.webp)
Dispen Kormar, TNI AL (Situbondo). Prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 3 Marinir terus mengasah kemampuan tempur melalui Latihan Perorangan Kesenjataan (LPK) Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada uji ketepatan dan presisi senjata bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan di daerah latihan Pusat Latihan Pertempuran (Puslatpur) 5 Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (11/04/2026).
.webp)
Latihan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme prajurit sekaligus memastikan kesiapan teknis seluruh alutsista yang digunakan. Melalui kegiatan ini, Yonif 3 Marinir berupaya menstandarisasi kemampuan tempur prajurit sebelum diterjunkan dalam berbagai penugasan ke depan.
.webp)
Dalam pelaksanaannya, materi utama yang diberikan adalah penembakan lintas lengkung menggunakan mortir kaliber 81 mm produksi Pindad dan Serbia, serta mortir 60 mm varian Tampella, Serbia, dan Long Range. Penggunaan teknologi optik sistem bidik mortir juga dioptimalkan guna menjamin akurasi tembakan hingga jarak 2 kilometer. Hal ini bertujuan agar setiap proyektil yang ditembakkan mampu mengenai sasaran secara tepat dan efektif dalam mendukung pasukan di garis depan.
.webp)
Tak hanya mortir, latihan juga mencakup peningkatan intensitas tembakan menggunakan senjata GPMG dan MK 3. Sementara itu, kemampuan penghancuran target diperkuat melalui penggunaan senjata RPG-7, MGL, RXGL, dan GLM. Kombinasi berbagai senjata bantuan tersebut dirancang untuk melumpuhkan konsentrasi musuh, menghancurkan kendaraan lapis baja, hingga meruntuhkan posisi pertahanan yang kuat melalui pola serangan terintegrasi.
.webp)
Komandan Batalyon Infanteri 3 Marinir, Letkol Marinir Iskandar Muda, menegaskan bahwa melalui latihan yang intensif dan terukur, seluruh prajurit ‘Hiu Petarung’ diharapkan memiliki kepercayaan diri tinggi terhadap alutsista yang digunakan. Dengan demikian, kesiapan tempur satuan akan semakin optimal dalam menghadapi berbagai tugas operasi ke depan.
(PasMar 2)
RON 98
BalasHapusKLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
________________________________________
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
---------------------------
Analisis :
1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
-
2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
-
3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
-
4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
---------------------------
⚠️ Implikasi
1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
-
2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
-
3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
-
4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
----------------------------
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
---------------
⚠️ Implikasi & Risiko
Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
Hapus2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM X – Anwar Ibrahim (Arab Saudi, 2023): Gagal bertemu Raja Salman dan MBS karena tidak bisa memperpanjang kunjungan (bentrok jadwal ke Kamboja). Dikritik sebagai kegagalan diplomatik.
---------------------------------
DITOLAK UEA - PM IX – Ismail Sabri (UEA, 2022): Tidak mendapat sambutan resmi di bandara akibat kesalahan koordinasi Wisma Putra, yang berujung pada penarikan dua diplomat senior.
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM VIII – Muhyiddin Yassin (Arab Saudi, 2021): Hanya bertemu Raja Salman secara daring (online) meski sudah berada di lokasi karena protokol ketat pandemi COVID-19.
---------------------------------
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
--------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
Hapus2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM X – Anwar Ibrahim (Arab Saudi, 2023): Gagal bertemu Raja Salman dan MBS karena tidak bisa memperpanjang kunjungan (bentrok jadwal ke Kamboja). Dikritik sebagai kegagalan diplomatik.
---------------------------------
DITOLAK UEA - PM IX – Ismail Sabri (UEA, 2022): Tidak mendapat sambutan resmi di bandara akibat kesalahan koordinasi Wisma Putra, yang berujung pada penarikan dua diplomat senior.
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM VIII – Muhyiddin Yassin (Arab Saudi, 2021): Hanya bertemu Raja Salman secara daring (online) meski sudah berada di lokasi karena protokol ketat pandemi COVID-19.
---------------------------------
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
--------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
Hapus2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM X – Anwar Ibrahim (Arab Saudi, 2023): Gagal bertemu Raja Salman dan MBS karena tidak bisa memperpanjang kunjungan (bentrok jadwal ke Kamboja). Dikritik sebagai kegagalan diplomatik.
---------------------------------
DITOLAK UEA - PM IX – Ismail Sabri (UEA, 2022): Tidak mendapat sambutan resmi di bandara akibat kesalahan koordinasi Wisma Putra, yang berujung pada penarikan dua diplomat senior.
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM VIII – Muhyiddin Yassin (Arab Saudi, 2021): Hanya bertemu Raja Salman secara daring (online) meski sudah berada di lokasi karena protokol ketat pandemi COVID-19.
---------------------------------
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
===============
===============
RELEASE : US GOVERMENT
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
Hapus-
1958 – 2026 Kontradiksi Non-Blok : Klaim non blok - prinsip politik bebas aktif Kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 Kedaulatan Laut : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 Kedaulatan Udara : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 Jaga Buckingham : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM Anwar : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM Anwar : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi
-
2022 PM Ismail Sabri : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM Muhyiddin : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 Uni Eropa : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
===============
===============
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
PERTAHANAN (INDONESIA-AS):
Kesepakatan MDCP (April 2026) fokus pada modernisasi militer, pendidikan, dan latihan bersama tanpa akses terbang bebas (no blanket overflight).
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
1958 – 2026 = ANTEK PANDA MAT PUTEH
Hapus2018 – 2026 = DITOLAK : EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 Klaim non blok - prinsip politik bebas aktif : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 Kedaulatan Laut : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 Kedaulatan Udara : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 Jaga Buckingham : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM Anwar : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM Anwar : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi
-
2022 PM Ismail Sabri : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM Muhyiddin : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 Uni Eropa : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
===============
===============
10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
-----------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
1958 – 2026 = ANTEK PANDA MAT PUTEH
Hapus2018 – 2026 = DITOLAK : EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 Klaim non blok (prinsip politik bebas aktif) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 Kedaulatan Laut : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 Kedaulatan Udara : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 Jaga Buckingham : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM Anwar : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM Anwar : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM Ismail Sabri : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM Muhyiddin : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 Uni Eropa (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
===============
===============
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
PERTAHANAN (INDONESIA-AS):
Kesepakatan MDCP (April 2026) fokus pada modernisasi militer, pendidikan, dan latihan bersama tanpa akses terbang bebas (no blanket overflight).
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
BalasHapus-
1958 – 2026 Kontradiksi Non-Blok : Klaim non blok - prinsip politik bebas aktif Kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 Kedaulatan Laut : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 Kedaulatan Udara : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 Jaga Buckingham : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM Anwar : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM Anwar : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi
-
2022 PM Ismail Sabri : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM Muhyiddin : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 Uni Eropa : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
===============
===============
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
PERTAHANAN (INDONESIA-AS):
Kesepakatan MDCP (April 2026) fokus pada modernisasi militer, pendidikan, dan latihan bersama tanpa akses terbang bebas (no blanket overflight).
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
Marinir sampai tua elek mati sudah uzur
BalasHapusMBG no.1 Yess
Beliin Manpads.
Jangan cuma RPG dikasih mainan Atgm...masa kalah dengan sekelas hizbullah.
Artileri 105 mm LG mk2.. punya 20 unit dari dulu di bagi buat 3 divisi..beli tambahin.
Beliin meriam 155 mm mobile sekelas Caesar...cuma ngandelin roket 122mm lama2 boncos.
Tank BVP 2 di jadikan arhanud aneh di kasih mainan pantsir.... apalagi kalau jadi punya brahmos... ngelindunginya pakai hanud mobile apa... mungkin cuma pakai DOA..yasssalam.
Latihan MURAHAN... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusINDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
----------------------------
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
----------------------------
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
Masa di HINA sebegitu sama Rusia... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusDubes Rusia Ungkap Tak Ada Diskon Minyak untuk RI
https://amp.kontan.co.id/news/dubes-rusia-ungkap-tak-ada-diskon-minyak-untuk-ri
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
Sia sia prabowo ngemis minyak ke Rusia... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusINDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
--------------------------------
RELEASE : US GOVERMENT
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
KACUNG DI HINA.... 🔥🔥🤣🤣🤣🤣
BalasHapusTak Ada Diskon Minyak untuk Indonesia, Dubes Rusia Sebut Harga Bisa Jadi Lebih Tinggi
https://nasional.kompas.com/read/2026/04/17/05160041/tak-ada-diskon-minyak-untuk-indonesia-dubes-rusia-sebut-harga-bisa-jadi
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
--------------------------------
RELEASE : US GOVERMENT
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
INDONESIA
BalasHapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
INDONESIA
BalasHapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
Hari gini masih NGAMUK karena komen LAWAK gak jelas GEMPUR
BalasHapusMEMALUKAN
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
--------------------------------
RELEASE : US GOVERMENT
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL