The Philippine Air Force formally received five newly acquired S-70i Black Hawk helicopters during an Acceptance, Turnover, and Blessing Ceremony held on August 13, 2025, at Haribon Hangar, Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga. The ceremony was presided over by Lieutenant General Arthur M Cordura PAF, Commanding General of the PAF.
The helicopters, which arrived in the Philippines on July 15, 2025, form part of the 32-unit acquisition under a direct contract with Poland’s PZL Mielec through the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. The first batch of five helicopters arrived on June 10, 2024, followed by another five on December 9, 2024.
Each delivery underwent a stringent Technical Inspection and Acceptance (TIA) process conducted by the Department of National Defense, AFP, and PAF to ensure compliance with operational standards and specifications. These helicopters will be operated and maintained by the 205th Tactical Helicopter Wing under the Air Mobility Command.
The S-70i Black Hawk helicopters are known for their versatility, speed, and reliability in a wide range of missions. With this latest addition, the PAF further strengthens its capacity to conduct humanitarian assistance and disaster response operations, troop and cargo transport, and other missions critical to national security and development.
(PAF)
pinoy strongg!!💪
BalasHapusHow come the Filipinos can get their Blackhawks, while the Malaysians can't?
BalasHapusfilipin Beli CA$H om irs,
Hapusnegri🎰kasino genting bisanya Barter cpo dan Utang..eh sewa blekhok pun ditolak haha!🤣🤣🤣
MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
BalasHapusMISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
📊 Hutang Isi Rumah Malaysia – Gambaran & Implikasi
Data yang anda kongsikan daripada Bank Negara Malaysia (BNM) memang mencerminkan satu realiti penting dalam ekonomi serantau:
• Nilai: RM1.65 trilion (setakat Mac 2025)
• Nisbah terhadap KDNK: 84.3%
• Kedudukan: Tertinggi di ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah/KDNK
🔍 Kenapa angka ini tinggi?
1. Akses mudah kepada kredit – Kad kredit, pinjaman peribadi, dan skim pembiayaan kenderaan/perumahan yang meluas.
2. Harga rumah yang meningkat – Ramai bergantung pada pinjaman jangka panjang.
3. Kos sara hidup yang tinggi, memaksa sebahagian isi rumah bergantung kepada hutang untuk menampung perbelanjaan.
4. Pertumbuhan pendapatan yang perlahan berbanding kenaikan kos dan komitmen hutang.
📈 Implikasi kepada ekonomi & rakyat
• Kerentanan kewangan – Isi rumah lebih terdedah jika kadar faedah naik atau ekonomi meleset.
• Kesannya kepada penggunaan – Perbelanjaan pengguna mungkin berkurangan kerana sebahagian pendapatan digunakan untuk membayar hutang.
• Kestabilan kewangan negara – Bank pusat perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit.
PH TIM ELIT SHOPPING SOPING,
BalasHapusBeli Blekhok CA$H haha!🤑🤑🤑
sementara negri🎰kasino genting, maunya blekhok sewa, pake ngutang & barter ehhh kensel haha!😂😂😂
MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
BalasHapusMISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang setiap tahun sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru tiap tahun meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALONDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malondesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
==========
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malondesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malondesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
heli TerBaruw kita donk khusus $HOPPING 2025 haha!🤑👍🤑
BalasHapus✅️h225 karakal
✅️h-145
✅️aw-189
lah seblah SEWA heli, jimat Kos beda tipiz Dmiskinos haha!😆😆😆
ntar klo latihan antar regional, tiap negara helinya Baruw dari mana? milik sendiri...hasil SHOPPING haha!👍🤑👍
BalasHapustiba giliran negri🎰kasino semenanjung kl, ditanya dari mana helinya, dijawab dari LEASING/SEWA mister...ahhh bikin Malyu haha!🤣🤣🤣
https://www.indomiliter.com/indonesia-dan-australia-negara-bertetangga-dengan-kekuatan-rudal-balistik-jarak-pendek-modern/#more-110623
BalasHapus🇮🇩🇸🇬🇵🇭🇹🇭🇻🇳 Genk Oramg Kaya..Shopping Heli Baru Cash...🇲🇾Orang Miskin Hanya Mampu Sewa jumlahnya pun sikit..Sewa Pon pake Lender Orang Dalam..Miskin guys🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusYel-yel kelompok Malondesh:
BalasHapusGo Blackhawk Go...
Go SEWA Go...
Go Blackhawk Go Sewa Go...
Blackhawk SEWA....Jimat Cost..
Yes....Yees....Yeeeesss.....
MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
BalasHapusMISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
Ada beberapa faktor yang membuat Malondesh kerap memilih skema sewa atau alternatif non pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan militernya, alih alih langsung mengakuisisi aset baru. Dari laporan dan analisis terbuka, alasannya meliputi:
1. Keterbatasan Anggaran & Prioritas Fiskal
• Anggaran pertahanan Malondesh relatif terbatas dibandingkan beberapa negara tetangga, sementara ada tekanan besar untuk membiayai sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
• Skema sewa atau leasing memungkinkan penggunaan aset tanpa mengeluarkan biaya besar di awal, sehingga beban fiskal tahunan lebih ringan.
2. Masalah dalam Proyek Pengadaan Besar
• Kasus seperti skandal kapal tempur pesisir (LCS) menunjukkan adanya keterlambatan dan pembengkakan biaya. Proyek senilai RM9 miliar itu belum menghasilkan kapal sesuai jadwal.
• Keterlambatan ini membuat kebutuhan operasional harus ditutup sementara dengan menyewa atau meminjam peralatan dari pihak luar.
3. Industri Pertahanan Domestik yang Belum Matang
• Walau sudah lama berdiri, industri pertahanan lokal masih banyak bergantung pada komponen impor untuk bagian kritis seperti mesin.
• Produksi dalam negeri sering hanya sebatas perakitan, sehingga sulit memenuhi kebutuhan mendesak dengan cepat dan murah.
4. Pendekatan Alternatif: Barter & Sewa
• Pemerintah pernah menjajaki barter komoditas (misalnya minyak sawit) dengan peralatan militer dari negara seperti Pakistan, Rusia, dan Tiongkok.
• Skema ini dianggap bisa memperkuat pertahanan tanpa menambah utang atau menguras cadangan devisa.
5. Isu Integritas & Reformasi Proses Pengadaan
• Ada upaya meningkatkan integritas perolehan aset, termasuk rotasi pejabat yang menangani pembelian setiap tiga tahun untuk mencegah korupsi.
• Reformasi ini kadang memperlambat proses akuisisi, sehingga sewa menjadi solusi sementara.
💡 Kesimpulan: Bagi Malondesh, menyewa peralatan militer adalah strategi pragmatis untuk menjaga kesiapan tempur di tengah keterbatasan anggaran, tantangan industri lokal, dan masalah tata kelola pengadaan.
MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
BalasHapusMISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
Ada beberapa faktor utama yang membuat Malaysia belum mampu merealisasikan pembelian Multi Role Combat Aircraft (MRCA) kelas berat seperti yang dimiliki sebagian negara tetangganya, dan akhirnya memilih opsi Light Combat Aircraft (LCA) seperti FA 50 dari Korea Selatan2. Berikut penjelasan terperinci:
1. Keterbatasan Anggaran Pertahanan
• Harga jet tempur MRCA kelas berat seperti Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, atau Su 35 bisa mencapai USD 80–120 juta per unit, belum termasuk biaya operasional dan pemeliharaan jangka panjang.
• Anggaran pertahanan Malaysia relatif kecil dibandingkan Singapura atau Indonesia, sehingga sulit mengalokasikan dana besar sekaligus untuk akuisisi pesawat tempur berat.
• Pemerintah harus menyeimbangkan belanja pertahanan dengan kebutuhan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
2. Prioritas Kebutuhan Mendesak
• TUDM menghadapi kekosongan kemampuan tempur setelah pesawat MiG 29N dipensiunkan.
• FA 50 dipilih karena bisa berfungsi ganda: sebagai pesawat latih lanjut (lead in fighter trainer) dan pesawat tempur ringan untuk patroli udara, sehingga mengisi celah kemampuan dengan cepat sambil menunggu keputusan jangka panjang soal MRCA.
• Pengiriman FA 50 dijadwalkan mulai 2026, sehingga lebih cepat dibandingkan negosiasi ulang MRCA yang bisa memakan waktu bertahun tahun.
3. Kendala Proses Pengadaan
• Program MRCA sudah digagas bertahun tahun, namun berulang kali tertunda karena masalah pendanaan dan perubahan prioritas strategis.
• Tawaran dari produsen besar seperti Rusia (MiG 35) dan Prancis (Rafale) pernah masuk, tetapi dinilai tidak sesuai kemampuan anggaran saat itu.
• Upaya membeli F/A 18C/D Hornet bekas dari Kuwait juga belum membuahkan hasil
MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
BalasHapusMISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
Alasan Keterlambatan Upaya Pembelian F/A-18C/D Hornet Bekas dari Kuwait
• Kurangnya komitmen pemerintah Kuwait dalam melanjutkan negosiasi penjualan jet Hornet bekas kepada Malondesh. Meski kunjungan perwakilan TUDM direncanakan, respons resmi dari pihak Kuwait masih terbatas dan belum ada kepastian jumlah pesawat yang akan dilepas.
• Kebutuhan Kuwait untuk mempertahankan armadanya sambil menunggu pengiriman F/A-18E/F Super Hornet dari Amerika Serikat yang mengalami penundaan. Hal ini membuat Kuwait memilih fokus pada pemeliharaan dan peningkatan Hornet eksisting senilai US$1,8 miliar daripada melepasnya kepada Malondesh.
• Kompleksitas proses Foreign Military Sales (FMS) antara pemerintah Malondesh, pemerintah Kuwait, dan Departemen Pertahanan AS. Kesepakatan pemeliharaan, upgrade, serta persyaratan teknis dan administratif memakan waktu dan belum mencapai tahap finalisasi.
• Pertimbangan operasional Kuwait untuk memastikan kesiapan tempur hingga semua unit Super Hornet atau platform pengganti lain tiba. Pekerjaan pemeliharaan dan peningkatan sistem Hornet mereka menandakan ketidaktersediaan jet tersebut untuk dijual dalam waktu dekat.
Selain faktor-faktor di atas, Malondesh masih mengeksplorasi opsi lain untuk menjaga kapabilitas udara, seperti:
• Memperpanjang usia operasional F/A-18D Hornet yang dimiliki
• Mengejar alternatif platform multirole (contoh: Eurofighter Typhoon atau jet latih lanjutan yang dapat disulap menjadi tempur ringan)
genk geli SEWA mana nich, masi kaget yaa kena 19% harus bayar $ 240bn haha!😋😋😋
BalasHapusuang dari mana?ahli parlimen Pada nanya tuch..pembual bingung haha!🤗🤥🤗
data center mana data pisang haaaaa......ya salammm om @palu gada
Hapusgutbaiiii si fisank haha!🍌🍌🍌
HapusKata siapa Singapore TIDAK UPGRADE HIMARS agar bisa Luncurkan Rudal Balistik mulai range 150 Km - 500 Km ?
BalasHapusIni Fakta nya
Singapore UPGRADE HIMARS untuk Luncurkan:
GMLRS-ER 150 Km
PrSM Balistic Missile up to 509 Km
https://militarnyi.com/en/news/singapore-upgrading-himars-systems-to-support-advanced-rockets/
The upgrade is expected to enable the launchers to use the new high-precision extended-range GMLRS-ER missiles.
There is also a possibility that the launchers will be able to fire short-range Precision Strike Missile (PrSM) ballistic missiles.
Ngerti kan Protokol Standar Ganda yang SELALU dimainkan Singapore terhadap INDONESIA lewat Proxy2nya di berbagai Media Masa dan Social Media untuk Negative Framing terhadap INDONESIA....
BalasHapushttps://militarnyi.com/en/news/singapore-upgrading-himars-systems-to-support-advanced-rockets/
The Singapore Army’s High Mobility Rocket System (HIMARS), […] battle-tested by Ukraine in the Russia-Ukraine War, will also be upgraded to integrate more capable rockets,” the country’s Ministry of Defense stated
The upgrade is expected to enable the launchers to use the new high-precision extended-range GMLRS-ER missiles.
There is also a possibility that the launchers will be able to fire short-range Precision Strike Missile (PrSM) ballistic missiles.
The GMLRS-ER high-precision rocket launchers are an improved version of the well-known and actively used in Ukraine M30A2 and M31A2 GMLRS.
The improved ones have an increased range of up to 150 km (compared to 90 km of conventional GMLRS).
The Precision Strike Missile (PrSM) short-range ballistic missile was developed to replace the MGM-140 ATACMS missiles and is capable of hitting targets at a distance of up to 500 km (compared to 300 km in ATACMS).
MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
BalasHapus-
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang setiap tahun sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru tiap tahun meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALONDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malondesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
==========
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malondesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malondesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