26 Januari 2018
Komando Operasi TNI AU akan tambah satu lagi menjadi tiga Komando Operasi (photo : Okezone)
TNI Angkatan Udara akan miliki Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Koopsau III). Hal itu diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna di sela-sela Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU tahun 2018 di Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Jumat (2/1/2018).
Kasau menegaskan, untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas operasi udara, TNI AU perlu segera memiliki Komando Operasi TNI AU (Koopsau) III. Diharapkan dalam tahun 2018, organisasinya sudah terbentuk, karena juga sudah menjadi program Mabes TNI.
“Saya berharap pada Triwulan pertama tahun ini (2018) susunan organisasinya sudah bisa diusulkan. Panglima TNI sudah menggariskan, bahwa TNI AU harus membentuk Koopsau III, TNI AD membuat Divisi dan TN AL membuat Armada” ujar Kasau.
Menurut Kasau, pembangunan Koopsau III, sudah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) TNI AU Tahap II (2015 – 2019). Untuk teknisnya, Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasau akan segera melakukan pengkajian, baik yang menyangkut lokasinya, organisasinya, pengawakannya maupun waktunya.
“Sekarang ini, tinggal teknis pembentukannya bagaimana, kapan dan di mana. Kita juga harus memikirkan intergrasi dengan yang lain (Angkatan Darat dan Angkatan Laut) tidak bisa sendiri sendiri, kan namanya juga kekuatan Tri Matra terpadu,” tandas Kasau.
Kasau mengatakan, organisasi baru ini benar-benar efektif untuk mendukung pelaksanaan operasi. Asrena Kasau akan mengkaji, dimana keberadaan markas Koopsau III, untuk sementara pilihannya antara Biak atau Sorong Papua.
Pesawat Su-35
Terkait dengan pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35, Kasau menegaskan, proses masih berjalan sesuai rencana. Kalau sempat beredar informasi ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, itu tidak benar.
“Kontrak pesawat Sukhoi Su-35 masih jalan sesuai yang disampaikan Panglima TNI. Saya berharap Februari 2018 kontrak sudah ditanda tangani dan dua belas bulan kedepan delivery untuk bacth pertama sudah dapat dilakukan,” ujar Kasau.
Sementara yang menyangkut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, Kasau menegaskan TNI AU akan melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan yang sudah digariskan oleh Panglima TNI, yaitu membantu Kepolisian RI mengamankan Pilkada di seluruh wilayah Indonesia.
“Semua Lanud di daerah akan saya berdayakan untuk mem-back up Polri dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada,” ucap Kasau.
Rapim TNI AU hari ini dihadiri para komandan satuan TNI AU seluruh Indonesia itu, Sekjen Kemhan Marsekal Madya (Marsdya) TNI Hadiyan Sumintaamadja, Wagub Lemhannas Marsdya TNI Bagus Puruhito, Irjenau Marsekal Muda (Marsda) Umar Sugeng Haryono, Koorsahlii Kasau Marsda TNI Eko Supriyanto, para Asisten Kasau dan dan para pejabat TNI AU lainya.
(TangOnline)
26 Januari 2018
RTAF Menerima Batch Pertama Pesawat T-50TH
26 Januari 2018
Upacara serah terima pesawat T-50TH (all photos : RTAF)
Pada hari Kamis 25 Januari 2018, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Jong Rung Sawang, memimpin upacara untuk menyambut upacara dua pesawat latih T-50TH dan memberikan selamat kepada enam pilot Angkatan Udara yang telah menyelesaikan program pelatihan T-50TH dari Korea Aerospace Industries, Ltd. (KAI) Republik Korea, juga pada empat pilot pesawat terbang Korea Selatan yang mengirimkan pesawat ke Takhli, Provinsi Nakhon Sawan.
Menurut Angkatan Udara, pesawat L-39 ZA/ART yang digunakan untuk melatih pilot Angkatan Udara sejak tahun 1994, telah secara bertahap dinonaktifkan karena kesiapan operasionalnya yang rendah. Ada kerusakan dan perlu perawatan mesin, biaya perawatannya meningkat namun tidak sebanding dengan perpanjangan usianya, lagipula tidak ada dukungan teknologi untuk bisa merespon misi latihan dengan pesawat berkapasitas tinggi bagi Angkatan Udara.
Oleh karena itu, Angkatan Udara diharuskan menyediakan pesawat latih yang lebih baik lagi, agar pilot terbiasa dengan teknologi di Angkatan Udara saat ini dan masa depan. Pesawat latih T-50TH telah diuji untuk keandalannya. Dilengkapi dengan simulator untuk sistem pelatihan mutakhir dan Sistem Pelatihan Taktis Tertanam (ETTS), pilot dapat terbang hampir di segala cuaca, pilot Royal Thai Air Force dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Teknologi yang digunakan oleh pilot untuk berlatih dengan simulator ini bermanfaat. Dan bisa menghemat biaya pelatihan untuk Angkatan Udara. Selain itu, pesawat latih T-50TH dapat melakukan misi, termasuk pelatihan kokpit pertama. Ini memiliki kemampuan untuk menggunakan pertempuran sesungguhnya. Mereka juga dapat melayani berbagai tugas spesifik, termasuk pelatihan pilot tempur/pelatihan. Dan tugas sekunder meliputi serangan udara, mencari dan menyelamatkan diri di daerah pertempuran. Kemampuan memasang sistem persenjataan, serta instal sistem radar modern untuk mendukung sistem senjata jarak jauh.
Angkatan Udara telah mempertimbangkan untuk memasok 12 pesawat T-50TH (tahap 1:4 unit dan tahap 2:8 unit) dari Korea Aerospace Industries, Republik Korea. Proyek ini dilakukan. menggunakan anggaran untuk memperkuat Angkatan Udara yang diterima setiap tahun. Untuk tahap 1 akan dilaksanakan dari tahun 2015 sampai 2018 dengan pasokan empat pesawat pesawat dengan peralatan dan suku cadang yang diperlukan. Dua pesawat T-50 pertama tiba di Thailand hari Kamis 25 Januari 2018. Pesawat ketiga dan keempat tiba pada awal Maret 2018, dan dijadwalkan untuk beroperasi setelah selesainya pemeriksaan akhir.
Agar personilnya dapat mengawaki, Angkatan Udara telah mengirim 6 pilot untuk berlatih dengan pesawat T-50TH di Korea Selatan. Saat ini, pilot telah menyelesaikan kursus instruktur penerbangan dan pilot telah mencoba sendiri terbang dengan peswat T-50TH. Hasil pelatihannya sangat bagus. Misi T-50 adalah onboard saat pesawat dikirim dan ditempatkan.
(RTAF News)
Upacara serah terima pesawat T-50TH (all photos : RTAF)
Pada hari Kamis 25 Januari 2018, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Jong Rung Sawang, memimpin upacara untuk menyambut upacara dua pesawat latih T-50TH dan memberikan selamat kepada enam pilot Angkatan Udara yang telah menyelesaikan program pelatihan T-50TH dari Korea Aerospace Industries, Ltd. (KAI) Republik Korea, juga pada empat pilot pesawat terbang Korea Selatan yang mengirimkan pesawat ke Takhli, Provinsi Nakhon Sawan.
Menurut Angkatan Udara, pesawat L-39 ZA/ART yang digunakan untuk melatih pilot Angkatan Udara sejak tahun 1994, telah secara bertahap dinonaktifkan karena kesiapan operasionalnya yang rendah. Ada kerusakan dan perlu perawatan mesin, biaya perawatannya meningkat namun tidak sebanding dengan perpanjangan usianya, lagipula tidak ada dukungan teknologi untuk bisa merespon misi latihan dengan pesawat berkapasitas tinggi bagi Angkatan Udara.
Oleh karena itu, Angkatan Udara diharuskan menyediakan pesawat latih yang lebih baik lagi, agar pilot terbiasa dengan teknologi di Angkatan Udara saat ini dan masa depan. Pesawat latih T-50TH telah diuji untuk keandalannya. Dilengkapi dengan simulator untuk sistem pelatihan mutakhir dan Sistem Pelatihan Taktis Tertanam (ETTS), pilot dapat terbang hampir di segala cuaca, pilot Royal Thai Air Force dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Teknologi yang digunakan oleh pilot untuk berlatih dengan simulator ini bermanfaat. Dan bisa menghemat biaya pelatihan untuk Angkatan Udara. Selain itu, pesawat latih T-50TH dapat melakukan misi, termasuk pelatihan kokpit pertama. Ini memiliki kemampuan untuk menggunakan pertempuran sesungguhnya. Mereka juga dapat melayani berbagai tugas spesifik, termasuk pelatihan pilot tempur/pelatihan. Dan tugas sekunder meliputi serangan udara, mencari dan menyelamatkan diri di daerah pertempuran. Kemampuan memasang sistem persenjataan, serta instal sistem radar modern untuk mendukung sistem senjata jarak jauh.
Angkatan Udara telah mempertimbangkan untuk memasok 12 pesawat T-50TH (tahap 1:4 unit dan tahap 2:8 unit) dari Korea Aerospace Industries, Republik Korea. Proyek ini dilakukan. menggunakan anggaran untuk memperkuat Angkatan Udara yang diterima setiap tahun. Untuk tahap 1 akan dilaksanakan dari tahun 2015 sampai 2018 dengan pasokan empat pesawat pesawat dengan peralatan dan suku cadang yang diperlukan. Dua pesawat T-50 pertama tiba di Thailand hari Kamis 25 Januari 2018. Pesawat ketiga dan keempat tiba pada awal Maret 2018, dan dijadwalkan untuk beroperasi setelah selesainya pemeriksaan akhir.
Agar personilnya dapat mengawaki, Angkatan Udara telah mengirim 6 pilot untuk berlatih dengan pesawat T-50TH di Korea Selatan. Saat ini, pilot telah menyelesaikan kursus instruktur penerbangan dan pilot telah mencoba sendiri terbang dengan peswat T-50TH. Hasil pelatihannya sangat bagus. Misi T-50 adalah onboard saat pesawat dikirim dan ditempatkan.
(RTAF News)
Elbit Systems' Subsidiary in Australia Awarded $150 Million Contract to Supply TLS Services to the ADF
26 Januari 2018
Elbit BMS display (photo : DID)
Elbit Systems Ltd. (NASDAQ: ESLT) (TASE: ESLT) ("Elbit Systems") announced today that its subsidiary, Elbit Systems of Australia Pty Ltd. ("Elbit Systems of Australia"), was awarded a $150 million contract by the Australian Department of Defence's Capability Acquisition and Sustainment Group to provide Through Life Support (TLS) services to the Australian Defence Force (ADF) for the Battle Management System Command and Control (BMS C2).
The contract is for a five-year base period. Optional extensions of up to seven years may be exercised in the future.
Yehuda (Udi) Vered, General Manager of Elbit Systems Land and C4I, said, "We are proud to be selected by the Australian Department of Defence for the supply of TLS services for the BMS C2 system. The ADF is a strategic partner of Elbit Systems and this contract represents the long-term commitment of Elbit Systems to support the ADF digitization effort. This is a major contract for Elbit Systems of Australia that will significantly enhance and strengthen its local engineering and support capabilities."
About Elbit Systems
Elbit Systems Ltd. is an international high technology company engaged in a wide range of defense, homeland security and commercial programs throughout the world. The Company, which includes Elbit Systems and its subsidiaries, operates in the areas of aerospace, land and naval systems, command, control, communications, computers, intelligence surveillance and reconnaissance ("C4ISR"), unmanned aircraft systems, advanced electro-optics, electro-optic space systems, EW suites, signal intelligence systems, data links and communications systems, radios and cyber-based systems. The Company also focuses on the upgrading of existing platforms, developing new technologies for defense, homeland security and commercial applications and providing a range of support services, including training and simulation systems.
(Elbit)
Elbit BMS display (photo : DID)
The contract is for a five-year base period. Optional extensions of up to seven years may be exercised in the future.
Yehuda (Udi) Vered, General Manager of Elbit Systems Land and C4I, said, "We are proud to be selected by the Australian Department of Defence for the supply of TLS services for the BMS C2 system. The ADF is a strategic partner of Elbit Systems and this contract represents the long-term commitment of Elbit Systems to support the ADF digitization effort. This is a major contract for Elbit Systems of Australia that will significantly enhance and strengthen its local engineering and support capabilities."
About Elbit Systems
Elbit Systems Ltd. is an international high technology company engaged in a wide range of defense, homeland security and commercial programs throughout the world. The Company, which includes Elbit Systems and its subsidiaries, operates in the areas of aerospace, land and naval systems, command, control, communications, computers, intelligence surveillance and reconnaissance ("C4ISR"), unmanned aircraft systems, advanced electro-optics, electro-optic space systems, EW suites, signal intelligence systems, data links and communications systems, radios and cyber-based systems. The Company also focuses on the upgrading of existing platforms, developing new technologies for defense, homeland security and commercial applications and providing a range of support services, including training and simulation systems.
(Elbit)
Indonesia Faces Risks over Involvement in Fighter Programme
26 Januari 2018
KF-X fighter (photo : chosun)
The scope of Indonesia’s future involvement in its joint programme with South Korea to develop the next-generation fighter aircraft, the Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX), could be readjusted due to a continuing lack of funds.
Indonesian defence officials have stated in recent comments to local media that there is currently a shortfall of about IDR1.85 trillion (USD140 million) that needs to be paid to South Korea in return for its involvement in the programme as per finance agreements signed in 2015.
An industry source with direct knowledge of the programme has also confirmed to Jane’s that Indonesia’s payments in the programme are continuing to come up short caused by a lack of growth in Indonesia’s defence budget.
Jane’s understands that South Korean and Indonesian defence ministry officials are renegotiating Jakarta’s financial involvement in the KFX/IFX development project, and that this could lead to a reduced role in the programme. However, it is understood that the Indonesian government is not considering pulling out of the project.
Indonesia’s repayments on the programme are currently behind by about 40% of its agreed financial commitment, a source has confirmed to Jane’s .
Despite this, the programme is continuing, with around 82 engineers and technicians from Indonesian aerospace company PT Dirgantara (PTDI) deployed to South Korea where they are collaborating with counterparts Korea Aerospace Industries (KAI), the lead developer on the KFX/IFX programme.
Funding for Indonesia’s involvement in the programme had been ring-fenced for 2018, although, like spending since 2015, this has been subject to cuts depending on the strength of Indonesia’s defence budget. Cuts so far have led to the shortfall, with the intention in Jakarta to make up the difference at a later date when more funding becomes available.
Jane’s understands that it is the terms of these repayments that are being negotiated.
(Jane's)
KF-X fighter (photo : chosun)
The scope of Indonesia’s future involvement in its joint programme with South Korea to develop the next-generation fighter aircraft, the Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX), could be readjusted due to a continuing lack of funds.
Indonesian defence officials have stated in recent comments to local media that there is currently a shortfall of about IDR1.85 trillion (USD140 million) that needs to be paid to South Korea in return for its involvement in the programme as per finance agreements signed in 2015.
An industry source with direct knowledge of the programme has also confirmed to Jane’s that Indonesia’s payments in the programme are continuing to come up short caused by a lack of growth in Indonesia’s defence budget.
Jane’s understands that South Korean and Indonesian defence ministry officials are renegotiating Jakarta’s financial involvement in the KFX/IFX development project, and that this could lead to a reduced role in the programme. However, it is understood that the Indonesian government is not considering pulling out of the project.
Indonesia’s repayments on the programme are currently behind by about 40% of its agreed financial commitment, a source has confirmed to Jane’s .
Despite this, the programme is continuing, with around 82 engineers and technicians from Indonesian aerospace company PT Dirgantara (PTDI) deployed to South Korea where they are collaborating with counterparts Korea Aerospace Industries (KAI), the lead developer on the KFX/IFX programme.
Funding for Indonesia’s involvement in the programme had been ring-fenced for 2018, although, like spending since 2015, this has been subject to cuts depending on the strength of Indonesia’s defence budget. Cuts so far have led to the shortfall, with the intention in Jakarta to make up the difference at a later date when more funding becomes available.
Jane’s understands that it is the terms of these repayments that are being negotiated.
(Jane's)
AFP Receives Ammo, Explosives from US
26 Januari 2018
The United States recently delivered ammunition and explosives for the Armed Forces of the Philippines (AFP) at Subic Bay. (photo : ABS-CBN)
MANILA - The Armed Forces of the Philippines (AFP) recently received a fresh supply of ammunition and explosives from representatives of the Joint United States Military Assistance Group, the US Embassy in Manila said Tuesday.
The weapons, which were delivered last Jan. 18, aims to help improve the interoperability and readiness of the long-allied US and Philippine militaries, the Embassy said.
"The munitions and weapons deliveries will enhance the AFP’s counterterrorism capabilities," the Embassy said in a statement.
The delivery was made through the Mutual Logistics Support Agreement between Washington and Manila. It did not specify the kind and quantity of ammunition and explosives handed over.
Last year, the United States donated thousands of weapons to the AFP to support operations against Islamic State-linked terrorists in Marawi City.
Among the weapons previously donated by Washington were 1,040 rocket motors, 992 rockets to the Philippine Air Force, and 1,000 grenade launchers and 250 rocket-propelled grenade launchers to the Philippine Army.
(ABS-CBN)
The United States recently delivered ammunition and explosives for the Armed Forces of the Philippines (AFP) at Subic Bay. (photo : ABS-CBN)
MANILA - The Armed Forces of the Philippines (AFP) recently received a fresh supply of ammunition and explosives from representatives of the Joint United States Military Assistance Group, the US Embassy in Manila said Tuesday.
The weapons, which were delivered last Jan. 18, aims to help improve the interoperability and readiness of the long-allied US and Philippine militaries, the Embassy said.
"The munitions and weapons deliveries will enhance the AFP’s counterterrorism capabilities," the Embassy said in a statement.
The delivery was made through the Mutual Logistics Support Agreement between Washington and Manila. It did not specify the kind and quantity of ammunition and explosives handed over.
Last year, the United States donated thousands of weapons to the AFP to support operations against Islamic State-linked terrorists in Marawi City.
Among the weapons previously donated by Washington were 1,040 rocket motors, 992 rockets to the Philippine Air Force, and 1,000 grenade launchers and 250 rocket-propelled grenade launchers to the Philippine Army.
(ABS-CBN)
25 Januari 2018
Kapal Selam Buatan PT PAL Diluncurkan Juli
25 Januari 2018
Kapal selam yang dirakit di PAL ditargetkan dapat diluncurkan di bulan Juli 2018 (photo : Jawapos)
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Direktur Pembangunan Kapal PT PAL Indonesia (Persero) Turitan Indaryo memastikan kapal selam pesanan TNI AL yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara tersebut akan diluncurkan pada Juli 2018. Sementara, untuk penyerahan total kepada pemesan baru akan dilakukan pada September 2018, setelah melewati tahap uji coba dan lain sebagainya.
"Peluncuran itu Juli tahun ini. Terus penyerahan total itu setelah kita lakukan uji coba itu perkiraan bulan kesembilan. Saat ini badannya sudah jadi, kita sudah selesaikan sekitar 80 persen lebih," kata Turitan di Surabaya, Kamis (25/1).
Selain kapal selam, PT PAL juga kemungkinan akan meluncurkan kapal Landing Platform Deck (LPD) ketiga yang juga dipesan TNI AL. Kapal LPD ketiga ini berdasarkan kontrak harus bisa diserahkan pada Desember 2018. Tetapi, Turitan menargetkan kapal LPD tersebut bisa diserahkan lebih cepat dari kontrak.
Selain pembuatan kapal, Turitan juga menegaskan PT PAL sudah siap mengerjakan pemeliharaan kapal selam. Saat ini, kata Turitan yang sudah melakukan kontrak dengan PT PAL terkait pemeliharaan adalah KRI Cakra milik TNI AL. "Jadi mungkin Maret kita sudah mulai di mana jangka waktunya 8 bulan. Ini maintenance kapal selam pertama kita sebagai main contractor. Sebelumnya cuma sub contractor. Sekarang kan seluruhnya tanggung jawab PT PAL," ujar Turitan.
(Republika)
Kapal selam yang dirakit di PAL ditargetkan dapat diluncurkan di bulan Juli 2018 (photo : Jawapos)
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Direktur Pembangunan Kapal PT PAL Indonesia (Persero) Turitan Indaryo memastikan kapal selam pesanan TNI AL yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara tersebut akan diluncurkan pada Juli 2018. Sementara, untuk penyerahan total kepada pemesan baru akan dilakukan pada September 2018, setelah melewati tahap uji coba dan lain sebagainya.
"Peluncuran itu Juli tahun ini. Terus penyerahan total itu setelah kita lakukan uji coba itu perkiraan bulan kesembilan. Saat ini badannya sudah jadi, kita sudah selesaikan sekitar 80 persen lebih," kata Turitan di Surabaya, Kamis (25/1).
Selain kapal selam, PT PAL juga kemungkinan akan meluncurkan kapal Landing Platform Deck (LPD) ketiga yang juga dipesan TNI AL. Kapal LPD ketiga ini berdasarkan kontrak harus bisa diserahkan pada Desember 2018. Tetapi, Turitan menargetkan kapal LPD tersebut bisa diserahkan lebih cepat dari kontrak.
Selain pembuatan kapal, Turitan juga menegaskan PT PAL sudah siap mengerjakan pemeliharaan kapal selam. Saat ini, kata Turitan yang sudah melakukan kontrak dengan PT PAL terkait pemeliharaan adalah KRI Cakra milik TNI AL. "Jadi mungkin Maret kita sudah mulai di mana jangka waktunya 8 bulan. Ini maintenance kapal selam pertama kita sebagai main contractor. Sebelumnya cuma sub contractor. Sekarang kan seluruhnya tanggung jawab PT PAL," ujar Turitan.
(Republika)
Label:
ANGKATAN LAUT,
INDONESIA,
Industri Pertahanan,
Kapal Selam,
TNI-AL
Marand Opens New F-35 Production Plant
25 Januari 2018
Marand's vertical tail (photo : RAAF)
Australian company leading from the tail in global F-35 program
Minister for Defence Industry, the Hon Christopher Pyne MP, today opened Marand Precision Engineering’s F-35A Lightning II Vertical Tail manufacturing facility in Moorabbin, Victoria.
Supported by a Department of Defence New Air Combat Capability Industry Support Program grant, Minister Pyne said Marand recently finalised its expansion program to implement a fully integrated F-35A Vertical Tail manufacturing capability in Australia. This will create an additional 44 full time positions for Marand Precision Engineering, with flow on effects across the supply chain.
“Marand is now an established supplier of F-35A Vertical Tails, with Australian-produced tails on the aircraft of several F-35 Partner Nations,” Minister Pyne said
“Expected to generate a total of more than $1 billion in revenue over 20 years, Marand is a great example of the success Australian industry is experiencing through the global F-35 Program, ,” Minister Pyne said.
F-35 Australian industry participation (image : Aus DoD)
“By December 2016, Marand had received one third of the Australian contracts in the F-35 Program and continues to grow this market share, displaying how Australia’s innovative defence industry is proving its global competitiveness.”
“Marand currently employ around 240 people around Australia, 180 of who are located at the Moorabbin site, and 33 in the Vertical Tail Team.
Marand’s implementation of a fully integrated F-35A Vertical Tail manufacturing capability culminated in the installation of a Precision Milling Machine used measure precisely machine products to meet strict quality and capability requirements.
Marand signed a long-term agreement with BAE Systems UK in 2011 for the manufacture of Vertical Tails for the international Conventional Take-Off and Landing variant of the F-35.
In August 2017, the third Australian F-35A aircraft received its Australian-made, Marand-produced Vertical Tail as production of the aircraft neared completion.
(RAAF)
Marand's vertical tail (photo : RAAF)
Australian company leading from the tail in global F-35 program
Supported by a Department of Defence New Air Combat Capability Industry Support Program grant, Minister Pyne said Marand recently finalised its expansion program to implement a fully integrated F-35A Vertical Tail manufacturing capability in Australia. This will create an additional 44 full time positions for Marand Precision Engineering, with flow on effects across the supply chain.
“Marand is now an established supplier of F-35A Vertical Tails, with Australian-produced tails on the aircraft of several F-35 Partner Nations,” Minister Pyne said
“Expected to generate a total of more than $1 billion in revenue over 20 years, Marand is a great example of the success Australian industry is experiencing through the global F-35 Program, ,” Minister Pyne said.
F-35 Australian industry participation (image : Aus DoD)
“By December 2016, Marand had received one third of the Australian contracts in the F-35 Program and continues to grow this market share, displaying how Australia’s innovative defence industry is proving its global competitiveness.”
“Marand currently employ around 240 people around Australia, 180 of who are located at the Moorabbin site, and 33 in the Vertical Tail Team.
Marand’s implementation of a fully integrated F-35A Vertical Tail manufacturing capability culminated in the installation of a Precision Milling Machine used measure precisely machine products to meet strict quality and capability requirements.
Marand signed a long-term agreement with BAE Systems UK in 2011 for the manufacture of Vertical Tails for the international Conventional Take-Off and Landing variant of the F-35.
In August 2017, the third Australian F-35A aircraft received its Australian-made, Marand-produced Vertical Tail as production of the aircraft neared completion.
Langganan:
Postingan (Atom)







