Tugu identitas PT PAL telah dipasang (photo: PAL)
jatimnow.com - Raksasa industri pertahanan maritim, PT PAL Indonesia, mulai menancapkan kuku bisnisnya lebih dalam di wilayah pesisir Jawa Timur.
Memomentumkan hari jadinya yang ke-46, perusahaan plat merah ini resmi mengambil alih pengelolaan area workshop di Paciran, Lamongan, sebagai bagian dari strategi memperkuat kapasitas produksi kapal nasional.
Langkah ekspansi ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) area workshop dari PT Lamongan Marine Industry kepada PT PAL Indonesia di Desa Sidokelar, Sabtu (18/4/2026).
Penandatanganan prasasti Tugu Identitas oleh jajaran direksi menjadi simbol bahwa operasional manufaktur PAL kini punya titik tumpu baru di Lamongan.
Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menyatakan bahwa pertumbuhan industri kapal tidak boleh meninggalkan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Menurutnya, kehadiran fisik perusahaan di wilayah baru harus berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Area workshop PT Lamongan Marine Industry di Paciran, Lamongan, Jawa Timur (image: GoogleMaps)
"Kemajuan industri ini mesti berjalan lurus dengan perbaikan ekonomi warga sekitar. Kami memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi agar anak-anak muda di sini punya peluang lebar untuk sukses. Harapannya, mereka nanti yang akan memajukan daerahnya sendiri sekaligus memperkuat industri maritim kita," ungkap Kaharuddin di sela acara.
Selain urusan manufaktur, PT PAL juga mulai memikirkan daya dukung lingkungan di area operasional barunya. Hal ini dibuktikan dengan jalinan kerja sama dengan Universitas Trunojoyo Madura untuk menjaga ekosistem pesisir.
Kaharuddin menilai, menjaga keseimbangan alam adalah komitmen jangka panjang agar aktivitas industri tidak merugikan nelayan dan warga lokal.
Kehadiran unit usaha di Lamongan ini diproyeksikan bakal menyerap tenaga kerja dan menghidupkan ekosistem usaha mikro di sekitar galangan.
Sebagai bentuk syukuran atas dibukanya fasilitas baru tersebut, perusahaan menggelar pesta rakyat dan bazar makanan yang melibatkan pedagang setempat.
Dengan tambahan fasilitas workshop di Lamongan, PT PAL Indonesia kini memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengejar target penyelesaian proyek-proyek kapal strategis, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun pesanan pasar global.
(JatimNow)


✨️NON STOP SHOPPING hore haha!๐ฐ๐ค๐ฐ
BalasHapusAset Submarine Baruw PREMIUM tambah terusz...
Asooyy warganyet kl Makin FANAAASSSS TERKOYAK genk fisank dmiskinos haha!๐ฅ๐๐ฅ
BEDA Level Beda Kasta
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
UK Secures £128 Million Submarine Rescue Deals with Indonesia, Boosting British Industry
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
PT PAL Ekspansi ke Lamongan
BalasHapus-----
wahhh bikin Dock baruw nich
Lansung size Kapal Induk 400meter donk haha!๐ฆพ๐ค๐
Persiapan Retrofit Garibaldi
BalasHapusSkaligus bikin LHD ama Destroyer 128 vls haha!๐๐ฅ๐
KOYAK๐ฅwarganyet kl haha!๐ฅถ๐ค๐ฅถ
2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
BalasHapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
________________________________________
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
________________________________________
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
SUMBER DATA RESMI:
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN): Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (tahunan).
-
Kementerian Kewangan MalayDESH (MOF): Laporan Tinjauan Fiskal dan Estimasi Pendapatan Federal (diterbitkan setiap pembentangan Belanjawan/Budget).
2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
-
1. INDONESIA – PERINGKAT 13
-
2. VIETNAM – PERINGKAT 23
-
3. THAILAND – PERINGKAT 24
-
4. SINGAPURA – PERINGKAT 29
-
5. MYANMAR – PERINGKAT 35
-
6. FILIPINA – PERINGKAT 41
-
7. MALAYDESH – PERINGKAT 42
-
8. KAMBOJA – PERINGKAT 83
-
9. LAOS – PERINGKAT 125
---------------------------------
2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
2023 = NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
2021 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
-
2020 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.html
---------------------------------
Analisa Geopolitik & Pertahanan: "Stagnasi Total"
Vakum SIPRI (2024-2025): Laporan impor senjata KOSONG selama dua tahun berturut-turut. Malaydesh kini sejajar dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja dalam hal transfer alutsista berat.
Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan internasional.
Penurunan Daya Gentar: Berada di Peringkat 42 GFP (Posisi ke-7 di ASEAN), kini resmi berada di bawah Filipina (Peringkat 41).
Perbandingan Kontras: Indonesia memimpin di Peringkat 13 dunia dengan daftar belanja "satu lembar penuh" (Rafale F4, A400M, KF-21 Boramae, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora).
-
Analisa Ekonomi & Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
Fenomena Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 58% pinjaman baru di tahun 2026 hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama (Debt-Servicing Cycle).
Beban Utang Nasional: Total utang dan liabilitas diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun, dengan rasio utang terhadap GDP melampaui ambang batas aman (>70%).
Hambatan Dagang Global: Tekanan dari Amerika Serikat melalui Section 301 (kenaikan tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA (pemblokiran transaksi) oleh USTR yang memukul sektor manufaktur dan E&E.
-
Analisa Model Pengadaan: "Negara Penyewa" (Leasing)
Krisis Likuiditas: Ketiadaan dana tunai memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan taktis).
Barter Komoditas: Pengadaan yang tersisa terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) seperti pada kesepakatan FA-50 (Korea Selatan) dan PT-91M (Polandia).
Aset Karatan & Hilang: Proyek LCS mangkrak melibatkan 17 kreditor, diperparah dengan catatan buruk hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet jet tempur.
-
Analisa Reputasi & Diplomasi Internasional
Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS terkait 7 pemain naturalisasi ilegal dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) mencerminkan kegagalan administrasi sistemik.
Kehilangan Posisi Regional: Resmi gagal lolos ke Piala Asia 2027, di mana posisi tersebut kini diambil alih oleh Vietnam, mempertegas penurunan pengaruh Malaydesh di ASEAN.
Krisis Identitas: Kritik internal dari pemimpin nasional (Mahathir & Anwar Ibrahim) mengenai kemiskinan
2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
-
1. INDONESIA – PERINGKAT 13
-
2. VIETNAM – PERINGKAT 23
-
3. THAILAND – PERINGKAT 24
-
4. SINGAPURA – PERINGKAT 29
-
5. MYANMAR – PERINGKAT 35
-
6. FILIPINA – PERINGKAT 41
-
7. MALAYDESH – PERINGKAT 42
-
8. KAMBOJA – PERINGKAT 83
-
9. LAOS – PERINGKAT 125
---------------------------------
2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
2023 = NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
2021 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
-
2020 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.html
---------------------------------
Analisa Geopolitik & Pertahanan: "Stagnasi Total"
Vakum SIPRI (2024-2025): Laporan impor senjata KOSONG selama dua tahun berturut-turut. Malaydesh kini sejajar dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja dalam hal transfer alutsista berat.
Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan internasional.
Penurunan Daya Gentar: Berada di Peringkat 42 GFP (Posisi ke-7 di ASEAN), kini resmi berada di bawah Filipina (Peringkat 41).
Perbandingan Kontras: Indonesia memimpin di Peringkat 13 dunia dengan daftar belanja "satu lembar penuh" (Rafale F4, A400M, KF-21 Boramae, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora).
-
Analisa Ekonomi & Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
Fenomena Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 58% pinjaman baru di tahun 2026 hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama (Debt-Servicing Cycle).
Beban Utang Nasional: Total utang dan liabilitas diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun, dengan rasio utang terhadap GDP melampaui ambang batas aman (>70%).
Hambatan Dagang Global: Tekanan dari Amerika Serikat melalui Section 301 (kenaikan tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA (pemblokiran transaksi) oleh USTR yang memukul sektor manufaktur dan E&E.
-
Analisa Model Pengadaan: "Negara Penyewa" (Leasing)
Krisis Likuiditas: Ketiadaan dana tunai memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan taktis).
Barter Komoditas: Pengadaan yang tersisa terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) seperti pada kesepakatan FA-50 (Korea Selatan) dan PT-91M (Polandia).
Aset Karatan & Hilang: Proyek LCS mangkrak melibatkan 17 kreditor, diperparah dengan catatan buruk hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet jet tempur.
-
Analisa Reputasi & Diplomasi Internasional
Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS terkait 7 pemain naturalisasi ilegal dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) mencerminkan kegagalan administrasi sistemik.
Kehilangan Posisi Regional: Resmi gagal lolos ke Piala Asia 2027, di mana posisi tersebut kini diambil alih oleh Vietnam, mempertegas penurunan pengaruh Malaydesh di ASEAN.
Krisis Identitas: Kritik internal dari pemimpin nasional (Mahathir & Anwar Ibrahim) mengenai kemiskinan
2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
2023 = NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
2021 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
-
2020 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.html
---------------------------------
Bukti "Hutang Bayar Hutang" (Debt-Servicing Cycle)
Data resmi menunjukkan Malaydesh terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang kronis:
2018 (Fase Verifikasi): Utang menembus RM1 Triliun; pemerintah meluncurkan Tabung Harapan (donasi rakyat) untuk mencicil utang negara.
2019–2020: Ketergantungan meningkat; 59% hingga 60% pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama.
2023 (Rekor Terburuk): 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) digunakan hanya untuk membayar utang jatuh tempo.
2025–2026: Proyeksi tetap kritis di angka 58%. Ruang fiskal untuk pembangunan dan alutsista praktis terkunci oleh cicilan utang.
-
Bukti "Vakum SIPRI" (2020–2025)
Kontras dengan klaim belanja "Cash", data SIPRI menunjukkan kekosongan aktivitas:
2020–2021: Berstatus Planned (Hanya rencana/dijangka).
2022–2023: Berstatus Not Yet Ordered (Terpilih tapi tidak ada kontrak/pesanan).
2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat selama 2 tahun berturut-turut).
Posisi Regional: Malaydesh kini sejajar dengan Laos dan Kamboja dalam hal nihilnya modernisasi alutsista berat.
-
Timeline "Prank" Alutsista (Janji vs Realitas)
Daftar kegagalan kontrak strategis yang mencoreng kredibilitas pertahanan:
Prank F/A-18 Hornet: Upaya akuisisi dari Kuwait Batal 4 Kali hingga resmi dihentikan pada 2026 karena masalah logistik dan dana.
Prank Dassault Rafale: Mangkrak sejak 2014 akibat krisis anggaran (kini diborong Indonesia).
Prank Kapal MRSS: Janji kontrak dengan PT PAL (Indonesia) pada 2018 yang tidak pernah terwujud.
Prank Helikopter Blackhawk: Proses sewa (leasing) yang mangkrak dan berbelit hingga 2025.
-
Perangkap Utang & Liabilitas (Eskalasi RM 1,79 Triliun)
Pertumbuhan beban finansial yang melumpuhkan negara:
2010: RM 407,1 Miliar.
2018: RM 1,19 Triliun (Ledakan pasca-transparansi 1MDB).
2026: Proyeksi RM 1,79 Triliun (Titik kritis manajemen utang).
Rasio Utang: Diproyeksikan menyentuh 69,54% dari PDB pada 2029 (Data Statista), melampaui batas aman.
-
Penurunan Daya Gentar & Reputasi
Global Firepower (GFP) 2026: Malaydesh (Peringkat 42) resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41) di ASEAN.
Status "Military-for-Rent": Karena tidak mampu membeli (Buying), beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item (Heli, simulator, hingga motor polisi).
Administrasi: Sanksi naturalisasi ilegal dan kekalahan WO 0-3 di bidang olahraga menjadi simbol runtuhnya tata kelola birokrasi nasional.
-
Kesimpulan Strategis
Indonesia: Berstatus "The Giant" dengan modernisasi agresif (Rafale, A400M, PPA) dan rasio utang pemerintah yang sehat (40% GDP).
Malaydesh: Berstatus "The Stagnant" yang terjebak dalam delusi klaim "Shopping Cash" sementara kenyataannya hanya mampu membayar bunga utang lama.
2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
2023 = NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
2021 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
-
2020 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.html
---------------------------------
Bukti "Hutang Bayar Hutang" (Debt-Servicing Cycle)
Data resmi menunjukkan Malaydesh terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang kronis:
2018 (Fase Verifikasi): Utang menembus RM1 Triliun; pemerintah meluncurkan Tabung Harapan (donasi rakyat) untuk mencicil utang negara.
2019–2020: Ketergantungan meningkat; 59% hingga 60% pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama.
2023 (Rekor Terburuk): 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) digunakan hanya untuk membayar utang jatuh tempo.
2025–2026: Proyeksi tetap kritis di angka 58%. Ruang fiskal untuk pembangunan dan alutsista praktis terkunci oleh cicilan utang.
-
Bukti "Vakum SIPRI" (2020–2025)
Kontras dengan klaim belanja "Cash", data SIPRI menunjukkan kekosongan aktivitas:
2020–2021: Berstatus Planned (Hanya rencana/dijangka).
2022–2023: Berstatus Not Yet Ordered (Terpilih tapi tidak ada kontrak/pesanan).
2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat selama 2 tahun berturut-turut).
Posisi Regional: Malaydesh kini sejajar dengan Laos dan Kamboja dalam hal nihilnya modernisasi alutsista berat.
-
Timeline "Prank" Alutsista (Janji vs Realitas)
Daftar kegagalan kontrak strategis yang mencoreng kredibilitas pertahanan:
Prank F/A-18 Hornet: Upaya akuisisi dari Kuwait Batal 4 Kali hingga resmi dihentikan pada 2026 karena masalah logistik dan dana.
Prank Dassault Rafale: Mangkrak sejak 2014 akibat krisis anggaran (kini diborong Indonesia).
Prank Kapal MRSS: Janji kontrak dengan PT PAL (Indonesia) pada 2018 yang tidak pernah terwujud.
Prank Helikopter Blackhawk: Proses sewa (leasing) yang mangkrak dan berbelit hingga 2025.
-
Perangkap Utang & Liabilitas (Eskalasi RM 1,79 Triliun)
Pertumbuhan beban finansial yang melumpuhkan negara:
2010: RM 407,1 Miliar.
2018: RM 1,19 Triliun (Ledakan pasca-transparansi 1MDB).
2026: Proyeksi RM 1,79 Triliun (Titik kritis manajemen utang).
Rasio Utang: Diproyeksikan menyentuh 69,54% dari PDB pada 2029 (Data Statista), melampaui batas aman.
-
Penurunan Daya Gentar & Reputasi
Global Firepower (GFP) 2026: Malaydesh (Peringkat 42) resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41) di ASEAN.
Status "Military-for-Rent": Karena tidak mampu membeli (Buying), beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item (Heli, simulator, hingga motor polisi).
Administrasi: Sanksi naturalisasi ilegal dan kekalahan WO 0-3 di bidang olahraga menjadi simbol runtuhnya tata kelola birokrasi nasional.
-
Kesimpulan Strategis
Indonesia: Berstatus "The Giant" dengan modernisasi agresif (Rafale, A400M, PPA) dan rasio utang pemerintah yang sehat (40% GDP).
Malaydesh: Berstatus "The Stagnant" yang terjebak dalam delusi klaim "Shopping Cash" sementara kenyataannya hanya mampu membayar bunga utang lama.
2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
-
1. INDONESIA – PERINGKAT 13
-
2. VIETNAM – PERINGKAT 23
-
3. THAILAND – PERINGKAT 24
-
4. SINGAPURA – PERINGKAT 29
-
5. MYANMAR – PERINGKAT 35
-
6. FILIPINA – PERINGKAT 41
-
7. MALAYDESH – PERINGKAT 42
-
8. KAMBOJA – PERINGKAT 83
-
9. LAOS – PERINGKAT 125
---------------------------------
2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
2023 = NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
2021 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
-
2020 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.html
---------------------------------
Status SIPRI: Vakum vs. Agresif
Malaydesh (Lembar Kosong): Mencatat status KOSONG selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada transfer senjata berat yang terealisasi.
Indonesia (Lembar Penuh): Realisasi masif mencakup Rafale F-4, A400M Atlas, Rudal Khan/Bora, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
-
Kegagalan Pengadaan & Skandal Finansial
Skandal LCS: Proyek RM 9 Miliar yang belum mengirimkan satu pun kapal meski RM 6 Miliar telah dibayarkan. Terdeteksi penyimpangan dana RM 400 Juta untuk bayar utang perusahaan.
Sistem "Middlemen": Ketergantungan pada agen/makelar politik menyebabkan harga alutsista melambung tidak wajar dan spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan militer.
Drama SPH 155mm: Proyek tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan Kemenkeu karena krisis anggaran.
-
Kesenjangan Kemampuan (Capability Gap)
Ketiadaan Pesawat COIN: Menggunakan jet mahal (Su-30MKM) untuk operasi anti-gerilya yang seharusnya menggunakan pesawat ringan. Pengganti (FA-50M) baru akan tiba paling cepat 2026.
Logistik Terfragmentasi: Standarisasi alutsista yang buruk (campuran Rusia, AS, Polandia, China) menciptakan biaya pemeliharaan tinggi dan kesiapan operasional rendah.
