Mesin Jerman tetap tidak diblokir untuk kapal selam buatan China (photo: RailyNews)
BERLIN — Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand Phumtham Wechayachai mengungkapkan setelah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pada 13 Mei bahwa Jerman telah secara definitif menyatakan tidak dapat menjual mesin kapal selam ke Thailand karena pembatasan Uni Eropa atas ekspor senjata ke China.
“Menteri Jerman dengan jelas menyatakan bahwa Jerman mengonfirmasi tidak dapat menjual mesin kapal selam ke Thailand karena Uni Eropa melarang ekspor senjata dan peralatan militer ke Republik Rakyat China,” Wechayachai menjelaskan setelah pertemuan mereka.
Upaya Thailand untuk membeli mesin kapal selam Jerman telah terhenti selama beberapa tahun, yang dimulai sejak pemerintahan militer Prayut Chan-o-cha, yang menyetujui pembelian kapal selam pertama dari tiga yang direncanakan dari China senilai $393 juta pada tahun 2017.
Diskusi bilateral antara Menteri Pertahanan Thailand Phumtham Wechayachai dan Menteri Pertahanan Republik Federal Jerman Boris Pistorius (photo: KhaosodNews)
Kesepakatan tersebut telah menghadapi rintangan yang signifikan sejak saat itu. Pada tahun 2020, Thailand menunda pembelian kapal selam kedua dan ketiga di tengah kritik publik atas pengadaan militer yang mahal selama kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Yang lebih kritis, kesepakatan tersebut menjadi rumit karena ketidakmampuan China untuk mendapatkan mesin diesel buatan Jerman yang ditentukan karena pembatasan embargo senjata Uni Eropa.
Masalah mesin menjadi sorotan publik pada awal tahun 2022 ketika anggota parlemen oposisi Thailand mengungkapkan bahwa pembangunan kapal selam terhenti karena China tidak dapat memperoleh mesin dari produsen Jerman MTU.
Menurut Atase Militer Federal Jerman untuk Thailand saat itu, Philipp Doert, otoritas China tidak berkonsultasi dengan Jerman sebelum memasukkan mesin MTU dalam spesifikasi kapal selam mereka, yang baru diketahui setelah kontrak antara Thailand dan China telah ditandatangani.
Mesin diesel MTU 16V 396 SE84 buatan Jerman yang seharusnya dipakai di kapal selam pesanan Thailand (photo: MTU)
Kedua pihak menegaskan kembali hubungan yang kuat antara Thailand dan Jerman, yang telah berlangsung selama 163 tahun dengan kerja sama berkelanjutan di berbagai bidang. Jerman tetap menjadi mitra dagang terbesar Thailand di Uni Eropa, sementara kerja sama militer antara kedua negara terus berkembang secara positif, meliputi kunjungan pertukaran, diskusi khusus, dukungan pendidikan, dan pengadaan militer.
Menteri Pertahanan Thailand telah meminta Jerman untuk mempertimbangkan kemungkinan memasukkan Thailand dalam rantai pasokan industri pertahanannya dan mengundang Jerman untuk berpartisipasi dalam acara Defense & Security 2025 selama 10-13 November di Bangkok.
BalasHapusKamis, 15 Mei 2025 | 21:26 WIB
KRI Brawijaya-320 akan tiba di Indonesia pada akhir Agustus (tahun ini)” ungkap Nevio dalam sesi forum industri di geladak ITS Antonio Marceglia F597, di Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (15/5).
KRI Brawijaya-320 juga direncanakan mengikuti✅️parade Angkatan Laut Rusia di St. Petersburg, pada Juli mendatang. Kesiapan kapal perang itu untuk menjajal “laut dingin”.
https://indonesiadefense.com/dua-kapal-patroli-tni-buatan-italia-dijadwalkan-tiba-agustus-2025-dan-januari-2026/
--------
wuii jadwal padat,
✅️Juli Parade Rusia
✅️Agustus Parade Hari Kemerdekaan RI
MANTAP haha!πππ
KAPAL perang kita spertinya yang Pertama dr kawasan hore haha!πππ
seblah pasti cemburu iri dengki haha!πππ
Manakala MALON tiada kapal baru bertahun2, TNI AL terima kapal baru puluhan
Hapusπ€£π€£π€£π€£π€£π€£
nyoiihh 75% Rongsok, 25% mangkrak haha!π€£π€£π€£
Hapussemua lini KOSONG om, 15-5 kacau, yg ada rebutan kapal tua om haha!πππ
HUTANG BBM MALAYDESH
BalasHapusHUTANG LISTRIK
HUTANG INTERNET
The supplementary funds will pay for utility bills – electricity, internet, and sewage – (RM115 million); Maritime Security Operations (RM139 million) and Air Defence Operations (RM49 million).
========
SEWA MALAYDESH SEWA
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. TUDM SEWA 12 AW149
24. TUDM SEWA 4 AW139
25. TUDM SEWA 5 EC120B
26. TLDM SEWA 2 AW159
27. TDM SEWA 4 UH-60A
28. TDM SEWA 12 AW149
29. BOMBA SEWA 4 AW139
30. MMEA SEWA 2 AW159
31. POLIS SEWA 7 BELL429
32. SEWA MOTOR POLIS
------------------------------------
VERSI TERMURAH MILGEM
VERSI TERMURAH MILGEM
VERSI TERMURAH MILGEM
VERSI TERMURAH MILGEM
VERSI TERMURAH MILGEM
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
===========
VERSI TERMURAH FA50
VERSI TERMURAH FA50
VERSI TERMURAH FA50
VERSI TERMURAH FA50
VERSI TERMURAH FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-------------------------------------
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM
DINGIN !
BalasHapusNAGAPASA YANG KEREN ITU , MODERN MUTAKHIR & TERBUKTI BAWA KEKUATAN LAUT NKRI ADA DI POSISI SIGNIFICANT KEKUATAN ALUTSISTANYA.
HapusKEMANDIRIAN YESS !
Nagapasa itu, Bapak Pr4esiden kamu bilang
HapusProduk GAGAL"
Itu yang dibanggakan in?
ππππππππππππ
apalagi FA50M, Salah Beli..Produk gagal, bukan jet tempur/lca, hanyalah pesawat latihan, polan dah sebut tak bisa amraam haha!π€£π€£π€£
HapusTun M dah pilih JF17 Sulfur..2 dulu..eh dilanggar
sekarang terbukti Batel Pulpen bisa pl 15 haha!πππ
semenanjung 1cc pasti menyesal
“Menteri Jerman dengan jelas menyatakan bahwa Jerman mengonfirmasi tidak dapat menjual mesin kapal selam ke Thailand karena Uni Eropa melarang ekspor senjata dan peralatan militer ke Republik Rakyat China,” Wechayachai menjelaskan setelah pertemuan mereka.
BalasHapus-----
standar yg rada aneh, Si LeMeS dr WuHaN punyak negeriπ°kasino knp bole? mesinnya mtu tuch haha!πππ
heran jugak, thai tetep bersikeras, padahal bonusnya banyak haha!π€π€π€
PAK beli kasel jugak ke rrc,
apa nanti tunggu dibikin batel pulpen dolo ama PAK, macam J10C...keburu naik harga ntar nyesel lho haha!πππ
Anehnya lagi, sales China bilangnya jika itu lontong kita yang beli, senjata gak akan dibatasi & bisa pakai mesin MTU oom...
Hapuscek daah berita kapanane tuu..
Kalau 2020 tidak ada penundaan kayaknya mereka masih bisa dapat. Ada pengetatan aturan ekspor Jerman yg bikin ribet.
HapusHal yg sama terjadi dengan kontrak Sabrah Filipina. Mungkin karena prime contractor Israel jadi bisa diterusin.π Padahal masalahnya sama.
@PS Yang tidak boleh adalah pakai mesin buatan China dengan lisensi Jerman. Kalau pakai mesin buat ketiga Nagapasa yang tidak jadi, siapa tahu bisa.
HapusKalau pakai mesin buat ketiga Nagapasa yang tidak jadi, dan jika itu mesin sudah di Korsel, emang Korsel sudi kirim ke China? ππ€
Hapusjangankan seles wuling, lah seles renault bilang aster hanya bole di kapal buatan prencis ama itali...lah mrcv si upil malah pake kombo aster-mica ng om pedang haha!ππ€π
Hapus#duniya sedang kebulak balik
lah ngapasa mtu tp beda tipe mesin om irs haha!π€ππ
Hapusyg paling bner pasang disini aja,
kita kan ada proyek SKORPENG EVO,
mesinnya MTU 16V396, sama percis KAAN haha!πππ
jadi ntar pesan mesinnya lebih banyak aja, alesan buat cadangan haha!ππ€π
mesin las sambung semua udah ada kok..tinggal kirim kaselnya aja kyk 405 dolo
btw guwe masi penasaran ama ukuran stern ramp PPA, andai muat marlin USV, fiks SHOPPING lagi kita haha!π€π€π€
HapusUSV bersenjata jd bisa patroli seken layer, aman PPA..haha!πππ
ternyata peran mrcv sama aja ama MCS/ MOPV/PPA..
kalo matra laut mao diterusin di lokal tinggal tambah panjang dan konfigurasi senjata...beres haha!πππ
Kalau pihak CSSC yakin bisa dan sesuai kebutuhan kita, kasih saja. Terserah mau pasang mesin dimana. Kalau bikin kontrak bener, risikonya ada di pihak mereka.π
HapusSiapa tahu kalau batal kita malahan profit.π
@palu gada
HapusSpec PPA bisa bawa RHIB 11 m.
uda konfirm blom tuw om irs, kalo yg di atas dek kaptennya sebut bisa rhib ukuran 7, 9 & 12 m
Hapusnah yg di dibawah dek disebut bisa mission bay isi 5 modul kontener 20ft, cukup luas bisa buat rantis jugak haha!πππ΅π«
USV 15 meter bisa masyuk nich dr ramp stern samping
kalo ramp stern blakang, kekny buat rhib ukuran 7 ato 9, rada pendek gak muat haha!πππ
11 m buat yg pakai ramp door. Yang atas kayaknya lebih dibatasi sama crane.
HapusOk la dari si MISKIN yang NGEPRANK Konon sign KONTRAK KOSONG kapal selam Scorpene.... π€£π€£π€£
BalasHapusSome weaknesses in Malaydesh public procurement include:
Hapus• Transparency: The principle of transparency is not well adhered to. Interference from authorities, such as local politicians, can lead to corruption, scandal, and the abuse of public resources.
• Inefficient processes: Procurement processes can be inefficient and ineffective. Tenders may be prepared hastily, carelessly, and EXCLUDING proper consideration.
• Poor documentation: Documentation may be poor.
• Low quality: The quality of products, services, and work may be low.
• Non-compliance: There may be non-compliance with the scope, specifications, and terms of contracts.
• Delayed completion: Projects may be delayed or not completed.
• Inadequate infrastructure: There may not be adequate infrastructure to support procurement.
• Vendor development programs: Vendor development programs (VDPs) may be non-existent or ineffective.
• Cronyism: There may be interference from outside parties and cronyism, which affects the awarding of contracts.
Malpractice: Procurement officers may be involved in malpractice and not comply with the policies and procedures of the procurement system
=========================
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOΓHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaydesh.
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
PUBLIC DEBT = DEFENCE SPENDING
HapusPUBLIC DEBT = DEFENCE SPENDING
PUBLIC DEBT = DEFENCE SPENDING
The results reveal a robust positive association between Public DEBT and Defence Spending, substantiated by the significant coefficient of 0.7601 (p < 0.01). This suggests that an increase in Public DEBT corresponds to a substantial rise in Defence Spending. Additionally, the study underscores the influence of Gross Domestic Saving and Exchange Rate on Defence Spending, with coefficients of 1.5996 (p < 0.01) and 0.4703 (p < 0.05), respectively. These findings contribute valuable insights into the fiscal dynamics of Malaydesh's defence budget, shedding light on the interplay between Public DEBT and strategic resource allocation. The incorporation of control variables enhances the robustness of the analysis, providing a nuanced understanding of the factors shaping defence spending in the Malaydesh context.
============
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOΓHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaydesh.
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
NO MONEY = SALE MIG29N FOR SPAREPART MKM
HapusNO MONEY = SALE MIG29N FOR SPAREPART MKM
NO MONEY = SALE MIG29N FOR SPAREPART MKM
Datuk Seri Ikhmal Hisham Abdul Aziz mencadangkan agar 18 buah pesawat MiG-29N milik Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM) yang telah lama digantung penggunaannya dilupuskan dan dijual kepada negara-negara yang berminat seperti India dan Sudan.
Bekas Timbalan Menteri Pertahanan itu berkata, cadangan berkenaan bertujuan untuk menangani isu kekurangan alat ganti bagi pesawat Sukhoi Su-30MKM milik TUDM yang terkesan akibat perang Ukraine-Rusia.
--------
NO MONEY = SALE F 5 TIGERS
NO MONEY = SALE F 5 TIGERS
NO MONEY = SALE F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to Malaydesh at one of the country’s ports.
--------
NGEMIS F18 SEJAK 2017 = 9 TAHUN
NGEMIS F18 SEJAK 2017 = 9 TAHUN
NGEMIS F18 SEJAK 2017 = 9 TAHUN
Malaydesh has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”. While the acquisition of the secondhand Hornets would help to complement the RMAF’s fleet of Hornets, they come with their own set of challenges.
The Malaydesh Ministry of Defence had submitted no less than three letters to the Kuwaiti government over the past few years in a bid to acquire the fighters. However, the discussions were stymied by political imbroglios in the Kuwaiti goverment.
--------
ADA YANG WARAS LAGI....
NO PLANS BUY NEW RIFLES = 1 LCS
Malaydesh Defence was told that there are no plans to buy a new standard assault rifles for the Armed Forces soon. The money is better used for other things, I was told. How much does it cost to change the standard assault rifle for MAF? A single LCS.
--------
MASIH ADA YANG WARAS ......
Romeo says:
16 FEBRUARY 2025 AT 10:35 AM
I would say “DENGAR BOLEH PERCAYA JANGAN”
1. Politicians are not good at keeping their plan. Policy is changed depend on who is sitting on driver seat.
2. The gov is struggling to meet 36 units of FA-50. No fund will available in 2030.
3. RMAF is not ready to operate 5th gen fighters. Operating 5th gen is about networked environment not platform.
4. 5th gen fighter is costly in operating and maintaining which need significant increment in annual military budget.
5. Other branches and MMEA are under equipt that need attention.
6. Many homework should be done first such as LCS, OPV, SPH, used hornet etc.
In short, it is all about LIMA. This is just old gimmick because LIMA has less attractive and the EO has run of option to make LIMA great again.
==============
==============
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
Malaydesh has experienced a number of DEBT problems since 2000, including high public DEBT, household DEBT, and a fiscal deficit.
Public DEBT
• Fiscal deficit: The fiscal deficit was high during the pandemic, exceeding 6% of GDP.
• Public DEBT to GDP ratio: In 2023, public DEBT was almost 70% of GDP, which is higher than the average of 55% in the 2010s.
• Statutory DEBT limit: The statutory DEBT limit has been revised several times over the last three decades.
Household DEBT
• Household DEBT to GDP ratio: In 2007, the household DEBT to GDP ratio was 67%, up from 47% in 2000.
• DEBT to income ratio: The ratio of DEBT to income for Malaydesh households has been increasing since 2000.
• Household DEBT crisis: In 2023, household DEBT reached RM1.53 trillion, with a household DEBT-to-GDP ratio of 84.2%.
Other factors
• External DEBT: Malaydesh's external DEBT is also a concern.
Export vulnerability: Malaydesh's manufacturing sector is vulnerable to drops in external demand
Malaydesh has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
Hapus• Political crisis
From 2020–2022, Malaydesh experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
Malaydesh experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
Malaydesh's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, Malaydesh's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, Malaydesh's household DEBT-to-GDP ratio was 84.2%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
• Malaydesh has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior....
==============
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOΓHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaydesh.
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
The Malaydesh Armed Forces (MAF) has faced challenges with the readiness of its equipment, including outdated assets, logistical issues, and a lack of operational compatibility.
HapusOutdated assets
• Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated.
• For example, the MiG-29N fighter jets were decommissioned in 2017 due to high maintenance costs.
Logistical issues
• The MAF has faced logistical problems due to the acquisition of unsuitable equipment and weapons.
• These weapons and equipment may not be compatible with the MAF's conventional force development needs.
Lack of operational compatibility
==========
Malaydesh military budget faces challenges such as a need for more funding, aging assets, and competing national priorities.
Funding
Budget constraints
Malaydesh defense spending is low compared to other countries in the region.
Maintenance and repair
The budget for maintenance and repair is limited, which can make it difficult to acquire new assets.
Economic limitations
The government has faced delays and cancellations of military modernization projects due to economic limitations.
Other priorities
The government has other priorities, such as revitalizing the economy and reducing the national deficit.
Aging assets
Outdated aircraft
The Malaydesh air force has been facing a shortage of funding to buy new assets.
Ageing equipment
The military's equipment is aging, which can make it difficult to maintain.
==========
Factors that influence Malaydesh's military budget include:
• Fiscal limitations
Malaydesh governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public DEBT
A study found a positive association between public DEBT and defense spending in Malaydesh.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
===========
Political uncertainty is a challenge for Malaydesh armed forces (MAF). This is due to the country's history of political instability and the lack of well-established civilian control over the military.
Political instability
• 2020–2022 political crisis
This crisis led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments.
• Fragmented political landscape
The 2022 general election resulted in a fragmented political landscape with five main camps.
Lack of civilian control
• Internal production of defense documents
The Ministry of Defence (MINDEF) produces key defense documents internally, with little room for debate in parliament.
• Limited parliamentary authority
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
The Malaydesh Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including limited funding, aging equipment, and a lack of modern assets.
HapusFunding
• Small procurement budgets: The MAF has had small procurement budgets over the past 25 years.
• Fiscal limitations: The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
Aging equipment
• Outdated assets: The MAF's equipment is aging, and the government has been unable to provide modern assets.
• Withdrawal of MiG-29 Fulcrum fighter aircraft: The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft from service in 2017.
• Su-30MKM Flanker fighter aircraft: The MAF is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft operational.
Other challenges
• Internal and external threats: The MAF faces threats from within and outside the country, including territorial incursions, radicalization, and violent extremism.
================
Malaydesh telah mengalami beberapa krisis, termasuk krisis politik, krisis beras, dan krisis mata uang:
• Krisis politik
Malaydesh mengalami krisis politik berkepanjangan sejak 2020 hingga 2022. Beberapa penyebabnya adalah:
1. Pertikaian dalam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional
2. PeNOLakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk menentukan tanggal peralihan kekuasaan
3. Dampak politik pandemi COVID-19
4. Proklamasi Darurat 2021
5. Pengunduran diri Perdana Menteri Muhyiddin Yassin
• Krisis beras
Malaydesh mengalami krisis beras ketika harga beras impor naik sebesar 36% pada September 2023. Hal ini menyebabkan konsumen beralih ke beras lokal yang lebih murah.
==========
The Malaydesh Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of direction, outdated equipment, and logistical issues. These weaknesses have made the MAF vulnerable to internal and external threats.
Weaknesses
• Outdated equipment: The MAF has been unable to obtain modern military assets, which has left it exposed to threats.
• Logistical issues: The MAF has experienced logistical and maintenance problems, including delays in logistical systems.
• Lack of direction: The MAF's structure has been influenced by the security situation, which has led to a lack of direction in development.
• Corruption: Some say that the military hierarchy has been compromised by corruption.
• Political interference: Some say that political interference has impacted military procurement.
================
The Malaydesh Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
Aging aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming techNOLogically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
Limited defense budget
The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
OEM reluctance
Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their techNOLogy for fear of competition.
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
BalasHapusSEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM).
----
CHEAPEST VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
------
CHEAPEST VARIANT HISAR OPV
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
------
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
==========
1. DEBT 84.2% DARI GDP
1. DEBT 84.2% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIPAY 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. TUDM SEWA 12 AW149
62. TUDM SEWA 4 AW139
63. TUDM SEWA 5 EC120B
64. TLDM SEWA 2 AW159
65. TDM SEWA 4 UH-60A
67. TDM SEWA 12 AW149
68. BOMBA SEWA 4 AW139
69. MMEA SEWA 2 AW159
70. POLIS SEWA 7 BELL429
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
PROBLEMS MALAYDESH SHIPYARD
BalasHapusLocal shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA
===================
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOΓHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaydesh.
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
GEMPURWIRA16 Mei 2025 pukul 07.31
BalasHapusOk la dari si MISKIN yang NGEPRANK Konon sign KONTRAK KOSONG kapal selam Scorpene.... π€£π€£π€£
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dulu ada beruk yg sering bilang seperti ini termasuk PPA barang premium itu kontrak kosong, ternyata kapalnya sudah siap dikirim....Hahahaa
memang hobby warga negeri narasi semu sudah TOLOL ditambah MUKA TEMBOK aka tidak punya MALU !!!!!
Spartaco Schergat F598
BalasHapusEmilio Bianchi F599
----------
kalo kita gengsian kapal lama, masi ada nich 2 yg masi gress Baruw, malah its 599 masi di galangan kapal haha!πππ
tapi smua bukan varian evo, jadi radarnya blom FIKS sperti PPA kesayangan kita semua haha!π€π€π€
tapi harganya 11, 12 ama PPA MAHAL & MEWAH haha!π€π€π€
eittt warganyet kl ngintip tuch...kepingin tapi poster ajah haha!πππ
konon 6 lcs, taunya kapal KOSONG...
BalasHapusTURUN NAIK TURUN...ngapung cem tttt haha!πππ
Ternyata GORILLA MEMBUAL konon sudah sign kontrak kapal selam Scorpene ternyata SIGN KONTRAK KOSONG... π€£π€£π€£
BalasHapusSEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
HapusSEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOΓHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaydesh.
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
-------------------------------------
Malaydesh's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The Malaydesh military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The Malaydesh Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: Malaydesh has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The Malaydesh procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
PROBLEMS MALAYDESH SHIPYARD
HapusLocal shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA
===================
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOΓHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaydesh.
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
LCS 2025-2011 = 15 TAHUN
Hapus15 TAHUN MANGKRAK
15 TAHUN MANGKRAK
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
NGPVs PAY DEBT LCS = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamalaydesh semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
-----
17 KREDITUR LCS
17 KREDITUR LCS
17 KREDITUR LCS
Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan Malaydesh Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat Malaydesh Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (Malaydesh) Bhd.
===================
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOΓHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaydesh.
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
The Malaydesh military has faced several problems with procurement, including cost, political influence, and a lack of transparency.
HapusCost
Fiscal limitations
The Malaydesh government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
Political influence
Vendor-driven decisions: Decisions are sometimes made in favor of vendors rather than strategic interests.
Political influence on suppliers: For example, Malaydesh has sometimes exchanged hardware for palm oil.
Weak external oversight: Political influence can be used to bypass established protocols.
Lack of transparency
Tension between the public and the military: The public has a right to know, but the military has a need to know.
Unethical conduct: Issues include corruption, cronyism, and interference from outside parties.
=====================
Military spending can increase a country's national DEBT. This is because military spending is a cost that a country incurs, which can lead to a larger DEBT.
Explanation
Military spending
Military spending includes the money spent on a country's armed forces, including defense operations and peacekeeping.
National DEBT
National DEBT is the total amount of money a country owes. This includes all liabilities that the country needs to pay back, plus any interest or principal that needs to be paid.
Impact on the economy
When a country spends more on its military, it can have a significant impact on its balance sheet. This can lead to higher interest rates and borrowing costs, which can eventually slow economic growth and increase taxes.
Example
In 2025, Malaydesh allocated $4.8 billion to its Ministry of Defense (MINDEF). This included $1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets
==========
The Malaydesh Armed Forces (MAF) faces challenges in its defense industry, including a lack of indigenous capabilities, budget constraints, and a lack of government guidance.
Lack of indigenous capabilities
• Malaydesh imports most of its major defense assets from overseas.
• Local companies lack the ability to design, manufacture, and develop techNOLogically advanced defense systems.
• Local companies lack the ability to innovate and commercialize products or processes.
Budget constraints
• The government lacks clear guidance for the future strategic direction of the industry.
• The government lacks strategic patience and vision to groom and guide the industry.
Other challenges
=================
The Malaydesh Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
Causes
• Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
• Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
Effects
• Vulnerability to threats
The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
• Challenges with air force
The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
• Challenges with naval assets
The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
Malaydesh defense budget has been increasing in recent years, but it is still relatively low compared to its neighbors. The budget is allocated to the Ministry of Defense (MINDEF).
Hapus2025 defense budget
• The 2025 defense budget was $4.8 billion, a 7.08% increase from 2024
• The budget included $1.3 billion for maintenance and repair, and the procurement of new military assets
• The budget also included an increase in maritime assets, such as patrol vessels and multi-purpose mission ships
2024 defense budget
• The 2024 defense budget was $4.3 billion
• The budget included $1.7 billion for salaries and allowances, and $1.2 billion for procurement
Factors affecting defense budget
• Malaydesh defense spending is lower than many regional powers, such as Singapore, Vietnam and Indonesia
===========
The Malaydesh Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.
==========
The Malaydesh Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Logistics
A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
• Budgeting
Malaydesh's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Procurement
The Malaydesh procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
• Political interference
Political interference and corruption are undermining combat readiness.
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
• Nological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESHs are an earlier block of the HORNET MALAYDESH, which may cause compatibility issues with spare parts.
• Modernization
The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited
=========
Public DEBT in Malaydesh has a positive association with defense spending. This means that as public DEBT increases, so does defense spending.
Explanation
Military spending can contribute to a country's national DEBT.
Developing countries with weak economies may have a problem with external DEBT created by military spending.
When a country borrows overseas to maintain financial balance, the DEBT rescheduling can increase fiscal deficits and create a DEBT overhang..
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
The Royal Malaydesh Air Force (RMAF) has faced maintenance and operational issues with its fighter planes. These issues include a lack of spares, serviceability problems, and the need to extend the service life of its aging fleet.
BalasHapusMaintenance and operational issues
• Sukhoi Su-30MKM fleet
In 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were flyable due to maintenance issues and a lack of spares.
• Logistical constraints
The RMAF has faced logistical constraints that have affected the serviceability of its Sukhoi Su-30MKM fleet.
Aging fleet
• Service life extension: The RMAF has completed a service life extension program (SLEP) for its Sukhoi Su-30MKMs, which will extend the service life of the Russian type for at least another decade.
============
The Kuwaiti Air Force's (KAF) F/A-18 Hornet fighter jets may have compatibility issues with spare parts and software integration if acquired by another country. The jets are also older than the Hornets currently used by other countries, which could make them more difficult to maintain.
Compatibility issues
• The Kuwaiti Hornets are from an earlier production block than the Hornets used by other countries.
• The Kuwaiti Hornets may have received different upgrades than other Hornets.
Maintenance and servicing issues
• The older aircraft may require more maintenance and servicing.
• The older aircraft may have aging techNOLogy that is difficult to keep relevant.
Operational budget issues
• Expanding the fleet with older aircraft may impact operational budgets.
Acquisition approval
• The acquisition of the Kuwaiti Hornets is contingent on approval from the United States, the original supplier of the F/A-18 jets
==========
The Kuwaiti Air Force's (KAF) F/A-18 Hornet fighter jets may have compatibility issues with spare parts and software integration if acquired by another country. The jets are also older than the Hornets currently used by other countries, which could make them more difficult to maintain.
Compatibility issues
• The Kuwaiti Hornets are from an earlier production block than the Hornets used by other countries.
• The Kuwaiti Hornets may have received different upgrades than other Hornets.
Maintenance and servicing issues
• The older aircraft may require more maintenance and servicing.
• The older aircraft may have aging techNOLogy that is difficult to keep relevant.
Operational budget issues
• Expanding the fleet with older aircraft may impact operational budgets.
Acquisition approval
• The acquisition of the Kuwaiti Hornets is contingent on approval from the United States, the original supplier of the F/A-18 jets.
============
The Royal Malaydesh Air Force (RMAF) has faced budget constraints and fleet sustainment problems. The government's limited defense budget and the need to cut spending on other priorities have made it difficult for the RMAF to modernize its air capabilities.
Budget constraints
• Frequent government changes: Since 2018, Malaydesh has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development
• Fiscal cost of the COVID-19 pandemic: The government is still dealing with the fiscal cost of the pandemic
• Need to reduce the national deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit
Fleet sustainment problems
• Aging aircraft: The RMAF has aging aircraft like the BAE Hawk 108 and MiG-29N
• Fleet sustainment: Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive
c==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
Malaydesh armed forces face a number of challenges with maintenance costs, including a lack of funding, outdated equipment, and corruption.
BalasHapusFunding
Limited budget: Malaydesh defense budget has been limited due to fiscal constraints.
Unwillingness to cut spending: Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
Corruption: There have been allegations of kickbacks in tenders for military equipment.
Outdated equipment
Aging aircraft: The Royal Malaydesh Air Force (RMAF) has a fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
Incompatible spare parts: The navy has spare parts that are no longer compatible with its fleet.
Failure to modernize: The navy has failed to modernize its fleet to meet current and future challenges.
Other challenges
Political machinations: The military faces significant risks from political machinations.
Bureaucratic corruption: The military faces significant risks from bureaucratic corruption.
Lack of clear anti-corruption strategy: The National Defence Policy lacks a clear anti-corruption strategy.
==============
Malaydesh armed forces face challenges with limited funding, which has led to a lack of progress in defense. These challenges include:
• Limited budget
The government has been unwilling to reduce spending in other areas or cut the size of the military.
• Aging aircraft
The military has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
• Outdated inventory
The military's logistics equipment is outdated, which can put the country's security at risk.
• Secrecy
There is a lack of transparency around the military's pension fund and how it is managed.
• Corruption
There have been allegations of mismanagement and misuse of funds by the military's pension fund
==========
Military spending can contribute to a country's national DEBT, including Malaydesh.
Explanation
Military spending and public DEBT
A study found a positive correlation between public DEBT and defense spending in Malaydesh.
Military spending and fiscal deficits
Military spending can increase fiscal deficits in developing economies, which can lead to economic consequences.
Military spending and national DEBT
Military spending can increase foreign DEBT, which can constrain government spending.
Military spending in Malaydesh
In 2022, Malaydesh military expenditure was 0.95753% of its GDP.
Military expenditures in Malaydesh include personnel, operation and maintenance, procurement, research and development, and military aid.
National DEBT in Malaydesh
In September 2024, Malaydesh national government DEBT was around 300.7 billion USD.
==============
Malaydesh armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
Factors
Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
Yuuuk.... Mohon segera signed kontrak aktif 8 Mogami class dan 4 Soryu class ex-JMSDF ya Pak Menhan RI...
BalasHapusDiversifikasi jenis dan sumber vendor yang beragam itu perlu untuk akselerasi peningkatan jumlah dan kualitas asset TNI AL dan peningkatan penguasaan ToT nasional.
Jadi inget ada MALON MINIM WAWASAN mau tenggelamkan kapal PPA pake scorpene π€£π€£π€£π€£
BalasHapusLah FAKTAnya kedua kapal scorpene MALON tuh sudah masuk jadwal MRO, yang bisa makan waktu > 2 tahun. Tapi sekarang belum mulai juga. Pertanyaannya mau nyerang pakekasel yg mana? LAWAK
π€£π€£π€£π€£π€£π€£
Mau tanya kapal selam yang karam tu sudah timbul atau belum...?
HapusRELATED DEBT WITH BUDGET MILITARY
BalasHapusRELATED DEBT WITH BUDGET MILITARY
RELATED DEBT WITH BUDGET MILITARY
Public DEBT and defense spending in Malaydesh are related, and the relationship between the two is important to consider for fiscal dynamics.
Explanation
DEBT and economic growth
The relationship between government DEBT and economic growth is a key policy question. Some research suggests that there is a non-linear relationship between the two variables.
Military spending and external DEBT
Military spending can have security and economic consequences, especially for developing economies. Rapid expansion in military spending can lead to rising fiscal deficits.
Public DEBT and defense spending in Malaydesh
Research has been conducted to study the relationship between public DEBT and defense spending in Malaydesh. This research has used data from the World Bank to analyze the dynamic relationship between the two variables.
===========
The Malaydesh Armed Forces (MAF) face several problems that affect their readiness, including a lack of funding, outdated assets, and personnel issues.
Funding
• Insufficient funding: The MAF's combat readiness depends on funding for training, techNOLogy, and morale. EXCLUDING adequate funding, these areas are affected, which can undermine the country's strategic deterrence.
• Cost overruns: The cost of projects like the LCS has exceeded the initial budget.
Outdated assets
• Lack of modern military assets
The MAF lacks modern military assets, which can expose it to internal and external threats.
• Personnel knowledge, skills, and abilities: Issues with personnel knowledge, skills, and abilities can affect their performance in complex military operations.
Other issues
==========
Malaydesh military budget faces challenges such as a need for more funding, aging assets, and competing national priorities.
Funding
Budget constraints
Malaydesh defense spending is low compared to other countries in the region.
Maintenance and repair
The budget for maintenance and repair is limited, which can make it difficult to acquire new assets.
Economic limitations
The government has faced delays and cancellations of military modernization projects due to economic limitations.
Aging assets
Outdated aircraft
The Malaydesh air force has been facing a shortage of funding to buy new assets.
Ageing equipment
The military's equipment is aging, which can make it difficult to maintain.
Corruption
Corruption in defense procurement: Corruption has been a problem in Malaydesh defense procurement system
===============
The Malaydesh Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including limited funding, aging equipment, and a lack of modern assets.
Funding
• Small procurement budgets: The MAF has had small procurement budgets over the past 25 years.
• Fiscal limitations: The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
Aging equipment
• Outdated assets: The MAF's equipment is aging, and the government has been unable to provide modern assets.
• Withdrawal of MiG-29 Fulcrum fighter aircraft: The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft from service in 2017.
• Su-30MKM Flanker fighter aircraft: The MAF is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft operational.
Other challenges
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
The Malaydesh Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
BalasHapus• Logistics
A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
• Budgeting
Malaydesh's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Personnel
The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
• Procurement
The Malaydesh procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
• Political interference
Political interference and corruption are undermining combat readiness.
• Territorial disputes
Malaydesh faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MalaydeshThe Royal Malaydesh Air Force (RMAF) faces several problems, including:
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
• Nological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESHs are an earlier block of the HORNET MALAYDESH, which may cause compatibility issues with spare parts.
• Modernization
The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited
-------------------------------------
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM)
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOΓHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaydesh.
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
DOWNGRADE ANKA
DOWNGRADE ANKA
2023 ANKA OMPONG = WILL NOT ARMED
Erol Oguz, unmanned aerial systems programme manager at Turkish Aerospace, told ESD at LIMA that the UAV type being supplied to Malaydesh will be a new version of the Anka-S with modified wings. Oguz also confirmed that the Ankas will NOt be armed, but will carry a maritime intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) payload that includes a synthetic aperture radar and an electro-optical/infra-red sensor.
TIDAK BAYAR DEBT
BalasHapusTIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
===================
2024 = DEBT BAYAR DEBT
2024 = DEBT BAYAR DEBT
2024 = DEBT BAYAR DEBT
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = DEBT BAYAR DEBT
2023 = DEBT BAYAR DEBT
2023 = DEBT BAYAR DEBT
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan Malaydesh mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan Malaydesh pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB Malaydesh pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% DEBT BAYAR DEBT
2022 = 52,4% DEBT BAYAR DEBT
2022 = 52,4% DEBT BAYAR DEBT
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% DEBT BAYAR DEBT
2021 = 50,4% DEBT BAYAR DEBT
2021 = 50,4% DEBT BAYAR DEBT
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% DEBT BAYAR DEBT
2020 = 60% DEBT BAYAR DEBT
2020 = 60% DEBT BAYAR DEBT
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% DEBT BAYAR DEBT
2019 = 59% DEBT BAYAR DEBT
2019 = 59% DEBT BAYAR DEBT
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan Malaydesh pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
===================
2024 RASIO DEBT 84,2% DARI GDP
DEBT 2023 = RM 1.53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1.45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1.38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1.32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1.25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1.19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
2024 = DEBT BAYAR DEBT
BalasHapus"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = DEBT BAYAR DEBT
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan Malaydesh mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan Malaydesh pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% DEBT BAYAR DEBT
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% DEBT BAYAR DEBT
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% DEBT BAYAR DEBT
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% DEBT BAYAR DEBT
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan Malaydesh pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
====================
CHINA KUASAI BTA
CHINA KUASAI BTA
CHINA KUASAI BTA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting Malaydesh telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
KL = DIKUASAI BANGLA = LITTLE DHAKA
KL = DIKUASAI BANGLA = LITTLE DHAKA
KL = DIKUASAI BANGLA = LITTLE DHAKA
The bustling enclave known as 'Mini Dhaka' here is coming back to life. A survey by Harian Metro revealed that the area in Jalan Silang and Lebuh Pudu here was full of foreigners during the Chinese New Year public holiday. Every corner of the area in the city centre was packed with foreigners, mostly Bangladeshis...
---------------
AMBALAT MILIK INDONESIA
AMBALAT MILIK INDONESIA
AMBALAT MILIK INDONESIA
Blok Ambalat milik Indonesia berdasarkan hukum internasional. Hal ini didasarkan pada Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaydesh yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969.
Beberapa sumber hukum yang menjadi dasar bagi Indonesia dalam memperkuat kuasainya terhadap Blok Ambalat, yaitu:
• Deklarasi Djuanda tahun 1957
• Prp No.4/1960 tentang Perairan Indonesia
• Undang-Undang No.17 Tahun 1985
• Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia
---------------
FILIPINA KUASAI SABAH
FILIPINA KUASAI SABAH
FILIPINA KUASAI SABAH
Malaydesh akan mengirim nota protes ke Filipina yang baru saja mengesahkan dua undang-undang terkait kuasai wilayah di perairan sengketa Laut China Selatan (LCS).
---------------
SINGAPURA MILIK PEDRA BRANCA
SINGAPURA MILIK PEDRA BRANCA
SINGAPURA MILIK PEDRA BRANCA
Pada tanggal 23 Mei 2008, akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Singapura berhak atas kedaulatan daripada Pulau Batu Puteh (Pedra Branca)
---------------
KL = DIKUASAI BANGLA = LITTLE DHAKA
KL = DIKUASAI BANGLA = LITTLE DHAKA
KL = DIKUASAI BANGLA = LITTLE DHAKA
The bustling enclave known as 'Mini Dhaka' here is coming back to life. A survey by Harian Metro revealed that the area in Jalan Silang and Lebuh Pudu here was full of foreigners during the Chinese New Year public holiday. Every corner of the area in the city centre was packed with foreigners, mostly Bangladeshis...
Littoral Combat Ship (LCS) program has faced many issues, including design problems, cost overruns, and corruption.
BalasHapusDesign problems
• The detailed design was delayed, and the program struggled to implement its planned mission packages
• The program scrapped the anti-submarine package and failed at mine countermeasures techNOLogy
Cost overruns
• The project faced cost overruns of RM1 billion
• The project's budget was RM9 billion, which is approximately US$2.09 billion
Corruption
• The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) investigated possible irregularities in the project
• The Public Accounts Committee report found evidence of corruption, including bribes and the use of a middleman to purchase equipment
Program delays
• The original plan was to deliver the first ship in 2019 and all six ships by 2023
• However, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding stalled the program in 2019
• The program was restarted, but LCS 1 Maharaja Lela is now scheduled for delivery in 2026
Other issues
• Equipment procurement was delayed
• The quality of work was unsatisfactory
• The program faced problems with the structure of some hulls, engines, and other systems
---------------
1. DEBT 84.2% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
===================
SEWA MALAYDESH SEWA
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. TUDM SEWA 12 AW149
24. TUDM SEWA 4 AW139
25. TUDM SEWA 5 EC120B
26. TLDM SEWA 2 AW159
27. TDM SEWA 4 UH-60A
28. TDM SEWA 12 AW149
29. BOMBA SEWA 4 AW139
30. MMEA SEWA 2 AW159
31. POLIS SEWA 7 BELL429
32. SEWA MOTOR POLIS
Littoral Combat Ship (LCS) program has faced many issues, including design problems, cost overruns, and corruption.
BalasHapusDesign problems
• The detailed design was delayed, and the program struggled to implement its planned mission packages
• The program scrapped the anti-submarine package and failed at mine countermeasures techNOLogy
Cost overruns
• The project faced cost overruns of RM1 billion
• The project's budget was RM9 billion, which is approximately US$2.09 billion
Corruption
• The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) investigated possible irregularities in the project
• The Public Accounts Committee report found evidence of corruption, including bribes and the use of a middleman to purchase equipment
Program delays
• The original plan was to deliver the first ship in 2019 and all six ships by 2023
• However, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding stalled the program in 2019
• The program was restarted, but LCS 1 Maharaja Lela is now scheduled for delivery in 2026
Other issues
• Equipment procurement was delayed
• The quality of work was unsatisfactory
• The program faced problems with the structure of some hulls, engines, and other systems
---------------
1. DEBT 84.2% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
===================
SEWA MALAYDESH SEWA
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. TUDM SEWA 12 AW149
24. TUDM SEWA 4 AW139
25. TUDM SEWA 5 EC120B
26. TLDM SEWA 2 AW159
27. TDM SEWA 4 UH-60A
28. TDM SEWA 12 AW149
29. BOMBA SEWA 4 AW139
30. MMEA SEWA 2 AW159
31. POLIS SEWA 7 BELL429
32. SEWA MOTOR POLIS
The Malaydesh shipbuilding industry has faced challenges such as supply chain disruptions, skilled labor shortages, and delays in delivery.
BalasHapusSupply chain disruptions
• The COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict disrupted supply chains and led to shortages of skilled personnel
• The imbalance between the demand and supply of ships led to low freight rates, making it difficult for ship owners to operate their ships profitably
Delays in delivery
• Delays in delivering to customers directly reduced the company's profitability and financial results
• The detailed design of a warship procurement project was not finalized on time, leading to delays
Skilled labor shortages
• The Malaydesh shipbuilding industry has faced shortages of skilled personnel
Environmental issues
• Shipyards are usually located in environmentally sensitive areas
• Oil spills during fitting operations may contaminate the waters surrounding the shipyard
National security concerns
• The exposure of an issue related to a warship procurement project could affect national security
Cabotage policy
• Malaydesh Cabotage policy means that ship-owners do not necessarily use the ships built in local shipyard to serve maritime business
---------------
1. DEBT 84.2% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
===================
SEWA MALAYDESH SEWA
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. TUDM SEWA 12 AW149
24. TUDM SEWA 4 AW139
25. TUDM SEWA 5 EC120B
26. TLDM SEWA 2 AW159
27. TDM SEWA 4 UH-60A
28. TDM SEWA 12 AW149
29. BOMBA SEWA 4 AW139
30. MMEA SEWA 2 AW159
31. POLIS SEWA 7 BELL429
32. SEWA MOTOR POLIS
THE MALAYDESH LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) PROGRAM HAS FACED A NUMBER OF ISSUES, INCLUDING:
BalasHapus• Delayed delivery
The original plan was to deliver the first ship, the LCS 1 Maharaja Lela, in 2019, and all six ships by 2023. However, the program was stalled in 2019 due to financial issues at Boustead Naval Shipbuilding. The program was restarted in 2023, with the first ship scheduled for delivery in 2026 and the remaining four by 2029.
• Design issues
The Royal Malaydesh Navy (RMN) did not get to choose the design of the ship, and the detailed design was not completed until after 66.64% of the budget had been paid.
• Financial issues
Boustead Naval Shipbuilding was in a critical financial state, and a middleman increased the project cost by up to four times.
============
Malaydesh's combat equipment has several weaknesses, including:
Ageing equipment: The Malaydesh military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
Lack of modern assets: The Malaydesh Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
Russian-made weapons: Malaydesh has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
Procurement system: The Malaydesh procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
=========
The Malaydesh Army's readiness is affected by a number of factors, including corruption, poor planning, and inadequate funding.
Factors affecting readiness
• Corruption: The Malaydesh military has been affected by corruption.
• Poor planning: The Malaydesh military has been affected by poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the procurement process.
• Inadequate funding: The Malaydesh military has not received adequate funding.
• Unsuitable equipment: The Malaydesh military has been affected by unsuitable equipment and weapons.
• Logistical problems: The Malaydesh military has been affected by logistical problems.
==============
Malaydesh's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, Malaydesh has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
==================
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
Kedua kapal selam MALON sudah masuk jadwal MRO. Tapi karena tiada duit belum dimulai juga. KASIHAN .....
BalasHapusBagaimana kalau penjualan beras ke malaydesh diblokir saja π€£πππ ππ
BalasHapusOk la tu dari kapal selam yang Tenggelam....
BalasHapusHIBAH KAPAL SELAM BUATAN 1979 Built in 1979, the French made submarine measured 67.57 meter in length, 11.75 meter in heigh and 6.5 meter in width. SMD Ouessant was previously used for training submarine crew in Malaydesh from 2005 to 2009 following the acquisition of two submarines by the Ministry of Defense of Malaydesh
Hapus-----
HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-----
HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-----
HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-----
HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
-----
HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the Malaydesh Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to Malaydesh in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
-----
HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the Malaydesh Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
=====================
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN
15 TAHUN MANGKRAK
15 TAHUN MANGKRAK
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamalaydesh semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
=========
READINESS 58.6%
READINESS 58.6%
READINESS 58.6%
READINESS 58.6%
Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob hari ini menyatakan tahap kesiagaan armada Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) adalah di bawah sasaran.
Perkara tersebut dinyatakan oleh beliau semasa menyampaikan Perutusan Tahun Baharu 2024 dan Setahun Pemerintahan Panglima Tentera Laut di Wisma Pertahanan.
“Kesiagaan TLDM masih berada di bawah sasaran iaitu 58.6% berbanding sasaran 75%,
=========
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5
The number of Littoral Combat Ships (LCS) in Malaydesh was reduced from six to five due to the LCS 6 not starting construction and the equipment being used on the other LCS. The construction of the five LCSs is expected to be completed in 2029, which is a significant delay from the original contract where LCS 5 was supposed to be delivered in 2022.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = NO SONAR DOWNGRADE
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
HIBAH KAPAL SELAM BUATAN 1979 Built in 1979, the French made submarine measured 67.57 meter in length, 11.75 meter in heigh and 6.5 meter in width. SMD Ouessant was previously used for training submarine crew in Malaydesh from 2005 to 2009 following the acquisition of two submarines by the Ministry of Defense of Malaydesh
Hapus-----
HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-----
HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-----
HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-----
HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
-----
HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the Malaydesh Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to Malaydesh in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
-----
HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the Malaydesh Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
-----
PUNGUT KAPAL BUATAN 1960 =
BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
=====================
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN OMPONG
NO MERIAM
NO RADAR
NO MACHINE
NO MISSILE
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamalaydesh semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd....
---
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
The Littoral Combat Ship (LCS) 1 has successfully completed the upslip process, marking a significant milestone in its journey toward achieving the physical completeness of the vessel.
---=
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
The number of Littoral Combat Ships (LCS) in Malaydesh was reduced from six to five due to the LCS 6 not starting construction and the equipment being used on the other LCS. The construction of the five LCSs is expected to be completed in 2029, which is a significant delay from the original contract where LCS 5 was supposed to be delivered in 2022.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT
HapusSEWA UTILITY BOAT
SEWA RIGID HULL FENDER BOAT
SEWA ROVER FIBER GLASS
SEWA EC120B
SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE
Memang dalam perancangan TUDM untuk membeli helikopter baharu, namun dengan mengambil kira situasi semasa termasuk ancaman pandemik, perolehan secara SEWAan menggunakan konsep Government Operate, Company Own and Maintain (GOCOM) adalah lebih efektif buat masa ini.
Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
Melalui kaedah SEWAan ini, tempoh masa untuk melaksanakan proses perolehan termasuk berkaitan tender serta pembinaan aset dapat dikurangkan.
-----
SEWA KAPAL HIDROLOGI
SEWA KAPAL HIDROLOGI
SEWA KAPAL HIDROLOGI
Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) hari ini menerima kapal MV Aishah Aims 4 (Aishah Aims 4) yang berkeupayaan dalam melaksanakan liputan data pengukuran hidrografi yang meluas dan komprehensif.
Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin berkata Aishah Aims 4 diperoleh melalui kontrak SEWAan bagi menggantikan dua kapal hidrografi sedia ada milik TLDM iaitu KD Mutiara dan KD Perantau yang akan melalui proses lucut tauliah secara berperingkat.
=========
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN OMPONG
NO MERIAM
NO RADAR
NO MACHINE
NO MISSILE
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamalaydesh semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd....
---
OPV KEDAH CLASS = NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
OPV KEDAH CLASS = NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
OPV KEDAH CLASS = NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
KONTRAK 27 JADI 6
Persenjataan
1 × 76 mm Oto Melara
1 × 30 mm Breda Mauser
The Kedah-class offshore patrol vessels of the Royal Malaydesh Navy (RMN) are six ships based on the MEKO 100 design by Blohm + Voss. Originally, a total of 27 ships were planned, but due to programme delays and overruns, only six were eventually ordered. Their construction began in the early 2000s, and by 2009, all six were in active service. The six vessels are named after Malaydesh states
---
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
The Littoral Combat Ship (LCS) 1 has successfully completed the upslip process, marking a significant milestone in its journey toward achieving the physical completeness of the vessel.
---=
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
The number of Littoral Combat Ships (LCS) in Malaydesh was reduced from six to five due to the LCS 6 not starting construction and the equipment being used on the other LCS. The construction of the five LCSs is expected to be completed in 2029, which is a significant delay from the original contract where LCS 5 was supposed to be delivered in 2022.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
Some factors that contribute to the Malaydesh Army's perceived weakness include:
Hapus• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaydesh Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
• Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations.
============
The Malaydesh Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaydesh has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies.
===========
BARTER = MINTA (NGEMIS) DIPERCEPAT
BARTER = MINTA (NGEMIS) DIPERCEPAT
BARTER = MINTA (NGEMIS) DIPERCEPAT
50% PAYMENT = BARTER PALM OIL
50% PAYMENT = BARTER PALM OIL
50% PAYMENT = BARTER PALM OIL
A $919 million contract was signed between KAI and the Malaydesh Ministry of Defense for the supply of the FA-50 light combat aircraft. According to the contract, deliveries of the aircraft should begin in 2026.
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to Malaydesh in the future. Malaydesh announced that at least half of the payment would be made in palm
------
2024 HASRAT (NGEMIS) 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT (NGEMIS) 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT (NGEMIS) 4x F18 RONGSOK
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy HORNET MALAYDESH milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super HORNET MALAYDESH baharunya.
------
2023 SURAT (NGEMIS) 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT (NGEMIS) 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT (NGEMIS) 3x F18 RONGSOK
Bercakap di Parlimen semalam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kementeriannya serta Menteri Pertahanan terdahulu telah menulis surat sebanyak tiga kali kepada kerajaan Kuwait
------
SEWA VVSHORAD SEWA TRUK
The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals.
SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022.
SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata Malaydesh sedang mencari untuk menyewa Tarantula
------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
HapusThe Malaydesh Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaydesh has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies.
=========
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
Large gaps in Malaydesh’s military capability remain, however. These are largely the result of the small procurement budgets of the last quarter-century and ageing equipment inventory. The contracts announced at LIMA promise to increase Malaydesh’s air power. But the air force’s most important shortcomings have been caused by the withdrawal from service of its Russia-supplied MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft, also of Russian origin, operational once existing stocks of spares run out. (Sanctions due to Russia’s war in Ukraine will prevent Malaydesh from buying them directly from Moscow). In 2017, an earlier government suspended acquisition of a multi-role combat aircraft due to lack of funds. Subsequently, Malaydesh expressed interest in buying second-hand F/A-18C/D HORNET MALAYDESH fighters from Kuwait, but in March 2023, Minister of Defence Mohamad Hasan said the latter had not responded to enquiries.
Anwar spoke in June of his embarrassment over the age of the country’s naval assets. Malaydesh’s Littoral Combat Ship programme has been plagued by delays and cost overruns, making only slow progress since an earlier government’s selection in 2011 of the French Gowind-class corvette as the basis for a Malaydesh-built warship class. In May 2023, the government injected additional funds into the local shipbuilder responsible for the programme while reducing the number of ships in the class from six to five, with deliveries scheduled for 2026–29. Meanwhile, Malaydesh’s army has a longstanding requirement for self-propelled 155 millimetre artillery. In January 2023, however, the Anwar government cancelled the previous government’s order for Turkish-made Yavuz 155mm guns and said it would renegotiate the deal.
Equipment-modernisation challenges are not Malaydesh’s only defence woes. The Malaydesh Armed Forces have difficulty recruiting and retaining sufficient high-calibre personnel, partly because of poor conditions of service. In June, Anwar remarked that he was ‘appalled’ by the condition of some military living quarters. But beyond immediate remedial measures, fixing defence infrastructure will probably not happen until 2024 at the earliest, as the government is currently prioritising the repair of dilapidated school buildings.
The government is also seeking to rebalance the ethnic composition of the armed forces. Indigenous Malaydeshs (Bumiputeras) have long been significantly over represented, and ethnic Chinese Malaydeshs have been under-represented. In April, Mohamad said that the defence ministry was implementing plans to attract more non-Bumiputeras to military service through online applications and nationwide roadshows.
SEWA TRUK 3 TON CHINA
HapusSEWA TRUK 3 TON CHINA
SEWA TRUK 3 TON CHINA
Three weeks ago, the Madani government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd. The estimated cost for the deal is RM10.7 billion and it will be covered in installments over a 30-year SEWA period.How does this relate to the military, then? Not much really, but I was told recently that there are proposals for the leasing of one hundred three-tonne GS Cargo trucks and un-known number of VVSHORAD systems for the Army. And just maybe, the approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals. There is also the massive leasing deals for helicopters for all the services to think about.Anyhow, the cost for leasing the three-tonners – the SEWA is for eight years – will be around RM150 million, I was told. This means – if the leasing project is approved – it will cost more – than what we paid for 150 three tonne trucks from Deftech in 2022.
The proponents will say that the Army will not have to spend extra money to pay for the maintenance and support for the trucks, though. That said we have no idea of the maintenance and support costs for 100 three tonners for eight years though. The closest thing on the maintenance cost for Army vehicles was the one for the Adnan ACV (RM122 million for 20 years), which to me is cheap compared to the procurement cost (RM1.3 billion for 267 vehicles). Is this comparable (in percentage terms) to the cost of maintaining one hundred three tonne trucks?
==============
The Malaydesh air defense system faces some challenges, including:
• Budget constraints
The government's defense budget is limited and must be balanced with other national priorities.
• Regional competition
Neighboring countries like Indonesia and Singapore are also increasing their air force capabilities, which Malaydesh must keep pace with.
• Depreciation of the ringgit
Malaydesh sources much of its equipment from overseas, and domestic manufacture is also dependent on foreign OEMs
==============
SEWA VVSHORAD SEWA TRUK
The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals.
SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022.
SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata Malaydesh sedang mencari untuk menyewa Tarantula
SEWA BOAT SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment
SEWA PESAWAT ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal Malaydesh Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA HELI Kementerian Pertahanan Malaydesh pada 27 Mei 2023 lalu telah menandatangani perjanjian SEWA dengan penyedia layanan penerbangan lokal, Aerotree, untuk menyediakan empat helikopter bekas Sikorsky UH-60A+ Black Hawk.
SEWA HELI 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM) yang akan ditempatkan di No.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA HELI = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
BOM PASUKAN KAWAN = Seperti dikutip dari Manila Bulletin yang mengunggah artikel pada 6 Maret 2013 Silam, Agbimuddin mengkuasai jika bom yang dijatuhkan tadi telak mengenai kamp pasukan dan polisi Malaydesh di Desa Tanduo, Lahad Datu yang merupakan bekas markas milisi Sulu.
Hapus-----
DITEMBAK APMM = Dua anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim (Maritim Malaydesh) cedera ditembak ketika sedang menjalankan rondaan Op Khas Pagar Laut di perairan Kunak pada 8.30 pagi tadi.
-----
TEMBAK PERWIRA = Seorang perwira tentara elit Malaydesh tewas tertembak dalam sebuah demonstrasi di sebuah kamp militer di Kota Kinabalu, Sabah. Mayor Mohd Zahir Armaya, ayah lima anak berusia 36 tahun tertembak dalam sebuah latihan oleh seorang prajurit Angkatan Darat.
-----
TEMBAK KAWAN = Royal Malaydesh Air Force (RMAF )dikejutkan dengan ulah seorang anggotanya, yang tiba menembak mati tiga teman, yang bersama berjaga di pos.
Peristiwa terjadi Jumat (13/8/2021) pagi waktu setempat di kamp Royal Malaydesh Air Force (RMAF) di Kota Samarahan, Sarawak, Malaydesh.
-----
GRANAT KAWAN = Dua prajurit Angkatan Udara Kerajaan Malaydesh (TUDM) tewas saat menjalani latihan menembak dan melempar granat di Tempat Latihan Dasar Granat Kem Syed Sirajuddin Target Range, Gemas Negeri Sembilan
-----
TABRAK KAPAL KAWAN = insiden itu berlaku ketika melaksanakan demonstrasi manuver bagi memintas bot mencurigakan di jeti Pangkalan TLDM Lumut sempena HTA22
=============
WANITA HAMIL DIBUNUH
The father of a pregnant woman who was murdered by a Malaydesh hitman has spoken of his dismay after learning the killer has been freed in Australia after the High Court's controversial ruling on immigration detention.
Mongolian mother-of-two Altantuya Shaariibuu, 28, died in 2006 when she was driven to a forest on the outskirts of Kuala Lumpur and shot twice in the head by hitman Sirul Azhar Umar as she begged for mercy.
Sirul, who who had been a bodyguard for former Malaydesh prime minister Najib Razak, then used military explosives to blow up her body.
---
BUNUH WANITA HAMIL....
Altantuya had been the lover of Abdul Razak Baginda, a kNOwn associate of Najib, and many believe that her involvement in a defence deal to purchase two French Scorpene submarines may have led to her death
---
2024 CASE STILL ONGOING = The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) said its investigation into Malaydesh's acquisition of the Scorpene submarines in 2002 is still ongoing.
MACC chief commissioner Tan Sri Azam Baki said the commission is still in contact with parties abroad to obtain more information.
"The case is still ongoing. We are still in contact with other parties abroad to get more information on a number of transactions.
-----
Malaydesh's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The Malaydesh military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The Malaydesh Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: Malaydesh has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The Malaydesh procurement system needs reform.
• Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
HIBAH KAPAL SELAM BUATAN 1979 Built in 1979, the French made submarine measured 67.57 meter in length, 11.75 meter in heigh and 6.5 meter in width. SMD Ouessant was previously used for training submarine crew in Malaydesh from 2005 to 2009 following the acquisition of two submarines by the Ministry of Defense of Malaydesh
BalasHapus-----
HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-----
HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-----
HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-----
HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
-----
HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the Malaydesh Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to Malaydesh in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
-----
HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the Malaydesh Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
=====================
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN
15 TAHUN MANGKRAK
15 TAHUN MANGKRAK
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamalaydesh semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
=========
READINESS 58.6%
READINESS 58.6%
READINESS 58.6%
READINESS 58.6%
Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob hari ini menyatakan tahap kesiagaan armada Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) adalah di bawah sasaran.
Perkara tersebut dinyatakan oleh beliau semasa menyampaikan Perutusan Tahun Baharu 2024 dan Setahun Pemerintahan Panglima Tentera Laut di Wisma Pertahanan.
“Kesiagaan TLDM masih berada di bawah sasaran iaitu 58.6% berbanding sasaran 75%,
=========
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5
The number of Littoral Combat Ships (LCS) in Malaydesh was reduced from six to five due to the LCS 6 not starting construction and the equipment being used on the other LCS. The construction of the five LCSs is expected to be completed in 2029, which is a significant delay from the original contract where LCS 5 was supposed to be delivered in 2022.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = NO SONAR DOWNGRADE
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
Mengaku kaya, mau beli ini mau beli itu. FAKTA nya bertahun2 tiada ASET KAPAL, PESAWAT dan misil BARU. Bahkan MRO kasel yg harusnya tahun 2023 pun sampai kini gak dilaksanakan karena tiada duit
BalasHapusKasihan MALON π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
KONOHA jadi hamba US. Henti impor minyak dari Singapura. US gantinya . Nilai sebesar US$ 10 miliar setara Rp 167,95 triliun .
BalasHapus"Hal itu, lanjut Bahlil, menjadi salah satu yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk bisa menambah komoditas impor Indonesia dari AS. "Kalau seimbang, maka atas arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami, coba mengecek KOMODITAS APA LAGI YANG BISA KITA BELI di Amerika," tandasnya."
https://www.cnbcindonesia.com/news/20250415144647-4-626184/ri-mau-tambah-impor-minyak-lpg-dari-as-nilainya-rp1679-triliun
HAMBA US π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN OMPONG
HapusNO MERIAM
NO RADAR
NO MACHINE
NO MISSILE
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
HIGH COURT =
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
Former Royal Malaydesh Navy (RMN) chief Tan Sri Ahmad Ramli Mohd Nor failed to quash his three counts of criminal breach of trust totalling RM21 million over the Littoral Combat Ship (LCS) project scandal.
High Court judge Datuk Azhar Abdul Hamid made the decision today on grounds that the issue of the 80-year-old accused's mental fitness to stand trial should be investigated by the trial judge.
The High Court also ordered the case to be remitted back to the Sessions Court before judge Suzana Hussain.
=========
TUA BANGKA 2024 – 1953 = 71 UMUR KAPAL
KAPAL 1953 = LEBIH TUA DARI NEGARA
KAPAL 1953 = LEBIH TUA DARI NEGARA
Launched 9 September 1953 Completed 9 September 1954 The ship was transferred to the Royal Malayan Navy on 1 April 1958, being renamed Sri Perlis. Following transfer, Sri Perlis' 40mm Bofors gun and minesweeping gear was removed and replaced by three 20 mm Oerlikon cannon
-----
BOCOR TENGGELAM
BOCOR TENGGELAM
BOCOR TENGGELAM
Kuala Lumpur: Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) mengesahkan Kapal Diraja (KD) Pendekar mengalami kebocoran dan kebanjiran besar di dua batu nautika Tenggara Tanjung Penyusop, Johor ketika sedang melaksanakan penugasan operasi
-----
TERBAKAR KAPAL TUA
TERBAKAR KAPAL TUA
TERBAKAR KAPAL TUA
NGEMIS RONGSOK USCG KM Stapa – pennant number 2602- caught fire while undergoing maintenance at a shipyard in Miri, Sarawak last night. The ship was docked at the Palau Slipways Sdn Bhd shipyard in Kuala Baram when the incident occurred.
Stapa is a 26 meter long patrol boat which was transferred from the Fisheries Department.
-----
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamalaydesh semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd....
---
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
The Littoral Combat Ship (LCS) 1 has successfully completed the upslip process, marking a significant milestone in its journey toward achieving the physical completeness of the vessel.
----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
Malaydesh's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
Hapus1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, Malaydesh has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
------
1. BARTER SAWIT 10 LCA 8 FLIT DOWNGRADE
2. P-72M CHEAPEST AIRCRAFT
3. ANKA DOWNGRADE NO WEAPONARY
4. LMS B2 Ada-Class DOWNGRADE HISAR OPV
6. DiPAY PBB/UN = 4x4 Ejder YalΓ§in
7. LCS diPAY 6 jadi NOL DELAYED
8, OPV diPAY 3 jadi 1 DELAYED
==================
==================
1. real contract and delivery five units C130J Hercules
2. real contract and delivery two unit Frankethal class Countermine vessels (Pulau Fani class)
3. real contract and delivery four units KCR 60 Fast missiles boats PT PAL
4. real contract and delivery 9 units Bell 412 EPI
5. real contract and delivery 8 additional H225 M
6. real contract and delivery 2 units Bell 429 Global Ranger
7. real contract and delivery 18 Medium weight tank Harimau
8. real contract and delivery 22 Pandur II IFV
9. real contract and delivery two unit Hospital Ships
10. real contract and delivery one unit Command and control variant C295
11. real contract and delivery one unit CN235 MPA
12. real contract and delivery 7 Badak FSV, 26 ANOa apc and 10 additional Komodo recce vehicles in 2022
13. real contract and delivery 4 AS 550 Fennec and 8 AS565 MBE, in 2024
14. real contract and delivery five NC212i in 2023
15. real contract and delivery one Leonardo RAT 31 DL/M
16. real contract and delivery five C130H ordered from Australia in 2013 (finished in 2020) after received Grant of 4 C130H
17. real contract and delivery 9 Teluk Bintuni class LST
18. real contract and delivery six CH4B UCAV ordered in 2019
19. real contract t and process building of Abeking & Rasmussen design ocean Hydrography ship
20. real contract and process building two AH140 AAW Frigate
21. real contract and process building two OPV 90 ASW patrol vessels
22. real contract and process building 42 Dassault Rafale F4 fighter
23. real contract and process building two A400M heavy cargo aircraft
24. real contract and delivery M3 Amphibious bridging system
25. real contract and delivery 3 KT1 Wong Bee ordered in 2018 along with radar and spares for T/A50
26. real contract and process building 13 GM 403 GCI radar from Thales
27. real contract and process building 12 ANKA S UCAV
28. real contract and process building additional CH4B UCAV
29. real contract and delivery Slingshot Satcom system
30. real contract and delivery Falcon 8X aircraft
31. real contract and process Thales Alenia earth observation satelite
32. real contract and process 22 S70M Blackhawk
33. real contract and process 6 N219 aircraft
34. real contract and process 3 CN235 for Army
35. real contract and process 2 PPA patrol Frigate
36. real contract and process 2 Scorpene Subs
37. real contract and process Khan Short Range ballistic missiles from Turki
38. real contract and process Trisula Air defense system
39. real contract and process 6 T50i aircraft
40. real contract and delivery Oiler and replenishment ship
41. real contract and delivery several Tug Harbor ships
42. real contract and process Submarine rescue vessels and system
43. real contract and delivery two Large LCU for army
44. real contract and process 45 Atmaca
==============
KEY WORDS =
1. DOWNGRADE
2. CHEAPEST VARIANT
3. SEWA
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
Hapus-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
------
CHEAPEST VARIANT HISAR OPV
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
------
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
------
1. BARTER SAWIT 10 LCA 8 FLIT DOWNGRADE
2. P-72M CHEAPEST AIRCRAFT
3. ANKA DOWNGRADE NO WEAPONARY
4. LMS B2 Ada-Class DOWNGRADE HISAR OPV
6. DiPAY PBB/UN = 4x4 Ejder YalΓ§in
7. LCS diPAY 6 jadi NOL DELAYED
8, OPV diPAY 3 jadi 1 DELAYED
===================
Malaydesh's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, Malaydesh has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
===================
Some factors that contribute to the Malaydesh Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaydesh Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
===================
Malaydesh's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The Malaydesh military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The Malaydesh Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: Malaydesh has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The Malaydesh procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness
==============
KEY WORDS =
1. DOWNGRADE
2. CHEAPEST VARIANT
3. SEWA
"KOMODITAS APA LAGI YANG BISA KITA BELI di Amerika"
BalasHapusHAMBA US π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
The Malaydesh army has several weaknesses, including:
Hapus• Limited defense budgeting: The Malaydesh government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the Malaydesh Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The Malaydesh military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, Malaydesh ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
------
Malaydesh's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The Malaydesh military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The Malaydesh Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: Malaydesh has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The Malaydesh procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness
------
171 ASET USANG 30 TAHUN =
108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of Malaydesh Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal Malaydesh Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal Malaydesh Navy (RMN)," the Malaydesh Defence Minister.
----
BUDGET 2025
RM 5,8 BILION : USD 1,34 MILYAR
USD 1,34 MILYAR / 3 ANGKATAN = USD 440 JUTA PER ANGKATAN
USD 440 JUTA = LAUT
USD 440 JUTA = UDARA
USD 440 JUTA = DARAT
Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan terus memastikan kesiagaan penuh Angkatan Tentera Malaydesh (ATM) dengan RM5.8 bilion dikhususkan untuk kerja-kerja senggara dan pembaikan serta perolehan aset-aset ketenteraan baharu.
RUSSIA SAYS = SU-30MKM MALAYDESH SUITS POOR QUALITY
HapusRUSSIA SAYS = SU-30MKM MALAYDESH SUITS POOR QUALITY
RUSSIA SAYS = SU-30MKM MALAYDESH SUITS POOR QUALITY
Responding to Malaydesh's claims that Russia sold low-quality Su-30MKMs and poor aftermarket services, Russia explained that the technical error was with both Irkut and Malaydesh's aircraft. It is entirely up to the user to do the wrong thing.
In addition, due to lack of technical maintenance of the aircraft bought from Russia. Meanwhile, Kuala Lumpur has just ended a major overhaul with a contractor selected by former Prime Minister Najib Razak.
Thus, the reason for the disastrous Su-30MKM in Russia's RMAF is not satisfactory. For example, the Su-30SM of Kazakhstan, which does not have any complaints about the quality of its products, evaluates its reliable operation and meets all tactical requirements.
In addition to the operating method, the addition of foreigners to Russian aircraft, such as French sensors, display screens, or Israel's target indications, is also believed to be responsible. The phenomenon of system conflict.
Although it is unclear what the cause is, there is the fact that the RMAF currently has only four Su-30MKM out of a total of 18 such fighter jets capable of taking off and performing missions.
------
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
Large gaps in Malaydesh’s military capability remain, however. These are largely the result of the small procurement budgets of the last quarter-century and ageing equipment inventory. The contracts announced at LIMA promise to increase Malaydesh’s air power. But the air force’s most important shortcomings have been caused by the withdrawal from service of its Russia-supplied MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft, also of Russian origin, operational once existing stocks of spares run out. (Sanctions due to Russia’s war in Ukraine will prevent Malaydesh from buying them directly from Moscow). In 2017, an earlier government suspended acquisition of a multi-role combat aircraft due to lack of funds. Subsequently, Malaydesh expressed interest in buying second-hand F/A-18C/D HORNET MALAYDESH fighters from Kuwait, but in March 2023, Minister of Defence Mohamad Hasan said the latter had not responded to enquiries.
Anwar spoke in June of his embarrassment over the age of the country’s naval assets. Malaydesh’s Littoral Combat Ship programme has been plagued by delays and cost overruns, making only slow progress since an earlier government’s selection in 2011 of the French Gowind-class corvette as the basis for a Malaydesh-built warship class. In May 2023, the government injected additional funds into the local shipbuilder responsible for the programme while reducing the number of ships in the class from six to five, with deliveries scheduled for 2026–29. Meanwhile, Malaydesh’s army has a longstanding requirement for self-propelled 155 millimetre artillery. In January 2023, however, the Anwar government cancelled the previous government’s order for Turkish-made Yavuz 155mm guns and said it would renegotiate the deal.
------
The Royal Malaydesh Air Force (RMAF) faces several problems, including:
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
• Nological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESHs are an earlier block of the HORNET MALAYDESH, which may cause compatibility issues with spare parts.
• Modernization
The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited.
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
HapusSEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM).
----
CHEAPEST VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
------
CHEAPEST VARIANT HISAR OPV
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
------
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
===================
SEWA VVSHORAD
SEWA TRUK CINA 3 TON
Three weeks ago, the Madani government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd. The estimated cost for the deal is RM10.7 billion and it will be covered in installments over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals.
SEWA PESAWAT = ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal Malaydesh Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA SIMULATOR MKM TAHUN = Five-year contract for Sukhoi’s simulators. Publicly listed HeiTech Padu Bhd has announced that it had been awarded a RM67 million, five-year contract to operate and maintain the Su-30MKM flight simulators at the RMAF airbase in Gong Kedak
SEWA HELI SEWA SIMULATOR = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA HELI = 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA BOAT = SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI = tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata Malaydesh sedang mencari untuk menyewa Tarantula
SEWA MOTOR = The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
HapusMalaydesh's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, Malaydesh has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
==============
Some factors that contribute to the Malaydesh Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaydesh Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
==============
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM).
----
CHEAPEST VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
------
CHEAPEST VARIANT HISAR OPV
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
------
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
Malaydesh's economy has faced a number of challenges, including:
Hapus• Global slowdown: Slower global trade, geopolitical tensions, and tighter monetary policies have contributed to Malaydesh's economic decline.
• Weakening global demand: A decline in demand from developed countries, such as the US, EU, and Japan, has negatively impacted Malaydesh's exports.
• Slowdown in China: A slowdown in Malaydesh's main trading partner, China, has also contributed to the economic downturn.
• High government DEBT: Malaydesh has high levels of household and corporate DEBT, as well as insufficient tax revenue.
• High dependency on food imports: Malaydesh imports 60% of the food it consumes.
• Erosion of price competitiveness: Increasing labor costs have eroded Malaydesh's price competitiveness.
Inflation concerns: The war in Ukraine has affected food prices, which are a significant import for Malaydesh
===================
Malaydesh's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, Malaydesh has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
===================
BUDGET 2025 = ASSET PROCUREMENT DOWN
Operational Expenditure for Defence in 2025 is RM13.363 billion while Development Expenditure is RM7.492 billion. The OE allocation is an increase of some RM1 billion while the increase in DE is around RM450 million. The highest increase in OE is for the emolument (salaries and allowances) which amounted to RM8.773 billion. It is interesting to note that the increase in DE is for services and supply (RM1.906 billion) WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN TO RM5.585 BILLION, DOWN BY SOME RM250 MILLION FROM LAST YEAR
============
The Royal Malaydesh Air Force (RMAF) faces several problems, including:
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
• Nological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESHs are an earlier block of the HORNET MALAYDESH, which may cause compatibility issues with spare parts.
• Modernization
• The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limite.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
402 on eternal patrol.
BalasHapusTumpang berduka......ππππππππππ
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
HapusPRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malaydesh Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
-
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malaydesh Army's firepower inventory
-
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malaydesh’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
-
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malaydesh, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than $2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
-
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malaydesh is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
===
PT91 DISCONTINUING THE PRODUCTION According to Hisham, this decision raises questions because the Polish original equipment manufacturer Bumar Laberdy has stopped producing spare parts for Twardy.discontinuing the production of some main MBT components.
2025 F18 STOP PRODUCTION stop production of the F/A-18 Super Hornet in late 2025 after delivering the last of the fighter jets,.
LCS DETAIL DESIGN NOT COMPLETED = Defence Minister secretary-general DS Khaled Nordin told Parliament on March 12 as the detail design has not been completed.
===
SEWA HELI 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM)
SEWA HELI = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
SEWA BOAT SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA PESAWAT ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal Malaydesh Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39
SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata Malaydesh sedang mencari untuk menyewa Tarantula.
===
RETIRED MIG29 Malaydesh recently retired the MiG-29 Fulcrum due to its inability to maintain them.
RETIRED MB339CM the Aermacchi MB-339CM trainer jets that are currently grounded
RETIRED SCORPION Scorpions to be retired. The Army has recommended that it’s fleet of Scorpion light tanks be retired due to the high cost of maintenance and obsolescence issues.
RETIRED CONDOR Condor armoured 4X4 and Sibmas armoured recovery vehicle as retired from service as off January 1, 2023.
RETIRED SIBMAS = Condor armoured 4X4 and Sibmas armoured recovery vehicle as retired from service as off January 1, 2023.
RETIRED V150 = . It was used by the Malaydesh Army in Second Malayan Emergency (now retired)
BUDGET 2025 = ASSET PROCUREMENT DOWN
HapusOperational Expenditure for Defence in 2025 is RM13.363 billion while Development Expenditure is RM7.492 billion. The OE allocation is an increase of some RM1 billion while the increase in DE is around RM450 million. The highest increase in OE is for the emolument (salaries and allowances) which amounted to RM8.773 billion. It is interesting to note that the increase in DE is for services and supply (RM1.906 billion) WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN TO RM5.585 BILLION, DOWN BY SOME RM250 MILLION FROM LAST YEAR
============
The Royal Malaydesh Air Force (RMAF) faces several problems, including:
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
• Nological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESHs are an earlier block of the HORNET MALAYDESH, which may cause compatibility issues with spare parts.
• Modernization
The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited.
============-
The Royal Malaydesh Navy (RMN) faces several challenges, including:
• Aging fleet: More than half of the RMN's fleet is past its prime, and the country has only received four of the 18 new vessels it planned to acquire. The last time the RMN acquired a combat ship was in 1997.
• Delayed replacements: The RMN's plans to replace its aging fleet have been stalled due to mismanagement.
