Panser Anoa 6x6 buatan PT. Pindad (photo : Detik)PUTRAJAYA, Kuala Lumpur (Bisnis.com): Pemerintah Malaysia memesan 30 unit panser dan beberapa unit senjata serbu buatan PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad untuk kebutuhan persenjataan dan kendaraan militernya.
Menhan Malaysia juga meminta agar pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan pembatasan kuota impor alat dan persenjataan militer bagi mereka.
Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pesanan alutsista berupa 30 unit panser dari Malaysia itu saat ini tengah dikerjakan PT DI dan segera akan diserahkan tahun ini secara bertahap.
Harga satu unit panser buatan DI sekitar Rp5,5 miliar atau lebih murah 50% dibandingkan produk buatan Prancis yang mencapai Rp10 miliar per unit.
Dia menambahkan Malaysia tertarik untuk melakukan impor alutsista secara berkelanjutan dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan militernya. Hanya saja, lanjutnya, ada keluhan soal pembatasan ekpsor dari pemerintah Indonesia soal alutsista tersebut.
"Tadi malam ada pertanyaan, katanya ada pembatasan [quota ekspor produksi alutsista Indonesia] dari pihak Indonesia. Saya pikir tidak ada pembatasan. Saya tadi coba cek itu," katanya di sela-selamendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan bilateral ke Malaysia di Kuala Lumpur, hari ini.
Menurut dia, yang terjadi itu adalah kapasitas produksi industri militer nasional yang terbatas sehingga tidak mampu memenuhi permintaan. Hal itu, lanjutnya, menjadi sulit karena kebijakan pengadaan alutsista nasional juga diarahkan dari pasokan dalam negeri.
Senapan serbu SS-2 buatan PT. Pindad (photo : Dragunova)
Dia memberi contoh kebijakan pengadaan alutsista nasional diarahkan lebih banyak dari produk dalam negeri yang dikembangkan PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL.
Dia memberi contoh pengadaan senjata serbu (SS- 1) sudah sepenuhnya dari Pindad. "Pindad sekarang mengembangkan SS-2. Sekarang industri militer sudah bisa memasok granat, persenjataan personel Angkatan Darat," ungkapnya.
Terkait dengan itu, Menhan mengingatkan agar industri militer nasional terus meningkatkan kualitas produknya karena hal itu masih menjadi persoalan serius untuk diperbaiki.
Dia menilai bila hal itu sudah dapat dicapai akan mampu mendongkrak industri militer nasional, karena adanya kebijakan pengadaan alutsista nasional dari produk dalam negeri.
Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah menjadikan pengembangan industri militer nasional sebagai salah satu dari 15 program prioritas ke depan. Untuk itu, tuturnya, pemerintah terus pula mencari terobosan pembiayaan dan tingkat keekonomian produksi alutsista dari Pindad, PAL, dan DI.(er)
(Bisnis Indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar