulau-pulau strategis lainnya sesuai tahapan pembangunan di renstra berikutnya," tutur Hadi dalam sambutan peresmian Satuan Terintegrasi Natuna di Pelabuhan Faslabuh TNI AL, Selat Lampa, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) seperti dikutip dari rilis Puspen TNI.
Hadi menerangkan, ke depan Satuan TNI Terintegrasi direncanakan akan menjadi bagian dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang akan segera dibentuk. Satuan TNI Terintegrasi saat ini masih berupa embrio yang terdiri atas satuan-satuan TNI AD yakni Batalyon Komposit yang diperkuat oleh Kompi Zeni Tempur, Baterai Rudal Artileri Pertahan Udara dan Baterai Artileri Medan.
Sementara itu, dari Satuan TNI AL selain Pangkalan TNI AL juga terdapat Kompi Komposit Marinir dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung operasional kapal perang TNI AL, yang beroperasi di sekitar perairan Natuna.
Satuan TNI Terintegrasi (photo : Okezone)
Sedangkan pangkalan udara TNI AU dilengkapi berbagai fasilitas, seperti Hanggar Integratif dan Hanggar Skuadron Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk mendukung operasional pesawat udara TNI.
"Selain itu juga dilengkapi dengan mess dan Rumah Sakit Integratif, untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh prajurit TNI di Natuna," kata Hadi.
Hadi mengatakan Satuan TNI Terintegrasi Natuna masih akan terus berkembang, sesuai peningkatan eskalasi ancaman. Menurut dia, perencanaan ke depan dimungkinkan untuk menyempurnakan Satuan TNI Terintegrasi menjadi organisasi permanen dan terintegrasi dalam satu komando dan dilengkapi dengan sistem kendali operasi berbasis kemampuan network centric warfare.
Satuan TNI Terintegrasi (photo : Detik)
Pada kesempatan tersebut, Hadi pun melayangkan instruksi kepada para pejabat TNI : Pertama, para Kepala Staf Angkatan agar terus melanjutkan pembinaan satuan, personel, dan material Satuan TNI Integratif Natuna sehingga setiap saat siap dikerahkan untuk melaksanakan operasi militer.
Kedua, kepada para pejabat staf umum Mabes TNI agar terus mengevaluasi dinamika perkembangan ancaman, konsep operasi yang relevan, mekanisme dukungan logistik terpadu dan kemampuan sistem kendali operasi serta evaluasi organisatoris untuk melihat perlunya validasi Satuan TNI Terintegrasi di masa mendatang.
(CNN)
01 Desember 2018
Korps Marinir Jaga Pulau Rondo yang Berbatasan dengan India
Pulau Rondo berbatasan dengan Pulau Nikobar India (photos : Korps Marinir)
Komandan Korps Marinir Kunjung Pulau Rondo
Dispen Kormar (Sabang). Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr (Han) mengunjungi pulau Rondo, salah satu pulau terluar bagian wilayah Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia, Kamis (29/11/2018).
Kunjungan orang nomor satu di jajaran Korps Marinir tersebut tidak lain untuk mengetahui dari dekat kondisi puluhan prajurit Korps Marinir TNI AL dan TNI AD yang sedang menjalankan tugasnya menjaga pulau terluar yang tidak berpenghuni yang berbatasan dengan Pulau Nikobar, India ini.
Pulau Rondo dengan luas 0,4 kilometer persegi termasuk wilayah Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang berjarak sekitar 15 mil laut dari Kota Sabang. Pulau ini sekarang dijaga dan diamankan oleh puluhan prajurit TNI dari Satuan Tugas Pulau Terluar (Satgas Puter) Marinir dari Pasmar 1 Jakarta dan Satgas Pengamanan perbatasan (Pamtas) TNI AD dari Yonif 116/GS.
Dalam kunjungannya tersebut, Dankormar berkesempatan mengecek kondisi barak, gudang senjata, pos tinjau, dapur dan Kamar Mandi prajurit sebelum akhirnya memberikan arahan. Dalam pengarahannya, Dankormar meminta kepada seluruh prajurit untuk melaksanakan tugasnya dengan semangat dan penuh tanggung jawab.
“Kalian yang bertugas di sini adalah garda terdepan bangsa yang menjaga batas kedaulatan NKRI. Untuk itu, laksanakan tugas negara yang amat mulia ini dengan baik dan penuh tanggung jawab” pesan Dankormar kepada para prajurit yang sudah lama meninggalkan keluarga demi menjaga daerah terluar Indonesia tersebut.
Turut serta dalam rombongan Dankormar, Komandan Pasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, M.Tr (Han), Asops Dankormar Kolonel Mar Y. Rudy Sulistyanto dan Kadispen Kormar Letkol Marinir Ali Sumbogo, S.E, M.M.
(Marinir)
29 Januari 2018
TNI AD Akan Bangun Batalyon Komposit di Morotai
Lahan yang disiapkan untuk pembangunan Batalyon Komposit (photo : IndoTimur)
DARUBA, OT- Program Mabes TNI untuk kesiapan pulau-pulau terluar sebagai basis pertahanan menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI serta dijadikan kapal Induk Indonesia, maka di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Malut) akan dibangun Batalyon Komposit TNI AD.
Untuk memulai persiapan pembangunan, Kamis (25/1/2018) siang tadi, Dandim 1508/Tobelo Letkol Arh Herwin Budi S, Kasilog Korem 152/Babullah Mayor Inf Davit S Sirait, Pasi Komsos Korem 152/Babullah Kapten Inf Rusmin N, Anggota DPRD Pulau Morotai Ajudin Tanimbar dan Kabag Pemerintahan Setda Pulau Morotai Basri Hamaya, meninjau lahan pembangunan Yon Komposit TNI AD di desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan seluas 12 hektar.
Selain itu, Dandim beserta rombongan menuju ke desa Sangowo kecamatan Morotai Timur untuk mengecek lahan seluas 70 hektar yang rencananya akan dibangun Mayon, 1 Rai Arhanud, 2 kompi Infanteri, dan 1 kompi Zeni tempur.
Dandim 1508/Tobelo Letkol Arh Herwin Budi Saputra mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah pihaknya bersama Pemda Morotai untuk menyiapkan segera lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Batlyon Komposit TNI AD di Morotai, karena akan dilaporkan ke Komando atas guna kesiapan pembangunannya.
Kata dia, Batalyon Komposit adalah program Mabes TNI yang menginginkan kesiapan pulau-pulau terluar sebagai basis pertahanan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dengan memanfaatkan pulau terluar untuk dijadikan kapal Induk di Indonesia.
“Apabila Yon Komposit sudah berdiri di Morotai diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Yon Komposit, dan perkonomian di Morotai pada umumnya,” harapnya.
(IndoTimur)
03 Agustus 2017
Dua Pulau Terluar RI Ini Punya Bandara
Pulau Anambas (kiri) dan Pulau Miangas (kanan) (image : Google Maps)
Jakarta - Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pulau terluar Indonesia, Miangas dan Anambas, kini bisa diakses lewat jalur udara.
Bandara Miangas terletak di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Miangas adalah pulau yang terletak di paling utara Indonesia, dan merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Mindanao-Filipina yang berjarak hanya sekitar 92 kilometer. Pool/Kementerian Perhubungan.
Runway bandara Miangas (photo : Gowest)
Bandara Miangas memiliki panjang landasan pacu (runway) sepanjang 1.400 m x 30 m yang dapat didarati pesawat sejenis ATR-72. Selain itu dilengkapi runway strip 1.400m x 150m dan apron 130m x 65m yang mampu menumpang 3 unit pesawat.
Bandara Letung berada Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Anambas berada di kawasan Laut China Selatan yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia.
Runway bandara Anambas (photo : 108Jakarta)
Di Bandara Letung dilengkapi apron dan landasan pacu pesawat sepanjang 1.200x30 meter serta taxi way sepanjang 15x125 meter.
Gedung utama Bandara Letung yang berisi ruang kedatangan dan ruang keberangkatan juga sudah ada, lengkap dengan ruang tunggu dan mesin X-Ray.
(Detik)
03 Agustus 2016
Inilah yang Akan Dibangun Mabes TNI AD di Pulau Natuna
Mabes TNI AD akan menempatkan satuan arhanud di Pulau Natuna (photo : Indonesia Defence and Military Issued)
WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad), Letjen Muhammad. Eriwin Safitri mengecek lokasi pembangunan fasilitas TNI AD di Natuna, Senin (1/8/2016).
Menggunakan pesawat Beechraft A 9208 Bersama Rombongan didampingi Dan Pusen Armed Brigjen TNI Yudi Satriono,Dan Pusen Arhanud Brigjen TNI Nurda Cahyanto,Wa Aslog Kasad Brigjen TNI Widagdo, Paban II Jemen Srenad Kol Inf Agustinus.
Kejungan kenatuna sambut oleh Danrem 033/WP Kol Inf Fahri,Danlanud Ranai Kol Pnb N. Affan, Kasi Ops Rem 033/WP Kol Inf Parjiyo serta Dandim 0318/Ntn Letkol Inf Ucu Yustiana, bersama Wakil Bupati,Ngesti Yuni Suprapti.
Dalam rilis yang diterima Wartakepri.co.id rangkaian kegiatan dari pukul 09.05 WIB, Rombongan tiba di Lanud Ranai dan dilanjutkan dengan Tepung Tawar.
Dalam pemaparan Rencana Gelar satuan di Kabupaten Natuna. Setibanya di Bandara Ranai, rombongan langsung mendengarkan paparan dari Komandan Kodim Natuna 0318, Letkol Inf. Ucu Sutisna di ruang VIP Bandara Lanud Ranai.
Mabes TNI AD akan menempatkan satuan artileri medan di Pulau Natuna (photo : defence.pk)
Saat ini satuan yang sudah ada ialah Kompi C dan Kompi D Yinif 136 Raider Khusus, nantinya akan di bangun satuan tambahan diantaranya.
Batre Arhanud akan dibangung di sekitar Lanud Ranai di Lahan TNI AU dengan luas sekitar 3 sampai 5 Hektar.
Mako Yonif komposit akan di bangun di Desa Sepempang di lahan milik TNI AD seluas sekitar 10 Hektar.
Batre Armed akan di bangun di Desa teluk Buton di lahan milik Masyarakat dengan luas sekitar 5 sampai10 hektar
Markas Zipur akan di bangun di Desa Setengar di lahan milik masyarakat dengan luas sekitar 5 Hektar.
Rombongan bergerak menuju Lokasi Pembangunan Batre Arhanud di Lanud Ranai. Usai dari Arhanud Ranai rombongan dilanjutkan dengan peninjauan Lahan.
Pesawat Beechcraft A 9208 TNI AD (photo : Kaskus Militer)
Letjen Erwin langsung menuju Desa Setengar, Kecamatan Bunguran Selatan guna mengecek lokasi pembangunan Zipur TNI AD
“Kami meninjau kesiapan lokasi, agar tidak ada kendala lokasi saat pembangunan sedang berjalan nantinya,” kata Letjen Erwin.
Kunjungan seharinya ke Natuna itu juga dilakukan untuk menginventarisir persoalan yang menyangkut kesiapan lahan.
“Kita ingin tahu apa kendala terkait hal ini,” ungkapnya.
Pukul 15.20 WIB dan Rombongan Take Off menuju Batam menggunakan pesawat Beechcraft A 9208 TNI AD.
(WartaKepri)

.webp)



.png)
.png)




























