07 Februari 2017

KSAU Dapat Laporan Helikopter AW-101 Telah Tiba di Lanud Halim

07 Februari 2017


Helikopter AW-101 dengan skema warna TNI AU dengan logo yang sudah dihapus (photo : : Liam Daniels) 

Merdeka.com - Pembelian pesawat helikopter AgustaWestland 101 oleh TNI AU tengah menjadi kontroversi. Rencana pengadaan heli buatan Inggris yang diproyeksikan sebagai pesawat VVIP Kepresidenan tahun 2015 ini dibatalkan karena mendapat penolakan dari Presiden Joko Widodo. Namun, ternyata pesawat AW-101 itu telah tiba di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. 

Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku mendapat laporan kedatangan pesawat tersebut sekitar 5 hari lalu. Namun, pesawat AW-101 belum diserahkan dari pabrikan ke TNI AU. Hadi tidak merinci berapa jumlah unit pesawat yang sudah di tiba di Lanud Halim Perdana Kusuma. 

"Saya mendapat laporan tentunya posisinya di mana itu sudah ada di Halim," kata Hadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

Pengadaan pesawat ini dinilai janggal oleh banyak pihak. Sebab, pada Desember 2016, Presiden Jokowi telah menolak pembelian pesawat ini karena harganya cukup mahal. Ditambah, heli VVIP kepresidenan Super Puma dianggap masih layak digunakan. 

Namun, ternyata TNI AU tetap jadi membeli Heli AW-101 pada akhir tahun 2016. Kali ini, TNI AU membeli dengan peruntukkan yang berbeda yakni sebagai pesawat angkut berat bukan pesawat VVIP Kepresidenan. Hadi telah membentuk tim independen untuk menginvestigasi prosedur dan mekanisme pembelian pesawat tersebut. 

Tim yang dipimpin oleh Irjen TNI AU ini berjumlah sekitar 10-12 orang. Hadi menjelaskan, tim investigasi telah mendalami terkait masalah administrasi mulai dari perencanaan, pengadaan, anggaran hingga penerimaan pesawat. 

"Independen dari AU. Dipimpin Irjen TNI AU. Kurang lebih 10 sampai 12 orang. Efektifnya baru kerja 3 hari," ujarnya. 

Dalam melakukan penelusuran, tim investigasi juga akan berkomunikasi dengan Danpom TNI AU untuk masalah kelengkapan administrasi pengadaan pesawat. Setiap hasil temuan dari tim, lanjutnya, akan dilaporkan ke Danpom TNI AU.

"Investigasi sampai sejauh mana proses perencanaan, pengadaan sampai pesawat sudah ada di indonesia. Saat ini sedang kita laksanakan pendalaman dipimpin Irjen AU terkait masalah administrasi," jelasnya. 

Hadi belum bisa memastikan apakah pembelian heli AW-101 resmi dibatalkan atau terus dilanjutkan meski telah ditolak oleh Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Masalahnya, dia telah melihat dokumen pengiriman dan secara otomatis pesawat tersebut harus diterima TNI AU dalam waktu dekat.



"Itu lah yang sedang kita cari. Karena ketika saya menjabat, heli kan sudah diproses datang. Hari ini pun sudah ada di tempat. Saya lihat dokumennya semua, dan itu memang sudah sampai dokumen pengiriman. Otomatis barang itu sudah harus kita terima," tegasnya. 

Mantan Irjen Kementerian Pertahanan ini juga belum bisa menjawab soal kemungkinan pembatalan pembelian heli angkut berat itu. Begitu pula, soal kemungkinan kompensasi jika ada pembatalan, Hadi belum bisa berkomentar lebih. Namun, dia menyebut pengadaan heli tersebut senilai 55 juta USD.

"Ini harus kita dalami juga apakah ada proses ketika sudah beli karena ada masalah di dalam negeri kita mesti kembalikan atau tidak. Kita akan runut semuanya. Karena kita menjabat ketika semuanya sudah ada. Saya benar-benar harus menata, mencari lalu memberi atasan kepada Panglima TNI selaku atasan saya," ungkap Hadi. 

Disinggung soal langkah pengembalian, Hadi mengaku masih menunggu hingga tim investigasi mendapatkan keterangan dan data lengkap terkait pengadaan heli itu. Hasil investigasi akan diserahkan ke Panglima TNI untuk kemudian ditindaklanjuti. 

"Saya belum bisa memberikan jawaban. Saya akan kumpulkan data-data itu sebenarnya. Tim baru kita bentuk seminggu setelah saya dilantik dan ini sudah mulai berjalan," pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak mengetahui soal pembelian pesawat helikopter AgustaWestland AW 101. Sebab, awalnya rencana pengajuan pembelian pesawat AW 101 berasal dari Sekretaris Negara. Pesawat AW 101 ini diperuntukkan untuk pesawat kepresidenan. 

"Begini, itu dulu pesawat Kepresidenan. Pesawar presiden itu melalui setneg. Uangnya dari setneg. Jadi menteri pertahanan enggak tau apa-apa, dia enggak tahu apa-apa," kata Ryamizard 

Setelah mendapat penolakan Presiden Joko Widodo, tiba-tiba muncul perencanaan dari TNI AU atas pesawat jenis yang sama dengan peruntukan helikopter angkut berat. 

Akan tetapi, menurut Ryamizard, anggaran pembelian pesawat itu telah dibayarkan oleh Kemenkeu untuk memfasilitasi rencana pengadaan pesawat VVIP Kepresidenan dari Setneg. Untuk itu, Ryamizard membantah anggaran yang dikeluarkan Kemenkeu atas nama Kementerian Pertahanan. 

"Jadi waktu dia enggak boleh, baru ke Kemhan tapi kan uang itu sudah dibayar. Bukan melalui Kemhan, melalui Kemenkeu. Karena Kemenkeu memfasilitasi kalau kepresidenan langsung ke setneg, gitu. Jadi waktu kerja, panglima enggak tahu. Saya juga," tukasnya. 

Seperti diketahui, TNI AU mengusulkan akan membeli helikopter AgustaWestland AW-101 bikinan Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia untuk Presiden ketika melakukan kunjungan ke daerah terpencil. Usulan tersebut banyak mendapatkan kritikan lantaran pembelian heli tidak melibatkan perusahaan dalam negeri, PT Dirgantara Indonesia

(Merdeka)

31 komentar:

  1. hmm artinya rute penerbangan london itu bner isinya aw101 yak?
    seru jg ini

    BalasHapus
  2. Jaman jokowi semua jadi amburadul, bukan hanya politik dan hukum yg dijungkir balikkan, pembelian alutsista pun ikut amburadul, dulu sempat menolak leopard, sekarang aw-101 nasibnya ga jelas gini. Pengganti F5 pun blm jelas kpn tanda tangan kontrak. Kalau infrakstruktur percaya langsung kebut walau harus hutang sana sini. Seharusnya alutsista jg harus disebut, jangan hanya di mulut saja.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Infrastruktur bagus = ekonomi lebih cepat diperbaiki -> duit buat APBN makin banyak.

      Beli alutsista dan ignore infrastruktut = militer kuat tapi kontribusi ke ekonomi minimal dan pengeluaran makin besar buat perawatan, pelatihan, dll.

      Alutsista ultra modern itu kebutuhan sekunder/tersier.

      Ekonomi kuat dan segala pendukungnya itu kebutuhan primer.

      Dimana-mana kebutuhan primer dipenuhi dulu. Ekonomi kuat uang buat beli senjata semodern apapun ada.

      Ekonomi loyo tapi alutsista modern dibeli terus ujung-ujungnya lama-lama rusak karena uang buat perawatan ga ada.

      Mikir, jangan cuma bisa ngehujat.

      Hapus
    2. Emang yg kebutuhan primer skrg bagus? Perasaan ekonomi kita ancur..!!
      Primernya ancur apalagi sekunder nya..

      Hapus
    3. @mulyana ya makanya benerin primer dulu baru beli sekunder kan? Itu kan emang alasannya kenapa Jokowi ga jor-joran di alutsista tapi perbaikan infrastruktur. Masa udah dijelasin masih gagal paham?

      Hapus
    4. well answered anonymous. we are the developing country, infrastructure is a must.
      soeharto's reign took 32 years built this nation so his predessor.

      and now ppl yelling at their president in only short time? I think its all occurred because they eat too much fast food lol.

      Hapus
  3. Iyaa toh ...kata pak menhan rapat di dpr harus di ruagan tertutup sudah terbuka semua nya siapa pak menhan sekarang ada partai di belakang nya broker gentanyangan bro . Begitu agresif nya ada peraturan (permenhan) tahun 2015 pembelian senjata harus nurni lewat menhan tampa seijin panglima tni si pemakai belli senjata ga masalah ....Lupakan jet tempur su ...su 35 kerap di tentang pak menhan... di saman penguasa sekarang tidak butuh jet tempur jelajah tapi pesawat angkut A 400 airbus harga pat gulipat mahal sekali langsung di belli sesuai kode makelar broker . Kembali ke heli aw 101 pak menhan cuci tangan padahal kalau tidak jadi di belli indonesia kenak denda pinalti jutaan dolar ...ribut lagi ribut mulu karna si penguasa bloo on nya sudah di ambang batas wajar .

    BalasHapus
    Balasan
    1. haduh..haduueeh..si om antiembalgo kalo komeng yach sebaiknya jgn seronok begithu atuh. kritik sich bole2 aja kalo py bukti kuat & bner, tp kalu nuduh penguasa dgn kata2 kasar & sembarangan berdasarkan fikiran sendiri ntar bisa kyk akun twitter sutan labil loh! kan disini jg ada sepaynya lho, inget ama dapur om dapurr haha!seyem

      Hapus
    2. baca pelan2 tautan ini om embalgo,
      https://news.detik.com/berita/d-3415302/panglima-tak-tahu-soal-heli-aw-101-menhan-pembayaran-via-kemenkeu

      dari berita ini saja kalo fikiran anda jernih dari hal2 negatif akan mengerti kok dengan sendirinya.

      berita permenhan itu mmg bner, soal pak panglima dibatasi wewenangnya.

      namun menhan jg bner, krn ternyata walopun sudah ditolak akhir desember 2015. uang uda disetor sejak awal perencanaan 2015.

      nah kalo awal perencanaan kan pastinya tahun seblomnya kan?alias 2014.
      coba fikir baek2 sapa yg pesen ini heli! tahun segitu kan masa peralihan kekuasaan antara pemerintahaan lama ke baru.
      krn awalnya ini heli kan buat vvip, dan yg beli adalah setneg bukan kemenhan, yg bayar juga kementrian keuangan bukan kementrian pertahanan.
      coba terus inget lagi si om tengok kebelakang ttg pengadaan pesawat vvip, siapa yg beli coba setneg ato kemenhan!haha
      masalah gini aja kok repot nyalah2in yg sekarang huh!

      Hapus
    3. Tumben @palu gada komene rada nalar....hmmm mungkin dia abis disuntik vaksin anti tetanus?!!!

      Padahal kemarin2 paling hobi dia "mengkafir-kafirkan" pt.di...

      Hapus
    4. huss huss yg diatas sapa luh! komeng nudu2 semmbarangan gak bner ini. apa perna jd pasien godem palugada guwe haha!

      Hapus
    5. Haghaghag, dia ga tau sapa guweh...cape deuh

      Hapus
    6. dah, jgn kebanyakan ngehoaks om antiembalgo,

      itu permen uda bner, kan dari dulu jg begetoh ujar opah rr. Kalo smuanya dikasih ke panglima tni, kan kasihan pe ernya super banyak banyak bayangken 3 angkatan ntar diurus dari pakaian, sepatu bot sampe senjatanya, kan repot, jadi cukup mengetahui saja seharusnya.

      karena seorang panglima dimana2 tugas utamannya itu bertempur!
      tugas2 penyedia alusista ini domain kementrian pertahanan dengan berkoordinasi bersama level kastaff ad, au, al

      Lihat ini youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1lPwCTPXOAo
      Cek dimenit 4:35, TB hassanudin mengatakan, ada perbedaan fungsi & wewenang antara panglima tni dan menhan, sesuai uu pertahanan, panglima tni sebagai pengguna kekuatan sementara kementrian pertahanan sebagai penyedia kekuatan termasuk dalam proses pengadaannya teramasuk penganggaran. Itu jelas ada dalam UU pertahanan pasal 16 ayat 6.

      Link: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_02.htm

      dan tugas seorang panglima tni tertulis jelas dalam pasal 18 terdiri dari 4 pasal. Disitu guwe baca, gak ada urusan ttg penganggaran.

      Dan uu ini lbh tinggi dari permen2 tadi. Sperti yg dikatakan pak JK harus mengacu UU yg lbh tinggi utk mengetahui yg mana yg bner

      Nah setelah membaca smua ini, Buat si om embalgo silakan baca, yang lama, dimengerti terus diliat, renungi, trus ngaca, kira2..keren gak mukenye haha!

      Hapus
    7. Mnurut guwe, salahkan ke media, yg nanya mlulu ke bliau panglima tni, harusnya kan media bertanya ke dpr komisi 1, kstaf au ato menhan soal alutsista bginian, jalurnya jelas. Kan kasian panglima dibenturkan mlulu ama menhan.

      makanya sejak semua alutsista terpusat di dephan sebagai bagian purchasing. kalo ada barang yg tiba2 datang dpt dipastikan itu bukan melalui jalur dephan tong!

      Om antiembalgo silakan reply balik, kalo ga ada bukti entar ente dijemput maut lho..haha!
      Jgn tatut duyu itu supirnya namanya ma’ut kok nama pendek, nama panjangnya ma’utauajelokh haha!

      Hapus
  4. Uda dtg helinya...ya udah lah terima ja..gt ja koq repot...uda di bayar n uda di buat mw gmn lg..msa di pulangin...tgl di investigasi ja ada mark up n korupsi nya gak dlm pngadaan nie aw we...serahin ke KPK..

    BalasHapus
    Balasan
    1. setuju om tupez, uda dibayar mana bisa dipulangin, yg ada rugi ongkos bolak balik.

      walo ikut pengadilan abitrase pun, ntar jg kalah juge.

      contoh nahkoda ragam, hasilnya jadi kelas bung tomo.
      10 taun dulu gak kepake. untung itu negara kecil yg kaya raya. yg duitnya gak berseri itupun tetep gak sanggup gugat pabrikan. akhirnya dijual murah, padahal sebenernya kapalnya uda keren banget dan cocok buat brunei buat hadepin konplik LCS dibanding kapal opv skrg, walopun blom tentu menang lwn naga haha!

      nach pertanyaannya apa mau ini awewe dijual murah kayak nahkoda ragam dulu???

      Hapus
    2. Palu : Ente ini kok lebih buruk dari para makelar mafia inport ....yg di bahas si penjual muluu ...si tukang belli di indonesia busuk nya sudah di ambang batas kita bahas ...belli senjata dari hutang ratusan juta dolar lewat jalur samar remang remang . Ini uang rakyat loh ...jangan sampai belli senjata dari hutang gak jellas ujung nya rakyat yg harus menanggung akibat nya .

      Hapus
    3. palu gada oom, lengkapnya jgn dipisah2, ntar kurang seyem haha!

      eeitt ini si om anti embalgo ngapain maenn disini hayo kembali ke habitatnya diatas itu loh, blom di zawab replyku lhoo.
      sapa yg bahas penzual gak bner itu, si tukang beli nyariin si om tuch..hayo naek kalo gak guwe pentung palu gada nich haha!

      Hapus
    4. Lho yang bener namanya siapa toh?

      Kok kata mang dadang, namane palu gedek...emang masi sodaraan ama robot gedek?

      Hapus
    5. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      Hapus
    6. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      Hapus
  5. mewahnya heli pak jokowi....pasti tak ada lagi rakyat indonesia yg miskin dan jadi tki

    BalasHapus
  6. Pusing-pusing liat pengelolaan anggaran belanja militer... Kalau Salah ya ngaku, gentle gito loh gak usah lempar batu sembunyi moyet, pada takut kehilangan jabatannya semua

    BalasHapus
    Balasan
    1. @has brow

      Tepat langkah pak kasau...diawali dari aspek perencanaannya!!!

      Mana ada heli SAR ga punya hoist/kerekan dan cargo door buat memuat stretcher...emang kalo mo mengevakuasi evakuan dilaut ato ditengah hutan, mo pake "kerekan timba sumur"????

      Hapus
    2. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      Hapus
  7. Ada apa di kemenhan...?? Oknum trtngkp korupsi...uda thn 2017 pembelian alutsista gak ada yg jlz...F-5 uda nongkrong di hanggar gak terbang..alutsista yg dtg msh sebatas orderan masa lalu..

    BalasHapus
  8. Madsud apa kok ada peraturan PERMENHAN tahun 2015 ? Menhan bikin peraturan PERMENHAN tidak mungkin tidak seijin president dan partai pendukung karna pembelian senjata dan perawatan senjata dana nya besar sekali $$ puluhan milyar us dolar pertahun .

    BalasHapus
  9. Sejujurnya pembelian heli angkut aw 101 inggris tidak begitu mendesak , heli angkut ec 725 coungar di pt DI stok 4 buah bellom di serah terimakan ke tni au tapi kenapa yg lebih di utamakan alutsista non tempur? ..kebutuhan mendesak buat pertehanan jet tempur su 35 dan kapal perang pkr harus konsisten di perbanyak .

    BalasHapus
    Balasan
    1. waduuw dasar bandel masih blom jelas jg nich critanya? makanya jangan kabur2an..

      pindaiin kesini aahh,
      baca pelan2 tautan ini om embalgo,
      https://news.detik.com/berita/d-3415302/panglima-tak-tahu-soal-heli-aw-101-menhan-pembayaran-via-kemenkeu

      dari berita ini saja kalo fikiran anda jernih dari hal2 negatif akan mengerti kok dengan sendirinya.

      berita permenhan itu mmg bner, soal pak panglima dibatasi wewenangnya.

      namun menhan jg bner, krn ternyata walopun sudah ditolak akhir desember 2015. uang uda disetor sejak awal perencanaan 2015.

      nah kalo awal perencanaan kan pastinya tahun seblomnya kan?alias 2014.
      coba fikir baek2 sapa yg pesen ini heli! tahun segitu kan masa peralihan kekuasaan antara pemerintahaan lama ke baru.
      krn awalnya ini heli kan buat vvip, dan yg beli adalah setneg bukan kemenhan, yg bayar juga kementrian keuangan bukan kementrian pertahanan.
      coba terus inget lagi si om tengok kebelakang ttg pengadaan pesawat vvip, siapa yg beli coba setneg ato kemenhan!haha
      masalah gini aja kok repot nyalah2in yg sekarang huh!

      Hapus
    2. @palalugada

      Nyebokin kerjaan orang ya bro...

      Hapus