18 April 2026

PT PAL Indonesia Incar Pasar Ekspor Afrika hingga Eropa

18 April 2026

Produk-Produk pertahanan matra laut buatan PT PAL (infograhics: PAL)

jatimnow.com - PT PAL Indonesia menandai hari jadinya yang ke-46 pada Rabu (15/4/2026) dengan misi besar memperkuat kemandirian industri pertahanan (Indhan) tanah air. 

Perusahaan plat merah ini tidak lagi sekadar membangun kapal, melainkan memposisikan diri sebagai konsolidator nasional yang mengintegrasikan seluruh kekuatan maritim Indonesia agar mampu bersaing di panggung global. 

Langkah ini diambil di tengah dinamika geopolitik dunia yang kian kompleks. PT PAL kini melebarkan sayapnya melampaui batas wilayah Asia Tenggara, dengan membidik peluang kerja sama strategis di Asia Barat, Afrika, hingga Eropa. Ekspansi tersebut mencakup ekspor alutsista laut, skema transfer teknologi, hingga pengembangan industri bersama dengan mitra internasional. 

Menghadapi tuntutan zaman, perusahaan yang berbasis di Surabaya ini mulai mengadopsi teknologi digital dalam proses produksinya.


Inisiatif digital shipyard diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pembangunan kapal, baik untuk kebutuhan militer maupun komersial. 

Selain digitalisasi, PT PAL juga mulai menggarap konsep green shipyard. Langkah ini menjadi respons terhadap tren industri berat yang dituntut lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Penguatan riset dan inovasi masa depan menjadi motor utama untuk memastikan produk lokal tidak kalah saing dengan galangan kapal raksasa dari Korea Selatan maupun Eropa. 

Direktur Utama PT PAL Indonesia menyatakan bahwa usia hampir setengah abad ini menjadi titik balik untuk mengakselerasi visi perusahaan. 

"Kami sudah membuktikan bahwa Indonesia sanggup membangun industri maritim yang membanggakan. Namun, perjalanan belum usai. Perubahan teknologi dan tantangan global mengharuskan kami terus berinovasi dan memperluas peran di kancah internasional," jelasnya.


Sebagai konsolidator, peran PT PAL memiliki dampak berganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal. Dengan membangun ekosistem maritim yang terintegrasi, perusahaan ini membuka pintu bagi vendor-vendor lokal dan industri pendukung untuk ikut terlibat dalam rantai pasok global.

Hingga saat ini, PT PAL tetap menjadi pilar utama dalam menjaga konektivitas antar-pulau serta memperkuat kedaulatan laut Indonesia. 

Target ke depan sangat jelas, yakni meningkatkan kontribusi ekspor dan memastikan industri maritim nasional berdiri sejajar dengan pemain utama dunia. 

Dengan pengalaman empat dekade lebih, PT PAL kini bertransformasi dari sekadar bengkel kapal nasional menjadi pusat inovasi teknologi maritim yang siap menjawab kebutuhan pertahanan dan ekonomi biru di masa depan.

238 komentar:

  1. Masih ada GORILLA KACUNGNYA AS tak tahu yang kapal ISTIF di Larang jual oleh pihak Turkiye... 🔥🔥🤣🤣🤣



    "Kemenhan Turki Blokir Pesanan 2 Frigat Istif Indonesia, Rencana Akuisisi Terancam Batal"

    https://m.youtube.com/watch?v=za3e6vwuTmU&pp=ygU2S2VtZW5oYW4gVHVya2kgQmxva2lyIFBlc2FuYW4gMiBGcmlnYXQgSXN0aWYgSW5kb25lc2lh

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. Tiongkok – US$40,7 triliun
      2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
      3. India – US$17,6 triliun
      4. Rusia – US$7,19 triliun
      5. Jepang – US$6,74 triliun
      6. Indonesia – US$5,69 triliun
      7. Jerman – US$5,65 triliun
      8. Brasil – US$5,27 triliun
      9. Turki – US$3,91 triliun
      10. Meksiko – US$3,88 triliun
      11. Mesir – US$3,85 triliun
      12. Inggris – US$3,82 triliun
      13. Prancis – US$3,80 triliun
      14. Iran – US$3,74 triliun
      15. Pakistan – US$2,09 triliun
      16. Bangladesh – US$2,05 triliun
      17. Italia – US$2,04 triliun
      18. Vietnam – US$1,89 triliun
      19. Filipina – US$1,87 triliun
      20. Thailand – US$1,85 triliun
      ------------------
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
      2. Tiongkok – US$19,90 triliun
      3. Jerman – US$5,36 triliun
      4. Jepang – US$4,46 triliun
      5. India – US$4,26 triliun
      6. Inggris – US$3,70 triliun
      7. Prancis – US$3,26 triliun
      8. Italia – US$2,56 triliun
      9. Brasil – US$2,52 triliun
      10. Kanada – US$2,49 triliun
      11. Rusia – US$2,48 triliun
      12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
      13. Meksiko – US$1,99 triliun
      14. Spanyol – US$1,82 triliun
      15. Indonesia – US$1,69 triliun
      16. Australia – US$1,68 triliun
      17. Turki – US$1,34 triliun
      18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
      19. Belanda – US$1,27 triliun
      20. Swiss – US$1,16 triliun

      Hapus
    2. FAKTA TIADA MALAYDESH = EKONOMI LEMAH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      ----------------------
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
      1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
      2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
      3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
      4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
      5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
      6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
      7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
      8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
      9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
      10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
      -----------------
      NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. Tiongkok – US$40,7 triliun
      2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
      3. India – US$17,6 triliun
      4. Rusia – US$7,19 triliun
      5. Jepang – US$6,74 triliun
      6. Indonesia – US$5,69 triliun
      7. Jerman – US$5,65 triliun
      8. Brasil – US$5,27 triliun
      9. Turki – US$3,91 triliun
      10. Meksiko – US$3,88 triliun
      11. Mesir – US$3,85 triliun
      12. Inggris – US$3,82 triliun
      13. Prancis – US$3,80 triliun
      14. Iran – US$3,74 triliun
      15. Pakistan – US$2,09 triliun
      16. Bangladesh – US$2,05 triliun
      17. Italia – US$2,04 triliun
      18. Vietnam – US$1,89 triliun
      19. Filipina – US$1,87 triliun
      20. Thailand – US$1,85 triliun
      ------------------
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
      2. Tiongkok – US$19,90 triliun
      3. Jerman – US$5,36 triliun
      4. Jepang – US$4,46 triliun
      5. India – US$4,26 triliun
      6. Inggris – US$3,70 triliun
      7. Prancis – US$3,26 triliun
      8. Italia – US$2,56 triliun
      9. Brasil – US$2,52 triliun
      10. Kanada – US$2,49 triliun
      11. Rusia – US$2,48 triliun
      12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
      13. Meksiko – US$1,99 triliun
      14. Spanyol – US$1,82 triliun
      15. Indonesia – US$1,69 triliun
      16. Australia – US$1,68 triliun
      17. Turki – US$1,34 triliun
      18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
      19. Belanda – US$1,27 triliun
      20. Swiss – US$1,16 triliun
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    3. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      --------------------------------
      RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL


      Hapus
    4. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀


      Hapus
    5. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    6. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    7. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    8. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      ---------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLICE
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    9. KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
      -
      Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
      -
      KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
      -
      Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
      -
      Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
      -
      BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      --------------------------------
      DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      --------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS




      Hapus
    10. KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
      -
      Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
      -
      KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
      -
      Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
      -
      Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
      -
      BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    11. 1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
      2. DITOLAK UEA = PM IX
      3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
      4. DITOLAK LEBANON
      5. DITOLAK FIFA/UN
      6. DITOLAK BRICS
      7. DITOLAK G20
      8. DITOLAK EU
      ---------------------------------
      DITOLAK ARAB SAUDI - PM X – Anwar Ibrahim (Arab Saudi, 2023): Gagal bertemu Raja Salman dan MBS karena tidak bisa memperpanjang kunjungan (bentrok jadwal ke Kamboja). Dikritik sebagai kegagalan diplomatik.
      ---------------------------------
      DITOLAK UEA - PM IX – Ismail Sabri (UEA, 2022): Tidak mendapat sambutan resmi di bandara akibat kesalahan koordinasi Wisma Putra, yang berujung pada penarikan dua diplomat senior.
      ---------------------------------
      DITOLAK ARAB SAUDI - PM VIII – Muhyiddin Yassin (Arab Saudi, 2021): Hanya bertemu Raja Salman secara daring (online) meski sudah berada di lokasi karena protokol ketat pandemi COVID-19.
      ---------------------------------
      DITOLAK WARGA LEBANON = MUNDUR TAKUT
      DITOLAK WARGA LEBANON = MUNDUR TAKUT
      Malaydesh telah menangguhkan sementara operasional dan patroli Batalyon Malayadesh (MALBATT) 850-13 di Lebanon Selatan per 1 April 2026. Keputusan ini diambil sebagai tindakan pencegahan keamanan....
      ---------------------------------
      DITOLAK WARGA LEBANON
      DITOLAK WARGA LEBANON
      DITOLAK WARGA LEBANON
      BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
      BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
      https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
      ---------
      DITOLAK BRICS
      DITOLAK BRICS
      DITOLAK BRICS
      Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
      ---------
      DITOLAK G20
      DITOLAK G20
      DITOLAK G20
      Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
      ---------
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      ---------
      DITOLAK ARAB SAUDI
      DITOLAK ARAB SAUDI
      DITOLAK ARAB SAUDI
      Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
      ---------
      DITOLAK EU
      DITOLAK EU
      DITOLAK EU
      EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
      MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
      on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
      ---------
      TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
      TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
      TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
      Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
      ---------------
      TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
      TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
      TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
      Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
      ===========
      ===========
      PEJUANG .....
      INDONESIA KIRIM 756 PASUKAN
      INDONESIA KIRIM 756 PASUKAN
      INDONESIA KIRIM 756 PASUKAN
      Mabes TNI memastikan akan mengirimkan 756 personel baru ke Lebanon pada akhir Mei 2026 sebagai bagian dari rotasi rutin pasukan perdamaian PBB (UNIFIL). Keputusan ini menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen menjalankan mandat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia
      -
      😀DITOLAK = WARGA LEBANON | BRICS | G20 | UEA | ARAB SAUDI | EU | FIFA😀

      Hapus
    12. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    13. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    14. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.

      Hapus
    15. BAYAR RM 81,998 = BUAL JEEEE
      2025 =
      DEFICIT RM 92.8 BILLION
      DEFICIT RM 92.8 BILLION
      DEFICIT RM 92.8 BILLION
      Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
      --------------------------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      --------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    16. LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
      TUKANG HUTANG = DIPERAS RM 81,998
      ----------
      2025 = DEFICIT
      BORROWED = RM 92.8 BILLION
      BORROWED = RM 92.8 BILLION
      BORROWED = RM 92.8 BILLION
      BANK NEGARA NEGERI KASINO JUST BORROWED ANOTHER RM 5.0 BILLION TO BRING THE BUDGET DEFICIT UP TO RM 92.8 BILLION. THE PRIME/FINANCE MINISTER ANWAR IBRAHIM STATED THE BUDGET DEFICIT WOULD BE RM 79.9 BILLION WHEN HE BROUGHT DOWN THE BUDGET 2025 IN OCTOBER LAST YEAR IN THE DEWAN RAKYAT.
      =============
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      • 2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP GDP
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    17. LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
      MISKIN = FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      MISKIN = HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    18. LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      =============
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      • 2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP GDP
      =============
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
      DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION

      Hapus
  2. Teruskan MEMBUAL GORILLA... Kata KUNCI... TIDAK DIJUAL KEPADA NEGARA KACUNGNYA AS.... 🔥🔥🤣🤣🤣



    2 Pesanan Frigate Istif Indonesia Dominan Batal, Kemenhan Nasional Turki Memblokir

    https://m.youtube.com/watch?v=ToU7y1xu4wM&pp=ygU2S2VtZW5oYW4gVHVya2kgQmxva2lyIFBlc2FuYW4gMiBGcmlnYXQgSXN0aWYgSW5kb25lc2lh

    BalasHapus
    Balasan
    1. GAME OVER
      -
      2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
      -
      2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
      -
      2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
      -
      2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
      -
      2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
      -
      2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
      -
      2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
      -
      2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
      -
      2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    3. MISKIN = 2026 FREEZES PROCUREMENT - 2023 CANCELLED PROCUREMENT
      MISKIN = FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      MISKIN = HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      --------------------------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      --------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    5. GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ------------------
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)


      Hapus
    6. NGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
      NGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
      NGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
      -
      Sumber Berita Utama
      New Straits Times (NST): Laporan berjudul "Govt scraps plan to acquire Kuwait's used F/A-18 Hornets" yang diterbitkan pada 26 Februari 2026.
      Bernama: Kantor berita nasional Malaydesh yang melaporkan penggulungan perdebatan tingkat komite RUU Perbekalan Tambahan di Dewan Rakyat.
      Militarnyi & Defense Blog: Portal berita pertahanan internasional yang merangkum keputusan pemerintah Malaydesh berdasarkan laporan teknis dari TUDM.
      -
      Detail Konfirmasi Resmi
      Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
      Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
      Landasan Keputusan: Keputusan formal dicapai dalam rapat Kabinet pada 6 Februari 2026, menyusul hasil evaluasi tim teknis TUDM yang dikirim ke Kuwait pada 11-27 November 2025.
      Alasan Teknis: Pesawat Hornet Kuwait (varian C/D) dinilai memiliki risiko logistik jangka panjang dan secara teknis lebih tua dari armada F/A-18D yang saat ini dioperasikan Malaydesh
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    7. INDONESIA .....
      11 SU-35 > 42 RAFALE
      12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
      42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
      24 F-15IDN > 24 M-346F
      -
      INDONESIA .....
      BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH.......
      F18 KUWAIT = CANCELLED
      JF17 = PRANK
      RAFALE = PRANK
      TYPHOON = PRANK
      GRIPEN = PRANK
      TEJAS = PRANK
      MIG29N = TIADA GANTI
      FA50MURAH = DIBLOKIR USA
      -
      MALAYDESH.......
      BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      --------------------------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      --------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    8. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
      --------------------------------
      DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      --------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS




      Hapus
    9. MISKIN ......
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
      DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)




      Hapus
    10. SONGLAP PESAWAT TERBESAR
      48 SKYHAWK
      48 SKYHAWK
      48 SKYHAWK
      Sultan Ibrahim juga mengingatkan Kementerian Pertahanan Malaydesh untuk "tidak mengulangi kesalahan masa lalu" dalam pengadaan militer. Dia merujuk pada pembelian puluhan pesawat serangan darat A-4 Skyhawk oleh Malaydesh tahun 1982 silam seharga USUSD 1 juta per unit. Dari 88 unit yang dibeli, hanya 40 unit pesawat tempur era Perang Vietnam itu yang diperbarui dan dioperasikan.
      =============
      1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
      2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
      3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. MKM BARTER PALM OIL
      62. MIG29N BARTER PALM OIL
      63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
      64. SCORPENE BARTER PALM OIL
      65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
      67. FA50M BARTER PALM OIL
      ===================
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS


      Hapus
    11. MISKIN 🦧GORILA MALAYA = 2026 .....
      RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
      RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
      RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
      MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malaydesh 's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    12. KLAIM CASH =
      LEASING (HUTANG)
      LEASING (HUTANG)
      LEASING (HUTANG)
      ----------
      BAE Systems Says Malaydesh Seeking Fighter Jet Leasing Bids
      21 Februari 2014
      "The Malaydesh n government is openly saying they have some issues on finance, and while they're ending subsidies and bringing in new value added tax, it's unlikely there's an appetite to buy Typhoon at this point," BAE's Group Business Development Director Alan Garwood told analysts on Thursday.
      "What they have done is solicit leasing proposals from every major aerospace company.
      https://defense-studies.blogspot.com/2014/02/bae-systems-says-malaydesh -seeking.html?m=1
      ----------
      Three Fighter Jet Makers to Submit Leasing Bids
      https://defense-studies.blogspot.com/2014/03/three-fighter-jet-makers-to-submit.html?m=1
      --------
      Dassault Offers Malaydesh 10-yr Bank Loan to Fund Rafale Purchase
      https://defense-studies.blogspot.com/2015/03/dassault-offers-malaydesh -10-yr-bank.html?m=1
      ----------
      BAE Proposes UK Government Financing to Malaydesh for Typhoon Jet Deal
      https://defense-studies.blogspot.com/2018/02/bae-proposes-uk-government-financing-to.html?m=1
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    13. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
      ________________________________________
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      -
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    14. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
      ________________________________________
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      -
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.




      Hapus
    15. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
      Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
      Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
      4️⃣ Analisis
      • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
      • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
      • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
      Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
      4️⃣ Analisis
      • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
      • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
      • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
      Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

      Hapus
    16. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ---------------------------
      Analisis :
      1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
      -
      2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
      -
      3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
      -
      4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
      ---------------------------
      ⚠️ Implikasi
      1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
      -
      2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
      -
      3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
      -
      4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi

      Hapus
    17. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      ----------------------------
      Hutang Kerajaan Persekutuan:
      -
      1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
      Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
      -
      2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
      ---------------
      Hutang Isi Rumah:
      -
      1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
      Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
      Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.


      Hapus
    18. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

      Hapus
    19. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
      Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
      Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
      Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
      Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
      -------------------
      2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
      Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
      Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
      Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
      Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
      Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).

      Hapus
    20. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
      1. Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
      Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
      Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
      Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
      Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
      -------------------
      2. Analisis Faktor Pemicu Utama
      Pemerintah mengidentifikasi dua pendorong utama di balik tren ini:
      Faktor Ekonomi: Banyak warga yang bekerja di Singapura memilih berpindah kewarganegaraan demi stabilitas pendapatan, jenjang karier, dan akses penuh ke fasilitas ekonomi di sana.
      Faktor Keluarga: Pernikahan dengan warga negara asing menjadi alasan signifikan, di mana individu memilih mengikuti kewarganegaraan pasangan untuk memudahkan urusan administratif dan residensi.
      Larangan Kewarganegaraan Ganda: Berdasarkan Konstitusi Malaydesh Pasal 24, Malaydesh tidak mengakui dwi-kewarganegaraan. Hal ini memaksa warga yang ingin menetap permanen di negara seperti Singapura untuk melepas paspor Malaydesh mereka.
      -------------------
      3. Tren Jangka Panjang (2015–2025)
      Laju pelepasan kewarganegaraan ini bukan fenomena baru. Sepanjang satu dekade (2015 hingga Juni 2025), total terdapat 98.318 warga yang melepaskan kewarganegaraannya. Rata-rata pelarian modal manusia (human capital) ini stabil di angka 10.000 orang per tahun.

      Hapus
  3. KACUNG AS DIHINA SAMA RUSSIA... 🔥🔥🤣🤣🤣



    Dubes Rusia Ungkap Tak Ada Diskon Minyak untuk RI

    https://amp.kontan.co.id/news/dubes-rusia-ungkap-tak-ada-diskon-minyak-untuk-ri

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      CLAUSE ART MALAYDESH (https://www.miti.gov.my/ART)
      Section 1: Tariffs and Quotas
      Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
      Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
      Article 1

      .3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
      --------------
      Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
      Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
      Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
      Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
      --------------
      Section 3: Digital Trade and Technology
      Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
      Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
      Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
      --------------
      Section 4: Rules of Origin
      Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
      --------------
      Section 5: Economic and National Security
      Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
      Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
      Article 5.3 (Other Measures):
      Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
      Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
      --------------
      Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
      Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
      Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
      --------------
      Section 7: Implementation and Final Provisions
      Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
      Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.

      Hapus
    3. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      CLAUSE ART MALAYDESH (https://www.miti.gov.my/ART)
      Tarif & Kuota: Penghapusan tarif ekspor AS ke Malaydesh; tarif timbal balik AS sebesar 19% (kecuali produk tertentu 0%); pelarangan pembatasan jumlah barang (kuota) dari AS.
      -
      Hambatan Non-Tarif: Jaminan akses pasar untuk produk daging/keju AS; komitmen transparansi regulasi; standarisasi sertifikasi Halal serta pengakuan standar keamanan kendaraan AS.
      -
      Perdagangan Digital: Bebas transfer data lintas batas; pelarangan pajak digital diskriminatif terhadap perusahaan AS; pelarangan paksa transfer teknologi atau kode sumber.
      -
      Aturan Asal Barang: Penentuan kriteria khusus agar barang mendapatkan tarif preferensial.
      -
      Keamanan Nasional: Malaydesh wajib mengikuti langkah sanksi dan kontrol ekspor AS; pembatasan pengadaan nuklir dari negara tertentu; jaminan pasokan mineral kritis dan logam tanah jarang ke AS.
      -
      Komitmen Ekonomi: Pembelian 30 pesawat Boeing, 5 juta ton LNG per tahun, dan batu bara oleh Malaydesh; komitmen investasi Malaydesh ke AS sebesar USD 70 miliar selama 10 tahun.
      -
      Ketentuan Akhir: AS berhak membatalkan perjanjian jika Malaydesh bekerja sama dengan pihak yang merugikan kepentingan AS; sengketa diselesaikan melalui konsultasi bilateral.

      Hapus
    4. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
      2. DITOLAK UEA = PM IX
      3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
      4. DITOLAK LEBANON
      5. DITOLAK ARAB
      6. DITOLAK BRICS
      7. DITOLAK G20
      8. DITOLAK UEA
      ---------------------------------
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      ---------------------------------
      DITOLAK WARGA LEBANON
      BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
      BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
      https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
      ---------------------------------
      DITOLAK BRICS
      DITOLAK BRICS
      DITOLAK BRICS
      Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
      ---------------------------------
      DITOLAK G20
      DITOLAK G20
      DITOLAK G20
      Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
      ---------------------------------
      DITOLAK ARAB SAUDI
      DITOLAK ARAB SAUDI
      DITOLAK ARAB SAUDI
      Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
      ---------------------------------
      DITOLAK EU
      DITOLAK EU
      DITOLAK EU
      EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
      MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
      on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
      ---------------------------------
      DITOLAK ARAB SAUDI - PM X – Anwar Ibrahim (Arab Saudi, 2023): Gagal bertemu Raja Salman dan MBS karena tidak bisa memperpanjang kunjungan (bentrok jadwal ke Kamboja). Dikritik sebagai kegagalan diplomatik.
      ---------------------------------
      DITOLAK UEA - PM IX – Ismail Sabri (UEA, 2022): Tidak mendapat sambutan resmi di bandara akibat kesalahan koordinasi Wisma Putra, yang berujung pada penarikan dua diplomat senior.
      ---------------------------------
      DITOLAK ARAB SAUDI - PM VIII – Muhyiddin Yassin (Arab Saudi, 2021): Hanya bertemu Raja Salman secara daring (online) meski sudah berada di lokasi karena protokol ketat pandemi COVID-19.

      Hapus
    5. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      -
      APRIL 13, 2026
      RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
      DOMINASI SAHAM FREEPORT
      EFISIENSI NEGOSIASI
      -
      poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
      -
      Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
      -
      Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
      -
      Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
      -
      Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).

      Hapus
    6. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    7. UDARA LAUT DATA FREPORT = AMAN
      ---------------------------------
      DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
      DOMINASI SAHAM FREEPORT
      -
      poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
      -
      Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
      -
      Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
      -
      Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
      ---------------------------------
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      -
      1. Jenis Data yang Ditransfer
      Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
      Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
      Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
      -
      2. Landasan Hukum dan UU PDP
      Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
      UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
      Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
      Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
      -
      3. Komitmen Kedaulatan Data
      Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
      Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
      Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
      Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
      ---------------------------------
      NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.

      Hapus
    8. UDARA LAUT DATA FREPORT = AMAN
      ---------------------------------
      DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
      DOMINASI SAHAM FREEPORT
      -
      poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
      -
      Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
      -
      Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
      -
      Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
      ---------------------------------
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      -
      1. Jenis Data yang Ditransfer
      Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
      Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
      Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
      -
      2. Landasan Hukum dan UU PDP
      Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
      UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
      Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
      Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
      -
      3. Komitmen Kedaulatan Data
      Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
      Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
      Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
      Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
      ---------------------------------
      NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.

      Hapus
    9. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ---------------------------
      Analisis :
      1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
      -
      2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
      -
      3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
      -
      4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
      ---------------------------
      ⚠️ Implikasi
      1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
      -
      2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
      -
      3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
      -
      4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi

      Hapus
    10. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ----------------------------
      Hutang Kerajaan Persekutuan:
      -
      1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
      Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
      -
      2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
      ---------------
      Hutang Isi Rumah:
      -
      1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
      Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
      Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
      ---------------
      ⚠️ Implikasi & Risiko
      Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
      Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
      Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

      Hapus
  4. Pulang saja Prabowo dari NGEMIS MINYAK Rusia.. Tahu apa Duta Rusia katakan pada INDIANESIA..... 🔥🔥🤣🤣🤣



    Tak Ada Diskon Minyak untuk Indonesia, Dubes Rusia Sebut Harga Bisa Jadi Lebih Tinggi

    https://nasional.kompas.com/read/2026/04/17/05160041/tak-ada-diskon-minyak-untuk-indonesia-dubes-rusia-sebut-harga-bisa-jadi

    BalasHapus
    Balasan
    1. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    2. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      ---------------------------
      1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
      Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
      Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
      Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
      Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
      -------------------
      2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
      Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
      Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
      Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
      Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
      Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).

      Hapus
    3. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -------------------
      Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
      1. Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
      Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
      Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
      Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
      Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
      -------------------
      2. Analisis Faktor Pemicu Utama
      Pemerintah mengidentifikasi dua pendorong utama di balik tren ini:
      Faktor Ekonomi: Banyak warga yang bekerja di Singapura memilih berpindah kewarganegaraan demi stabilitas pendapatan, jenjang karier, dan akses penuh ke fasilitas ekonomi di sana.
      Faktor Keluarga: Pernikahan dengan warga negara asing menjadi alasan signifikan, di mana individu memilih mengikuti kewarganegaraan pasangan untuk memudahkan urusan administratif dan residensi.
      Larangan Kewarganegaraan Ganda: Berdasarkan Konstitusi Malaydesh Pasal 24, Malaydesh tidak mengakui dwi-kewarganegaraan. Hal ini memaksa warga yang ingin menetap permanen di negara seperti Singapura untuk melepas paspor Malaydesh mereka.
      -------------------
      3. Tren Jangka Panjang (2015–2025)
      Laju pelepasan kewarganegaraan ini bukan fenomena baru. Sepanjang satu dekade (2015 hingga Juni 2025), total terdapat 98.318 warga yang melepaskan kewarganegaraannya. Rata-rata pelarian modal manusia (human capital) ini stabil di angka 10.000 orang per tahun.

      Hapus
    4. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.

      Hapus
    5. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.

      Hapus
    6. IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ---------------------------------
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      -
      1. Jenis Data yang Ditransfer
      Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
      Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
      Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
      -
      2. Landasan Hukum dan UU PDP
      Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
      UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
      Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
      Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
      -
      3. Komitmen Kedaulatan Data
      Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
      Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
      Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
      Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.

      Hapus
    7. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ---------------------------------
      DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
      DOMINASI SAHAM FREEPORT
      EFISIENSI NEGOSIASI
      -
      poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
      -
      Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
      -
      Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
      -
      Izin Operasi Jangka Panjang: Sebagai bagian dari kesepakatan, pemerintah memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport hingga seumur tambang (life of mine).
      -
      Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
      -
      Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).

      Hapus
    8. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      RELEASE RESMI US GOVERMENT .....
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. This announcement reflects Indonesia’s important role in promoting regional stability and underscores the strength and potential of the bilateral defense relationship. The MDCP is intended to serve as a guiding framework to advance bilateral defense cooperation. With this announcement, both nations reaffirm their shared commitment to maintaining peace and stability in the Indo-Pacific. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      --------------------------------
      BRICS – RUSIA SUPLAI : MINYAK, LPG, TOT
      Sumber Berita Bahasa Inggris
      IDN Financials: "Indonesia secures crude oil and LPG supply from Russia". Berita ini menyoroti bahwa kesepakatan tersebut mencakup skema Government-to-Government (G2G) dan Business-to-Business (B2B) untuk memperkuat cadangan nasional.
      Petromindo: "Indonesia, Russia discuss crude oil and LPG supply". Laporan ini mendalami kehadiran perusahaan energi besar Rusia seperti Rosneft dan Lukoil dalam diskusi teknis tersebut.
      Interfax: "Russia offers Indonesia comprehensive approach to energy supply". Kantor berita internasional ini melaporkan tawaran Rusia yang tidak hanya terbatas pada suplai minyak, tetapi juga pembangunan ekosistem energi nuklir dan pelatihan personel.
      TV BRICS: "Indonesia explores crude oil and LPG imports from Russia to strengthen energy security". Menyoroti peran Indonesia sebagai anggota BRICS sejak 2025 dalam memfasilitasi kerja sama ini.
      ====================
      ====================
      1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
      2. DITOLAK UEA = PM IX
      3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
      4. DITOLAK LEBANON
      5. DITOLAK FIFA/UN
      6. DITOLAK BRICS
      7. DITOLAK G20
      8. DITOLAK EU
      ---------------------------------
      KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
      -
      Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
      -
      KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
      -
      Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
      -
      Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
      -
      BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,

      Hapus
    9. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.

      Hapus
    10. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      -
      APRIL 13, 2026
      RELEASE : US GOVERMENT
      -
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      ✈️ REDUCED AIR POWER
      Malaydesh ’s Air Force (RMAF) is falling behind in Southeast Asia’s fast-changing air combat environment.
      Current Situation
      • Retired MiG-29s (2017) → left a gap in frontline fighters.
      • Su-30MKM (18 units) → capable, but plagued by low serviceability due to reliance on Russian parts and high maintenance costs.
      • F/A-18D Hornet (8 units) → effective, but small fleet (from 1997).
      • Transport & surveillance aircraft → aging Hercules C-130s and very limited maritime patrol capability.
      • Light Combat Aircraft (LCA) → Malaydesh ordered 18 FA-50s from South Korea, but deliveries will only start in 2026.
      Problems
      • Fighter fleet is too small and partly obsolete.
      • No long-range air defense systems → vulnerable to modern missile and drone warfare.
      • No modern AWACS (Airborne Warning & Control System).
      Regional Comparison
      • Singapore: Operates F-15SGs and F-16Vs, ordered F-35Bs (5th-gen stealth).
      • Indonesia: Ordered 42 Rafales and 48 KAAN Gen 5; also considering KF-21 future fighter.
      • Thailand: Operates Gripen C/D jets with modern datalink capability.
      👉 Malaydesh ’s Risk: Falls behind in both numbers and technology. In a regional conflict, its Air Force could struggle to defend airspace, provide close air support, or deter aggressors.

      Hapus
    11. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      -
      APRIL 13, 2026
      RELEASE : US GOVERMENT
      -
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      ⚓ NAVAL WEAKNESS
      MALAYDESH FACES SERIOUS MARITIME SECURITY CHALLENGES IN THE SOUTH CHINA SEA AND STRAIT OF MALACCA, BUT ITS NAVY (RMN) IS UNDER-EQUIPPED.
      Current Situation
      • Major combatants:
      o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
      o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
      o 6 Kedah-class offshore patrol vessels (OPVs) — lightly armed.
      • Submarines: Only 2 Scorpène-class (delivered 2009).
      • Littoral Combat Ship (LCS) Program: RM 9 billion spent since 2011, but 0 ships delivered as of 2025 due to corruption scandal.
      • Patrol assets: Insufficient to cover Malaydesh ’s huge EEZ (exclusive economic zone).
      Problems
      • Aging fleet; many ships near obsolescence.
      • Insufficient firepower against regional navies.
      • Small submarine force with limited availability.
      • LCS scandal delayed modernization by more than a decade.
      Regional Comparison
      • Singapore: Formidable-class stealth frigates, modern OPVs, strong missile capability, and expanding submarine fleet.
      • Indonesia: Expanding fleet with SIGMA-class frigates, Nagapasa submarines, and new OPVs.
      • Vietnam: 6 modern Kilo-class submarines from Russia + upgraded frigates.
      • China (in South China Sea): Deploys coast guard and navy ships near Malaydesh ’s EEZ regularly.

      Hapus
    12. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      -
      APRIL 13, 2026
      RELEASE : US GOVERMENT
      -
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      ---------------------------------
      CUKUP 1 JAKARTA .......
      1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
      1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
      1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
      -
      PERBANDINGAN SKALA: SATU KOTA MELAMPAUI SATU NEGARA
      Analisis PDB PPP (Purchasing Power Parity) 2025/2026 mengungkap fakta mengejutkan:
      Jakarta: US$ 1,7 Triliun. Sebagai pusat finansial Indonesia (peringkat 6 ekonomi dunia), Jakarta mengonsentrasikan produktivitas yang sangat masif dalam satu wilayah administratif.
      -
      Malaydesh: US$ 1,34 Triliun. Secara keseluruhan nasional, volume ekonomi riil Malaydesh justru berada di bawah pencapaian satu kota Jakarta.
      -
      Implikasi: Jakarta telah menjelma menjadi "Mega City-State" yang kekuatan belanjanya lebih besar daripada gabungan 13 negara bagian di Malaydesh.


      Hapus
    13. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      -
      APRIL 13, 2026
      RELEASE : US GOVERMENT
      -
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      🪖 ARMY GAPS
      THE MALAYDESH N ARMY REMAINS HEAVILY MANPOWER-BASED BUT LACKS MODERN HEAVY FIREPOWER AND AIR DEFENSE.
      Current Situation
      • Armored vehicles:
      o Still uses Condor APCs (1980s).
      o AV8 Gempita (modern, joint Malaydesh n-Turkish design) introduced but in limited numbers.
      • Artillery: Mix of old towed guns and some self-propelled howitzers; lacks long-range precision systems.
      • Air defense:
      o Only short-range MANPADS (Igla, Starstreak).
      o No medium or long-range SAMs (surface-to-air missiles).
      • Helicopters: Slow delivery of light attack helicopters (MD530G).
      Problems
      • Army lacks modern combined-arms capability (armor + artillery + air defense).
      • Vulnerable to airstrikes, drones, and missile attacks because of weak air defense.
      • Heavy reliance on light infantry → good for counterinsurgency, weak in high-intensity warfare.
      Regional Comparison
      • Singapore: Fully mechanized army with Leopard 2 tanks, modern artillery, HIMARS rocket systems, and I-Hawk SAMs.
      • Indonesia: Leopard 2 tanks, CAESAR howitzers, NASAMS air defense.
      • Thailand: VT-4 tanks from China, Gripen air cover, strong artillery.
      👉 Malaydesh ’s Risk: In a conventional war, the Malaydesh n Army could not sustain modern combined-arms warfare and would rely on defensive, guerrilla-style tactics.

      Hapus
    14. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      -
      APRIL 13, 2026
      RELEASE : US GOVERMENT
      -
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      🪖 ARMY GAPS — VULNERABLE TO MODERN COMBINED-ARMS WARFARE
      Malaydesh ’s Current Situation
      • Armored Vehicles
      o Still operates Condor APCs (1980s).
      o New AV8 Gempita (Turkish FNSS partnership) in service, but deliveries are slow and numbers limited.
      • Artillery & Firepower
      o Mix of old towed artillery and a few self-propelled systems.
      o No modern Multiple Launch Rocket Systems (MLRS) compared to neighbors.
      • Air Defense
      o Extremely weak: relies mainly on MANPADS (Igla, Starstreak) for short-range defense.
      o No medium or long-range SAMs, leaving Malaydesh n forces and infrastructure vulnerable to modern air strikes.
      • Infantry
      o Professional and experienced (notably in counterinsurgency), but under-equipped for high-intensity, modern warfare.
      Regional Comparison
      • Singapore: Strong mechanized force, Leopard 2 tanks, advanced artillery (PzH2000), Iron Dome-derived air defense.
      • Indonesia: Expanding heavy armor, artillery, and air defense systems (NASAMS, S-300, etc.).
      • Thailand: Upgrading tanks and artillery with Chinese and Ukrainian systems.

      Hapus
    15. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      -
      APRIL 13, 2026
      RELEASE : US GOVERMENT
      -
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      🪖 ARMY GAPS — VULNERABLE TO MODERN COMBINED-ARMS WARFARE
      Malaydesh ’s Current Situation
      • Armored Vehicles
      o Still operates Condor APCs (1980s).
      o New AV8 Gempita (Turkish FNSS partnership) in service, but deliveries are slow and numbers limited.
      • Artillery & Firepower
      o Mix of old towed artillery and a few self-propelled systems.
      o No modern Multiple Launch Rocket Systems (MLRS) compared to neighbors.
      • Air Defense
      o Extremely weak: relies mainly on MANPADS (Igla, Starstreak) for short-range defense.
      o No medium or long-range SAMs, leaving Malaydesh n forces and infrastructure vulnerable to modern air strikes.
      • Infantry
      o Professional and experienced (notably in counterinsurgency), but under-equipped for high-intensity, modern warfare.
      Regional Comparison
      • Singapore: Strong mechanized force, Leopard 2 tanks, advanced artillery (PzH2000), Iron Dome-derived air defense.
      • Indonesia: Expanding heavy armor, artillery, and air defense systems (NASAMS, S-300, etc.).
      • Thailand: Upgrading tanks and artillery with Chinese and Ukrainian systems.

      Hapus
    16. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      ---------------------------------
      1. ✈️ REDUCED AIR POWER — FALLING BEHIND REGIONAL PEERS
      Malaydesh ’s Current Situation
      • Fighter Jets
      o Sukhoi Su-30MKM (18 units, delivered 2007–2009): Capable multirole jets, but maintenance is costly and availability rates are low (reports suggest sometimes only half are operational).
      o F/A-18D Hornets (8 units, delivered 1997): Reliable but aging; spare parts are harder to source.
      o MiG-29s were retired in 2017 due to high costs and obsolescence.
      • Maritime Patrol & AEW (Airborne Early Warning): Malaydesh lacks modern long-range surveillance aircraft, relying on small Beechcraft King Air planes. This leaves huge blind spots in maritime and airspace monitoring.
      • LCA Program: Malaydesh signed a deal for FA-50 Light Combat Aircraft (South Korea) in 2023, but deliveries only start in 2026.
      Regional Comparison
      • Singapore
      o Already operates F-15SG (advanced Strike Eagle variant).
      o Purchased F-35B stealth fighters (delivery in late 2020s).
      o Has advanced AEW&C aircraft (G550 CAEW).
      o Clear qualitative superiority.
      • Indonesia
      o Acquiring 42 Rafale multirole fighters (first deliveries around 2026).
      o Operates modern Sukhoi Su-27/30 and is buying F-15EX.
      • Thailand
      o Operates Gripen C/D fighters with Saab 340 AEW, giving them a networked advantage.
      • Philippines (often weaker)
      o Buying F-16Vs or Gripen for modernization.
      Implications
      • Malaydesh risks being outmatched in air combat by all its immediate neighbors (except currently the Philippines).
      • Limited surveillance and patrol aircraft mean Malaydesh cannot monitor its skies or EEZ effectively.
      • Without new MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) acquisitions, Malaydesh may lose deterrence credibility in the region.

      Hapus
  5. ISTIF VERSI NGEPRANK... 🔥🔥🤣🤣🤣



    "Kemenhan Turki Blokir Pesanan 2 Frigat Istif Indonesia, Rencana Akuisisi Terancam Batal"

    https://m.youtube.com/watch?v=za3e6vwuTmU&pp=ygU2S2VtZW5oYW4gVHVya2kgQmxva2lyIFBlc2FuYW4gMiBGcmlnYXQgSXN0aWYgSW5kb25lc2lh

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      🚢 NAVAL WEAKNESS — STRUGGLES TO PROTECT ITS EEZ FROM CHINA
      Malaydesh ’s Current Situation
      • Fleet Composition
      o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
      o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
      o 2 Scorpène-class submarines (delivered 2009, but high maintenance costs).
      o Several patrol vessels, many aging and under-armed.
      • Littoral Combat Ship (LCS) Program
      o Planned 6 modern Gowind-class ships.
      o As of 2025: 0 delivered, due to scandal and delays.
      • Maritime Domain Awareness
      o Limited long-range radar coverage and maritime patrol aircraft.
      Threats in EEZ
      • South China Sea (SCS):
      o China regularly sends coast guard and naval vessels into Malaydesh ’s Exclusive Economic Zone (EEZ), especially around Luconia Shoals and James Shoal.
      o Chinese vessels are larger, more heavily armed, and often operate in groups.
      • Strait of Malacca:
      o World’s busiest sea lane.
      o Piracy, smuggling, and illegal fishing require constant patrols.
      Regional Comparison
      • Singapore: Has modern Formidable-class frigates, Independence-class littoral ships, submarines, and a strong modernization pace.
      • Indonesia: Expanding its navy with new frigates and submarines (Nagapasa-class).
      • Thailand: Operates Chinese-built frigates and even purchased a Yuan-class submarine (yet to be delivered).
      Implications
      • Malaydesh cannot effectively patrol its EEZ or deter Chinese incursions.
      • Without the LCS, the RMN lacks modern surface combatants.
      • Risk: Malaydesh becomes the weak link in the South China Sea dispute, dependent on diplomacy and allies instead of naval power

      Hapus
    2. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      ---------------------------------
      1 KOTA VS 1 NEGARA
      1 NEGARA VS 1 NEGARA
      --------------------------------
      PERBANDINGAN JAKARTA vs MALAYDESH :
      Jakarta GDP PPP : US$ 1,7 Triliun
      -
      MALAYDESH GDP PPP : US$ 1,34 Triliun
      --------------------------------
      PERBANDINGAN PDB PPP (DAYA BELI RIIL) = SUMBER : IMF DAN WORLDBANK
      Indonesia $5,69 T vs Vietnam $1,89 T : 3,01x lebih besar
      Indonesia $5,69 T vs Filipina $1,87 T : 3,04x lebih besar
      Indonesia $5,69 T vs Thailand $1,85 T : 3,07x lebih besar
      Indonesia $5,69 T vs Malaydesh $1,34 T : 4,24x lebih besar
      Indonesia $5,69 T vs Singapura $0,85 T : 6,69x lebih besar
      --------------------------------
      PERBANDINGAN PDB NOMINAL (NILAI PASAR) = SUMBER : IMF DAN WORLDBANK
      Indonesia $1,69 T vs Thailand $0,58 T : 2,91x lebih besar
      Indonesia $1,69 T vs Singapura $0,53 T : 3,18x lebih besar
      Indonesia $1,69 T vs Filipina $0,51 T : 3,31x lebih besar
      Indonesia $1,69 T vs Vietnam $0,49 T : 3,44x lebih besar
      Indonesia $1,69 T vs Malaydesh $0,46 T : 3,67x lebih besar

      Hapus
    3. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      ---------------------------------
      🛠️ 1. AGING EQUIPMENT ACROSS ALL BRANCHES
      • Air Force (RMAF): Out of 28 fighter jets, reportedly only four were operational at one point. Maintenance issues and lack of spare parts have grounded much of the fleet.
      • Army: The Condor Armoured Personnel Carriers, in service since the 1980s, are overdue for replacement. Plans to procure 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV) are still pending approval.
      • Navy: Many vessels are over 40 years old, with outdated combat systems and limited endurance. The Littoral Combat Ship (LCS) program, meant to modernize the fleet, has faced years of delays and budget overruns.
      💰 2. Budget Constraints & Misallocation
      • Malaydesh spends around USD 4 billion annually on defense, but over 40% goes to salaries and allowances, leaving limited funds for modernization.
      • Procurement budgets are often absorbed by progressive payments for delayed projects, such as the FA-50 fighter jets and the troubled LCS program.
      • The depreciation of the ringgit further reduces purchasing power for foreign-sourced equipment.
      🧭 3. Lack of Strategic Direction
      • The defense industry suffers from unclear government guidance on long-term goals.
      • Frequent changes in leadership—four Prime Ministers since 2018—have disrupted continuity in defense planning.
      🧑‍✈️ 4. Manpower & Training Gaps
      • While Malaydesh has 113,000 active personnel and 51,600 reserves, training and readiness levels vary widely.
      • Specialized units like PASKAL and GGK are well-regarded, but broader force readiness is inconsistent.
      🌏 5. Regional Disadvantage
      • Malaydesh ranks behind Vietnam and Indonesia in terms of military strength, according to former Defense Minister Mat Sabu.
      • This affects Malaydesh ability to assert its interests in contested areas like the South China Sea.

      Hapus
    4. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      ---------------------------------
      🛠️ 1. AGING EQUIPMENT ACROSS ALL BRANCHES
      • Air Force (RMAF): Out of 28 fighter jets, reportedly only four were operational at one point. Maintenance issues and lack of spare parts have grounded much of the fleet.
      • Army: The Condor Armoured Personnel Carriers, in service since the 1980s, are overdue for replacement. Plans to procure 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV) are still pending approval.
      • Navy: Many vessels are over 40 years old, with outdated combat systems and limited endurance. The Littoral Combat Ship (LCS) program, meant to modernize the fleet, has faced years of delays and budget overruns.
      💰 2. Budget Constraints & Misallocation
      • Malaydesh spends around USD 4 billion annually on defense, but over 40% goes to salaries and allowances, leaving limited funds for modernization.
      • Procurement budgets are often absorbed by progressive payments for delayed projects, such as the FA-50 fighter jets and the troubled LCS program.
      • The depreciation of the ringgit further reduces purchasing power for foreign-sourced equipment.
      🧭 3. Lack of Strategic Direction
      • The defense industry suffers from unclear government guidance on long-term goals.
      • Frequent changes in leadership—four Prime Ministers since 2018—have disrupted continuity in defense planning.
      🧑‍✈️ 4. Manpower & Training Gaps
      • While Malaydesh has 113,000 active personnel and 51,600 reserves, training and readiness levels vary widely.
      • Specialized units like PASKAL and GGK are well-regarded, but broader force readiness is inconsistent.
      🌏 5. Regional Disadvantage
      • Malaydesh ranks behind Vietnam and Indonesia in terms of military strength, according to former Defense Minister Mat Sabu.
      • This affects Malaydesh ability to assert its interests in contested areas like the South China Sea.

      Hapus
    5. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      ⚙️ EQUIPMENT & MODERNIZATION ISSUES
      • Outdated naval assets: Many of Malaydesh ’s ships are aging, and the navy has struggled to modernize its fleet.
      • Limited air combat readiness: Out of 28 fighter jets, reportedly only four were operational at one point.
      • Delayed procurement: The Littoral Combat Ship (LCS) project, meant to boost naval capabilities, has been plagued by delays and scandals.
      💰 Budget Constraints
      • Skewed spending priorities: Over 60–70% of the defense budget goes to salaries and maintenance, leaving little for new weapons or modernization.
      • Stagnant budget: Malaydesh ’s defense budget has hovered around RM15–18 billion annually, which is modest compared to regional peers like Vietnam and Indonesia.
      🧭 Strategic Direction & Policy
      • Lack of clear long-term strategy: The defense industry suffers from unclear government guidance on future strategic direction.
      • Overreliance on diplomacy: Malaydesh has traditionally leaned on quiet diplomacy, especially with China, which may be insufficient given rising tensions in the South China Sea.
      📉 Regional Comparison
      • Lagging behind neighbors: Malaydesh ’s military strength is considered weaker than Vietnam and Indonesia, particularly in terms of air and naval capabilities

      Hapus
    6. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
      Outdated equipment
      • Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
      • The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
      • The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
      Limited procurement budgets
      • The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
      • The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
      • The MAF has struggled to acquire modern military assets.
      Political interference
      • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
      • The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.
      =============
      MALAYDESH military budget is allocated to protect the country's sovereignty and security. The budget includes the cost of military personnel, maintenance, procurement, research and development, and military aid.
      • Budget constraints
      Historical budget constraints and competing national priorities can limit the military budget.
      • Economic limitations
      Economic limitations can delay or cancel military modernization initiatives.
      • Regional security challenges
      The country's awareness of regional security challenges can impact the military budget.
      What is the military budget for 2025?
      • MALAYDESH 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), a 7.08% increase from the previous year.
      • The budget included USD1.3 billion for maintenance and repair work and the procurement of new military assets.

      Hapus
    7. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      The MALAYDESH armed forces face several problems with procurement, including:
      • Cost: The cost of procurement is a major challenge.
      • Corruption: Corruption is a recurring problem in the MALAYDESH military.
      • Budgetary uncertainty: The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      • Opaque decision making: The decision-making process is often opaque and vendor-driven.
      • Political influence: Political influence is often used to circumvent established protocols.
      • External influences: The procurement process is subject to external influences, such as political influence from suppliers.
      • Weak external oversight: The external oversight of the procurement process is weak.
      • Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources equipment from many different sources, which can make it difficult to find personnel to manage the equipment.
      • Outdated inventory: The MALAYDESH armed forces have outdated inventory stock.


      Hapus
    8. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      SIPRI MALAYDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
      -
      SIPRI MALAYDESH 2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      SIPRI MALAYDESH 2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.htmll
      ---------------------------------------------------


      Hapus
    9. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      SIPRI MALAYDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
      -
      SIPRI MALAYDESH 2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      SIPRI MALAYDESH 2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.htmll
      ---------------------------------------------------


      Hapus
    10. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges that affect their readiness, including a lack of funding, outdated assets, and a need for more training.
      Funding
      • Insufficient funding
      The MAF's combat readiness is affected by a lack of funding, which can impact training, techNOLogy, and morale.
      • Delayed projects
      The LCS project has faced delays and cost overruns, which has delayed the delivery of new equipment to the MAF.
      Outdated assets
      • Lack of modern assets
      The MAF lacks modern military assets, which can expose them to internal and external threats.
      • Technical issues
      The MAF has faced technical issues with assets like the KD Rahman submarine, which was unable to submerge in 2010.
      Training
      • Lack of disaster relief training
      While the MAF is well-trained in combat, they have not received specific training in disaster relief.
      • Knowledge and skills
      Problems with military personnel's knowledge, skills, and abilities can compromise their performance in complex situations.
      Other challenges
      ===================
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with spare parts for a number of reasons, including:
      • Outdated inventory
      The MAF has had trouble keeping its older equipment operational, such as the MiG-29 fighter aircraft and the Su-30MKM ground-attack aircraft.
      • Budgetary constraints
      The MAF has faced funding shortages, which have limited its ability to purchase new equipment and spare parts.
      • Lack of research and development
      The MAF has had minimal research and development (R&D) activities, which has made it difficult to develop new equipment and spare parts.
      • Imported equipment
      The MAF has sourced most of its equipment from outside the country, which has made it difficult to find spare parts.

      Hapus
    11. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
      Equipment
      • Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
      • Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
      • Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
      • Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
      • Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
      Military spending
      • MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
      • The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
      Other factors
      • The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
      • The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats

      Hapus
    12. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      MALAYDESH 's defense policy has faced several weaknesses, including a lack of funding, outdated equipment, and political interference.
      Funding
      • Small procurement budgets
      The military has had small procurement budgets for decades, which has led to a lack of resources to update equipment
      • Fiscal constraints
      The government has been focused on reducing the national deficit and the fiscal cost of the COVID-19 pandemic, which has limited defense funding
      Equipment
      • Outdated equipment
      The military's equipment is aging, and the country has struggled to keep its aircraft operational
      • Imported equipment
      Most of the military's equipment is imported from other countries, and local companies have struggled to develop the capabilities to produce their own equipment
      Political interference
      • Political connections
      Political connections can be a key factor in promotion and appointment decisions, especially at senior levels
      • Lack of transparency
      The process for promoting and appointing military personnel is not transparent, and Parliament is not involved in reviewing senior-level appointments
      Other challenges include:
      • Frequent government changes
      • Weak whistleblower legislation
      • The Official Secrets Act, which limits the ability of military personnel to report wrongdoing


      Hapus
  6. Sudahlah ISTIF nya NGUTANG QATAR... malah di HALANG jual lagi sama TURKIYE.... Hina sekali guys bila menjadi KACUNG ANTEK ASING ni..... 🔥🔥🤣🤣🤣




    Penjualan 2 Fregat Kelas ISTIF Turki untuk Indonesia Belum Final, Netizen Diminta Tunggu Pernyataan Otoritas Resmi

    https://www.zonajakarta.com/nasional/67316718726/penjualan-2-fregat-kelas-istif-turki-untuk-indonesia-belum-final-netizen-diminta-tunggu-pernyataan-otoritas-resmi

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
      Lack of modern equipment
      • Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
      • The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
      • The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
      Corruption
      • Corruption has been a recurring issue within the MAF
      • Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
      Supply chain management issues


      Hapus
    2. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
      Equipment
      • Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
      • Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
      • Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
      • Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
      • Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
      Military spending
      • MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
      • The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
      Other factors
      • The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
      • The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats

      -

      Hapus
    3. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      MALAYDESH 's armed forces budget faces several challenges, including limited funding, a lack of transparency, and an aging equipment inventory.
      Funding
      • Limited funding
      MALAYDESH 's defense budget is modest compared to other countries. The government is reluctant to cut spending elsewhere to fund defense.
      • Economic downturns
      The global financial crisis and slower economic growth have impacted defense spending.
      Transparency
      • Budget transparency: The published defense budget is general, not a detailed breakdown.
      • Access to information: The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
      Aging equipment
      • Small procurement budgets
      Small procurement budgets over the last quarter-century have led to gaps in military capabilities.
      • Outdated equipment
      The withdrawal of the MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping the Su-30MKM Flanker fighter operational have contributed to the aging equipment inventory.
      Other challenges
      • Parliamentary oversight: Parliament has limited time to discuss and approve the budget.

      Hapus
    4. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      MALAYDESH 's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
      Lack of transparency
      • The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
      • The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
      • The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
      Budget constraints
      • Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
      • The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
      Limited parliamentary oversight
      • Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
      • Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
      Most MPs lack expertise in defense-related issues

      Hapus
    5. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
      Factors
      • Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
      • National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
      • Frequent government changes: Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
      Impact
      • Outdated equipment
      The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
      • Limited modernization
      The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
      • Limited access to defense information
      It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.



      Hapus
    6. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced issues with the age and condition of its ships. These issues have raised questions about the navy's ability to defend the country.
      Age
      • The RMN has used ships that have exceeded their life shelf.
      • The KD Pendekar, a fast attack vessel, sank in August 2024 after a navigational error. The ship was 45 years old, which contributed to its sinking.
      Hull structure
      • The KD Pendekar's hull structure was weak, which made it difficult to control flooding.
      • The weakness of the hull structure accelerated the spread of flooding to other compartments.
      Spare parts management
      • An audit found that the management of spare parts was unsatisfactory.
      Logistics

      Hapus
    7. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------

      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems that affect their combat readiness, including outdated equipment, corruption, and political interference.
      Outdated equipment
      • Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Some equipment is outdated and can't function well.
      • The MAF lacks modern military assets.
      Corruption
      • The MAF has been affected by corruption.
      • Political leaders have interfered with procurement.
      Political interference Political leaders have interfered with procurement.
      Other problems


      Hapus
    8. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH government's Littoral Combat Ship (LCS) program was plagued by construction delays, cost overruns, and other issues. The program was restarted in 2023, but the first ship is not expected to be delivered until 2026.
      Reasons for the issues
      • Financial problems: Boustead Naval Shipbuilding, the company building the ships, experienced financial problems that mangkrak the program in 2019.
      • Misappropriation of funds: A parliamentary public accounts committee alleged that USD300 million was misappropriated from the program.
      • Hull cracking: The LCS hull, known as the sea frame, had issues with hull cracking.
      • Immature mission modules: Many mission module components were immature or struggled to pass testing.
      Program restart
      • In 2023, the Royal MALAYDESH Navy announced a new contract to restart the program.
      • The first ship, KD Maharaja Lela, is now scheduled to be delivered in 2026.
      • The remaining four frigates are expected to be delivered by 2029.
      • The Ministry of Finance purchased Boustead Naval Shipbuilding and renamed it Lumut Naval Shipyard.
      Other issues with the LCS program
      • Sikorsky S-61A4 Nuri: Since 1989, around 95 armed forces personnel have died in crashes involving this helicopter
      • Mikoyan MiG-29: A MiG-29 suffered a hydraulic failure during a flight in 1998 and crashed into an oil palm plantation in 2004
      • Pilatus PC-7 Mark II: A PC-7 Mark II crashed into a forest reserve in 2010 during a flypast
      • CN-235-220M: A CN-235-220M made an emergency landing in a mangrove swamp in 2016 due to engine failure
      • AW139: An AW139 helicopter crashed into the sea during a rescue flight
      • G2CA: Two G2CA helicopters collided mid-air during flight training in 2020
      • HOM and Fennec: Two helicopters collided mid-air during a training session in 2024, killing all 10 people on board


      Hapus
    9. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      The Littoral Combat Ship (LCS) program for the MALAYDESH Navy has faced significant delays and cost overruns. The project has also been plagued by financial issues and allegations of misappropriation.
      Delays
      • The first ship was originally scheduled for delivery in 2019, but the delivery date has been repeatedly postponed.
      • The project has been plagued by construction delays.
      • The Public Accounts Committee (PAC) flagged concerns over the persistent delay in the construction of the ships.
      Cost overruns
      • The project has been plagued by cost overruns, including a reported cost overrun of RM1.4 billion.
      • The project was originally planned to cost RM9.128 billion, but the costs are now expected to escalate to RM11.22 billion.
      Financial issues
      • The committee revealed in August 2022 that USD300 million was misappropriated from the program.
      • Fraud charges were leveled against Boustead Heavy Industries' former managing director, Ahmad Ramli Mohammad Nor.
      Other issues
      • The views of the navy as the end user were ignored by the Ministry of Defence and the BNS.
      • Poor corporate governance and alleged mishandling of funds.


      Hapus
    10. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------

      MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
      Aging
      • The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
      • The KD Rahman submarine, a conventional Scorpène-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
      Technical issues
      • The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
      • The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
      Lack of funding
      • The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
      • In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
      • In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
      Design flaws
      • The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
      • The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later
      Delays
      • The original plan was to deliver the first LCS, Maharaja Lela, in 2019, but it was delayed

      Hapus
  7. Awassss ada warganyet NGAMUK🔥 haha!🍌😤🍌

    BalasHapus
  8. Lokasi Turki
    ✅️kita SHOPPING PREMIUM ISTIF KLAS FRIGAT
    ❌️negri🎰kasbon genting hanya sanggup kapal murmer ada klas versi Dongred non ASW haha!😋😋😋

    Lokasi Koryo Bawah
    ✅️kita SHOPPING TOP PREMIUM MRCA BORAMAE..CA$H

    ❌️kl, masa lca fa50Murah, pake acara barter pulak..bisnis jaman JIN BOTOL haha!🧞‍♂️🤣🧞‍♂️

    BalasHapus
  9. Eittt IMF pun kita Tolak haha!😝❌️😝

    makloum Bajet kita banyak haha!✌️🤑✌️

    coba ke negri🎰kasino genting, mreka KRISIS WANG, MINYAK PETROL, DIESEL, BERAS AMA KEJIWAAN haha!😆🤪😆

    makloum tanah mreka kita rebut 127 dan 5000 hektar haha!🤗👍🤗
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    RI Tolak Bantuan IMF! Ekonomi Indonesia Disebut Masih Kuat
    https://youtube.com/watch?v=17qZCzK5lIs

    BalasHapus
  10. maren datang ngemis beras
    Ditolak yaaak❌️
    warganyet kl pasti PANIK KOYAK haha!🥵🥶🥵

    ⬇️⬇️⬇️⬇️
    Malaysia Krisis Beras! Indonesia Justru Tolak Kirim Beras Ke Malaysia
    85 rb x ditonton · 1 hari yang lalu
    https://youtube.com/watch?v=lSYcynDdxoE&pp=ugUEEgJpZA%3D%3D

    BalasHapus

    BalasHapus
  11. eitttt OPV98 Baruw kita donk NGEBUT banget haha!🦾😎🦾

    kl mana punyak....kahsiyan, LeMeS pelan haha!😵‍💫😬😵‍💫
    https://www.facebook.com/reel/904169095916233/?referral_source=external_deeplink&original_uri=https://www.facebook.com/share/r/14doyad1aiw/

    BalasHapus



  12. Setelah PPA/MPCS BRAWIJAYA 320, dan Garibaldi 551
    Nampak Calon Aset Baruw kita..uhuyy tipe D nich haha!🦾🚀🦾

    Ughh makin FANAS KOYAK🔥 para warganyet kl haha!😤🍌😤
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    https://www.facebook.com/reel/1684868989200116/?referral_source=external_deeplink&original_uri=https://www.facebook.com/share/r/1J6Wq1zzcC/

    BalasHapus
  13. Anduk ternyata GORILLA BERMIMPI dengan kapal ISTIF VERSI NGUTANG LENDER... 🔥🔥🤣🤣



    Penjualan 2 Fregat Kelas ISTIF Turki untuk Indonesia Belum Final, Netizen Diminta Tunggu Pernyataan Otoritas Resmi

    https://www.zonajakarta.com/nasional/67316718726/penjualan-2-fregat-kelas-istif-turki-untuk-indonesia-belum-final-netizen-diminta-tunggu-pernyataan-otoritas-resmi

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
      Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
      Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
      Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
      📌 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
      Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
      Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
      Pilihan utama:
      Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
      Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
      📌 3. Penerbitan Obligasi Internasional
      Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
      📌 4. Dampak Ekonomi
      Negatif:
      Menambah beban utang luar negeri.
      Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
      Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
      📊 Alur Sederhana
      Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
      Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
      -----------
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      HUTANG LUAR NEGERI
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
      📊 Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
      2023: 68.2% dari PDB
      2024: 69.7% dari PDB
      Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
      Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
      2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
      📌 Interpretasi Ekonomi
      Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
      Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
      Faktor pendorong:
      Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
      Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
      Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
      -----------
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
    3. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
      -----------
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

      Hapus
    4. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
      70% PDB
      70% PDB
      70% PDB
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      📌 Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB

      Hapus
    5. MALAYDESH+ESREWEL.....
      BRITISH HERITAGE = KAKAK-ADIK
      BRITISH HERITAGE = KAKAK-ADIK
      BRITISH HERITAGE = KAKAK-ADIK
      ---------------------------------
      "Sodara Kandung" (sama-sama lahir dari kebijakan Inggris/British Mandate), berikut adalah ringkasan analisisnya:
      -
      1. Akar Kelahiran yang Sama (British Heritage) :
      Malaydesh (Ratu Elizabeth II): Lahir melalui proses dekolonisasi damai (giveaway melalui negosiasi).
      Esrewel (Raja George V & VI): Lahir melalui fasilitasi politik (Deklarasi Balfour) dan mandat perang.
      Kesamaan: Keduanya diakui oleh Inggris sebagai entitas berdaulat dalam periode waktu yang berdekatan di abad ke-20.
      -
      2. Utang Budi Kemerdekaan (The 1957 Vote)
      Ada hubungan "kakak-adik" yang jarang terekspos di awal kemerdekaan:
      Esrewel memberikan dukungan suara di PBB agar Malaydesh diterima sebagai anggota resmi pada 1957.
      Kunjungan Moshe Sharett (1956) menjadi bukti adanya upaya membangun hubungan awal sebelum tekanan politik domestik (solidaritas Muslim) mengubah arah kebijakan luar negeri Malaydesh menjadi lebih tertutup.
      -
      3. Fenomena "Surplus Trade" (Perdagangan Rahasia)
      Meskipun secara resmi tidak ada hubungan diplomatik, data ekonomi menunjukkan adanya "Discreet Trade" (perdagangan diam-diam) yang sangat signifikan:
      Puncak Hubungan: Pada tahun 2013, terjadi lonjakan luar biasa mencapai USD 1,529 Miliar.
      Karakteristik: Perdagangan ini sangat timpang (surplus besar di pihak Esrewel). Dari total $1,5 Miliar, sebesar $1,457 Miliar adalah impor dari Esrewel ke Malaydesh.
      Komoditas Utama: Biasanya didominasi oleh produk teknologi, sirkuit terintegrasi (microchips), dan perangkat telekomunikasi yang sering dikirim melalui pihak ketiga (seperti Singapura).
      ---------------------------------
      SODARA KANDUNG =
      MALAYDESH (OMA ELI)+ESREWEL (OPA GEORGE)
      MALAYDESH (OMA ELI)+ESREWEL (OPA GEORGE)
      MALAYDESH (OMA ELI)+ESREWEL (OPA GEORGE)
      -
      Inggris yang berkuasa saat pembentukan atau kemerdekaannya adalah:
      -
      Malaydesh (Kemerdekaan 1957 & Federasi 1963):
      Ratu Elizabeth II. Beliau adalah penguasa Inggris saat Federasi Malaya merdeka pada 31 Agustus 1957 dan saat pembentukan Malaydesh pada 16 September 1963.
      -
      Esrewel (Deklarasi Balfour 1917 & Kemerdekaan 1948):
      Deklarasi Balfour (1917): Raja George V (Kakek Ratu Elizabeth II).
      Kemerdekaan Israel (1948): Raja George VI (Ayah Ratu Elizabeth II), karena saat itu Inggris masih dipimpin oleh seorang Raja (King), bukan Ratu
      ---------------------------------
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      During the early days of his administration, Tunku Abdul Rahman was open to fostering ties with esrewel as the latter had expressed support for Malaya’s independence. In 1956, Tunku, then Chief Minister, welcomed the esrewel Prime Minister, Moshe Sharett, to the county....
      Although Tunku was inDEBTed to Israel for its vote to admit the newly independent Federation of Malaya into the United Nations in 1957,
      ---------------------------------
      Data PERDAGANGAN BARANG esrewel-Malaydesh (DALAM JUTA USD):
      2024: ~$28,85
      2023: ~$85,10
      2022: ~$82,88
      2021: ~$70,10
      2020: ~$55 - $65
      2019: ~$35,82
      2018: ~$304,00
      2017: ~$70 - $120
      2016: ~$175 - $225
      2015: ~$1.030
      2014: ~$1.125 - $1.325
      2013: $1.529,00
      ---------------------------------
      Data Perdagangan (USD) MALAYDESH-ESREWEL (SODARA KANDUNG = BRITISH HERITAGE) =
      -
      Puncak (2013): mencapai $1,529 Miliar (didominasi ekspor Israel).
      -
      Periode 2014–2015: Masih di angka $1 Miliar+.
      -
      Periode 2016–2021: Turun drastis ke kisaran $70 – $200 Juta.
      -
      Tahun Terbaru (2022–2024): Stabil rendah di bawah $90 Juta.
      -
      Sumber Utama
      Laporan Media: The Times of Israel (mengutip data CBS tentang lonjakan perdagangan 2013).
      Lembaga Statistik Israel: Central Bureau of Statistics (CBS) Israel.
      Database Internasional: UN Comtrade (PBB) dan OEC World.
      Analisis Ekonomi: Trading Economics
      -
      😀 KAKAK-ADIK = BRITISH HERITAGE😀

      Hapus
    6. MALAYDESH+ESREWEL.....
      BRITISH HERITAGE = KAKAK-ADIK
      BRITISH HERITAGE = KAKAK-ADIK
      BRITISH HERITAGE = KAKAK-ADIK
      ---------------------------------
      "Sodara Kandung" (sama-sama lahir dari kebijakan Inggris/British Mandate), berikut adalah ringkasan analisisnya:
      -
      1. Akar Kelahiran yang Sama (British Heritage) :
      Malaydesh (Ratu Elizabeth II): Lahir melalui proses dekolonisasi damai (giveaway melalui negosiasi).
      Esrewel (Raja George V & VI): Lahir melalui fasilitasi politik (Deklarasi Balfour) dan mandat perang.
      Kesamaan: Keduanya diakui oleh Inggris sebagai entitas berdaulat dalam periode waktu yang berdekatan di abad ke-20.
      -
      2. Utang Budi Kemerdekaan (The 1957 Vote)
      Ada hubungan "kakak-adik" yang jarang terekspos di awal kemerdekaan:
      Esrewel memberikan dukungan suara di PBB agar Malaydesh diterima sebagai anggota resmi pada 1957.
      Kunjungan Moshe Sharett (1956) menjadi bukti adanya upaya membangun hubungan awal sebelum tekanan politik domestik (solidaritas Muslim) mengubah arah kebijakan luar negeri Malaydesh menjadi lebih tertutup.
      -
      3. Fenomena "Surplus Trade" (Perdagangan Rahasia)
      Meskipun secara resmi tidak ada hubungan diplomatik, data ekonomi menunjukkan adanya "Discreet Trade" (perdagangan diam-diam) yang sangat signifikan:
      Puncak Hubungan: Pada tahun 2013, terjadi lonjakan luar biasa mencapai USD 1,529 Miliar.
      Karakteristik: Perdagangan ini sangat timpang (surplus besar di pihak Esrewel). Dari total $1,5 Miliar, sebesar $1,457 Miliar adalah impor dari Esrewel ke Malaydesh.
      Komoditas Utama: Biasanya didominasi oleh produk teknologi, sirkuit terintegrasi (microchips), dan perangkat telekomunikasi yang sering dikirim melalui pihak ketiga (seperti Singapura).
      ---------------------------------
      SODARA KANDUNG =
      MALAYDESH (OMA ELI)+ESREWEL (OPA GEORGE)
      MALAYDESH (OMA ELI)+ESREWEL (OPA GEORGE)
      MALAYDESH (OMA ELI)+ESREWEL (OPA GEORGE)
      -
      Inggris yang berkuasa saat pembentukan atau kemerdekaannya adalah:
      -
      Malaydesh (Kemerdekaan 1957 & Federasi 1963):
      Ratu Elizabeth II. Beliau adalah penguasa Inggris saat Federasi Malaya merdeka pada 31 Agustus 1957 dan saat pembentukan Malaydesh pada 16 September 1963.
      -
      Esrewel (Deklarasi Balfour 1917 & Kemerdekaan 1948):
      Deklarasi Balfour (1917): Raja George V (Kakek Ratu Elizabeth II).
      Kemerdekaan Israel (1948): Raja George VI (Ayah Ratu Elizabeth II), karena saat itu Inggris masih dipimpin oleh seorang Raja (King), bukan Ratu
      ---------------------------------
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      During the early days of his administration, Tunku Abdul Rahman was open to fostering ties with esrewel as the latter had expressed support for Malaya’s independence. In 1956, Tunku, then Chief Minister, welcomed the esrewel Prime Minister, Moshe Sharett, to the county....
      Although Tunku was inDEBTed to Israel for its vote to admit the newly independent Federation of Malaya into the United Nations in 1957,
      ---------------------------------
      Data PERDAGANGAN BARANG esrewel-Malaydesh (DALAM JUTA USD):
      2024: ~$28,85
      2023: ~$85,10
      2022: ~$82,88
      2021: ~$70,10
      2020: ~$55 - $65
      2019: ~$35,82
      2018: ~$304,00
      2017: ~$70 - $120
      2016: ~$175 - $225
      2015: ~$1.030
      2014: ~$1.125 - $1.325
      2013: $1.529,00
      ---------------------------------
      Data Perdagangan (USD) MALAYDESH-ESREWEL (SODARA KANDUNG = BRITISH HERITAGE) =
      -
      Puncak (2013): mencapai $1,529 Miliar (didominasi ekspor Israel).
      -
      Periode 2014–2015: Masih di angka $1 Miliar+.
      -
      Periode 2016–2021: Turun drastis ke kisaran $70 – $200 Juta.
      -
      Tahun Terbaru (2022–2024): Stabil rendah di bawah $90 Juta.
      -
      Sumber Utama
      Laporan Media: The Times of Israel (mengutip data CBS tentang lonjakan perdagangan 2013).
      Lembaga Statistik Israel: Central Bureau of Statistics (CBS) Israel.
      Database Internasional: UN Comtrade (PBB) dan OEC World.
      Analisis Ekonomi: Trading Economics
      -
      😀 KAKAK-ADIK = BRITISH HERITAGE😀

      Hapus
    7. SODARA KANDUNG =
      MALAYDESH (OMA ELI)+ESREWEL (OPA GEORGE)
      MALAYDESH (OMA ELI)+ESREWEL (OPA GEORGE)
      MALAYDESH (OMA ELI)+ESREWEL (OPA GEORGE)
      -
      Inggris yang berkuasa saat pembentukan atau kemerdekaannya adalah:
      -
      Malaydesh (Kemerdekaan 1957 & Federasi 1963):
      Ratu Elizabeth II. Beliau adalah penguasa Inggris saat Federasi Malaya merdeka pada 31 Agustus 1957 dan saat pembentukan Malaydesh pada 16 September 1963.
      -
      Esrewel (Deklarasi Balfour 1917 & Kemerdekaan 1948):
      Deklarasi Balfour (1917): Raja George V (Kakek Ratu Elizabeth II).
      Kemerdekaan Israel (1948): Raja George VI (Ayah Ratu Elizabeth II), karena saat itu Inggris masih dipimpin oleh seorang Raja (King), bukan Ratu
      ---------------------------------
      Kesimpulannya, baik Malaydesh maupun esrewel memang merupakan produk dari kebijakan luar negeri dan kolonialisme Inggris pada abad ke-20 :
      -
      MALAYDESH (Dekolonisasi):
      Dibentuk melalui proses penyerahan kedaulatan dari penjajah (Inggris) kepada penduduk lokal. Inggris menyatukan wilayah-wilayah jajahannya di Asia Tenggara menjadi satu federasi yang merdeka secara damai melalui negosiasi (giveaway)
      -
      ESREWEL (Fasilitasi):
      Dibentuk melalui dukungan politik Inggris (lewat Deklarasi Balfour) untuk mendirikan tanah air bagi bangsa Yahudi di wilayah mandat mereka. Inggris memfasilitasi migrasi yang kemudian berujung pada konflik dengan penduduk asli dan deklarasi kemerdekaan esrewel saat mandat Inggris berakhir
      ---------------------------------
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      ESREWEL DUKUNG MALAYDESH MERDEKA
      During the early days of his administration, Tunku Abdul Rahman was open to fostering ties with esrewel as the latter had expressed support for Malaya’s independence. In 1956, Tunku, then Chief Minister, welcomed the esrewel Prime Minister, Moshe Sharett, to the county....
      Although Tunku was inDEBTed to Israel for its vote to admit the newly independent Federation of Malaya into the United Nations in 1957,
      ---------------------------------
      MALAYDESH WITH ESRIWIL
      ENJOYING BOOMING BUT DISCREET TRADE
      ENJOYING BOOMING BUT DISCREET TRADE
      ENJOYING BOOMING BUT DISCREET TRADE
      The Times of ESREWel said that CBS records show that in 2013, the total trade between MALAYDESH and Israel reached USUSD1.529 billion (RM4.9 billion), which is almost double of the previous year's figure.
      Goods imported from Israel make up USUSD1.457 billion (RM4.7 billion) of that amount.
      ---------------------------------
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      ---------------------------------
      Data PERDAGANGAN BARANG esrewel-Malaydesh (DALAM JUTA USD):
      2024: ~$28,85
      2023: ~$85,10
      2022: ~$82,88
      2021: ~$70,10
      2020: ~$55 - $65
      2019: ~$35,82
      2018: ~$304,00
      2017: ~$70 - $120
      2016: ~$175 - $225
      2015: ~$1.030
      2014: ~$1.125 - $1.325
      2013: $1.529,00
      ---------------------------------
      Data Perdagangan (USD) MALAYDESH-ESREWEL (SODARA KANDUNG = BRITISH HERITAGE) =
      -
      Puncak (2013): mencapai $1,529 Miliar (didominasi ekspor Israel).
      -
      Periode 2014–2015: Masih di angka $1 Miliar+.
      -
      Periode 2016–2021: Turun drastis ke kisaran $70 – $200 Juta.
      -
      Tahun Terbaru (2022–2024): Stabil rendah di bawah $90 Juta.
      -
      Sumber Utama
      Laporan Media: The Times of Israel (mengutip data CBS tentang lonjakan perdagangan 2013).
      Lembaga Statistik Israel: Central Bureau of Statistics (CBS) Israel.
      Database Internasional: UN Comtrade (PBB) dan OEC World.
      Analisis Ekonomi: Trading Economics
      -
      😀 GIVEAWAY COUNTRY = SODARA KANDUNG😀

      Hapus
    8. WATAK PERILAKU SAMA = SODARA KANDUNG
      WATAK PERILAKU SAMA = SODARA KANDUNG
      WATAK PERILAKU SAMA = SODARA KANDUNG
      ---------------------------------
      PENDUKUNG MERDEKA GIVEAWAY
      ESREWEL PENDUKUNG MERDEKA GIVEAWAY
      ESREWEL PENDUKUNG MERDEKA GIVEAWAY
      During the early days of his administration, Tunku Abdul Rahman was open to fostering ties with Israel as the latter had expressed support for Malaya’s independence. In 1956, Tunku, then Chief Minister, welcomed the Israeli Prime Minister, Moshe Sharett, to the county....
      Although Tunku was inDEBTed to Israel for its vote to admit the newly independent Federation of Malaya into the United Nations in 1957,
      ---------------------------------
      Israel: Melalui Deklarasi Balfour dan Mandat Britania
      Inggris memainkan peran fundamental dalam memfasilitasi pendirian negara Israel di tanah Palestina:
      Deklarasi Balfour (1917): Inggris secara resmi menyatakan dukungan bagi pembentukan "kediaman nasional bagi bangsa Yahudi" di Palestina melalui surat dari Menteri Luar Negeri Arthur Balfour kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris.
      Mandat Britania (1920–1948): Setelah kekalahan Kekaisaran Ottoman pada Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina. Selama periode ini, Inggris memfasilitasi imigrasi massal warga Yahudi dari Eropa ke Palestina.
      Penyerahan ke PBB: Karena konflik yang memanas antara komunitas Arab dan Yahudi, Inggris menyerahkan masalah tersebut ke PBB pada tahun 1947, yang kemudian mengarah pada resolusi pembagian wilayah dan deklarasi kemerdekaan Israel pada Mei 1948.
      -------------------------------
      Malaydesh: Dari Koloni menjadi Federasi
      Pembentukan Malaydesh juga merupakan hasil dari proses dekolonisasi dan kebijakan administrasi Inggris di Asia Tenggara:
      Pemberian Kemerdekaan (1957): Federasi Malaya memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 31 Agustus 1957 setelah melalui proses negosiasi damai yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman.
      Pembentukan Federasi Malaydesh (1963): Gagasan penggabungan Malaya dengan Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk membentuk Malaydesh pada 16 September 1963 juga didorong oleh kepentingan strategis Inggris untuk menjaga stabilitas wilayah tersebut dari pengaruh komunisme.
      Negara Persemakmuran: Sebagai bekas jajahan, Malaydesh tetap mempertahankan hubungan erat dengan Inggris sebagai anggota Negara-Negara Persemakmuran (Commonwealth).
      ---------------------------------
      MALAYDESH WITH ESREWEL
      ENJOYING BOOMING BUT DISCREET TRADE
      ENJOYING BOOMING BUT DISCREET TRADE
      ENJOYING BOOMING BUT DISCREET TRADE
      The Times of Israel said that CBS records show that in 2013, the total trade between MALAYDESH and Israel reached USUSD1.529 billion (RM4.9 billion), which is almost double of the previous year's figure.
      Goods imported from Israel make up USUSD1.457 billion (RM4.7 billion) of that amount.
      ---------------------------------
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      -
      😀WATAK SAMA = SODARA KANDUNG😀

      Hapus
    9. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. This announcement reflects Indonesia’s important role in promoting regional stability and underscores the strength and potential of the bilateral defense relationship. The MDCP is intended to serve as a guiding framework to advance bilateral defense cooperation. With this announcement, both nations reaffirm their shared commitment to maintaining peace and stability in the Indo-Pacific. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ---------------------------------
      MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP (MDCP) ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT YANG DIRESMIKAN PADA 13 APRIL 2026:
      Tiga Pilar Utama: Modernisasi militer dan pengembangan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta latihan dan kerja sama operasional.
      -
      Kedaulatan & Perizinan Udara: Pemerintah Indonesia melalui Kemhan menegaskan bahwa tidak ada pemberian akses bebas wilayah udara (blanket overflight rights). Setiap penggunaan ruang udara tetap memerlukan diplomatic clearance sesuai hukum Indonesia.
      -
      Teknologi & Modernisasi: Fokus pada pengembangan bersama teknologi maritim, sistem bawah laut, sistem otonom (drone), serta peningkatan kesiapan operasional melalui dukungan pemeliharaan dan perbaikan (MRO)
      ---------------------------------
      Sumber Berita dan Dokumen Resmi Bahasa Inggris
      -
      Departemen Pertahanan AS (U.S. Department of War): Joint Statement on Establishment of the U.S.-Indonesia Major Defense Cooperation Partnership – Dokumen resmi ini merinci tiga pilar utama kerja sama dan menegaskan prinsip kedaulatan nasional.
      -
      Antara News (English Edition): Indonesia-US sign major defense cooperation pact, boost military ties – Menjelaskan bahwa kemitraan ini bertujuan untuk stabilitas Indo-Pasifik tanpa mengabaikan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
      -
      Tempo.co (English): Indonesia Confirms US Flight Permits Not Part of Defense Deal – Secara spesifik membantah isu adanya akses bebas wilayah udara dan menegaskan bahwa izin terbang tetap melalui prosedur nasional yang ketat.
      -
      The Diplomat: Indonesia, US Announce New Defense Partnership as Prabowo Visits Russia – Memberikan konteks geopolitik mengenai peningkatan status hubungan pertahanan menjadi MDCP.
      -
      RRI World Service (Voice of Indonesia): U.S. Defense Secretary Welcomes Stronger Security Partnership with Indonesia – Menyoroti pilar modernisasi militer dan pendidikan profesional
      --------------------------------
      PP NO. 4 TAHUN 2018 (IZIN DIPLOMATIK & KEAMANAN) :
      PESAWAT MILITER ASING WAJIB LAPOR
      PESAWAT MILITER ASING WAJIB LAPOR
      PESAWAT MILITER ASING WAJIB LAPOR
      ---------------------------------
      Pemerintah Indonesia secara resmi menolak klaim izin terbang bebas (Blanket Overflight Access) bagi militer AS dengan poin utama:
      -
      Status Dokumen: Dokumen Februari 2026 hanyalah draf usulan diskusi dari AS, bukan kesepakatan final.
      -
      Kepatuhan Hukum: Setiap pesawat militer asing wajib tunduk pada PP No. 4 Tahun 2018 (Izin Diplomatik & Keamanan).
      -
      Prinsip Bebas Aktif: Menolak akses khusus demi menghindari keterlibatan dalam konflik geopolitik Indo-Pasifik.
      -
      Penguatan Mandiri: Fokus pada penguatan Sishanudnas melalui penambahan 12 radar baru.
      -
      Pengawasan Legislatif: Komisi I DPR RI memastikan tidak ada kompromi terhadap kedaulatan ruang udara.

      Hapus
    10. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ---------------------------------
      DATA KOMERSIAL
      DOMINASI SAHAM FREEPORT 63,23%)
      -
      1. Kedaulatan Data Digital (Data Komersial vs. Kependudukan)
      Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kesepakatan transfer data lintas batas, khususnya dalam konteks perdagangan dengan Amerika Serikat, bukan merupakan transfer data pribadi kependudukan, melainkan data komersial.
      Penjelasan Pemerintah: Kementerian Komunikasi dan Digital (dahulu Kominfo) menyatakan bahwa transfer data tersebut hanya berlaku untuk data komersial dan tetap berada di bawah pengawasan ketat sesuai regulasi yang berlaku.
      Landasan Hukum: Seluruh proses ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah berlaku penuh sejak akhir 2024. UU ini menjamin hak privasi warga negara dan mengatur sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran pemrosesan data.
      -
      Sumber Utama:
      MetroTVNews: "Bukan Data Pribadi, Pemerintah Tegaskan Transfer ke AS Hanya untuk Data Komersial" (Juli 2025).
      detikNews: "Poin-poin Penjelasan Pemerintah soal Transfer Data RI-AS" (Juli 2025).
      Siaran Pers Kementerian Komdigi: "Kesepakatan Perdagangan Jadi Mekanisme Hukum Aman untuk Transfer Data Pribadi ke AS" (Juli 2025).
      ---------------------------------
      2. Dominasi Saham Freeport (Kenaikan menjadi 63,23%)
      Kepastian penambahan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) telah dikonfirmasi oleh berbagai pejabat tinggi negara sebagai hasil dari negosiasi perpanjangan izin operasi.
      Penambahan Saham Gratis: Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, serta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa tambahan 12% saham tersebut diperoleh secara "free of charge" atau gratis (tanpa biaya akuisisi).
      Total Kepemilikan: Dengan tambahan 12% dari kepemilikan saat ini yang sebesar 51,23%, total saham yang akan dikuasai Indonesia menjadi 63,23% (sering dibulatkan menjadi 63% dalam pemberitaan media). Proses divestasi ini ditargetkan rampung pada kuartal pertama tahun 2026.
      -
      Sumber Utama:
      Kompas.id: "Indonesia Akan Tambah Kepemilikan Saham Freeport 12 Persen" (Oktober 2025).
      detikFinance: "Freeport Lepas 12% Saham ke RI Gratis Setelah 2041" (Februari 2026).
      CNBC Indonesia: "Freeport Akan Lepas 12% Saham ke Pemerintah RI Pasca 2041, Gratis!" (Februari 2026).
      VOI.id: "Pemerintah Pastikan Penambahan 12 Persen Saham Freeport Gratis" (Oktober 2025).


      Hapus
    11. NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP (MDCP) ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT YANG DIRESMIKAN PADA 13 APRIL 2026:
      Tiga Pilar Utama: Modernisasi militer dan pengembangan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta latihan dan kerja sama operasional.
      -
      Kedaulatan & Perizinan Udara: Pemerintah Indonesia melalui Kemhan menegaskan bahwa tidak ada pemberian akses bebas wilayah udara (blanket overflight rights). Setiap penggunaan ruang udara tetap memerlukan diplomatic clearance sesuai hukum Indonesia.
      -
      Teknologi & Modernisasi: Fokus pada pengembangan bersama teknologi maritim, sistem bawah laut, sistem otonom (drone), serta peningkatan kesiapan operasional melalui dukungan pemeliharaan dan perbaikan (MRO)
      ---------------------------------
      Sumber Berita dan Dokumen Resmi Bahasa Inggris
      -
      Departemen Pertahanan AS (U.S. Department of War): Joint Statement on Establishment of the U.S.-Indonesia Major Defense Cooperation Partnership – Dokumen resmi ini merinci tiga pilar utama kerja sama dan menegaskan prinsip kedaulatan nasional.
      -
      Antara News (English Edition): Indonesia-US sign major defense cooperation pact, boost military ties – Menjelaskan bahwa kemitraan ini bertujuan untuk stabilitas Indo-Pasifik tanpa mengabaikan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
      -
      Tempo.co (English): Indonesia Confirms US Flight Permits Not Part of Defense Deal – Secara spesifik membantah isu adanya akses bebas wilayah udara dan menegaskan bahwa izin terbang tetap melalui prosedur nasional yang ketat.
      -
      The Diplomat: Indonesia, US Announce New Defense Partnership as Prabowo Visits Russia – Memberikan konteks geopolitik mengenai peningkatan status hubungan pertahanan menjadi MDCP.
      -
      RRI World Service (Voice of Indonesia): U.S. Defense Secretary Welcomes Stronger Security Partnership with Indonesia – Menyoroti pilar modernisasi militer dan pendidikan profesional.
      ---------------------------------
      PP NO. 4 TAHUN 2018 (IZIN DIPLOMATIK & KEAMANAN) :
      PESAWAT MILITER ASING WAJIB LAPOR
      PESAWAT MILITER ASING WAJIB LAPOR
      PESAWAT MILITER ASING WAJIB LAPOR
      -
      1. Hanya Draf, Bukan Kesepakatan: Kemhan RI mengklarifikasi bahwa dokumen yang beredar (Februari 2026) hanyalah usulan diskusi dari pihak AS, bukan perjanjian final. Hingga April 2026, tidak ada izin otomatis yang ditandatangani.
      -
      2. Sesuai Prosedur Hukum: Setiap pesawat militer asing wajib melalui mekanisme izin diplomatik dan keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018. Tidak ada perlakuan khusus demi menjaga kedaulatan wilayah udara.
      -
      3. Menjaga Politik Bebas Aktif: Memberikan akses khusus dinilai berisiko menyeret Indonesia ke dalam konflik geopolitik Indo-Pasifik dan mencederai kemandirian negara.
      -
      4. Prioritas Pertahanan Mandiri: Pemerintah lebih memilih memperkuat Sishanudnas (dengan menambah 12 radar baru) daripada memberikan kelonggaran akses bagi kekuatan asing.
      -
      Pengawasan Ketat DPR: Komisi I DPR RI memastikan setiap kebijakan ruang udara harus transparan dan tidak boleh mengompromikan kedaulatan nasional.
      -
      Sumber Berita Valid (Klarifikasi Resmi)
      Kementerian Pertahanan RI: Menegaskan status draf dan membantah kesepakatan final (Kemhan RI via Tempo).
      CNN Indonesia: Laporan mengenai asal-usul isu dari dokumen rahasia AS (CNN Indonesia).
      Kompas: Penegasan bahwa Indonesia belum pernah memberikan akses bebas serupa kepada negara manapun (Kompas Nasional).
      Bloomberg Technoz: Sikap tegas DPR RI menuntut transparansi akses ruang udara (Bloomberg Technoz).

      Hapus
  14. Teruskan MEMBUAL GORILLA... Kata KUNCI...kapal ISTIF TIDAK DIJUAL KEPADA NEGARA KACUNGNYA AS.... 🔥🔥🤣🤣🤣



    2 Pesanan Frigate Istif Indonesia Dominan Batal, Kemenhan Nasional Turki Memblokir

    https://m.youtube.com/watch?v=ToU7y1xu4wM&pp=ygU2S2VtZW5oYW4gVHVya2kgQmxva2lyIFBlc2FuYW4gMiBGcmlnYXQgSXN0aWYgSW5kb25lc2lh

    BalasHapus
    Balasan
    1. Malaysia itu negara yang pengen jadi MC padahal NPC haha..

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
      📉 Analisis
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      📌 Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

      Hapus
    3. JANUARI – APRIL 2026
      -
      KAYA SHOPPING USD 23, 456 BILLION = MISKIN SHOPPING USD 10,63 MILLION
      -
      KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      Kedatangan Alutsista Utama
      Beberapa alutsista yang telah tiba atau dijadwalkan tiba di Indonesia pada periode ini meliputi:
      -
      Jet Tempur Dassault Rafale: Gelombang pertama sebanyak tiga unit pesawat Rafale B (tandem) telah tiba di Indonesia pada Januari 2026. Ketiga pesawat ini (nomor registrasi T-0301, T-0302, T-0303) kini ditempatkan di Skadron Udara 12, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.
      -
      Pesawat Angkut Airbus A400M: Unit kedua dari pesawat angkut berat strategis ini dijadwalkan tiba pada Maret 2026.
      -
      Rudal Balistik Khan (ITBM-600): Pengiriman tahap kedua rudal taktis asal Turki ini direncanakan dilakukan pada awal 2026.
      -
      Kapal Patroli KRI Prabu Siliwangi-321: Dijadwalkan tiba di Tanah Air pada awal tahun 2026 untuk memperkuat jajaran kapal perang TNI AL.
      -----------------------------------
      Penandatanganan Kontrak Baru
      Pemerintah Indonesia juga aktif menyepakati kontrak baru pada kuartal pertama tahun ini:
      -
      Kontrak Kerja Sama Strategis dengan Barzan Holdings (Qatar): Pada Januari 2026, Kemhan RI menandatangani kontrak senilai $2,2 miliar (sekitar Rp34 triliun) untuk pengadaan sistem pertahanan udara, darat, dan solusi digital maritim.
      -
      113 Kontrak Kolektif TNI AL: Pada 27 Januari 2026, TNI AL menandatangani secara serentak 113 kontrak pengadaan barang dan jasa TA 2026 yang mencakup alutsista, pembangunan pangkalan, serta litbang.
      -
      Pesawat Pilatus PC-24: Pada April 2026, Indonesia menyepakati pembelian 12 unit jet Pilatus PC-24 dari Swiss untuk mendukung mobilitas TNI.
      -
      Sistem Pertahanan Udara Ceko: Pada 9 April 2026, dilaporkan adanya kesepakatan pengadaan sistem pertahanan udara senilai $2,5 miliar dengan perusahaan Republik Ceko, Excalibur International.
      -----------------------------------
      Status Kontrak Lainnya
      Jet Tempur KAAN (Turki): Kontrak untuk 48 unit jet tempur stealth generasi kelima ini tetap berjalan dengan pengujian lanjutan prototipe yang dijadwalkan pada 2026.
      -
      Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi: Proses negosiasi dengan Italia masih berlangsung, dengan target kedatangan sebelum Oktober 2026.
      ============================
      ============================
      Nilai dalam Ringgit: RM42.156.797,00
      Kurs Pertukaran (Estimasi): 1 MYR = $0,2522 USD
      Total dalam Dolar AS: ~$10,63 juta USD
      Kuala Lumpur - Kementerian Pertahanan (MINDEF) dijangka menerima 113 unit stesen radio taktikal Frekuensi Tinggi (HF) XL generasi baharu bermula awal 2028 susulan kontrak yang dimeterai tahun lepas antara Thales dan rakan kongsi tempatan, Advanced Defence Systems Sdn Bhd (ADS).
      -
      😝KAYA PESAWAT TEMPUR = MISKIN RADIO😝

      Hapus
    4. JANUARI – APRIL 2026
      -
      KAYA SHOPPING USD 23, 456 BILLION = MISKIN SHOPPING USD 10,63 MILLION
      -
      KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      Dassault Rafale (42 unit)
      Status: Kontrak Efektif
      Estimasi Nilai: US$ 8,1 Miliar (± Rp128 Triliun)
      Keterangan: Kontrak untuk total 42 unit, dengan 3 unit pertama (tipe Rafale B) telah tiba pada Januari 2026.
      -
      Jet KAAN (48 unit)
      Status: Kontrak Pembelian
      Estimasi Nilai: US$ 10,0 Miliar (± Rp164 Triliun)
      -
      Sistem Pertahanan Ceko
      Status: Kontrak Baru
      Estimasi Nilai: US$ 2,5 Miliar (± Rp39,6 Triliun)
      -
      Barzan Holdings (Qatar)
      Status: Kontrak Baru
      Estimasi Nilai: US$ 2,2 Miliar (± Rp34,9 Triliun)
      -
      Airbus A400M (2 unit)
      Status: Kontrak Berjalan
      Estimasi Nilai: US$ 450 - 500 Juta (± Rp7 - 8 Triliun)
      -
      Pilatus PC-24 (12 unit)
      Status: Kontrak Baru
      Estimasi Nilai: US$ 134 - 156 Juta (± Rp2,1 - 2,4 Triliun)
      ============================
      ============================
      Nilai dalam Ringgit: RM42.156.797,00
      Kurs Pertukaran (Estimasi): 1 MYR = $0,2522 USD
      Total dalam Dolar AS: ~$10,63 juta USD
      Kuala Lumpur - Kementerian Pertahanan (MINDEF) dijangka menerima 113 unit stesen radio taktikal Frekuensi Tinggi (HF) XL generasi baharu bermula awal 2028 susulan kontrak yang dimeterai tahun lepas antara Thales dan rakan kongsi tempatan, Advanced Defence Systems Sdn Bhd (ADS).
      -
      😝KAYA PESAWAT TEMPUR = MISKIN RADIO😝

      Hapus
    5. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      ADA CLASS TURKEY NAVY
      Armament
      Guns:
      1 × 76 mm (3 in) Oto Melara Super Rapid (retractable for lower radar cross section, guidance by fire control radar and electro-optical systems), A position
      2 × 12.7 mm (0.50 in) Aselsan STAMP Stabilized Machine Gun Platform (guidance by Laser/IR/TV and electro-optical systems, automatic and manual modes), B position
      Anti-ship missiles:
      8 × Harpoon or Atmaca
      Anti-aircraft warfare:
      1 × RAM Block I
      Torpedoes:
      2 × 324 mm (13 in) Mk.32 twin launchers for Mk.46 torpedoes
      Torpedo defence system:
      Sea Sentor Surface Ship Torpedo Defense System
      ------
      BABUR CLASS PAKISTAN NAVY
      Armament
      Anti-air warfare :-[2]
      12 × Albatross NG (CAMM-ER) surface-to-air missiles launcher
      Anti-surface warfare :-
      2 × triple-cell missile launchers, for 6 P-282 anti-ship missiles
      Anti-submarine warfare :-
      2 × 3-cell Mark 32 324 mm lightweight torpedo tubes
      Guns :-
      1 × OTO Melara 76 mm naval gun
      1 × Aselsan GOKDENIZ 35 mm CIWS
      2 × Aselsan STOP 25 mm remote weapon stations
      Decoys :-
      Aselsan HIZIR torpedo-countermeasure system
      =========
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE
      LMS B2 RADAR 3D 30mm = STM, in its role as main contractor, will turn to the Turkish defence sector for such equipment as the Combat Management System; the Gun Fire Control System, to be supplied by HAVELSAN; and the 3D Search Radar, Fire Control Radar, IFF, 30mm Gun, ESM and Chaff Decoy System, as well as other electronic sensors, to be supplied by ASELSAN. ROKETSAN will be supplying its ATMACA Surface-to-Surface G/M System.
      -
      😝KASIAN VERSI DOWNGRADE = LMS (LEMESSSSSSS)😝

      Hapus
    6. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
      LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
      MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
      DOWNGRADE = MURAHAN hahahaha
      ------
      BUDGET USD 38 BILLION = CASH PREMIUM
      FA 50 GF (TA 50 blok II) 12 biji harga USD 705 juta alias USD 58,75 juta/biji
      FA 50 PL (blok 20) 36 biji harga USD 2300 juta alias USD 63,89 juta/biji
      ------
      BUDGET USD 4,3 BILLION = BARTER
      DOWNGRADE
      FA 50M 18 biji harga USD 920 juta alias USD 51,1 juta/biji
      ==============
      KATA KUNCI =
      BUDGET USD 38 BILLION = GROUNDED
      BUDGET USD 4,3 BILLION = PASTI LEBIH GROUNDED!!!
      At Monday’s press conference in the south-eastern city of Rzeszow, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz addressed the report, saying that while the Law and Justice (PiS) cabinet, whose administration ended last December, in fact made several deals for military equipment purchases, they did not arrange for appropriate changes that would prepare the armed forces for its implementation. In his view, after the army received the purchased FA-50 planes, they were not ready for take-off or to be used right away.
      ----
      KATA KUNCI =
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      Tomczyk revealed that while Poland initially pursued the acquisition of the FA-50s from South Korea with the expectation of receiving operational aircraft, it subsequently emerged that the armaments intended for these aircraft had been discontinued. As a result, the Polish Ministry of Defence has received 12 aircraft that are no longer capable of fulfilling combat roles.....
      ----
      KATA KUNCI =
      FA50 = TRAINING AIRCRAFT
      FA50 = TRAINING AIRCRAFT
      So far, Poland has received 12 of the jets in the GF (Gap Filler) version, but Blaszczak failed to secure weapons for them, Cezary Tomczyk, a deputy defence minister, told parliament on Thursday.
      According to him, the delivery of the 36 remaining jets in the PL version custom-made for Poland "is largely at risk" and delays in their deliveries may reach nine months.
      While praising the role the FA-50s are playing in the Polish Air Force, Tomczyk said that they can only be used as training aircraft.
      ------
      KATA KUNCI =
      HELI MD530G = HELI TRAINING
      HELI MD530G = HELI TRAINING
      A notable attraction at this year’s Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) exhibition are six new MD530Gs, which were delivered to Malaydesh’s army in 2022. The type is appearing on static, and also participated in the show’s opening ceremony.
      The six rotorcraft – delivery of which was delayed for several years – are primarily used for training.....
      ------
      KATA KUNCI =
      DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
      DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
      STM, in its role as main contractor, will turn to the Turkish defence sector for such equipment as the Combat Management System; the Gun Fire Control System, to be supplied by HAVELSAN; and the 3D Search Radar, Fire Control Radar, IFF, 30mm Gun, ESM and Chaff Decoy System, as well as other electronic sensors, to be supplied by ASELSAN. ROKETSAN will be supplying its ATMACA Surface-to-Surface G/M System.
      ==============
      2024 RASIO HUTANG 84,2% DARI GDP
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023.
      In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018).
      “The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.

      Hapus
    7. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
      LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
      MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
      DOWNGRADE = MURAHAN hahahaha
      ------
      BUDGET USD 38 BILLION = CASH PREMIUM
      FA 50 GF (TA 50 blok II) 12 biji harga USD 705 juta alias USD 58,75 juta/biji
      FA 50 PL (blok 20) 36 biji harga USD 2300 juta alias USD 63,89 juta/biji
      ------
      BUDGET USD 4,3 BILLION = BARTER
      DOWNGRADE
      FA 50M 18 biji harga USD 920 juta alias USD 51,1 juta/biji
      ==============
      KATA KUNCI =
      BUDGET USD 38 BILLION = GROUNDED
      BUDGET USD 4,3 BILLION = PASTI LEBIH GROUNDED!!!
      At Monday’s press conference in the south-eastern city of Rzeszow, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz addressed the report, saying that while the Law and Justice (PiS) cabinet, whose administration ended last December, in fact made several deals for military equipment purchases, they did not arrange for appropriate changes that would prepare the armed forces for its implementation. In his view, after the army received the purchased FA-50 planes, they were not ready for take-off or to be used right away.
      ----
      KATA KUNCI =
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      Tomczyk revealed that while Poland initially pursued the acquisition of the FA-50s from South Korea with the expectation of receiving operational aircraft, it subsequently emerged that the armaments intended for these aircraft had been discontinued. As a result, the Polish Ministry of Defence has received 12 aircraft that are no longer capable of fulfilling combat roles.....
      ----
      KATA KUNCI =
      FA50 = TRAINING AIRCRAFT
      FA50 = TRAINING AIRCRAFT
      So far, Poland has received 12 of the jets in the GF (Gap Filler) version, but Blaszczak failed to secure weapons for them, Cezary Tomczyk, a deputy defence minister, told parliament on Thursday.
      According to him, the delivery of the 36 remaining jets in the PL version custom-made for Poland "is largely at risk" and delays in their deliveries may reach nine months.
      While praising the role the FA-50s are playing in the Polish Air Force, Tomczyk said that they can only be used as training aircraft.
      ------
      KATA KUNCI =
      HELI MD530G = HELI TRAINING
      HELI MD530G = HELI TRAINING
      A notable attraction at this year’s Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) exhibition are six new MD530Gs, which were delivered to Malaydesh’s army in 2022. The type is appearing on static, and also participated in the show’s opening ceremony.
      The six rotorcraft – delivery of which was delayed for several years – are primarily used for training.....
      ------
      KATA KUNCI =
      DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
      DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
      STM, in its role as main contractor, will turn to the Turkish defence sector for such equipment as the Combat Management System; the Gun Fire Control System, to be supplied by HAVELSAN; and the 3D Search Radar, Fire Control Radar, IFF, 30mm Gun, ESM and Chaff Decoy System, as well as other electronic sensors, to be supplied by ASELSAN. ROKETSAN will be supplying its ATMACA Surface-to-Surface G/M System.
      ==============
      2024 RASIO HUTANG 84,2% DARI GDP
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023.
      In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018).
      “The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.

      Hapus
    8. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
      1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
      KRI Kapak 625
      KRI Panah 626
      KRI Kerambit 627
      KRI Sampari 628
      KRI Tombak 629
      KRI Halasan 630
      -
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
      KRI Clurit 641
      KRI Kujang 642
      KRI Beladau 643
      KRI Alamang 644
      KRI Surik 645
      KRI Siwar 646
      KRI Parang 647
      KRI Terapang 648
      KRI Golok 688 (Trimaran)
      -
      3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
      KRI Pari – 849
      KRI Sembilang – 850
      KRI Sidat – 851
      KRI Cakalang – 852
      KRI Tatihu – 853
      KRI Layaran – 854
      KRI Madidihang – 855
      KRI Kurau – 856
      KRI Torani – 860
      KRI Lepu – 861
      KRI Albakora – 867
      KRI Bubara – 868
      KRI Gulamah – 869
      KRI Posepa – 870
      KRI Escolar – 871
      KRI Karotang – 872
      KRI Mata Bongsang – 873
      KRI Dorang – 874
      KRI Bawal – 875
      KRI Tuna – 876
      KRI Marlin – 877
      KRI Butana – 878
      KRI Selar – 879
      KRI Hampala – 880
      KRI Lumba-Lumba – 881
      -
      4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
      KRI Diponegoro 365
      KRI Hasanuddin 366
      KRI Sultan Iskandar Muda 367
      KRI Frans Kaisiepo 368
      KRI Bung Karno 369
      KRI Bung Hatta 370
      KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      KRI Lukas Rumkoren 392
      -
      5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
      KRI Dumai 904
      KRI Tarakan 905
      KRI Bontang 906
      KRI Balongan 907
      -
      6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
      KRI Semarang 594
      KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      -
      7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
      KRI Pollux 935
      8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
      KRI Nagapasa 403
      KRI Ardadedali 404
      KRI Alugoro 405
      9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
      KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
      KRI Belati 622 (KCR)
      KRI Kerambit 627 (KCR)
      📊 Total Keseluruhan
      KCR PT PAL = 6
      KCR Swasta = 9
      Kapal Patroli Cepat = 25
      Korvet = 4
      Logistik = 4
      LPD = 3
      Pemetaan = 1
      Kapal Selam = 3
      Produk Baru 2025 = 3
      ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
      ===========
      ===========
      NAVAL GRUP = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      --
      https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
      Dalam penjelasan beliau, Mohamed Khaled mendedahkan bahawa kelewatan ini berpunca daripada dua faktor kritikal iaitu kelewatan penghantaran peralatan daripada Pengeluar Peralatan Asal (OEM) dan keperluan mendesak untuk melakukan kerja-kerja pemasangan semula (re-work) ke atas sistem perpaipan dan kabel kapal susulan teguran audit teknikal.
      "Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
      ---------------------
      PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH =
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      -
      Masalah utama:
      Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
      Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).


      Hapus
    9. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
      1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
      KRI Kapak 625
      KRI Panah 626
      KRI Kerambit 627
      KRI Sampari 628
      KRI Tombak 629
      KRI Halasan 630
      -
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
      KRI Clurit 641
      KRI Kujang 642
      KRI Beladau 643
      KRI Alamang 644
      KRI Surik 645
      KRI Siwar 646
      KRI Parang 647
      KRI Terapang 648
      KRI Golok 688 (Trimaran)
      -
      3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
      KRI Pari – 849
      KRI Sembilang – 850
      KRI Sidat – 851
      KRI Cakalang – 852
      KRI Tatihu – 853
      KRI Layaran – 854
      KRI Madidihang – 855
      KRI Kurau – 856
      KRI Torani – 860
      KRI Lepu – 861
      KRI Albakora – 867
      KRI Bubara – 868
      KRI Gulamah – 869
      KRI Posepa – 870
      KRI Escolar – 871
      KRI Karotang – 872
      KRI Mata Bongsang – 873
      KRI Dorang – 874
      KRI Bawal – 875
      KRI Tuna – 876
      KRI Marlin – 877
      KRI Butana – 878
      KRI Selar – 879
      KRI Hampala – 880
      KRI Lumba-Lumba – 881
      -
      4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
      KRI Diponegoro 365
      KRI Hasanuddin 366
      KRI Sultan Iskandar Muda 367
      KRI Frans Kaisiepo 368
      KRI Bung Karno 369
      KRI Bung Hatta 370
      KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      KRI Lukas Rumkoren 392
      -
      5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
      KRI Dumai 904
      KRI Tarakan 905
      KRI Bontang 906
      KRI Balongan 907
      -
      6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
      KRI Semarang 594
      KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      -
      7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
      KRI Pollux 935
      8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
      KRI Nagapasa 403
      KRI Ardadedali 404
      KRI Alugoro 405
      9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
      KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
      KRI Belati 622 (KCR)
      KRI Kerambit 627 (KCR)
      📊 Total Keseluruhan
      KCR PT PAL = 6
      KCR Swasta = 9
      Kapal Patroli Cepat = 25
      Korvet = 4
      Logistik = 4
      LPD = 3
      Pemetaan = 1
      Kapal Selam = 3
      Produk Baru 2025 = 3
      ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
      ===========
      ===========
      2026 =
      BUKTI LCS KARATAN
      BUKTI LCS KARATAN
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/618729088_122257611464152127_3846135779091436202_n-768x512.jpg
      ------------------
      2026 =
      BUKTI LCS DELAY
      BUKTI LCS DELAY
      -
      Defence Minister DS Khaled Nordin told Parliament today that the sea trials for the ship has been rescheduled for April and its commissioning this December, a delay of four months of the original schedule. LCS 2 commissioning is postponed to August 27 while LCS 3 commissioning remained on schedule for December 2027. As with LCS 4 on August 2028 and LCS 5 April 2029.
      ------------------
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/615891933_122257611716152127_8374116749521824848_n-768x512.jpg
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/lcs-sea-trials-after-raya-and-commissioning-this-december/

      Hapus
    10. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
      1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
      KRI Kapak 625
      KRI Panah 626
      KRI Kerambit 627
      KRI Sampari 628
      KRI Tombak 629
      KRI Halasan 630
      -
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
      KRI Clurit 641
      KRI Kujang 642
      KRI Beladau 643
      KRI Alamang 644
      KRI Surik 645
      KRI Siwar 646
      KRI Parang 647
      KRI Terapang 648
      KRI Golok 688 (Trimaran)
      -
      3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
      KRI Pari – 849
      KRI Sembilang – 850
      KRI Sidat – 851
      KRI Cakalang – 852
      KRI Tatihu – 853
      KRI Layaran – 854
      KRI Madidihang – 855
      KRI Kurau – 856
      KRI Torani – 860
      KRI Lepu – 861
      KRI Albakora – 867
      KRI Bubara – 868
      KRI Gulamah – 869
      KRI Posepa – 870
      KRI Escolar – 871
      KRI Karotang – 872
      KRI Mata Bongsang – 873
      KRI Dorang – 874
      KRI Bawal – 875
      KRI Tuna – 876
      KRI Marlin – 877
      KRI Butana – 878
      KRI Selar – 879
      KRI Hampala – 880
      KRI Lumba-Lumba – 881
      -
      4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
      KRI Diponegoro 365
      KRI Hasanuddin 366
      KRI Sultan Iskandar Muda 367
      KRI Frans Kaisiepo 368
      KRI Bung Karno 369
      KRI Bung Hatta 370
      KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      KRI Lukas Rumkoren 392
      -
      5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
      KRI Dumai 904
      KRI Tarakan 905
      KRI Bontang 906
      KRI Balongan 907
      -
      6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
      KRI Semarang 594
      KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      -
      7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
      KRI Pollux 935
      8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
      KRI Nagapasa 403
      KRI Ardadedali 404
      KRI Alugoro 405
      9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
      KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
      KRI Belati 622 (KCR)
      KRI Kerambit 627 (KCR)
      📊 Total Keseluruhan
      KCR PT PAL = 6
      KCR Swasta = 9
      Kapal Patroli Cepat = 25
      Korvet = 4
      Logistik = 4
      LPD = 3
      Pemetaan = 1
      Kapal Selam = 3
      Produk Baru 2025 = 3
      ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
      ===========
      ===========
      2026 =
      BUKTI LCS KARATAN
      BUKTI LCS KARATAN
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/618729088_122257611464152127_3846135779091436202_n-768x512.jpg
      ------------------
      2026 =
      BUKTI LCS DELAY
      BUKTI LCS DELAY
      -
      Defence Minister DS Khaled Nordin told Parliament today that the sea trials for the ship has been rescheduled for April and its commissioning this December, a delay of four months of the original schedule. LCS 2 commissioning is postponed to August 27 while LCS 3 commissioning remained on schedule for December 2027. As with LCS 4 on August 2028 and LCS 5 April 2029.
      ------------------
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/615891933_122257611716152127_8374116749521824848_n-768x512.jpg
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/lcs-sea-trials-after-raya-and-commissioning-this-december/

      Hapus
    11. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
      1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
      KRI Kapak 625
      KRI Panah 626
      KRI Kerambit 627
      KRI Sampari 628
      KRI Tombak 629
      KRI Halasan 630
      -
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
      KRI Clurit 641
      KRI Kujang 642
      KRI Beladau 643
      KRI Alamang 644
      KRI Surik 645
      KRI Siwar 646
      KRI Parang 647
      KRI Terapang 648
      KRI Golok 688 (Trimaran)
      -
      3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
      KRI Pari – 849
      KRI Sembilang – 850
      KRI Sidat – 851
      KRI Cakalang – 852
      KRI Tatihu – 853
      KRI Layaran – 854
      KRI Madidihang – 855
      KRI Kurau – 856
      KRI Torani – 860
      KRI Lepu – 861
      KRI Albakora – 867
      KRI Bubara – 868
      KRI Gulamah – 869
      KRI Posepa – 870
      KRI Escolar – 871
      KRI Karotang – 872
      KRI Mata Bongsang – 873
      KRI Dorang – 874
      KRI Bawal – 875
      KRI Tuna – 876
      KRI Marlin – 877
      KRI Butana – 878
      KRI Selar – 879
      KRI Hampala – 880
      KRI Lumba-Lumba – 881
      -
      4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
      KRI Diponegoro 365
      KRI Hasanuddin 366
      KRI Sultan Iskandar Muda 367
      KRI Frans Kaisiepo 368
      KRI Bung Karno 369
      KRI Bung Hatta 370
      KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      KRI Lukas Rumkoren 392
      -
      5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
      KRI Dumai 904
      KRI Tarakan 905
      KRI Bontang 906
      KRI Balongan 907
      -
      6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
      KRI Semarang 594
      KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      -
      7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
      KRI Pollux 935
      8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
      KRI Nagapasa 403
      KRI Ardadedali 404
      KRI Alugoro 405
      9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
      KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
      KRI Belati 622 (KCR)
      KRI Kerambit 627 (KCR)
      📊 Total Keseluruhan
      KCR PT PAL = 6
      KCR Swasta = 9
      Kapal Patroli Cepat = 25
      Korvet = 4
      Logistik = 4
      LPD = 3
      Pemetaan = 1
      Kapal Selam = 3
      Produk Baru 2025 = 3
      ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
      ===========
      ===========
      PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      ---+---
      Penyebab kapal LCS Malaydesh dikenal “salah potong” berasal dari temuan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) pada 2022, yang menyebutkan proses pembinaan di limbungan Boustead Naval Shipyard (BNS) mengalami kegagalan teknikal dan salah arah reka bentuk. Hal ini termasuk pemilihan reka bentuk kapal yang ditukar daripada model yang dipersetujui TLDM, menyebabkan kerja pemotongan besi dan komponen awal tidak sesuai dengan spesifikasi.
      -
      📌 Latar Belakang Skandal LCS
      Projek: 6 kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship – LCS) untuk Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
      Nilai kontrak: RM9 bilion, dengan RM6 bilion sudah dibayar sebelum satu kapal pun siap.
      Masalah utama:
      Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
      Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
      Kelewatan besar: sepatutnya kapal pertama siap 2019, tetapi hanya berjaya diluncurkan pada Mei 2024.


      Hapus
    12. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      WELCOME ASTER 30 NT
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      Fincantieri kini mengalihkan kapal-kapal ini untuk kekebutuhanan Angkatan Laut Indonesia, tetapi kedua kapal akan mempertahankan konfigurasi 'light plus' mereka.
      -------------------------------------
      The Light+ (C band radar 4FF) and Full (complete DBR radar) options also mount Aster anti-aircraft missiles, including the new 30 NT, which is capable of intercepting MRBMs.
      All configurations have the option to mount TESEO "EVO" MK2/E anti-ship missile launchers. According to RID, the Italian Navy ordered the new MBDA TESEO MK/2E heavy-duty missile (TESEO "EVO"), a long-range anti-ship missile with also land attack capability.

      =========
      =========
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      CHEAPEST VARIANT LMS
      -
      1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
      -
      2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
      -
      3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      -
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
      Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
      -------------------------------------
      DOWNGRADE ANKA
      DOWNGRADE ANKA
      2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
      MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
      While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
      -------------------------------------
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      -
      1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
      -
      2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
      -
      3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
      -
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
      -------------------------------------
      🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
      SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
      •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
      ----
      4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
      -------------------------------------
      CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
      -
      HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
      -
      HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta


      Hapus
  15. Aduh... MALUNYA... 🔥🔥🤣🤣



    "Kemenhan Turki Blokir Pesanan 2 Frigat Istif Indonesia, Rencana Akuisisi Terancam Batal"

    https://m.youtube.com/watch?v=za3e6vwuTmU&pp=ygU2S2VtZW5oYW4gVHVya2kgQmxva2lyIFBlc2FuYW4gMiBGcmlnYXQgSXN0aWYgSW5kb25lc2lh

    BalasHapus
  16. Guys KEMENHAN TURKIYE MENGHALANG PENJUALAN KAPAL ISTIF guys..... 🔥🔥🤣🤣



    2 Pesanan Frigate Istif Indonesia Dominan Batal, Kemenhan Nasional Turki Memblokir

    https://m.youtube.com/watch?v=ToU7y1xu4wM&pp=ygU2S2VtZW5oYW4gVHVya2kgQmxva2lyIFBlc2FuYW4gMiBGcmlnYXQgSXN0aWYgSW5kb25lc2lh

    BalasHapus
    Balasan
    1. LUNAS bisa bikin kapal kayak di atas gak pur? Kan IQ nya tinggi? Haha

      Hapus
    2. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    4. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      WELCOME ASTER 30 NT
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      Fincantieri kini mengalihkan kapal-kapal ini untuk kekebutuhanan Angkatan Laut Indonesia, tetapi kedua kapal akan mempertahankan konfigurasi 'light plus' mereka.
      -------------------------------------
      The Light+ (C band radar 4FF) and Full (complete DBR radar) options also mount Aster anti-aircraft missiles, including the new 30 NT, which is capable of intercepting MRBMs.
      All configurations have the option to mount TESEO "EVO" MK2/E anti-ship missile launchers. According to RID, the Italian Navy ordered the new MBDA TESEO MK/2E heavy-duty missile (TESEO "EVO"), a long-range anti-ship missile with also land attack capability.

      =========
      =========
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      CHEAPEST VARIANT LMS
      -
      1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
      -
      2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
      -
      3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      -
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
      Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
      -------------------------------------
      DOWNGRADE ANKA
      DOWNGRADE ANKA
      2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
      MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
      While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
      -------------------------------------
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      -
      1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
      -
      2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
      -
      3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
      -
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
      -------------------------------------
      🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
      SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
      •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
      ----
      4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
      -------------------------------------
      CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
      -
      HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
      -
      HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta


      Hapus
    5. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      HARGA 1 PPA = HARGA 3 LeMeS B2
      -
      PPA USD 1,3 MILYAR/2 = USD 650 JUTA PER UNIT
      -
      LMS B2 (DOWNGRADE HISAR OPV) USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      ------------------------------------
      WELCOME ASTER 30 NT
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      Fincantieri kini mengalihkan kapal-kapal ini untuk kekebutuhanan Angkatan Laut Indonesia, tetapi kedua kapal akan mempertahankan konfigurasi 'light plus' mereka.
      -------------------------------------
      The Light+ (C band radar 4FF) and Full (complete DBR radar) options also mount Aster anti-aircraft missiles, including the new 30 NT, which is capable of intercepting MRBMs.
      All configurations have the option to mount TESEO "EVO" MK2/E anti-ship missile launchers. According to RID, the Italian Navy ordered the new MBDA TESEO MK/2E heavy-duty missile (TESEO "EVO"), a long-range anti-ship missile with also land attack capability.

      =========
      =========
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      CHEAPEST VARIANT LMS
      -
      1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
      -
      2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
      -
      3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      -
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
      Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
      -------------------------------------
      DOWNGRADE ANKA
      DOWNGRADE ANKA
      2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
      MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
      While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
      -------------------------------------
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      -
      1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
      -
      2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
      -
      3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
      -
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
      -------------------------------------
      🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
      SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
      •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
      ----
      4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
      -------------------------------------
      PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
      LCS = MANGKRAK 15 years
      LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
      LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
      LEKIU = EXO B2 EXPIRED
      KASTURI = EXO B2 EXPIRED
      LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
      KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
      PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
      HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
      JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE

      Hapus
    6. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      ====================
      ====================
      2022 2024 2025 2026 =
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      ----------------
      Tahun 2022
      Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
      Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
      Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
      ----------------
      Tahun 2024
      Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
      Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
      ----------------
      Tahun 2025
      Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
      Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
      ----------------
      Januari 2026
      Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
      Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
      Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
      -----------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    7. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      ====================
      ====================
      2022 2024 2025 2026 =
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      ----------------
      Tahun 2022
      Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
      Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
      Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
      ----------------
      Tahun 2024
      Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
      Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
      ----------------
      Tahun 2025
      Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
      Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
      ----------------
      Januari 2026
      Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
      Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
      Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
      ----------------
      2026 =
      BUKTI LCS KARATAN
      BUKTI LCS KARATAN
      BUKTI LCS KARATAN
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/618729088_122257611464152127_3846135779091436202_n-768x512.jpg
      ------------------
      2026 =
      BUKTI LCS OMPONG
      BUKTI LCS OMPONG
      BUKTI LCS OMPONG
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/616602398_122257611656152127_3607545269913185334_n.jpg
      ------------------
      2026 =
      BUKTI LCS DELAY
      BUKTI LCS DELAY
      BUKTI LCS DELAY
      -
      Defence Minister DS Khaled Nordin told Parliament today that the sea trials for the ship has been rescheduled for April and its commissioning this December, a delay of four months of the original schedule. LCS 2 commissioning is postponed to August 27 while LCS 3 commissioning remained on schedule for December 2027. As with LCS 4 on August 2028 and LCS 5 April 2029.
      ------------------
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/615891933_122257611716152127_8374116749521824848_n-768x512.jpg
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/lcs-sea-trials-after-raya-and-commissioning-this-december/

      Hapus
    8. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      ====================
      ====================
      MAU KETAWA..... TAPI TAKUT BERDOSA.... 🤣🤣🤣🤣
      -
      TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
      ===================
      2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
      -----
      2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
      ------
      2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
      -----
      2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
      -----
      2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
      -----
      2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
      -----
      2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
      -----
      17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.

      Hapus
    9. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      KSOT TNI AL =
      Kedalaman Selam Maksimal: 350 meter.
      Kecepatan Maksimal: 20 knot.
      Daya Tahan Operasi: Hingga 72 jam atau 200 jam (terdapat variasi laporan, namun menonjolkan durasi panjang).
      -
      DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
      MENIT 3:25 =
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      -
      MENIT 24:39 =
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
      =============
      =============
      SONAR TLDM = 25 METER
      SONAR TLDM = 25 METER
      SONAR TLDM = 25 METER
      -
      1. KD LEKIU (Frigat)
      Sensor: Thales Spherion B (Hull-Mounted Sonar).
      Jangkauan Deteksi: Secara umum berkisar antara 15 hingga 25 kilometer dalam kondisi ideal.
      Karakteristik: Sonar ini beroperasi pada frekuensi menengah (medium frequency) yang dirancang untuk deteksi aktif dan pasif di perairan dalam maupun dangkal (littoral). Spherion B sangat efektif untuk mendeteksi ancaman kapal selam sekaligus memberikan peringatan dini terhadap torpedo yang mendekat.
      -
      2. KD KASTURI (Korvet)
      Sensor: Atlas Elektronik DSQS-21C.
      Jangkauan Deteksi: Memiliki jangkauan operasional sekitar 10 hingga 20 kilometer.
      Karakteristik: Merupakan bagian dari keluarga sonar ASO 80-series yang sangat populer di kelas korvet dan frigat ringan. Sonar ini menggunakan teknologi pemrosesan sinyal digital untuk membedakan antara kebisingan latar belakang laut dengan tanda akustik kapal selam, sehingga tetap handal meskipun kapal dalam kondisi bergerak.
      -
      3. Kapal Tanpa Kemampuan ASW (Gunboat/OPV)
      Kapal-kapal di bawah ini tidak memiliki sensor sonar bawah air maupun senjata torpedo, sehingga tidak bisa melakukan misi perburuan kapal selam:
      LMS Batch 1 (Keris Class)
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Dirancang sebagai kapal patroli murah (Littoral Mission Ship), hanya dilengkapi meriam kecil untuk pengawasan wilayah maritim.
      LMS Batch 2 (MILA Class / Versi Turki)
      Status ASW: Sangat Minim / Tidak Ada.
      Keterangan: Meski berbasis korvet Turki (Ada-class/Hisar), versi yang dibeli TLDM difokuskan pada pertempuran permukaan (Anti-Surface) dan pertahanan udara (Anti-Air). Hingga saat ini, belum ada konfirmasi penggunaan sonar derek atau tabung torpedo berat.
      KEDAH Class (MEKO 100)
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Meskipun memiliki ukuran lambung yang besar, kapal ini dikategorikan sebagai Offshore Patrol Vessel (OPV) dan tidak dipasangi sensor sonar maupun senjata torpedo sejak awal pembangunannya.
      LAKSAMANA Class
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Saat ini difungsikan sepenuhnya sebagai kapal patroli. Sensor dan kemampuan ASW-nya sudah tidak aktif atau tidak lagi mumpuni untuk standar peperangan bawah air modern.
      PERDANA, HANDALAN, & JERUNG Class
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Ketiga kelas ini adalah kapal cepat (Fast Attack Craft / FAC). Peran utamanya adalah sebagai kapal meriam (Gunboat) untuk serangan permukaan kilat dan patroli pesisir, tanpa peralatan deteksi bawah laut.
      -
      🔥12 TORPEDO X 30 KSOT : 360 TORPEDO = TLDM BELASUNGKAWA🔥

      Hapus
  17. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    ---------------------------------
    1 KOTA VS 1 NEGARA
    1 NEGARA VS 1 NEGARA
    --------------------------------
    PERBANDINGAN JAKARTA vs MALAYDESH :
    Jakarta GDP PPP : US$ 1,7 Triliun
    -
    MALAYDESH GDP PPP : US$ 1,34 Triliun
    --------------------------------
    PERBANDINGAN PDB PPP (DAYA BELI RIIL) = SUMBER : IMF DAN WORLDBANK
    Indonesia $5,69 T vs Vietnam $1,89 T : 3,01x lebih besar
    Indonesia $5,69 T vs Filipina $1,87 T : 3,04x lebih besar
    Indonesia $5,69 T vs Thailand $1,85 T : 3,07x lebih besar
    Indonesia $5,69 T vs Malaydesh $1,34 T : 4,24x lebih besar
    Indonesia $5,69 T vs Singapura $0,85 T : 6,69x lebih besar
    --------------------------------
    PERBANDINGAN PDB NOMINAL (NILAI PASAR) = SUMBER : IMF DAN WORLDBANK
    Indonesia $1,69 T vs Thailand $0,58 T : 2,91x lebih besar
    Indonesia $1,69 T vs Singapura $0,53 T : 3,18x lebih besar
    Indonesia $1,69 T vs Filipina $0,51 T : 3,31x lebih besar
    Indonesia $1,69 T vs Vietnam $0,49 T : 3,44x lebih besar
    Indonesia $1,69 T vs Malaydesh $0,46 T : 3,67x lebih besar

    BalasHapus
  18. Guys KEMENHAN TURKIYE MENGHALANG PENJUALAN KAPAL ISTIF guys..... 🔥🔥🤣🤣



    2 Pesanan Frigate Istif Indonesia Dominan Batal, Kemenhan Nasional Turki Memblokir

    https://m.youtube.com/watch?v=ToU7y1xu4wM&pp=ygU2S2VtZW5oYW4gVHVya2kgQmxva2lyIFBlc2FuYW4gMiBGcmlnYXQgSXN0aWYgSW5kb25lc2lh

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
      Factors
      • Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
      • National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
      • Frequent government changes: Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
      Impact
      • Outdated equipment
      The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
      • Limited modernization
      The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
      • Limited access to defense information
      It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.



      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The Littoral Combat Ship (LCS) program in MALAYDESH was plagued by construction delays, cost overruns, and fraud.
      • Weak financials: Boustead Naval Shipyard (BNS) had weak financials when the program began.
      • Construction delays: The lead ship, KD Maharaja Lela, was launched in 2017, but work on the ships halted in 2022.
      • Cost overruns: The program experienced significant cost overruns.
      • Fraud: There were allegations of fraud, including misappropriation of funds and duplication of contracts.
      • Political interference: Some say that politics and personal gain compromised the procurement process.
      • Lack of consultation: Some say that the project was approved EXCLUDING proper consultations with experts.


      Hapus
    3. Sementara itu...

      https://www.facebook.com/reel/1270043675286435

      https://www.facebook.com/photo/?fbid=1234105512248323&set=a.337556818569868

      🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔥🔥

      Hapus
  19. PITY PAL SALAH POTONG guys..🔥🔥🤣🤣🤣



    Waduh, PT PAL Indonesia Dilaporkan Gagal Penuhi 4 Tonggak Utama Kontrak Kapal LPD Pesanan Filipina

    https://www.zonajakarta.com/nasional/67315816218/waduh-pt-pal-indonesia-dilaporkan-gagal-penuhi-4-tonggak-utama-kontrak-kapal-lpd-pesanan-filipina

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
      Factors
      • Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
      • National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
      • Frequent government changes: Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
      Impact
      • Outdated equipment
      The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
      • Limited modernization
      The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
      • Limited access to defense information
      It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.



      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
      -
      ANKA = LEVEL ANGOLA
      SIPRI = LEVEL TIMOR LESTE
      -------------------------
      KLASIFIKASI OPERASIONAL DRONE ANKA
      -
      Kategori Dual-Role (UCAV & ISR - Serang & Intai):
      Indonesia: Kontrak 12 unit ($300 juta), Kazakhstan (produksi lisensi), Aljazair (10 unit Anka-S), Tunisia (pembeli ekspor pertama), Kirgistan, dan Chad.
      -
      Kategori Spesialis ISR & Patroli Maritim (Hanya Intai):
      Malaydesh: Kontrak 3 unit varian maritim (Radar SAR) khusus pemantauan ZEE.
      Angola: Pengawasan infrastruktur minyak dan wilayah pesisir.
      -------------------------
      2025-2024 = SIPRI KOSONG
      -
      SIPRI 2025 INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      SIPRI 2025 MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
      TIMOR LESTE | BRUNEI | LAOS | KAMBOJA
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      ---------------------------------
      SIPRI 2024 INDONESIA 2 LEMBAR = KHAN | KAPLAN / HARIMAU | H225M CARACAL | AL-TARIQ (UEA) – KIT BOM | A400M ATLAS | SCORPENE EVOLVED | PPA (THAON DI REVEL CLASS) | RAFALE | BAYRAKTAR TB2 | C-130J-30 | KF-21 BORAMAE
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan.html
      -
      SIPRI 2024 MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html

      Hapus
  20. PITY PAL SALAH POTONG guys..🔥🔥🤣🤣🤣



    Waduh, PT PAL Indonesia Dilaporkan Gagal Penuhi 4 Tonggak Utama Kontrak Kapal LPD Pesanan Filipina

    https://www.zonajakarta.com/nasional/67315816218/waduh-pt-pal-indonesia-dilaporkan-gagal-penuhi-4-tonggak-utama-kontrak-kapal-lpd-pesanan-filipina

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced issues with the age and condition of its ships. These issues have raised questions about the navy's ability to defend the country.
      Age
      • The RMN has used ships that have exceeded their life shelf.
      • The KD Pendekar, a fast attack vessel, sank in August 2024 after a navigational error. The ship was 45 years old, which contributed to its sinking.
      Hull structure
      • The KD Pendekar's hull structure was weak, which made it difficult to control flooding.
      • The weakness of the hull structure accelerated the spread of flooding to other compartments.
      Spare parts management
      • An audit found that the management of spare parts was unsatisfactory.
      Logistics

      Hapus
    2. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced issues with the age and condition of its ships. These issues have raised questions about the navy's ability to defend the country.
      Age
      • The RMN has used ships that have exceeded their life shelf.
      • The KD Pendekar, a fast attack vessel, sank in August 2024 after a navigational error. The ship was 45 years old, which contributed to its sinking.
      Hull structure
      • The KD Pendekar's hull structure was weak, which made it difficult to control flooding.
      • The weakness of the hull structure accelerated the spread of flooding to other compartments.
      Spare parts management
      • An audit found that the management of spare parts was unsatisfactory.
      Logistics

      Hapus
  21. PITY PAL SALAH POTONG guys..🔥🔥🤣🤣🤣



    Waduh, PT PAL Indonesia Dilaporkan Gagal Penuhi 4 Tonggak Utama Kontrak Kapal LPD Pesanan Filipina

    https://www.zonajakarta.com/nasional/67315816218/waduh-pt-pal-indonesia-dilaporkan-gagal-penuhi-4-tonggak-utama-kontrak-kapal-lpd-pesanan-filipina

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------

      MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
      Aging
      • The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
      • The KD Rahman submarine, a conventional Scorpène-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
      Technical issues
      • The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
      • The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
      Lack of funding
      • The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
      • In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
      • In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
      Design flaws
      • The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
      • The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later
      Delays
      • The original plan was to deliver the first LCS, Maharaja Lela, in 2019, but it was delayed

      Hapus
    2. JANUARI – APRIL 2026
      -
      KAYA SHOPPING USD 23, 456 BILLION = MISKIN SHOPPING USD 10,63 MILLION
      -
      KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      Kedatangan Alutsista Utama
      Beberapa alutsista yang telah tiba atau dijadwalkan tiba di Indonesia pada periode ini meliputi:
      -
      Jet Tempur Dassault Rafale: Gelombang pertama sebanyak tiga unit pesawat Rafale B (tandem) telah tiba di Indonesia pada Januari 2026. Ketiga pesawat ini (nomor registrasi T-0301, T-0302, T-0303) kini ditempatkan di Skadron Udara 12, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.
      -
      Pesawat Angkut Airbus A400M: Unit kedua dari pesawat angkut berat strategis ini dijadwalkan tiba pada Maret 2026.
      -
      Rudal Balistik Khan (ITBM-600): Pengiriman tahap kedua rudal taktis asal Turki ini direncanakan dilakukan pada awal 2026.
      -
      Kapal Patroli KRI Prabu Siliwangi-321: Dijadwalkan tiba di Tanah Air pada awal tahun 2026 untuk memperkuat jajaran kapal perang TNI AL.
      -----------------------------------
      Penandatanganan Kontrak Baru
      Pemerintah Indonesia juga aktif menyepakati kontrak baru pada kuartal pertama tahun ini:
      -
      Kontrak Kerja Sama Strategis dengan Barzan Holdings (Qatar): Pada Januari 2026, Kemhan RI menandatangani kontrak senilai $2,2 miliar (sekitar Rp34 triliun) untuk pengadaan sistem pertahanan udara, darat, dan solusi digital maritim.
      -
      113 Kontrak Kolektif TNI AL: Pada 27 Januari 2026, TNI AL menandatangani secara serentak 113 kontrak pengadaan barang dan jasa TA 2026 yang mencakup alutsista, pembangunan pangkalan, serta litbang.
      -
      Pesawat Pilatus PC-24: Pada April 2026, Indonesia menyepakati pembelian 12 unit jet Pilatus PC-24 dari Swiss untuk mendukung mobilitas TNI.
      -
      Sistem Pertahanan Udara Ceko: Pada 9 April 2026, dilaporkan adanya kesepakatan pengadaan sistem pertahanan udara senilai $2,5 miliar dengan perusahaan Republik Ceko, Excalibur International.
      -----------------------------------
      Status Kontrak Lainnya
      Jet Tempur KAAN (Turki): Kontrak untuk 48 unit jet tempur stealth generasi kelima ini tetap berjalan dengan pengujian lanjutan prototipe yang dijadwalkan pada 2026.
      -
      Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi: Proses negosiasi dengan Italia masih berlangsung, dengan target kedatangan sebelum Oktober 2026.
      ============================
      ============================
      Nilai dalam Ringgit: RM42.156.797,00
      Kurs Pertukaran (Estimasi): 1 MYR = $0,2522 USD
      Total dalam Dolar AS: ~$10,63 juta USD
      Kuala Lumpur - Kementerian Pertahanan (MINDEF) dijangka menerima 113 unit stesen radio taktikal Frekuensi Tinggi (HF) XL generasi baharu bermula awal 2028 susulan kontrak yang dimeterai tahun lepas antara Thales dan rakan kongsi tempatan, Advanced Defence Systems Sdn Bhd (ADS).
      -
      😝KAYA PESAWAT TEMPUR = MISKIN RADIO😝

      Hapus
  22. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------

    MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
    Aging
    • The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
    • The KD Rahman submarine, a conventional Scorpène-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
    Technical issues
    • The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
    • The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
    Lack of funding
    • The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
    • In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
    • In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
    Design flaws
    • The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
    • The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later
    Delays
    • The original plan was to deliver the first LCS, Maharaja Lela, in 2019, but it was delayed

    BalasHapus
  23. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
    -
    Welcome to in force .......
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    ADA CLASS TURKEY NAVY
    Armament
    Guns:
    1 × 76 mm (3 in) Oto Melara Super Rapid (retractable for lower radar cross section, guidance by fire control radar and electro-optical systems), A position
    2 × 12.7 mm (0.50 in) Aselsan STAMP Stabilized Machine Gun Platform (guidance by Laser/IR/TV and electro-optical systems, automatic and manual modes), B position
    Anti-ship missiles:
    8 × Harpoon or Atmaca
    Anti-aircraft warfare:
    1 × RAM Block I
    Torpedoes:
    2 × 324 mm (13 in) Mk.32 twin launchers for Mk.46 torpedoes
    Torpedo defence system:
    Sea Sentor Surface Ship Torpedo Defense System
    ------
    BABUR CLASS PAKISTAN NAVY
    Armament
    Anti-air warfare :-[2]
    12 × Albatross NG (CAMM-ER) surface-to-air missiles launcher
    Anti-surface warfare :-
    2 × triple-cell missile launchers, for 6 P-282 anti-ship missiles
    Anti-submarine warfare :-
    2 × 3-cell Mark 32 324 mm lightweight torpedo tubes
    Guns :-
    1 × OTO Melara 76 mm naval gun
    1 × Aselsan GOKDENIZ 35 mm CIWS
    2 × Aselsan STOP 25 mm remote weapon stations
    Decoys :-
    Aselsan HIZIR torpedo-countermeasure system
    =========
    LMS B2 VERSI DOWNGRADE
    LMS B2 VERSI DOWNGRADE
    LMS B2 VERSI DOWNGRADE
    LMS B2 RADAR 3D 30mm = STM, in its role as main contractor, will turn to the Turkish defence sector for such equipment as the Combat Management System; the Gun Fire Control System, to be supplied by HAVELSAN; and the 3D Search Radar, Fire Control Radar, IFF, 30mm Gun, ESM and Chaff Decoy System, as well as other electronic sensors, to be supplied by ASELSAN. ROKETSAN will be supplying its ATMACA Surface-to-Surface G/M System.
    -
    😝KASIAN VERSI DOWNGRADE = LMS (LEMESSSSSSS)😝

    BalasHapus
  24. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    -
    RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
    📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
    Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
    Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
    Tren historis:
    Tertinggi: 73,2% pada 2016.
    Terendah: 52,9% pada 2010.
    Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
    -----------
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

    BalasHapus
  25. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    -
    RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
    📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
    Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
    Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
    Tren historis:
    Tertinggi: 73,2% pada 2016.
    Terendah: 52,9% pada 2010.
    Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
    📉 Analisis
    Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
    Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
    Perbandingan regional:
    1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
    2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
    3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
    📌 Kesimpulan
    Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
    Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
    Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
    -----------
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

    BalasHapus
  26. JANUARI – APRIL 2026
    -
    KAYA SHOPPING USD 23, 456 BILLION = MISKIN SHOPPING USD 10,63 MILLION
    -
    KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
    Welcome to in force .......
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    Dassault Rafale (42 unit)
    Status: Kontrak Efektif
    Estimasi Nilai: US$ 8,1 Miliar (± Rp128 Triliun)
    Keterangan: Kontrak untuk total 42 unit, dengan 3 unit pertama (tipe Rafale B) telah tiba pada Januari 2026.
    -
    Jet KAAN (48 unit)
    Status: Kontrak Pembelian
    Estimasi Nilai: US$ 10,0 Miliar (± Rp164 Triliun)
    -
    Sistem Pertahanan Ceko
    Status: Kontrak Baru
    Estimasi Nilai: US$ 2,5 Miliar (± Rp39,6 Triliun)
    -
    Barzan Holdings (Qatar)
    Status: Kontrak Baru
    Estimasi Nilai: US$ 2,2 Miliar (± Rp34,9 Triliun)
    -
    Airbus A400M (2 unit)
    Status: Kontrak Berjalan
    Estimasi Nilai: US$ 450 - 500 Juta (± Rp7 - 8 Triliun)
    -
    Pilatus PC-24 (12 unit)
    Status: Kontrak Baru
    Estimasi Nilai: US$ 134 - 156 Juta (± Rp2,1 - 2,4 Triliun)
    ============================
    ============================
    Nilai dalam Ringgit: RM42.156.797,00
    Kurs Pertukaran (Estimasi): 1 MYR = $0,2522 USD
    Total dalam Dolar AS: ~$10,63 juta USD
    Kuala Lumpur - Kementerian Pertahanan (MINDEF) dijangka menerima 113 unit stesen radio taktikal Frekuensi Tinggi (HF) XL generasi baharu bermula awal 2028 susulan kontrak yang dimeterai tahun lepas antara Thales dan rakan kongsi tempatan, Advanced Defence Systems Sdn Bhd (ADS).
    -
    😝KAYA PESAWAT TEMPUR = MISKIN RADIO😝

    BalasHapus
  27. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
    -
    Welcome to in force .......
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
    1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
    KRI Kapak 625
    KRI Panah 626
    KRI Kerambit 627
    KRI Sampari 628
    KRI Tombak 629
    KRI Halasan 630
    -
    2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
    KRI Clurit 641
    KRI Kujang 642
    KRI Beladau 643
    KRI Alamang 644
    KRI Surik 645
    KRI Siwar 646
    KRI Parang 647
    KRI Terapang 648
    KRI Golok 688 (Trimaran)
    -
    3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
    KRI Pari – 849
    KRI Sembilang – 850
    KRI Sidat – 851
    KRI Cakalang – 852
    KRI Tatihu – 853
    KRI Layaran – 854
    KRI Madidihang – 855
    KRI Kurau – 856
    KRI Torani – 860
    KRI Lepu – 861
    KRI Albakora – 867
    KRI Bubara – 868
    KRI Gulamah – 869
    KRI Posepa – 870
    KRI Escolar – 871
    KRI Karotang – 872
    KRI Mata Bongsang – 873
    KRI Dorang – 874
    KRI Bawal – 875
    KRI Tuna – 876
    KRI Marlin – 877
    KRI Butana – 878
    KRI Selar – 879
    KRI Hampala – 880
    KRI Lumba-Lumba – 881
    -
    4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
    KRI Diponegoro 365
    KRI Hasanuddin 366
    KRI Sultan Iskandar Muda 367
    KRI Frans Kaisiepo 368
    KRI Bung Karno 369
    KRI Bung Hatta 370
    KRI Raja Ali Fisabilillah 391
    KRI Lukas Rumkoren 392
    -
    5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
    KRI Dumai 904
    KRI Tarakan 905
    KRI Bontang 906
    KRI Balongan 907
    -
    6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
    KRI Semarang 594
    KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
    KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
    -
    7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
    KRI Pollux 935
    8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
    KRI Nagapasa 403
    KRI Ardadedali 404
    KRI Alugoro 405
    9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
    KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
    KRI Belati 622 (KCR)
    KRI Kerambit 627 (KCR)
    📊 Total Keseluruhan
    KCR PT PAL = 6
    KCR Swasta = 9
    Kapal Patroli Cepat = 25
    Korvet = 4
    Logistik = 4
    LPD = 3
    Pemetaan = 1
    Kapal Selam = 3
    Produk Baru 2025 = 3
    ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
    ===========
    ===========
    NAVAL GRUP = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    LCS REWORK (SALAH PASANG)
    LCS REWORK (SALAH PASANG)
    LCS REWORK (SALAH PASANG)
    https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
    "Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
    -
    PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH
    LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    Masalah utama:
    Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
    Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
    -
    171 ASET USANG 33 TAHUN =
    108 TDM
    29 TUDM
    34 TLDM
    "The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister

    BalasHapus
  28. Sementara itu...

    https://www.facebook.com/reel/1270043675286435

    https://www.facebook.com/photo/?fbid=1234105512248323&set=a.337556818569868

    https://www.youtube.com/shorts/MrWOgDkf-84

    🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔥🔥

    BalasHapus
    Balasan
    1. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
      1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
      KRI Kapak 625
      KRI Panah 626
      KRI Kerambit 627
      KRI Sampari 628
      KRI Tombak 629
      KRI Halasan 630
      -
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
      KRI Clurit 641
      KRI Kujang 642
      KRI Beladau 643
      KRI Alamang 644
      KRI Surik 645
      KRI Siwar 646
      KRI Parang 647
      KRI Terapang 648
      KRI Golok 688 (Trimaran)
      -
      3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
      KRI Pari – 849
      KRI Sembilang – 850
      KRI Sidat – 851
      KRI Cakalang – 852
      KRI Tatihu – 853
      KRI Layaran – 854
      KRI Madidihang – 855
      KRI Kurau – 856
      KRI Torani – 860
      KRI Lepu – 861
      KRI Albakora – 867
      KRI Bubara – 868
      KRI Gulamah – 869
      KRI Posepa – 870
      KRI Escolar – 871
      KRI Karotang – 872
      KRI Mata Bongsang – 873
      KRI Dorang – 874
      KRI Bawal – 875
      KRI Tuna – 876
      KRI Marlin – 877
      KRI Butana – 878
      KRI Selar – 879
      KRI Hampala – 880
      KRI Lumba-Lumba – 881
      -
      4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
      KRI Diponegoro 365
      KRI Hasanuddin 366
      KRI Sultan Iskandar Muda 367
      KRI Frans Kaisiepo 368
      KRI Bung Karno 369
      KRI Bung Hatta 370
      KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      KRI Lukas Rumkoren 392
      -
      5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
      KRI Dumai 904
      KRI Tarakan 905
      KRI Bontang 906
      KRI Balongan 907
      -
      6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
      KRI Semarang 594
      KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      -
      7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
      KRI Pollux 935
      8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
      KRI Nagapasa 403
      KRI Ardadedali 404
      KRI Alugoro 405
      9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
      KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
      KRI Belati 622 (KCR)
      KRI Kerambit 627 (KCR)
      📊 Total Keseluruhan
      KCR PT PAL = 6
      KCR Swasta = 9
      Kapal Patroli Cepat = 25
      Korvet = 4
      Logistik = 4
      LPD = 3
      Pemetaan = 1
      Kapal Selam = 3
      Produk Baru 2025 = 3
      ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
      ===========
      ===========
      NAVAL GRUP = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      --
      https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
      Dalam penjelasan beliau, Mohamed Khaled mendedahkan bahawa kelewatan ini berpunca daripada dua faktor kritikal iaitu kelewatan penghantaran peralatan daripada Pengeluar Peralatan Asal (OEM) dan keperluan mendesak untuk melakukan kerja-kerja pemasangan semula (re-work) ke atas sistem perpaipan dan kabel kapal susulan teguran audit teknikal.
      "Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
      ---------------------
      PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH =
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      -
      Masalah utama:
      Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
      Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).


      Hapus
    2. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
      1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
      KRI Kapak 625
      KRI Panah 626
      KRI Kerambit 627
      KRI Sampari 628
      KRI Tombak 629
      KRI Halasan 630
      -
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
      KRI Clurit 641
      KRI Kujang 642
      KRI Beladau 643
      KRI Alamang 644
      KRI Surik 645
      KRI Siwar 646
      KRI Parang 647
      KRI Terapang 648
      KRI Golok 688 (Trimaran)
      -
      3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
      KRI Pari – 849
      KRI Sembilang – 850
      KRI Sidat – 851
      KRI Cakalang – 852
      KRI Tatihu – 853
      KRI Layaran – 854
      KRI Madidihang – 855
      KRI Kurau – 856
      KRI Torani – 860
      KRI Lepu – 861
      KRI Albakora – 867
      KRI Bubara – 868
      KRI Gulamah – 869
      KRI Posepa – 870
      KRI Escolar – 871
      KRI Karotang – 872
      KRI Mata Bongsang – 873
      KRI Dorang – 874
      KRI Bawal – 875
      KRI Tuna – 876
      KRI Marlin – 877
      KRI Butana – 878
      KRI Selar – 879
      KRI Hampala – 880
      KRI Lumba-Lumba – 881
      -
      4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
      KRI Diponegoro 365
      KRI Hasanuddin 366
      KRI Sultan Iskandar Muda 367
      KRI Frans Kaisiepo 368
      KRI Bung Karno 369
      KRI Bung Hatta 370
      KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      KRI Lukas Rumkoren 392
      -
      5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
      KRI Dumai 904
      KRI Tarakan 905
      KRI Bontang 906
      KRI Balongan 907
      -
      6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
      KRI Semarang 594
      KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      -
      7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
      KRI Pollux 935
      8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
      KRI Nagapasa 403
      KRI Ardadedali 404
      KRI Alugoro 405
      9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
      KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
      KRI Belati 622 (KCR)
      KRI Kerambit 627 (KCR)
      📊 Total Keseluruhan
      KCR PT PAL = 6
      KCR Swasta = 9
      Kapal Patroli Cepat = 25
      Korvet = 4
      Logistik = 4
      LPD = 3
      Pemetaan = 1
      Kapal Selam = 3
      Produk Baru 2025 = 3
      ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
      ===========
      ===========
      NAVAL GRUP = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      --
      https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
      Dalam penjelasan beliau, Mohamed Khaled mendedahkan bahawa kelewatan ini berpunca daripada dua faktor kritikal iaitu kelewatan penghantaran peralatan daripada Pengeluar Peralatan Asal (OEM) dan keperluan mendesak untuk melakukan kerja-kerja pemasangan semula (re-work) ke atas sistem perpaipan dan kabel kapal susulan teguran audit teknikal.
      "Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
      ---------------------
      PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH =
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      -
      Masalah utama:
      Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
      Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).


      Hapus
    3. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
      1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
      KRI Kapak 625
      KRI Panah 626
      KRI Kerambit 627
      KRI Sampari 628
      KRI Tombak 629
      KRI Halasan 630
      -
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
      KRI Clurit 641
      KRI Kujang 642
      KRI Beladau 643
      KRI Alamang 644
      KRI Surik 645
      KRI Siwar 646
      KRI Parang 647
      KRI Terapang 648
      KRI Golok 688 (Trimaran)
      -
      3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
      KRI Pari – 849
      KRI Sembilang – 850
      KRI Sidat – 851
      KRI Cakalang – 852
      KRI Tatihu – 853
      KRI Layaran – 854
      KRI Madidihang – 855
      KRI Kurau – 856
      KRI Torani – 860
      KRI Lepu – 861
      KRI Albakora – 867
      KRI Bubara – 868
      KRI Gulamah – 869
      KRI Posepa – 870
      KRI Escolar – 871
      KRI Karotang – 872
      KRI Mata Bongsang – 873
      KRI Dorang – 874
      KRI Bawal – 875
      KRI Tuna – 876
      KRI Marlin – 877
      KRI Butana – 878
      KRI Selar – 879
      KRI Hampala – 880
      KRI Lumba-Lumba – 881
      -
      4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
      KRI Diponegoro 365
      KRI Hasanuddin 366
      KRI Sultan Iskandar Muda 367
      KRI Frans Kaisiepo 368
      KRI Bung Karno 369
      KRI Bung Hatta 370
      KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      KRI Lukas Rumkoren 392
      -
      5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
      KRI Dumai 904
      KRI Tarakan 905
      KRI Bontang 906
      KRI Balongan 907
      -
      6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
      KRI Semarang 594
      KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      -
      7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
      KRI Pollux 935
      8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
      KRI Nagapasa 403
      KRI Ardadedali 404
      KRI Alugoro 405
      9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
      KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
      KRI Belati 622 (KCR)
      KRI Kerambit 627 (KCR)
      📊 Total Keseluruhan
      KCR PT PAL = 6
      KCR Swasta = 9
      Kapal Patroli Cepat = 25
      Korvet = 4
      Logistik = 4
      LPD = 3
      Pemetaan = 1
      Kapal Selam = 3
      Produk Baru 2025 = 3
      ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
      ===========
      ===========
      2026 =
      BUKTI LCS KARATAN
      BUKTI LCS KARATAN
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/618729088_122257611464152127_3846135779091436202_n-768x512.jpg
      ------------------
      2026 =
      BUKTI LCS DELAY
      BUKTI LCS DELAY
      -
      Defence Minister DS Khaled Nordin told Parliament today that the sea trials for the ship has been rescheduled for April and its commissioning this December, a delay of four months of the original schedule. LCS 2 commissioning is postponed to August 27 while LCS 3 commissioning remained on schedule for December 2027. As with LCS 4 on August 2028 and LCS 5 April 2029.
      ------------------
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/615891933_122257611716152127_8374116749521824848_n-768x512.jpg
      -
      https://www.malaydeshndefence.com/lcs-sea-trials-after-raya-and-commissioning-this-december/

      Hapus
    4. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
      1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
      KRI Kapak 625
      KRI Panah 626
      KRI Kerambit 627
      KRI Sampari 628
      KRI Tombak 629
      KRI Halasan 630
      -
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
      KRI Clurit 641
      KRI Kujang 642
      KRI Beladau 643
      KRI Alamang 644
      KRI Surik 645
      KRI Siwar 646
      KRI Parang 647
      KRI Terapang 648
      KRI Golok 688 (Trimaran)
      -
      3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
      KRI Pari – 849
      KRI Sembilang – 850
      KRI Sidat – 851
      KRI Cakalang – 852
      KRI Tatihu – 853
      KRI Layaran – 854
      KRI Madidihang – 855
      KRI Kurau – 856
      KRI Torani – 860
      KRI Lepu – 861
      KRI Albakora – 867
      KRI Bubara – 868
      KRI Gulamah – 869
      KRI Posepa – 870
      KRI Escolar – 871
      KRI Karotang – 872
      KRI Mata Bongsang – 873
      KRI Dorang – 874
      KRI Bawal – 875
      KRI Tuna – 876
      KRI Marlin – 877
      KRI Butana – 878
      KRI Selar – 879
      KRI Hampala – 880
      KRI Lumba-Lumba – 881
      -
      4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
      KRI Diponegoro 365
      KRI Hasanuddin 366
      KRI Sultan Iskandar Muda 367
      KRI Frans Kaisiepo 368
      KRI Bung Karno 369
      KRI Bung Hatta 370
      KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      KRI Lukas Rumkoren 392
      -
      5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
      KRI Dumai 904
      KRI Tarakan 905
      KRI Bontang 906
      KRI Balongan 907
      -
      6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
      KRI Semarang 594
      KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      -
      7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
      KRI Pollux 935
      8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
      KRI Nagapasa 403
      KRI Ardadedali 404
      KRI Alugoro 405
      9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
      KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
      KRI Belati 622 (KCR)
      KRI Kerambit 627 (KCR)
      📊 Total Keseluruhan
      KCR PT PAL = 6
      KCR Swasta = 9
      Kapal Patroli Cepat = 25
      Korvet = 4
      Logistik = 4
      LPD = 3
      Pemetaan = 1
      Kapal Selam = 3
      Produk Baru 2025 = 3
      ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
      ===========
      ===========
      PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      ---+---
      Penyebab kapal LCS Malaydesh dikenal “salah potong” berasal dari temuan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) pada 2022, yang menyebutkan proses pembinaan di limbungan Boustead Naval Shipyard (BNS) mengalami kegagalan teknikal dan salah arah reka bentuk. Hal ini termasuk pemilihan reka bentuk kapal yang ditukar daripada model yang dipersetujui TLDM, menyebabkan kerja pemotongan besi dan komponen awal tidak sesuai dengan spesifikasi.
      -
      📌 Latar Belakang Skandal LCS
      Projek: 6 kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship – LCS) untuk Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
      Nilai kontrak: RM9 bilion, dengan RM6 bilion sudah dibayar sebelum satu kapal pun siap.
      Masalah utama:
      Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
      Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
      Kelewatan besar: sepatutnya kapal pertama siap 2019, tetapi hanya berjaya diluncurkan pada Mei 2024.


      Hapus
    5. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      WELCOME ASTER 30 NT
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      Fincantieri kini mengalihkan kapal-kapal ini untuk kekebutuhanan Angkatan Laut Indonesia, tetapi kedua kapal akan mempertahankan konfigurasi 'light plus' mereka.
      -------------------------------------
      The Light+ (C band radar 4FF) and Full (complete DBR radar) options also mount Aster anti-aircraft missiles, including the new 30 NT, which is capable of intercepting MRBMs.
      All configurations have the option to mount TESEO "EVO" MK2/E anti-ship missile launchers. According to RID, the Italian Navy ordered the new MBDA TESEO MK/2E heavy-duty missile (TESEO "EVO"), a long-range anti-ship missile with also land attack capability.

      =========
      =========
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      CHEAPEST VARIANT LMS
      -
      1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
      -
      2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
      -
      3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      -
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
      Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
      -------------------------------------
      DOWNGRADE ANKA
      DOWNGRADE ANKA
      2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
      MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
      While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
      -------------------------------------
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      -
      1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
      -
      2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
      -
      3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
      -
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
      -------------------------------------
      🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
      SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
      •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
      ----
      4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
      -------------------------------------
      CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
      -
      HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
      -
      HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta


      Hapus
    6. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      HARGA 1 PPA = HARGA 3 LeMeS B2
      -
      PPA USD 1,3 MILYAR/2 = USD 650 JUTA PER UNIT
      -
      LMS B2 (DOWNGRADE HISAR OPV) USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      ------------------------------------
      WELCOME ASTER 30 NT
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      Fincantieri kini mengalihkan kapal-kapal ini untuk kekebutuhanan Angkatan Laut Indonesia, tetapi kedua kapal akan mempertahankan konfigurasi 'light plus' mereka.
      -------------------------------------
      The Light+ (C band radar 4FF) and Full (complete DBR radar) options also mount Aster anti-aircraft missiles, including the new 30 NT, which is capable of intercepting MRBMs.
      All configurations have the option to mount TESEO "EVO" MK2/E anti-ship missile launchers. According to RID, the Italian Navy ordered the new MBDA TESEO MK/2E heavy-duty missile (TESEO "EVO"), a long-range anti-ship missile with also land attack capability.

      =========
      =========
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      CHEAPEST VARIANT LMS
      -
      1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
      -
      2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
      -
      3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      -
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
      Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
      -------------------------------------
      DOWNGRADE ANKA
      DOWNGRADE ANKA
      2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
      MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
      While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
      -------------------------------------
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      -
      1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
      -
      2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
      -
      3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
      -
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
      -------------------------------------
      🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
      SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
      •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
      ----
      4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
      -------------------------------------
      PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
      LCS = MANGKRAK 15 years
      LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
      LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
      LEKIU = EXO B2 EXPIRED
      KASTURI = EXO B2 EXPIRED
      LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
      KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
      PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
      HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
      JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE

      Hapus
  29. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
    -
    Welcome to in force .......
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
    1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
    KRI Kapak 625
    KRI Panah 626
    KRI Kerambit 627
    KRI Sampari 628
    KRI Tombak 629
    KRI Halasan 630
    -
    2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
    KRI Clurit 641
    KRI Kujang 642
    KRI Beladau 643
    KRI Alamang 644
    KRI Surik 645
    KRI Siwar 646
    KRI Parang 647
    KRI Terapang 648
    KRI Golok 688 (Trimaran)
    -
    3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
    KRI Pari – 849
    KRI Sembilang – 850
    KRI Sidat – 851
    KRI Cakalang – 852
    KRI Tatihu – 853
    KRI Layaran – 854
    KRI Madidihang – 855
    KRI Kurau – 856
    KRI Torani – 860
    KRI Lepu – 861
    KRI Albakora – 867
    KRI Bubara – 868
    KRI Gulamah – 869
    KRI Posepa – 870
    KRI Escolar – 871
    KRI Karotang – 872
    KRI Mata Bongsang – 873
    KRI Dorang – 874
    KRI Bawal – 875
    KRI Tuna – 876
    KRI Marlin – 877
    KRI Butana – 878
    KRI Selar – 879
    KRI Hampala – 880
    KRI Lumba-Lumba – 881
    -
    4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
    KRI Diponegoro 365
    KRI Hasanuddin 366
    KRI Sultan Iskandar Muda 367
    KRI Frans Kaisiepo 368
    KRI Bung Karno 369
    KRI Bung Hatta 370
    KRI Raja Ali Fisabilillah 391
    KRI Lukas Rumkoren 392
    -
    5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
    KRI Dumai 904
    KRI Tarakan 905
    KRI Bontang 906
    KRI Balongan 907
    -
    6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
    KRI Semarang 594
    KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
    KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
    -
    7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
    KRI Pollux 935
    8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
    KRI Nagapasa 403
    KRI Ardadedali 404
    KRI Alugoro 405
    9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
    KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
    KRI Belati 622 (KCR)
    KRI Kerambit 627 (KCR)
    📊 Total Keseluruhan
    KCR PT PAL = 6
    KCR Swasta = 9
    Kapal Patroli Cepat = 25
    Korvet = 4
    Logistik = 4
    LPD = 3
    Pemetaan = 1
    Kapal Selam = 3
    Produk Baru 2025 = 3
    ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
    ===========
    ===========
    NAVAL GRUP = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    --
    https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
    Dalam penjelasan beliau, Mohamed Khaled mendedahkan bahawa kelewatan ini berpunca daripada dua faktor kritikal iaitu kelewatan penghantaran peralatan daripada Pengeluar Peralatan Asal (OEM) dan keperluan mendesak untuk melakukan kerja-kerja pemasangan semula (re-work) ke atas sistem perpaipan dan kabel kapal susulan teguran audit teknikal.
    "Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
    ---------------------
    PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH =
    LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    -
    Masalah utama:
    Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
    Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).


    BalasHapus
  30. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
    -
    Welcome to in force .......
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
    1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
    KRI Kapak 625
    KRI Panah 626
    KRI Kerambit 627
    KRI Sampari 628
    KRI Tombak 629
    KRI Halasan 630
    -
    2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
    KRI Clurit 641
    KRI Kujang 642
    KRI Beladau 643
    KRI Alamang 644
    KRI Surik 645
    KRI Siwar 646
    KRI Parang 647
    KRI Terapang 648
    KRI Golok 688 (Trimaran)
    -
    3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
    KRI Pari – 849
    KRI Sembilang – 850
    KRI Sidat – 851
    KRI Cakalang – 852
    KRI Tatihu – 853
    KRI Layaran – 854
    KRI Madidihang – 855
    KRI Kurau – 856
    KRI Torani – 860
    KRI Lepu – 861
    KRI Albakora – 867
    KRI Bubara – 868
    KRI Gulamah – 869
    KRI Posepa – 870
    KRI Escolar – 871
    KRI Karotang – 872
    KRI Mata Bongsang – 873
    KRI Dorang – 874
    KRI Bawal – 875
    KRI Tuna – 876
    KRI Marlin – 877
    KRI Butana – 878
    KRI Selar – 879
    KRI Hampala – 880
    KRI Lumba-Lumba – 881
    -
    4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
    KRI Diponegoro 365
    KRI Hasanuddin 366
    KRI Sultan Iskandar Muda 367
    KRI Frans Kaisiepo 368
    KRI Bung Karno 369
    KRI Bung Hatta 370
    KRI Raja Ali Fisabilillah 391
    KRI Lukas Rumkoren 392
    -
    5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
    KRI Dumai 904
    KRI Tarakan 905
    KRI Bontang 906
    KRI Balongan 907
    -
    6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
    KRI Semarang 594
    KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
    KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
    -
    7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
    KRI Pollux 935
    8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
    KRI Nagapasa 403
    KRI Ardadedali 404
    KRI Alugoro 405
    9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
    KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
    KRI Belati 622 (KCR)
    KRI Kerambit 627 (KCR)
    📊 Total Keseluruhan
    KCR PT PAL = 6
    KCR Swasta = 9
    Kapal Patroli Cepat = 25
    Korvet = 4
    Logistik = 4
    LPD = 3
    Pemetaan = 1
    Kapal Selam = 3
    Produk Baru 2025 = 3
    ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
    ===========
    ===========
    2026 =
    BUKTI LCS KARATAN
    BUKTI LCS KARATAN
    -
    https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/618729088_122257611464152127_3846135779091436202_n-768x512.jpg
    ------------------
    2026 =
    BUKTI LCS DELAY
    BUKTI LCS DELAY
    -
    Defence Minister DS Khaled Nordin told Parliament today that the sea trials for the ship has been rescheduled for April and its commissioning this December, a delay of four months of the original schedule. LCS 2 commissioning is postponed to August 27 while LCS 3 commissioning remained on schedule for December 2027. As with LCS 4 on August 2028 and LCS 5 April 2029.
    ------------------
    LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
    LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
    LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
    -
    https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/615891933_122257611716152127_8374116749521824848_n-768x512.jpg
    -
    https://www.malaydeshndefence.com/lcs-sea-trials-after-raya-and-commissioning-this-december/

    BalasHapus
  31. Sementara itu...

    https://www.facebook.com/reel/1270043675286435

    https://www.facebook.com/photo/?fbid=1234105512248323&set=a.337556818569868

    https://www.youtube.com/shorts/MrWOgDkf-84

    🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔥🔥

    BalasHapus
    Balasan
    1. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      HARGA 1 PPA = HARGA 3 LeMeS B2
      -
      PPA USD 1,3 MILYAR/2 = USD 650 JUTA PER UNIT
      -
      LMS B2 (DOWNGRADE HISAR OPV) USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      ------------------------------------
      WELCOME ASTER 30 NT
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
      Fincantieri kini mengalihkan kapal-kapal ini untuk kekebutuhanan Angkatan Laut Indonesia, tetapi kedua kapal akan mempertahankan konfigurasi 'light plus' mereka.
      -------------------------------------
      The Light+ (C band radar 4FF) and Full (complete DBR radar) options also mount Aster anti-aircraft missiles, including the new 30 NT, which is capable of intercepting MRBMs.
      All configurations have the option to mount TESEO "EVO" MK2/E anti-ship missile launchers. According to RID, the Italian Navy ordered the new MBDA TESEO MK/2E heavy-duty missile (TESEO "EVO"), a long-range anti-ship missile with also land attack capability.

      =========
      =========
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      DOWNGRADE HISAR = NO ASW
      CHEAPEST VARIANT LMS
      -
      1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
      -
      2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
      -
      3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      -
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
      Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
      -------------------------------------
      DOWNGRADE ANKA
      DOWNGRADE ANKA
      2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
      MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
      While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
      -------------------------------------
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      -
      1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
      -
      2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
      -
      3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
      -
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
      -------------------------------------
      🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
      SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
      •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
      ----
      4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
      -------------------------------------
      PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
      LCS = MANGKRAK 15 years
      LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
      LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
      LEKIU = EXO B2 EXPIRED
      KASTURI = EXO B2 EXPIRED
      LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
      KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
      PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
      HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
      JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE

      Hapus
    2. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      ====================
      ====================
      NAVAL GRUP = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      LCS REWORK (SALAH PASANG)
      LCS REWORK (SALAH PASANG)
      LCS REWORK (SALAH PASANG)
      https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
      "Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
      -
      PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      Masalah utama:
      Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
      Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
      -
      NO LPD NO LST = SAMPAN .....
      ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
      ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
      ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
      NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      There is a requirement for Assault Boat to transport a fully equipped Infantry Section with a crew. The boat shall be of ‘Vee’bottom type and suitable for high speed performance, has excellent maneuverability and stability characteristics.
      -
      TIADA MARINIR
      TIADA MARINIR
      TIADA MARINIR
      NGEMIS LPD BUATAN 1963
      NGEMIS AH-1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      -
      171 ASET USANG 33 TAHUN =
      108 TDM
      29 TUDM
      34 TLDM
      "The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister

      Hapus
    3. INDONESIA .....
      KAPAL TUA DIGANTI KAPAL BARU
      -
      1. KRI Klewang (625)
      Insiden: Kapal cepat rudal (trimaran) siluman ini terbakar habis pada 28 September 2012 di Banyuwangi saat masih dalam tahap uji coba.
      KAPAL PENGGANTI:
      KRI Golok (688). Kapal ini adalah generasi kedua dari kelas trimaran yang sama, diluncurkan pada 21 Agustus 2021 dan resmi beroperasi pada 2022.
      -
      2. KRI Nanggala (402)
      Insiden: Kapal selam kelas Cakra (Tipe 209/1300) ini tenggelam di perairan utara Bali pada 21 April 2021 dalam latihan torpedo.
      KAPAL PENGGANTI:
      Pemerintah melakukan pengadaan kapal selam baru yang lebih modern. Hingga 2026, Indonesia telah menyepakati kontrak pembangunan Kapal Selam Kelas Scorpène (Evolved) dari Prancis. Selain itu, armada kapal selam saat ini diperkuat oleh kelas Nagapasa (KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404, dan KRI Alugoro-405).
      -
      3. KRI Teluk Jakarta (541)
      Insiden: Kapal angkut logistik jenis Landing Ship Tank (LST) kelas Frosch ini tenggelam di dekat Pulau Damar, Kepulauan Seribu pada Juli 2020 akibat kebocoran saat cuaca buruk.
      KAPAL PENGGANTI:
      Peran kapal angkut tank ini digantikan secara fungsional oleh KRI Teluk Weda (526) dan KRI Teluk Wondama (527), serta kapal-kapal LST kelas Teluk Bintuni yang terus diproduksi secara massal oleh galangan kapal dalam negeri untuk memperkuat armada amfibi.
      -
      4. KRI Rencong (622)
      Insiden: Kapal Cepat Rudal (KCR) kelas Mandau ini terbakar dan tenggelam di perairan Sorong, Papua Barat, pada 11 September 2018 akibat korsleting listrik.
      KAPAL PENGGANTI:
      TNI AL mengganti kehilangan unit KCR dengan mempercepat produksi KCR Kelas Sampari (KCR-60m). Unit-unit baru seperti KRI Kapak (625) dan KRI Panah (626) kini telah memperkuat jajaran kapal cepat rudal untuk mengisi kekosongan tersebut.
      -
      5. KRI Teluk Hading (538)
      Insiden: Terjadi kebakaran besar pada 3 Juni 2023 di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Meskipun tidak tenggelam, kapal yang sudah berusia tua ini mengalami kerusakan berat.
      KAPAL PENGGANTI:
      Sejalan dengan pemensiunan kapal-kapal tua kelas Frosch, penggantinya adalah LST Kelas Teluk Bintuni (seperti KRI Teluk Youtefa-522 atau KRI Teluk Palu-523) yang memiliki kapasitas lebih besar dan teknologi lebih baru
      =================
      =================
      MALAYDESH.....
      TIADA GANTI KAPAL TUA
      TIADA GANTI KAPAL TUA
      TIADA GANTI KAPAL TUA
      TIADA GANTI KAPAL TUA
      TIADA GANTI KAPAL TUA
      -
      1. KD Sri Inderapura (1505)
      Insiden: Kapal pendarat tank (Landing Ship Tank/LST) terbesar Malaydesh ini mengalami kebakaran hebat pada 8 Oktober 2009 saat berlabuh di Pangkalan TLDM Lumut.
      STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
      Hingga Desember 2024 (15 tahun pasca kejadian), TLDM dilaporkan masih menunggu kapal pengganti permanen yang setara. Malaydesh sempat berencana mengakuisisi kapal sejenis dari negara lain, namun hingga kini kemampuan pengangkutan amfibi tersebut belum sepenuhnya digantikan oleh kapal baru dengan kapasitas yang sama.
      -
      2. KD Pendekar (3513)
      Insiden: Kapal serang cepat (Fast Attack Craft) kelas Handalan ini tenggelam di lepas pantai Johor pada 25 Agustus 2024 setelah menabrak objek bawah laut yang tidak teridentifikasi.
      STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
      Meskipun berhasil diapungkan kembali pada Oktober 2024 untuk investigasi, nasib kapal ini belum ditentukan dan belum ada pemesanan kapal baru sebagai pengganti langsung dari kelas yang sama. Saat ini, Malaydesh lebih berfokus pada program kapal misi pesisir (Littoral Mission Ship) dari Turki dan kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship) yang baru akan mulai beroperasi pada 2026.
      -
      3. KD Pari (3510)
      Insiden: Kapal patroli kelas Jerong ini sempat mengalami insiden kebocoran serius dan hampir tenggelam pada tahun 2011 akibat kerusakan pada poros baling-baling saat beroperasi di perairan Sabah.
      STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
      kelas Jerong secara bertahap dipensiunkan tanpa adanya penggantian unit "satu-ke-satu" yang sejenis secara desain.

