22 Mei 2014

Pagu Indikatif Anggaran Kemenhan 2015 Rp 93 Trilyun

22 Mei 2014


Pagu indikatif anggaran Kemhan Rp 93,3 trilyun lebih tinggi Rp12,9 trilyun atau 16,0 persen bila dibandingkan dengan pagu indikatif periode 2014 (photo : kaskus militer)

Anggaran Empat Kementerian Polhukam Meningkat Pada 2015

Beban kerja sejumlah kementerian pada periode mendatang kian berat. Hal ini mesti didukung dengan anggaran kementerian dan kelembagaan yang memadai. Di bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), misalnya. Dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2015, anggaran kementerian mengalami peningkatan.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, dokumen KEM dan PPKF  tahun anggaran 2015 disusun sebagai landasan awal  bagi pemerintah. Penyusunan itu dilakukan sebagai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) tahun 2015.  Menurutnya, dokumen KEM dan PPKF merupakan penjabaran arah dan strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian.

Dalam KEM dan PPKF, anggaran empat kementerian dalam bidang Polhukam cukup meningkat dibanding periode sebelumnya. Misalnya, pagu indikatif Kementerian Pertahanan dalam tahun 2015 sebesar Rp 93.358,7 miliar. Jumlah itu lebih tinggi Rp12.860,7 miliar atau 16,0 persen bila dibandingkan dengan Pagu indikatif periode 2014. Periode 2014, Pagu indikatif hanya Rp 80,498 miliar.

Dengan meningkatnya anggaran, output yang diharapkan pemerintah antara lain meningkatnya Minimum Essential Force (MEF) matra darat, udara dan integratif. Kemudian, tercapainya kesiapan dan penambahan peralatan surta hidros secara akuntabel. Selain itu, pemerintah berharap out put lainnya yakni tercapainya jumlah alutista TNI dalam negeri dan pinak indistri pertahanan.

Kemudian Pagu indikatif Polri,  pada tahun 2015 sebesar Rp47,566,7 miliar. Anggaran Polri meningkat Rp7.924,9 miliar atau 20 persen. Sedangkan Pagu 2014 hanya Rp39.614 miliar. Pagu indikatif tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penanggulangan keamanan dalam negeri, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, hingga pemberdayaan potensi keamanan.

Output yang diharapkan pemerintah, tercapainya penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat di darat, laut dan pelabuhan nasional. Kemudian, tercapainya jumlah kegiatan pelatihan personel Brimob dalam penanggulangan  keamanan dalam negeri. Tidak hanya itu, tercapai pula clerance rate rata-rata seluruh tindak pidana 59 persen. Tercapainya, program 33 quick wins, dan tercapainya 54.560 komunitas forum kemitraan polisi dan masyarakat du 50 Polres yang berpartisipasi aktif.

See Full Article Hukum Online

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar