TNI Segera Tempatkan Radar Baru di Manokwari, Morotai, dan Jayapura

05 Maret 2012

Tiga radar baru akan dipasang di Indonesia timur bagian utara yaitu : Jayapura, Manokwari dan Morotai (photo : Kemhan)

Di Jayapura, Morotai dan Manokwari akan Dipasang Radar

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA - Sistem pertahanan udara nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia terus diperkuat Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Udara (AU). Salah satunya adalah adanya rencana menempatkan tiga radar di Jayapura, Morotai di Kepulauan Maluku dan Manokwari Papua Barat.

Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat di Timika, Senin (5/3) mengungkapkan, rencana penempatan tiga radar baru tersebut merupakan bagian dari perencanaan TNI AU dimana hingga 2024 memiliki 32 satuan radar pertahanan udara yang tersebar dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua.

Selain itu, TNI AU juga memiliki program untuk memasang radar-radar yang lebih kecil untuk dapat mendeteksi sasaran di ketinggian rendah yang tidak mampu terdeteksi oleh radar yang dimiliki saat ini karena khusus berfungsi untuk mendeteksi obyek dalam jarak jauh dan berada di ketinggian.

Hingga saat ini TNI baru memiliki 19 satuan radar, satuan radar ke-19 yaitu satuan radar 243 Timika. Sejauh ini TNI sudah memiliki tiga satuan radar di Papua yakni Biak, Merauke dan Timika yang tergabung dalam jajaran Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) IV yang berpusat di Biak, ditambah satuan radar Buraen Kupang NTT dan satuan radar Saumlaki Maluku Tenggara Barat.

"Ke depan kita harapkan seluruh daerah di kawasan timur Indonesia tercover oleh radar yang dimiliki TNI," kata KSAU Imam Sufaat. Ia mengatakan, dengan diresmikannya satuan radar 243 Timika maka mata Komando Sistem Pertahanan Udara Nasional (Ko Hanudnas) akan semakin terbuka sehingga tidak ada lagi ruang terbuka yang bisa dilalui pesawat yang tidak dikenal dan tanpa izin.

"Dengan adanya beberapa satuan radar di Papua termasuk di Timika maka kita punya kewajiban untuk menjaga kedaulatan udara kita sehingga tidak ada lagi satu pesawat yang tidak dikenal atau pesawat asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa ijin. Ini menyangkut harga diri atau kedaulatan bangsa," jelas KASAU Marsekal Imam Sufaat.

(Republika)