      Hapus
    4. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      ====================
      ====================
      LOGIKA 🦧GORILA ......
      -
      KAPAL 1975 DIPENSIUN
      KAPAL 1975 DIPENSIUN
      KAPAL 1975 DIPENSIUN
      KD PARI telah dilancarkan pada tahun 1975 di Limbungan Hong Leong-Lurssen, Butterworth, Pulau Pinang dan ditauliahkan pada tahun 23 Mac 1977. Menggunakan panggilan antarabangsa 9MJO dan nombor pennant 3510, kapal ini diletakkan di bawah Skuadron Fast Attack Craft (GUN) bersama enam buah kapal ronda di bawah Kelas Jerong. Pada tahun 2019, Skuadron Fast Attack Craft (GUN) telah ditukarkan kepada Skuadron Kapal Ronda Laju Ke-6 (SKRL-6) dan diletakkan dibawah naungan Markas Wilayah Laut 2 bagi menjalankan tugas rondaan di Pantai Timur Sabah.
      ----------------
      KAPAL 1967 DITERIMA
      KAPAL 1967 DITERIMA
      KAPAL 1967 DITERIMA
      KAPAL 1967 DITERIMA
      KAPAL 1967 DITERIMA
      KAPAL 1967 DITERIMA
      KAPAL 1967 DITERIMA
      KAPAL 1967 DITERIMA
      Malaydesh Coast Guard (Penjaga Pantai Malaydesh ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
      USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
      USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
      ----------------
      NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
      NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
      NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
      NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
      NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
      NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
      NO AMRAAMs
      NO AIM 9X
      RADAR AN/APG 65 = 110 KM
      ANALOG TAHUN 1990an
      ----------------
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
      Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.


      Hapus
    5. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      ====================
      ====================
      2022 2024 2025 2026 =
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      ----------------
      Tahun 2022
      Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
      Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
      Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
      ----------------
      Tahun 2024
      Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
      Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
      ----------------
      Tahun 2025
      Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
      Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
      ----------------
      Januari 2026
      Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
      Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
      Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
      ----------------
      GORILA MALAYDESH = HELP QATAR FOR ISTIF
      GORILA MALAYDESH = HELP QATAR FOR ISTIF
      GORILA MALAYDESH = HELP QATAR FOR ISTIF
      GORILA MALAYDESH = HELP QATAR FOR ISTIF
      GORILA MALAYDESH = HELP QATAR FOR ISTIF
      GORILA MALAYDESH = HELP QATAR FOR ISTIF
      GORILA MALAYDESH = HELP QATAR FOR ISTIF
      GORILA MALAYDESH = HELP QATAR FOR ISTIF
      GORILA MALAYDESH = HELP QATAR FOR ISTIF
      GORILA MALAYDESH = HELP QATAR FOR ISTIF
      GORILA MALAYDESH = HELP QATAR FOR ISTIF
      ----------------
      https://www.malaydeshndefence.com/how-much-is-that-istif-frigate-in-the-window/
      It is likely that Qatar is providing a soft loan to Indonesia for the procurement of the two Istif frigates. Can it later be turned into a gift then? Of course, Qatar could do it if the Indonesian government asked for it.
      Can Malaydesh do the same, get Qatar, UAE or any Middle east country to offer soft loans for the procurement of military equipment and later be gifted ? Of course, but the government has to decide on the matter as you aware as there is nothing as a free horse.
      We already has various defence agreements with various Middle East countries – Saudi Arabia and UAE among them – but so far nothing involving procurement of military equipment. I am open for us to buy stuff from UAE, military equipment on a government to government basis – which is likely to offer huge discounts – even without them being gifted – but I am guessing some people will not want this..

      Hapus
  32. Sementara itu...

    https://www.facebook.com/reel/1270043675286435

    https://www.facebook.com/photo/?fbid=1234105512248323&set=a.337556818569868

    https://www.youtube.com/shorts/MrWOgDkf-84

    🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔥🔥

    BalasHapus
    Balasan
    1. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      ====================
      ====================
      2022 2024 2025 2026 =
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      ----------------
      Tahun 2022
      Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
      Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
      Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
      ----------------
      Tahun 2024
      Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
      Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
      ----------------
      Tahun 2025
      Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
      Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
      ----------------
      Januari 2026
      Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
      Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
      Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
      ----------------
      TLDM =
      ❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
      ❎NSM : 185 KM GHOIB
      ==========
      ==========
      TNI AL =
      ✅️YAKHONT 300 KM
      ✅️EXO B3 = 250 KM
      ✅️ATMACA = 250 KM
      ✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
      ✅️C802 = 180 KM
      ✅️C705 = 150 KM
      -
      ROKETSAN WILL CO-PRODUCE THE ATMACA ANTI-SHIP MISSILE IN INDONESIA
      Turkey’s defence firm Roketsan will co-produce the ATMACA anti-ship missile in Indonesia under a new agreement announced at the 2025 Antalya Diplomacy Forum. The deal, signed between Roketsan and several Indonesian defence companies, covers joint production of not only the ATMACA missile but also cruise missiles and a wide range of smart munitions. Speaking at the forum, Roketsan CEO Murat İkinci said the agreement marks a strategic shift, aimed at long-term collaboration.
      ------
      CONTRACT 45 ATMACA
      This contract, which covers the procurement of 45 missile rounds and associated launcher units and user terminals, paves the way for the Indonesian Navy to be the first export customer of the Turkish-developed guided weapon.
      ------
      2024 KONTRAK RUDAL ÇAKIR SUNGUR
      MRO RCWS
      Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerja sama pengadaan Rudal Permukaan ke Permukaan Çakir dan Rudal Pertahanan Udara Sungur dengan Republikorp Indonesia. Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari dan Founder Republikorp, Norman Joesoef di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Görgün

      Hapus
    2. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      ====================
      ====================
      2022 2024 2025 2026 =
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      ----------------
      Tahun 2022
      Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
      Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
      Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
      ----------------
      Tahun 2024
      Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
      Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
      ----------------
      Tahun 2025
      Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
      Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
      ----------------
      Januari 2026
      Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
      Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
      Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
      ----------------
      TLDM =
      ❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
      ❎NSM : 185 KM GHOIB
      ==========
      ==========
      TNI AL =
      ✅️YAKHONT 300 KM
      ✅️EXO B3 = 250 KM
      ✅️ATMACA = 250 KM
      ✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
      ✅️C802 = 180 KM
      ✅️C705 = 150 KM
      -
      ROKETSAN WILL CO-PRODUCE THE ATMACA ANTI-SHIP MISSILE IN INDONESIA
      Turkey’s defence firm Roketsan will co-produce the ATMACA anti-ship missile in Indonesia under a new agreement announced at the 2025 Antalya Diplomacy Forum. The deal, signed between Roketsan and several Indonesian defence companies, covers joint production of not only the ATMACA missile but also cruise missiles and a wide range of smart munitions. Speaking at the forum, Roketsan CEO MurKALKAat İkinci said the agreement marks a strategic shift, aimed at long-term collaboration. “Under the scope of the agreement we signed with Indonesia-based defence industry companies, we will jointly produce the ATMACA anti-ship missile, cruise missiles, and a wide range of smart ammunition systems,” he said. İkinci added that the partnership includes structured technology transfer and training for Indonesian engineers.“Our priority goals include technology transfer, strengthening Indonesia’s defence industry infrastructure, and implementing comprehensive training programmes.”

      Hapus
    3. ROKETSAN WILL CO-PRODUCE THE ATMACA ANTI-SHIP MISSILE IN INDONESIA
      Turkey’s defence firm Roketsan will co-produce the ATMACA anti-ship missile in Indonesia under a new agreement announced at the 2025 Antalya Diplomacy Forum. The deal, signed between Roketsan and several Indonesian defence companies, covers joint production of not only the ATMACA missile but also cruise missiles and a wide range of smart munitions. Speaking at the forum, Roketsan CEO Murat İkinci said the agreement marks a strategic shift, aimed at long-term collaboration. “Under the scope of the agreement we signed with Indonesia-based defence industry companies, we will jointly produce the ATMACA anti-ship missile, cruise missiles, and a wide range of smart ammunition systems,” he said. İkinci added that the partnership includes structured technology transfer and training for Indonesian engineers.“Our priority goals include technology transfer, strengthening Indonesia’s defence industry infrastructure, and implementing comprehensive training programmes.”
      ------
      CONTRACT 45 ATMACA
      This contract, which covers the procurement of 45 missile rounds and associated launcher units and user terminals, paves the way for the Indonesian Navy to be the first export customer of the Turkish-developed guided weapon.
      ------
      2024 KONTRAK RUDAL ÇAKIR SUNGUR
      MRO RCWS
      Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerja sama pengadaan Rudal Permukaan ke Permukaan Çakir dan Rudal Pertahanan Udara Sungur dengan Republikorp Indonesia. Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari dan Founder Republikorp, Norman Joesoef di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Görgün
      Norman Joesoef, mewakili Republikorp, menandatangani perjanjian dengan ASELSAN untuk produksi Sistem Senjata Kendali Jarak Jauh (RCWS), serta dengan ROKETSAN untuk mendirikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dan produksi rudal ÇAKIR, ATMACA, dan HISAR
      ---------
      2025 = JVC INDONESIA TURKI.....
      60 SET TB3
      9 SET AKINCI
      Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
      ---------
      2025 = JV INDONESIA TURKEY
      ASELSAN DAN ROKETSAN ...........
      SARP
      CENK
      FCS
      DATA LINK
      SUNGUR
      CAKIR
      MAM-L
      UAV
      TANK
      Turkish defence firms Aselsan and Roketsan have signed strategic agreements for defence industry transfers with Indonesia under the leadership of Türkiye’s Presidency of Defence Industries (SSB) in Jakarta.
      Turkish defence firm representatives and Indonesian President-elect and Defence Minister Prabowo Subianto met in the Indonesian capital on Monday, marking a “historic moment reflecting the strong ties between Türkiye and Indonesia,” said Haluk Gorgun, president of the SSB.
      In scope of the agreements, Aselsan’s remote controlled stabilised weapon system “SARP,” the four-dimensional search radar “CENK,” the Fire Control System, and the firm’s Data Link will be provided to Indonesia, in addition to Roketsan’s air defence missile system “SUNGUR,” the cruise missile “CAKIR,” and the smart micro munition “MAM-L.”
      Additionally, memorandums of understanding on the transfers of unmanned surface vehicles, tank modernisation, and missile system maintenance were signed
      😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

      Hapus
    4. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      ====================
      ====================
      2022 2024 2025 2026 =
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      ----------------
      Tahun 2022
      Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
      Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
      Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
      ----------------
      Tahun 2024
      Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
      Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
      ----------------
      Tahun 2025
      Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
      Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
      ----------------
      Januari 2026
      Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
      Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
      Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
      ----------------
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
      ----------------------
      https://www.malaydeshndefence.com/how-much-is-that-istif-frigate-in-the-window/
      It is likely that Qatar is providing a soft loan to Indonesia for the procurement of the two Istif frigates. Can it later be turned into a gift then? Of course, Qatar could do it if the Indonesian government asked for it.
      Can Malaydesh do the same, get Qatar, UAE or any Middle east country to offer soft loans for the procurement of military equipment and later be gifted ? Of course, but the government has to decide on the matter as you aware as there is nothing as a free horse.
      We already has various defence agreements with various Middle East countries – Saudi Arabia and UAE among them – but so far nothing involving procurement of military equipment. I am open for us to buy stuff from UAE, military equipment on a government to government basis – which is likely to offer huge discounts – even without them being gifted – but I am guessing some people will not want this.

      Hapus
    5. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      ====================
      ====================
      2022 2024 2025 2026 =
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      MEMBUAL NSM
      ----------------
      Tahun 2022
      Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
      Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
      Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
      ----------------
      Tahun 2024
      Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
      Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
      ----------------
      Tahun 2025
      Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
      Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
      ----------------
      Januari 2026
      Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
      Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
      Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
      ----------------
      NAVAL GRUP = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      LCS REWORK (SALAH PASANG)
      LCS REWORK (SALAH PASANG)
      LCS REWORK (SALAH PASANG)
      --
      https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
      Beliau turut menjelaskan secara spesifik mengenai isu teknikal yang menyumbang kepada kelewatan ini, di mana Pihak Berkuasa Reka Bentuk (Design Authority), Naval Group, telah mengarahkan supaya penambahbaikan dilakukan demi keselamatan kapal.
      "Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
      ---------------------
      PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      -
      Masalah utama:
      Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
      Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
      Kelewatan besar: sepatutnya kapal pertama siap 2019, tetapi hanya berjaya diluncurkan pada Mei 2024.

      Hapus
  33. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
    -
    Welcome to in force .......
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    ====================
    ====================
    2022 2024 2025 2026 =
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    ----------------
    Tahun 2022
    Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
    Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
    Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
    ----------------
    Tahun 2024
    Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
    Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
    ----------------
    Tahun 2025
    Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
    Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
    ----------------
    Januari 2026
    Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
    Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
    Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
    ----------------
    2026 =
    BUKTI LCS KARATAN
    BUKTI LCS KARATAN
    BUKTI LCS KARATAN
    -
    https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/618729088_122257611464152127_3846135779091436202_n-768x512.jpg
    ------------------
    2026 =
    BUKTI LCS OMPONG
    BUKTI LCS OMPONG
    BUKTI LCS OMPONG
    -
    https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/616602398_122257611656152127_3607545269913185334_n.jpg
    ------------------
    2026 =
    BUKTI LCS DELAY
    BUKTI LCS DELAY
    BUKTI LCS DELAY
    -
    Defence Minister DS Khaled Nordin told Parliament today that the sea trials for the ship has been rescheduled for April and its commissioning this December, a delay of four months of the original schedule. LCS 2 commissioning is postponed to August 27 while LCS 3 commissioning remained on schedule for December 2027. As with LCS 4 on August 2028 and LCS 5 April 2029.
    ------------------
    LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
    LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
    LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
    -
    https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/615891933_122257611716152127_8374116749521824848_n-768x512.jpg
    -
    https://www.malaydeshndefence.com/lcs-sea-trials-after-raya-and-commissioning-this-december/

    BalasHapus
  34. PITY PAL SALAH POTONG... DELAY guys..🔥🔥🤣🤣🤣



    Waduh, PT PAL Indonesia Dilaporkan Gagal Penuhi 4 Tonggak Utama Kontrak Kapal LPD Pesanan Filipina

    https://www.zonajakarta.com/nasional/67315816218/waduh-pt-pal-indonesia-dilaporkan-gagal-penuhi-4-tonggak-utama-kontrak-kapal-lpd-pesanan-filipina

    BalasHapus
    Balasan
    1. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      KSOT TNI AL =
      Kedalaman Selam Maksimal: 350 meter.
      Kecepatan Maksimal: 20 knot.
      Daya Tahan Operasi: Hingga 72 jam atau 200 jam (terdapat variasi laporan, namun menonjolkan durasi panjang).
      -
      DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
      MENIT 3:25 =
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      -
      MENIT 24:39 =
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
      =============
      =============
      SONAR TLDM = 25 METER
      SONAR TLDM = 25 METER
      SONAR TLDM = 25 METER
      -
      1. KD LEKIU (Frigat)
      Sensor: Thales Spherion B (Hull-Mounted Sonar).
      Jangkauan Deteksi: Secara umum berkisar antara 15 hingga 25 kilometer dalam kondisi ideal.
      Karakteristik: Sonar ini beroperasi pada frekuensi menengah (medium frequency) yang dirancang untuk deteksi aktif dan pasif di perairan dalam maupun dangkal (littoral). Spherion B sangat efektif untuk mendeteksi ancaman kapal selam sekaligus memberikan peringatan dini terhadap torpedo yang mendekat.
      -
      2. KD KASTURI (Korvet)
      Sensor: Atlas Elektronik DSQS-21C.
      Jangkauan Deteksi: Memiliki jangkauan operasional sekitar 10 hingga 20 kilometer.
      Karakteristik: Merupakan bagian dari keluarga sonar ASO 80-series yang sangat populer di kelas korvet dan frigat ringan. Sonar ini menggunakan teknologi pemrosesan sinyal digital untuk membedakan antara kebisingan latar belakang laut dengan tanda akustik kapal selam, sehingga tetap handal meskipun kapal dalam kondisi bergerak.
      -
      3. Kapal Tanpa Kemampuan ASW (Gunboat/OPV)
      Kapal-kapal di bawah ini tidak memiliki sensor sonar bawah air maupun senjata torpedo, sehingga tidak bisa melakukan misi perburuan kapal selam:
      LMS Batch 1 (Keris Class)
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Dirancang sebagai kapal patroli murah (Littoral Mission Ship), hanya dilengkapi meriam kecil untuk pengawasan wilayah maritim.
      LMS Batch 2 (MILA Class / Versi Turki)
      Status ASW: Sangat Minim / Tidak Ada.
      Keterangan: Meski berbasis korvet Turki (Ada-class/Hisar), versi yang dibeli TLDM difokuskan pada pertempuran permukaan (Anti-Surface) dan pertahanan udara (Anti-Air). Hingga saat ini, belum ada konfirmasi penggunaan sonar derek atau tabung torpedo berat.
      KEDAH Class (MEKO 100)
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Meskipun memiliki ukuran lambung yang besar, kapal ini dikategorikan sebagai Offshore Patrol Vessel (OPV) dan tidak dipasangi sensor sonar maupun senjata torpedo sejak awal pembangunannya.
      LAKSAMANA Class
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Saat ini difungsikan sepenuhnya sebagai kapal patroli. Sensor dan kemampuan ASW-nya sudah tidak aktif atau tidak lagi mumpuni untuk standar peperangan bawah air modern.
      PERDANA, HANDALAN, & JERUNG Class
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Ketiga kelas ini adalah kapal cepat (Fast Attack Craft / FAC). Peran utamanya adalah sebagai kapal meriam (Gunboat) untuk serangan permukaan kilat dan patroli pesisir, tanpa peralatan deteksi bawah laut.
      -
      🔥12 TORPEDO X 30 KSOT : 360 TORPEDO = TLDM BELASUNGKAWA🔥

      Hapus
    2. TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
      -
      BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
      Key Missile-Capable RMN Vessels:

      1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.

      2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).

      3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).

      4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.

      5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.

      6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
      -
      TLDM =
      ❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
      ❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
      ==========
      ==========
      TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      -
      DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
      MENIT 3:25 =
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      -
      MENIT 24:39 =
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
      -
      Media Pertahanan Global (Defense Specialist)
      1. Naval News: Memberikan ulasan mendalam mengenai uji coba penembakan torpedo "Piranha" 324 mm dari prototipe KSOT-008 dan mengonfirmasi target 30 unit yang akan dioperasikan oleh Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) pada 2026.
      2. Interesting Engineering: Mengulas keunggulan teknis KSOT, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem sonar modern, serta mengonfirmasi target induksi 30 unit ke TNI AL.
      3. Defense Security Asia: Melaporkan nilai proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp 15-16 triliun) dan rencana penempatan di Selat Sunda, Lombok, serta Makassar
      -
      INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
      MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
      80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
      🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
      -
      EXOCET
      (SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
      ----------
      TNI AL =
      ✅️TESEO = 350 KM
      ✅️YAKHONT 300 KM
      ✅️EXO B3 = 250 KM
      ✅️ATMACA = 250 KM
      ✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
      ✅️C802 = 180 KM
      ✅️C705 = 150 KM
      ----------------
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -

      🔥12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO VS TLDM BELASUNGKAWA🔥

      Hapus
    3. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
      --
      The 127mm VULCANO ammunition family, is composed by Ballistic Extended Range (BER) and Guided Long Range (GLR) ammunition with different multifunctional fuses, sensor and final guidance that extend the range of the gun up to 100km
      ------------------
      BUKTI FULL TEMPUR
      ASTER 15/30
      TESEO
      -
      Berdasarkan laporan Fincantieri dan Janes Defence, kapal yang dialihkan ke Indonesia memang merupakan unit Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) atau kapal patroli lepas pantai multiguna yang awalnya diproduksi untuk Angkatan Laut Italia (Marina Militare).
      Berikut adalah poin-poin kunci terkait pengalihan kapal tersebut:
      Jenis Kapal: Kapal yang dialihkan adalah PPA kelas Thaon di Revel yang memiliki spesifikasi tinggi, sering dikategorikan sebagai fregat ringan karena kapabilitas multimisi dan tempurnya.
      Spesifikasi dan Fitur: Kapal ini memiliki panjang 143 meter dan dilengkapi dengan teknologi terkini, termasuk sistem peluncur vertikal (Vertical Launching System/VLS) DCNS Sylver A43 untuk pertahanan udara.
      Persenjataan: Kapal ini dipersenjatai dengan sistem sensor dan senjata terintegrasi dari Leonardo, termasuk meriam utama Oto Melara 127 mm/64 Vulcano, meriam 76 mm/62 Strales, dan peluncur rudal anti-kapal Teseo MK2E
      ------------------
      INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
      MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
      80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
      🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
      -
      EXOCET
      (SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
      ----------
      TNI AL =
      ✅️YAKHONT 300 KM
      ✅️EXO B3 = 250 KM
      ✅️ATMACA = 250 KM
      ✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
      ✅️C802 = 180 KM
      ✅️C705 = 150 KM
      ==========
      ==========
      TLDM =
      ❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
      ❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB

      Hapus
    4. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
      -
      BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
      Key Missile-Capable RMN Vessels:

      1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.

      2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).

      3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).

      4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.

      5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.

      6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
      -
      TLDM =
      ❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
      ❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
      ==========
      ==========
      TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      -----------------
      Media Pertahanan Global (Defense Specialist)
      1. Naval News: Memberikan ulasan mendalam mengenai uji coba penembakan torpedo "Piranha" 324 mm dari prototipe KSOT-008 dan mengonfirmasi target 30 unit yang akan dioperasikan oleh Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) pada 2026.
      2. Interesting Engineering: Mengulas keunggulan teknis KSOT, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem sonar modern, serta mengonfirmasi target induksi 30 unit ke TNI AL.
      3. Defense Security Asia: Melaporkan nilai proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp 15-16 triliun) dan rencana penempatan di Selat Sunda, Lombok, serta Makassar
      -----------------
      DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
      MENIT 3:25 =
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      -
      MENIT 24:39 =
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
      -------------
      INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
      MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
      80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
      🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
      -
      EXOCET
      (SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
      ----------
      TNI AL =
      ✅️TESEO = 350 KM
      ✅️YAKHONT 300 KM
      ✅️EXO B3 = 250 KM
      ✅️ATMACA = 250 KM
      ✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
      ✅️C802 = 180 KM
      ✅️C705 = 150 KM
      ----------------
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -

      🔥12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO VS TLDM BELASUNGKAWA🔥

      Hapus
    5. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
      -
      Welcome to in force .......
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
      -
      BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
      Key Missile-Capable RMN Vessels:

      1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.

      2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).

      3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).

      4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.

      5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.

      6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
      -
      TLDM =
      ❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
      ❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
      ==========
      ==========
      TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      -----------------
      Media Pertahanan Global (Defense Specialist)
      1. Naval News: Memberikan ulasan mendalam mengenai uji coba penembakan torpedo "Piranha" 324 mm dari prototipe KSOT-008 dan mengonfirmasi target 30 unit yang akan dioperasikan oleh Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) pada 2026.
      2. Interesting Engineering: Mengulas keunggulan teknis KSOT, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem sonar modern, serta mengonfirmasi target induksi 30 unit ke TNI AL.
      3. Defense Security Asia: Melaporkan nilai proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp 15-16 triliun) dan rencana penempatan di Selat Sunda, Lombok, serta Makassar
      -----------------
      DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
      MENIT 3:25 =
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      -
      MENIT 24:39 =
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
      -------------
      INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
      MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
      80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
      🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
      -
      EXOCET
      (SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
      ----------
      TNI AL =
      ✅️TESEO = 350 KM
      ✅️YAKHONT 300 KM
      ✅️EXO B3 = 250 KM
      ✅️ATMACA = 250 KM
      ✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
      ✅️C802 = 180 KM
      ✅️C705 = 150 KM
      ----------------
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -

      🔥12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO VS TLDM BELASUNGKAWA🔥

      Hapus
    6. TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
      -
      BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
      Key Missile-Capable RMN Vessels:

      1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.

      2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).

      3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).

      4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.

      5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.

      6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
      -
      TLDM =
      ❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
      ❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
      ==========
      ==========
      TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      -----------------
      Media Pertahanan Global (Defense Specialist)
      4. Naval News: Memberikan ulasan mendalam mengenai uji coba penembakan torpedo "Piranha" 324 mm dari prototipe KSOT-008 dan mengonfirmasi target 30 unit yang akan dioperasikan oleh Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) pada 2026.
      5. Interesting Engineering: Mengulas keunggulan teknis KSOT, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem sonar modern, serta mengonfirmasi target induksi 30 unit ke TNI AL.
      6. Defense Security Asia: Melaporkan nilai proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp 15-16 triliun) dan rencana penempatan di Selat Sunda, Lombok, serta Makassar
      -----------------
      DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
      MENIT 3:25 =
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      -
      MENIT 24:39 =
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
      -------------
      INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
      MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
      80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
      🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
      -
      EXOCET
      (SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
      ----------
      TNI AL =
      ✅️TESEO = 350 KM
      ✅️YAKHONT 300 KM
      ✅️EXO B3 = 250 KM
      ✅️ATMACA = 250 KM
      ✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
      ✅️C802 = 180 KM
      ✅️C705 = 150 KM
      ----------------
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      🔥30 KSOT TORPEDO VS TLDM BELASUNGKAWA🔥

      Hapus
  35. PITY PAL SALAH POTONG... DELAY guys..🔥🔥🤣🤣🤣



    Waduh, PT PAL Indonesia Dilaporkan Gagal Penuhi 4 Tonggak Utama Kontrak Kapal LPD Pesanan Filipina

    https://www.zonajakarta.com/nasional/67315816218/waduh-pt-pal-indonesia-dilaporkan-gagal-penuhi-4-tonggak-utama-kontrak-kapal-lpd-pesanan-filipina

    BalasHapus
    Balasan
    1. TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
      -
      BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
      Key Missile-Capable RMN Vessels:

      1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.

      2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).

      3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).

      4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.

      5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.

      6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
      -
      SONAR TLDM = 25 METER
      SONAR TLDM = 25 METER
      -
      1. KD LEKIU (Frigat)
      Sensor: Thales Spherion B (Hull-Mounted Sonar).
      Jangkauan Deteksi: Secara umum berkisar antara 15 hingga 25 kilometer dalam kondisi ideal.
      Karakteristik: Sonar ini beroperasi pada frekuensi menengah (medium frequency) yang dirancang untuk deteksi aktif dan pasif di perairan dalam maupun dangkal (littoral). Spherion B sangat efektif untuk mendeteksi ancaman kapal selam sekaligus memberikan peringatan dini terhadap torpedo yang mendekat.
      -
      2. KD KASTURI (Korvet)
      Sensor: Atlas Elektronik DSQS-21C.
      Jangkauan Deteksi: Memiliki jangkauan operasional sekitar 10 hingga 20 kilometer.
      Karakteristik: Merupakan bagian dari keluarga sonar ASO 80-series yang sangat populer di kelas korvet dan frigat ringan. Sonar ini menggunakan teknologi pemrosesan sinyal digital untuk membedakan antara kebisingan latar belakang laut dengan tanda akustik kapal selam, sehingga tetap handal meskipun kapal dalam kondisi bergerak.
      -
      3. Kapal Tanpa Kemampuan ASW (Gunboat/OPV)
      Kapal-kapal di bawah ini tidak memiliki sensor sonar bawah air maupun senjata torpedo, sehingga tidak bisa melakukan misi perburuan kapal selam:
      LMS Batch 1 (Keris Class)
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Dirancang sebagai kapal patroli murah (Littoral Mission Ship), hanya dilengkapi meriam kecil untuk pengawasan wilayah maritim.
      LMS Batch 2 (MILA Class / Versi Turki)
      Status ASW: Sangat Minim / Tidak Ada.
      Keterangan: Meski berbasis korvet Turki (Ada-class/Hisar), versi yang dibeli TLDM difokuskan pada pertempuran permukaan (Anti-Surface) dan pertahanan udara (Anti-Air). Hingga saat ini, belum ada konfirmasi penggunaan sonar derek atau tabung torpedo berat.
      KEDAH Class (MEKO 100)
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Meskipun memiliki ukuran lambung yang besar, kapal ini dikategorikan sebagai Offshore Patrol Vessel (OPV) dan tidak dipasangi sensor sonar maupun senjata torpedo sejak awal pembangunannya.
      LAKSAMANA Class
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Saat ini difungsikan sepenuhnya sebagai kapal patroli. Sensor dan kemampuan ASW-nya sudah tidak aktif atau tidak lagi mumpuni untuk standar peperangan bawah air modern.
      PERDANA, HANDALAN, & JERUNG Class
      Status ASW: Tidak Ada.
      Keterangan: Ketiga kelas ini adalah kapal cepat (Fast Attack Craft / FAC). Peran utamanya adalah sebagai kapal meriam (Gunboat) untuk serangan permukaan kilat dan patroli pesisir, tanpa peralatan deteksi bawah laut.
      =============
      =============
      1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
      4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
      2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
      2 UNIT FREEGAT ISTIF
      2 UNIT SCORPENE EVOLVED
      -
      KSOT TNI AL =
      Kedalaman Selam Maksimal: 350 meter.
      Kecepatan Maksimal: 20 knot.
      Daya Tahan Operasi: Hingga 72 jam atau 200 jam (terdapat variasi laporan, namun menonjolkan durasi panjang).
      -
      DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
      MENIT 3:25 =
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      1 KSOT : 12 TORPEDO
      -
      MENIT 24:39 =
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
      -
      🔥12 TORPEDO X 30 KSOT : 360 TORPEDO🔥

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      1. Batas Limit Utang (65%)
      Ini merujuk pada Statutory Debt Limit (Batas Utang Statutori) pemerintah Malaydesh.
      Sumber: Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF).
      Konteks: Parlemen Malaydesh menaikkan batas plafon utang dari 60% ke 65% dari PDB selama pandemi COVID-19 (melalui amandemen Akta Pendanaan Kerajaan 2021) untuk memberi ruang bagi paket stimulus.
      Berita Terkait: Laporan dari Bernama, The Star, atau The Edge Malaydesh mengenai sidang Parlemen (Dewan Rakyat) saat pengesahan plafon utang tersebut.
      -
      2. Gov. Debt (69%)
      Angka ini sering muncul dalam perdebatan mengenai Utang Sektor Publik secara keseluruhan.
      Sumber: Laporan Ekonomi (Economic Outlook) Kementerian Kewangan atau Bank Negara Malaydesh (BNM).
      Konteks: Secara teknis, utang langsung pemerintah biasanya dijaga di bawah 65%, namun jika digabungkan dengan komitmen kontinjensi (jaminan utang seperti 1MDB, pembangunan infrastruktur, dll), totalnya bisa mendekati atau melebihi 69-70% dari PDB.
      Berita Terkait: Pernah disinggung dalam pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat membentangkan Belanjawan (Budget) 2023/2024 mengenai total utang dan liabilitas negara yang mencapai RM1.5 triliun.
      -
      3. Household Debt (84,3%)
      Ini adalah angka yang sangat sering dikutip dalam laporan stabilitas keuangan.
      Sumber: Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh (BNM).
      Konteks: Malaydesh memang memiliki salah satu rasio utang rumah tangga terhadap PDB tertinggi di Asia Tenggara. Angka ini fluktuatif; pada puncaknya memang berada di kisaran 89% dan belakangan berada di angka 84% hingga 84,2%.
      Berita Terkait: Artikel di Free Malaydesh Today (FMT) atau Malay Mail yang membahas risiko kredit konsumen akibat tingginya cicilan rumah dan kendaraan.
      -
      Ringkasan Sumber Berita Utama:
      Jika Anda ingin mencari berita spesifik terkait data di atas, Anda bisa merujuk pada:
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Untuk data utang rumah tangga (Household Debt).
      The Edge Malaydesh: Portal berita bisnis paling otoritatif di Malaydesh yang sering membedah angka-angka ini secara kritis.
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh: Untuk data plafon utang hukum (Statutory Debt).
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. Turki (Türkiye) = Mekanisme Utama: OECD CIRR / Kerangka Kerja G2G.
      -
      2. Korea Selatan = Mekanisme Utama: KEXIM (Subsidi Ekspor Negara).
      -
      3. China = Mekanisme Utama: China Eximbank (Pinjaman Preferensial).
      -
      4. Polandia = Mekanisme Utama: UKEF (Strict Rules / Aturan Ketat)
      -
      5. Inggris (UK) = Mekanisme: Fasilitas UK Export Finance (UKEF) berbasis aturan OECD 6 CIRR atau National Loans Fund.
      -
      6. Jerman (Germany) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui lembaga Euler Hermes yang berkolaborasi dengan bank komersial (contoh: Deutsche Bank).
      -
      7. Italia (Italy) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui SACE (Lembaga Kredit Ekspor Italia).

      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
    3. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KELEMAHAN EKONOMI MALAYDESH (DITOPANG KORPORASI)
      Kerentanan terhadap Guncangan Global: Ekonomi yang sangat bergantung pada korporasi besar dan ekspor (Malaydesh sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak sawit, minyak bumi, dan gas alam, serta barang elektronik) menjadi rentan terhadap fluktuasi permintaan global. Ketika terjadi krisis atau permintaan global melemah, sektor korporasi dapat terpukul keras, menyebabkan efek domino ke seluruh perekonomian.
      Ketimpangan Pendapatan: Fokus pada korporasi besar sering kali menyebabkan konsentrasi kekayaan dan pendapatan pada segelintir pemilik modal atau pemegang saham, yang berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial.
      Penciptaan Lapangan Kerja yang Kurang Merata: Meskipun korporasi besar menciptakan lapangan kerja, jangkauannya tidak semasif UMKM dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tersebar luas secara geografis. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan kesempatan kerja antar wilayah atau sektor.
      Kurangnya Inovasi dari Basis yang Luas: Meskipun korporasi besar mampu berinovasi, inovasi cenderung terpusat di sektor tertentu. Berbeda dengan UMKM di Indonesia yang secara kolektif mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor akar rumput, meskipun dalam skala kecil.
      ------------------
      KEUNGGULAN RELATIF INDONESIA (DITOPANG UMKM)
      Sebaliknya, struktur ekonomi Indonesia yang didominasi UMKM (menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja) memiliki keunggulan dalam hal:
      Resiliensi (Daya Tahan) Krisis: UMKM di Indonesia terbukti memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi krisis ekonomi global, seperti saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19. Sifatnya yang lokal dan tidak terlalu bergantung pada pasar ekspor global menjadikannya peredam guncangan yang efektif.
      Pemerataan Ekonomi: Keberadaan UMKM yang tersebar luas membantu pemerataan pendapatan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, mengurangi konsentrasi ekonomi di perkotaan atau pusat industri tertentu.
      Basis Konsumen Domestik yang Kuat: Dengan banyaknya UMKM yang melayani pasar domestik, ekonomi Indonesia memiliki basis permintaan internal yang kuat, mengurangi ketergantungan berlebihan pada ekspor.
      ------------------
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT

      Hapus
    4. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      TIADA GORILA MALAYDESH ........
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
      🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
      Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
      1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
      2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
      3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
      4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
      5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
      6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
      7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
      8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
      9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
      10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
      Sources:
      📊 Catatan Penting
      China vs AS: Secara global, AS masih nomor 1, tapi di Asia, China unggul jauh.
      Indonesia: Menariknya, ada perbedaan sumber. Forbes menempatkan Indonesia di peringkat 15 dunia, sedangkan IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia. Perbedaan ini muncul karena metodologi berbeda (nominal vs PPP, proyeksi vs realisasi).
      India: Diprediksi akan menyalip Jepang dalam dekade mendatang, menjadi ekonomi terbesar kedua di Asia.
      Asia Timur & Tenggara: Korea Selatan, Taiwan, dan Indonesia menunjukkan daya saing kuat di sektor teknologi dan manufaktur.
      🔎 Analisis Singkat
      Asia tetap menjadi motor pertumbuhan global, dengan China, India, dan Indonesia sebagai tiga negara kunci yang mendorong dinamika ekonomi. Indonesia khususnya menarik karena lonjakan peringkat IMF menunjukkan potensi besar, meski masih ada tantangan seperti utang rumah tangga tinggi dan ketergantungan ekspor komoditas.

      Hapus
    5. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      NASIB GORILA MALAYDESH ........
      DEFISIT SEJAK 1998
      Malaydesh mengalami defisit anggaran federal secara berkelanjutan sejak tahun 1998, yang didorong oleh kombinasi kelemahan struktural ekonomi dan kebijakan fiskal ekspansif yang berkelanjutan.
      Berikut adalah penjelasan detail mengenai kelemahan ekonomi Malaydesh yang berkontribusi terhadap defisit kronis tersebut:
      1. Ketergantungan pada Kebijakan Fiskal Ekspansif
      Pemerintah Malaydesh secara konsisten menjalankan kebijakan fiskal ekspansif (mengeluarkan lebih banyak uang daripada pendapatan) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama setelah Krisis Finansial Asia 1998.
      Pembiayaan Melalui Utang: Karena pengeluaran melebihi pendapatan, pemerintah membiayai defisit ini melalui pinjaman (utang), yang menyebabkan peningkatan utang publik secara berkelanjutan. Pinjaman ini, menurut aturan fiskal Malaydesh, ditujukan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, namun tetap menambah beban utang.
      Beban Subsidi Tinggi: Sebagian besar pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk subsidi yang besar (seperti bahan bakar dan pangan), yang membebani anggaran negara dalam jangka panjang dan mengurangi fleksibilitas fiskal.
      2. Struktur Penerimaan Pajak yang Belum Optimal
      Salah satu tantangan berkelanjutan Malaydesh adalah penerimaan pajak yang tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang tinggi.
      Perdebatan Pajak: Terdapat perdebatan mengenai strategi keuangan, seperti penerapan kembali Pajak Barang dan Jasa (GST) atau reformasi sistem pajak lainnya, untuk meningkatkan basis pendapatan, namun implementasinya sering kali menghadapi resistensi politik dan tantangan.
      Ketergantungan pada Komoditas: Meskipun ekonominya telah terdiversifikasi, pendapatan negara masih sangat bergantung pada sektor komoditas seperti minyak dan gas, yang pendapatannya fluktuatif mengikuti harga pasar global.
      3. Kerentanan Eksternal dan Fluktuasi Mata Uang
      Ekonomi Malaydesh masih rentan terhadap guncangan eksternal dan pergerakan pasar global.
      Pelemahan Ringgit: Mata uang Ringgit Malaydesh (RM) sering mengalami pelemahan signifikan terhadap Dolar AS, terutama saat terjadi penguatan dolar AS atau perbedaan suku bunga yang lebar. Pelemahan mata uang ini meningkatkan beban utang luar negeri dalam mata uang asing dan biaya impor, yang berdampak negatif pada neraca keuangan negara.
      Arus Modal Keluar: Kerentanan terhadap sentimen pasar global dapat memicu arus modal keluar yang cepat, memberikan tekanan lebih lanjut pada mata uang dan cadangan devisa.

      Hapus
    6. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      NASIB GORILA MALAYDESH ........
      DEFISIT SEJAK 1998
      Malaydesh mengalami defisit anggaran federal secara berkelanjutan sejak tahun 1998, yang didorong oleh kombinasi kelemahan struktural ekonomi dan kebijakan fiskal ekspansif yang berkelanjutan.
      Berikut adalah penjelasan detail mengenai kelemahan ekonomi Malaydesh yang berkontribusi terhadap defisit kronis tersebut:
      1. Ketergantungan pada Kebijakan Fiskal Ekspansif
      Pemerintah Malaydesh secara konsisten menjalankan kebijakan fiskal ekspansif (mengeluarkan lebih banyak uang daripada pendapatan) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama setelah Krisis Finansial Asia 1998.
      Pembiayaan Melalui Utang: Karena pengeluaran melebihi pendapatan, pemerintah membiayai defisit ini melalui pinjaman (utang), yang menyebabkan peningkatan utang publik secara berkelanjutan. Pinjaman ini, menurut aturan fiskal Malaydesh, ditujukan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, namun tetap menambah beban utang.
      Beban Subsidi Tinggi: Sebagian besar pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk subsidi yang besar (seperti bahan bakar dan pangan), yang membebani anggaran negara dalam jangka panjang dan mengurangi fleksibilitas fiskal.
      2. Struktur Penerimaan Pajak yang Belum Optimal
      Salah satu tantangan berkelanjutan Malaydesh adalah penerimaan pajak yang tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang tinggi.
      Perdebatan Pajak: Terdapat perdebatan mengenai strategi keuangan, seperti penerapan kembali Pajak Barang dan Jasa (GST) atau reformasi sistem pajak lainnya, untuk meningkatkan basis pendapatan, namun implementasinya sering kali menghadapi resistensi politik dan tantangan.
      Ketergantungan pada Komoditas: Meskipun ekonominya telah terdiversifikasi, pendapatan negara masih sangat bergantung pada sektor komoditas seperti minyak dan gas, yang pendapatannya fluktuatif mengikuti harga pasar global.
      3. Kerentanan Eksternal dan Fluktuasi Mata Uang
      Ekonomi Malaydesh masih rentan terhadap guncangan eksternal dan pergerakan pasar global.
      Pelemahan Ringgit: Mata uang Ringgit Malaydesh (RM) sering mengalami pelemahan signifikan terhadap Dolar AS, terutama saat terjadi penguatan dolar AS atau perbedaan suku bunga yang lebar. Pelemahan mata uang ini meningkatkan beban utang luar negeri dalam mata uang asing dan biaya impor, yang berdampak negatif pada neraca keuangan negara.
      Arus Modal Keluar: Kerentanan terhadap sentimen pasar global dapat memicu arus modal keluar yang cepat, memberikan tekanan lebih lanjut pada mata uang dan cadangan devisa.

      Hapus
    7. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      NASIB GORILA MALAYDESH ........
      DEFISIT = TAMBAH HUTANG
      Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
      Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
      1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
      Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
      Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malaydeshn Government Securities/MGS di Malaydesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
      2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
      Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
      Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
      Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
      Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
      3. Aturan Fiskal Malaydesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
      Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malaydesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
      Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
      Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malaydesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
      Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
      Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
      Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
      4. Menambah Beban Utang
      Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
      Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
      Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit

      Hapus
  36. TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
    -
    BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
    Key Missile-Capable RMN Vessels:

    1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.

    2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).

    3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).

    4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.

    5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.

    6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
    -
    TLDM =
    ❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
    ❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
    ==========
    ==========
    TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    -
    DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
    MENIT 3:25 =
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    -
    MENIT 24:39 =
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
    2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
    2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
    https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
    -
    Media Pertahanan Global (Defense Specialist)
    1. Naval News: Memberikan ulasan mendalam mengenai uji coba penembakan torpedo "Piranha" 324 mm dari prototipe KSOT-008 dan mengonfirmasi target 30 unit yang akan dioperasikan oleh Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) pada 2026.
    2. Interesting Engineering: Mengulas keunggulan teknis KSOT, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem sonar modern, serta mengonfirmasi target induksi 30 unit ke TNI AL.
    3. Defense Security Asia: Melaporkan nilai proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp 15-16 triliun) dan rencana penempatan di Selat Sunda, Lombok, serta Makassar
    -
    INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
    MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
    80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
    🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
    -
    EXOCET
    (SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
    ----------
    TNI AL =
    ✅️TESEO = 350 KM
    ✅️YAKHONT 300 KM
    ✅️EXO B3 = 250 KM
    ✅️ATMACA = 250 KM
    ✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
    ✅️C802 = 180 KM
    ✅️C705 = 150 KM
    ----------------
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -

    🔥12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO VS TLDM BELASUNGKAWA🔥

    BalasHapus
  37. KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
    -
    Welcome to in force .......
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
    -
    BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
    Key Missile-Capable RMN Vessels:

    1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.

    2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).

    3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).

    4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.

    5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.

    6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
    -
    TLDM =
    ❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
    ❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
    ==========
    ==========
    TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    -----------------
    Media Pertahanan Global (Defense Specialist)
    1. Naval News: Memberikan ulasan mendalam mengenai uji coba penembakan torpedo "Piranha" 324 mm dari prototipe KSOT-008 dan mengonfirmasi target 30 unit yang akan dioperasikan oleh Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) pada 2026.
    2. Interesting Engineering: Mengulas keunggulan teknis KSOT, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem sonar modern, serta mengonfirmasi target induksi 30 unit ke TNI AL.
    3. Defense Security Asia: Melaporkan nilai proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp 15-16 triliun) dan rencana penempatan di Selat Sunda, Lombok, serta Makassar
    -----------------
    DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
    MENIT 3:25 =
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    -
    MENIT 24:39 =
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
    2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
    2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
    2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
    https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
    -------------
    INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
    MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
    80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
    🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
    -
    EXOCET
    (SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
    ----------
    TNI AL =
    ✅️TESEO = 350 KM
    ✅️YAKHONT 300 KM
    ✅️EXO B3 = 250 KM
    ✅️ATMACA = 250 KM
    ✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
    ✅️C802 = 180 KM
    ✅️C705 = 150 KM
    ----------------
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -

    🔥12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO VS TLDM BELASUNGKAWA🔥

    BalasHapus
  38. TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
    -
    BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
    Key Missile-Capable RMN Vessels:

    1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.

    2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).

    3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).

    4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.

    5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.

    6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
    -
    TLDM =
    ❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
    ❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
    ==========
    ==========
    TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
    30 KSOT TORPEDO
    30 KSOT TORPEDO
    30 KSOT TORPEDO
    30 KSOT TORPEDO
    30 KSOT TORPEDO
    30 KSOT TORPEDO
    -----------------
    Media Pertahanan Global (Defense Specialist)
    4. Naval News: Memberikan ulasan mendalam mengenai uji coba penembakan torpedo "Piranha" 324 mm dari prototipe KSOT-008 dan mengonfirmasi target 30 unit yang akan dioperasikan oleh Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) pada 2026.
    5. Interesting Engineering: Mengulas keunggulan teknis KSOT, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem sonar modern, serta mengonfirmasi target induksi 30 unit ke TNI AL.
    6. Defense Security Asia: Melaporkan nilai proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp 15-16 triliun) dan rencana penempatan di Selat Sunda, Lombok, serta Makassar
    -----------------
    DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
    MENIT 3:25 =
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    1 KSOT : 12 TORPEDO
    -
    MENIT 24:39 =
    30 KSOT TORPEDO
    30 KSOT TORPEDO
    30 KSOT TORPEDO
    2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
    2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
    2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
    https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
    -------------
    INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
    MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
    80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
    🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
    -
    EXOCET
    (SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
    ----------
    TNI AL =
    ✅️TESEO = 350 KM
    ✅️YAKHONT 300 KM
    ✅️EXO B3 = 250 KM
    ✅️ATMACA = 250 KM
    ✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
    ✅️C802 = 180 KM
    ✅️C705 = 150 KM
    ----------------
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    🔥30 KSOT TORPEDO VS TLDM BELASUNGKAWA🔥

    BalasHapus
  39. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    -
    KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
    -
    1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    -----------------
    TIADA GORILA MALAYDESH ........
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA
    Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
    🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
    Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    Sources:
    📊 Catatan Penting
    China vs AS: Secara global, AS masih nomor 1, tapi di Asia, China unggul jauh.
    Indonesia: Menariknya, ada perbedaan sumber. Forbes menempatkan Indonesia di peringkat 15 dunia, sedangkan IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia. Perbedaan ini muncul karena metodologi berbeda (nominal vs PPP, proyeksi vs realisasi).
    India: Diprediksi akan menyalip Jepang dalam dekade mendatang, menjadi ekonomi terbesar kedua di Asia.
    Asia Timur & Tenggara: Korea Selatan, Taiwan, dan Indonesia menunjukkan daya saing kuat di sektor teknologi dan manufaktur.
    🔎 Analisis Singkat
    Asia tetap menjadi motor pertumbuhan global, dengan China, India, dan Indonesia sebagai tiga negara kunci yang mendorong dinamika ekonomi. Indonesia khususnya menarik karena lonjakan peringkat IMF menunjukkan potensi besar, meski masih ada tantangan seperti utang rumah tangga tinggi dan ketergantungan ekspor komoditas.

    BalasHapus
  40. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    -
    NASIB GORILA MALAYDESH ........
    DEFISIT = TAMBAH HUTANG
    Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
    Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
    1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
    Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
    Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malaydeshn Government Securities/MGS di Malaydesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
    2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
    Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
    Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
    Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
    Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
    3. Aturan Fiskal Malaydesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
    Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malaydesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
    Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
    Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malaydesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
    Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
    Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
    Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
    4. Menambah Beban Utang
    Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
    Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
    Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit

    BalasHapus
  41. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    --
    Turki (Türkiye) – Proyek Kapal Perang (LMS Batch 2)
    Turki menawarkan skema yang sangat kompetitif untuk menarik mitra strategis melalui mekanisme Government-to-Government (G2G).
    • Jenis Bunga: Mengacu pada OECD CIRR (tetap/fixed).
    • Estimasi Bunga: 4% – 6% per tahun.
    • Tenor: 10 – 15 tahun.
    • Karakteristik: Adanya Premium Fee (biaya jaminan risiko) yang dibayar di muka. Keunggulan utamanya adalah perlindungan dari fluktuasi pasar global karena bunga tetap.
    -
    2. Korea Selatan – Kolaborasi KEXIM
    Menekankan pada fleksibilitas tinggi dengan melibatkan bank ekspor-impor negara (KEXIM).
    • Struktur Pinjaman: Terbagi dua, yaitu 50% Pinjaman (bunga subsidi di bawah pasar) dan 50% Barter (minyak sawit).
    • Biaya Tambahan: Management Fee sekitar 0,10% - 0,50%.
    • Karakteristik: Komponen barter tidak berbunga, namun ada biaya logistik dan manajemen komoditas.
    -
    3. Inggris (UK) – Standar Ketat UKEF
    Menggunakan regulasi yang sangat transparan namun memiliki syarat administrasi yang ketat.
    • Jenis Bunga: OECD CIRR atau National Loans Fund rates.
    • Syarat Uang Muka: Wajib membayar minimal 15% dari nilai kontrak sebagai DP sebelum kredit cair.
    • Biaya: Membebankan Premium Fee berdasarkan credit rating negara pembeli.
    -
    4. China – Proyek LMS Batch 1
    Fokus pada bunga "lunak" untuk memenangkan persaingan pasar di luar standar OECD.
    • Nilai Proyek: ± US$ 250 Juta (untuk 4 unit kapal).
    • Mekanisme: 100% Kredit Ekspor melalui China Eximbank.
    • Estimasi Bunga: Sangat rendah, sekitar 3,5% per tahun (Fixed).
    • Tenor: 10 Tahun.
    • Angsuran: Menggunakan sistem saldo menurun (Tahun ke-1: US$ 33,75 Juta
    Tahun ke-10: US$ 25,87 Juta).
    -
    5. Polandia – Proyek Tank PT-91M Pendekar
    Menggunakan kombinasi pembiayaan tunai dan komoditas (barter).
    • Nilai Kontrak: RM 1,4 Miliar (DP 15% atau RM 210 Juta).
    • Mekanisme: Kredit Ekspor dengan tenor 10 tahun.
    • Komposisi Barter: Sekitar 30-40% angsuran tahunan dibayar menggunakan minyak sawit (estimasi RM 40-50 Juta/tahun).
    • Total Kewajiban: RM 130 Juta – RM 160 Juta per tahun (termasuk pokok dan bunga).
    -
    6. Jerman – Proyek Kedah-Class (MEKO 100)
    Pembiayaan melalui lembaga kredit resmi negara.
    • Lembaga Penjamin: Euler Hermes, sering berkolaborasi dengan bank komersial (seperti Deutsche Bank).
    • Mekanisme: Kredit Ekspor (Hutang) dengan standar regulasi Eropa yang ketat.
    -
    7. Kredit Sindikasi – Proyek LCS (Littoral Combat Ship)
    Ini merupakan proyek dengan beban finansial terbesar (Skala Masif).
    • Nilai Proyek: US$ 2,5 Miliar (RM 11,2 Miliar).
    • Mekanisme: Kredit Sindikasi internasional/domestik dengan Government Guarantee.
    • Bunga: Estimasi 6% (Saldo Menurun).
    • Tenor: 15 Tahun.
    • Risiko: Pembayaran murni tunai (USD), sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar (kurs) dan eskalasi biaya jangka panjang.

    BalasHapus
  42. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    -
    KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
    -
    1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
    --------------
    BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
    BUKTI PRANK 🦧GORILA ....
    -
    KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
    -
    HUTANG BAYAR HUTANG
    HUTANG BAYAR HUTANG
    HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
    -
    2018: FASE "OPEN DONASI"
    Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
    -
    2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
    Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
    -
    2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
    Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
    -
    2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
    Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
    -
    2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
    Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
    -
    2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
    Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
    -
    2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
    Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
    -
    2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
    Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
    -
    2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
    Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
    Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
    Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.

    BalasHapus
  43. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    -
    KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
    -
    1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    --------------
    "Prank 🦧GORILA" (2005–2026):
    2005 (China):
    Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
    -
    2014 (Prancis):
    Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
    -
    2016 (Prancis):
    Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
    -
    2017 (Pakistan):
    Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
    -
    2018 (Indonesia):
    Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
    -
    2022 (India/Turki/Slovakia):
    Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
    -
    2023 (IAG Guardian):
    Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
    -
    2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
    Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
    -
    2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Mindef.

    BalasHapus
  44. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    -KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
    -
    1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    --------------
    TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
    -----
    2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
    -----
    2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
    ------
    2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
    -----
    2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
    -----
    2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
    -----
    2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
    -----
    2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
    -----
    17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.


    BalasHapus