Malaysia Terima Dua Pesawat Pejuang FA-50M Jumaat Ini

27 Oktober 2026

Dua pesawat tempur ringan FA-50M Block 20 direncanakan datang pada Jumat 30 Oktober 2026 (photo: TUDM)

KUALA LUMPUR – Malaysia dijadual menerima dua pesawat tempur ringan FA-50M Block 20 buatan Korea Selatan pada Jumaat ini sebagai sebahagian daripada perolehan 18 pesawat berkenaan yang bernilai hampir RM4 bilion.

Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, penerimaan pesawat itu akan memperkukuh keupayaan tempur udara Angkatan Tentera.

“Perolehan 18 pesawat FA-50M dari Korea Selatan yang akan ditempatkan di Pangkalan Udara Kuantan dengan sebahagiannya turut dirancang ditugaskan di Pangkalan Udara Labuan bagi memperkukuh keupayaan tempur udara.

“Sukacita saya berkongsi Malaysia akan menerima dua pesawat FA-50M pertama pada akhir bulan ini, 30 Oktober 2026,” katanya ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2027 (Belanjawan 2027) Peringkat Dasar bagi kementeriannya di Dewan Rakyat, di sini, hari ini.

Pada Mei 2023, Kementerian Pertahanan dan syarikat aeroangkasa Korea Aerospace Industries memeterai kontrak bernilai hampir RM4 bilion bagi perolehan 18 pesawat tempur ringan FA-50 Block 20 yang dinamakan khusus sebagai FA-50M (Malaysia). 

(Bernama)

TNI AU Uji Jalan Tol Pasuruan Probolinggo (Paspro) sebagai Landasan Alternatif

23 Oktober 2026

Uji kemampuan take off dan landing pesawat F-16 Fighting Falcon dan EMB-314 di jalan tol di Jawa Timur (photos: TNI AU)

TNI Angkatan Udara berhasil menguji kemampuan take off dan landing pesawat EMB-314 Super Tucano dan F-16 Fighting Falcon di ruas Tol Pasuruan–Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (22/10/2026).

 

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mengevaluasi pemanfaatan infrastruktur alternatif dalam mendukung fleksibilitas operasi udara.

Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., meninjau kesiapan lokasi, termasuk kondisi permukaan jalan, pengamanan, serta penggelaran Runway Light Portable.

 

Pelaksanaan uji coba didukung koordinasi lintas instansi dengan mengutamakan persyaratan teknis, keamanan, dan keselamatan penerbangan.

Uji coba ini menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan prosedur, meningkatkan kesiapan personel, dan memperkuat dukungan operasi udara.

Pemanfaatan jalan tol sebagai landasan alternatif tetap bersifat terbatas dan situasional, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta fungsi utama jalan tol bagi masyarakat.

(TNI AU)

Angkatan Udara Thailand Berencana Melanjutkan Tahap Kedua Pembelian Jet Tempur Gripen dengan Anggaran 2027

15 Oktober 2026

Pesawat tempur JAS-39 Gripen RTAF (photo: Sukasom Hiranpram)

BANGKOK – Angkatan Udara Kerajaan Thailand berencana melanjutkan tahap kedua proyek pengadaan jet tempur Gripen, dengan pendanaan yang telah dimasukkan dalam anggaran tahun fiskal 2027, demikian disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara, ACM Seksan Khantha, pada hari Senin.

Dalam pernyataannya pada 12 Oktober, Seksan mengatakan bahwa pengadaan tersebut bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Thailand dalam menghadapi potensi ancaman. Ia menegaskan bahwa pesawat tempur berawak tetap diperlukan karena pengambilan keputusan krusial dalam situasi yang kompleks masih membutuhkan penilaian manusia, khususnya saat harus mempertimbangkan risiko hidup-mati.

Ia mengatakan bahwa personel Angkatan Udara akan dilatih untuk mengoperasikan teknologi yang semakin canggih guna meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pesawat berawak akan terus memainkan peran penting dalam kemampuan tempur negara tersebut.

Seksan menyatakan bahwa kualitas dan jumlah pesawat harus memadai untuk melindungi kedaulatan Thailand. Proyek ini juga harus mencakup alih teknologi, pelatihan personel, dan pengembangan infrastruktur guna memastikan kesiapan negara dalam mempertahankan wilayah udaranya dari potensi ancaman.

Ia menyebutkan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan wilayah-wilayah strategis dapat terlindungi dari serangan jika terjadi perang.

Angkatan Udara memperkirakan akan menerima pesawat Gripen dari tahap kedua proyek pengadaan tersebut pada tahun 2029.

(KhaosodNews)

Khaled: FA-50M akan Tiba Bulan ini atau Bulan Depan

15 Oktober 2026

Penghantaran FA-50M menikuti jadual (photo: TUDM)

Penghantaran pesawat tempur dari Korea Selatan ikut jadual

KUALA LUMPUR: Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) dijangka menerima pesawat tempur ringan FA-50M buatan Korea Aerospace Industries mengikut jadual yang ditetapkan, kata Menteri Pertahanan Khaled Nordin.

Beliau berkata tarikh sebenar ketibaan pesawat berkenaan akan diumumkan dalam masa terdekat.

“Mengikut jadual, pesawat itu akan tiba bulan ini atau bulan depan, tarikh (sebenar) ia akan tiba, nanti saya umumkan, setakat ini saya tidak menerima apa-apa maklumat terdapat penangguhan penghantaran pesawat berkenaan,” katanya kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Kempen Tabung Pahlawan 2026/2027.

Turut hadir Penaung Kempen Tabung Pahlawan, Wan Azizah Wan Ismail; Panglima Tentera Darat Azhan Md Othman, Panglima Tentera Laut; Zulhelmy Ithnain dan Panglima Tentera Udara, Muhamad Norazlan Aris.

Pada Mei 2023, Kementerian Pertahanan dan syarikat aeroangkasa Korea Selatan itu memeterai kontrak bernilai hampir RM4 bilion bagi perolehan 18 pesawat tempur ringan FA-50 Block 20, yang dinamakan khusus sebagai FA-50M (Malaysia).

Varian berkenaan jauh lebih canggih dan berkeupayaan tinggi berbanding FA-50 yang dikendalikan tentera udara Korea Selatan serta negara lain antaranya Thailand, Filipina dan Indonesia.

Pada Jun lepas, TUDM mengesahkan dua pesawat FA-50M dijadual tiba di Malaysia pada bulan ini manakala bakinya pula akan diterima secara berfasa hingga Mac 2028.

(Bernama)

J-10CE Akan Datang 6 Bulan Lagi

07 Oktober 2026

Diluar China, Indonesia akan jadi operator ketiga pesawat tempur J-10CE setelah Pakistan dan Uzbekistan (photo: MWM)

Ditanya Kapan Jet Tempur Chengdu J-10 Tiba? Begini Jawab KSAU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohammad Tonny Harjono meminta publik bersabar menunggu terkait kedatangan jet tempur Chengdu J-10 asal China. "Tunggu saja," kata Tonny sembari tersenyum kepada Republika di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Informasi yang didapatkan Republika, jet tempur berjuluk Vigorous Dragon ini bakal tiba di Tanah Air enam bulan dari sekarang. Hanya saja, jumlah unit yang tiba pertama kali ke Indonesia tahun depan, masih belum diketahui.

Di tempat yang sama, anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI membeli jet tempur J-10. Dia menganggap, pembelian jet tempur generasi 4,5 dari China bisa untuk memperkuat pertahanan NKRI.

"Kita juga melihat kondisi global, ancaman, kita lihat di Asia Tenggara saja masih ada konflik, negara-negara sesama ASEAN, jadi untuk kita itu memiliki peralatan tempur yang mumpuni dan sanggup mengintersep ancaman-ancaman tersebut," kata Dave.

Menurut dia, Komisi I DPR juga tidak mempermasalahkan ketika akhirnya pemerintah RI memilih alutsista dari China. Bagi Dave, kualitas alutsista dari negara Barat maupun China sekarang sama saja. "Tidak masalah, tidak masalah, selama supplay chain-nya, pelatihannya, supporting unitnya mencukupi tidak masalah," ucap Dave.

(Republika)

EDA: Pola Baru Pengadaan Senjata Asal Amerika Serikat?

06 Oktober 2026

105 kendaraan tempur AAV7A1 bekas USMC akan melengkapi Korps Marinir TNI AL (photo: military.com)

Selama Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Prabowo Subianto, tidak ada akuisisi sistem senjata yang signifikan dari Amerika Serikat, walaupun kebijakan pengadaan saat itu adalah memprioritaskan pembelian dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Impor lima C-130J-30 dengan nilai program US$500 juta merupakan warisan program Minimum Essential Force (MEF) tahap kedua yang baru dieksekusi setelah Kementerian Pertahanan mengalami pergantian kepemimpinan pada pertengahan Oktober 2019.

Janji yang dibuat di St. Louis pada 21 Agustus 2023 untuk membeli F-15EX sampai kini hanya tinggal janji walaupun menteri pertahanan periode 2019-2024 telah berpindah kantor ke Istana Merdeka. Tentu menjadi pertanyaan apakah absennya akuisisi signifikan dari Amerika Serikat karena alasan paranoid mengenai trauma embargo ataukah ada alasan lain yang sukar dijelaskan secara rasional?

Trauma embargo kini sudah berubah menjadi alasan yang paranoid sebab pada dasarnya semua produsen peralatan pertahanan bisa melakukan embargo berdasarkan kepentingan nasional mereka. Merupakan pandangan yang sangat keliru andaikata hanya menetapkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara yang dapat menerapkan embargo kepada Indonesia.

Negara-negara eksportir senjata ke Indonesia seperti Prancis, Italia, Turki, Rusia dan China pun bisa mengaplikasikan kebijakan serupa terhadap Indonesia bila suatu saat mereka memandang negara ini tidak selaras dengan kepentingan nasional mereka dalam kancah internasional.

12 C-130J Australia akan dipensiunkan bertahap seiring dengan datangnya pesanan 20 pesawat C-130J baru mulai tahun 2027 (photo: RAAF)

Seumpama Indonesia tidak ingin diembargo lagi oleh negara lain, nasihat paling bijak yang dapat diberikan adalah memproduksi semua peralatan perang di dalam negeri dengan semua bahan baku dan bahan penolong juga berasal dari Indonesia.

Sesudah pertemuan antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada 13 April 2026 di Pentagon yang menghasilkan kesepakatan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), nampaknya terjadi percepatan proses pengadaan sistem senjata dari Amerika Serikat. Di antara pilar dasar dalam MDCP ialah modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, suatu penopang bagi beragam aktivitas yang terkait dengan perdagangan pertahanan.

Setelah lahir MDCP, rencana pembelian kendaraan pendarat amfibi AAV7A1 bekas USMC berjalan dengan cepat, padahal sejak 2016 sampai April 2026 penawaran Amerika Serikat atas wahana tempur itu selalu menemui ketidakpastian di Kementerian Pertahanan. Sementara Korps Marinir sangat membutuhkan kendaraan lapis baja tersebut guna memenuhi kebutuhan operasional pasca validasi organisasi dan kegagalan impor BT-3F dari Rusia karena CAATSA.

Dalam program senilai US$23 juta, Indonesia menerima 35 AAV7A1 yang telah menjalani program refurbishment sebelumnya. Skema program itu adalah Excess Defense Article (EDA) yang dikombinasikan dengan Foreign Miltary Sales (FMS) di mana peralatan tersebut dijual ke Indonesia dengan harga rabat sehingga biaya pengadaan tergolong murah.

AAV7A1 kini tidak diproduksi lagi dan di lingkungan USMC digantikan oleh ACV 8x8 buatan BAE Systems/Iveco. Sebelum mendapatkan AAV7A1, Korps Marinir sudah mengoperasikan 15 KAAV7A1 yang diproduksi secara lisensi oleh Samsung Techwin, Korea Selatan sehingga tidak dibutuhkan masa adaptasi ketika menggunakan kendaraan pendarat amfibi asal Amerika Serikat.

53 unit F-16AM/BM AU Belgia akan dipensiunkan mulai tahun 2026 untuk digantikan pesawat temur F-35A, namun kemungkinan sebagian besar akan dihibahkan ke Ukraina (photo: EuropeanAirshows)

Selain akuisisi AAV7A1, berdasarkan keterangan beberapa sumber yang mengetahui tentang diskusi perdagangan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat, Indonesia sempat pula menjajaki pengadaan sistem senjata lainnya dengan skema EDA. Hanya saja beberapa peralatan pertahanan yang diincar oleh Indonesia tidak ada yang tersedia untuk dikategorikan sebagai EDA yang bisa dialihkan ke negara lain.

Di antara hal menarik tentang penjajakan demikian ialah peralatan perang yang dikehendaki oleh Indonesia masih berstatus diproduksi oleh pabrikan masing-masing dan bukan berstatus discontinued. Sehingga menjadi pertanyaan apakah sekarang mulai tercipta pola baru pembelian senjata dari Amerika Serikat yaitu EDA daripada peralatan baru?

EDA F-16 dan C-130J
Akuisisi dengan skema EDA bukan hal yang harus dihindari dan sebaiknya berdasarkan pertimbangan kasus per kasus. Dalam konteks AAV7A1, EDA merupakan skema paling masuk akal guna memenuhi keperluan operasional Korps Marinir mengingat bahwa tidak banyak lagi pembuat kendaraan pendarat amfibi di dunia. Di samping itu, dengan populasi wahana lapis baja tersebut yang masih banyak, begitu pula dengan suku cadang masih cukup tersedia sehingga tidak ada tantangan terkait sustainment.

Akan tetapi konteks AAV7A1 tidak dapat diterapkan pada sistem senjata yang sampai saat ini masih diproduksi seperti F-16 dan atau C-130J. Amerika Serikat mempunyai skema ekspor senjata selain EDA, yakni Foreign Military Sales (FMS), Direct Commercial Sales (DCS) dan hibrida yang merupakan gabungan antara FMS dan DCS. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia tidak menyukai skema FMS karena tidak ada ruang bagi peran makelar.

Adapun bagi skema DCS, pabrikan Amerika Serikat diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk langsung menjalin kontrak dengan pemerintah negara pembeli, sehingga menutup peran pedagang perantara. Nilai kontrak dalam DCS pun sulit untuk digelembungkan hingga menjadi tidak masuk akal sebab terdapat bentangan angka kontrak berdasarkan subsistem apa saja yang diadopsi dalam suatu senjata yang didatangkan dari Amerika Serikat.

81 pesawat tempur F-16C Block 30 (Barak 1) AU Israel dipensiunkan sejak 2024 lalu untuk digantikan F-35A, sebagian akan dibeli oleh perusahaan Top Aces dari Kanada dan sebagian lagi masih belum ada pembelinya (photo: Times of Israel)

Bila skema EDA menjadi pola pilihan favorit Indonesia dalam perdagangan pertahanan dengan Amerika Serikat, apakah hal demikian tidak merugikan negeri ini ketika kesiapan operasional peralatan pertahanan dipertaruhkan dibandingkan membeli baru dengan skema FMS, DCS atau hibrida?

Untuk peralatan seperti pesawat terbang, walaupun terdapat program regenerasi pada airframe, sepanjang pengetahuan penulis tidak dapat lagi dilaksanakan program regenerasi untuk kedua kalinya setelah usia jam terbang airframe habis.

Apakah skema EDA dipilih agar tercipta transaksi perdagangan pertahanan antara kedua negara sebagai sebuah formalitas belaka? Ataukah hal tersebut diambil demi kepentingan elektoral menjelang pemilu 2029, di mana peralatan perang yang diimpor bisa diserahterimakan pada 2028?

Di antara kelebihan skema EDA, yakni kualitas sistem senjata yang diserahkan oleh Amerika Serikat kepada negara mitra dalam kondisi bagus dan siap digunakan bagi kepentingan operasional. Akan tetapi kebutuhan peralatan perang Indonesia yang dapat dipasok oleh Amerika Serikat sebagian besar tidak dapat mengandalkan pada skema itu, apalagi tingkat pemakaian per tahun peralatan pertahanan Amerika Serikat seperti kapal perang, pesawat udara dan helikopter jauh lebih tinggi daripada yang dioperasikan oleh Indonesia.

Oleh sebab itu, amat disayangkan andaikata pertanyaan bahwa skema EDA menjadi pilihan kesukaan Indonesia saat ini benar adanya. Akuisisi sistem senjata hendaknya didasarkan pada pertimbangan jangka panjang lintas pemerintahan dan tidak berdasarkan kepentingan jangka pendek pihak yang saat ini dipilih oleh rakyat guna memimpin mereka. (Alman Helvas Ali)

(CNBC)

Rudal AIM-260 JATM Terlihat pada Pesawat Super Hornet Australia

05 Oktober 2026

Rudal AIM-260 JATM pada pesawat F/A-18F Super Hornet RAAF pada latihan Gray Flag di California, AS (photo: US Navy)

Sebuah pesawat F/A-18F Super Hornet milik Angkatan Udara Australia (RAAF) telah difoto saat membawa rudal inert (non-aktif) AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) dalam sebuah kegiatan uji coba berskala besar milik Angkatan Laut AS di California.

Foto tersebut dirilis oleh Angkatan Laut AS dan memperlihatkan pesawat F/A-18F RAAF dari Skuadron No. 1 yang sedang lepas landas dari Pangkalan Angkatan Laut Ventura County Point Mugu pada tanggal 11 September, selama latihan Gray Flag 2026.

 Rudal AIM-260 pada stasiun yang sama di pesawat Super Hornet US Navy (photo: Jonathan Tweedy)

Gray Flag merupakan kegiatan uji coba kekuatan besar (large-force test event) unggulan bagi komunitas uji coba penerbangan angkatan laut, yang memberikan peluang untuk integrasi kemampuan baru berskala besar yang melibatkan berbagai matra, platform, industri, dan pasukan sekutu.

Pelaksanaan Gray Flag sebelumnya telah digunakan untuk menguji senjata baru maupun senjata yang masih dalam tahap pengembangan dalam skenario yang semakin kompleks dan mencerminkan kondisi operasional nyata, termasuk pelibatan rudal yang sesungguhnya terhadap sasaran yang realistis.

Pesawat F/A-18F RAAF juga sedang diintegrasikan ke dalam upaya pengembangan Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) kerja sama AS-Australia di bawah program Southern Cross Integrated Flight Research Experiment (SCIFiRE), di mana Australia menyediakan infrastruktur uji coba untuk program uji terbang senjata tersebut.

(TWZ)

Hanwha dan KAI Mengintegrasikan Rudal Udara-ke-udara Jarak Jauh pada KF-21 Boramae

27 September 2026

KF-21 Boramae pertama yang telah bertugas di AU Korea Selatan (photo: KAI)

Hanwha Aerospace dan Korea Aerospace Industries (KAI) akan memperkuat kerja sama untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara jarak jauh yang dikembangkan secara domestik ke dalam pesawat KF-21 Boramae.

Pada tanggal 23, Hanwha Aerospace dan KAI mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) mengenai kerja sama untuk menyukseskan program pengembangan sistem rudal udara-ke-udara jarak jauh. Kedua perusahaan berencana mendukung pengembangan senjata yang diluncurkan dari udara (air-launched weapons) buatan dalam negeri serta pengerahan operasional KF-21 melalui kerja sama dalam pengembangan rudal udara-ke-udara jarak jauh dan integrasinya dengan pesawat serta sistem persenjataan.

Sejak Februari tahun ini, kedua perusahaan telah memperluas cakupan kerja sama di bidang pesawat terbang dan senjata udara buatan dalam negeri. Di Seoul, mereka menandatangani perjanjian kerja sama untuk program-program inti masa depan guna memperkuat daya saing global "K-defense" (industri pertahanan Korea), serta sepakat untuk melakukan pemasaran bersama secara internasional bagi pesawat buatan dalam negeri dan berbagi rantai pasokan komponen. Pada bulan yang sama, di ajang World Defense Show (WDS) yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi, mereka juga menandatangani perjanjian bisnis terkait integrasi pesawat dan persenjataan serta pemasaran bersama untuk tujuan ekspor.

Detail rudal udara-ke udara jarak jauh (image: Naver)

Hanwha juga telah memasok berbagai komponen utama untuk KF-21, yang telah menyelesaikan tahap pengembangan sistem pada bulan Juni lalu. Hanwha Aerospace bertanggung jawab atas mesin pesawat, roda pendarat (landing gear), dan sistem kendali penerbangan. Sementara itu, Hanwha Systems memasok radar AESA (active electronically scanned array), peralatan pelacakan target (EO-TGP, IRST), dan komputer misi (MC).

Hanwha Aerospace juga tengah menguasai teknologi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam program pengembangan sistem rudal udara-ke-udara jarak jauh. Perusahaan ini terlibat dalam program pengembangan yang dipimpin pemerintah untuk "teknologi desain interoperabilitas antar-rudal udara-ke-udara demi integrasi pesawat" dan menargetkan untuk menguasai teknologi terkait pada paruh pertama tahun depan. Di bidang propulsi, sejak tahun 2021 perusahaan telah melaksanakan lima dari enam tugas terkait mesin *solid ducted ramjet* yang diaplikasikan pada rudal udara-ke-udara jarak jauh. Tugas-tugas tersebut mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan rudal udara-ke-udara supersonik dan *drone* target jelajah supersonik.

Hanwha Aerospace telah mengumpulkan pengalaman teknologi selama lebih dari 20 tahun dalam bidang propulsi *solid ducted ramjet* dan komponen sistem rudal, serta lebih dari 40 tahun dalam teknologi propulsi berbahan bakar padat. Menurut perusahaan, mereka adalah satu-satunya perusahaan di Korea yang mampu melaksanakan seluruh proses secara mandiri, mulai dari sintesis bahan baku propelan hingga manufaktur komponen-komponen utama.

Seorang pejabat Hanwha Aerospace menyatakan, "Sebagai perusahaan terkemuka di Korea dalam pengembangan dan produksi rudal berpemandu berbahan bakar padat, kami akan mengerahkan upaya seluruh perusahaan untuk berhasil melokalisasi rudal udara-ke-udara jarak jauh, yang berkaitan erat dengan daya saing inti jet tempur dalam negeri." Ia menambahkan, "Melalui kerja sama yang berkelanjutan antarperusahaan, kami juga akan turut memperkuat daya saing senjata yang diluncurkan dari udara buatan dalam negeri."

(Chosun)

18 Pesawat Tempur Rafale Baru Tahun 2027

27 September 2026

Pesawat tempur Rafale TNI AU (photos: Armée de l'Air et de l'Espace)

TNI AU kedatangan pesawat tempur Rafale baru tahun depan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya TNI  Tedi Rizalihadi memastikan pesawat tempur Rafale pesanan Indonesia akan kembali datang tahun 2027.

"Di tahun depan, kita akan kedatangan lagi 18 secara bertahap, ya. Secara bertahap sampai dengan diperkirakan di tahun 2029," kata Tedi saat dijumpai awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

Kendati demikian, Tedi tidak menjelaskan secara rinci kapan gelombang ketiga kedatangan Rafale akan terjadi.

Dia hanya memastikan bahwa sejauh ini TNI AU sudah mempersiapkan fasilitas yang layak untuk pengoperasian dan perawatan pesawat tempur Rafale.

Hal tersebut, lanjut dia, terlihat dari pengoperasian pesawat tempur Rafale yang telah berjalan dengan baik di Skadron 12 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

Sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu pelanggan pesawat tempur jenis Rafale yang diproduksi Dassault Aviation, Prancis.

Tercatat Kementerian Pertahanan telah memborong sebanyak 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang kala itu dijabat Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan kontrak efektif itu menjadi dasar Dassault Aviation mulai memproduksi 18 unit terakhir jet tempur Rafale pesanan Indonesia.

"Kemenhan RI sebelumnya telah mengefektifkan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 sejumlah enam unit dan Agustus 2023 sejumlah 18 unit. Totalnya pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI berjumlah 42 unit," kata Edwin.

Sejauh ini, TNI AU baru menerima enam pesawat tempur Rafale. Tiga pesawat pertama datang pada gelombang kedatangan pertama yakni pada awal 2026 lalu.

Sisanya datang pada gelombang ke dua pada Mei 2026 dan diterima langsung oleh TNI Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

(AntaraNews)

TNI AL Harap Kapal Induk Dilengkapi Pesawat Yang Bisa "Take Off" Vertikal

25 September 2026

Pesawat tempur F-35B dan Sea Harrier AL Italia (photo: Marina Militare)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali berharap pihaknya bisa mendapatkan pesawat tempur yang memiliki kemampuan take off atau lepas landas secara vertikal untuk melengkapi kekuatan KRI Sriwijaya-100.

"Ya harapannya sih seperti itu. Kalau Angkatan Laut maunya seperti itu. Tapi tergantung kondisi anggaran dan lain-lain ya," kata Ali saat ditanya wartawan soal rencana mengincar pesawat tempur Harrier untuk kapal induk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis.

Menurut Ali, landasan pesawat yang ada di deck KRI Sriwijaya-100 memungkinkan untuk dipakai pesawat tempur lepas landas.

"Kapal ini mampu untuk didaratkan dan melepaslandaskan pesawat tempur. Dulu (saat masih digunakan AL Italia) digunakan untuk Sea Harrier dan F35B ya," kata Ali.

ITS Garibaldi ketika masih membawa pesawat Sea Harrier (photo: Marina Militare)

Kendati demikian, Ali menilai kehadiran pesawat tempur belum terlalu dibutuhkan karena kapal induk ini difokuskan untuk menjalankan misi kemanusiaan atau operasi militer selain perang (OMSP).

Ali lebih memfokuskan untuk menempatkan banyak helikopter dan pesawat tanpa awak atau drone di atas kapal.

Dengan demikian, helikopter yang ada di atas kapal induk bisa dikerahkan untuk membawa logistik dari kapal induk ke lokasi-lokasi bencana atau operasi OMSP lainnya.

"Semua jenis helikopter dan helikopter Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara bisa take off dan landing dari kapal ini," kata Ali. (Antara)

KRI Sriwijaya-100 (photo: Aktualita)

KRI Sriwijaya-100 Resmi Perkuat TNI AL

KRI Sriwijaya (SWJ)-100 resmi memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut setelah diresmikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (24/9). Peresmian turut dirangkaikan dengan pengukuhan Komandan KRI Sriwijaya-100.

Kapal yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi ini menjadi kapal induk pertama TNI AL sekaligus bagian dari modernisasi kekuatan pertahanan nasional. Kehadiran KRI Sriwijaya-100 memperkuat kemampuan sebagai pusat komando operasi laut, sarana diplomasi pertahanan, dan dukungan misi kemanusiaan.

Momentum ini menandai langkah strategis Indonesia membangun kekuatan maritim yang modern dan berdaya tangkal untuk menjaga kedaulatan serta memperkuat peran Indonesia di tingkat regional dan global. (Kemhan)

Kebutuhan 40 MRF Filipina: KF-21 Berbagi dengan F-16V?

21 September 2026

Produksi pesawat tempur KF-21 di KAI (photo: KAI)

[Seoul, Newsis] -- Dengan diserahkannya unit pertama dari produksi massal jet tempur KF-21 buatan Korea secara resmi kepada Angkatan Udara pada tanggal 17 September, Korea Selatan kini diakui telah bergabung dalam jajaran negara yang mampu mengembangkan dan memiliki pesawat tempur secara mandiri. Para analis memandang pencapaian ini sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, mengingat tidak adanya kecelakaan atau korban jiwa selama seluruh proses pengembangan.

Pada tanggal 14, Ahn Seung-beom, CEO *Defense Times*—yang telah menghabiskan lebih dari 30 tahun meneliti sistem persenjataan militer dan kemampuan kekuatan militer—tampil di saluran YouTube "Sinsaimdang" (yang memiliki 2,8 juta pelanggan) untuk mengupas pencapaian pengembangan dan daya saing ekspor KF-21.

Ahn menekankan bahwa proses pengembangan yang bebas kecelakaan tersebut merupakan hal yang luar biasa. "Ini tampaknya menjadi contoh pertama di dunia di mana jet tempur canggih dikembangkan dengan begitu stabil dan tanpa kecelakaan apa pun," ujarnya. Ia juga mencatat bahwa jangka waktu sembilan hingga sepuluh tahun dari tahap awal desain hingga penyelesaian merupakan kecepatan yang luar biasa.

Penggantian pesawat tempur KF-5 generasi ketiga yang sudah tua dengan KF-21 akan mengubah struktur kekuatan Angkatan Udara Korea Selatan secara keseluruhan. "Jarang ditemukan negara yang mengonsolidasikan armadanya menjadi pesawat tempur generasi ke-4, 4,5, dan ke-5 seperti ini," kata Ahn. "Hanya sedikit negara yang memiliki lebih dari 380 pesawat yang mencakup generasi-generasi tersebut; dari segi kemampuan pesawat tempur saja, Korea Selatan berpotensi naik ke peringkat lima besar dunia."

Asia Tenggara

Terkait pasar ekspor, empat negara Asia Tenggara—Filipina, Malaysia, Thailand, dan Indonesia—telah diidentifikasi sebagai target utama. Meskipun sentimen yang berkembang di Filipina mulai beralih ke pengadaan satu armada yang terdiri dari 40 unit KF-21—alih-alih membagi pesanan dengan F-16V—keputusan akhir diperkirakan baru akan diambil pada akhir tahun ini atau paruh pertama tahun depan, mengingat perlunya koordinasi dengan AS serta adanya opini publik yang pro-Amerika.

Peran Amerika Serikat juga menjadi faktor kunci dalam proses ini. CEO Ahn menyatakan, "Ekspor bukanlah hal yang bisa kita lakukan sesuka hati, terlepas dari kemampuan pesawat tersebut; bahkan untuk pesawat generasi 5,5, pesawat siluman, atau pesawat generasi ke-6 sekalipun, kita tidak bisa begitu saja mengekspornya sesuka kita." Ia menjelaskan, "Kendali tidak langsung dapat dilakukan melalui komponen mesin; AS menginginkan KF-21 menjadi pesawat tempur standar bagi Asia Tenggara—yang pada dasarnya berarti menerima bahwa negara-negara pro-Barat yang membeli KF-21 juga akan menerima pasokan mesin yang menyertainya—dan kami sedang berupaya keras mewujudkan tujuan tersebut."

Dari segi performa, KF-21 dianggap berada di kelas yang berbeda dibandingkan F-16V yang ada saat ini. CEO Ahn menyatakan, "Saat proses desain dimulai pada tahun 2016, KF-21 dirancang dengan mengacu pada F-22 buatan AS—yang membuatnya dijuluki 'Baby Raptor' sejak dua dekade lalu—dan karena dirancang dengan badan pesawat yang berorientasi pada kemampuan siluman, pesawat ini tidak bisa dibandingkan dengan F-16 generasi 4,5 yang telah mengalami pengembangan."

Ia juga menyoroti keunggulan terkait jadwal pengiriman dan harga. "Lini produksi kami terkonsentrasi di satu lokasi, sehingga kami dapat segera memulai pengerjaan begitu pesanan diterima," ujarnya. "Kami mampu memenuhi tenggat waktu pengiriman karena kami memproduksi badan pesawat terlebih dahulu, kemudian memasang mesin dan melakukan uji terbang segera setelah mesin tiba." Terdapat pula potensi besar penurunan harga per unit jika ada pesanan ekspor tambahan yang dikonfirmasi, di samping rencana produksi massal sebanyak 120 unit untuk Angkatan Udara.

Pasar Timur Tengah diperkirakan akan terbuka dengan laju yang relatif lebih lambat. CEO Ahn menyatakan, "Arab Saudi sedang melancarkan perang habis-habisan untuk mengusir pemberontak Houthi di Yaman, dan ketegangan dengan Iran belum sepenuhnya mereda," seraya menambahkan, "Prioritas utamanya adalah pengadaan sistem pencegat rudal balistik dan sistem anti-drone, sehingga pesawat tempur menjadi prioritas berikutnya." Ia menjelaskan bahwa meskipun UEA dan Arab Saudi telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam pengembangan bersama model Block 2 dan Block 3 (KF-21EX), investasi dan kontrak yang sesungguhnya kemungkinan besar akan ditunda hingga setelah tahun 2028.

Oleh karena itu, upaya untuk menembus pasar di empat negara Asia Tenggara saat ini dianggap sebagai prioritas utama. CEO Ahn menegaskan, "Kita harus mengamankan pasar di Filipina, Malaysia, Thailand, dan Indonesia secara kuat," seraya menambahkan, "Kita perlu melakukan upaya penjualan yang agresif untuk memastikan mereka tidak memilih jet tempur generasi 4,5 yang sudah ketinggalan zaman dari negara lain."

(Newsis)

Vietnam Sedang Bernegosiasi untuk Membeli Jet Tempur Rafale dari Prancis

08 Agustus 2026

Pesawat tempur Dassault Rafale (photo: Philippe Amiel)

Setelah berpuluh-puluh tahun terutama menggunakan jet tempur buatan Uni Soviet dan Rusia, Vietnam dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi lain: jet tempur multiperan Rafale yang diproduksi oleh perusahaan Prancis, Dassault Aviation.

Menurut majalah Prancis L'Express, pembicaraan antara Vietnam dan Prancis telah berkembang cukup jauh; salah satu indikasi pentingnya adalah laporan bahwa seorang pilot Vietnam dijadwalkan akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan uji terbang Rafale pada Februari 2026.

Baru-baru ini, muncul pula laporan bahwa Vietnam sedang mempertimbangkan pembelian jet tempur F-16 dari Amerika Serikat, meskipun belum ada pengumuman resmi terkait hal tersebut.

Pilot Vietnam uji terbang Rafale

Menurut sumber berita Prancis, para ahli pertahanan menyatakan bahwa pemberian izin bagi pilot asing untuk melakukan uji terbang jet tempur selama proses penjualan biasanya terjadi setelah calon pembeli melewati tahap kontak awal dan memasuki tahap evaluasi teknis serta operasional.

Estimasi dari sumber terbuka menunjukkan bahwa kesepakatan ini dapat mencakup sekitar dua skuadron, atau 24 hingga 40 pesawat, dengan nilai total antara 4 hingga 6 miliar dolar AS. Pesawat pertama diperkirakan dapat dikirimkan antara tahun 2028 dan 2030.

Namun, baik pemerintah Vietnam maupun produsen pesawat asal Prancis tersebut belum memberikan konfirmasi secara terbuka mengenai kesepakatan Rafale ini.

Prancis sebelumnya pernah mengerahkan Rafale ke Vietnam sebagai bagian dari penerbangan pengerahan Angkatan Udara Prancis.

Menurut Kementerian Pertahanan Prancis, pada tahun 2018, tiga pesawat Rafale milik Angkatan Udara Prancis mendarat di Bandara Noi Bai, Hanoi, sebagai bagian dari operasi PEGASE Prancis di kawasan Asia-Pasifik.

Vietnam sedang bernegosiasi untuk 2 skuadron Rafale atau sekitar 20-40 unit (photo: Krystian Wilusz)

Migflug, sebuah perusahaan yang berbasis di Swiss dan berspesialisasi dalam uji terbang jet tempur, berkomentar bahwa hal ini bukan sekadar keputusan pembelian, melainkan juga mencerminkan arah kebijakan yang dipilih Vietnam.

Dengan demikian, pemilihan Rafale berarti Vietnam untuk pertama kalinya memasukkan jet tempur buatan Barat ke dalam kekuatan tempur utamanya (tidak termasuk pesawat rampasan dari Perang Vietnam yang kini sudah dipensiunkan), sehingga mendiversifikasi pasokan persenjataannya alih-alih terlalu bergantung pada Moskow.

Risiko ketergantungan berlebih pada persenjataan buatan Rusia - yang semakin nyata sejak pecahnya perang di Ukraina - dianggap sebagai faktor kunci yang mendorong Hanoi untuk memperkuat strategi diversifikasinya. Selain itu, tekanan geopolitik di Laut China Selatan kian meningkat.

Menurut Reuters, China tengah meningkatkan kemampuan militernya dengan pesat dan telah mengerahkan pesawat tempur serang J-16, pesawat tempur siluman J-20, pesawat pengebom H-6, pesawat angkut Y-20, serta pesawat peringatan dini KJ-500 untuk beroperasi di berbagai wilayah perairan, termasuk wilayah yang diklaim oleh Vietnam atau berada di bawah yurisdiksinya. Menurut para pengamat, hal ini segera mendorong Hanoi untuk berupaya memodernisasi angkatan udaranya.

Armada pesawat tempur Rusia yang dimiliki Vietnam kini sudah mulai menua.

Saat ini, armada pesawat tempur Vietnam sebagian besar terdiri dari model Sukhoi buatan Rusia.

Sumber data pertahanan publik menyajikan angka yang sedikit berbeda, namun secara umum menunjukkan bahwa Vietnam saat ini memiliki sekitar 35 unit Su-30MK2, serta sekitar 5-10 unit Su-27 dan 25-30 unit Su-22 yang masih beroperasi. Di antara pesawat-pesawat tersebut, Su-30MK2 merupakan pesawat tempur multiperan paling modern milik Vietnam.

Vietnam mulai menerima Su-30MK2 pada tahun 2004 dan telah membeli total 36 unit, namun satu unit jatuh dalam kecelakaan pada tahun 2016, sehingga menyisakan 35 unit. Sementara itu, Vietnam membeli Su-27 pada pertengahan tahun 1990-an.

Su-22 bahkan jauh lebih tua lagi. Pesawat ini merupakan varian yang dikembangkan dari seri Su-17, yang mulai digunakan oleh Uni Soviet pada tahun 1970-an.

Beberapa pesawat yang lebih tua telah menjalani perbaikan menyeluruh (overhaul) dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ketergantungan yang terus-menerus pada model pesawat yang sudah tua menimbulkan kekhawatiran terkait pemeliharaan, suku cadang, serta kemampuan untuk mempertahankan efektivitas tempur dalam jangka panjang.

(BBC Vietnam)

8 dari 20 jet F-35 Singapura akan Ditempatkan di Pangkalan Udara Tengah, Sisanya di AS

07 September 2026

Tengah AFB, Singapore (image: GoogleMaps)

SINGAPURA – Pembelian 20 jet tempur siluman F-35 beserta peralatan terkait oleh Singapura menelan biaya sebesar US$4,06 miliar (S$5,17 miliar), menurut laporan Departemen Pertahanan AS.

Ini merupakan pengungkapan resmi pertama mengenai total nilai kontrak tersebut. Laporan yang diterbitkan pada bulan April dan dirilis ke publik pada 3 Agustus itu juga merinci jadwal pengiriman jet tempur generasi kelima tersebut serta lokasi penempatannya.

Jet tempur F-35 pertama untuk Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) akan dikirim ke pangkalan udara AS pada akhir tahun 2026, sementara Singapura diperkirakan baru akan menempatkan pesawat-pesawat tersebut di dalam negeri pada tahun 2029.

Sebanyak 12 unit di antaranya adalah varian F-35B, yang semuanya akan ditempatkan secara permanen di Pangkalan Ebbing Air National Guard di Fort Smith, Arkansas, menurut laporan tersebut. Pelatihan F-35 bagi personel RSAF akan dilaksanakan di lokasi ini.

Komparasi kebutuhan runway F-35A dan F-35B (image: The Straits Times)

F-35B memiliki kemampuan lepas landas jarak pendek dan pendaratan vertikal, yang memungkinkannya lepas landas dari landasan pacu yang lebih pendek, serta melayang dan mendarat layaknya helikopter.

Fitur-fitur ini memberikan "fleksibilitas operasional yang lebih besar" bagi Singapura yang memiliki keterbatasan lahan, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ng Eng Hen di Parlemen pada Februari 2024 saat debat anggaran.

Kementerian Pertahanan Singapura (MINDEF) awalnya membeli empat unit pesawat tersebut pada tahun 2019, dengan opsi untuk membeli delapan unit tambahan; nilai penjualan saat itu mencapai sekitar US$2,75 miliar menurut pemerintah AS.

Kementerian tersebut kemudian menggunakan opsi pembelian untuk delapan pesawat tambahan itu pada tahun 2023.

Delapan unit sisanya dari total 20 jet F-35 yang dibeli MINDEF akan ditempatkan di Pangkalan Udara Tengah. Pesawat-pesawat ini merupakan varian F-35A.

Komparasi kemampuan pesawat F-35A dan F-35B (image: The Straits Times)

Saat dihubungi, kementerian tersebut mengarahkan The Straits Times pada tanggapan media yang mereka keluarkan pada 9 Februari mengenai pengiriman ke dalam negeri dan lokasi pangkalan jet tempur tersebut. Saat itu, pihak kementerian menyatakan akan membagikan informasi lebih lanjut setelah rinciannya dipastikan, dengan menyebutkan bahwa jadwal pengiriman lokal pesawat F-35 serta lokasi pangkalan utamanya akan bergantung pada jadwal keseluruhan proyek dan kebutuhan pelatihan.

MINDEF juga menambahkan saat itu bahwa rincian spesifik belum difinalisasi karena proses perencanaan dan produksi masih berlangsung.

Varian F-35A mampu membawa muatan senjata yang lebih besar, yakni 8.160 kg, dibandingkan dengan F-35B yang berkapasitas 6.800 kg. Pesawat ini juga memiliki kapasitas bahan bakar yang lebih besar dan mampu menempuh jarak terbang hingga 2.200 km. Sebagai perbandingan, F-35B memiliki jangkauan terbang yang lebih pendek, yaitu 1.667 km.

Laporan Departemen Pertahanan AS menambahkan bahwa MINDEF telah mulai merancang pangkalan operasi utama bagi F-35A di Singapura, yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada kuartal keempat tahun fiskal AS 2029. Tahun fiskal AS tersebut berlangsung dari 1 Oktober 2028 hingga 30 September 2029.

MINDEF belum mengungkapkan secara terbuka biaya pengadaan jet tempur siluman tersebut, yang ditujukan untuk menggantikan armada F-16 yang sudah tua.

(The Straits Times)

Kemhan Pastikan RI Belum Teken Kontrak Pengadaan Jet Tempur F-15 Eagle dari AS

31 Agustus 2026

Pesawat tempur F-15EX (photo: QEAF)

Jakarta, IDM – Kementerian Pertahanan RI memastikan pemerintah Indonesia belum meneken kontrak pengadaan jet tempur F-15 Eagle atau F-15EX produksi perusahaan dirgantara asal Amerika Serikat (AS), Boeing.

Hal ini disampaikan Kemhan RI menanggapi daftar kontrak industri-industri pertahanan AS terkait penjualan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Daftar itu dirilis oleh Departemen Perang AS melalui laman mereka, Senin (24/8).

“Terkait F-15, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai rencana pengadaannya. Kemhan juga belum memiliki kontrak aktif maupun LOA (letter of offer and acceptance) yang diaktifkan untuk pengadaan F-15,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait dalam keterangannya, Jumat (28/8).

Dalam rilis yang disampaikan Departemen Perang AS, disebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dilibatkan dalam kontrak pengadaan pesawat tempur F-15EX.

“Pekerjaan (pembuatan F-15 Eagle) akan dilakukan di St. Louis, Missouri, dan diharapkan selesai pada Agustus 2037. Periode pemesanan diperkirakan akan berakhir pada 24 Agustus 2031, dengan opsi perpanjangan periode pemesanan hingga 24 Agustus 2036. Kontrak ini melibatkan penjualan ke Jepang, Israel, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, dan Polandia,” tulis Departemen Perang AS.

Kontrak tersebut meliputi produksi pesawat, integrasi sistem, modernisasi, peningkatan kemampuan, retrofit, pemeliharaan, dan pembentukan kemampuan pemeliharaan depot terhadap pesawat F-15.

“Pencantuman Indonesia dalam rilis kontrak F-15 dari pihak AS tersebut tidak dapat diartikan bahwa Indonesia telah melakukan atau mengaktifkan kontrak pengadaan F-15,” kata Rico.

(IDM)

MOF Tinjau Tadbir Urus dan Kesiapsiagaan Aset Su-30MKM di Gong Kedak

27 Agustus 2026

Rudal udara-ke-udara, rudal anti radiasi dan rudal anti kapal yang melengkapi Su-30MKM (photo: TUDM)

GONG KEDAK - Pengurusan aset, alat ganti serta tahap kesiapsiagaan pesawat Su-30MKM menjadi fokus lawatan pemantauan Bahagian Pengurusan Aset Awam (PAM), Kementerian Kewangan (MOF) ke Pangkalan Udara Gong Kedak.

Pemantauan dilaksanakan bagi menilai aspek tadbir urus, pengurusan dan penyelenggaraan aset agar terus mematuhi dasar serta tatacara pengurusan aset Kerajaan yang berkuat kuasa. Lawatan ini juga memberi peluang kepada MOF untuk melihat secara langsung peranan aset TUDM dalam mendukung keupayaan pertahanan udara serta menjaga keselamatan dan kedaulatan negara.

Delegasi seramai 20 orang pegawai itu diketuai oleh Setiausaha Bahagian Pengurusan Aset Awam, YBhg. Datuk Alan bin Abdul Rahim serta melibatkan wakil Bahagian Perolehan Kerajaan (BPK) dan Pejabat Belanjawan Negara (NBO).

Lawatan turut disertai oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pertahanan (MINDEF), YBhg. Datin Roszanina binti Wahab bersama Timbalan Setiausaha Bahagian Kewangan, Puan Mas Sakdah binti Kamaruzzaman dan Ketua Penolong Setiausaha Cawangan Pengurusan Aset, Encik Zul Azri bin Abdullah.

TUDM pula diwakili oleh Panglima Operasi Udara, Leftenan Jeneral Dato’ Masro bin Kaliwon TUDM, Panglima Bantuan Udara, Mejar Jeneral Dato’ Ahmad Khusairi bin Ahmad Fadli TUDM dan Asisten Ketua Staf Materiel, Brigedier Jeneral Norizan binti Wahab TUDM.

Ketibaan delegasi telah disambut oleh Komander Pangkalan Udara Gong Kedak, Kolonel Hasfa Nyzam bin Abdul Hamid TUDM bersama Pegawai Eksekutif Pangkalan.

Selepas menerima taklimat ringkas mengenai pengoperasian pangkalan, delegasi dibawa meninjau pesawat Su-30MKM di Tactical Shelter No. 12 Skn dan Sistem Misil di Terminal Peluru 4.

Delegasi turut meninjau kemudahan Automated Storage and Retrieval System (ASRS) di MATRA 3 yang digunakan bagi pengurusan alat ganti serta Pusat Simulator Su-30MKM.

Tinjauan secara langsung ini memperkukuh kefahaman bersama antara MOF, MINDEF dan TUDM mengenai keperluan pengurusan aset pertahanan, sekali gus memastikan aset strategik negara diurus secara berkesan, berintegriti dan sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan yang optimum.

(TUDM)

Boeing Secures $131 Bln IDIQ Contract for F-15 Aircraft include Indonesia

25 Agustus 2026

In August 2023, Indonesia signed a MoU for the purchase of 24 F-15EX fighter jets (image: Boeing)

The Boeing Co., St. Louis, Missouri, has been awarded a $131,230,000,000 ceiling, indefinite-delivery/indefinite-quantity contract for the F-15 Eagle Crest in support of the F-15 Program Office. 

This contract provides for aircraft production, systems integration, modernization, upgrades, retrofits, sustainment, and the establishment of organic depot maintenance capabilities to deliver and maintain critical F-15 Eagle Weapon System capabilities for the Air Force, Air National Guard, and other Department of War customers. 

Work will be performed at St. Louis, Missouri, and is expected to be completed by August 2037. The ordering period is expected to end Aug. 24, 2031, with an option to extend the ordering period to Aug. 24, 2036. 

This contract involves Foreign Military Sales to Japan, Israel, Saudi Arabia, South Korea, Singapore, Indonesia, and Poland. 

This contract was a sole-source acquisition. Fiscal 2026 research, development, test and evaluation funds in the amount of $343,740 are being obligated at the time of award. The Air Force Life Cycle Management Center, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, is the contracting activity (FA8634-26-D-B001).

(US DoW)