• Insufficient defense budget: Malaydesh's defense budget is less than one percent of its GDP, while neighboring Singapore spends six percent.
• Lack of coordination: There is a lack of coordination among agencies.
• Outdated assets: The RMN's ships and assets are outdated.
• Combat system issues: The RMN has observed deficiencies with the combat system of its LMS type vessels.
• Low endurance: The LCS's endurance was too low to stay with a carrier strike group or amphibious ready group EXCLUDING significant refueling.
• Lack of air and surface warfare capabilities: The LCS lacked significant air and surface warfare capabilities
============
Some factors that contribute to the Malaydesh Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaydesh Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
============
Malaydesh's economy has faced a number of challenges, including:
• Global slowdown: Slower global trade, geopolitical tensions, and tighter monetary policies have contributed to Malaydesh's economic decline.
• Weakening global demand: A decline in demand from developed countries, such as the US, EU, and Japan, has negatively impacted Malaydesh's exports.
• Slowdown in China: A slowdown in Malaydesh's main trading partner, China, has also contributed to the economic downturn.
• High government DEBT: Malaydesh has high levels of household and corporate DEBT, as well as insufficient tax revenue.
• High dependency on food imports: Malaydesh imports 60% of the food it consumes.
• Erosion of price competitiveness: Increasing labor costs have eroded Malaydesh's price competitiveness.
Inflation concerns: The war in Ukraine has affected food prices, which are a significant import for Malaydesh
==============
KEY WORDS = ASSET PROCUREMENT DOWN
Malaydesh's military vehicles have faced problems due to a number of factors, including budget limitations, logistics issues, and the need to meet the demands of tropical terrain.
HapusBudget limitations
• Malaydesh governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces
• The Asian Financial Crisis caused a downturn in Malaydesh's economy, making imported military equipment more expensive
Logistics issues
• There are issues with the quality of logistics equipment
• There are delays in delivering spare parts to soldiers
• Outdated inventory stock can affect the country's security
Terrain challenges
• Malaydesh's tropical climate presents challenges for vehicle manufacturers, especially military vehicles
• Vehicles must be able to meet the demands of the variety of terrain profiles
Examples of vehicle breakdowns
• In 2022, a Malaydesh military tank broke down on a highway near Kuala Lumpur due to engine problems
• The breakdown caused traffic to come to a standstill
• The army apologized for the incident and promised to dispatch a recovery team to avoid future breakdowns
===============
Key points about the Su-30MKM problems in Malaydesh:
• Engine issues:
The main concern is frequent engine failures attributed to wear and tear, with limited options for maintenance and replacements due to the difficulty in obtaining spare parts from Russia.
• Spare part limitations:
Sanctions and geopolitical factors have made acquiring necessary spare parts for the Su-30MKM challenging, hindering regular maintenance and repairs.
• Grounding of aircraft:
Due to these issues, a significant number of Malaydesh Su-30MKM aircraft have been grounded at times, impacting the Air Force's operational capability
==========
SEWA 28 HELI
The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
SEWA PESAWAT
ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal Malaydesh Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA HELI
Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA HELI
4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA BOAT
SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI
tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA MOTOR
The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
SEWA VVSHORAD
SEWA TRUK CINA 3 TON
government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals
The Malaydesh Armed Forces (MAF) faces several challenges in its maritime patrol, including a small defense budget, outdated equipment, and a lack of coordination between agencies.
HapusBudget
• Malaydesh's defense budget is small compared to its GDP. In 2023, it was less than 1% of the country's GDP.
• The budget has been disrupted by unfavorable economic conditions and the value of the Malaydesh Ringgit.
• Politicization of defense spending has also hindered efforts to modernize.
Equipment
• Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The equipment is outdated and unable to meet the needs of emerging security challenges.
• For example, the KD Rahman submarine experienced technical problems in 2010.
Coordination
• There is a lack of coordination between agencies involved in maritime security.
• The Maritime Enforcement Agency (MMEA) is responsible for most enforcement of national maritime laws, but the Royal Malaydesh Navy (RMN) leads counter-terrorism at sea.
Other challenges
• The MAF faces internal and external threats, including piracy, illegal fishing, and smuggling.
• Malaydesh's defense procurement has been hindered by scandals.
• Funding
The ringgit's depreciation and the fact that Malaydesh sources much of its equipment from overseas may limit the amount of funding available for procurement.
• Government approval
The Malaydesh Army has faced delays in procuring new artillery systems due to a need for government approval.
Modernization challenges
• Fleet sustainment
The Malaydesh Army's fleet of aircraft may be reaching techNOLogical obsolescence and may be difficult to maintain.
• Artillery systems
The Malaydesh Army has a need to modernize its artillery systems and procure more 155 mm artillery systems
==========
SEWA 28 HELI
The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
SEWA PESAWAT
ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal Malaydesh Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA HELI
Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA HELI
4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA BOAT
SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI
tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA MOTOR
The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
SEWA VVSHORAD
SEWA TRUK CINA 3 TON
government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals
HIGH COURT =
BalasHapusCRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
Former Royal Malaydesh Navy (RMN) chief Tan Sri Ahmad Ramli Mohd Nor failed to quash his three counts of criminal breach of trust totalling RM21 million over the Littoral Combat Ship (LCS) project scandal.
High Court judge Datuk Azhar Abdul Hamid made the decision today on grounds that the issue of the 80-year-old accused's mental fitness to stand trial should be investigated by the trial judge.
The High Court also ordered the case to be remitted back to the Sessions Court before judge Suzana Hussain.
=========
TUA BANGKA 2024 – 1953 = 71 UMUR KAPAL
KAPAL 1953 = LEBIH TUA DARI NEGARA
KAPAL 1953 = LEBIH TUA DARI NEGARA
Launched 9 September 1953 Completed 9 September 1954 The ship was transferred to the Royal Malayan Navy on 1 April 1958, being renamed Sri Perlis. Following transfer, Sri Perlis' 40mm Bofors gun and minesweeping gear was removed and replaced by three 20 mm Oerlikon cannon
-----
BOCOR TENGGELAM
BOCOR TENGGELAM
BOCOR TENGGELAM
Kuala Lumpur: Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) mengesahkan Kapal Diraja (KD) Pendekar mengalami kebocoran dan kebanjiran besar di dua batu nautika Tenggara Tanjung Penyusop, Johor ketika sedang melaksanakan penugasan operasi
-----
TERBAKAR KAPAL TUA
TERBAKAR KAPAL TUA
TERBAKAR KAPAL TUA
NGEMIS RONGSOK USCG KM Stapa – pennant number 2602- caught fire while undergoing maintenance at a shipyard in Miri, Sarawak last night. The ship was docked at the Palau Slipways Sdn Bhd shipyard in Kuala Baram when the incident occurred.
Stapa is a 26 meter long patrol boat which was transferred from the Fisheries Department.
-----
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN OMPONG
NO MERIAM
NO RADAR
NO MACHINE
NO MISSILE
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamalaydesh semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd....
---
OPV OMPONG = SEJAK TAHUN 2000
OPV OMPONG = SEJAK TAHUN 2000
OPV OMPONG = SEJAK TAHUN 2000
OPV NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
OPV NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
OPV NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
KONTRAK 27 JADI 6
Persenjataan
1 × 76 mm Oto Melara
1 × 30 mm Breda Mauser
The Kedah-class offshore patrol vessels of the Royal Malaydesh Navy (RMN) are six ships based on the MEKO 100 design by Blohm + Voss. Originally, a total of 27 ships were planned, but due to programme delays and overruns, only six were eventually ordered. Their construction began in the early 2000s, and by 2009, all six were in active service. The six vessels are named after Malaydesh states.
----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE NO SONAR NO ASW
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
----
17 KREDITUR LCS
17 KREDITUR LCS
17 KREDITUR LCS
Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan Malaydesh Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat Malaydesh Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (Malaydesh) Bhd.
The Malaydesh army has several weaknesses, including:
BalasHapus• Limited defense budgeting: The Malaydesh government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the Malaydesh Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The Malaydesh military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, Malaydesh ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
=========
Malaydesh's military procurement has several weaknesses, including:
• Corruption: The defense sector is vulnerable to corruption, and there is a high risk of corruption.
• Weak parliamentary oversight: Parliamentary oversight is weak, and financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
• External influences: Decisions are often influenced by vendors and are against strategic interests. For example, Malaydesh sometimes procures hardware in exchange for palm oil.
• Mixing and matching equipment: The Malaydesh military sources weapons systems and platforms from a large variety of foreign suppliers. This makes it difficult to find personnel to manage the equipment.
• Budgetary uncertainty: There is budgetary uncertainty in defense procurement.
• Opaque decision making: Decision making in defense procurement is opaque.
• Shifting priorities: Priorities in defense procurement shift.
• Sustainability: There are issues with sustaining logistics support during an operation.
Voting system: The voting system for contractors has issues, such as not considering the value of the jobs
==========
Malaydesh has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, Malaydesh experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
Malaydesh experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
Malaydesh's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, Malaydesh's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, Malaydesh's household DEBT-to-GDP ratio was 84.2%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
• Malaydesh has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
HIBAH KAPAL SELAM BUATAN 1979 Built in 1979, the French made submarine measured 67.57 meter in length, 11.75 meter in heigh and 6.5 meter in width. SMD Ouessant was previously used for training submarine crew in Malaydesh from 2005 to 2009 following the acquisition of two submarines by the Ministry of Defense of Malaydesh
BalasHapus-----
HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-----
HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-----
HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-----
HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
-----
HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the Malaydesh Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to Malaydesh in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
-----
HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the Malaydesh Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
-----
PUNGUT KAPAL BUATAN 1960 =
BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
=====================
CHRONOLOGY OF SCORPENE SCANDAL
2006:
The €1.2 billion sale of two French Scorpene-class submarines and one Agosta submarine to Malaydesh in 2002, and the dubious commissions that accompanied the sale, comes to light following the kidnapping and murder of Mongolian translator Altantuya Shaaribuu, who was reported missing on Oct 19, 2006.
2007:
Altantuya's family files a RM100 million civil suit over her death by naming former policemen Azilah Hadri and Sirul Azhar Umar, political analyst Abdul Razak Baginda and the government as defendants.
2008:
Azilah and Sirul Azhar, who were bodyguards to then prime minister and defence minister Datuk Seri Najib Razak, are found guilty of the murder.
2010:
The French shipbuilding company in question is raided, and it is under scrutiny for operating in violation of the Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Bribery and the corresponding law in France.
2014:
An appeals court overturns the verdict and frees Azilah and Sirul Azhar, upon which the latter flees to Australia.
2015
The appeals court's judgment is overturned by the Federal Court, leading to reinstatement of the death penalty against the duo.
2017
Najib's associate, Razak Baginda, is charged in France, while the former is questioned by MACC.
2020
The Federal Court dismisses Azilah's application for a retrial and review of his 2015 conviction.
2022
The court awards RM5 million in damages to the plaintiffs – Altantuya's parents, Dr Shaariibuu Setev and Altantsetseg Sanjaa – as well as their two grandsons: Mungunshagai PAYjargal and Altanshagai Munkhtulga.
2024
MACC Chief Commissioner Tan Sri Azam Baki says its investigation into Malaydesh's acquisition of the Scorpene submarines is ongoing, adding that it is in contact with parties abroad to obtain more information
CHRONOLOGY OF SCORPENE SCANDAL
BalasHapus2006:
The €1.2 billion sale of two French Scorpene-class submarines and one Agosta submarine to Malaydesh in 2002, and the dubious commissions that accompanied the sale, comes to light following the kidnapping and murder of Mongolian translator Altantuya Shaaribuu, who was reported missing on Oct 19, 2006.
2007:
Altantuya's family files a RM100 million civil suit over her death by naming former policemen Azilah Hadri and Sirul Azhar Umar, political analyst Abdul Razak Baginda and the government as defendants.
2008:
Azilah and Sirul Azhar, who were bodyguards to then prime minister and defence minister Datuk Seri Najib Razak, are found guilty of the murder.
2010:
The French shipbuilding company in question is raided, and it is under scrutiny for operating in violation of the Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Bribery and the corresponding law in France.
2014:
An appeals court overturns the verdict and frees Azilah and Sirul Azhar, upon which the latter flees to Australia.
2015
The appeals court's judgment is overturned by the Federal Court, leading to reinstatement of the death penalty against the duo.
2017
Najib's associate, Razak Baginda, is charged in France, while the former is questioned by MACC.
2020
The Federal Court dismisses Azilah's application for a retrial and review of his 2015 conviction.
2022
The court awards RM5 million in damages to the plaintiffs – Altantuya's parents, Dr Shaariibuu Setev and Altantsetseg Sanjaa – as well as their two grandsons: Mungunshagai PAYjargal and Altanshagai Munkhtulga.
2024
MACC Chief Commissioner Tan Sri Azam Baki says its investigation into Malaydesh's acquisition of the Scorpene submarines is ongoing, adding that it is in contact with parties abroad to obtain more information
=========
BUNUH WANITA HAMIL....
Altantuya had been the lover of Abdul Razak Baginda, a kNOwn associate of Najib, and many believe that her involvement in a defence deal to purchase two French Scorpene submarines may have led to her death
---
2024 CASE STILL ONGOING = The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) said its investigation into Malaydesh's acquisition of the Scorpene submarines in 2002 is still ongoing.
MACC chief commissioner Tan Sri Azam Baki said the commission is still in contact with parties abroad to obtain more information.
"The case is still ongoing. We are still in contact with other parties abroad to get more information on a number of transactions.
=========
The Royal Malaydesh Navy (RMN) faces several challenges, including:
• Aging fleet: More than half of the RMN's fleet is past its prime, and the country has only received four of the 18 new vessels it planned to acquire. The last time the RMN acquired a combat ship was in 1997.
• Delayed replacements: The RMN's plans to replace its aging fleet have been stalled due to mismanagement.
• Insufficient defense budget: Malaydesh's defense budget is less than one percent of its GDP, while neighboring Singapore spends six percent.
• Lack of coordination: There is a lack of coordination among agencies.
• Outdated assets: The RMN's ships and assets are outdated.
• Combat system issues: The RMN has observed deficiencies with the combat system of its LMS type vessels.
• Low endurance: The LCS's endurance was too low to stay with a carrier strike group or amphibious ready group EXCLUDING significant refueling.
• Lack of air and surface warfare capabilities: The LCS lacked significant air and surface warfare capabilities
=========
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE NO SONAR NO ASW = HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
10 FOREIGN SUPPLIERS MILITARY EQUIPMENT MALAYDESH =
BalasHapus1. AMERIKA SERIKAT
2. RUSIA
3. TIONGKOK (CINA)
4. TURKI
5. UNI EROPA
6. PERANCIS
7. INGGRIS
8. JERMAN
9. INDONESIA
10. POLANDIA
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterimalaydesh oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design, it is said that with a 140-metre length and a displacement of 5,996 tons, the Red White frigate will be the largest and most advanced surface combatant ever constructed in Indonesia.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD SUBMARINE The Indonesian government has selected military shipbuilding company Naval Group to supply two Scorpène submarines that will be built in Indonesia.
The full lithium-ion battery (LiB) submarines will be built by state-owned shipbuilder PT PAL in Surabaya through a transfer of techNOLogy from Naval Group, the France-based company said in a press statement on Tuesday.
-----
SATU_SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX INDONESIA BUILD 48 KF21 = Despite the offer for less money and a reduced techNOLogy transfer, Indonesia's plan to build 48 aircraft at its local factory remains effective, a senior DAPA official said.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
===========
===========
LCS DIPAY 6 RM 11.2 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the LCS project is NOw RM11.2 billion. It must be NOted from that RM11.2 billion, Lunas or the former BNS used around RM1 billion to pay its DEBTs and to upgrade the facilities for the LCS project. And NOt a single ship has been delivered yet.
-----
OPV DIPAY 3 JADI 1 = THHE BANGKRUT : Offshore fabricator and shipbuilder TH Heavy Engineering Bhd (THHE) is undertaking a voluntary winding-up, a year after it was delisted from Bursa Malaydesh. The company resolved to undertake voluntary winding-up as it is unable to continue its operations due to liabilities, it said in a winding-up NOtice dated Sept 13.
-----
CONDOMS UNISEX = A Malaydesh gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
-----
2024 = 84,2% DEBT TO GDP
KUALA LUMPUR: Housing loans made up the largest chunk of household DEBT in Malaydesh at 60.5%, it was revealed. The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
Malaydesh's defense budget is considered not in accordance with its objectives. Some of the things to consider are:
BalasHapus• The allocation of salaries and allowances for 2024 reaches 40% of the total defense budget.
• The allocation for procurement has increased slightly from 2023, but there may be no real benefit due to the depreciation of the ringgit.
• The Ministry of Finance assesses the availability of funds for programs and procurement requirements in private.
• Hundreds of Malaydesh military assets have exceeded the 30-year service limit.
==========
Malaydesh has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, Malaydesh experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
Malaydesh experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
Malaydesh's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, Malaydesh's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, Malaydesh's household DEBT-to-GDP ratio was 84.2%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
• Malaydesh has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
==========
Malaydesh has several issues related to assault rifles, including:
• Smuggling
Malaydesh's long and porous borders make it difficult to stop the smuggling of firearms and ammunition into the country. The border between Malaydesh and Thailand is particularly vulnerable to gun smuggling.
• Outdated inventory
The Malaydesh Armed Forces (MAF) has outdated inventory stock, which can be a stumbling block for ongoing operations.
• Wary of Russian-made weapons
Malaydesh is becoming wary of its Russian-made weapons
==========
Malaydesh telah mengalami beberapa krisis, termasuk krisis politik, krisis beras, dan krisis mata uang:
• Krisis politik
Malaydesh mengalami krisis politik berkepanjangan sejak 2020 hingga 2022. Beberapa penyebabnya adalah:
1. Pertikaian dalam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional
2. PeNOLakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk menentukan tanggal peralihan kekuasaan
3. Dampak politik pandemi COVID-19
4. Proklamasi Darurat 2021
5. Pengunduran diri Perdana Menteri Muhyiddin Yassin
• Krisis beras
Malaydesh mengalami krisis beras ketika harga beras impor naik sebesar 36% pada September 2023. Hal ini menyebabkan konsumen beralih ke beras lokal yang lebih murah.
• Krisis mata uang
Ringgit Malaydesh mengalami penurunan nilai yang signifikan pada tahun 2024. Beberapa penyebabnya adalah:
1. Kinerja ekspor yang buruk
2. Kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve)
3. Kekhawatiran geopolitik
4. Ketidakpastian mengenai prospek ekonomi China
GEMPITA MOGOK BERASAP
BalasHapus=
https://www.facebook.com/share/r/PqZohdg9uSdvFc5o/?mibextid=0VwfS7
PT91M MOGOK = The Malaydesh Army has apologised after a military vehicle broke down along a road in Kuala Lumpur on Saturday (Aug 27), a day after a tank malfunctioned and blocked traffic
MONUMEN MIG29 = Sudah tentu, pemindahan MiG-29N sebagai monumen akan menutup pelbagai spekulasi alam maya berhubung masa depan pesawat tersebut
RETIRED SCORPION = Scorpions to be retired. The Army has recommended that it’s fleet of Scorpion light tanks be retired due to the high cost of maintenance and obsolescence issues.
RETIRED CONDOR SIBMAS = Condor armoured 4X4 and Sibmas armoured recovery vehicle as retired from service as off January 1, 2023.
RETIRED V150 = . It was used by the Malaydesh Army in Second Malayan Emergency (NOw retired)
48 HILANG = The Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM, or Royal Malaydesh Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.
2 MESIN HILANG = The Malaydesh government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base
RETIRED MB339CM = the Aermacchi MB-339CM trainer jets that are currently grounded
------
SEWA VVSHORAD SEWA TRUK
The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals.
SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022.
SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata Malaydesh sedang mencari untuk menyewa Tarantula
SEWA BOAT SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment
SEWA PESAWAT ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal Malaydesh Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA HELI Kementerian Pertahanan Malaydesh pada 27 Mei 2023 lalu telah menandatangani perjanjian SEWA dengan penyedia layanan penerbangan lokal, Aerotree, untuk menyediakan empat helikopter bekas Sikorsky UH-60A+ Black Hawk.
SEWA HELI 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM) yang akan ditempatkan di No.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA HELI = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
------
2024 RASIO DEBT 84,2 DARI GDP
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023.
In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said
Malaydesh's household DEBT-to-GDP ratio
BalasHapusDecember 2023 = 84.2%
December 2020 = 93.1% (all-time high)
December 2008 = 60.4% (record low)
Some factors that have contributed to the growth in household DEBT include:
• Government and private sector home ownership incentives
• Sales and service tax (SST) incentives for the purchase of motor vehicles between 2020 and 2022
=========
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
The federal government's DEBT is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing DEBTs from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF).
=========
2024 DEBT TO GDP 84,2% DARI GDP = NEW LOANS
2023 DEBT RM 1.53 TRILLION = NEW LOANS
2022 DEBT RM 1.45 TRILLION = NEW LOANS
2021 DEBT RM 1.38 TRILLION = NEW LOANS
2020 DEBT RM 1.32 TRILLION = NEW LOANS
2019 DEBT RM 1.25 TRILLION = NEW LOANS
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
=========
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
Malaydesh Government DEBT accounted for 65.6 % of the country's Nominal GDP in Mar 2024, compared with the ratio of 64.3 % in the previous quarter. Malaydesh government DEBT to GDP ratio data is updated quarterly, available from Dec 2010 to Mar 2024.
=========
2024 DEBT JATUH TEMPO = The federal government's DEBT is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing DEBTs from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF)
----
2023 TIDAK PAY DEBT = “Ini bermakna PAYan khidmat DEBT banyak…hanya memPAY faedah bukan PAY DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
----
2022 END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP 52,4% = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk memPAY prinsipal pinjaman matang.
----
2021 END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP 50,4% = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk PAYan balik prinsipal pinjaman yang matang.
----
2020 END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP 60% = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk memPAY DEBT .
----
2019 END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP 59% = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk memPAY DEBT kerajaan terdahulu
----
2018 RASIO DEBT 80% DARI GDP : OPEN DONASI = Kementerian Keuangan Malaydesh pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara memPAY utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
==============
SCANDALS = Now and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera Malaydesh Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional norm
10 PEMASOK ALAT MILITER MALAYDESH =
BalasHapus1. AMERIKA SERIKAT
2. RUSIA
3. TIONGKOK (CINA)
4. TURKI
5. UNI EROPA
6. PERANCIS
7. INGGRIS
8. JERMAN
9. INDONESIA
10. POLANDIA
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterimalaydesh oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design, it is said that with a 140-metre length and a displacement of 5,996 tons, the Red White frigate will be the largest and most advanced surface combatant ever constructed in Indonesia.
-----
SATU_SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
===========
===========
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN OMPONG
LCS 2024-2011 = RM 12.4 BILLION
NO MERIAM
NO RADAR
NO MACHINE
NO MISSILE
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
-----
2024 BARTER = MINTA (NGEMIS) DIPERCEPAT
2024 BARTER = MINTA (NGEMIS) DIPERCEPAT
2024 BARTER = MINTA (NGEMIS) DIPERCEPAT
50% PAYMENT = BARTER PALM OIL
50% PAYMENT = BARTER PALM OIL
50% PAYMENT = BARTER PALM OIL
A $919 million contract was signed between KAI and the Malaydesh Ministry of Defense for the supply of the FA-50 light combat aircraft. According to the contract, deliveries of the aircraft should begin in 2026.
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to Malaydesh in the future. Malaydesh announced that at least half of the payment would be made in palm
-----
2024 NGEMIS 4x F18 BEKAS.....
2024 NGEMIS 4x F18 BEKAS.....
2024 NGEMIS 4x F18 BEKAS.....
Malaydesh masih lagi menunggu keputusan daripada kerajaan Kuwait tentang hasratnya untuk memperolehi pesawat-pesawat pejuang F/A-18C/D HORNET MALAYDESH milik tentera udara negara Timur Tengah itu
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
BalasHapusLCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = OMPONG
LMS B2 = GHOIB
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = OMPONG
KEDAH = OMPONG
PERDANA = OMPONG
HANDALAN = OMPONG
JERUNG = OMPONG
-----
DOWNGRADE NO SONAR = NO ASW
DOWNGRADE NO SONAR = NO ASW
DOWNGRADE NO SONAR = NO ASW
STM, in its role as main contractor, will turn to the Turkish defence sector for such equipment as the Combat Management System; the Gun Fire Control System, to be supplied by HAVELSAN; and the 3D Search Radar, Fire Control Radar, IFF, 30mm Gun, ESM and Chaff Decoy System, as well as other electronic sensors, to be supplied by ASELSAN. ROKETSAN will be supplying its ATMACA Surface-to-Surface G/M System.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
-----
The Malaydesh army has several weaknesses, including:
• Limited defense budgeting: The Malaydesh government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the Malaydesh Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The Malaydesh military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, Malaydesh ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
==============
Malaydesh has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, Malaydesh experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
Malaydesh experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
Malaydesh's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, Malaydesh's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, Malaydesh's household DEBT-to-GDP ratio was 84.2%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
• Malaydesh has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior....
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
BalasHapusLCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = OMPONG
LMS B2 = GHOIB
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = OMPONG
KEDAH = OMPONG
PERDANA = OMPONG
HANDALAN = OMPONG
JERUNG = OMPONG
-----
DOWNGRADE NO SONAR = NO ASW
DOWNGRADE NO SONAR = NO ASW
DOWNGRADE NO SONAR = NO ASW
STM, in its role as main contractor, will turn to the Turkish defence sector for such equipment as the Combat Management System; the Gun Fire Control System, to be supplied by HAVELSAN; and the 3D Search Radar, Fire Control Radar, IFF, 30mm Gun, ESM and Chaff Decoy System, as well as other electronic sensors, to be supplied by ASELSAN. ROKETSAN will be supplying its ATMACA Surface-to-Surface G/M System.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
-----
The Malaydesh army has several weaknesses, including:
• Limited defense budgeting: The Malaydesh government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the Malaydesh Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The Malaydesh military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, Malaydesh ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
==============
Malaydesh has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, Malaydesh experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
Malaydesh experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
Malaydesh's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, Malaydesh's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, Malaydesh's household DEBT-to-GDP ratio was 84.2%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
• Malaydesh has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior....
Lucunya Malondesh TIdak Bisa Terima Fakta bahwa Butuh Pasar US agar dapat uang ...
BalasHapushttps://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/malaysia#:~:text=Malaysia%20Trade%20Summary&text=U.S.%20goods%20imports%20from%20Malaysia,(%242.1%20billion)%20over%202023.
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
BalasHapusPRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malaydesh Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
-
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malaydesh Army's firepower inventory
-
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malaydesh’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
-
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malaydesh, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than $2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
-
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malaydesh is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
===
PT91 DISCONTINUING THE PRODUCTION According to Hisham, this decision raises questions because the Polish original equipment manufacturer Bumar Laberdy has stopped producing spare parts for Twardy.discontinuing the production of some main MBT components.
2025 F18 STOP PRODUCTION stop production of the F/A-18 Super Hornet in late 2025 after delivering the last of the fighter jets,.
LCS DETAIL DESIGN NOT COMPLETED = Defence Minister secretary-general DS Khaled Nordin told Parliament on March 12 as the detail design has not been completed.
===
SEWA HELI 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM)
SEWA HELI = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
SEWA BOAT SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA PESAWAT ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal Malaydesh Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39
SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata Malaydesh sedang mencari untuk menyewa Tarantula.
===
RETIRED MIG29 Malaydesh recently retired the MiG-29 Fulcrum due to its inability to maintain them.
RETIRED MB339CM the Aermacchi MB-339CM trainer jets that are currently grounded
RETIRED SCORPION Scorpions to be retired. The Army has recommended that it’s fleet of Scorpion light tanks be retired due to the high cost of maintenance and obsolescence issues.
RETIRED CONDOR Condor armoured 4X4 and Sibmas armoured recovery vehicle as retired from service as off January 1, 2023.
RETIRED SIBMAS = Condor armoured 4X4 and Sibmas armoured recovery vehicle as retired from service as off January 1, 2023.
RETIRED V150 = . It was used by the Malaydesh Army in Second Malayan Emergency (now retired)
PMX SEWA 15 YEARS=
BalasHapusRMAF
RMN
MMEA
POLICE
FIRE
RESCUE DEPARTEMENT
PM DEPARTEMENT
PMX has defended the decision to SEWA the helicopters for the military and other government agencies – RM16.5 billion for 15 years – during the Parliament session on Thursday. Among others he said the government adopted the leasing model to reduce maintenance costs and at the same time improved the operational readiness of the fleet.
DS Anwar Ibrahim did not address the fact that the government will be paying some RM1 billion a year for 15 years for the helicopters. He also said the helicopters selected were based on the specifications and requirements of the agencies themselves.
He also confirmed that the Army will also be part of the leasing programme apart from RMAF,RMN, MMEA, police, Fire and Rescue Department, and the Prime Minister Department. Apart from RMAF 12 and police’s seven helicopters, he did not give the breakdown for the other services and agencies.
==============
Malaydesh's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The Malaydesh military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The Malaydesh Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: Malaydesh has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The Malaydesh procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
==============
Malaydesh has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, Malaydesh experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
Malaydesh experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
Malaydesh's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, Malaydesh's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, Malaydesh's household DEBT-to-GDP ratio was 84.2%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
• Malaydesh has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior....
PROBLEMS SHIPYARD
BalasHapusPROBLEMS SHIPYARD
PROBLEMS SHIPYARD
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA.
===================
Some problems Malaydesh shipyards face in making warships include:
• Supply chain disruptions
In 2022, COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict disrupted supply chains and led to shortages of skilled personnel.
• Low-quality products
Workers may use sketches, photos, and previous experience instead of following good engineering practices, which can lead to low-quality products, reworks, higher costs, and late deliveries.
• Traditional shipbuilding
Traditional shipbuilding is a slow, expensive, and laborious process. It involves a systems approach, where each system has its own drawings, and work crews may compete for work space.
• Resource shortage
The shipbuilding industry is facing a shortage of resources due to an aging workforce and a lack of young people willing to enter the trade.
===================
Some factors that contribute to the Malaydesh Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaydesh Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
==============
KEY WORDS = PROBLEMS SHIPYARD
CHANGE SKIN = CHANGE NAME = SAME .....
BalasHapusPSC = 1995
PSC > BNS = 2005
BNC > LUNAS = 2024
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, Malaydesh government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa Malaydesh in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the Malaydesh Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN
15 TAHUN MANGKRAK
15 TAHUN MANGKRAK
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
NGPVs PAY DEBT LCS = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamalaydesh semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
-----
17 KREDITUR = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan Malaydesh Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat Malaydesh Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH) BHD.
===================
Malaydesh's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, Malaydesh has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
Malaydesh's economy has faced a number of challenges, including:
BalasHapus• Global slowdown: Slower global trade, geopolitical tensions, and tighter monetary policies have contributed to Malaydesh's economic decline.
• Weakening global demand: A decline in demand from developed countries, such as the US, EU, and Japan, has negatively impacted Malaydesh's exports.
• Slowdown in China: A slowdown in Malaydesh's main trading partner, China, has also contributed to the economic downturn.
• High government DEBT: Malaydesh has high levels of household and corporate DEBT, as well as insufficient tax revenue.
• High dependency on food imports: Malaydesh imports 60% of the food it consumes.
• Erosion of price competitiveness: Increasing labor costs have eroded Malaydesh's price competitiveness.
Inflation concerns: The war in Ukraine has affected food prices, which are a significant import for Malaydesh
===================
Malaydesh's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, Malaydesh has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
===================
Some factors that contribute to the Malaydesh Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaydesh Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
===================
Malaydesh's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The Malaydesh military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The Malaydesh Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: Malaydesh has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
Malaydesh's economy has faced a number of challenges, including:
BalasHapus• Global slowdown: Slower global trade, geopolitical tensions, and tighter monetary policies have contributed to Malaydesh's economic decline.
• Weakening global demand: A decline in demand from developed countries, such as the US, EU, and Japan, has negatively impacted Malaydesh's exports.
• Slowdown in China: A slowdown in Malaydesh's main trading partner, China, has also contributed to the economic downturn.
• High government DEBT: Malaydesh has high levels of household and corporate DEBT, as well as insufficient tax revenue.
• High dependency on food imports: Malaydesh imports 60% of the food it consumes.
• Erosion of price competitiveness: Increasing labor costs have eroded Malaydesh's price competitiveness.
Inflation concerns: The war in Ukraine has affected food prices, which are a significant import for Malaydesh
===================
Malaydesh's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, Malaydesh has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
===================
Some factors that contribute to the Malaydesh Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaydesh Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
===================
Malaydesh's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The Malaydesh military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The Malaydesh Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: Malaydesh has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
BalasHapusHARGA 1 PPA = HARGA 3 LMS B2
-
PPA USD 1,3 MILYAR/2 = USD 650 JUTA PER UNIT
-
LMS B2 (DOWNGRADE HISAR OPV) USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------------
RUGGERO DI LAURIA = BRAWIJAYA 320
MARCANTONIO COLONNA = SILIWANGI 321
Sono stati recentemente assegnati i nomi e i distintivi ottici ai 2 Pattugliatori Polivalenti d’Altura/Multipurpose Combat Ships (PPA/MCS) originariamente destinati alla Marina Militare e che Fincantieri ha ceduto alla Marina Indonesiana.
Si tratta del BRAWIJAYA 320 (giΓ RUGGERO DI LAURIA, PPA Light Plus) e del PRABU SILIWANGI 321 (giΓ MARCANTONIO COLONNA, PPA Light Plus).
===================
===================
VERSI DOWNGRADE MILGEM
VERSI DOWNGRADE MILGEM
VERSI DOWNGRADE MILGEM
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOΓHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaydesh
---------------------
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN
15 TAHUN MANGKRAK
15 TAHUN MANGKRAK
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
---------------------
NGPVs PAY DEBT LCS = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamalaydesh semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
----------------------
Malaydesh's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, Malaydesh has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedure
==============
DOWNGRADE ANKA
DOWNGRADE ANKA
2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the Malaydesh Ankas will have modified wings to improve their endurance
==============
CHEAPEST VARIANT
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
==============
KEY WORDS =
1. LMS B2 = DOWNGRADE MILGEM VARIANT
2. MPA = CHEAPEST VARIANT
3. FA 50 = CHEAPEST VARIANT
4. DOWNGRADE ANKA NO WEAPONARY
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
BalasHapusSEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM).
----
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
------
CHEAPEST VARIANT HISAR OPV
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
------
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOΓHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaydesh.
=========
VERSI TERMURAH FA50
VERSI TERMURAH FA50
VERSI TERMURAH FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
=========
DOWNGRADE ANKA
DOWNGRADE ANKA
2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the Malaydesh Ankas will have modified wings to improve their endurance.
=========
Malaydesh's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The Malaydesh military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The Malaydesh Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: Malaydesh has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The Malaydesh procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness
==============
KEY WORDS =
1. LMS B2 = DOWNGRADE MILGEM VARIANT
2. MPA = CHEAPEST VARIANT
3. FA 50 = CHEAPEST VARIANT
4. DOWNGRADE ANKA NO WEAPONARY
Malondesh sedang Butuh Uang US agar bisa makan dan minum
BalasHapus"Malaysia Trade Summary
U.S. goods trade with Malaysia totaled an estimated $80.2 billion in 2024. U.S. goods exports to Malaysia in 2024 were $27.7 billion, up 43.5 percent ($8.4 billion) from 2023. U.S. goods imports from Malaysia totaled $52.5 billion in 2024, up 13.7 percent ($6.3 billion) from 2023. The U.S. goods trade deficit with Malaysia was $24.8 billion in 2024, a 7.6 percent decrease ($2.1 billion) over 2023."
https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/malaysia#:~:text=Malaysia%20Trade%20Summary,(%242.1%20billion)%20over%202023.
Malondesh Butuh uang US nichh yeee....Hahaha
❌️2011 LCS gak nyampe2
BalasHapuslast last kensel 1, sisanya nyusul haha!πππ
❌️2016 apalagi damen opv miring, last last kensel 2 haha!π€£π€£π€£
❌️2016 MCS apa kabar...sign pembual
❌️2016 MRSS sign tipu haha!πππ
❌️2003 MERAD, rrc kena prenk
❌️1995 SPH CAESAR, dikadalin si tuti
❌️MRCA 2010 sign eh kumpul brosur deng haha!π€ͺπ€ͺπ€ͺ
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
BalasHapusSEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM).
----
CHEAPEST VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
------
CHEAPEST VARIANT HISAR OPV
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
------
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
------
1. BARTER SAWIT 10 LCA 8 FLIT DOWNGRADE
2. P-72M CHEAPEST AIRCRAFT
3. ANKA DOWNGRADE NO WEAPONARY
4. LMS B2 Ada-Class DOWNGRADE HISAR OPV
6. DiPAY PBB/UN = 4x4 Ejder YalΓ§in
7. LCS diPAY 6 jadi NOL DELAYED
8, OPV diPAY 3 jadi 1 DELAYED
==========
1. DEBT 84.2% DARI GDP
1. DEBT 84.2% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIPAY 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. TUDM SEWA 12 AW149
62. TUDM SEWA 4 AW139
63. TUDM SEWA 5 EC120B
64. TLDM SEWA 2 AW159
65. TDM SEWA 4 UH-60A
67. TDM SEWA 12 AW149
68. BOMBA SEWA 4 AW139
69. MMEA SEWA 2 AW159
70. POLIS SEWA 7 BELL429
==============
KEY WORDS =
1. DOWNGRADE
2. CHEAPEST VARIANT
3. SEWA
WEAKEST MILITARY
BalasHapusWEAKEST MILITARY
WEAKEST MILITARY
the Malaydesh military is today the region’s weakest. It is riddled with corruption, poor planning, and interference by political leaders in procurement, no longer a potent force even in managing low-level intensity conflict at a time when tensions in the South China Sea are higher than they have been since the days of the Vietnam War.
During the royal address to Parliament in July 2018, the defense minister revealed that only four of Malaydesh’s 28 Russian jet fighters could fly. The 42-year-old MiG-29N – two of which crashed in 1998 and 2005, respectively –was decommissioned in 2017 owing to high maintenance costs of RM262 million a year. The Russian jets were bought via an offset program in which palm oil was bartered for fighter jets. In 2003, Malaydesh purchased 18 Flankers, introduced in 1985, from Russia for US$900 million (RM3.67 billion), also involving palm oil trade. The offset deal with Russia led to the country’s first space program, with Malaydesh’s first astronaut to the International Space Station in 2007. By contrast, Singapore has purchased at least 12 F35B stealth jets from the US, with 100-mile over-the-horizon shoot-down capability. The People’s Liberation Army Air Force is flying the J-20 twin-jet all-weather stealth fighter aircraft developed by the Chengdu Aerospace Corporation. Both would reduce Malaydesh’s aging jets to scrap metal in seconds.
In 2006, Malaydesh acquired the Jernas system from the UK, including nine missile launchers (later increased to 15), three radars, Rapier Mk2 missiles, training, and support. According to a reliable source, this purchase was made against the recommendation of the RMAF which wanted a more versatile anti-aircraft system from Russia and France.
Admiral Reza Sany, the previous Navy Chief, before retiring earlier this year, openly complained of “dismal annual defense expenditure,” taking the government to task for the Navy’s dismal budget.
Due to low and erratic allocations, the RMN is saddled with old ships, with 58 percent of ships in service much older than the Royal Thai Navy’s HTMS Sukhothai, which sank on December 18, 2022. That includes, according to one source, the Kasturi-class Corvette that entered service in 1984 and the Laksamana Corvette class built in the early 1980s, the Perdana-class gunboat and the Handalan and Jerung class commissioned in the 1970s – at least 40 years ago. The KD Sri Perlis and KD SRI Johor gunboats commissioned in the late 1960s – even older – are still in service.
Admiral Reza made no mention of the scandalous fate of the littoral combat ships (LCS) which have not been delivered although the government has paid billions for them. During investigations into the scandal, it was revealed by Admiral Aziz Jaafar, a former Chief of the Navy, that he personally wrote letters complaining over the delay and cost overruns. Aziz’s observations and advice from other military professionals have been ignored. The scandal is a case in point where allocated funds have been hijacked.
The military likely had no idea they were being used by politicians and their cronies to purchase equipment, especially those that do not meet their technical and operational specifications. Whether some of these officers were also greased along the way by the politicians is something else. It is strange that no one in the military learned the lessons of the Scorpene submarine scandal that preceded the CLS debacle by a decade. Malaydesh bought two Scorpene-class submarines from France in 2002 when Najib Razak was defense minister and later PM. A two-ringgit Malaydesh company owned by a Najib’s crony received a €114 million “commission” for the purchase. The rest is history.
Ya ampun...Malondesh butuh uang US.... hahaha
BalasHapus"Malaysia Trade Summary
U.S. goods trade with Malaysia totaled an estimated $80.2 billion in 2024. U.S. goods exports to Malaysia in 2024 were $27.7 billion, up 43.5 percent ($8.4 billion) from 2023. U.S. goods imports from Malaysia totaled $52.5 billion in 2024, up 13.7 percent ($6.3 billion) from 2023. The U.S. goods trade deficit with Malaysia was $24.8 billion in 2024, a 7.6 percent decrease ($2.1 billion) over 2023."
https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/malaysia#:~:text=Malaysia%20Trade%20Summary,(%242.1%20billion)%20over%202023.
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
BalasHapusSEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaydesh (ATM).
----
CHEAPEST VARIANT :
-
HARGA CN 235 = US$ 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = US$24.7 Juta
------
CHEAPEST VARIANT HISAR OPV
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
------
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malaydesh to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in Malaydesh service, and will NOt be equipped with any weaponry.
------
1. BARTER SAWIT 10 LCA 8 FLIT DOWNGRADE
2. P-72M CHEAPEST AIRCRAFT
3. ANKA DOWNGRADE NO WEAPONARY
4. LMS B2 Ada-Class DOWNGRADE HISAR OPV
6. DiPAY PBB/UN = 4x4 Ejder YalΓ§in
7. LCS diPAY 6 jadi NOL DELAYED
8, OPV diPAY 3 jadi 1 DELAYED
===================
Malaydesh's defense budget is considered not in accordance with its objectives. Some of the things to consider are:
• The allocation of salaries and allowances for 2024 reaches 40% of the total defense budget.
• The allocation for procurement has increased slightly from 2023, but there may be no real benefit due to the depreciation of the ringgit.
• The Ministry of Finance assesses the availability of funds for programs and procurement requirements in private.
• Hundreds of Malaydesh military assets have exceeded the 30-year service limit.
==========
Malaydesh has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, Malaydesh experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
Malaydesh experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
Malaydesh's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, Malaydesh's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, Malaydesh's household DEBT-to-GDP ratio was 84.2%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
• Malaydesh has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
Malaydesh's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
BalasHapus1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The Malaydesh Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, Malaydesh has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
==========
Malaydesh has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, Malaydesh experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
Malaydesh experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
Malaydesh's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, Malaydesh's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, Malaydesh's household DEBT-to-GDP ratio was 84.2%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
• Malaydesh has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
==========
Malaydesh telah mengalami beberapa krisis, termasuk krisis politik, krisis beras, dan krisis mata uang:
• Krisis politik
Malaydesh mengalami krisis politik berkepanjangan sejak 2020 hingga 2022. Beberapa penyebabnya adalah:
1. Pertikaian dalam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional
2. PeNOLakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk menentukan tanggal peralihan kekuasaan
3. Dampak politik pandemi COVID-19
4. Proklamasi Darurat 2021
5. Pengunduran diri Perdana Menteri Muhyiddin Yassin
• Krisis beras
Malaydesh mengalami krisis beras ketika harga beras impor naik sebesar 36% pada September 2023. Hal ini menyebabkan konsumen beralih ke beras lokal yang lebih murah.
• Krisis mata uang
Ringgit Malaydesh mengalami penurunan nilai yang signifikan pada tahun 2024. Beberapa penyebabnya adalah:
1. Kinerja ekspor yang buruk
2. Kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve)
3. Kekhawatiran geopolitik
4. Ketidakpastian mengenai prospek ekonomi China
✅️Skorpen EVO 72 meter
BalasHapuslebih Panjang & Canggih
skorpeng seblah pendek & standar ajah haha!πππ
WORLD RANK GDP
BalasHapus1. United States 30,507,217
2. China 19,231,705
3. Germany 4,744,804
17. Indonesia 1,429,743
36. Malaydesh 444,984
-------
ASIA GDP 42,72 TRILLION
China (48.61%)
Japan (11.06%)
India (9.37%)
South Korea (4.32%)
Indonesia (3.49%)
Turkey (2.89%)
Saudi Arabia (2.58%)
Other (17.7%)
-------
ASIA RANK GDP
1 China 18.53 trillion
2 Japan 4.07 trillion
3 India 3.88 trillion
4 Russia 2.0 trillion
5 South Korea 1.76 trillion
6 INDONESIA 1.47 trillion
7 Turkey 1.3 trillion
8 Saudi Arabia 1.11 trillion
9 Taiwan 803.0 billion
10 Thailand 548.9 billion
11 Israel 530.6 billion
12 United Arab Emirates 527.8 billion
13 Singapore 525.2 billion
14 Philippines 471.5 billion
15 Vietnam 465.8 billion
16 Bangladesh 451.16 billion
17 MALAYDESH 445.5 billion
18 Iran 434.8 billion
19 Hong Kong
(SAR) 401.5 billion
20 Pakistan 374.6 billion
-------
112 JUTA ORANG KAYA vs 35 JUTA MALAYDESH
40% ORANG KAYA INDONESIA
280 x 0,4 = 112 JUTA ORANG KAYA
PENDUDUK MALAYDESH = 35 JUTA
Malaydesh 2025 population is estimated at 35,977,838 people at mid-year. Malaydesh population is equivalent to 0.44% of the total world population. Malaydesh ranks number 44 in the list of countries (and dependencies) by population
==========
==========
1.RASIO HUTANG 84.2% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,63 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL