JAKARTA – Komisi I DPR dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sepakat mengupayakan penambahan anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) atau TNI pada APBN 2017.
Upaya ini untuk merespons komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp250 triliun. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai, jika benar terjadi penambahan, minimal anggaran pertahanan sebesar Rp120 triliun yang merupakan angka terbesar sepanjang sejarah. Dia mengapresiasi Menkeu karena ada komitmen mencari jalan untuk menambah anggaran pertahanan di tengah situasi ekonomi yang kurang kondusif.
”Tadi disepakati Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani) secara umum untuk mencari jalan,” kata Hanafi seusai raker dengan Menkeu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Hanafi, pembahasan anggaran pertahanan pada APBN 2017 memang belum diputuskan. Namun, komitmen yang ditunjukkan menkeu diakui sangat positif. Hanafi menjelaskan, pemenuhan 1,5% dari PDB untuk anggaran pertahanan paling lambat terealisasi pada 2019. Itu untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF) tahun 2014-2019.
Namun, dengan banyaknya sumber pendapatan pajak, DPR menilai pemenuhan itu tidak perlu menunggu sampai 2019. Anggaran pertahanan untuk 2017 sangat memungkinkan meningkat sebelum diputuskan di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Hanafi mengaku khawatir jika anggaran pertahanan tetap bertahan di angka Rp104 triliun, kapasitas dan kemampuan TNI khusunya dari tiga matra TNI, yakni darat, laut dan udara, dalam menghadapi ancaman-ancaman di Laut China Selatan dan Filipina Selatan akan terkompromikan.
”Ini selalu menjadi prinsip Komisi I bahwa pertahanan jangan dikompromikan dengan alasan-alasan ekonomi, karena ini soal kedaulatan. Kalau ini diketahui negara lain, berarti kita sudah kalah sebelum terjadi perang,” tandasnya. Menhan Ryamizard Ryacudu memfokuskan anggaran pertahanan untuk memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista). menurutnya, sudah banyak alutsista yang berusia tua sehingga tidak layak lagi untuk digunakan dan dapat membahayakan keselamatan TNI dan juga masyarakat.
”Fokus penyediaan alat, yakni menambah alat baru. Lihat saja (alutsista) yang tua-tua itu. Misalnya pesawat, pokoknya yang tua-tua diganti,” kata Menhan. Menhan membenarkan bahwa Menkeu dan Komisi I bersepakat bahwa anggaran pertahanan sebesar Rp104 triliun akan ditingkatkan jika kondisi ekonomi negara membaik. Dia menyerahkan kepada menkeu dan Komisi I untuk membuat putusan akhir. ”Kami kan mengajukan saja, jadi DPR itu membantu,” imbuhnya.
(Koran Sindo)
Masih gak percaya.....duite sopo????wong economi lagi kolaps salah urus
BalasHapusBaca artikelnya dong om... paling lambat realisasinya 2019.. artinya bukan tahun ini dan di upayakan paling lambat tahun anggaran 2019 sudah terealisasi.. komen jangan asal jeplak laaah..
HapusSalah urus bagaimana? Kan udah dihandle bu SM, mungkin diambil dari jatah hasil tax amnesty kemarin yg hampir 100T, berpikir positif aja lah
BalasHapusBrusan kmrin diputuskan pangkas sekarang wacana ditambah, apapun keputusannya semoga tepat sasaran aja alokasi budget.
BalasHapusYa hidup itu memang dinamis,makanya anggaran juga harus fleksibel. Moga2 tercapai.
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusYah semoga saja bisa terealisasi.
BalasHapusBu Sri sendiri pernah bilang kalau pelemahan ekonomi masih terjadi ditahun 2017.
Tapi kalau DPR menekankan adanya prioritas buat pertahanan demi menjaga kedaulatan negara yang bernilai ekonomi maka keharusan untuk memoderenisasi alutsista adalah WAJIB. Apalagi program MEF yang kedua diera pemerintahan Pak Jokowi ini harus terealsasi terutama kekuatan laut yang berorientasi ke Poros Maritim yang ditunjang dengan kekuatan udara yang tangguh. Maka sudah kepatutan bagi pemerintah dan semua elemen negara untuk mendukung dan merealisasikannya.
Demi Kedaulatan Negara, Anggaran bukanlah sebuah Beban yang harus dikesampingkan.
.
Jangan terlalu berharap anggaran pertahanan negara naik buat belli senjata ama mentri antek asing ...sri mulyani antek america ...indonesia di sumpeli hutang 35% habis di jarah... bank dunia pura 2 bloo on . Hasil nya anda liat rakyat di peras buat bayar bunga hutang doang .
BalasHapusKalo bukan karena di urus sri mulyani, zaman sby kita ga mungkin bisa borong perlengkapan.. jadi orang jangan suka pura2 bloon laaah.. tar tolol beneran sampe 7 turunan lo.
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusKalo gk ngerti economy jgn asal jeplak lu asu... lu tau gk krisis keuangan global 2008 siapa yg kasih solusi supaya Indonesia bisa tetep tumbuh ekonomi nya hah? Indonesia udah gk ada utang sama bank dunia dari jaman SBY-JK...!
HapusBodoh herder nya america bicara apa ....biasa jadi kuli ikut campur urusan negara. Indonesia gak punya hutang ke bank dunia ? Gak salah tuh ....hahakwkw...
Hapusbisa.....''belum tentu ada duitnya''
BalasHapus120 trilion dari yg asal 102 trilion.
BalasHapusKira kira 6.5 bilion dolar naik mnjadi 7.5 bilon lebih kurang nya.
Naik sekitar 1 bilion dolar itu masih belum cukup sebetulnya..
Karna anggaran yg harus dibelanjakan saat ini diluar jangkaan sperti melengkapi 3matra dinatuna perlukan anggaran besar. Upgrade alutsista tua sperti heli,pesawat angkut ,upgrade t50,upgrade berat su27 yg masih tersisa dan baru satu yg udah siap,anggaran utk pangkalan laut di di 3 tempat yg belum siap .
Emang perlu banyak lg anggaran yang sebetulnya..jumlah 120 triliun itu utk hal hal yg diatas saja.. Utk su35 serta frigate baru keliatannya belum bisa.