Absennya Korps Marinir: Kemampuan amfibi yang terpecah antara AD dan AL melemahkan pertahanan kedaulatan di Laut China Selatan.
-
Krisis Fiskal & "Negara Penyewa"
Spiral Utang: Rasio utang pemerintah (69% GDP) dan rumah tangga (84,3%) yang ekstrem memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing).
Aset Sewaan: Mencakup Helikopter Blackhawk, AW139, pesawat latihan L39, hingga kapal hidrografi dan motor patroli.
Efek Domino: Pembatalan F-18 Hornet Kuwait (2026) menjadi simbol hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan global.
-
Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
Peringkat Merosot: Turun ke posisi 42 Dunia (Peringkat 7 di ASEAN), kini berada di bawah Filipina (41) dan jauh tertinggal dari Indonesia (13).
Status Armada: Banyak aset utama berstatus grounded atau tidak layak selam (seperti kasus KD Rahman) akibat kekurangan suku cadang dan teknisi.
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
PITY PAL.....DELAY...DELAY...DELAY....HAHAHAHAH
BalasHapusFilipina Terancam Telat Dapat Kapal LPD Pesanannya Usai PT PAL Indonesia Dikabarkan Gagal Penuh 4 Tonggak Utama Kontrak
https://www.zonajakarta.com/nasional/67315816730/filipina-terancam-telat-dapat-kapal-lpd-pesanannya-usai-pt-pal-indonesia-dikabarkan-gagal-penuh-4-tonggak-utama-kontrak?page=2
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
HIGH COURT MALAYDESH
HapusVENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
PROTANK = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
iXblue SAS = TAGIH HUTANG
iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG
https://theedgemalaydesh.com/article/high-court-decide-boustead-naval-shipyard-restraining-order-against-creditors-june
------
PERTAMINA TAGIH PETRONAS
PERTAMINA TAGIH PETRONAS
PERTAMINA TAGIH PETRONAS
PERTAMINA TAGIH PETRONAS
Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus membayar kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).
-----
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA AEROTREE UH60A
DENDA= USUSD83,8 JUTA
Defence contractor Aerotree Defence & Services Sdn Bhd has filed a RM353 million lawsuit against the Malaydeshn government and Defence Ministry for cancelling a five-year lease agreement involving four US-made Blackhawk UH-60A helicopters for the Malaydeshn army's air force unit.
Filed through Messrs Hafarizam, Wan Aisha & Mubarak at the Kuala Lumpur High Court, the suit names the Defence Ministry secretary general, the ministry, and the federal government as defendants.
In the statement of claim sighted by The Edge, Aerotree Defence is asking the court to order the Defence Ministry and the government to follow through with the helicopter lease deal based on the acceptance letter dated April 17, 2023. If the deal can’t be carried out, the company wants:
• RM17.5 million in special damages
• RM38.7 million in further damages
• USUSD38.7 million (about RM297.3 million) in additional compensation
-----
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
Permohonan itu dibentangkan pada 6 Mei 2025 dan syarikat dikenakan denda berjumlah RM162 juta dan bon pelaksanaan berjumlah RM53 juta serta baki nilai denda akan dituntut secara pelunasan timbal balik iaitu melalui kontrak semasa atau kutipan secara berasingan daripada syarikat," katanya ketika penggulungan Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2/2025 di Dewan Rakyat, di sini hari ini.
==========
==========
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
Based on reports from November 2025, Indonesia paid an installment of KRW 111.3 billion towards its reduced KF-21 defense contribution, with the remaining balance expected to be paid in full by the end of 2026 or potentially next year (2026).
-----
NOVEMBER 2025 = PAID KF21
NOVEMBER 2025 = PAID KF21
NOVEMBER 2025 = PAID KF21
Based on reports from November 2025, Indonesia paid an installment of KRW 111.3 billion towards its reduced KF-21 defense contribution, with the remaining balance expected to be paid in full by the end of 2026 or potentially next year (2026).
-----
2024 = PAID KF21
2024 = PAID KF21
2024 = PAID KF21
As of late 2024/early 2025, Indonesia had paid about 400 billion won. The November 2025 payment of KRW 111.3 billion would bring the total amount paid to over 511.3 billion won
๐2025-2011 = 15 TAHUN BAYAR WOIIIII๐
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
Hapus60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
----------
• With 60–70% of the budget locked into salaries and maintenance, only about 30–40% remains for procurement, R&D, and modernization.
• This imbalance slows down acquisition of new assets like fighter jets, submarines, or advanced surveillance systems.
• As a result, Malaydesh lags behind neighbors (e.g., Singapore, Indonesia) in terms of cutting-edge military technology.
NGPV =
HapusTarget = 27 kapal jadi 6 kapal gunboat
Kontraktor = PSC-NDSB → BNS
Masalah Utama = Salah urus, hutang besar, bailout
Dampak = Hanya 6 kapal selesai, hutang diwariskan
------------
OPV =
Target = 3 kapal APMM jadi 1 kapal miring
Kontraktor = THHE Destini Bhd
Masalah Utama = Hanya 1 kapal selesai, biaya membengkak
Dampak = Dana publik terkuras, kontrak diputus
------------
OPV =
Target = 6 kapal tempur TLDM menjadi 5 kapal
Kontraktor = BNS + DCNS : LUNAS
Masalah Utama = 0 kapal selesai, pecah amanah, biaya RM6 miliar terbuang
Dampak = Skandal politik besar, proyek tertunda
------------
๐ Timeline Kronologis
1. NGPV (New Generation Patrol Vessel – TLDM)
1990-an akhir → Proyek diluncurkan untuk membangun 27 kapal peronda generasi baru bagi Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
2000-an awal → Kontrak diberikan kepada PSC-NDSB (Penang Shipbuilding & Construction Naval Dockyard).
2005–2006 → Terjadi salah urus, hutang besar, dan kegagalan memenuhi jadwal.
2006 → Pemerintah melakukan bailout, Boustead Naval Shipyard (BNS) mengambil alih.
Hasil: Hanya sebagian kecil kapal selesai, hutang besar diwariskan ke proyek berikutnya.
------------
2. OPV (Offshore Patrol Vessel – Maritim Malaydesh)
2017 → Kontrak diberikan kepada THHE Destini Bhd untuk membangun 3 kapal OPV bagi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaydesh (APMM).
2018–2022 → Proyek mengalami kelewatan, masalah kewangan, dan hanya 1 kapal (KM Tun Fatimah) berhasil diserahkan.
2023–2024 → Pemerintah sudah mengeluarkan lebih dari RM600 juta, ditambah suntikan dana RM152.6 juta untuk menyelesaikan satu kapal.
2025 → Kontrak diputus secara “mutual termination”. Pemerintah melantik kontraktor baru untuk menyiapkan 2 kapal yang tersisa.
Hasil: Dana publik terkuras, kemampuan operasional APMM tertunda.
------------
3. LCS (Littoral Combat Ship – TLDM)
2011 → Kontrak RM9 miliar diberikan kepada Boustead Naval Shipyard (BNS) untuk membangun 6 kapal tempur pesisir kelas Maharaja Lela.
2014–2019 → Proyek berjalan lambat, terjadi masalah teknis dan kewangan.
2019 → Proyek ditangguhkan.
2020–2022 → Terungkap skandal besar: lebih dari RM6 miliar sudah dibayar, tetapi 0 kapal selesai.
2022 → Proyek dilanjutkan kembali dengan pengawasan ketat.
2023–2025 → Masih belum ada kapal yang siap operasional, kasus pecah amanah melibatkan mantan pengarah urusan BNS.
Hasil: Skandal politik besar, proyek tertunda, TLDM masih menunggu kapal tempur baru.
------------
๐ Pola yang Terlihat
NGPV (1990-an–2006): Salah urus + bailout.
OPV (2017–2025): Kelewatan + kontrak diputus.
LCS (2011–2025): Skandal terbesar + 0 kapal selesai.
------------
Ketiganya menunjukkan pola berulang: kontraktor gagal → biaya membengkak → pemerintah bailout atau putus kontrak → hutang publik bertambah → kemampuan pertahanan tertunda
NGPV =
HapusTarget = 27 kapal jadi 6 kapal gunboat
Kontraktor = PSC-NDSB → BNS
Masalah Utama = Salah urus, hutang besar, bailout
Dampak = Hanya 6 kapal selesai, hutang diwariskan
------------
OPV =
Target = 3 kapal APMM jadi 1 kapal miring
Kontraktor = THHE Destini Bhd
Masalah Utama = Hanya 1 kapal selesai, biaya membengkak
Dampak = Dana publik terkuras, kontrak diputus
------------
OPV =
Target = 6 kapal tempur TLDM menjadi 5 kapal
Kontraktor = BNS + DCNS : LUNAS
Masalah Utama = 0 kapal selesai, pecah amanah, biaya RM6 miliar terbuang
Dampak = Skandal politik besar, proyek tertunda
------------
๐ Timeline Kronologis
1. NGPV (New Generation Patrol Vessel – TLDM)
1990-an akhir → Proyek diluncurkan untuk membangun 27 kapal peronda generasi baru bagi Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
2000-an awal → Kontrak diberikan kepada PSC-NDSB (Penang Shipbuilding & Construction Naval Dockyard).
2005–2006 → Terjadi salah urus, hutang besar, dan kegagalan memenuhi jadwal.
2006 → Pemerintah melakukan bailout, Boustead Naval Shipyard (BNS) mengambil alih.
Hasil: Hanya sebagian kecil kapal selesai, hutang besar diwariskan ke proyek berikutnya.
------------
2. OPV (Offshore Patrol Vessel – Maritim Malaydesh)
2017 → Kontrak diberikan kepada THHE Destini Bhd untuk membangun 3 kapal OPV bagi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaydesh (APMM).
2018–2022 → Proyek mengalami kelewatan, masalah kewangan, dan hanya 1 kapal (KM Tun Fatimah) berhasil diserahkan.
2023–2024 → Pemerintah sudah mengeluarkan lebih dari RM600 juta, ditambah suntikan dana RM152.6 juta untuk menyelesaikan satu kapal.
2025 → Kontrak diputus secara “mutual termination”. Pemerintah melantik kontraktor baru untuk menyiapkan 2 kapal yang tersisa.
Hasil: Dana publik terkuras, kemampuan operasional APMM tertunda.
------------
3. LCS (Littoral Combat Ship – TLDM)
2011 → Kontrak RM9 miliar diberikan kepada Boustead Naval Shipyard (BNS) untuk membangun 6 kapal tempur pesisir kelas Maharaja Lela.
2014–2019 → Proyek berjalan lambat, terjadi masalah teknis dan kewangan.
2019 → Proyek ditangguhkan.
2020–2022 → Terungkap skandal besar: lebih dari RM6 miliar sudah dibayar, tetapi 0 kapal selesai.
2022 → Proyek dilanjutkan kembali dengan pengawasan ketat.
2023–2025 → Masih belum ada kapal yang siap operasional, kasus pecah amanah melibatkan mantan pengarah urusan BNS.
Hasil: Skandal politik besar, proyek tertunda, TLDM masih menunggu kapal tempur baru.
------------
๐ Pola yang Terlihat
NGPV (1990-an–2006): Salah urus + bailout.
OPV (2017–2025): Kelewatan + kontrak diputus.
LCS (2011–2025): Skandal terbesar + 0 kapal selesai.
------------
Ketiganya menunjukkan pola berulang: kontraktor gagal → biaya membengkak → pemerintah bailout atau putus kontrak → hutang publik bertambah → kemampuan pertahanan tertunda
Tank PT-91M (Polandia → Malaydesh)
Hapus2003–2007 → Malaydesh membeli 48 unit tank PT-91M Pendekar dari Polandia.
Masalah:
Biaya sangat tinggi (sekitar RM1.6 miliar).
Tank mengalami masalah teknis dan pemeliharaan, suku cadang sulit diperoleh.
Tidak ada transfer teknologi signifikan, sehingga Malaydesh tetap bergantung pada Polandia.
Dampak: Tank tidak optimal digunakan, biaya sustainment membebani anggaran pertahanan.
------------
๐ Panser AV8 Gempita
2011 → Kontrak besar RM7.5 miliar untuk 257 unit AV8 Gempita (varian dari FNSS Pars 8x8 Turki, diproduksi oleh DRB-Hicom Defence Technologies).
Masalah:
Biaya sangat tinggi dibandingkan kemampuan operasional.
Produksi mengalami kelewatan, sebagian unit baru diserahkan bertahun-tahun kemudian.
Kritik: Malaydesh membeli dalam jumlah besar tanpa strategi jelas, sehingga sebagian kendaraan tidak digunakan optimal.
Dampak: Pemborosan dana publik, kemampuan operasional tidak sebanding dengan investasi.
------------
๐ Kendaraan Taktis (contoh: Weststar GK-M1, Deftech, dll.)
2010-an–2020-an → Malaydesh membeli berbagai kendaraan taktis untuk TDM dan pasukan khusus.
Masalah:
Banyak kendaraan tidak sesuai spesifikasi operasional (daya tahan, perlindungan balistik rendah).
Ketergantungan pada vendor lokal yang belum matang, sehingga kualitas tidak konsisten.
Beberapa proyek gagal memenuhi jumlah atau standar yang dijanjikan.
Dampak: Kendaraan taktis sering dianggap tidak layak untuk operasi tempur penuh, hanya cocok untuk patroli ringan.
------------
๐ Pola Negatif Kesimpulan
Biaya membengkak tanpa hasil sepadan → PT-91M, AV8 Gempita.
Kelewatan produksi dan penyerahan → AV8 Gempita, kendaraan taktis.
Ketergantungan pada vendor asing tanpa transfer teknologi signifikan → PT-91M, AV8 Gempita.
Kualitas dan spesifikasi tidak sesuai kebutuhan operasional → kendaraan taktis.
Pemborosan dana publik, aset tidak digunakan optimal → semua kasus.
------------
๐ Kesimpulan Utama
Pengadaan alutsista darat Malaydesh menunjukkan pola kegagalan berulang:
Over-investment pada proyek besar (PT-91M, AV8 Gempita) tanpa strategi jangka panjang.
Under-performance pada kendaraan taktis yang tidak memenuhi standar operasional.
Ketergantungan luar negeri dan lemahnya industri pertahanan lokal.
------------
๐ Dengan kata lain, dari tank PT-91M hingga kendaraan taktis, terlihat lingkaran masalah klasik: biaya tinggi → kelewatan → kualitas rendah → aset tidak optimal → dana publik terbuang.
Link basi..๐๐คช๐คฃ
HapusWOIII BADUT ๐ฆงGORILA....2026
HapusLCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
-------
The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
--------
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 10.06
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYDESH mulai Panik... 3 BUAH LCS ON THE WAY... ๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
--------
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 08.56
PROGRAM LCS....๐๐๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
1.LCS 1 - TURUN DI AIR
2. LCS 2 - TURUN DI AIR
3. LCS 3 - bentuk fizikal kapal sudah kelihatan
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.32
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
=============================
Alhamdulillah....
Program kita jalan terus Bro....
Lantak la apa KONOHA nak cakap dan nak HOAXkan...
Kita jalan terus!!!
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.35
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
=============================
Aku kat Langkawi ni Bro... tengah tengok persediaan LIMA 2025.
Tunggu LIMA 2025... banyak perancangan kita yang akan kita zahirkan.
KITA JALAN TERUS!!!
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 11.02
KAMI JALAN TERUS BRO... JALAN TERUS!
Kami peduli apa korang cakap....KAMI JALAN TERUS!
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
==================
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
GORILA MALAYDESH JADI GILA = KLAIM SPH
===
SPH CAESAR =
GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
-----
SPH YAVUZ =
GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
-----
SPH EVA =
GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
HapusMENIT 24:39 :
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
==============
==============
BADUT ๐ฆงGORILA PANTAS DUMMY =
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
-----------------
๐ณ️ Kronologi Utama
1990–1993: TLDM merancang 27 kapal peronda (PV), diluluskan prinsip oleh Jemaah Menteri.
1995: Naval Dockyard Sdn Bhd (asalnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan) diswastakan kepada PSC-NDSB (milik Amin Shah).
1998: Kontrak asal NGPV ditandatangani bernilai RM 5.35 bilion.
2001: Kontrak tambahan pertama, tiada kos tambahan.
2005–2006: Boustead Holdings ambil alih PSC-NDSB → ditukar nama kepada Boustead Naval Shipyard (BNS).
2007: Kontrak tambahan kedua dengan BNS, kos naik RM 1.4 bilion (total RM 6.75 bilion). Tiada justifikasi jelas.
2005 & 2006: PAC dan Ketua Audit Negara lapor kelemahan besar dalam pengurusan projek NGPV. Menteri Pertahanan ketika itu: Najib Razak.
2011: Najib sebagai Perdana Menteri meluluskan projek 6 LCS bernilai RM 9.128 bilion, kontrak diberi kepada BNS.
๐ฐ Isu Kewangan
RM 6.08 bilion sudah dibayar kepada BNS untuk projek LCS.
Daripada jumlah itu, RM 745 juta digunakan untuk “bailout” hutang lapuk NGPV:
RM 255 juta → bayar hutang NGPV
RM 141 juta → faedah hutang NGPV
RM 349 juta → kos tambahan reka bentuk berkaitan NGPV
➡️ Dana LCS sepatutnya untuk projek baru, tetapi digunakan untuk menutup kerugian lama.
----------------
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
๐LCS BAYAR NGPV = DUMMY FAKE MANGKRAK๐
DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
HapusMENIT 24:39 :
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
==============
==============
BADUT ๐ฆงGORILA PANTAS DUMMY =
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
-----------------
๐ณ️ Kronologi Utama
1990–1993: TLDM merancang 27 kapal peronda (PV), diluluskan prinsip oleh Jemaah Menteri.
1995: Naval Dockyard Sdn Bhd (asalnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan) diswastakan kepada PSC-NDSB (milik Amin Shah).
1998: Kontrak asal NGPV ditandatangani bernilai RM 5.35 bilion.
2001: Kontrak tambahan pertama, tiada kos tambahan.
2005–2006: Boustead Holdings ambil alih PSC-NDSB → ditukar nama kepada Boustead Naval Shipyard (BNS).
2007: Kontrak tambahan kedua dengan BNS, kos naik RM 1.4 bilion (total RM 6.75 bilion). Tiada justifikasi jelas.
2005 & 2006: PAC dan Ketua Audit Negara lapor kelemahan besar dalam pengurusan projek NGPV. Menteri Pertahanan ketika itu: Najib Razak.
2011: Najib sebagai Perdana Menteri meluluskan projek 6 LCS bernilai RM 9.128 bilion, kontrak diberi kepada BNS.
๐ฐ Isu Kewangan
RM 6.08 bilion sudah dibayar kepada BNS untuk projek LCS.
Daripada jumlah itu, RM 745 juta digunakan untuk “bailout” hutang lapuk NGPV:
RM 255 juta → bayar hutang NGPV
RM 141 juta → faedah hutang NGPV
RM 349 juta → kos tambahan reka bentuk berkaitan NGPV
➡️ Dana LCS sepatutnya untuk projek baru, tetapi digunakan untuk menutup kerugian lama.
----------------
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
๐LCS BAYAR NGPV = DUMMY FAKE MANGKRAK๐
PMX =
HapusBAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
BAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
BAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
Perdana Menteri Anwar Ibrahim dikritik kerana membuat gurauan berkaitan isteri kedua dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam lawatan rasmi ke Moscow.
Tindakan itu dianggap kurang bijak, kurang sensitiviti terhadap budaya setempat sekali gus mencetuskan kecanggungan diplomatik.
“Anwar patut malu. Dia yang mendakwa pakar budaya dunia, tidak sedar Rusia negara Kristian Ortodoks yang mengharamkan poligami.
“Putin mengambil kesempatan untuk menunjukkan kejahilan budaya Anwar kepada media," kata Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan.
Anggota Parlimen Tasek Gelugor mendakwa Putin juga sengaja memperolok Anwar dengan mendedahkan perbualan mereka.
Wan Saiful juga berkata insiden itu menjadikan MALAYDESH bahan BAHAN KETAWA DUNIA.
--------------------------
SULTAN IBRAHIM - CISSIE HILL SKANDAL SEKS
SULTAN MUHAMMAD V – OKSANA = SKANDAL SEKS
NAJIB ABDUL RAZAK – ALTANTUYA SKANDAL SEKS
MOHAMED AZMIN ALI SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
ANWAR IBRAHIM SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
CONDOMS = A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
--------------------------
HANYA BAYAR FAEDAH =
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
Anwar berkata demikian pada sesi soal jawab Perdana Menteri (PMQ) pada sidang Dewan Rakyat di sini, hari ini.
Menurutnya bayaran tersebut adalah bagi bayaran khidmat hutang atau hanya membayar faedah dan bukan membayar jumlah hutang tertunggak
==================
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things
SALAH POTONG guys.....HAHAHAHAHA
BalasHapusWaduh, PT PAL Indonesia Dilaporkan Gagal Penuhi 4 Tonggak Utama Kontrak Kapal LPD Pesanan Filipina
https://www.zonajakarta.com/nasional/67315816218/waduh-pt-pal-indonesia-dilaporkan-gagal-penuhi-4-tonggak-utama-kontrak-kapal-lpd-pesanan-filipina
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
Link basi..merenunglah..menangislah..Kat Jamban..๐คฃ๐คช๐๐ ๐๐๐๐คญ๐
HapusKapal SSV Pesanan Filipina Diperkirakan Terlambat Diserahkan
BalasHapushttp://defense-studies.blogspot.com/2025/08/kapal-ssv-pesanan-filipina-diperkirakan.html?m=1
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
Nangis ni Yee..makin koyak sepi soping..miskin kapability..dan dana..bangkruuut..๐๐คญ๐๐๐ ๐ ๐๐คช๐คฃ
HapusBUKTI... LPD PINOY... mula dibina 2023......yang siap Hanya BOW KAPAL itu pun TAMPAL TAMPAL SALAH POTONG guys... Buka linknya..... ๐ฅ๐ฅ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
BalasHapushttps://www.facebook.com/AFPMPU/photos/d41d8cd9/1206839938245870/?set=pcb.1206841564912374
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
Link basi ni Yee..jamban menanti tuk di tangisi..๐คฃ๐คช๐
HapusPITY PAL buat apa woiiii....??? HAHAHHAHA
BalasHapusKapal SSV Pesanan Filipina Diperkirakan Terlambat Diserahkan
http://defense-studies.blogspot.com/2025/08/kapal-ssv-pesanan-filipina-diperkirakan.html?m=1
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
Nangis ni Yee..link basi..Sono geh Kat Jamban..Nangiss! Hayooo๐๐คช๐ ๐ ๐๐๐คญ๐
HapusNangis ni Yee..link basi..Sono geh Kat Jamban..Nangiss! Hayooo๐๐คช๐ ๐ ๐๐๐คญ๐
Hapustepat 10 taon, mig 29 negri๐ฐkasino semenanjung kuala lumpo dah ⛔️TAMAT TANPA GANTI haha!๐๐๐
BalasHapusrancang hornet kuwait sedjak 2016, last last kensel jugak.poarahhh pembual haha!๐๐คฅ๐
omon2 supir mig ngapaen yak??
seblah mana ada aset laen, f5 tiger tamat duluan, m339 nyusul...haha!๐๐๐
kamar hawk, esyu apalagi kornet uda full haha!๐๐คญ๐
masa makan gaji buta haha!๐๐๐
eitttt Ingat Delay Teringat Gowing lcs Palsuw haha!๐คฅ๐คช๐คฅ
BalasHapusSALAH FOTONG
SALAH BIKIN KAPAL
KENSEL 1 BIJIK
LAST LAST UTANG KE EMIR KUWAIT
HORNET PUN KENSEL...bikin malyu britis aja negri๐ฐkasino genting ini haha!๐๐คฃ๐
mau ganti seribu nama pun, uda lumutan, UTANG MEROKET Kedah klas lanjut ke Mahalele haha!๐๐ต๐ซ๐
BalasHapuskahsiyan kapal Pendek tak ada guna, masi delayyyy..OMFONG PULAK haha!๐๐๐
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
BUKTI... LPD PINOY... mula dibina 2023......yang siap Hanya BOW KAPAL itu pun TAMPAL TAMPAL SALAH POTONG guys... Buka linknya..... ๐ฅ๐ฅ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
BalasHapushttps://www.facebook.com/AFPMPU/photos/d41d8cd9/1206839938245870/?set=pcb.1206841564912374
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
HapusINDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterima oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design,
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
SCORPENE CLASS (SCORPรNE EVOLVED)
As of 2025, Indonesia has officially moved into the production phase for two Scorpรจne Evolved diesel-electric submarines.
Status: The contract with French shipbuilder Naval Group officially entered into force on July 23, 2025.
Production: The vessels will be built entirely at PT PAL’s shipyard in Surabaya via a full transfer of technology.
Milestone: In December 2025, PT PAL successfully completed the steel-cutting qualification, with full construction of the first hull scheduled to begin by June 2026.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
TYPE 209 CLASS (NAGAPASA CLASS)
Indonesia has already successfully produced Type 209/1400 submarines through a collaboration with South Korea's Hanwha Ocean (formerly DSME).
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
AUTONOMOUS SUBMARINES
Project: PT PAL is developing AI-powered autonomous submarines (KSOT).
Scale: The Ministry of Defense announced plans in October 2025 to produce 30 of these autonomous units to secure strategic maritime chokepoints.
Global Standing: Indonesia is the fourth nation—after the U.S., Russia, and China—to develop this level of autonomous underwater capability
2026 UANG KOPI SEDAP .....
HapusUANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
Hingga Januari 2026, Jenderal Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan (mantan Panglima Angkatan Darat Malaydesh) dilaporkan tersangkut penyelidikan dugaan korupsi terkait proyek pengadaan militer.
Berikut adalah poin-poin utama terkait kasus tersebut:
Pemberhentian/Cuti: Jenderal Muhammad Hafizuddeain diminta untuk mengambil cuti sejak 27 Desember 2025 guna memberikan ruang bagi penyelidikan oleh Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC/SPRM).
Modus Operandi: Penyelidikan fokus pada dugaan suap dalam kontrak pengadaan dan pemeliharaan militer yang melibatkan sekitar 26 perusahaan. Antara tahun 2023 hingga 2025, ditemukan ribuan proyek pengadaan yang dicurigai sering dimenangkan oleh perusahaan yang sama.
Penggantian Jabatan: Efektif per 1 Januari 2026, posisi Panglima Angkatan Darat Malaydesh resmi dijabat oleh Jenderal Datuk Azhan Md Othman untuk menggantikan Muhammad Hafizuddeain.
Perkembangan Kasus: Hingga 6 Januari 2026, MACC telah menahan 17 direktur perusahaan yang diduga terlibat dalam kartel tender proyek Angkatan Darat tersebut. Selain itu, pihak berwenang telah membekukan beberapa rekening bank milik tersangka dan anggota keluarganya.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
TAHUN BARU = KEMBANG API ❌
HapusTAHUN BARU = HELI JATUH✔️
------------
Timeline Kecelakaan Helikopter Militer Malaydesh =
-
1990-an – Beberapa insiden kecil melibatkan Alouette III (TUDM) saat latihan.
-
2004 – Nuri (Sikorsky S-61A-4, TUDM) jatuh di Genting Sempah.
-
13 Jul 2007 – Nuri (S-61A-4, TUDM) jatuh di Genting Sempah, menewaskan 6 kru.
-
2016 – EC725 Cougar (TUDM) alami pendaratan darurat di Kuantan, kru selamat.
-
2018 – Super Lynx (TLDM) alami pendaratan darurat saat operasi laut.
-
2020 – AgustaWestland AW139 (TUDM) insiden teknis di Johor, kru selamat.
-
2023 – EC725 (TUDM) pendaratan darurat di laut dekat Pulau Perak, kru selamat.
-
6 Februari 2024 – Lumut, Perak
Dua helikopter militer Malaydesh, AgustaWestland AW139 (MRCA) dan Eurocopter Fennec (TLDM), bertabrakan di udara saat latihan persiapan Hari Ulang Tahun TLDM ke-90.
-
6 Feb 2025 – Bell 206L4 (latihan gabungan) terbalik saat hover di Bentong, Pahang. 1 kru cedera.
-
31 Des 2025 – Super Lynx (TLDM) pendaratan darurat di perairan Pantai Klebang, Melaka. Kru selamat.
------------
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MAID OF LONDON (MALON) (ATM).
TAHUN BARU = CCG CHINA
HapusTAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
----------
Pada 31 Desember 2025, kapal China Coast Guard (CCG) kembali terdeteksi memasuki Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaydesh, khususnya di sekitar Kasawari Gas Field dan Luconia Shoals, memicu kekhawatiran atas kedaulatan maritim Malaydesh. Lokasi insiden: ZEE Malaydesh di Laut China Selatan, dekat Sarawak (Kasawari Gas Field, Luconia Shoals, dan sekitar 50 mil laut dari pantai Sarawak).
๐คฃ๐คฃ๐คฃ basi
Hapus๐คฃ๐คฃ๐คฃ basi
HapusBUKTI... LPD PINOY... mula dibina 2023......yang siap Hanya BOW KAPAL itu pun TAMPAL TAMPAL SALAH POTONG guys... Buka linknya..... ๐ฅ๐ฅ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
BalasHapushttps://www.facebook.com/AFPMPU/photos/d41d8cd9/1206839938245870/?set=pcb.1206841564912374
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
HapusINDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterima oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design,
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
SCORPENE CLASS (SCORPรNE EVOLVED)
As of 2025, Indonesia has officially moved into the production phase for two Scorpรจne Evolved diesel-electric submarines.
Status: The contract with French shipbuilder Naval Group officially entered into force on July 23, 2025.
Production: The vessels will be built entirely at PT PAL’s shipyard in Surabaya via a full transfer of technology.
Milestone: In December 2025, PT PAL successfully completed the steel-cutting qualification, with full construction of the first hull scheduled to begin by June 2026.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
TYPE 209 CLASS (NAGAPASA CLASS)
Indonesia has already successfully produced Type 209/1400 submarines through a collaboration with South Korea's Hanwha Ocean (formerly DSME).
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
AUTONOMOUS SUBMARINES
Project: PT PAL is developing AI-powered autonomous submarines (KSOT).
Scale: The Ministry of Defense announced plans in October 2025 to produce 30 of these autonomous units to secure strategic maritime chokepoints.
Global Standing: Indonesia is the fourth nation—after the U.S., Russia, and China—to develop this level of autonomous underwater capability
BADUT ๐ฆงGORILA =
HapusLCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
-----------------
๐ณ️ Kronologi Utama
1990–1993: TLDM merancang 27 kapal peronda (PV), diluluskan prinsip oleh Jemaah Menteri.
1995: Naval Dockyard Sdn Bhd (asalnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan) diswastakan kepada PSC-NDSB (milik Amin Shah).
1998: Kontrak asal NGPV ditandatangani bernilai RM 5.35 bilion.
2001: Kontrak tambahan pertama, tiada kos tambahan.
2005–2006: Boustead Holdings ambil alih PSC-NDSB → ditukar nama kepada Boustead Naval Shipyard (BNS).
2007: Kontrak tambahan kedua dengan BNS, kos naik RM 1.4 bilion (total RM 6.75 bilion). Tiada justifikasi jelas.
2005 & 2006: PAC dan Ketua Audit Negara lapor kelemahan besar dalam pengurusan projek NGPV. Menteri Pertahanan ketika itu: Najib Razak.
2011: Najib sebagai Perdana Menteri meluluskan projek 6 LCS bernilai RM 9.128 bilion, kontrak diberi kepada BNS.
๐ฐ Isu Kewangan
RM 6.08 bilion sudah dibayar kepada BNS untuk projek LCS.
Daripada jumlah itu, RM 745 juta digunakan untuk “bailout” hutang lapuk NGPV:
RM 255 juta → bayar hutang NGPV
RM 141 juta → faedah hutang NGPV
RM 349 juta → kos tambahan reka bentuk berkaitan NGPV
➡️ Dana LCS sepatutnya untuk projek baru, tetapi digunakan untuk menutup kerugian lama.
----------------
GORILA MALAYDESH =
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
PSIM FAKE
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
๐DELAY = ON TRACK PROGRESS๐
WOIII BADUT ๐ฆงGORILA....2026
HapusLCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
----------------
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
HapusMENIT 24:39 :
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
==============
==============
BADUT ๐ฆงGORILA PANTAS DUMMY =
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
-----------------
๐ณ️ Kronologi Utama
1990–1993: TLDM merancang 27 kapal peronda (PV), diluluskan prinsip oleh Jemaah Menteri.
1995: Naval Dockyard Sdn Bhd (asalnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan) diswastakan kepada PSC-NDSB (milik Amin Shah).
1998: Kontrak asal NGPV ditandatangani bernilai RM 5.35 bilion.
2001: Kontrak tambahan pertama, tiada kos tambahan.
2005–2006: Boustead Holdings ambil alih PSC-NDSB → ditukar nama kepada Boustead Naval Shipyard (BNS).
2007: Kontrak tambahan kedua dengan BNS, kos naik RM 1.4 bilion (total RM 6.75 bilion). Tiada justifikasi jelas.
2005 & 2006: PAC dan Ketua Audit Negara lapor kelemahan besar dalam pengurusan projek NGPV. Menteri Pertahanan ketika itu: Najib Razak.
2011: Najib sebagai Perdana Menteri meluluskan projek 6 LCS bernilai RM 9.128 bilion, kontrak diberi kepada BNS.
๐ฐ Isu Kewangan
RM 6.08 bilion sudah dibayar kepada BNS untuk projek LCS.
Daripada jumlah itu, RM 745 juta digunakan untuk “bailout” hutang lapuk NGPV:
RM 255 juta → bayar hutang NGPV
RM 141 juta → faedah hutang NGPV
RM 349 juta → kos tambahan reka bentuk berkaitan NGPV
➡️ Dana LCS sepatutnya untuk projek baru, tetapi digunakan untuk menutup kerugian lama.
----------------
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
๐LCS BAYAR NGPV = DUMMY FAKE MANGKRAK๐
LCS DIRANCANG =
HapusBAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS
Basi
HapusPRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HapusHASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
===========
===========
LCS DISUNTIK DANA USUSD430 JUTA = MANGKRAK
LCS 6 UNIT JADI 5 UNIT
Kementerian Pertahanan MALAYDESH mengumumkan langkah strategis terebut saat ajang LIMA 2023 minggu lalu. Kontrak terbaru ini akan memompa anggaran tambahan bagi MALAYDESH hingga USUSD430 juta untuk kapal-kapal tersebut. MALAYDESH juga akan mengurangi jumlah kapal yang akan diterima berdasarkan kontrak yang direvisi dari enam menjadi lima, dan menerima penundaan tambahan untuk pengiriman kapal.
-----------
OPV DISUNTIK DANA RM152,6 JUTA = TAMAT
THHE OPV 2 DAN 3 = TAMAT
Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, OPV kedua pula dijangka dapat disiapkan pada Oktober tahun ini.
Beliau berkata, pembinaan dua kapal marititm itu mampu disiapkan selepas kerajaan bersetuju meluluskan suntikan dana berjumlah RM152.6 juta
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
HapusLCS = MANGKRAK 15 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
-----------
LCS DISUNTIK DANA USUSD430 JUTA = MANGKRAK
LCS 6 UNIT JADI 5 UNIT = DELIVERED NOL
Kementerian Pertahanan MALAYDESH mengumumkan langkah strategis terebut saat ajang LIMA 2023 minggu lalu. Kontrak terbaru ini akan memompa anggaran tambahan bagi MALAYDESH hingga USUSD430 juta untuk kapal-kapal tersebut. MALAYDESH juga akan mengurangi jumlah kapal yang akan diterima berdasarkan kontrak yang direvisi dari enam menjadi lima, dan menerima penundaan tambahan untuk pengiriman kapal.
-----------
OPV DISUNTIK DANA RM152,6 JUTA = TAMAT
THHE OPV 2 DAN 3 = TAMAT
Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, OPV kedua pula dijangka dapat disiapkan pada Oktober tahun ini.
Beliau berkata, pembinaan dua kapal marititm itu mampu disiapkan selepas kerajaan bersetuju meluluskan suntikan dana berjumlah RM152.6 juta
===========
===========
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
-
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusREVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
=============
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
Deputy Defence Minister Adly Zahari said on Thursday that the overall progress of the long-delayed littoral combat ships (LCS) project had reached 70.1% as of Oct 25 this year.
-------------
SLOWLY...........
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
The progress — which includes design, construction, equipping, and testing — is slightly behind schedule by 0.59%, as the planned progress was 70.69%, according to the contract’s timeline.
On the first LCS (LCS 1), the construction is in its final phase and is expected to be completed by the end of this year, Adly noted.
=============
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
CHANGE SKIN = CHANGE NAME = MANGKRAK DELATED 15 YEARS .....
HapusPSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN
15 TAHUN MANGKRAK
15 TAHUN MANGKRAK
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
NGPVs PAY DEBT LCS = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
===================
MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
PITY PAL buat apa woiiii....??? HAHAHHAHA
BalasHapusKapal SSV Pesanan Filipina Diperkirakan Terlambat Diserahkan
http://defense-studies.blogspot.com/2025/08/kapal-ssv-pesanan-filipina-diperkirakan.html?m=1
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
HapusINDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterima oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design,
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
SCORPENE CLASS (SCORPรNE EVOLVED)
As of 2025, Indonesia has officially moved into the production phase for two Scorpรจne Evolved diesel-electric submarines.
Status: The contract with French shipbuilder Naval Group officially entered into force on July 23, 2025.
Production: The vessels will be built entirely at PT PAL’s shipyard in Surabaya via a full transfer of technology.
Milestone: In December 2025, PT PAL successfully completed the steel-cutting qualification, with full construction of the first hull scheduled to begin by June 2026.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
TYPE 209 CLASS (NAGAPASA CLASS)
Indonesia has already successfully produced Type 209/1400 submarines through a collaboration with South Korea's Hanwha Ocean (formerly DSME).
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
AUTONOMOUS SUBMARINES
Project: PT PAL is developing AI-powered autonomous submarines (KSOT).
Scale: The Ministry of Defense announced plans in October 2025 to produce 30 of these autonomous units to secure strategic maritime chokepoints.
Global Standing: Indonesia is the fourth nation—after the U.S., Russia, and China—to develop this level of autonomous underwater capability
LCS DIRANCANG =
HapusBAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
BAYAR HUTANG NGPVs
Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS
MALAYDESH OVERLIMIT DEBT =
HapusJOHOR PILIH MERDEKA
SABAH SERAWAK PILIH MERDEKA
------------------
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
------------------
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
------------------
MISKIN = 2026 FREEZES PROCUREMENT - 2023 CANCELLED PROCUREMENT
MISKIN = FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
MISKIN = HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
๐ฆงGORILA TIAP TAHUN =
HapusHUTANG ELEKTRIK
HUTANG INTERNET
HUTANG SEWAGE
HUTANG MINYAK BBM
==========
1. Bil Utilitas – RM115 juta
Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
• Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
• Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
• Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
---------------
⚓ 2. Operasi Keselamatan Maritim – RM139 juta
Dana ini diperuntukkan untuk memperkukuh kawalan dan pengawasan perairan negara, termasuk:
• Patroli laut di kawasan strategik seperti Laut China Selatan dan Selat Melaka.
• Pengoperasian aset maritim seperti kapal peronda, radar, dan sistem pengawasan.
• Tindakan terhadap pencerobohan dan penyeludupan di perairan Malaydesh.
---------------
๐ก️ 3. Operasi Pertahanan Udara – RM49 juta
Dana ini menyokong kesiapsiagaan dan pengoperasian sistem pertahanan udara:
• Penyelenggaraan radar dan sistem peluru berpandu.
• Latihan dan operasi pemantauan ruang udara.
• Tindakan pantas terhadap ancaman udara, termasuk pencerobohan pesawat asing.
----------------
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
----
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
Bagaimana pun kapal kedua dan ketiga (OPV 2, OPV 3) gagal disiapkan dengan kedua-duanya telah mencapai status pembinaan sebanyak 76% dan 57%.
Kerajaan memeterai perjanjian dengan THHE Destiny pada 2017 untuk membekalkan tiga unit OPV pada kos RM740 juta untuk APMM dan kapal peronda itu dijadual diserahkan pada 2022
----
BUKTI LCS OMPONG MELOMPONG ......
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI TARANTULA = GOIB
Mindef hari ini menandatangani surat hasrat (LOI) bernilai RM1.8 bilion kepada Mildef International Technologies Sdn. Bhd. (MILDEF).
Selain Tarantula, Mindef turut menganugerahkan LOI bernilai RM800 juta kepada Lumut Naval Shipyard (Lunas) bagi perolehan kelengkapan logistik untuk kapal tempur pesisir (LCS). Seterusnya membekal 2 set pelancar Naval Strike Missile (NSM) bernilai RM44 juta.
๐ฆงGORILA TIAP TAHUN =
HapusHUTANG ELEKTRIK
HUTANG INTERNET
HUTANG SEWAGE
HUTANG MINYAK BBM
==========
1. Bil Utilitas – RM115 juta
Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
• Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
• Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
• Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
---------------
⚓ 2. Operasi Keselamatan Maritim – RM139 juta
Dana ini diperuntukkan untuk memperkukuh kawalan dan pengawasan perairan negara, termasuk:
• Patroli laut di kawasan strategik seperti Laut China Selatan dan Selat Melaka.
• Pengoperasian aset maritim seperti kapal peronda, radar, dan sistem pengawasan.
• Tindakan terhadap pencerobohan dan penyeludupan di perairan Malaydesh.
---------------
๐ก️ 3. Operasi Pertahanan Udara – RM49 juta
Dana ini menyokong kesiapsiagaan dan pengoperasian sistem pertahanan udara:
• Penyelenggaraan radar dan sistem peluru berpandu.
• Latihan dan operasi pemantauan ruang udara.
Tindakan pantas terhadap ancaman udara, termasuk pencerobohan pesawat asing
==========
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
On readiness levels, Azalina cited a 2017 Universiti TekNOLogi MALAYDESH study titled Aircraft Acquisition Conceptual Framework, which found that the Royal MALAYDESH Air Force's (RMAF) aircraft readiness was at just 43 per cent between 2011 and 2015 compared to the minimum 70 per cent mark.
---------------
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob hari ini menyatakan tahap kesiagaan armada Tentera Laut Diraja MALAYDESH (TLDM) adalah di bawah sasaran.
Perkara tersebut dinyatakan oleh beliau semasa menyampaikan Perutusan Tahun Baharu 2024 dan Setahun Pemerintahan Panglima Tentera Laut di Wisma Pertahanan
---------------
43x PENCEROBOHAN = Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
---------------
316 HARI BTA = Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
=========-
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges to its combat readiness, including:
• Training
The MAF may not have enough time or energy to train its subordinate units.
• Lack of modern assets
The MAF may not have the latest military assets to protect itself from internal and external threats.
• Cross-domain operations
The MAF may need to manage operations that involve land, sea, air, cyber, and space forces.
• Non-traditional security threats
MALAYDESH may face a range of non-traditional security threats, such as low intensity conflicts.
• Budgetary constraints
The MAF may face budgetary constraints that limit its ability to procure modern weapons.
Some solutions to these challenges include:
• Cognitive readiness
The MAF can enhance combat readiness by improving the cognitive readiness of its military personnel.
THE RMN HAS LONG BEEN EYEING ON THE MAKASSAR CLASS LPD....
HapusMISKIN : WET DREAM SINCE 2016
MISKIN : WET DREAM SINCE 2016
MISKIN : WET DREAM SINCE 2016
The RMN has long been eyeing on the Makassar class LPD. In 2016, Boustead Naval Shipyard (BNS) has entered a joint collaboration effort with PT Pal of Indonesia to offer the Navy with modified Makassar class LPD to suit the MRSS requirement. Also part of the Memorandum of Understanding (MOU) signed during Defence Service Asia (DSA) 2016 exhibition in Kuala Lumpur, BNS will be building the Indo-Koryo designed LPD in MALAYDESH .
=========
PRANK PT PAL :
The contract with MALAYDESH ’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS
PRANK DSME :
DSME signs contract to deliver 6 Missile Surface Corvettes (MSC) to Royal MALAYDESH Navy.
PRANK NEXTER :
LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the MALAYDESH Army's firepower inventory
PRANK DASSAULT :
MALAYDESH , which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
PRANK MKE :
The MALAYDESH Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
PRANK KDS :
MALAYDESH is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
PRANK PT PAL :
The contract with MALAYDESH ’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS
=========
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
===========
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD
THE RMN HAS LONG BEEN EYEING ON THE MAKASSAR CLASS LPD....
HapusMISKIN : WET DREAM SINCE 2016
MISKIN : WET DREAM SINCE 2016
MISKIN : WET DREAM SINCE 2016
MISKIN : WET DREAM SINCE 2016
The RMN has long been eyeing on the Makassar class LPD. In 2016, Boustead Naval Shipyard (BNS) has entered a joint collaboration effort with PT Pal of Indonesia to offer the Navy with modified Makassar class LPD to suit the MRSS requirement. Also part of the Memorandum of Understanding (MOU) signed during Defence Service Asia (DSA) 2016 exhibition in Kuala Lumpur, BNS will be building the Indo-Koryo designed LPD in MALAYDESH .
=========
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
5000 DART MK-2 MULTIPURPOSE ROCKET
Hapus257 GEMPI+ 48PENDEK = 305 UNIT
5000/305 = 16 DART/UNIT GEMPIT+PENDEK (MELEDAK)
5000/305 = 16 DART/UNIT GEMPIT+PENDEK (MELEDAK)
5000/305 = 16 DART/UNIT GEMPIT+PENDEK (MELEDAK)
To ensure sustainable supply and regional growth, E-System has partnered with PT Republikorp, an emerging defense industrial player in Indonesia. Together, we are establishing a dedicated production facility capable of manufacturing up to 5,000 DART rockets annually, supporting not only the Indonesian Armed Forces’ long-term requirements, but also positioning Indonesia as a regional hub for exports across Southeast Asia and beyond.
-
5000/TAHUN PRODUKSI FFAR PT DI
257 GEMPI+ 48PENDEK = 305 UNIT
5000/305 = 16 FFAR/UNIT GEMPIT+PENDEK (MELEDAK)
5000/305 = 16 FFAR/UNIT GEMPIT+PENDEK (MELEDAK)
5000/305 = 16 FFAR/UNIT GEMPIT+PENDEK (MELEDAK)
Sejak tahun 1985, PTDI telah berhasil memproduksi dan mengirimkan lebih dari 43.000 unit roket FFAR dan WAFAR 2,75 inch (70 mm) yang kapasitas produksinya mampu mencapai 5.000unit/tahun
-
140 hellfire + 180 javelin = 320 rudal
257 gempi + 48 pendek = 305 unit
-
DRONE CH4 = Persenjataan : Empat hingga enam underwing untuk membawa rudal berpemandu anti-tank atau drop bomb atau guided drop bomb.
-
Mil Mi-35P persenjataan, mulai dari kanon GSh-30K 30 mm yang menjadi senjata internal, roket S-8 Kom dan rudal anti tank 9M120 Ataka
-
APACHE persenjataan utamanya adalah sebuah meriam rantai M230 30 mm AGM-114 Hellfire dan pod roket Hydra 70 pada pilon pangkal sayap.
Pandur II dilengkapi dengan baju besi tambahan Steyr yang memberikan perlindungan Level 4 STANAG 4569
-
Pandur II dilengkapi dengan baju besi tambahan Steyr yang memberikan perlindungan Level 4 STANAG 4569
-
MMWT Kaplan/Harimau is equipped with two-man turret C3150 which is the only light-weight and high-tech 105mm caliber in the world, 7.62mm machine gun, Level 5 STANAG 4569 ballistic protection, laser warning system, and landmine protection.
Pandur II dilengkapi dengan baju besi tambahan Steyr yang memberikan perlindungan Level 4 STANAG 4569 ....
-
ANOa 2 dilengkapi dengan baju besi yang memberikan perlindungan Level 3 menurut STANAG 4569 ....
-
140 HELLFIRE = The Defense Security Cooperation Agency notified Congress September 19 of a possible Foreign Military Sale to the Government of Indonesia of 8 AH-64D APACHE Block III LONGBOW Attack Helicopters and associated equipment, parts, training and logistical support. The estimated cost is USD1.42 billion. HELLFIRE Missile Launchers, and 140 HELLFIRE AGM-114R3 Missiles.
-
180 JAVELIN = The Defense Security Cooperation Agency notified Congress November 15 of a possible Foreign Military Sale to the Government of Indonesia for 180 Block I Javelin Missiles and associated
===============
===============
PLAT TIPIS = The hull of the original Pars consisted of a composite aluminium and steel armour that provides protection for the crew and infantry against firing of small arms 7.62 mm armour-piercing attack through a full 360°
-
2024 GEMPITA MOGOK BERASAP =
https://www.facebook.com/share/r/PqZohdg9uSdvFc5o/?mibextid=0VwfS7
-
2022 PT91M MOGOK
The MALAYDESH Army has apologised after a military vehicle broke down along a road in Kuala Lumpur on Saturday (Aug 27), a day after a tank malfunctioned and blocked traffic
-
PT91 DISCONTINUING THE PRODUCTION
According to Hisham, this decision raises questions because the Polish original equipment manufacturer Bumar Laberdy has stopped producing spare parts for Twardy.discontinuing the production of some main MBT components-
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
HapusLCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
HapusLCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT.
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = MANGKRAK DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja_Lela-class_frigate
-------------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
-OPV PPA USD 1,3 BILLION/2 UNIT = USD 650/UNIT
-------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 years
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
---------------
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
HapusMALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
-
OPV THHE KONTRAK 3 JADI 1
NGPVs BNS KONTRAK 27 JADI 6
LCS LUNAS (BNS) KONTRAK 6 JADI NOL
-
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 years
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
===========
===========
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
RENAME = COPY PASTE = MANGKRAK DELAYED 15 YEARS .....
HapusPSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
RENAME = COPY PASTE = MANGKRAK DELAYED 15 YEARS .....
HapusPSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA.
===================
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
On readiness levels, Azalina cited a 2017 Universiti TekNOLogi MALAYDESH study titled Aircraft Acquisition Conceptual Framework, which found that the Royal MALAYDESH Air Force's (RMAF) aircraft readiness was at just 43 per cent between 2011 and 2015 compared to the minimum 70 per cent mark.
---------------
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob hari ini menyatakan tahap kesiagaan armada Tentera Laut Diraja MALAYDESH (TLDM) adalah di bawah sasaran.
Perkara tersebut dinyatakan oleh beliau semasa menyampaikan Perutusan Tahun Baharu 2024 dan Setahun Pemerintahan Panglima Tentera Laut di Wisma Pertahanan.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
LCS 2025-2011 = 15 TAHUN OMPONG
HapusLCS 2024-2011 = RM 12.4 BILLION
NO MERIAM
NO RADAR
NO MACHINE
NO MISSILE
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 years
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
-----
HIGH COURT =
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
Former Royal MALAYDESH Navy (RMN) chief Tan Sri Ahmad Ramli Mohd Nor failed to quash his three counts of criminal breach of trust totalling RM21 million over the Littoral Combat Ship (LCS) project scandal.
High Court judge Datuk Azhar Abdul Hamid made the decision today on grounds that the issue of the 80-year-old accused's mental fitness to stand trial should be investigated by the trial judge.
The High Court also ordered the case to be remitted back to the Sessions Court before judge Suzana Hussain.
=========
PMX SEWA 15 YEARS
PMX SEWA 15 YEARS
PMX SEWA 15 YEARS
RMAF
RMN
MMEA
POLICE
FIRE
RESCUE DEPARTEMENT
PM DEPARTEMENT
PMX has defended the decision to SEWA the helicopters for the military and other government agencies – RM16.5 billion for 15 years – during the Parliament session on Thursday. Among others he said the government adopted the leasing model to reduce maintenance costs and at the same time improved the operational readiness of the fleet.
DS Anwar Ibrahim did not address the fact that the government will be paying some RM1 billion a year for 15 years for the helicopters. He also said the helicopters selected were based on the specifications and requirements of the agencies themselves.
He also confirmed that the Army will also be part of the leasing programme apart from RMAF,RMN, MMEA, police, Fire and Rescue Department, and the Prime Minister Department. Apart from RMAF 12 and police’s seven helicopters, he did not give the breakdown for the other services and agencies.
=========
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
KAYA .....
HapusDAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
----------------
GDP INDONESIA 2024 X 1.5% = BUDGET DEFENSE
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
Indonesia's Ministry of Defense aims to gradually increase the defense budget from 0.8 percent to 1.5 percent of the country's gross domestic product (GDP) to enhance defense capabilities
=============
=============
MISKIN ๐ฆงGORILA MALAYA = 2026 .....
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malaydesh 's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
----------------
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
----------------
2025 USD1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets...
๐คฃBEDA KASTA BEDA LEVEL๐คฃ
LCS PROBLEMS
HapusThe problems with Malaydesh 's Littoral Combat Ship (LCS) program are not due to Malaydesh inherently making ships poorly, but rather stem from a combination of governance, mismanagement, procurement issues, and political interference. Here's a breakdown of the main reasons the LCS program has faced problems:
________________________________________
๐ ️ 1. Poor Project Management
• The project was awarded to Boustead Naval Shipyard (BNS), which lacked experience building ships of this complexity.
• There were significant delays and cost overruns due to inadequate planning and execution.
• The first LCS was supposed to be delivered in 2019, but as of mid-2025, none have been completed.
________________________________________
๐ฐ 2. Financial Mismanagement & Corruption
• The Malaydesh n Auditor-General and Public Accounts Committee (PAC) found that over RM6 billion (~USD 1.3 billion) had been spent with zero ships delivered.
• Reports of misappropriation of funds, lack of transparency, and procurement of equipment before finalizing the ship design contributed to chaos.
• Some decisions contradicted the advice of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), such as selecting the Gowind-class design over the RMN’s preferred option.
________________________________________
⚖️ 3. Political Interference
• Frequent changes in government and leadership disrupted continuity.
• There was finger-pointing between administrations, affecting accountability and slowing progress.
________________________________________
๐ง 4. Design & Technical Changes Midway
• After the contract was signed, major changes were made to the ship’s design, causing integration issues and delays.
• The ships are complex and require integration of weapons, radar, and combat systems—areas where Malaydesh lacked sufficient experience.
________________________________________
๐ 5. Lack of Oversight
• Oversight mechanisms failed to detect or respond quickly to issues.
• The Malaydesh n Navy, which is the end-user, had limited control or say in the management of the project once it was underway.
________________________________________
๐ฒ๐พ Conclusion:
Malaydesh 's LCS problems are not a matter of technological incapability, but rather stem from systemic issues in governance, transparency, and execution. Other nations have built similar ships successfully, including countries that partnered with the same French company, Naval Group.
BalasHapusPELUNCURAN KAPAL PERTAMA LMS BATCH 2 - 141 ...HOREYYYYY
https://www.facebook.com/reel/1270043675286435
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
HapusINDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterima oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design,
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
SCORPENE CLASS (SCORPรNE EVOLVED)
As of 2025, Indonesia has officially moved into the production phase for two Scorpรจne Evolved diesel-electric submarines.
Status: The contract with French shipbuilder Naval Group officially entered into force on July 23, 2025.
Production: The vessels will be built entirely at PT PAL’s shipyard in Surabaya via a full transfer of technology.
Milestone: In December 2025, PT PAL successfully completed the steel-cutting qualification, with full construction of the first hull scheduled to begin by June 2026.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
TYPE 209 CLASS (NAGAPASA CLASS)
Indonesia has already successfully produced Type 209/1400 submarines through a collaboration with South Korea's Hanwha Ocean (formerly DSME).
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
AUTONOMOUS SUBMARINES
Project: PT PAL is developing AI-powered autonomous submarines (KSOT).
Scale: The Ministry of Defense announced plans in October 2025 to produce 30 of these autonomous units to secure strategic maritime chokepoints.
Global Standing: Indonesia is the fourth nation—after the U.S., Russia, and China—to develop this level of autonomous underwater capability
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
HapusINDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterima oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design,
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
SCORPENE CLASS (SCORPรNE EVOLVED)
As of 2025, Indonesia has officially moved into the production phase for two Scorpรจne Evolved diesel-electric submarines.
Status: The contract with French shipbuilder Naval Group officially entered into force on July 23, 2025.
Production: The vessels will be built entirely at PT PAL’s shipyard in Surabaya via a full transfer of technology.
Milestone: In December 2025, PT PAL successfully completed the steel-cutting qualification, with full construction of the first hull scheduled to begin by June 2026.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
TYPE 209 CLASS (NAGAPASA CLASS)
Indonesia has already successfully produced Type 209/1400 submarines through a collaboration with South Korea's Hanwha Ocean (formerly DSME).
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
AUTONOMOUS SUBMARINES
Project: PT PAL is developing AI-powered autonomous submarines (KSOT).
Scale: The Ministry of Defense announced plans in October 2025 to produce 30 of these autonomous units to secure strategic maritime chokepoints.
Global Standing: Indonesia is the fourth nation—after the U.S., Russia, and China—to develop this level of autonomous underwater capability
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
HapusINDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP -------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
=============
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
๐คฃBEDA KASTA BEDA LEVEL๐คฃ
HapusSEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
===================
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
JABATAN PM SEWA =
1 AW139
MMEA SEWA =
2 AW159.
===================
171 ASET USANG 33 TAHUN =
108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister
SEWA 53 HELI BEKAS
HapusSEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
JABATAN PM SEWA =
1 AW139
MMEA SEWA =
2 AW159
===================
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
MISKIN =
Hapus-KAPAL MRSS
-LMS BATCH 3
-SAM JARAK MENENGAH
-SAM JARAK RENDAH
-FA-50 BLOCK 20 BATCH 2
-MERIAM 105MM HOWITZER
------------------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
2025 = 84,3% DARI GDP
MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 = ZONK = NGEMIS MEMBUAL MISKIN
==============
==============
KAYA .....
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
LCS MANGKRAK USD 948 MILLION/UNIT = 2026 PROCUREMENT USD 600 JUTA
Hapus-----------
LCS FFBNW MANGKRAK 15 YEARS = USD 948 MILLION/UNIT
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
-----------
2026 MISKIN .....
USD1.8 BILLION MINDEF =
PROCUREMENTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
INFRASTRUCTURE PROJECTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
DEVELOPMENT EXPENDITURE USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
Malaydesh has taken a decisive step toward strengthening its national defence architecture with the allocation of RM21.2 billion to the Ministry of Defence (MINDEF) under the 2026 National Budget, unveiled by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim in Parliament today.Of this, RM14.11 billion is designated for Operational Expenditure, covering maintenance, training, and ongoing deployments, while RM7.63 billion is directed toward Development Expenditure, funding new procurements and infrastructure projects.
------------------
2025 MISKIN .....
USD1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
============
============
KAYA .....
2026 BUDGET DEFENSE INDONESIA =
USD11.4 BILLION
USD11.4 BILLION
USD11.4 BILLION
The Indonesian House of Representatives (DPR) approved the 2026 State Budget on September 23, 2025, which includes a defense budget of Rp187.1 trillion. This amount is equivalent to approximately USD11.4 billion, based on the government's assumed exchange rate of Rp16,500 per U.S. dollar for the 2026 budget
------------------
KAYA .....
GDP INDONESIA 2024 X 1.5% = BUDGET DEFENSE
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
Indonesia's Ministry of Defense aims to gradually increase the defense budget from 0.8 percent to 1.5 percent of the country's gross domestic product (GDP) to enhance defense capabilities
๐LEBIH MAHAL LCS MANGKRAK= BUDGET MILITER๐
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
BalasHapusINDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterima oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design,
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
SCORPENE CLASS (SCORPรNE EVOLVED)
As of 2025, Indonesia has officially moved into the production phase for two Scorpรจne Evolved diesel-electric submarines.
Status: The contract with French shipbuilder Naval Group officially entered into force on July 23, 2025.
Production: The vessels will be built entirely at PT PAL’s shipyard in Surabaya via a full transfer of technology.
Milestone: In December 2025, PT PAL successfully completed the steel-cutting qualification, with full construction of the first hull scheduled to begin by June 2026.
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
TYPE 209 CLASS (NAGAPASA CLASS)
Indonesia has already successfully produced Type 209/1400 submarines through a collaboration with South Korea's Hanwha Ocean (formerly DSME).
-----
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
AUTONOMOUS SUBMARINES
Project: PT PAL is developing AI-powered autonomous submarines (KSOT).
Scale: The Ministry of Defense announced plans in October 2025 to produce 30 of these autonomous units to secure strategic maritime chokepoints.
Global Standing: Indonesia is the fourth nation—after the U.S., Russia, and China—to develop this level of autonomous underwater capability
✨️NON STOP SHOPPING hore haha!๐ฐ๐ค๐ฐ
BalasHapusAset Submarine Baruw PREMIUM tambah terusz...
Asooyy warganyet kl Makin FANAAASSSS TERKOYAK genk fisank dmiskinos haha!๐ฅ๐๐ฅ
BEDA Level Beda Kasta
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
UK Secures £128 Million Submarine Rescue Deals with Indonesia, Boosting British Industry
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
PELUNCURAN KAPAL PERTAMA LMS BATCH 2 - 141 ...HOREYYYYY
BalasHapushttps://www.facebook.com/reel/1270043675286435
PMX =
HapusBAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
BAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
BAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
Perdana Menteri Anwar Ibrahim dikritik kerana membuat gurauan berkaitan isteri kedua dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam lawatan rasmi ke Moscow.
Tindakan itu dianggap kurang bijak, kurang sensitiviti terhadap budaya setempat sekali gus mencetuskan kecanggungan diplomatik.
“Anwar patut malu. Dia yang mendakwa pakar budaya dunia, tidak sedar Rusia negara Kristian Ortodoks yang mengharamkan poligami.
“Putin mengambil kesempatan untuk menunjukkan kejahilan budaya Anwar kepada media," kata Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan.
Anggota Parlimen Tasek Gelugor mendakwa Putin juga sengaja memperolok Anwar dengan mendedahkan perbualan mereka.
Wan Saiful juga berkata insiden itu menjadikan MALAYDESH bahan BAHAN KETAWA DUNIA.
===========
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
----
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
Bagaimana pun kapal kedua dan ketiga (OPV 2, OPV 3) gagal disiapkan dengan kedua-duanya telah mencapai status pembinaan sebanyak 76% dan 57%.
Kerajaan memeterai perjanjian dengan THHE Destiny pada 2017 untuk membekalkan tiga unit OPV pada kos RM740 juta untuk APMM dan kapal peronda itu dijadual diserahkan pada 2022
----
BUKTI LCS OMPONG MELOMPONG ......
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI TARANTULA = GOIB
Mindef hari ini menandatangani surat hasrat (LOI) bernilai RM1.8 bilion kepada Mildef International Technologies Sdn. Bhd. (MILDEF).
Selain Tarantula, Mindef turut menganugerahkan LOI bernilai RM800 juta kepada Lumut Naval Shipyard (Lunas) bagi perolehan kelengkapan logistik untuk kapal tempur pesisir (LCS). Seterusnya membekal 2 set pelancar Naval Strike Missile (NSM) bernilai RM44 juta.
⚓ 1. LCS (LITTORAL COMBAT SHIP) – Kegagalan Proyek Kapal Tempur
HapusMasalah utama:
• Keterlambatan ekstrem: Proyek dimulai pada 2011 untuk membangun 6 kapal tempur pesisir, namun hingga 2025 belum ada satu pun yang selesai.
• Pembengkakan biaya: Dari anggaran awal RM9 miliar, lebih dari RM6 miliar telah dibelanjakan tanpa hasil nyata.
• Manajemen buruk: Audit mengungkapkan penyimpangan dalam kontrak, perubahan desain tanpa persetujuan, dan lemahnya pengawasan oleh Kementerian Pertahanan.
• Dampak strategis: Kegagalan ini menghambat kemampuan Angkatan Laut Malaydesh untuk menjaga wilayah maritim secara efektif.
๐ซ 2. VB BERAPI LP06 – SENAPAN SERBU YANG GAGAL TOTAL
Latar belakang:
• Senapan ini adalah upaya Malaydesh untuk mengembangkan senjata serbu lokal dengan desain bullpup, menggunakan peluru 5.56×45mm NATO.
• Dirancang oleh Viktor Prykhodko, seorang warga Rusia yang tinggal di Malaydesh, dan diproduksi oleh Vita Berapi.
Masalah utama:
• Desain buruk: Senapan ini menjadi bahan olok-olok internasional karena bentuknya yang tidak ergonomis dan tampak “aneh”.
• Tidak lolos uji militer: Tidak pernah digunakan secara resmi oleh militer Malaydesh karena performa dan reliabilitas yang diragukan.
• Kegagalan branding: Alih-alih menjadi simbol kemandirian industri pertahanan, VB Berapi LP06 justru mempermalukan reputasi Malaydesh di bidang ini.
๐ก️ 3. TANK STRIDE – PROYEK TANK NASIONAL YANG MANDEK
Catatan:
• STRIDE (Science Technology Research Institute for Defence) adalah lembaga riset militer Malaydesh.
• Proyek tank ini bertujuan menciptakan kendaraan tempur ringan buatan lokal.
Masalah utama:
• Tidak pernah masuk tahap produksi massal: Prototipe sempat dipamerkan, namun tidak ada kelanjutan.
• Kurangnya dukungan industri: Malaydesh belum memiliki ekosistem manufaktur militer yang cukup matang untuk mendukung produksi kendaraan tempur berat.
• Kegagalan strategi: Proyek ini menunjukkan kurangnya perencanaan jangka panjang dan sinergi antara riset dan kebutuhan operasional militer.
๐ Kesimpulan dan Implikasi
Ketiga kasus ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengadaan alutsista Malaydesh, termasuk:
• Lemahnya tata kelola proyek dan pengawasan internal.
• Ketergantungan pada pihak luar tanpa transfer teknologi yang efektif.
• Kurangnya integrasi antara riset, industri, dan kebutuhan militer.
----------------
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
BERIKUT PENJELASAN RINCI BERDASARKAN PERBANDINGAN STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN KAPASITAS INDUSTRI PERTAHANAN
Hapus----------------
๐ ️ 1. Struktur dan Sejarah Industri Pertahanan
• Indonesia:
o Memiliki BUMN strategis seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk pesawat, PT Pindad untuk senjata dan kendaraan tempur, dan PT PAL untuk kapal perang.
o Sejak era Orde Baru, Indonesia sudah mengembangkan industri militer domestik sebagai bagian dari strategi kemandirian alutsista.
o Produk unggulan: pesawat CN-235 dan N-219, tank medium Harimau, kapal perang jenis korvet dan LPD.
-
• Malaydesh:
o Tidak memiliki BUMN militer sekuat Indonesia. Industri pertahanan lebih bergantung pada kerja sama luar negeri dan pengadaan langsung.
o Beberapa perusahaan seperti DefTech dan Boustead Naval Shipyard ada, tapi belum mampu memproduksi sistem senjata kompleks secara mandiri.
o Proyek kapal tempur Littoral Combat Ship (LCS) mengalami keterlambatan dan kontroversi besar.
----------------
๐ฐ 2. Anggaran dan Skala Militer
• Indonesia:
o Anggaran pertahanan lebih besar dan jumlah personel militer jauh lebih banyak: 400.000 personel aktif dan 400.000 cadangan, plus 250.000 paramiliter.
o Skala kebutuhan militer yang besar mendorong pengembangan industri dalam negeri.
-
• Malaydesh:
o Personel aktif hanya sekitar 113.000, dengan cadangan 51.600 dan paramiliter 100.000.
o Skala kebutuhan lebih kecil, sehingga tidak mendesak untuk membangun industri militer mandiri.
----------------
๐งญ 3. Kebutuhan Geopolitik dan Strategis
• Indonesia:
o Negara kepulauan dengan ribuan pulau dan perbatasan laut yang luas, membutuhkan kapal perang dan pesawat patroli untuk menjaga kedaulatan.
o Konflik perbatasan seperti Ambalat dan potensi ancaman di Laut Natuna Utara memperkuat urgensi pengembangan alutsista.
-
• Malaydesh:
o Fokus pertahanan lebih pada pengamanan internal dan kerja sama regional, bukan kemandirian industri militer.
o Ketergantungan pada aliansi dan pembelian dari negara lain seperti Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
----------------
๐งฉ 4. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah
• Indonesia:
o Ada dorongan politik kuat untuk kemandirian industri pertahanan, termasuk regulasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
o Pemerintah aktif mendorong ekspor alutsista ke negara lain seperti Filipina dan Senegal.
-
• Malaydesh:
o Kebijakan industri pertahanan belum konsisten, dan proyek besar seperti LCS menghadapi masalah tata kelola dan transparansi.
o Belum ada roadmap jangka panjang yang jelas untuk membangun industri militer mandiri
----------------
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
LCS 4 ...on the way.....horeyyyyyy
BalasHapushttps://www.youtube.com/shorts/VftOhmGFpmY
PMX =
HapusBAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
BAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
BAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
Perdana Menteri Anwar Ibrahim dikritik kerana membuat gurauan berkaitan isteri kedua dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam lawatan rasmi ke Moscow.
Tindakan itu dianggap kurang bijak, kurang sensitiviti terhadap budaya setempat sekali gus mencetuskan kecanggungan diplomatik.
“Anwar patut malu. Dia yang mendakwa pakar budaya dunia, tidak sedar Rusia negara Kristian Ortodoks yang mengharamkan poligami.
“Putin mengambil kesempatan untuk menunjukkan kejahilan budaya Anwar kepada media," kata Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan.
Anggota Parlimen Tasek Gelugor mendakwa Putin juga sengaja memperolok Anwar dengan mendedahkan perbualan mereka.
Wan Saiful juga berkata insiden itu menjadikan MALAYDESH bahan BAHAN KETAWA DUNIA.
===========
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
----
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
Bagaimana pun kapal kedua dan ketiga (OPV 2, OPV 3) gagal disiapkan dengan kedua-duanya telah mencapai status pembinaan sebanyak 76% dan 57%.
Kerajaan memeterai perjanjian dengan THHE Destiny pada 2017 untuk membekalkan tiga unit OPV pada kos RM740 juta untuk APMM dan kapal peronda itu dijadual diserahkan pada 2022
----
BUKTI LCS OMPONG MELOMPONG ......
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI TARANTULA = GOIB
Mindef hari ini menandatangani surat hasrat (LOI) bernilai RM1.8 bilion kepada Mildef International Technologies Sdn. Bhd. (MILDEF).
Selain Tarantula, Mindef turut menganugerahkan LOI bernilai RM800 juta kepada Lumut Naval Shipyard (Lunas) bagi perolehan kelengkapan logistik untuk kapal tempur pesisir (LCS). Seterusnya membekal 2 set pelancar Naval Strike Missile (NSM) bernilai RM44 juta.
FILIPINA = 2026
HapusUEA = 2027
----
Filipina (batch 2)
• Kontrak untuk dua unit kapal LPD (batch 2) disepakati sekitar Juni 2022.
• Upacara first steel cutting dilakukan 10 Agustus 2023.
• Peletakan lunas (keel laying) dilakukan 22 Januari 2024.
• Dalam rilis perusahaannya disebut target selesai dan dikirim pada tahun 2026.
Jadi, untuk Filipina batch 2, pengiriman dijadwalkan sekitar 2026.
________________________________________
UEA
• Proyek kapal LPD untuk UEA oleh PT PAL mulai konstruksi: first steel cutting dilakukan akhir Februari 2024, peletakan lunas (keel laying) pada 24 April 2024.
• Disampaikan bahwa kapal tersebut dijadwalkan untuk dikirim sebelum akhir tahun 2027.
Jadi untuk UEA, pengiriman batch (atau unit) yang dipesan dijadwalkan paling lambat hingga akhir tahun 2027.
===================
===================
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
FILIPINA = 2026
HapusUEA = 2027
----
Filipina (batch 2)
• Kontrak untuk dua unit kapal LPD (batch 2) disepakati sekitar Juni 2022.
• Upacara first steel cutting dilakukan 10 Agustus 2023.
• Peletakan lunas (keel laying) dilakukan 22 Januari 2024.
• Dalam rilis perusahaannya disebut target selesai dan dikirim pada tahun 2026.
Jadi, untuk Filipina batch 2, pengiriman dijadwalkan sekitar 2026.
________________________________________
UEA
• Proyek kapal LPD untuk UEA oleh PT PAL mulai konstruksi: first steel cutting dilakukan akhir Februari 2024, peletakan lunas (keel laying) pada 24 April 2024.
• Disampaikan bahwa kapal tersebut dijadwalkan untuk dikirim sebelum akhir tahun 2027.
Jadi untuk UEA, pengiriman batch (atau unit) yang dipesan dijadwalkan paling lambat hingga akhir tahun 2027.
===================
===================
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
THE RMN HAS LONG BEEN EYEING ON THE MAKASSAR CLASS LPD....
HapusMISKIN : WET DREAM SINCE 2016
MISKIN : WET DREAM SINCE 2016
MISKIN : WET DREAM SINCE 2016
The RMN has long been eyeing on the Makassar class LPD. In 2016, Boustead Naval Shipyard (BNS) has entered a joint collaboration effort with PT Pal of Indonesia to offer the Navy with modified Makassar class LPD to suit the MRSS requirement. Also part of the Memorandum of Understanding (MOU) signed during Defence Service Asia (DSA) 2016 exhibition in Kuala Lumpur, BNS will be building the Indo-Koryo designed LPD in MALAYDESH .
=========
PRANK PT PAL :
The contract with MALAYDESH ’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS
PRANK DSME :
DSME signs contract to deliver 6 Missile Surface Corvettes (MSC) to Royal MALAYDESH Navy.
PRANK NEXTER :
LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the MALAYDESH Army's firepower inventory
PRANK DASSAULT :
MALAYDESH , which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
PRANK MKE :
The MALAYDESH Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
PRANK KDS :
MALAYDESH is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
PRANK PT PAL :
The contract with MALAYDESH ’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS
=========
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
===========
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD
✈️ MRCA (Multi-Role Combat Aircraft)
Hapus• Status: Belum terealisasi.
• Sejak pensiunnya MiG-29N, Malaydesh berencana mengganti dengan pesawat tempur multirole baru.
• Kandidat yang pernah disebut: Rafale, Typhoon, Gripen, F/A-18E/F, dan Su-30MKM tambahan.
• Namun, hingga 2025, belum ada kontrak resmi. Fokus bergeser ke Light Combat Aircraft (LCA) seperti FA-50 dari Korea Selatan, yang lebih murah dan cepat diterima.
๐ข LCS (Littoral Combat Ship)
• Status: Tertunda parah, baru 72% selesai.
• Proyek RM11 miliar ini dimulai sejak 2011, berbasis desain Gowind-class dari Naval Group Prancis.
• Kapal pertama, KD Maharaja Lela, dijadwalkan uji laut pada 2025, namun belum operasional.
• Audit dan laporan PAC mengungkapkan masalah tata kelola, keterlambatan, dan pembengkakan biaya.
๐ฅ SPH (Self-Propelled Howitzer)
• Status: Belum ada pengadaan resmi.
• Malaydesh telah lama mempertimbangkan SPH untuk menggantikan sistem artileri tarik.
• Kandidat yang pernah disebut: K9 Thunder (Korea Selatan), Caesar (Prancis), dan Nora B-52 (Serbia).
• Namun, belum ada kontrak atau pengiriman hingga 2025. Fokus masih pada modernisasi artileri konvensional.
๐ข MRSS (Multi-Role Support Ship)
• Status: Baru masuk rencana RP1 RMKe-13 (2026).
• MRSS adalah bagian dari transformasi TLDM 15-to-5 untuk mendukung operasi amfibi dan bantuan kemanusiaan.
• Menteri Pertahanan menyatakan satu kapal MRSS akan mulai diproses dalam RP1 RMKe-13.
• Tender resmi untuk dua kapal diperkirakan dibuka Oktober 2025, dengan pengiriman antara 2031–2035.
๐ Kesimpulan: “2025 ZONK”
• Sejak 2010, lima PM dan enam Menhan telah “bual akan” (berjanji akan) merealisasikan proyek-proyek ini.
• Namun, tidak satu pun dari MRCA, SPH, atau MRSS yang operasional pada 2025, dan LCS pun belum aktif.
• Faktor penyebab:
o Tata kelola lemah dan birokrasi lambat.
o Ketergantungan pada vendor asing tanpa transfer teknologi yang jelas.
o Kurangnya kontinuitas kebijakan antar pemerintahan.
• ----------------
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
✈️ MRCA (MULTI-ROLE COMBAT AIRCRAFT)
Hapus2017–2025 = ZONK
• Tujuan: Menggantikan pesawat MiG-29N TUDM yang sudah usang.
• Proses: Sejak 2017, berbagai kandidat seperti Rafale, Typhoon, Gripen, dan F/A-18E/F dipertimbangkan, namun tidak ada keputusan final.
• Kendala:
o Ketidakpastian anggaran dan prioritas politik.
o Fokus bergeser ke FA-50 dari Korea Selatan sebagai solusi interim, bukan MRCA penuh.
• Status 2025: Tidak ada MRCA baru yang diakuisisi. Proyek tetap tidak bergerak.
๐ข LCS (Littoral Combat Ship) | 2011–2025 = ZONK
• Tujuan: 6 kapal perang kelas Gowind untuk TLDM.
• Anggaran: RM9–11 miliar.
• Masalah:
o Skandal pengelolaan proyek oleh Boustead Naval Shipyard.
o Audit negara menemukan penyimpangan besar dan keterlambatan ekstrem.
• Perkembangan 2025:
o Kapal pertama ("Maharaja Lela") baru mencapai 72% penyelesaian dan dijadwalkan uji laut.
• Status: Belum ada kapal operasional meski proyek dimulai sejak 2011.
๐ก️ SPH (Self-Propelled Howitzer) | 2016–2025 = ZONK
• Tujuan: Memperkuat artileri bergerak Angkatan Darat.
• Kandidat: CAESAR (Prancis), K9 Thunder (Korea), dan lainnya.
• Kendala:
o Tidak ada keputusan pembelian final selama hampir satu dekade.
o Perubahan prioritas dan anggaran di tiap pemerintahan.
• Status: Tidak ada SPH baru yang dioperasikan hingga 2025.
๐ข MRSS/LPD (Multi-Role Support Ship) | 2016–2025 = ZONK
• Tujuan: Kapal dukungan amfibi dan logistik untuk TLDM.
• Perkembangan:
o Masuk dalam Pelan Transformasi TLDM 15-to-5.
o Baru pada 2025 diumumkan akan dimulai dalam RMKe-13 (2026).
• Status: Belum ada kapal MRSS yang dibangun atau dioperasikan.
๐ Dampak Politik: 5x Ganti PM & 5–6x Ganti Menteri Pertahanan
Tahun Perdana Menteri Menteri Pertahanan
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
----------------
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
FILIPINA = 2026
BalasHapusUEA = 2027
----
Filipina (batch 2)
• Kontrak untuk dua unit kapal LPD (batch 2) disepakati sekitar Juni 2022.
• Upacara first steel cutting dilakukan 10 Agustus 2023.
• Peletakan lunas (keel laying) dilakukan 22 Januari 2024.
• Dalam rilis perusahaannya disebut target selesai dan dikirim pada tahun 2026.
Jadi, untuk Filipina batch 2, pengiriman dijadwalkan sekitar 2026.
________________________________________
UEA
• Proyek kapal LPD untuk UEA oleh PT PAL mulai konstruksi: first steel cutting dilakukan akhir Februari 2024, peletakan lunas (keel laying) pada 24 April 2024.
• Disampaikan bahwa kapal tersebut dijadwalkan untuk dikirim sebelum akhir tahun 2027.
Jadi untuk UEA, pengiriman batch (atau unit) yang dipesan dijadwalkan paling lambat hingga akhir tahun 2027.
===================
===================
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
FILIPINA = 2026
BalasHapusUEA = 2027
----
Filipina (batch 2)
• Kontrak untuk dua unit kapal LPD (batch 2) disepakati sekitar Juni 2022.
• Upacara first steel cutting dilakukan 10 Agustus 2023.
• Peletakan lunas (keel laying) dilakukan 22 Januari 2024.
• Dalam rilis perusahaannya disebut target selesai dan dikirim pada tahun 2026.
Jadi, untuk Filipina batch 2, pengiriman dijadwalkan sekitar 2026.
________________________________________
UEA
• Proyek kapal LPD untuk UEA oleh PT PAL mulai konstruksi: first steel cutting dilakukan akhir Februari 2024, peletakan lunas (keel laying) pada 24 April 2024.
• Disampaikan bahwa kapal tersebut dijadwalkan untuk dikirim sebelum akhir tahun 2027.
Jadi untuk UEA, pengiriman batch (atau unit) yang dipesan dijadwalkan paling lambat hingga akhir tahun 2027.
===================
===================
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
Hapus17 CREDITOR LCS
17 CREDITOR LCS
17 CREDITOR LCS
1. MTU Services Ingat Kawan (M) Sdn Bhd
2. include Contraves Sdn Bhd
3. Axima Concept SA
4. Contraves Advanced Devices Sdn Bhd
5. Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire
6. Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd,
7. iXblue SAS
8. iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd
9. Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd
10. AmBank Islamic Bhd
11. AmBank (M) Bhd
12. Affin Hwang Investment Bank Bhd
13. Bank Muamalat MALAYDESH Bhd
14. Affin Bank Bhd
15. Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd
16. Malayan Banking Bhd (Maybank)
17. KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
===================
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
๐ DETAIL PROYEK
Hapus• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
----------------
⚖️ DAMPAK POLITIK
Garis vertikal menunjukkan pergantian kepemimpinan:
• 2013: PM Najib / Menhan Zahid.
• 2015: Menhan Hishammuddin.
• 2018: PM Mahathir / Menhan Mat Sabu.
• 2020: PM Muhyiddin / Menhan Ismail Sabri.
• 2021: PM Ismail Sabri / Menhan Hishammuddin.
• 2022: PM Anwar / Menhan Khaled Nordin
=============
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
CN235 MADE IN INDONESIA
HapusCN235 MADE IN INDONESIA
CN235 MADE IN INDONESIA
Di kawasan ada Brunei yang memiliki 1 unit CN235. Selain itu sebanyak 8 unit dimiliki Tentera Udara Diraja Malon, 8 unit dimiliki Angkatan Udara Korea Selatan dan 4 unit untuk Polisi Korea Selatan, 4 unit untuk Pakistan, 7 unit untuk Uni Emirate Arab, 1 unit untuk Burkina Faso, dan 3 unit Senegal.
-----
NC212i MADE IN INDONESIA
NC212i MADE IN INDONESIA
NC212i MADE IN INDONESIA
NC212i memang satu-satunya produsen pesawat terbang dari PTDI (PT Dirgantara Indonesia) di dunia. PTDI adalah satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang yang memproduksi pesawat NC212i. PTDI telah mengirimkan lebih dari 122 unit NC212 series ke berbagai pelanggan. NC212i dikenal sebagai pesawat yang serbaguna, hemat biaya operasional, dan mampu lepas landas dan mendarat di landasan pendek.
-----
RHIB MADE IN INDONESIA
Kapal patroli jenis rigid inflatable boat (RIB) atau sekoci cepat buatan Banyuwangi, Jawa Timur, telah dibeli angkatan laut Malon dan Singapura. Brunei Darussalam pun juga berminat membeli 12 kapal itu. Angkatan laut Singapura telah membeli 18 unit dan Malon juga telah membeli sekitar 24 unit.
-----
PARASUT DAN TENDA MILITER MADE IN INDONESIA
Rupanya tak hanya instansi dan lembaga pemerintah yang menggunakan parasut produksinya, sejumlah negara sahabat juga sudah melirik parasut yang terkenal dengan kualitasnya ini. Tapi tak hanya parasut, pabrik Paiman juga membuat tenda, satuan militer dari Malon pun memesan 7.000 tenda,,
-----
MPCD HAWK MADE IN INDONESIA
Infoglobal melakukan pelepasan ekspor perdana produk avionik Multi Purpose Cockpit Display (MPCD) ke Malon pada Senin, 18 Oktober 2021. Seremoni pelepasan ekspor dilakukan dengan pemotongan pita di Workshop Infoglobal Surabaya dan disaksikan secara virtual dari Jakarta
-----
MRSS UEA MADE IN INDONESIA
The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
B2 SSV FILIPINA MADE IN INDONESIA
Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterimakan oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
SUPPLIERS MILITARY EQUIPMENT MALON =
1. AMERIKA SERIKAT
2. RUSIA
3. TIONGKOK (CINA)
4. TURKI
5. UNI EROPA
6. PERANCIS
7. INGGRIS
8. JERMAN
9. INDONESIA
10. POLANDIA
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
INDONESIA = INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
HapusRELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
INDONESIA = INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahteriMALAYDESH oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
INDONESIA = INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design, it is said that with a 140-metre length and a displacement of 5,996 tons, the Red White frigate will be the largest and most advanced surface combatant ever constructed in Indonesia.
-----
SATU_SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
INDONESIA = INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
=========
=========
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
THE RMN HAS LONG BEEN EYEING ON THE MAKASSAR CLASS LPD....
BalasHapusMISKIN : WET DREAM SINCE 2016
MISKIN : WET DREAM SINCE 2016
MISKIN : WET DREAM SINCE 2016
MISKIN : WET DREAM SINCE 2016
The RMN has long been eyeing on the Makassar class LPD. In 2016, Boustead Naval Shipyard (BNS) has entered a joint collaboration effort with PT Pal of Indonesia to offer the Navy with modified Makassar class LPD to suit the MRSS requirement. Also part of the Memorandum of Understanding (MOU) signed during Defence Service Asia (DSA) 2016 exhibition in Kuala Lumpur, BNS will be building the Indo-Koryo designed LPD in MALAYDESH .
=========
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
mau Submarine Rescue saja INDIANESIA TERPAKSA HUTANG LENDER....serius MISKIN....HAHAHAHAHHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
HapusSEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM
--------------
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
๐ฆงGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
Hapus165 KRI
136 KAL PATKAMLA
113 PESAWAT UDARA
388 KENDARAAN TEMPUR
Dengan demikian, kekuatan armada tempur TNI AL saat ini mencakup 165 kapal perang (KRI), 136 KAL, kapal-kapal patroli keamanan laut (patkamla), 113 pesawat udara, dan 388 kendaraan tempur.
---------------------
18 COMBAT BOAT - ARMOUR PROTECTION = Patkamla Jefman memiliki beberapa keunggulan yaitu memiliki Armour Protection Standard STANAG Level 2, mampu beroperasi di medan pesisir laut, alur sungai dan daerah rawa. Saat ini TNI AL telah memiliki 18 Combat Boat Standard, dimana untuk Koarmada III saat ini memkebutuhankan 9 Unit Special Mission Combat Boat lagi yang akan ditempatkan jajaran dibawahnya baik di Lantamal, Lanal, dan Fasharkan Manokwari.
---------------------
Combat Boat Milik TNI AL ....
1.Patkamla Mamzakaran
2.Patkamla Pulau Bakau
3.Patkamla Pulau Numfor
4.Patkamla Bali
5.Patkamla Pulau Salando
6.Patkamla Busalangga
7.Patkamla Lamaru
8.Patkamla Coebang
9.Patkamla Pelambong
10.Patkamla Pulau Sebesi
11.Patkamla Karimun
12.Patkamla Gebang
13.Patkamla Pulau Pagerungan
14.Patkamla Pulau Semau
15.Patkamla Pulau Yapen
16.Patkamla Pulau Langkai
17.Patkamla Kastela
18.Patkamla Santiago
19.Patkamla Binanga
20.Patkamla Balaroa
21.Patkamla Gorar
22.Patkamla Wasur
23.Patkamla Posa
CMB spesial kopaska
24.KAL Kilat
25.KAL Guruh
26.KAL Tornado
---------------------
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
INDONESIA = INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
HapusRELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
INDONESIA = INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahteriMALAYDESH oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
INDONESIA = INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design, it is said that with a 140-metre length and a displacement of 5,996 tons, the Red White frigate will be the largest and most advanced surface combatant ever constructed in Indonesia.
-----
SATU_SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
INDONESIA = INDONESIA = SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
=========
=========
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
Jual MiG-29N ke India, Sudan: Ikhmal Hisyam cadang Trade-Off alat ganti Sukhoi
KUALA LUMPUR, --- Datuk Seri Ikhmal Hisham Abdul Aziz mencadangkan agar 18 buah pesawat MiG-29N milik Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang telah lama digantung penggunaannya dilupuskan dan dijual kepada negara-negara yang berminat seperti India dan Sudan.
Bekas Timbalan Menteri Pertahanan itu berkata, cadangan berkenaan bertujuan untuk menangani isu kekurangan alat ganti bagi pesawat Sukhoi Su-30MKM milik TUDM yang terkesan akibat perang Ukraine-Rusia.
Tambahnya, penjualan pesawat MiG-29N boleh dipertimbangkan sebagai sebahagian daripada agenda Mesyuarat MALAYDESH – India Defence Cooperation (MIDCOM) tahun ini.
Langkah ini, menurutnya, bukan sahaja dapat menjana pendapatan malah membuka peluang trade-off alat ganti Sukhoi yang kini sukar diperoleh.
-------------------------------------
The Su-30MKM fighter jet has been grounded in the past, primarily due to issues with engine problems and a lack of readily available spare parts, particularly affecting the MALAYDESH Air Force (RMAF) which operates this variant; in 2018, MALAYDESH grounded a significant portion of its Su-30MKM fleet due to these concerns, prompting them to invest in upgrades and local maintenance solutions to address the problem and restore operational readiness.
Key points about the grounding:
• Spare parts shortage:
One of the main reasons for grounding was the difficulty in obtaining necessary spare parts for the aircraft, creating maintenance challenges.
• Engine issues:
The Su-30MKM's engines were also cited as a major concern, contributing to the grounding
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
BalasHapusLCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT : RM2,48 PER UNIT = EXCLUDING AMMO
mau Submarine Rescue saja INDIANESIA TERPAKSA HUTANG LENDER....serius MISKIN....HAHAHAHAHHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including corruption, outdated equipment, and a lack of authority.
Corruption
• The MAF has been plagued by corruption, which has undermined its combat readiness.
• The MAF's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document and doesn't provide comprehensive guidelines.
• Commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
Outdated equipment
• Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and the 1990s.
• The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets.
Lack of authority
• The MAF has limited authority, especiall
• y when it comes to non-traditional security challenges.
• The MAF's role is generally to assist other authorities, such as the police.
Other weaknesses
• Political interference has undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has faced budgetary constraints.
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
Outdated equipment
• The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
• The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
Corruption
• Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has been plagued by corruption.
Budgetary constraints
• The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
• The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
Non-traditional security threats
• The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
• The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
Regional strategic environment
• The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective.
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including corruption, outdated equipment, and a lack of authority.
Corruption
• The MAF has been plagued by corruption, which has undermined its combat readiness.
• The MAF's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document and doesn't provide comprehensive guidelines.
• Commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
Outdated equipment
• Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and the 1990s.
• The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets.
Lack of authority
• The MAF has limited authority, especiall
• y when it comes to non-traditional security challenges.
• The MAF's role is generally to assist other authorities, such as the police.
Other weaknesses
• Political interference has undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has faced budgetary constraints.
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
Outdated equipment
• The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
• The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
Corruption
• Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has been plagued by corruption.
Budgetary constraints
• The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
• The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
Non-traditional security threats
• The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
• The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
Regional strategic environment
• The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective.
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
Engine problems
• In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
• The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
Integration with Western systems
• The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
• This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
Fatigue failure
• Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
• Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
Other considerations
• The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.
.
------------------
The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced several problems, including delayed replacements for its aging fleet and a failed Littoral Combat Ship (LCS) program. These issues have made it difficult for the RMN to patrol its vast maritime domain.
Delayed replacements
• A government audit found that the RMN's plans to replace its aging fleet have mangkrak due to mismanagement.
• The RMN has only received four of its planned 18 new vessels.
• Over half of the RMN's fleet is past its prime.
Failed LCS program
• The LCS was not suitable for fighting peer competitors like China.
• The LCS lacked the lethality and survivability needed in a high-end fight.
• The LCS had low endurance and lacked significant air and surface warfare capabilities
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of technical issues, including fleet sustainment problems, a lack of research and development, and a reliance on imported equipment.
Fleet sustainment problems
The MAF has a large fleet of aging aircraft that can be expensive to maintain.
The government's defense modernization budget is limited, which can make it difficult to sustain the fleet.
Lack of research and development
The MAF has limited research and development (R&D) activities.
The government has not provided clear guidance on the future strategic direction of the defense industry.
Reliance on imported equipment
Most of the MAF's equipment is imported from outside the country.
The Asian Financial Crisis caused a downturn in MALAYDESH 's economy, which made imported goods more expensive.
Other technical issues
The MAF has faced logistic management problems.
The MAF has faced challenges in developing its capabilities due to tight budgets and uncertain timelines.
.
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA –
----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
• Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
------------------
MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
HapusANWAR = ASTONISHED SHIPS
ANWAR = ASTONISHED SHIPS
ANWAR = ASTONISHED SHIPS
Anwar said he had been astonished to see a navy frigate dating from the 1970s on display at the recent LIMA maritime and aerospace expo in Langkawi.
“I want to salute these ships but I don’t know where to put my face. The last frigate (on display at LIMA) was from 1998,” he said
---------------
TUA BANGKA 2025 – 1953 = 72 UMUR KAPAL
KAPAL 1953 = LEBIH TUA DARI NEGARA
KAPAL 1953 = LEBIH TUA DARI NEGARA
KAPAL 1953 = LEBIH TUA DARI NEGARA
Launched 9 September 1953 Completed 9 September 1954 The ship was transferred to the Royal Malayan Navy on 1 April 1958, being renamed Sri Perlis. Following transfer, Sri Perlis' 40mm Bofors gun and minesweeping gear was removed and replaced by three 20 mm Oerlikon cannon
---------------
NGEMIS KAPAL 1967
NGEMIS KAPAL 1967
NGEMIS KAPAL 1967
The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-----
NGEMIS KAPAL 1968
NGEMIS KAPAL 1968
NGEMIS KAPAL 1968
USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
---------------
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
HapusLCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT.
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = MANGKRAK DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja_Lela-class_frigate
-------------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
-OPV PPA USD 1,3 BILLION/2 UNIT = USD 650/UNIT
-------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 years
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
---------------
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HapusHASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
===========
===========
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA –
----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
• Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
------------------
MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
Fleet maintenance
The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
Age of aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
Need for a multi-role combat aircraft
The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
Other issues
The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
============
MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
Factors
Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
BalasHapusHASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
===========
===========
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
BalasHapusHASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
===========
===========
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
-------------
KEDAH = FFBNW NO MISSILE SINCE 2025=2009 : 17 YAERS GUNBOAT
In June 2006, after a total of 18 months of delays, the Royal MALAYDESH Navy commissioned KD Kedah, followed by a second hull, KD Pahang in August of the same year, and a third hull, KD Perak on 12 November 2007. By July 2009, six vessels had been launched.
-------------
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
Beliau berkata keputusan itu dipersetujui oleh Kabinet pada 22 Mac 2024 sebelum ia dilaksanakan.
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
Basi..Kat jamban..nangiss..mo beras purrr..enak ja minta 200 RB ton..cium pantat kita duluu..๐คฃ๐๐๐คญ๐๐คช๐
BalasHapusBasi..Kat jamban..nangiss..mo beras purrr..enak ja minta 200 RB ton..cium pantat kita duluu..๐คฃ๐๐๐คญ๐๐คช๐
BalasHapusPERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
BalasHapusLCS = MANGKRAK 15 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
-----------
LCS DISUNTIK DANA USUSD430 JUTA = MANGKRAK
LCS 6 UNIT JADI 5 UNIT = DELIVERED NOL
Kementerian Pertahanan MALAYDESH mengumumkan langkah strategis terebut saat ajang LIMA 2023 minggu lalu. Kontrak terbaru ini akan memompa anggaran tambahan bagi MALAYDESH hingga USUSD430 juta untuk kapal-kapal tersebut. MALAYDESH juga akan mengurangi jumlah kapal yang akan diterima berdasarkan kontrak yang direvisi dari enam menjadi lima, dan menerima penundaan tambahan untuk pengiriman kapal.
-----------
OPV DISUNTIK DANA RM152,6 JUTA = TAMAT
THHE OPV 2 DAN 3 = TAMAT
Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, OPV kedua pula dijangka dapat disiapkan pada Oktober tahun ini.
Beliau berkata, pembinaan dua kapal marititm itu mampu disiapkan selepas kerajaan bersetuju meluluskan suntikan dana berjumlah RM152.6 juta
===========
===========
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
-
apa yang tak di HUTANG sama UNDIANESIA....??? mau Submarine Rescue saja terpaksa NGEMIS HUTANG LENDER....HAHAHAHAHA
BalasHapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusREVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
=============
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
Deputy Defence Minister Adly Zahari said on Thursday that the overall progress of the long-delayed littoral combat ships (LCS) project had reached 70.1% as of Oct 25 this year.
-------------
SLOWLY...........
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
The progress — which includes design, construction, equipping, and testing — is slightly behind schedule by 0.59%, as the planned progress was 70.69%, according to the contract’s timeline.
On the first LCS (LCS 1), the construction is in its final phase and is expected to be completed by the end of this year, Adly noted.
=============
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
===================
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
===================
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
===================
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
On readiness levels, Azalina cited a 2017 Universiti TekNOLogi MALAYDESH study titled Aircraft Acquisition Conceptual Framework, which found that the Royal MALAYDESH Air Force's (RMAF) aircraft readiness was at just 43 per cent between 2011 and 2015 compared to the minimum 70 per cent mark.
---------------
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob hari ini menyatakan tahap kesiagaan armada Tentera Laut Diraja MALAYDESH (TLDM) adalah di bawah sasaran.
Perkara tersebut dinyatakan oleh beliau semasa menyampaikan Perutusan Tahun Baharu 2024 dan Setahun Pemerintahan Panglima Tentera Laut di Wisma Pertahanan.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
===================
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of problems, including an aging fleet, a small defense budget, and corruption.
Aging fleet
• More than half of the RMN's fleet is past its prime
• Vital replacements have been delayed
• The RMN's ability to patrol its maritime domain is severely limited
Small defense budget
• MALAYDESH 's defense budget is relatively small
• The RMN's ability to patrol and secure its maritime domain is limited by its small defense budget
Corruption
• The RMN has gone through numerous modernization efforts, some of which are intertwined with corruption
• The RMN's military has been plagued by corruption
Mismanagement
• A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the RMN's aging fleet
The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments
===================
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
Ships
• The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
• The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
• The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
• The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
Helicopters
• Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
Spare parts
• The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
Aging aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
Limited defense budget
The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
Local content
Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
Local company capabilities
Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
OEM reluctance
Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
Defense infrastructure
The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
===================
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
-------------
KEDAH = FFBNW NO MISSILE SINCE 2025=2009 : 17 YAERS GUNBOAT
In June 2006, after a total of 18 months of delays, the Royal MALAYDESH Navy commissioned KD Kedah, followed by a second hull, KD Pahang in August of the same year, and a third hull, KD Perak on 12 November 2007. By July 2009, six vessels had been launched.
-------------
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
Beliau berkata keputusan itu dipersetujui oleh Kabinet pada 22 Mac 2024 sebelum ia dilaksanakan.
“Kementerian Dalam Negeri dibenarkan menamatkan kontrak projek tersebut setelah mendapat pandangan daripada Jabatan Peguam Negara. Sehubungan itu, kerajaan menandatangani perjanjian penamatan bersama pihak syarikat pada 31 Disember 2024,” katanya dalam jawapan bertulis yang dimuat naik dalam laman web Parlimen pada Khamis malam.
-------------
The MALAYDESH Armed Forces' (MAF) Littoral Combat Ships (LCS) have faced several issues, including delays, design flaws, and a lack of air and surface warfare capabilities.
Delays
• The first LCS was delayed by six years, from its scheduled delivery date.
• The LCS program has been plagued by delays due to a number of factors.
Design flaws
• The LCS hull, or sea frame, had issues with cracking.
• The propulsion plant design had issues from the start.
• Some mission module components were immature.
Lack of air and surface warfare capabilities
• Some say the LCS lacks significant air and surface warfare capabilities.
Other issues
• The LCS has faced issues with survivability in contested waters.
• The LCS has had limited flight deck and berthing space.
• The LCS has had command and control limitations.
• The LCS program has been plagued by allegations of corruption and political interference.
The MAF has also faced other challenges, including underfunding and an aging fleet.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
-------------
KEDAH = FFBNW NO MISSILE SINCE 2025=2009 : 17 YAERS GUNBOAT
In June 2006, after a total of 18 months of delays, the Royal MALAYDESH Navy commissioned KD Kedah, followed by a second hull, KD Pahang in August of the same year, and a third hull, KD Perak on 12 November 2007. By July 2009, six vessels had been launched.
-------------
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
Beliau berkata keputusan itu dipersetujui oleh Kabinet pada 22 Mac 2024 sebelum ia dilaksanakan.
“Kementerian Dalam Negeri dibenarkan menamatkan kontrak projek tersebut setelah mendapat pandangan daripada Jabatan Peguam Negara. Sehubungan itu, kerajaan menandatangani perjanjian penamatan bersama pihak syarikat pada 31 Disember 2024,” katanya dalam jawapan bertulis yang dimuat naik dalam laman web Parlimen pada Khamis malam.
-------------
The MALAYDESH Armed Forces' (MAF) Littoral Combat Ships (LCS) have faced several issues, including delays, design flaws, and a lack of air and surface warfare capabilities.
Delays
• The first LCS was delayed by six years, from its scheduled delivery date.
• The LCS program has been plagued by delays due to a number of factors.
Design flaws
• The LCS hull, or sea frame, had issues with cracking.
• The propulsion plant design had issues from the start.
• Some mission module components were immature.
Lack of air and surface warfare capabilities
• Some say the LCS lacks significant air and surface warfare capabilities.
Other issues
• The LCS has faced issues with survivability in contested waters.
• The LCS has had limited flight deck and berthing space.
• The LCS has had command and control limitations.
• The LCS program has been plagued by allegations of corruption and political interference.
The MAF has also faced other challenges, including underfunding and an aging fleet.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft
-------------
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft
-------------
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
Ships
• The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
• The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
• The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
• The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
Helicopters
• Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
Spare parts
• The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
Aging aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
Limited defense budget
The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
Local content
Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
Local company capabilities
Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
OEM reluctance
Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
Defense infrastructure
The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft
-------------
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
CHANGE SKIN = CHANGE NAME = MANGKRAK DELATED 15 YEARS .....
BalasHapusPSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN
15 TAHUN MANGKRAK
15 TAHUN MANGKRAK
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
NGPVs PAY DEBT LCS = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
===================
MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
RENAME = COPY PASTE = MANGKRAK DELAYED 15 YEARS .....
BalasHapusPSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
KAYA .....
BalasHapusDAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
----------------
GDP INDONESIA 2024 X 1.5% = BUDGET DEFENSE
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
Indonesia's Ministry of Defense aims to gradually increase the defense budget from 0.8 percent to 1.5 percent of the country's gross domestic product (GDP) to enhance defense capabilities
=============
=============
MISKIN ๐ฆงGORILA MALAYA = 2026 .....
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malaydesh 's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
----------------
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
----------------
2025 USD1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets...
๐คฃBEDA KASTA BEDA LEVEL๐คฃ
SEWA 53 HELI BEKAS
BalasHapusSEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
JABATAN PM SEWA =
1 AW139
MMEA SEWA =
2 AW159
===================
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
LCS MANGKRAK USD 948 MILLION/UNIT = 2026 PROCUREMENT USD 600 JUTA
BalasHapus-----------
LCS FFBNW MANGKRAK 15 YEARS = USD 948 MILLION/UNIT
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
-----------
2026 MISKIN .....
USD1.8 BILLION MINDEF =
PROCUREMENTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
INFRASTRUCTURE PROJECTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
DEVELOPMENT EXPENDITURE USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
Malaydesh has taken a decisive step toward strengthening its national defence architecture with the allocation of RM21.2 billion to the Ministry of Defence (MINDEF) under the 2026 National Budget, unveiled by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim in Parliament today.Of this, RM14.11 billion is designated for Operational Expenditure, covering maintenance, training, and ongoing deployments, while RM7.63 billion is directed toward Development Expenditure, funding new procurements and infrastructure projects.
------------------
2025 MISKIN .....
USD1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
============
============
KAYA .....
2026 BUDGET DEFENSE INDONESIA =
USD11.4 BILLION
USD11.4 BILLION
USD11.4 BILLION
The Indonesian House of Representatives (DPR) approved the 2026 State Budget on September 23, 2025, which includes a defense budget of Rp187.1 trillion. This amount is equivalent to approximately USD11.4 billion, based on the government's assumed exchange rate of Rp16,500 per U.S. dollar for the 2026 budget
------------------
KAYA .....
GDP INDONESIA 2024 X 1.5% = BUDGET DEFENSE
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
Indonesia's Ministry of Defense aims to gradually increase the defense budget from 0.8 percent to 1.5 percent of the country's gross domestic product (GDP) to enhance defense capabilities
๐LEBIH MAHAL LCS MANGKRAK= BUDGET MILITER๐
๐ DETAIL PROYEK
BalasHapus• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
----------------
⚖️ DAMPAK POLITIK
Garis vertikal menunjukkan pergantian kepemimpinan:
• 2013: PM Najib / Menhan Zahid.
• 2015: Menhan Hishammuddin.
• 2018: PM Mahathir / Menhan Mat Sabu.
• 2020: PM Muhyiddin / Menhan Ismail Sabri.
• 2021: PM Ismail Sabri / Menhan Hishammuddin.
• 2022: PM Anwar / Menhan Khaled Nordin
============
============
KAYA .....
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
42 J10C China
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
๐คฃBEDA KASTA BEDA LEVEL๐คฃ
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
Ships
• The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
• The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
• The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
• The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
Helicopters
• Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
Spare parts
• The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
Aging aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
Limited defense budget
The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
Local content
Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
Local company capabilities
Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
OEM reluctance
Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
Defense infrastructure
The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
TOP ASIA
-
Laporan IMF World Economic Outlook (Oktober 2025/Januari 2026). Perlu dicatat bahwa angka tersebut menggunakan metode GDP Purchasing Power Parity (PPP), bukan GDP nominal.
Berikut adalah penjelasan sumber berita bahasa Inggris untuk 10 ekonomi terbesar di Asia tersebut:
1. China ($39.4 – 43.5 Triliun)
Sumber seperti Visual Capitalist menyebut China sebagai ekonomi nomor 1 dunia dalam hal PPP, mengungguli Amerika Serikat. Fokusnya tetap pada dominasi manufaktur dan investasi masif di sektor energi hijau serta AI.
2. India ($17.3 – 19.1 Triliun)
India adalah ekonomi dengan pertumbuhan tercepat (diproyeksikan ~6.2% pada 2026). Bloomberg sering menyebutnya sebagai "kuda hitam" yang didorong oleh konsumsi domestik dan digitalisasi layanan.
3. Jepang ($6.5 – 6.7 Triliun)
Meskipun disalip oleh Jerman dalam GDP nominal, Jepang tetap berada di posisi ke-5 atau ke-6 dunia dalam PPP. Sumber seperti Investopedia menyoroti stabilitasnya meskipun menghadapi tantangan demografi.
4. Korea Selatan (~$3.1 - 3.4 Triliun)
Dikenal sebagai "tech-heavy economy." Berita dari World Bank menyoroti ketahanannya pada ekspor semikonduktor dan otomotif.
5. Indonesia ($4.9 – 5.4 Triliun)
Poin yang Anda sebutkan sangat akurat berdasarkan data IMF April 2025. Indonesia resmi menempati peringkat ke-7 ekonomi terbesar dunia berdasarkan PPP, berada di atas Inggris dan Prancis. The Investor dan Tempo English menyoroti peran Indonesia sebagai powerhouse ASEAN.
6. Arab Saudi (~$2.4 - 2.6 Triliun)
Sumber IMF mencatat keberhasilan diversifikasi di bawah "Vision 2030," namun sektor energi tetap menjadi tulang punggung utama.
7. Turki (~$3.9 Triliun - Peringkat PPP Global Lebih Tinggi)
Secara PPP, posisi Turki sebenarnya sangat kuat (sering di 10 besar dunia). OECD mencatat lokasinya yang strategis sebagai penghubung perdagangan.
8. Taiwan (~$1.8 - 2.0 Triliun)
Laporan dari Trading Economics mengonfirmasi dominasi Taiwan dalam rantai pasok global semikonduktor.
9. Thailand (~$1.6 - 1.8 Triliun)
Menempati posisi ke-2 di ASEAN secara PPP. Sumber World Bank menekankan pemulihan sektor pariwisata sebagai motor utama.
10. Iran (~$1.7 - 1.8 Triliun)
Meskipun sanksi berat, Iran tetap menjadi salah satu ekonomi besar di Asia Barat karena kapasitas produksi minyak dan gasnya yang besar, seperti yang tercatat di data Worldometer/IMF.
-
PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
(PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
-
3,07x = Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T)
-
3,01x = Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T)
-
3,04x = Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T)
-
4,24x = Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T)
-
6,69x = Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T)
-
PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
(PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
-
2,91x = Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T)
-
3,18x = Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T)
-
3,31x = Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T).
-
3,44x = Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T)
-
3,67x = Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T)
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
-
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
---------------------------------
๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
--------------------------------
RELEASE : US GOVERMENT
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
--------------------------------
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
HapusSumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
=========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
Ships
• The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
• The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
• The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
• The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
Helicopters
• Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
Spare parts
• The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
Aging aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
Limited defense budget
The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
Local content
Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
Local company capabilities
Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
OEM reluctance
Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
Defense infrastructure
The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor
DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLICE
---------------------------------
๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
-----------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
TERHADAP GDP
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
---------------------------------
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
----------------------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
----------------------------------
PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
(PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
-
3,07x = Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T)
-
3,01x = Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T)
-
3,04x = Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T)
-
4,24x = Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T)
-
6,69x = Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T)
----------------------------------
PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
(PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
-
2,91x = Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T)
-
3,18x = Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T)
-
3,31x = Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T).
-
3,44x = Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T)
-
3,67x = Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T)
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM X – Anwar Ibrahim (Arab Saudi, 2023): Gagal bertemu Raja Salman dan MBS karena tidak bisa memperpanjang kunjungan (bentrok jadwal ke Kamboja). Dikritik sebagai kegagalan diplomatik.
---------------------------------
DITOLAK UEA - PM IX – Ismail Sabri (UEA, 2022): Tidak mendapat sambutan resmi di bandara akibat kesalahan koordinasi Wisma Putra, yang berujung pada penarikan dua diplomat senior.
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM VIII – Muhyiddin Yassin (Arab Saudi, 2021): Hanya bertemu Raja Salman secara daring (online) meski sudah berada di lokasi karena protokol ketat pandemi COVID-19.
---------------------------------
DITOLAK WARGA LEBANON = MUNDUR TAKUT
DITOLAK WARGA LEBANON = MUNDUR TAKUT
Malaydesh telah menangguhkan sementara operasional dan patroli Batalyon Malayadesh (MALBATT) 850-13 di Lebanon Selatan per 1 April 2026. Keputusan ini diambil sebagai tindakan pencegahan keamanan....
---------------------------------
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
-
๐DITOLAK = WARGA LEBANON | BRICS | G20 | UEA | ARAB SAUDI | EU | FIFA๐
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
HapusSumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
HapusTUKANG HUTANG = DIPERAS RM 81,998
----------
2025 = DEFICIT
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BANK NEGARA NEGERI KASINO JUST BORROWED ANOTHER RM 5.0 BILLION TO BRING THE BUDGET DEFICIT UP TO RM 92.8 BILLION. THE PRIME/FINANCE MINISTER ANWAR IBRAHIM STATED THE BUDGET DEFICIT WOULD BE RM 79.9 BILLION WHEN HE BROUGHT DOWN THE BUDGET 2025 IN OCTOBER LAST YEAR IN THE DEWAN RAKYAT.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
• 2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP GDP
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
HapusTUKANG HUTANG = DIPERAS RM 81,998
----------
2025 = DEFICIT
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BANK NEGARA NEGERI KASINO JUST BORROWED ANOTHER RM 5.0 BILLION TO BRING THE BUDGET DEFICIT UP TO RM 92.8 BILLION. THE PRIME/FINANCE MINISTER ANWAR IBRAHIM STATED THE BUDGET DEFICIT WOULD BE RM 79.9 BILLION WHEN HE BROUGHT DOWN THE BUDGET 2025 IN OCTOBER LAST YEAR IN THE DEWAN RAKYAT.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
• 2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP GDP
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
----------------------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
----------------------------------
PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
(PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
-
3,07x = Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T)
-
3,01x = Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T)
-
3,04x = Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T)
-
4,24x = Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T)
-
6,69x = Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T)
----------------------------------
PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
(PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
-
2,91x = Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T)
-
3,18x = Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T)
-
3,31x = Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T).
-
3,44x = Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T)
-
3,67x = Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T)
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐๐คฃ๐๐
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
BalasHapus-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
====================
====================
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
--------------------------------
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
---------------------------------
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
-
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM X – Anwar Ibrahim (Arab Saudi, 2023): Gagal bertemu Raja Salman dan MBS karena tidak bisa memperpanjang kunjungan (bentrok jadwal ke Kamboja). Dikritik sebagai kegagalan diplomatik.
---------------------------------
DITOLAK UEA - PM IX – Ismail Sabri (UEA, 2022): Tidak mendapat sambutan resmi di bandara akibat kesalahan koordinasi Wisma Putra, yang berujung pada penarikan dua diplomat senior.
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM VIII – Muhyiddin Yassin (Arab Saudi, 2021): Hanya bertemu Raja Salman secara daring (online) meski sudah berada di lokasi karena protokol ketat pandemi COVID-19.
---------------------------------
DITOLAK WARGA LEBANON = MUNDUR TAKUT
DITOLAK WARGA LEBANON = MUNDUR TAKUT
Malaydesh telah menangguhkan sementara operasional dan patroli Batalyon Malayadesh (MALBATT) 850-13 di Lebanon Selatan per 1 April 2026. Keputusan ini diambil sebagai tindakan pencegahan keamanan....
---------------------------------
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
-
๐DITOLAK = WARGA LEBANON | BRICS | G20 | UEA | ARAB SAUDI | EU | FIFA๐
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
Hapus---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
• 2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP GDP
=============
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
GAME OVER
Hapus-
2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
-
2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
-
2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
-
2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
-
2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
-
2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
-
2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
-
2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
-
2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
Hapusutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
--------------------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
--------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
________________________________________
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
HapusINDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
MISKIN = 2026 FREEZES PROCUREMENT - 2023 CANCELLED PROCUREMENT
HapusMISKIN = FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
MISKIN = HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 347%
2. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 224%
3. Thailand ๐น๐ญ: 223%
4. Vietnam ๐ป๐ณ: 161%
5. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~130 - 150%
6. Filipina ๐ต๐ญ: ~110 - 120%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: ~80 - 95%
8. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: ~75 - 85%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~60 - 70%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~30 - 40%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura ๐ธ๐ฌ: 176,3%
2. Laos ๐ฑ๐ฆ: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh ๐ฒ๐พ: 70,5%
4. Thailand ๐น๐ญ: 62,2%
5. Myanmar ๐ฒ๐ฒ: 63,0%
6. Filipina ๐ต๐ญ: 58,8%
7. Indonesia ๐ฎ๐ฉ: 41,1%
8. Vietnam ๐ป๐ณ: ~34% - 37%
9. Kamboja ๐ฐ๐ญ: ~31,4%
10. Timor Leste ๐น๐ฑ: ~16% - 20%
11. Brunei ๐ง๐ณ: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
________________________________________
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
Ternyata £128 Million Submarine Rescue hasil LOAN/NGUTANG LENDER guys....2 LOAN GUARANTEE guys......HEBAT KASTA PENGUTANG.....NGUTANG malah BANGGA....Aneh sekali IQ GORILLA.....HAHAHAHHAHA
BalasHapusAcross the two deals, UKEF has provided two loan guarantees. The first, worth £76m, supports the export of an SRVS supplied by SMP Ltd alongside their Indonesian partner PT BTI Indo Tekno (BTI), with financing provided by JP Morgan Chase, Singapore Branch. The second, worth £52m, supports the export of an SRVS supplied by FET, working with Indonesian partner PT Agrapana Nugraha Katara (ANK), with financing arranged through Banco Santander.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/04/uk-secures-128-million-submarine-rescue.html?m=1
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
---------------------------
Analisis :
1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
-
2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
-
3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
-
4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
---------------------------
⚠️ Implikasi
1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
-
2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
-
3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
-
4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
---------------------------
Analisis :
1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
-
2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
-
3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
-
4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
---------------------------
⚠️ Implikasi
1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
-
2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
-
3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
-
4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
-------------------
2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
1. Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
-------------------
2. Analisis Faktor Pemicu Utama
Pemerintah mengidentifikasi dua pendorong utama di balik tren ini:
Faktor Ekonomi: Banyak warga yang bekerja di Singapura memilih berpindah kewarganegaraan demi stabilitas pendapatan, jenjang karier, dan akses penuh ke fasilitas ekonomi di sana.
Faktor Keluarga: Pernikahan dengan warga negara asing menjadi alasan signifikan, di mana individu memilih mengikuti kewarganegaraan pasangan untuk memudahkan urusan administratif dan residensi.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Berdasarkan Konstitusi Malaydesh Pasal 24, Malaydesh tidak mengakui dwi-kewarganegaraan. Hal ini memaksa warga yang ingin menetap permanen di negara seperti Singapura untuk melepas paspor Malaydesh mereka.
-------------------
3. Tren Jangka Panjang (2015–2025)
Laju pelepasan kewarganegaraan ini bukan fenomena baru. Sepanjang satu dekade (2015 hingga Juni 2025), total terdapat 98.318 warga yang melepaskan kewarganegaraannya. Rata-rata pelarian modal manusia (human capital) ini stabil di angka 10.000 orang per tahun.
DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.
DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
CLAUSE ART MALAYDESH (https://www.miti.gov.my/ART)
Tarif & Kuota: Penghapusan tarif ekspor AS ke Malaydesh; tarif timbal balik AS sebesar 19% (kecuali produk tertentu 0%); pelarangan pembatasan jumlah barang (kuota) dari AS.
-
Hambatan Non-Tarif: Jaminan akses pasar untuk produk daging/keju AS; komitmen transparansi regulasi; standarisasi sertifikasi Halal serta pengakuan standar keamanan kendaraan AS.
-
Perdagangan Digital: Bebas transfer data lintas batas; pelarangan pajak digital diskriminatif terhadap perusahaan AS; pelarangan paksa transfer teknologi atau kode sumber.
-
Aturan Asal Barang: Penentuan kriteria khusus agar barang mendapatkan tarif preferensial.
-
Keamanan Nasional: Malaydesh wajib mengikuti langkah sanksi dan kontrol ekspor AS; pembatasan pengadaan nuklir dari negara tertentu; jaminan pasokan mineral kritis dan logam tanah jarang ke AS.
-
Komitmen Ekonomi: Pembelian 30 pesawat Boeing, 5 juta ton LNG per tahun, dan batu bara oleh Malaydesh; komitmen investasi Malaydesh ke AS sebesar USD 70 miliar selama 10 tahun.
-
Ketentuan Akhir: AS berhak membatalkan perjanjian jika Malaydesh bekerja sama dengan pihak yang merugikan kepentingan AS; sengketa diselesaikan melalui konsultasi bilateral.
DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
DOMINASI SAHAM FREEPORT
EFISIENSI NEGOSIASI
-
poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
-
Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
-
Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
-
Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
-
Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).