Sasaran Minimum Essential Force Bagi TNI-AL

9 April 2010

Armada Kapal Republik Indonesia (photo : TNI-AL)

ARMATIM ,- Kita ketahui bersama bahwa sasaran MEF (Minimum Essential Forces) adalah terwujudnya 151 KRI (Kapal Republik Indonesia) berbagai jenis, 54 Pesud (Pesawat udara), 310 Ranpur (Kendaraan Tempur) berbagai jenis, dan penyiapan 3 BTP (Batalyon Tim Pendarat) Marinir. Sedangkan Pangkalan-Pangkalan TNI Angkatan Laut yang akan dikembangkan adalah Lantamal IV Tanjung Pinang, Lantamal V Surabaya, Lantamal VI Makasar, Lantamal VIII Manado, Lanal Palu, Lanal Tarakan dan Lanal Sangatta. Kesemuanya itu, sejalan dengan gelar dan penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut.

Demikian penegasan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal (Asrena Kasal) Laksamana Muda TNI M. Jurianto, SE dalam memberikan sambutan sekaligus pengarahan pada saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Anggaran Keuangan (Rakor Renaku) I TNI Angkatan Laut tahun 2010 di Wisma Perwira Laudal Juanda Surabaya, Kamis (8/4). Kegiatan Renaku tersebut dihadiri para Komandan Lantamal, serta para Asrena dan Aslog Kotama diseluruh jajaran TNI AL.

“Untuk itu, program dan kegiatan yang akan dirancang dalam Renaku I haruslah kita prioritaskan pada pencapaian sasaran tersebut secara bertahap, dikaitkan dengan rencana gelar dan penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut pada tahun 2011,” tegas Asrena Kasal.

Dikatakan oleh Asrena Kasal, bahwa kegiatan ini merupkan kelanjutan dari Olah Yudha Renstra TNI AL tahun anggaran 2011 yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret yang lalu di Jakarta. Kalau pada kegiatan Olah Yudha tersebut, yang menjadi pokok pembahasan adalah penyampaian arah kebijakan dan direktif pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2011, maka pada Renaku I ini yang menjadi pokok bahasan adalah proses penganggaran, yaitu memilih dan menentukan prioritas program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 nanti, sekaligus mengalokasikan dukungan anggaran.

Dari hasil pembahasan ini, lanjut Asrena Kasal, akan dapat diketahui sejauh mana sinkronisasi antara program dan kegiatan yang disusun oleh para Pangkotama/Kasatker, dengan prioritas sasaran pembangunan sesuai arah kebijakan dan direktif pemimpin, prediksi ancaman dan kondisi saat ini serta realitasnya apabila dihadapkan dengan berbagai keterbatasan yang ada.

“Dari situ pula akan dapat kita nilai, sejauh mana kemampuan Kotama/Satker dalam menjabarkan kebijakan-kebijakan yang ada dan sudah disepakati sebagai suatu keputusan yang harus dilaksanakan,” kata Asrena Kasal menegaskan.

(TNI)