Menristek: Pandemi Tak Menghalangi Pengembangan 4 Produk Super Prioritas Riset Nasional

04 April 2021

Drone Elang Hitam (photo : BPPT)

Liputan6.com, Jakarta - Menristek (Menteri Riset dan Teknologi) Bambang Brodjonegoro mengatakan pengembangan empat inovasi produk prioritas riset nasional 2020-2024 masih sesuai dengan rencana awal, meski Indonesia kini tengah dilanda pandemi.

"Kalau bicara perkembangan, sampai saat ini tidak terjadi perbedaan mendasar antara apa yang direncanakan dengan apa yang sudah atau sedang dilakukan," tuturnya dalam acara Bincang Editor yang diadakan Liputan6.com, Rabu (31/3/2021).

Adapun empat produk super prioritas yang dimaksud adalah pesawat amfibi N219, garam terintegrasi, katalis merah putih, dan drone tempur elang hitam. Bambang menjelaskan, empat produk super prioritas ini dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia akan produk impor.

"Misalnya, mengenai pesawat N219. Pertama, kita punya versi biasa dan sekarang punya versi amfibinya. Kenapa? Karena kondisi negara kita itu kepulauan dan tidak semua daerah tidak punya bandara atau bahkan landasan yang memadai," tuturnya menjelaskan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan solusi berupa pesawat yang bisa mendarat di landasan pendek atau bahkan di perairan jika wilayah tersebut memang tidak memiliki landasan. Pesawat dipilih sebab jika bergantung pada angkutan laut akan memakan waktu sangat lama untuk melakukan perpindahan.

"Maka muncul N219 amfibi, sehingga kita bisa tetap menjaga konektivitas tanpa harus membeli pesawat sejenis dari luar negeri," tuturnya melanjutkan. Dia pun mengatakan, N219 versi reguler sudah mendapat sertifikasi, sedangkan versi amfibi saat ini tengah dikembangkan.

Mengenai garam terintegrasi, Bambang mengatakan Indonesia saat ini memang masih mengimpor garam industri. Karenanya, sistem garam terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan NaCL garam rakyat dari di bawah 90 persen hingga di atas 97 persen.

Hal ini dilakukan agar garam tersebut dapat diserap oleh industri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Sementara untuk kebutuhan garam rumah tangga, dia memastikan Indonesia sebenarnya tidak memiliki masalah.

Saat ini, Bambang menuturkan, pemerintah sudah memiliki unit contoh pertama sistem garam terintegrasi di Gresik. Harapannya, unit tersebut dapat diperluas ke unit lain yang sejenis.

Konsorsium Pesawat N219 Amfibi (image : Lapan)

Katalis Merah Putih

Dalam kesempatan itu, Bambang turut menjelaskan mengenai Katalis Merah Putih yang juga masuk dalam daftar produk super prioritas ini. Bambang menjelaskan, Katalis Merah Putih diharapkan bisa mengurangi impor BBM yang selama ini masih dilakukan Indonesia.

"Dengan Katalis Merah Putih, impiannya kami bisa mengurangi impor BBM. Karena katalis ini bisa mengolah atau mengubah minyak inti sawit menjadi bahan bakar nabati menjadi bentuk diesel, bensin, dan avtur," ujar Bambang menjelaskan.

Lebih lanjut Bambang menuturkan, Katalis Merah Putih ini masih dalam tahap uji coba dalam skala besar di Pertamina. Kendati demikian, untuk Katalis Merah Putih ini, pemerintah masih menghadapi tantangan.

Alasannya, apabila harga minyak bumi sedang murah, harga bahan bakar nabati akan terasa lebih mahal dibandingkan bahan bakar minyak. "Ini hal yang masih harus kami perbaiki supaya keekonomiannya lebih baik," ujarnya melanjutkan.

Drone Elang Hitam

Terakhir, produk riset super prioritas yang juga sudah dikembangkan adalah drone tempur elang hitam. Bambang menuturkan, pengembangan drone dilakukan sebab arah pertahanan Indonesia kini lebih mengarah pesawat nirawak semacam ini, bahkan lebih dibandingkan jet fighter.

Namun memang drone semacam ini biasanya diimpor penuh, sehingga pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi tengah mencoba drone militer buatan sendiri. Adapun proyek pengembangan drone ini dipimpin oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

"Rencananya, tahun ini first flight bisa dilakukan sekitar Agustus. Mudah-mudahan tahun depan atau paling lambat dua tahun lagi produksi massal, karena jika sudah first flight masih dibutuhkan sertifikasi dari Kementerian Pertahana sebelum bisa diproduksi massal," ujar Bambang menutup pernyataannya.

(Liputan6)