Alutsista memerlukan anggaran perawatan yang besar (photo : Indoflyer)
Kemhan Minta Tambahan Rp 5T
JAKARTA(SI) – Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan meminta dana tambahan sebesar Rp 5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) untuk perawatan alat utama sistem senjata (alutsista).
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan dibutuhkan biaya besar untuk program pemeliharaan dan perawatan untuk kesiapan operasional alutsista. Sebab pemeliharaan dan perawatan harus berada dalam standar yang maksimal. ”Pemeliharaan dan perawatan standarnya tidak boleh turun, karena itu kami meminta tambahan anggaran,” ujarnya di Kantor Kemhan, Jakarta, kemarin.
Menurut Sjafrie, jumlah biaya perawatan dan pemeliharaan alutsista yang akan diajukan tersebut sama dengan alokasi yang ditetapkan dalam anggaran pertahanan APBN 2010. Dari anggaran pertahanan 2010 sebesar Rp 42 triliun, ujar dia,sebanyak Rp21 triliun di antaranya adalah untukg aji.Sisanya untuk belanja barang rutin. Sementara untuk pemeliharaan dan perawatan operasional hanya Rp 5 triliun.
”Kan kita hanya punya Rp 5 triliun dari Rp 42 triliun untuk perawatan. Itu kita masih kurang. Makanya kita minta tambahan,” ujarnya. Selain pemeliharaan dan perawatan alutsista, dalam APBN-P 2010 Kemhan juga mengajukan tambahan anggaran bagi pengadaan peralatan khusus di satuan-satuan TNI. ”Peralatan khusus itu beda dengan material khusus bagi satuan khusus TNI,” ujarnya. Dia berharap anggaran yang diajukan bisa disetujui Dewan dalam waktu dekat ini.
Dia menambahkan, selain untuk kebutuhan pemeliharaan, pemerintah juga sedang mengusahakan pengadaan tunjangan bagi prajurit yang bertugas di perbatasan. Dia memperhitungkan anggaran tunjangan perbatasan mencapai Rp152 miliar untuk 9.940 personel. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengungkapkan pada saat rapat yang membahas APBN-P 2010 Kemhan mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp2,7 triliun.
”Komisi I tentunya tidak serta merta memberi persetujuan atas anggaran tersebut,”ujarnya. Menurut dia, pihaknya akan melihat prioritas program dari Kemhan yang akan dialokasikan untuk anggaran tambahan tersebut. ”Kami telah meminta Kemhan agar dalam rapat selanjutnya penjelasan Rp2,7 triliun yang disampaikan tersebut apa saja prioritasnya? Kemudian untuk biaya pemeliharaan yang lain Kemhan harus memerinci dan memberikan break down-nya seperti apa,” kata anggota Fraksi PDIP tersebut.
Selain itu, lanjut dia, Komisi I meminta agar rencana anggaran tambahan tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Sebab, Menteri Keuangan mengalokasikan penambahan anggaran bagi Kemhan untuk APBN-P berada dalam kisaran Rp300 miliar. Anggota Komisi I lainnya, Salim Mengga, juga menyatakan hal yang senada.
Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat ini, untuk mengatasi keterbatasan biaya anggaran tambahan dalam APBN-P 2010 pemerintah harus menetapkan kebijakan sistem prioritas. ”Anggaran pertahanan memang masih jauh dari cukup, termasuk anggaran tambahan yang terbatas, karena itu alokasinya harus jelas prioritas dan peruntukannya,” tandas dia.
(Seputar Indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar