13 Maret 2026

N219 Terbang Perdana Pakai Baling-baling Bilah 5 Baru MT Propellen Jerman

13 Maret 2026

Pesawat N-219 Nurtanio dengan baling-baling bilah 5 dari MT Propeller Jerman (photos ssv: PT DI)

Pesawat bermesin ganda karya anak bangsa Indonesia ini baru saja melakukan gebrakan dengan memakai baling-baling MT Propeller Jerman.

Hal ini diungkap PT Dirgantara Indonesia lewat unggahan akun Facebook miliknya pada 7 Maret 2025 lalu, dengan mengunggah sebuah video pendek penerbangan pesawat N219.

"Membawa kinerja ke tingkat berikutnya.

Hari ini, N219 naik ke langit dengan baling-baling barunya dari MT-Propeller, membawa kinerja yang lebih baik di medan yang paling sulit," terang PTDI dalam unggahannya.

Dalam video yang diunggah akun Facebook PTDI itu, terlihat detik-detik N219 terbang ke udara setelah keluar dari hanggar PTDI.

Di kedua sisinya, nampak N219 menggunakan baling-baling berbilah lima yang disebut PTDI merupakan produk buatan MT Propeller.

Meski tak disebutkan varian baling-baling terbaru yang dipakai N219, PTDI memang sudah sejak lama bekerja sama dengan perusahaan Jerman itu untuk menyediakan baling-baling bilah 5 MTV-27 buat NC212i.


Pengembangan pesawat NC212i dengan MT Propeller telah dimulai sejak bulan Agustus 2023.

"Baling-baling buatan MT Propeller asal Jerman itu menghasilkan suara atau kebisingan yang rendah ketika mesin dinyalakan.

Selain itu, mesin tidak mengalami hentakan ketika menyalakan single engine ketika berada di udara," terang Antara edisi 28 Oktober 2024 silam.

MTV-27 yang telah disertifikasi oleh EASA.

"Sebagaimana dilansir EASA, bahwa MTV-27 dilengkapi dengan start pitch lock yang dapat mencegah baling-baling bergerak di bawah kecepatan ideal.

Penggunaan MTV-27 pada NC212i telah teruji compatible dengan engine terpasang, yaitu Honeywell TPE331, yang kemudian dapat menghasilkan noise dan vibrasi yang rendah pada operasi pesawat," lapor PTDI dalam rilis resminya pada 4 Desember 2023 silam.

56 komentar:

  1. Mantappp haaha!🦾✌️🦾

    BalasHapus
  2. PERIODE 10 TAHUN .....
    EKSODUS PINDAH NEGARA = ALASAN EKONOMI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    27 ORANG PER HARI
    ---------------------------
    Data dari Jabatan Pendaftaran Negara tersebut, berikut adalah rincian rata-rata jumlah warga yang melepas kewarganegaraan per hari:
    Periode 5 Tahun (Hingga 17 Desember 2025):
    Dengan total 61.116 orang dalam kurun waktu 1.826 hari, rata-ratanya adalah sekitar 33,4 orang per hari.
    Laju Tahunan Umum (Data 2015 - Juni 2025):
    Dengan angka stabil di kisaran 10.000 orang per tahun, rata-ratanya adalah sekitar 27,4 orang per hari.
    Sebagai perbandingan, mayoritas besar dari mereka (sekitar 93,78%) beralih menjadi warga negara Singapura, yang proses aplikasinya dapat dipantau melalui Immigration & Checkpoints Authority (ICA) Singapore
    ________________________________________
    DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah

    BalasHapus
  3. ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    ________________________________________
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.
    ________________________________________
    DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah

    BalasHapus
  4. Pesawat TAK LAKU.... šŸ”„šŸ”„šŸ¤£šŸ¤£šŸ¤£

    BalasHapus
    Balasan
    1. MAUNG MV3 (PINDAD) DAN AGRALE MARRUƁ AM250 (BRASIL) :
      -
      1. Tipe Mesin
      Maung MV3: Turbo Diesel 2.200 cc.
      Agrale MarruĆ”: Cummins ISF 2.8 Turbo Diesel.
      -
      2. Kapasitas Mesin
      Maung MV3: 2.184 cc (4 Silinder).
      Agrale MarruĆ”: 2.800 cc (4 Silinder).
      -
      3. Tenaga Maksimum
      Maung MV3: ± 199 - 202 HP (Horsepower).
      Agrale MarruĆ”: ± 150 HP (Horsepower).
      -
      4. Torsi Maksimum
      Maung MV3: ± 441 Nm.
      Agrale MarruĆ”: ± 360 Nm.
      -
      5. Transmisi
      Maung MV3: Otomatis 8-percepatan / Manual 6-percepatan.
      Agrale MarruĆ”: Manual 5-percepatan.
      -
      6. Standar Emisi
      Maung MV3: Euro 4.
      Agrale MarruĆ”: Euro 5 / Euro 6.
      -
      7. Sistem Penggerak
      Maung MV3: 4x4 dengan Rear Differential Lock.
      Agrale MarruĆ”: 4x4 dengan Part-time Transfer Case.
      ________________________________________
      ANALISIS PERFORMA:
      -
      Efisiensi vs Power: Mesin Maung MV3 memiliki kapasitas lebih kecil (2.200 cc) namun menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih besar dibandingkan mesin Cummins 2.800 cc pada Agrale MarruĆ”. Hal ini menunjukkan efisiensi teknologi turbo variabel yang lebih modern pada Maung.
      -
      Transmisi: Maung MV3 lebih unggul dalam kenyamanan berkendara dengan opsi transmisi otomatis 8-percepatan, sementara Agrale MarruĆ” lebih fokus pada utilitas murni dengan transmisi manual yang kasar namun kuat.
      -
      Mobilitas: Dengan torsi 441 Nm, Maung MV3 memiliki kemampuan menanjak dan akselerasi di medan berat yang secara teoritis lebih responsif dibandingkan Agrale MarruĆ”.

      Hapus
    2. 5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah

      Hapus
    3. SIPRI - THE 40 LARGEST RECIPIENTS OF MAJOR ARMS =
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      TIADA SHOPPING MALAYDESH
      TIADA SHOPPING MALAYDESH
      TIADA SHOPPING MALAYDESH
      -
      1. Ukraina: Pemasok utama AS (41%), Jerman (14%), Polandia (9,4%)
      2. India: Pemasok utama Rusia (40%), Prancis (29%), Israel (15%)
      3. Arab Saudi: Pemasok utama AS (77%), Spanyol (9,5%), Prancis (4,6%)
      4. Qatar: Pemasok utama AS (48%), Italia (21%), Inggris (17%)
      5. Pakistan: Pemasok utama China (80%), Türkiye (7,0%), Belanda (4,6%)
      6. Jepang: Pemasok utama AS (95%), Inggris (3,4%), Norwegia (0,9%)
      7. Polandia: Pemasok utama Korea Selatan (47%), AS (44%), Italia (2,2%)
      8. Amerika Serikat: Pemasok utama Inggris (17%), Prancis (14%), Italia (13%)
      9. Kuwait: Pemasok utama AS (62%), Italia (31%), Prancis (5,7%)
      10. Australia: Pemasok utama AS (85%), Spanyol (6,5%), Jerman (4,0%)
      11. UEA: Pemasok utama AS (42%), Prancis (18%), Korea Selatan (10%)
      12. Mesir: Pemasok utama Prancis (39%), Jerman (30%), Italia (18%)
      13. Inggris: Pemasok utama AS (85%), Israel (8,2%), Jerman (2,7%)
      14. Israel: Pemasok utama AS (68%), Jerman (31%), Italia (1,3%)
      15. Belanda: Pemasok utama AS (89%), Rumania (4,8%), Swedia (2,1%)
      16. Korea Selatan: Pemasok utama AS (93%), Inggris (3,5%), Israel (1,8%)
      17. Jerman: Pemasok utama Israel (55%), AS (37%), Swedia (2,8%)
      18. Indonesia: Pemasok utama Italia (40%), AS (16%), Prancis (14%)
      19. Yunani: Pemasok utama Prancis (68%), AS (17%), Italia (4,4%)
      20. Norwegia: Pemasok utama AS (93%), Denmark (1,8%), Italia (1,7%)
      21. China: Pemasok utama Rusia (66%), Ukraina (15%), Prancis (13%)
      22. Italia: Pemasok utama AS (93%), Prancis (2,6%), Jerman (1,7%)
      23. Filipina: Pemasok utama Korea Selatan (42%), Israel (20%), AS (15%)
      24. Türkiye: Pemasok utama Jerman (31%), Spanyol (29%), Italia (19%)
      25. Brasil: Pemasok utama Prancis (62%), Swedia (18%), Italia (8,6%)
      26. Singapura: Pemasok utama Jerman (40%), AS (33%), Israel (12%)
      27. Bahrain: Pemasok utama AS (99%), Türkiye (0,6%), Italia (0,6%)
      28. Maroko: Pemasok utama AS (60%), Israel (24%), Prancis (10%)
      29. Denmark: Pemasok utama AS (82%), Israel (6,4%), Swiss (4,7%)
      30. Rumania: Pemasok utama AS (48%), Norwegia (17%), Belanda (15%)
      31. Belgia: Pemasok utama AS (54%), Spanyol (32%), Prancis (7,9%)
      32. Belarusia: Pemasok utama Rusia (100%), Iran (0,1%)
      33. Aljazair: Pemasok utama Rusia (39%), China (27%), Jerman (18%)
      34. Taiwan: Pemasok utama AS (96%), Italia (1,5%), Jerman (1,4%)
      35. Hungaria: Pemasok utama Jerman (43%), AS (16%), Prancis (9,9%)
      36. Kazakhstan: Pemasok utama Rusia (83%), Spanyol (7,9%), Prancis (3,6%)
      37. Serbia: Pemasok utama China (61%), Prancis (12%), Rusia (7,0%)
      38. Kanada: Pemasok utama AS (32%), Spanyol (26%), Australia (11%)
      39. Spanyol: Pemasok utama AS (49%), Swiss (25%), Prancis (9,1%)
      40. Thailand: Pemasok utama China (49%), AS (15%), Israel (9,2%)
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      ------------------------------
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
    4. TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
      -
      2005: Prank China (Rudal KS-1A)
      Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
      Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
      -
      2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
      Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
      Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
      -
      2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
      Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
      Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
      -
      2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
      Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
      Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
      -
      2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
      Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
      Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
      -
      2022: Prank India (HAL Tejas)
      Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
      Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
      -
      2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
      Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
      Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
      -
      2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
      Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
      Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
      -
      2023: Prank PBB (IAG Guardian)
      Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
      Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
      -
      2024–2025: Prank Black Hawk
      Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
      Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
      -
      2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
      Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
      Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
      -
      2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
      Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
      ________________________________________
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -
      1. INDONESIA (1,5%)
      STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
      Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam ScorpĆØne, dan Kapal PPA).
      -
      2. Filipina (1,2%)
      STATUS: URUTAN KEDUA DI KAWASAN.
      Fokus: Penguatan pertahanan pantai dan udara (Rudal BrahMos, helikopter tempur, dan kapal fregat).
      -
      3. Singapura (1,1%)
      STATUS: URUTAN KETIGA DI KAWASAN.
      Fokus: Pemeliharaan keunggulan teknologi (Jet tempur F-35B dan kapal selam tipe 218SG).
      -
      4. Thailand (0,5%)
      STATUS: URUTAN KEEMPAT DI KAWASAN.
      Fokus: Alutsista dari Swedia, AS, dan Korea Selatan (termasuk jet tempur dan bom berpemandu).
      -
      5. Malaydesh (0,3%)
      STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
      Fokus: Modernisasi terbatas pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan.
      -
      6. Kamboja (0,1%)
      STATUS: URUTAN KEENAM DI KAWASAN.
      Fokus: Dominasi pasokan dari China, termasuk sistem peluncur roket multipel (MLRS).

      Hapus
    5. TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
      -
      2005: Prank China (Rudal KS-1A)
      Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
      Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
      -
      2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
      Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
      Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
      -
      2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
      Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
      Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
      -
      2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
      Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
      Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
      -
      2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
      Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
      Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
      -
      2022: Prank India (HAL Tejas)
      Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
      Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
      -
      2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
      Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
      Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
      -
      2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
      Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
      Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
      -
      2023: Prank PBB (IAG Guardian)
      Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
      Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
      -
      2024–2025: Prank Black Hawk
      Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
      Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
      -
      2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
      Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
      Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
      -
      2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
      Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
      ________________________________________
      DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
      2010: RM 407,1 MILIAR
      2011: RM 456,1 MILIAR
      2012: RM 501,6 MILIAR
      2013: RM 547,7 MILIAR
      2014: RM 582,8 MILIAR
      2015: RM 630,5 MILIAR
      2016: RM 648,5 MILIAR
      2017: RM 686,8 MILIAR
      2018: RM 1,19 TRILIUN
      2019: RM 1,25 TRILIUN
      2020: RM 1,32 TRILIUN
      2021: RM 1,38 TRILIUN
      2022: RM 1,45 TRILIUN
      2023: RM 1,53 TRILIUN
      2024: RM 1,63 TRILIUN
      2025: RM 1,71 TRILIUN
      2026: RM 1,79 TRILIUN
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah

      Hapus
    6. INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
      -----
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterima oleh PAL beberapa tahun lalu.
      -----
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design,
      -----
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDUSTRI PENERBANGAN
      PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
      -----
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      PRODUKSI TANK MEDIUM
      Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
      -----
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      SCORPENE CLASS (SCORPƈNE EVOLVED)
      As of 2025, Indonesia has officially moved into the production phase for two ScorpĆØne Evolved diesel-electric submarines.
      Status: The contract with French shipbuilder Naval Group officially entered into force on July 23, 2025.
      Production: The vessels will be built entirely at PT PAL’s shipyard in Surabaya via a full transfer of technology.
      Milestone: In December 2025, PT PAL successfully completed the steel-cutting qualification, with full construction of the first hull scheduled to begin by June 2026.
      -----
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      TYPE 209 CLASS (NAGAPASA CLASS)
      Indonesia has already successfully produced Type 209/1400 submarines through a collaboration with South Korea's Hanwha Ocean (formerly DSME).
      -----
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
      AUTONOMOUS SUBMARINES
      Project: PT PAL is developing AI-powered autonomous submarines (KSOT).
      Scale: The Ministry of Defense announced plans in October 2025 to produce 30 of these autonomous units to secure strategic maritime chokepoints.
      Global Standing: Indonesia is the fourth nation—after the U.S., Russia, and China—to develop this level of autonomous underwater capability



      Hapus
    7. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. šŸ‡¹šŸ‡· Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. šŸ‡°šŸ‡· Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. šŸ‡¬šŸ‡§ Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. šŸ‡ØšŸ‡³ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. šŸ‡µšŸ‡± Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. šŸ‡©šŸ‡Ŗ Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      ------------------
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 10.06
      GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYDESH mulai Panik... 3 BUAH LCS ON THE WAY... šŸ˜ŽšŸ˜ŽšŸ‡²šŸ‡¾šŸ‡²šŸ‡¾
      --------
      GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 08.56
      PROGRAM LCS....šŸ˜ŽšŸ˜ŽšŸ˜ŽšŸ˜ŽšŸ‡²šŸ‡¾šŸ‡²šŸ‡¾šŸ‡²šŸ‡¾
      1.LCS 1 - TURUN DI AIR
      2. LCS 2 - TURUN DI AIR
      3. LCS 3 - bentuk fizikal kapal sudah kelihatan
      --------
      MMW9 Mei 2025 pukul 08.32
      GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
      LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
      https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
      Alhamdulillah....
      Program kita jalan terus Bro....
      Lantak la apa KONOHA nak cakap dan nak HOAXkan...
      Kita jalan terus!!!
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      --------
      MMW9 Mei 2025 pukul 08.35
      GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
      LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
      https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
      Aku kat Langkawi ni Bro... tengah tengok persediaan LIMA 2025.
      Tunggu LIMA 2025... banyak perancangan kita yang akan kita zahirkan.
      KITA JALAN TERUS!!!
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      --------
      MMW9 Mei 2025 pukul 11.02
      KAMI JALAN TERUS BRO... JALAN TERUS!
      Kami peduli apa korang cakap....KAMI JALAN TERUS!
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

      Hapus
    8. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. šŸ‡¹šŸ‡· Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. šŸ‡°šŸ‡· Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. šŸ‡¬šŸ‡§ Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. šŸ‡ØšŸ‡³ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. šŸ‡µšŸ‡± Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. šŸ‡©šŸ‡Ŗ Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      ------------------
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 10.30
      Tahun depan 2024
      18 SPH
      12 HELIKOPTER CSAR
      50-60 KENDERAAN ARMOR
      3 KAPAL LMS BATCH 2
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 09.48
      Psssttttt..... 18 buah SPH beli CASH ya guys bukan HUTANG... 🤣🤣🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 13.23
      Alhamdulilah MALAYDESH shoping SPH CASH guys.... Kalis NGUTANG... šŸ˜ŽšŸ˜ŽšŸ˜ŽšŸ˜Ž
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 08.40
      18 buah puan syukur beli CASH...
      dari NGUTANG yang di bebankan rakyat tanggung BEBAN HUTANG alutsista puluhan tahun hingga 2044... 🤣🤣🤣🤣🤣
      -
      SPH CAESAR =
      GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
      Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
      -
      SPH YAVUZ =
      GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
      SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
      -
      SPH EVA =
      GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
      Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys

      Hapus
    9. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. šŸ‡¹šŸ‡· Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. šŸ‡°šŸ‡· Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. šŸ‡¬šŸ‡§ Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. šŸ‡ØšŸ‡³ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. šŸ‡µšŸ‡± Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. šŸ‡©šŸ‡Ŗ Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      ------------------
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      🦧GORILA KLAIM =
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      -
      GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
      Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
      Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. šŸ˜ŽšŸ˜ŽšŸ‡²šŸ‡¾šŸ‡²šŸ‡¾
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
      Dulu kan saya dah kata.
      Kontrak kami ada isi (ada wang).
      Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.🤣🤣🤣🤣🤣
      Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
      RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus 🤣🤣🤣🤣
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
      Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
      Kalau ada gambar, post le.
      Admin sila bantu! 🤣🤣🤣
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
      Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
      Kalau ada gambar, post le.
      Admin sila bantu! šŸ˜…šŸ˜…šŸ˜…šŸ˜…

      Hapus
    10. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      2025 = MELARAT
      DEFICIT RM 92.8 BILLION
      -
      Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
      ============
      KLAIM RINGGIT KUAT = AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
      DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
      DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
      DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
      --------------
      Section 1: Tariffs and Quotas
      Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
      Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
      Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
      --------------
      Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
      Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
      Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
      Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
      --------------
      Section 3: Digital Trade and Technology
      Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
      Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
      Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
      --------------
      Section 4: Rules of Origin
      Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
      --------------
      Section 5: Economic and National Security
      Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
      Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
      Article 5.3 (Other Measures):
      Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
      Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
      --------------
      Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
      Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
      Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
      --------------
      Section 7: Implementation and Final Provisions
      Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
      Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations

      Hapus
    11. IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
      IDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
      IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
      -
      TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
      -
      2005: Prank China (Rudal KS-1A)
      Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
      Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
      -
      2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
      Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
      Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
      -
      2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
      Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
      Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
      -
      2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
      Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
      Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
      -
      2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
      Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
      Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
      -
      2022: Prank India (HAL Tejas)
      Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
      Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
      -
      2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
      Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
      Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
      -
      2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
      Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
      Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
      -
      2023: Prank PBB (IAG Guardian)
      Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
      Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
      -
      2024–2025: Prank Black Hawk
      Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
      Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
      -
      2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
      Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
      Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
      -
      2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
      Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
      ________________________________________
      2026 USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      ---------------------------
      PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
      -
      1. INDONESIA
      Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
      -
      2. SINGAPURA
      SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
      -
      3. VIETNAM
      USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
      -
      4. THAILAND
      204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
      -
      5. FILIPINA
      295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
      -
      6. MALAYDESH
      RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis

      Hapus
    12. Mcm mana tugas agen di malaydes utk penjualan di sana..klu tak dpt konsumen tak pecat biar pengangguran brtnbah di malaydes..jerjavyg bener ya..jgn JD agen tolol!

      Hapus
  5. 5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ----------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    -------------------
    DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah

    BalasHapus
  6. KELEDAI MALAYA bisa bina pesawat kah ???? šŸ˜„šŸ˜…

    BalasHapus
  7. INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
    -----
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterima oleh PAL beberapa tahun lalu.
    -----
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design,
    -----
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDUSTRI PENERBANGAN
    PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
    -----
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    PRODUKSI TANK MEDIUM
    Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
    -----
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    SCORPENE CLASS (SCORPƈNE EVOLVED)
    As of 2025, Indonesia has officially moved into the production phase for two ScorpĆØne Evolved diesel-electric submarines.
    Status: The contract with French shipbuilder Naval Group officially entered into force on July 23, 2025.
    Production: The vessels will be built entirely at PT PAL’s shipyard in Surabaya via a full transfer of technology.
    Milestone: In December 2025, PT PAL successfully completed the steel-cutting qualification, with full construction of the first hull scheduled to begin by June 2026.
    -----
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    TYPE 209 CLASS (NAGAPASA CLASS)
    Indonesia has already successfully produced Type 209/1400 submarines through a collaboration with South Korea's Hanwha Ocean (formerly DSME).
    -----
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
    AUTONOMOUS SUBMARINES
    Project: PT PAL is developing AI-powered autonomous submarines (KSOT).
    Scale: The Ministry of Defense announced plans in October 2025 to produce 30 of these autonomous units to secure strategic maritime chokepoints.
    Global Standing: Indonesia is the fourth nation—after the U.S., Russia, and China—to develop this level of autonomous underwater capability



    BalasHapus
  8. MALONDESH MISKIN BIN BOTOL CUMA BISA BINA KONDOM UNISEX 🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  9. kl pake AM250 buatan Brasil
    tapi mesin Cummings buatan Amerika..

    wahhh klaim iq super tinggi, jauh2 dapetnya mobil Tempel Stiker jugak, kahsiyan kl, KETIPU LAGIII..Paraaahh haha!🤄🤣🤄

    BalasHapus
  10. INDIANESIA NGEMIS MINYAK MALAYSIA guys.... 🤣🤣🤣🤣🤣



    Bukan dari Timur Tengah, Impor Minyak RI Terbesar dari Singapura & Malaysia

    https://ekonomi.bisnis.com/read/20260302/9/1956977/bukan-dari-timur-tengah-impor-minyak-ri-terbesar-dari-singapura-malaysia

    BalasHapus
    Balasan
    1. The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
      Aging fleet
      • Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
      • The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
      Delays in acquiring new ships
      • The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
      • The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
      Corruption
      • Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
      • The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
      Other challenges
      • Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
      • Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
      • Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
      China's assertiveness in the South China Sea
      ============
      The MALAYDESH Armed Forces (ATM) face several readiness issues, including a lack of funding, outdated techNOLogy, and morale issues. These issues can affect the ATM's combat readiness and strategic deterrence capability.
      Lack of funding
      • Inadequate funding can affect the ATM's training, techNOLogy, and morale.
      • The government may not be able to provide the ATM with the latest defense assets.
      Outdated techNOLogy
      • The ATM may lack modern military assets, which can expose it to internal and external threats.
      • For example, the KD Rahman submarine had technical issues in 2010 that prevented it from submerging.
      ============
      MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
      Causes of underfunding
      • Government spending
      MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
      • Size of armed forces
      Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
      • Corruption
      Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
      Effects of underfunding
      • Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
      • Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
      • Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats

      Hapus
    2. MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
      Factors contributing to underfunding
      • Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
      • Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
      • Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
      Impacts of underfunding
      • Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
      • Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
      • Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.
      ============
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with spare parts for its assets, including a lack of budget, underperforming contractors, and outdated pricing.
      Budget
      • The MAF has faced budget constraints that affect the serviceability of its assets.
      • The government's revenue has been affected by reduced commodity prices, which has reduced the funds available for defense procurement.
      Outsourcing
      • The MAF has outsourced the supply of spare parts and maintenance of its assets, but this has led to issues.
      • Underperforming contractors and a lack of enforcement of contract terms have impacted the effectiveness of outsourcing.
      • The process of awarding contracts can be lengthy, which can lead to outdated pricing.
      Spare parts for specific assets
      • The MAF's PT-91M tanks have faced issues with spare parts, as the supplier of some components is no longer in production.
      • The MAF has also faced issues with Russian-produced fighter aircraft, including problems with the supply of spare parts.
      Other issues
      • The MAF has also faced issues with undertraining of staff, and the lack of clear guidance for the future strategic direction of the defense industry
      ============
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
      Fleet maintenance
      The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
      The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
      The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
      Age of aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
      The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
      Need for a multi-role combat aircraft
      The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
      The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
      Other issues
      The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
      The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.

      Hapus
    3. MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.
      ========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
      Ships
      • The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
      • The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
      • The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
      • The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
      Helicopters
      • Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
      Spare parts
      • The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet
      ===========
      • The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
      Aging aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
      Limited defense budget
      The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
      Local content
      Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
      Local company capabilities
      Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
      OEM reluctance
      Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
      Defense infrastructure
      The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor



      Hapus
  11. Bahlil Blak-blakan Impor BBM RI dari Malaysia & Singapura

    https://www.cnbcindonesia.com/news/20260312074927-4-718271/bahlil-blak-blakan-impor-bbm-ri-dari-malaysia-singapura

    BalasHapus
    Balasan
    1. MALAYDESH armed forces face challenges due to limited funding, which has led to an aging equipment inventory and gaps in military capability.
      Limited funding
      Small procurement budgets
      The military budget has remained small as a percentage of GDP, and governments have been unwilling to cut spending elsewhere
      Postponed purchases
      The global financial crisis has forced the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to postpone large purchases
      Aging equipment
      Outdated inventory
      The MAF's equipment is aging due to small procurement budgets and a lack of investment in maintenance and repair
      Withdrawal of aircraft
      The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017, and is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter operational
      Other challenges
      Procurement system: The procurement system needs reform, and there are delays in the delivery of new equipment
      Corruption: There are weaknesses in anti-corruption standards and reporting, and political connections can influence promotion decisions
      Oversight: There is little effective oversight of the defense sector
      ========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges in research and development (R&D), including a lack of funding, limited local capabilities, and a lack of strategic partnerships.
      Lack of funding
      There is a lack of funding to generate innovation in the local defense industry
      The defense industry faces tight budgets and uncertain timelines
      Limited local capabilities
      Local companies lack the capabilities and capacities to develop and produce military products
      There is a reluctance from Original Equipment Manufacturers (OEMs) to share their techNOLogy
      Lack of strategic partnerships
      There is a lack of strategic relationships between local companies and foreign partners
      There is a lack of clear guidance from the government for the future strategic direction of the defense industry
      ===========
      .The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has an aging fleet that is underfunded and struggling to keep up with techNOLogical advancements. This makes it difficult for the RMN to defend the country and its territorial claims in the South China Sea.
      Causes
      • Aging vessels
      Many of the RMN's ships are past their prime and are used beyond their economical life
      • Delayed replacements
      The RMN has received only a small number of the new vessels it planned to receive
      • Mismanagement
      A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the aging fleet
      Effects
      • Limited ability to patrol: The RMN's ability to patrol its maritime domain is limited
      • Increased reliance on the US: The RMN is relying more on the US to bolster its maritime capabilities
      Increased risk of accidents: The age of the RMN's vessels increases the risk of accident

      Hapus
    2. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a variety of challenges, including personnel issues, logistics, and security threats.
      Personnel issues
      Lack of military knowledge
      Military personnel may struggle with decision-making, thinking skills, and problem-solving due to a lack of military knowledge.
      Civil-military relations
      The military is controlled by civilians who exercise authority over the military.
      Logistics issues
      Readiness: The MAF must be able to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
      Responsiveness: The MAF must provide accurate support at the right place and time.
      ===========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
      Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
      Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
      Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
      Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
      Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
      Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
      Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
      Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.
      ===========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
      Causes
      • Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
      • Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
      Effects
      • Vulnerability to threats
      The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
      • Challenges with air force
      The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
      • Challenges with naval assets
      The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.





      Hapus
    3. The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems with its aircraft, including an aging fleet, limited funding, and a lack of responsiveness in its logistics system.
      Aging fleet
      • The RMAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
      • The RMAF's aircraft include the Mikoyan MiG-29, Boeing F/A-18 Hornet, and BAE Hawk.
      Limited funding
      • The government's defense modernization budget is limited. .
      • The government has many other priorities, including revitalizing the economy and reducing the national deficit.
      Logistics system
      • The RMAF's logistics system has problems with readiness and responsiveness.
      • Readiness is the ability to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
      • Responsiveness is the ability to provide accurate support at the right time and place.
      Government change
      ==========
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.
      ==========
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIPAY 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. SEWA 12 AW149 TUDM
      62. SEWA 4 AW139 TUDM
      63. SEWA 5 EC120B TUDM
      64. SEWA 2 AW159 TLDM
      65. SEWA 4 UH-60A TDM
      67. SEWA 12 AW149 TDM
      68. SEWA 4 AW139 BOMBA
      69. SEWA 2 AW159 MMEA
      70. SEWA 7 BELL429 POLIS

      Hapus
    4. BUKTI TRANSFER SENJATA SIPRI 2025 .......
      https://armstransfers.sipri.org/ArmsTransfer/CSVResult
      -
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      ________________________________________
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -
      INDONESIA (1,5%)
      STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
      Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam ScorpĆØne, dan Kapal PPA).
      -
      MALAYDESH (0,3%)
      STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
      Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
      ________________________________________
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
      -
      Malaydesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)________________________________________
      THE PRIMARY WEAKNESS OF THE MALAYDESH MILITARY'S AMPHIBIOUS CAPABILITIES IS THE LACK OF A DEDICATED MARINE CORPS. INSTEAD OF A SINGLE, specialized branch, Malaydesh amphibious forces are fragmented and distributed among different services, which creates several significant gaps.
      1. Fragmentation of Command and Control
      Without a unified Marine Corps, the various units responsible for amphibious operations—such as the Army's 10th Parachute Brigade and the Navy's PASKAL—must coordinate their efforts during a mission. This lack of a single, dedicated command structure can lead to:
      • Slower Response Times: The time required to coordinate and deploy different units from separate services can delay a rapid response to maritime threats or humanitarian crises.
      • Interoperability Issues: Despite joint exercises, the different services have distinct doctrines, equipment, and training, which can lead to communication and operational gaps in a real-world scenario.
      2. Limited Dedicated Assets
      A dedicated Marine Corps typically possesses its own fleet of specialized equipment designed for amphibious operations, such as amphibious assault vehicles (AAVs) and large landing craft. The Malaydesh Armed Forces (MAF) lack a similar inventory, relying on a more limited and general-purpose set of assets.
      • Reliance on Older or Less Capable Platforms: While the Malaydesh Navy is modernizing, its current fleet may not be sufficient for large-scale amphibious operations. The absence of a dedicated fleet of landing ships and AAVs limits the force's ability to transport troops and heavy equipment from sea to shore efficiently.
      3. Reduced Deterrence and Strategic Projection
      In a region with growing maritime disputes, a dedicated amphibious force serves as a powerful deterrent. Its existence signals a nation's ability and resolve to project power and defend its territorial claims.
      • Vulnerability in Maritime Disputes: Malaydesh is a claimant in the South China Sea, and the lack of a dedicated Marine Corps may be perceived as a strategic weakness when dealing with more assertive neighbors. The 2013 Lahad Datu incursion, for example, exposed a gap in the military's ability to swiftly and decisively respond to a maritime-based threat.
      4. Constraints on Training and Expertise
      While Malaydesh forces regularly train with foreign partners like the U.S. Marine Corps, this exposure is not a substitute for having a fully integrated, self-sustaining force.
      • Knowledge Gaps: Without a dedicated Marine Corps, the continuous development of a specialized doctrine and expertise in amphibious warfare is hindered. This can lead to a reliance on foreign partners for high-end amphibious training, rather than being able to conduct such training internally and on a large scale

      Hapus
    5. BUKTI TRANSFER SENJATA SIPRI 2025 .......
      https://armstransfers.sipri.org/ArmsTransfer/CSVResult
      -
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      ________________________________________
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -
      INDONESIA (1,5%)
      STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
      Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam ScorpĆØne, dan Kapal PPA).
      -
      MALAYDESH (0,3%)
      STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
      Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
      ________________________________________
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
      -
      Malaydesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)________________________________________
      HERE ARE THE KEY ASEAN NATIONS WITH A DEDICATED MARINE CORPS:
      ________________________________________
      Indonesia šŸ‡®šŸ‡©
      Indonesia's Korps Marinir Republik Indonesia (KORMAR RI) is a highly capable and well-established Marine Corps that is a core component of the Indonesian Navy (TNI AL).
      • Geographical Imperative: As the world's largest archipelagic state with over 17,000 islands, Indonesia requires a force that can project power across its vast maritime domain. KORMAR's primary role is to conduct amphibious operations, secure strategic coastal areas, and defend remote islands.
      • Size and Capabilities: KORMAR is a substantial force with its own armor, artillery, and specialized units. It can operate independently or as a key part of a larger naval task force, making it essential for a nation with such a dispersed territory.
      • Historical Context: The Korps Marinir was formed in 1945 during the Indonesian National Revolution, giving it a long history and a firm place in the country's military structure. Its missions have included counter-insurgency and securing the nation's borders.
      ________________________________________
      Philippines šŸ‡µšŸ‡­
      The Philippine Marine Corps (PMC) is the naval infantry force of the Philippine Navy.
      • Archipelagic Defense: Like Indonesia, the Philippines is an archipelago, making a dedicated Marine Corps vital for internal and external security. The PMC's role is to conduct amphibious, expeditionary, and special operations missions to defend the country's extensive coastline and numerous islands.
      • Missions: The PMC is heavily involved in operations against communist insurgents and extremist groups. It has also been instrumental in securing disputed areas, such as the Spratly Islands, and in humanitarian assistance and disaster relief efforts, a critical role given the Philippines' vulnerability to natural disasters.
      • U.S. Influence: The Philippine Marine Corps was formed with assistance from the U.S. Marine Corps and shares many of its traditions, including its rank system and some ceremonial practices.
      ________________________________________
      Thailand šŸ‡¹šŸ‡­
      The Royal Thai Marine Corps (RTMC) is a specialized amphibious force that is part of the Royal Thai Navy.
      • Historical Ties: The RTMC has a long history, with its origins tracing back to the early 20th century, and it was significantly developed with the assistance of the U.S. Marine Corps.
      • Missions: The RTMC's responsibilities include coastal defense, amphibious operations, and internal security, particularly in the country's southern provinces. They have also been involved in counter-insurgency operations on the Malaydesh border and in peacekeeping missions.
      • Modernization: The RTMC has been modernizing its forces, acquiring specialized equipment like amphibious assault vehicles to enhance its capability for power projection from the sea to the shore.

      Hapus
    6. BUKTI TRANSFER SENJATA SIPRI 2025 .......
      https://armstransfers.sipri.org/ArmsTransfer/CSVResult
      -
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      ________________________________________
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -
      INDONESIA (1,5%)
      STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
      Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam ScorpĆØne, dan Kapal PPA).
      -
      MALAYDESH (0,3%)
      STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
      Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
      ________________________________________
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
      -
      Malaydesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)________________________________________
      1. MASALAH PERAWATAN DAN KESIAPAN OPERASIONAL 🚧
      Ini adalah kelemahan yang paling sering disorot dan menjadi viral di media sosial.
      • Insiden Mogok di Jalan Umum: Tank PT-91M Pendekar pernah beberapa kali mogok di tengah jalan raya, bahkan saat sedang dalam perjalanan untuk acara parade Hari Kemerdekaan. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius dari masyarakat dan parlemen tentang standar perawatan aset militer.
      • Kurangnya Suku Cadang: Masalah ini adalah inti dari inefisiensi. Penghentian produksi suku cadang oleh produsen aslinya, Bumar Labedy, memaksa Malaydesh untuk mencari solusi alternatif. Upaya ini termasuk menggunakan tenaga ahli lokal untuk memproduksi komponen tertentu, tetapi ini menunjukkan ketergantungan yang rapuh pada produsen eksternal dan kurangnya jaminan rantai pasokan.
      • Kurva Pembelajaran yang Curam: Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan MBT modern, Malaydesh menghadapi tantangan dalam mengembangkan basis pengetahuan, keahlian, dan infrastruktur untuk perawatan tank tersebut. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang sudah memiliki pengalaman lebih lama dalam mengelola aset militer yang kompleks.
      ________________________________________
      2. Keterbatasan Teknis dan Operasional ⚙️
      Meskipun PT-91M adalah versi yang ditingkatkan dari T-72, beberapa keterbatasan masih ada.
      • Desain Lama dan Kerentanan: PT-91M merupakan turunan dari T-72, yang memiliki desain kokpit dan penyimpanan amunisi yang terkenal rentan. Dalam pertempuran modern, ini bisa menjadi kelemahan fatal jika dibandingkan dengan tank-tank tempur utama lain yang lebih baru dengan desain yang lebih aman.
      • Kemampuan Serangan Terbatas: Dibandingkan dengan tank tempur utama modern yang dimiliki oleh negara tetangga, seperti Leopard 2A4 milik Singapura dan Indonesia, PT-91M Pendekar dianggap memiliki sistem kendali tembak dan perlindungan yang kurang unggul. Meskipun dilengkapi dengan Explosive Reactive Armor (ERA), perlindungan ini mungkin tidak cukup untuk menahan serangan dari amunisi anti-tank terbaru.
      ________________________________________
      3. Masalah Pengadaan dan Jumlah yang Tidak Memadai šŸ’°
      • Skandal dan Inefisiensi: Sama seperti proyek kapal LCS, skandal pengadaan dan inefisiensi juga terjadi dalam program tank. Laporan menunjukkan adanya masalah tata kelola yang buruk dalam manajemen kontrak, yang menyebabkan aset tidak dapat digunakan secara maksimal.
      • Jumlah yang Sedikit: Malaydesh hanya memiliki 48 unit tank PT-91M Pendekar. Jumlah ini dianggap sangat tidak memadai untuk kebutuhan pertahanan negara, terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga yang memiliki jumlah armada lapis baja yang jauh lebih besar.

      Hapus
    7. BUKTI TRANSFER SENJATA SIPRI 2025 .......
      HTTPS://ARMSTRANSFERS.SIPRI.ORG/ARMSTRANSFER/CSVRESULT
      -
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      ________________________________________
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      LINK SIPRI =HTTPS://WWW.SIPRI.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/2026-03/FS_2603_AT_2025.PDF
      ________________________________________
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      HTTPS://WWW.GLOBALFIREPOWER.COM/COUNTRIES-LISTING.PHP
      -
      1 INDONESIA – PERINGKAT 13 DUNIA (SKOR: 0,2582)
      -
      2 VIETNAM – PERINGKAT 23 DUNIA (SKOR: 0,4066)
      -
      3 THAILAND – PERINGKAT 24 DUNIA (SKOR: 0,4458)
      -
      4 SINGAPURA – PERINGKAT 29 DUNIA (SKOR: 0,5272)
      -
      5 MYANMAR – PERINGKAT 35 DUNIA (SKOR: 0,6265)
      -
      6 FILIPINA – PERINGKAT 41 DUNIA (SKOR: 0,6993)
      -
      7 MALAYDESH – PERINGKAT 42 DUNIA (SKOR: 0,7379)
      -
      8 KAMBOJA – PERINGKAT 83 DUNIA (SKOR: 1,8434)
      -
      9 LAOS – PERINGKAT 125 DUNIA (SKOR: 2,8672)
      ________________________________________
      DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      ________________________________________
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
      ________________________________________
      GAME OVER = CAS TOLAK BANDING FAM
      GAME OVER = CAS TOLAK BANDING FAM
      GAME OVER = CAS TOLAK BANDING FAM
      ________________________________________
      Berdasarkan keputusan terbaru dari Court of Arbitration for Sport (CAS) yang diumumkan pada 5-6 Maret 2026, banding yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Malaydesh (FAM) terkait sanksi FIFA terhadap tujuh pemain naturalisasi telah ditolak.
      Berikut adalah poin-poin utama hasil keputusan tersebut:
      Status Pemain: CAS tetap menyatakan bahwa tujuh pemain naturalisasi timnas Malaydesh tersebut ilegal dan terbukti menggunakan dokumen yang tidak sah.
      Sanksi Larangan Bermain: Hukuman larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan (1 tahun) bagi ketujuh pemain tersebut tetap berlaku.
      Denda Finansial: FAM tetap diwajibkan membayar denda sebesar 350.000 CHF (sekitar Rp7,2 - 7,6 miliar) sesuai keputusan FIFA sebelumnya.
      Pengurangan Poin: Upaya FAM untuk membatalkan sanksi pengurangan poin di Kualifikasi Piala Asia 2027 juga dilaporkan gagal/ditolak.
      ________________________________________
      Sumber Berita Internasional & Malaydesh
      The Star (Malaydesh): Menjelaskan bahwa meskipun hukuman larangan bertanding di laga resmi tetap berlaku, CAS memberikan keringanan bagi pemain untuk tetap bisa berlatih bersama klub mereka.
      VnExpress (Vietnam): Melaporkan bahwa CAS menolak banding Malaydesh dalam skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi tersebut.
      Vietnam.vn: Memberitakan dampak buruk hasil sidang bagi masa depan sepak bola Malaydesh, termasuk potensi kekalahan WO 0-3 di kualifikasi mendatang.
      Scoop.my: Merinci bahwa panel arbiter yang diketuai Lars Hilliger mengonfirmasi adanya pelanggaran Kode Disiplin FIFA.
      ASEAN Football: Melalui kanal media sosialnya, mereka mengonfirmasi bahwa FAM telah menerima keputusan resmi dari CAS terkait penolakan banding tersebut.

      Hapus
    8. BUKTI TRANSFER SENJATA SIPRI 2025 .......
      HTTPS://ARMSTRANSFERS.SIPRI.ORG/ARMSTRANSFER/CSVRESULT
      -
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      ________________________________________
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      LINK SIPRI =HTTPS://WWW.SIPRI.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/2026-03/FS_2603_AT_2025.PDF
      -
      SIPRI PERIODE 2021–2025:
      SIPRI PERIODE 2021–2025:
      SIPRI PERIODE 2021–2025:
      -
      INDONESIA (1,5%)
      STATUS: PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
      Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam ScorpĆØne, dan Kapal PPA).
      -
      MALAYDESH (0,3%)
      Status: Urutan kelima di kawasan.
      Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
      ________________________________________
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      HTTPS://WWW.GLOBALFIREPOWER.COM/COUNTRIES-LISTING.PHP
      -
      1 INDONESIA – PERINGKAT 13 DUNIA (SKOR: 0,2582)
      -
      2 VIETNAM – PERINGKAT 23 DUNIA (SKOR: 0,4066)
      -
      3 THAILAND – PERINGKAT 24 DUNIA (SKOR: 0,4458)
      -
      4 SINGAPURA – PERINGKAT 29 DUNIA (SKOR: 0,5272)
      -
      5 MYANMAR – PERINGKAT 35 DUNIA (SKOR: 0,6265)
      -
      6 FILIPINA – PERINGKAT 41 DUNIA (SKOR: 0,6993)
      -
      7 MALAYDESH – PERINGKAT 42 DUNIA (SKOR: 0,7379)
      -
      8 KAMBOJA – PERINGKAT 83 DUNIA (SKOR: 1,8434)
      -
      9 LAOS – PERINGKAT 125 DUNIA (SKOR: 2,8672)
      ________________________________________
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
      ________________________________________
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.

      Hapus
    9. 5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
      Fleet maintenance
      The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
      The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
      The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
      Age of aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
      The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
      Need for a multi-role combat aircraft
      The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
      The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
      Other issues
      The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
      The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
      ============
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.

      Hapus
    10. .5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
      • Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
      • Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
      • Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
      • Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
      • Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
      • Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
      Other challenges include:
      • The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
      • The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
      ------------------
      MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
      • Political crisis
      From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
      • Financial crisis
      MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
      • Economic crisis
      MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
      • Household DEBT crisis
      As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
      MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior

      Hapus
  12. BUKTI TRANSFER SENJATA SIPRI 2025 .......
    HTTPS://ARMSTRANSFERS.SIPRI.ORG/ARMSTRANSFER/CSVRESULT
    -
    MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
    MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
    MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
    ________________________________________
    PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
    LINK SIPRI =HTTPS://WWW.SIPRI.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/2026-03/FS_2603_AT_2025.PDF
    -
    SIPRI PERIODE 2021–2025:
    SIPRI PERIODE 2021–2025:
    SIPRI PERIODE 2021–2025:
    -
    INDONESIA (1,5%)
    STATUS: PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
    Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam ScorpĆØne, dan Kapal PPA).
    -
    MALAYDESH (0,3%)
    Status: Urutan kelima di kawasan.
    Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
    ________________________________________
    GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
    HTTPS://WWW.GLOBALFIREPOWER.COM/COUNTRIES-LISTING.PHP
    -
    1 INDONESIA – PERINGKAT 13 DUNIA (SKOR: 0,2582)
    -
    2 VIETNAM – PERINGKAT 23 DUNIA (SKOR: 0,4066)
    -
    3 THAILAND – PERINGKAT 24 DUNIA (SKOR: 0,4458)
    -
    4 SINGAPURA – PERINGKAT 29 DUNIA (SKOR: 0,5272)
    -
    5 MYANMAR – PERINGKAT 35 DUNIA (SKOR: 0,6265)
    -
    6 FILIPINA – PERINGKAT 41 DUNIA (SKOR: 0,6993)
    -
    7 MALAYDESH – PERINGKAT 42 DUNIA (SKOR: 0,7379)
    -
    8 KAMBOJA – PERINGKAT 83 DUNIA (SKOR: 1,8434)
    -
    9 LAOS – PERINGKAT 125 DUNIA (SKOR: 2,8672)
    ________________________________________
    DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    ________________________________________
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
    ________________________________________
    DIPERAS TERBESAR
    -
    Daftar Komitmen ART ASEAN ke Amerika Serikat
    -
    šŸ‡²šŸ‡¾ Malaydesh: USD 242 Miliar
    Status: Komitmen terbesar; fokus pada investasi manufaktur dan pengadaan energi (LNG).
    -
    šŸ‡»šŸ‡³ Vietnam: USD 180 - 210 Miliar
    Status: Fokus pada penyeimbangan surplus dagang dan pengembangan sektor semikonduktor.
    -
    šŸ‡¹šŸ‡­ Thailand: USD 85 - 110 Miliar
    Status: Fokus pada akses pasar otomotif/EV dan liberalisasi produk pangan.
    -
    šŸ‡µšŸ‡­ Filipina: USD 35 - 55 Miliar
    Status: Fokus pada rantai pasok mineral kritis (nikel) dan modernisasi pertahanan.
    -
    šŸ‡®šŸ‡© Indonesia: USD 38,4 Miliar
    Status: Fokus pada impor energi (minyak/gas), infrastruktur TIK, dan semikonduktor.
    -
    šŸ‡°šŸ‡­ Kamboja: Pembukaan Pasar 100%
    Status: Komitmen penghapusan seluruh tarif masuk bagi barang industri dan pertanian AS.
    -
    šŸ‡øšŸ‡¬ Singapura: Tidak ada nilai baru
    Status: Tetap menggunakan skema Free Trade Agreement (FTA) bilateral yang sudah ada.
    -
    šŸ‡§šŸ‡³ Brunei: Belum ada komitmen
    Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sekitar 23-25%.
    -
    šŸ‡±šŸ‡¦ Laos: Belum ada komitmen
    Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sebesar 40%.
    -
    šŸ‡²šŸ‡² Myanmar: Belum ada komitmen
    Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sebesar 40%.

    BalasHapus
  13. INDIANESIA NGEMIS MINYAK MALAYSIA guys.... 🤣🤣🤣🤣🤣



    Bukan dari Timur Tengah, Impor Minyak RI Terbesar dari Singapura & Malaysia

    https://ekonomi.bisnis.com/read/20260302/9/1956977/bukan-dari-timur-tengah-impor-minyak-ri-terbesar-dari-singapura-malaysia

    BalasHapus
    Balasan
    1. PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      ----------------
      Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus membayar kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).

      Hapus
    2. PETRONAS HUTANG PERTAMINA .....
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      -----------------------------------
      status sengketa tersebut:
      Kemenangan Arbitrase (Juni 2024): Pengadilan arbitrase internasional telah memenangkan PGN dalam sengketa melawan Petronas Carigali Muriah Ltd (PCML). Putusan ini berkaitan dengan penghentian penyaluran gas dari Lapangan Kepodang yang tidak sesuai dengan kontrak.
      -
      Nilai Tagihan: PGN sebelumnya menuntut ganti rugi sebesar US$ 32,2 juta (sekitar Rp 460 miliar - Rp 500 miliar tergantung kurs). Tagihan ini mencakup denda ship-or-pay karena volume gas yang disalurkan melalui pipa PT Kalimantan Jawa Gas (anak usaha PGN) jauh di bawah komitmen kontrak.
      =
      Status Pelunasan: Meskipun sudah ada putusan arbitrase yang memenangkan PGN, laporan keuangan atau keterbukaan informasi terbaru PGN belum secara eksplisit mengonfirmasi bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening perusahaan. PGN saat ini masih memproses tindak lanjut atas hasil kemenangan gugatan tersebut.

      Hapus
    3. BAYAR WOIII .....MISKIN HUTANG BAYAR HUTANG
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      ----------------
      Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus membayar kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).

      Hapus
    4. BAYAR WOIII .....MISKIN HUTANG BAYAR HUTANG
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      PERTAMINA TAGIH PETRONAS
      ----------------
      Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus membayar kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).

      Hapus
    5. BAYAR WOIIII = PETRONAS HUTANG PERTAMINA
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      BELUM MEMBAYAR GAS
      -----------------------------------
      status sengketa tersebut:
      Kemenangan Arbitrase (Juni 2024): Pengadilan arbitrase internasional telah memenangkan PGN dalam sengketa melawan Petronas Carigali Muriah Ltd (PCML). Putusan ini berkaitan dengan penghentian penyaluran gas dari Lapangan Kepodang yang tidak sesuai dengan kontrak.
      -
      Nilai Tagihan: PGN sebelumnya menuntut ganti rugi sebesar US$ 32,2 juta (sekitar Rp 460 miliar - Rp 500 miliar tergantung kurs). Tagihan ini mencakup denda ship-or-pay karena volume gas yang disalurkan melalui pipa PT Kalimantan Jawa Gas (anak usaha PGN) jauh di bawah komitmen kontrak.
      =
      Status Pelunasan: Meskipun sudah ada putusan arbitrase yang memenangkan PGN, laporan keuangan atau keterbukaan informasi terbaru PGN belum secara eksplisit mengonfirmasi bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening perusahaan. PGN saat ini masih memproses tindak lanjut atas hasil kemenangan gugatan tersebut.

      Hapus
    6. KRISIS PANGAN
      KRISIS HUTANG
      -
      1. Krisis Pangan & Ketergantungan Impor
      Beras: Impor dari Indonesia (Kalbar) sebesar 2.000 ton/bulan, dengan total proyeksi mencapai 500.000 ton pada 2025.
      Daging Merah: Ketergantungan impor mencapai 90% karena tingkat kemandirian domestik di bawah 15%.
      Unggas & Telur: Penghapusan total subsidi per Agustus 2025 (hemat RM1,2 miliar) dan pembukaan akses pasar untuk genetika ayam (GPS) asal Amerika Serikat.
      -
      2. Krisis Utang & Liabilitas (Proyeksi 2020–2029)
      Total Utang (USD): Terus meningkat dari USD 221,49 miliar (2020) hingga diproyeksikan mencapai USD 438,09 miliar (2029).
      Rasio Utang terhadap PDB: Bertahan di level tinggi, berkisar antara 67,6% hingga 69,5% (Melebihi plafon normal).
      Akumulasi RM: Utang dan liabilitas melonjak drastis dari RM 407 miliar (2010) menjadi estimasi RM 1,79 triliun (2026).
      -
      3. Sumber Referensi Utama
      Otoritas: Kementerian Kewangan (MOF), Bank Negara Malaydesh (BNM), dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS).
      Lembaga Internasional: Statista (Data 2020–2029), CEIC Data, dan USTR (Perjanjian Dagang).
      Media: Bloomberg, Reuters, The Edge, dan The Star (Terkait skandal 1MDB, dana COVID-19, dan reformasi fiskal PM Anwar Ibrahim).
      ________________________________________
      DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

      Hapus
    7. MALAYDESH IMPOR
      23,97 JUTA METRIK TON (MT) BATUBARA
      23,97 JUTA METRIK TON (MT) BATUBARA
      23,97 JUTA METRIK TON (MT) BATUBARA
      -
      Volume impor batubara Malaydesh dari Indonesia menunjukkan tren yang signifikan, menempatkan Malaydesh sebagai salah satu dari lima tujuan ekspor terbesar bagi batubara Indonesia.
      Berdasarkan data realisasi tahun 2024 dan 2025, berikut adalah rincian volumenya:
      Tahun 2025: Malaydesh mengimpor sebanyak 23,97 juta metrik ton (MT) batubara dari Indonesia.
      Tahun 2024: Volume impor tercatat sebesar 27,18 juta ton, yang menunjukkan adanya sedikit penurunan volume pada tahun berikutnya.
      Semester I-2025: Dalam enam bulan pertama tahun 2025, Malaydesh telah mengimpor 13,96 juta ton batubara dari Indonesia.
      Databoks +2
      Konteks Penting:
      Ketergantungan: Malaydesh sangat bergantung pada pasokan Indonesia, di mana lebih dari 50% hingga 80% total kebutuhan batubara nasionalnya dipasok oleh Indonesia.
      Pengguna Utama: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah konsumen terbesar. Sebagai contoh, PLTU Manjung di Perak saja membutuhkan sekitar 10 juta ton per tahun yang mayoritas berasal dari Indonesia.
      Pangsa Pasar: Malaydesh secara konsisten berada di peringkat ke-5 tujuan ekspor batubara Indonesia, setelah India, China, Filipina, dan Jepang/Korea Selatan
      ________________________________________
      Malaydesh merupakan salah satu pasar utama bagi ekspor batubara Indonesia. Berdasarkan data terbaru tahun 2025 dan awal 2026, berikut adalah gambaran volume dan nilai impor batubara Malaydesh dari Indonesia:
      1. Volume Ekspor Terbaru (Tahun 2025)
      Sepanjang tahun 2025, Indonesia mengekspor sekitar 23,97 juta metrik ton (MT) batubara ke Malaydesh. Jumlah ini menempatkan Malaydesh sebagai destinasi ekspor terbesar ke-5 bagi Indonesia, setelah China, India, Filipina, dan Korea Selatan.
      2. Tren Impor dan Ketergantungan
      Ketergantungan Tinggi: Malaydesh mengimpor sekitar 80% dari total kebutuhan konsumsi batubara domestiknya.
      Rekor Tertinggi: Impor batubara termal Malaydesh dilaporkan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2025 seiring dengan peningkatan pembangkitan listrik berbasis batubara di negara tersebut.
      Kebutuhan PLTU: Sebagai gambaran skala kebutuhan, satu unit pembangkit listrik seperti PLTU Manjung di Perak saja memerlukan pasokan sekitar 10 juta ton per tahun yang mayoritas dipasok dari Indonesia.
      ________________________________________
      DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.

      Hapus
    8. DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60Akrisis
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      DENDA AEROTREE UH60A
      --------------
      DENDA= USUSD83,8 JUTA
      Defence contractor Aerotree Defence & Services Sdn Bhd has filed a RM353 million lawsuit against the Malaydeshn government and Defence Ministry for cancelling a five-year lease agreement involving four US-made Blackhawk UH-60A helicopters for the Malaydeshn army's air force unit.
      Filed through Messrs Hafarizam, Wan Aisha & Mubarak at the Kuala Lumpur High Court, the suit names the Defence Ministry secretary general, the ministry, and the federal government as defendants.
      In the statement of claim sighted by The Edge, Aerotree Defence is asking the court to order the Defence Ministry and the government to follow through with the helicopter lease deal based on the acceptance letter dated April 17, 2023. If the deal can’t be carried out, the company wants:
      • RM17.5 million in special damages
      • RM38.7 million in further damages
      • USUSD38.7 million (about RM297.3 million) in additional compensation

      Hapus
    9. 10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
      šŸŒRanking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
      Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
      1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
      2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
      3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
      4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
      5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
      6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
      7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
      8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
      9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
      10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
      ------------------
      20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. Tiongkok – US$40,7 triliun
      2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
      3. India – US$17,6 triliun
      4. Rusia – US$7,19 triliun
      5. Jepang – US$6,74 triliun
      6. Indonesia – US$5,69 triliun
      7. Jerman – US$5,65 triliun
      8. Brasil – US$5,27 triliun
      9. Turki – US$3,91 triliun
      10. Meksiko – US$3,88 triliun
      11. Mesir – US$3,85 triliun
      12. Inggris – US$3,82 triliun
      13. Prancis – US$3,80 triliun
      14. Iran – US$3,74 triliun
      15. Pakistan – US$2,09 triliun
      16. Bangladesh – US$2,05 triliun
      17. Italia – US$2,04 triliun
      18. Vietnam – US$1,89 triliun
      19. Filipina – US$1,87 triliun
      20. Thailand – US$1,85 triliun
      ------------------
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
      2. Tiongkok – US$19,90 triliun
      3. Jerman – US$5,36 triliun
      4. Jepang – US$4,46 triliun
      5. India – US$4,26 triliun
      6. Inggris – US$3,70 triliun
      7. Prancis – US$3,26 triliun
      8. Italia – US$2,56 triliun
      9. Brasil – US$2,52 triliun
      10. Kanada – US$2,49 triliun
      11. Rusia – US$2,48 triliun
      12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
      13. Meksiko – US$1,99 triliun
      14. Spanyol – US$1,82 triliun
      15. Indonesia – US$1,69 triliun
      16. Australia – US$1,68 triliun
      17. Turki – US$1,34 triliun
      18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
      19. Belanda – US$1,27 triliun
      20. Swiss – US$1,16 triliun
      =================
      =================
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ________________________________________
      DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      ________________________________________
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.

      Hapus
  14. Eitttt SHOPPING kita banyakan ke Sing daripada negrišŸŽ°kasino genting haha!šŸ˜„šŸ˜„šŸ˜„

    kahsiyan, masa kl, kalah banyak sama mantan propinsinya..padahal Sing gak punyak kilang haha!šŸ¤£šŸ˜‚šŸ¤£

    sebenernya kita bole beli Full 100% ke Sing, tapi kahsiyan nanti yg seblah cemburu haha!šŸ˜†šŸ˜†šŸ˜†
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Total impor BBM dari Singapura selama 5 tahun terakhir tercatat sebesar✅️ 65,24 juta ton atau setara US$49,22 miliar. Sedangkan dari Malaysia, total importasinya mencapai❌️ 34,1 juta ton atau sekitar US$25,42 miliar

    Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Bukan dari Timur Tengah, Impor Minyak RI Terbesar dari Singapura & Malaysia", Klik selengkapnya di sini: https://ekonomi.bisnis.com/read/20260302/9/1956977/bukan-dari-timur-tengah-impor-minyak-ri-terbesar-dari-singapura-malaysia.
    Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com


    Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:
    Android: http://bit.ly/AppsBisniscomPS
    iOS: http://bit.ly/AppsBisniscomIOS

    BalasHapus
  15. KRISIS PANGAN
    KRISIS HUTANG
    -
    1. Krisis Pangan & Ketergantungan Impor
    Beras: Impor dari Indonesia (Kalbar) sebesar 2.000 ton/bulan, dengan total proyeksi mencapai 500.000 ton pada 2025.
    Daging Merah: Ketergantungan impor mencapai 90% karena tingkat kemandirian domestik di bawah 15%.
    Unggas & Telur: Penghapusan total subsidi per Agustus 2025 (hemat RM1,2 miliar) dan pembukaan akses pasar untuk genetika ayam (GPS) asal Amerika Serikat.
    -
    2. Krisis Utang & Liabilitas (Proyeksi 2020–2029)
    Total Utang (USD): Terus meningkat dari USD 221,49 miliar (2020) hingga diproyeksikan mencapai USD 438,09 miliar (2029).
    Rasio Utang terhadap PDB: Bertahan di level tinggi, berkisar antara 67,6% hingga 69,5% (Melebihi plafon normal).
    Akumulasi RM: Utang dan liabilitas melonjak drastis dari RM 407 miliar (2010) menjadi estimasi RM 1,79 triliun (2026).
    -
    3. Sumber Referensi Utama
    Otoritas: Kementerian Kewangan (MOF), Bank Negara Malaydesh (BNM), dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS).
    Lembaga Internasional: Statista (Data 2020–2029), CEIC Data, dan USTR (Perjanjian Dagang).
    Media: Bloomberg, Reuters, The Edge, dan The Star (Terkait skandal 1MDB, dana COVID-19, dan reformasi fiskal PM Anwar Ibrahim).
    ________________________________________
    DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
    ________________________________________
    HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
    utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
    -
    Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
    -
    Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
    ________________________________________
    BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

    BalasHapus
  16. MALAYDESH IMPOR
    23,97 JUTA METRIK TON (MT) BATUBARA
    23,97 JUTA METRIK TON (MT) BATUBARA
    23,97 JUTA METRIK TON (MT) BATUBARA
    -
    Volume impor batubara Malaydesh dari Indonesia menunjukkan tren yang signifikan, menempatkan Malaydesh sebagai salah satu dari lima tujuan ekspor terbesar bagi batubara Indonesia.
    Berdasarkan data realisasi tahun 2024 dan 2025, berikut adalah rincian volumenya:
    Tahun 2025: Malaydesh mengimpor sebanyak 23,97 juta metrik ton (MT) batubara dari Indonesia.
    Tahun 2024: Volume impor tercatat sebesar 27,18 juta ton, yang menunjukkan adanya sedikit penurunan volume pada tahun berikutnya.
    Semester I-2025: Dalam enam bulan pertama tahun 2025, Malaydesh telah mengimpor 13,96 juta ton batubara dari Indonesia.
    Databoks +2
    Konteks Penting:
    Ketergantungan: Malaydesh sangat bergantung pada pasokan Indonesia, di mana lebih dari 50% hingga 80% total kebutuhan batubara nasionalnya dipasok oleh Indonesia.
    Pengguna Utama: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah konsumen terbesar. Sebagai contoh, PLTU Manjung di Perak saja membutuhkan sekitar 10 juta ton per tahun yang mayoritas berasal dari Indonesia.
    Pangsa Pasar: Malaydesh secara konsisten berada di peringkat ke-5 tujuan ekspor batubara Indonesia, setelah India, China, Filipina, dan Jepang/Korea Selatan
    ________________________________________
    Malaydesh merupakan salah satu pasar utama bagi ekspor batubara Indonesia. Berdasarkan data terbaru tahun 2025 dan awal 2026, berikut adalah gambaran volume dan nilai impor batubara Malaydesh dari Indonesia:
    1. Volume Ekspor Terbaru (Tahun 2025)
    Sepanjang tahun 2025, Indonesia mengekspor sekitar 23,97 juta metrik ton (MT) batubara ke Malaydesh. Jumlah ini menempatkan Malaydesh sebagai destinasi ekspor terbesar ke-5 bagi Indonesia, setelah China, India, Filipina, dan Korea Selatan.
    2. Tren Impor dan Ketergantungan
    Ketergantungan Tinggi: Malaydesh mengimpor sekitar 80% dari total kebutuhan konsumsi batubara domestiknya.
    Rekor Tertinggi: Impor batubara termal Malaydesh dilaporkan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2025 seiring dengan peningkatan pembangkitan listrik berbasis batubara di negara tersebut.
    Kebutuhan PLTU: Sebagai gambaran skala kebutuhan, satu unit pembangkit listrik seperti PLTU Manjung di Perak saja memerlukan pasokan sekitar 10 juta ton per tahun yang mayoritas dipasok dari Indonesia.
    ________________________________________
    DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.

    BalasHapus
  17. OUTSTANDING BORDER PROBLEMS (OPB) TAMBAH WILAYAH .....
    INDONESIA 5.207 Hektar (52,07 Kilometer Persegi)
    -
    INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    TAMBAH WILAYAH .....
    MALAYDESH 780 Hektar (7,8 Kilometer Persegi)
    -
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    ________________________________________
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    2029 = 438,09 BILLION USD
    2028 = 412,2 BILLION USD
    2027 = 386,51 BILLION USD
    2026 = 362,19 BILLION USD
    2025 = 338,75 BILLION USD
    2024 = 316,15 BILLION USD
    2023 = 293,83 BILLION USD
    2022 = 271,49 BILLION USD
    2021 = 247,49 BILLION USD
    2020 = 221,49 BILLION USD
    ________________________________________
    DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
    DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
    2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
    2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
    2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
    2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
    2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
    2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
    2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
    2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
    2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
    2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
    ________________________________________
    DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    ________________________________________
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah..
    ________________________________________
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH .....

    BalasHapus
  18. OUTSTANDING BORDER PROBLEMS (OPB) TAMBAH WILAYAH .....
    INDONESIA 5.207 Hektar (52,07 Kilometer Persegi)
    MALAYDESH 780 Hektar (7,8 Kilometer Persegi)
    -
    OPB Sungai Sinapad-Sesai:
    Wilayah Indonesia: Hasil pengukuran dan rundingan sejak 1977 hingga 2023 menetapkan 5.207 hektar di sektor tersebut adalah wilayah Indonesia yang sah.
    -
    Tambahan Wilayah Malaydesh: Berdasarkan penyesuaian terbaru, Malaydesh mendapatkan kepastian kedaulatan (tambahan) seluas 780 hektar di area OBP (Outstanding Boundary Problems) tersebut.
    -
    Dasar Hukum: Penentuan ini merujuk pada konvensi internasional 1891, 1915, dan 1928, bukan timbal balik atau kompensasi politik.
    ________________________________________
    DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
    ________________________________________
    HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
    utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
    -
    Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
    -
    Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
    ________________________________________
    BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

    BalasHapus
  19. Pur mcm mana tugas agen penjualan N219 di malaydes dah dapat pemesan blum..kerja yg bener klu gak sy pecat biar pengangguran brtmbah di malaydes..

    BalasHapus
  20. DAMPAK KHAN
    DAMPAK BRAHMOS
    -
    1. Dampak Rudal Balistik KHAN (Turki)
    Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis (ITBM) setelah menerima sistem KHAN pada Agustus 2025.
    Keunggulan Jangkauan & Presisi: Dengan jangkauan sekitar 280 km, rudal ini telah ditempatkan di Batalyon Artileri Medan 18, Kalimantan Timur. Posisi ini sangat strategis karena mencakup wilayah sengketa Ambalat dan perbatasan Sabah, Malaysia.
    Dampak Psikologis & Deterensi: Pengerahan ini dilaporkan sempat mengejutkan pihak Malaysia. Kapabilitas rudal balistik memberikan kemampuan deep strike (serangan jauh ke dalam wilayah lawan) yang sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara standar, memaksa Malaysia untuk mempertimbangkan kembali eskalasi di wilayah perbatasan.
    ________________________________________
    2. Dampak Rudal Supersonik BrahMos (India-Rusia)
    Indonesia resmi menandatangani kontrak pengadaan BrahMos pada Maret 2026 sebagai bagian dari modernisasi kekuatan maritim.
    Dominasi Maritim: BrahMos adalah rudal jelajah tercepat di dunia (Mach 2.8) dengan sistem fire-and-forget. Kecepatannya membuat kapal perang lawan hampir mustahil melakukan intersepsi tepat waktu.
    Ancaman bagi Armada TLDM: Jika dipasang pada kapal perang atau pesawat tempur (seperti Su-30), BrahMos dapat melumpuhkan aset-aset utama Angkatan Laut Malaysia (TLDM) bahkan sebelum mereka masuk ke jarak tembak efektif mereka.
    ________________________________________
    DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
    ________________________________________
    HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
    utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
    -
    Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
    -
    Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
    ________________________________________
    BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

    BalasHapus
  21. PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
    PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
    PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
    PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
    https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
    -
    1. INDONESIA (1,5%)
    STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
    Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam ScorpĆØne, dan Kapal PPA).
    -
    2. Filipina (1,2%)
    STATUS: URUTAN KEDUA DI KAWASAN.
    Fokus: Penguatan pertahanan pantai dan udara (Rudal BrahMos, helikopter tempur, dan kapal fregat).
    -
    3. Singapura (1,1%)
    STATUS: URUTAN KETIGA DI KAWASAN.
    Fokus: Pemeliharaan keunggulan teknologi (Jet tempur F-35B dan kapal selam tipe 218SG).
    -
    4. Thailand (0,5%)
    STATUS: URUTAN KEEMPAT DI KAWASAN.
    Fokus: Alutsista dari Swedia, AS, dan Korea Selatan (termasuk jet tempur dan bom berpemandu).
    -
    5. Malaydesh (0,3%)
    STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
    Fokus: Modernisasi terbatas pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan.
    -
    6. Kamboja (0,1%)
    STATUS: URUTAN KEENAM DI KAWASAN.
    Fokus: Dominasi pasokan dari China, termasuk sistem peluncur roket multipel (MLRS).
    ________________________________________
    DAFTAR UTANG & LIABILITAS PEMERINTAH MALAYDESH (2010–2026)
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
    ________________________________________
    HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
    utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
    -
    Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
    -
    Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.



    BalasHapus
  22. negara maju,mainannya bikin pesawat, negara kere cuma bisa klaim bikin mobil ,tp nyatanya cuma tampal sticker doang, tp banyak bacot dan gaya 🤣🤣🤣

    BalasHapus