02 Mei 2010

TNI Pasang Radar Awasi Laut Ambalat-Tahuna

2 Mei 2010

Posisi perairan antara Ambalat dan Tahuna (image : GoogleMaps)

Marore, Sulut (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, TNI berencana memasang sistem radar yang akan mengawasi perairan mulai perairan Ambalat (Kalimantan Timur) hingga perairan Tahuna, Sulawesi Utara.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela melakukan kunjungan ke perbatasan negara di Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Minggu.

"Setelah kita membangunan sistem radar laut dari Tahuna hingga Ambalat maka seluruh perairan di wilayah itu akan terjangkau radar," katanya.

Radar itu, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk mengawasi pergerakan kapal yang melintas.

Menurut dia, pengadaan radar itu akan menjadi salah satu prioritas Departemen Pertahanan yang harus diterealisasi segera.

Ia menyebutkan, sistem radar di perairan Selatan Malaka saat ini telah mampu menjangkau seluruh Selat Maka, sehingga setiap kapal yang melintas akan terdeteksi.

"Ada 12 radar yang mengawasi Selat Malaka. Kita telah bisa mendeteksi kapal-kapal yang melintas," paparnya menegaskan.

Sistem radar yang akan dibangun untuk mengawasi perairan utara Sulawesi Utara itu, juga menjadi bagian dari pengamanan perbatasan negara.

Kawasan perairan ini rawan berbagai tindak pidana antara lain penyelundupan senjata, terorisme, pencurian ikan dan pembuangan limbah.

Pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina juga rawan diklaim dan direbut oleh negara lain.

Dua pulau terluar, yakni Miangas di Kabupaten Kepulauan Taluad dan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dikunjungi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Mingas dan Marore lebih dekat ke Mindanau, Filipina, dibandingkan dengan Manado.

Di kedua pulau itu, Purnomo meninggalkan prasasti untuk mengabadikan kunjungannya dan sebagai bukti bahwa Pemerintah Indonesia mengusai penuh kedua pulau itu.

Pemerintah Filipina tahun 1891 pernah mengklaim Miangas sebagai wilayahnya dengan nama La Palmas, namun dalam sidang di Mahkamah Internasional, pulau itu tetap masuk ke wilayah Hindia Belanda.

Untuk mengamankan kedua pulau itu, pemerintah telah menjadikan keduanya sebagai kecamatan, kendati jumlah penduduk hanya sekitar 700 orang.

Polsek, Koramil, Pos TNI AD, Pos TNI AL, Pos TNI Pengamanan Perbatasan, Imigrasi dan Bea Cukai telah eksis di kedua pulau itu.

Untuk mengamankan kawasan perbatasan itu, TNI AL melakukan patroli rutin dengan menggunakan berbagai jenis kapal perang dari Komando Armada RI Kawasan Timur.

Di Tahuna, Ibu kota Kabupaten Sangihe, TNI AL telah memiliki pangkalan bertipe B. Puskesmas dan sekolah telah ada hingga tingkat SMA, namun kondisinya masih memprihatinkan karena belum ada dokter dan jumlah guru yang kurang. (T.S027)

(Antara)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar