Menjelang Amandemen UU JGSDF: Peralatan Pertahanan Jepang Bekas akan Dapat Dihibahkan atau DIbeli dengan Biaya Rendah

02 Mei 2026

Kapal selam Oyashio class bekas panjang 81,7 m dan bobot penuh 4.000 ton diminati Indonesia sebagai kapal selam interim (photo: JGSDF) 

Pemerintah Jepang telah mulai mempertimbangkan amandemen Undang-Undang Pasukan Bela Diri/Self-Defense Forces Law untuk memungkinkan penyediaan peralatan pertahanan surplus, termasuk senjata dengan kemampuan mematikan dan merusak, secara gratis atau dengan biaya rendah, sebagai pengecualian. Ekspor kapal Pasukan Bela Diri Jepang/JSDF  ke Filipina termasuk di antara item yang sedang dipertimbangkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara sekutu dan meningkatkan pencegahan di tengah ekspansi maritim agresif China yang berkelanjutan.

Kebutuhan akan amandemen ini akan dinyatakan secara eksplisit dalam tiga dokumen keamanan, termasuk Strategi Keamanan Nasional, yang akan direvisi pada akhir tahun, dan pemerintah bertujuan untuk mengamandemen undang-undang tersebut dalam sidang parlemen biasa tahun depan. Hal ini diungkapkan oleh beberapa sumber pemerintah. Menteri Pertahanan Koizumi dijadwalkan mengunjungi Filipina dan Indonesia selama liburan Golden Week (29 April hingga 6 Mei) pada bulan Mei untuk membahas ekspor peralatan bekas.

Berdasarkan undang-undang keuangan pemerintah saat ini, bahkan peralatan bekas pun diperlakukan sebagai milik negara dan tidak dapat diberikan secara cuma-cuma atau dengan harga murah. Pasal 116-3 Undang-Undang Pasukan Bela Diri saat ini menetapkan bahwa peralatan surplus dapat dialihkan ke pemerintah di wilayah berkembang dengan harga lebih rendah dari nilai pasar, tetapi ini terbatas pada peralatan non-mematikan seperti helm, tidak termasuk senjata dan amunisi dari kapal perusak dan kapal lainnya.

Abukuma class destroyer escort panjang 109m dan bobot penuh 2.550 ton diminati Filipina untuk memperkuat angkatan lautnya (photo: SCMP)

Filipina dan Indonesia

Pada tanggal 21 bulan April, pemerintah merevisi pedoman operasional untuk Tiga Prinsip tentang Pengalihan Peralatan Pertahanan, yang mengatur aturan untuk ekspor peralatan ke luar negeri, sehingga pada prinsipnya memungkinkan untuk mengekspor senjata dengan kemampuan mematikan dan merusak. Filipina dan Indonesia termasuk di antara 17 negara yang sekarang diizinkan untuk melakukan ekspor.

Sehubungan dengan revisi ini, telah muncul seruan yang semakin besar untuk amandemen hukum agar memungkinkan pemberian peralatan bekas tersebut secara cuma-cuma atau dengan harga murah. Diharapkan bahwa jika kemampuan pertahanan negara-negara sekutu ditingkatkan dengan peralatan yang tidak lagi digunakan oleh Pasukan Bela Diri, kemampuan pencegahan dan respons kedua belah pihak akan diperkuat, sehingga menghasilkan lingkungan keamanan regional yang lebih stabil.

Minat terhadap peralatan bekas dari Pasukan Bela Diri semakin meningkat di antara negara-negara sekutu. Filipina sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi kapal perusak kelas Abukuma milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (yang dijadwalkan untuk dipensiunkan secara bertahap), yang telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun. Jika ekspor kapal perusak bekas terwujud, ini akan menjadi kasus pertama yang serupa. 

Indonesia dilaporkan tertarik untuk mengakuisisi kapal selam kelas Oyashio bekas. Namun, tantangannya adalah "banyak negara kekurangan sumber daya keuangan untuk membeli barang bekas dengan harga tinggi" (menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan).

Dalam rangka merevisi ketiga dokumen tersebut, Partai Liberal Demokrat sedang berupaya menyusun poin-poin rekomendasinya kepada pemerintah, dan telah menunjukkan bahwa "senjata Pasukan Bela Diri harus ditambahkan ke dalam daftar barang yang memenuhi syarat untuk transfer bebas" terkait peralatan bekas.

(Yomiuri Shimbun)