DPR Sepakat Tambah Anggaran Kemhan Lebih Dari Rp200 M

17 Juli 2017

Tambahan anggaran akan dipakai untuk membiayai kebutuhan operasi di perbatasan (photo : Hiu Kencana)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menambah anggaran Kementerian Pertahanan lebih dari Rp200 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Sebagian besar tambahan anggaran akan digunakan untuk kebutuhan pengembangan operasi TNI di kawasan perbatasan.

Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Supiadin Aries Saputra mengatakan, penambahan anggaran itu diperlukan melihat dinamika keamanan global yang terjadi saat ini. Ia menilai, kualitas operasi militer di kawasan perbatasan perlu ditingkatkan.

"Tambahan anggaran sekitar 20 persenan karena dinamika. Fokus untuk BBM dan pengembangan operasi," ujar Supiadin usai RDP tertutup dengan Kemhan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7).

Supiadin menuturkan, saat ini, kondisi perbatasan perlu mendapatkan perhatian, khususnya di kawasan perbatasan dengan Filipina. Keamanan kawasan tersebut terbilang rentan lantaran keberadaan kelompok simpatisan ISIS di kawasan Marawi, Filipina, yang tengah mencoba masuk ke Indonesia lewat jalur laut.

Lebih lanjut Supiadin menyampaikan, anggaran Kemhan tahun 2017 sebesar Rp108 triliun juga telah dilakukan penghematan lebih dari seratus miliar. Penghematan itu mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Secara khusus, Supiadin melanjutkan, penambahan anggaran juga akan dialokasikan untuk kebutuhan anggaran BBM bagi Alutsista yang dioperasikan. Pasalnya, TNI merasa kewalahan mengatasi kekurangan dana BBM ketika melaksanakan operasi.

Ia mencontohkan, pemerintah telah memotong anggaran BBM TNI AL sebesar Rp700 miliar dari total anggaran pos tersebut sebesar Rp2 triliun. Padahal, BBM sangat memengaruhi operasi yang dilakukan TNI AL di kawasan perbatasan.

"Setiap tahun, misal TNI AL mengajukan Rp2 triliun, tetapi yang didukung pemerintah hanya Rp1,3 triliun. Artinya, ngutang Rp700 miliar,” katanya.

Terkait masalah utang itu, Komisi I juga telah mendesak Kementerian Keuangan menghapus atau mengurangi beban utang tersebut. Hal itu dilakukan agar operasi TNI bisa berjalan efektif.

"Kami usulkan Kemkeu, kalau menambah utang terus, sementara untuk keperluan negara ya kenapa tidak dihapus saja. Jadi, kami usulkan utang itu dikurangi atau dihapus," terang Supiadin.

Terpisah, Panglima TNI Gatot Nurmatyo membenarkan kesepakatan penambahan anggaran bagi Kemhan, khususnya bagi TNI. Anggaran itu akan digunakan untuk membangun pangkalan militer di lima pulau terluar, yakni di pulau Saumlaki, Biak, Natuna, Marauke, dan Selaru.

"Anggaran yang diajukan Kemhan disetujui. Kami akan fokuskan pembangunan (pangakalan militer) di lima pulau terluar yang sangat strategis," imbuh Gatot di Gedung DPR, Jakarta.

Meski merasa cukup, Gatot berharap, ada peningkatan anggaran bagi TNI di tahun depan. Penambahan anggaran itu tetap akan fokus untuk membangun pangkalan militer dan penambahan alutsista.

(CNN)