Presiden: Saatnya Anggaran Pertahanan Naik Signifikan

05 Mei 2010

Anggaran pertahanan Indonesia dalam triliun rupiah (image : Defense Studies)

Jakarta, Kompas - Alokasi anggaran belanja pertahanan Indonesia bakal naik signifikan dari rata-rata sebelumnya yang tidak lebih dari 0,9 persen dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia menjadi kisaran 1,5 persen dari PDB. Peningkatan itu diproyeksikan utamanya untuk membangun kekuatan dan postur pertahanan serta persenjataan, terutama TNI, yang minimal tetapi esensial.
Keputusan menaikkan anggaran pertahanan itu disepakati dalam rapat koordinasi terbatas bidang pertahanan, Selasa (4/5), yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Hadir semua menteri kabinet.

Dalam pidato pembuka, Presiden Yudhoyono mengakui, kebijakan menaikkan secara signifikan alokasi anggaran belanja pertahanan belum bisa dilakukan pada masa pemerintahan periode lalu. Saat itu, pemerintah masih fokus pada upaya pemulihan kondisi perekonomian pascakrisis dan sektor pembangunan lain yang memerlukan prioritas.

”Dengan semakin meningkatnya besaran PDB serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita sekarang, sudah saatnya anggaran pertahanan juga kita tingkatkan secara signifikan. Kita sadari selama ini alokasi anggaran pertahanan kita kecil jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara ASEAN lain jika dibandingkan dengan GDP masing-masing,” ujar Yudhoyono.

Lebih lanjut, rapat juga membahas kebijakan umum pertahanan negara yang jika disetujui dan ditandatangani akan menjadi dokumen strategis pengelolaan pertahanan negara sebagai rujukan dan patokan kebijakan pembangunan kekuatan serta kaderisasi postur pertahanan Indonesia, termasuk di dalamnya postur dan kekuatan TNI.

Dalam jumpa pers seusai rapat terbatas, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, rencananya, pembangunan kekuatan minimal tetapi esensial (minimum essential force/MEF) pertahanan tadi sebenarnya diproyeksikan berjalan dan bisa dicapai dalam tiga periode pemerintahan (rencana strategis). Namun, untuk saat ini pemerintah akan memfokuskan pelaksanaan kebijakan tersebut semaksimal mungkin pada masa pemerintahannya, periode 2009-2014.

Wajar

Saat dihubungi terpisah, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjojanto, menilai, loncatan besaran alokasi anggaran belanja pertahanan dari rata-rata 0,9 persen menjadi 1,5 persen dari PDB Indonesia sepanjang lima tahun mendatang adalah besaran kenaikan yang wajar.

Meski demikian, dia menilai, seharusnya besaran kenaikan menjadi 1,5 persen tadi bisa dicapai pada 2012, sementara hingga tahun 2014 besaran idealnya mencapai kisaran 2 persen dari PDB jika pemerintah, khususnya sektor pertahanan, ingin mengejar prediksi kebutuhan belanja pertahanan sesuai dengan MEF dengan besaran Rp 140 triliun-Rp 160 triliun pada akhir periode pemerintahan Presiden Yudhoyono. (dwa/day)

(Kompas)