.png)
Bandung (ANTARA) - PT Len Industri resmi memperkenalkan implementasi teknologi Radar Ground Control Interception (GCI) generasi terkini pertama di Indonesia yang dipasang di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan kemampuan deteksi jarak jauh hingga radius 515 kilometer.
Sistem alutsista canggih yang dirancang ramah mobilisasi tinggi (ISO Container 20 kaki) dan berkemampuan gelar cepat (fast deployment) ini difungsikan untuk memperkuat pengawasan ruang udara strategis serta pengendalian operasi pertahanan udara nasional secara seketika (real-time).
"Kelebihan radar pertahanan udara mutakhir ini ditunjukkan langsung oleh jajaran Direksi PT Len Industri (Persero) kepada publik saat menerima kunjungan kerja dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) di site Banjarbaru, Kalimantan Selatan," tulis keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.
Sistem radar terintegrasi pertama di tanah air tersebut mengadopsi teknologi "stacked beam" guna mendongkrak efektivitas pelacakan objek asing di langit dalam berbagai cuaca ekstrem, didukung update rate data setiap enam detik, serta fast time to target demi akurasi keputusan militer yang presisi.
.png)
Disebutkan, di balik keandalan dan kecanggihan operasional alat deteksi ini, terdapat kolaborasi taktis puluhan teknisi orisinal PT Len Industri lintas disiplin ilmu yang meliputi keahlian teknik sipil, elektro, radio frequency (RF), jaringan, perangkat lunak (software), hingga mekanik dari tahap instalasi awal hingga pengujian akhir.
Dalam operasional taktisnya di lapangan, data pengawasan dari Radar GCI ini langsung terhubung dan terintegrasi penuh ke dalam sistem komando pertahanan udara TNI Angkatan Udara (TNI AU), sehingga informasi ancaman kedaulatan di atas ruang udara NKRI dapat disalurkan secara cepat.
Pertamax, dengan radar ini si rusli gempur berak pun pasti dijamin kelihatan
BalasHapus515 km, bukti GM 400 Alpha versi Terbaruw haha!🦾😉🔥
Hapusmakin NGAMUK😤 mahluk banana🍌repablik dibawah⬇️ haha!🍌😝😂
GM403 BASIC MURAH DI KLAIM GM400 Alpha guys... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusOrang gila🤣🤣🤣
HapusLINK RESMI THALES = 13 GM400a
Hapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
----
25 RADAR =
13 PERANCIS
12 RETIA
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan, tambahan 12 radar militer untuk TNI Angkatan Udara (AU) dibeli dari Republik Retia.
“Kalau enggak salah dari Retia, dari Retia ya,” kata Prabowo usai prosesi serah terima lima unit pesawat angkut ringan NC-212i kepada TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (12/12/2023).
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa suatu negara harus memiliki pertahanan yang kuat.
Diketahui, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengungkapkan bahwa TNI AU merencanakan pengadaan 25 radar baru untuk ditempatkan di sejumlah titik untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.
"Ke depan ada rencana pengadaan sebanyak 13, ditambah 12, jadi 25 radar baru," kata Fadjar saat berbicara bersama para pemimpin redaksi di Mabes TNI AU (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023), dikutip dari Antaranews.
Fadjar mengatakan, jumlah radar yang ada saat ini belum mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Nantinya, sejumlah radar yang didatangkan akan menggantikan yang sudah tak berfungsi maksimal. Kemudian, sebagian lagi akan ditempatkan di titik baru.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah memesan 13 radar jarak jauh Ground Master 400 Alpha (GM400a) produksi perusahaan asal Perancis, Thales untuk keperluan TNI AU.
============
============
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkNOwn number and type of coastal surveillance radars which were kNOwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
---
5 RADAR RUSAK
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoNOmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
---
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
---
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
-------------------------------------
🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
Hapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
===================
===================
RADAR MALAYDESH
• 5 Radar CSS (AESA SPEXER 2000): Rusak total, tidak ekonomis untuk diperbaiki, dan sudah dicopot untuk disposal (pelupusan).
• Radar 1206 (Bantuan AS 2006): Radar pengawas pantai hibah dari Amerika Serikat ini telah selesai ditingkatkan mutunya (di-upgrade) setelah 17 tahun, dengan biaya yang ditanggung penuh oleh AS.
• Radar TPS-77 (Donasi AS): Radar pengawas jarak jauh buatan Lockheed Martin sumbangan AS akan mulai dioperasikan di Labuan pada akhir tahun.
• Radar ASR (Donasi Jepang): Jepang telah menyumbangkan setidaknya satu unit Radar Pengawas Lapangan Terbang (ASR) untuk digunakan oleh Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM).
----------------------------------
UTANG & LIABILITAS (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
Malaydesh's approach to financing large-scale defense acquisitions often involves the use of loan agreements :
1. The Need for Loan Agreements
• High Cost of Modern Defense Systems: Modern military equipment, such as fighter jets, naval vessels, submarines, air defense systems, and advanced armored vehicles, are extremely expensive. A single major acquisition can easily exceed Malaydesh's annual defense budget.
• Budgetary Constraints: While Malaydesh allocates a significant portion of its budget to defense, there are always competing demands from other sectors like education, healthcare, infrastructure, and social welfare. This limits the amount that can be immediately spent on defense acquisitions.
• Long-Term Modernization Goals: Malaydesh has a continuous need to modernize its armed forces to maintain regional security, protect its sovereignty, and respond to evolving threats. Loan agreements facilitate these long-term strategic objectives by spreading the financial burden over several years.
-----------------
2. Sources of Loans
Malaydesh can tap into various sources for these defense-related loans:
• Foreign Governments (Government-to-Government Loans):
o Direct Financing: Often, a selling country's government (e.g., France, the UK, Germany, South Korea) will offer direct government-backed loans or credit lines to Malaydesh to facilitate the purchase of their defense products. This can be part of a larger diplomatic or trade package.
o Export Credit Agencies (ECAs): Many countries have ECAs (e.g., UK Export Finance, COFACE in France, Euler Hermes in Germany) that provide guarantees or direct loans to support their national defense industries' exports. These loans often come with favorable terms.
o Advantages: These loans can sometimes offer lower interest rates, longer repayment periods, and more flexible terms than commercial loans, as they are often intertwined with strategic partnerships.
• International Banks/Financial Institutions:
o Commercial Loans: Malaydesh can secure loans from large international commercial banks or consortia of banks. These are typically market-rate loans, but for large sums, they might involve syndicated lending (multiple banks pooling resources).
o Multilateral Development Banks (Less Common for Direct Defense): While institutions like the World Bank or Asian Development Bank typically don't finance direct defense purchases, they might fund related infrastructure projects that indirectly support defense capabilities (e.g., port upgrades that could also be used by naval vessels). However, direct defense financing from these is rare.
o Advantages: Access to a broad pool of capital, competitive terms, and expertise in structuring complex financial deals.
SIPRI MALONDESH 2025 - 2024 = SALAM KOSONG
Hapus-
SIPRI MALONDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALONDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALONDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALONDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
SIPRI MALONDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2021.html
-
SIPRI MALONDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2020.htmll
------------------------------
TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALONDESH (2005 – 2026)
-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
BUKTI TRANSFER SENJATA 2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG ..
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
FAKTA INDIANESIA hanya GM403 BASIC.... Page rasmi THALES guys... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusThales Delivers First Two GM403 Radars To Indonesia
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-delivers-first-two-gm403-radars-indonesia
Buta huruf ko gempurwaria 😅😅😅
HapusLINK RESMI THALES = 13 GM400a
Hapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
===================
===================
5 RADAR RUSAK
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
--------------------
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
--------------------
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
--------------------
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
--------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
Perbandingan antara strategi pertahanan udara "Malaydesh" (sebutan satir dalam konteks diskusi netizen untuk Malaydesh) dan Indonesia menunjukkan perbedaan fundamental dalam model pengadaan, kemandirian teknologi, dan visi strategis jangka panjang.
Berikut adalah analisa mendalamnya:
________________________________________
1. Model Pengadaan: Hibah vs Investasi Mandiri
Malaydesh (Ketergantungan Hibah): Pola pengadaan sangat bergantung pada bantuan asing (Amerika Serikat dan Jepang). Meskipun menghemat anggaran jangka pendek, model ini menciptakan kerentanan terhadap keberlanjutan suku cadang dan ketergantungan pada teknologi yang diberikan oleh donor. Laporan mengenai 5 radar CSS SPEXER 2000 yang rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki menunjukkan risiko teknologi hibah yang mencapai akhir masa pakai tanpa rencana regenerasi yang kuat.
-
Indonesia (Belanja Strategis): Indonesia melakukan pengadaan masif 25 unit radar baru (13 Thales GM400 Alpha dan 12 radar Retia) menggunakan anggaran negara. Ini memberikan Indonesia posisi tawar tinggi untuk menentukan spesifikasi sesuai kebutuhan geografis dan memastikan sistem tersebut adalah teknologi garis depan (AESA jarak jauh).
________________________________________
2. Kapasitas Deteksi dan Cakupan Geografis
Malaydesh (Celah Coastal): Fokus Malaydesh terlihat lebih berat pada Coastal Surveillance (pengawasan pantai) melalui peningkatan radar 1206 dan hibah TPS-77. Namun, rusaknya sejumlah radar CSS menciptakan celah deteksi dini di wilayah pesisir yang krusial.
-
Indonesia (Blanket Coverage): Dengan target 33 Satuan Radar (Satrad) pada 2029, Indonesia bertujuan menghapus blind spot secara nasional. Penempatan di Poros IKN, ALKI II, NTT, hingga Papua menunjukkan strategi "sabuk luar" untuk mendeteksi target dengan manuver ekstrem sebelum memasuki ruang udara kedaulatan.
________________________________________
3. Kemandirian dan Transfer of Technology (ToT)
Malaydesh: Tidak terlihat adanya penekanan pada keterlibatan industri pertahanan lokal dalam proses pemeliharaan atau perakitan radar hibah tersebut.
-
Indonesia (PT Len Industri): Kemitraan dengan Thales Group melibatkan PT Len Industri secara mendalam. Ini bukan sekadar jual-beli, melainkan pembangunan infrastruktur lokal di Subang untuk perakitan dan pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost). Hal ini memastikan Indonesia tidak akan mengalami nasib "radar rusak tak bisa diperbaiki" karena memegang kendali teknis secara mandiri.
________________________________________
4. Visi Masa Depan (2029)
Malaydesh: Terkesan reaktif, melakukan upgrade pada sistem lama yang sudah berumur 17 tahun dan menerima hibah untuk menutup lubang kemampuan yang ada.
-
Indonesia: Proaktif dan terencana. Garis waktu dari penandatanganan kontrak (2023) hingga operasional penuh (2029) menunjukkan peta jalan menuju Full Operational Capability (FOC) yang terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional (NADS).
________________________________________
Kesimpulan:
Indonesia sedang bertransformasi menjadi kekuatan pemantauan udara dominan di Asia Tenggara melalui modernisasi sistemik
-
Malaydesh saat ini sedang berjuang mempertahankan kapabilitas dasarnya dengan mengandalkan bantuan eksternal yang memiliki keterbatasan usia operasional.
________________________________________
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALONDESH (2005 – 2026)
-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
-
1. INDONESIA (1,5%)
STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA).
-
2. Filipina (1,2%)
STATUS: URUTAN KEDUA DI KAWASAN.
Fokus: Penguatan pertahanan pantai dan udara (Rudal BrahMos, helikopter tempur, dan kapal fregat).
-
3. Singapura (1,1%)
STATUS: URUTAN KETIGA DI KAWASAN.
Fokus: Pemeliharaan keunggulan teknologi (Jet tempur F-35B dan kapal selam tipe 218SG).
-
4. Thailand (0,5%)
STATUS: URUTAN KEEMPAT DI KAWASAN.
Fokus: Alutsista dari Swedia, AS, dan Korea Selatan (termasuk jet tempur dan bom berpemandu).
-
5. Malondesh (0,3%)
STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
Fokus: Modernisasi terbatas pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan.
-
6. Kamboja (0,1%)
STATUS: URUTAN KEENAM DI KAWASAN.
Fokus: Dominasi pasokan dari China, termasuk sistem peluncur roket multipel (MLRS).
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
Status SIPRI & Kelumpuhan Pengadaan
Vakum Total (2024–2025): Lembar laporan SIPRI KOSONG selama dua tahun berturut-turut.
Tren Penurunan Progresif: Berawal dari Planned (2020), turun menjadi Selected Not Yet Ordered (2022), hingga nihil aktivitas (2024-2025).
Kontras Regional: Indonesia memiliki lembar belanja penuh (Rafale, A400M, Rudal Khan), sementara Malondesh setara dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja.
-
Kegagalan Aset Strategis & Operasional
Drama SPH 155mm: Proyek tertunda sejak 2010; hingga September 2024 Angkatan Darat belum memiliki sistem SPH karena pembatalan anggaran oleh Kemenkeu.
Skandal LCS: Cost overrun sebesar RM 1 Miliar. Dari RM 6,08 Miliar yang dibayarkan, RM 400 Juta justru digunakan untuk membayar hutang perusahaan (PSCI), bukan untuk kapal.
Armada Lumpuh (Grounded): Jet Hawk dan MB-339CM tidak bisa terbang; kapal selam KD Rahman sempat mengalami kendala teknis tidak bisa menyelam.
Aset Usang: Inventaris yang menua memicu biaya pemeliharaan (sustainment) yang sangat tinggi dan tidak efisien.
-
Kelemahan Industri Pertahanan Domestik
Korupsi Sistemik: Proses pengadaan sangat rentan terhadap campur tangan kepentingan asing dan domestik.
Kesenjangan SDM: Kurangnya spesialis STEM dan keterbatasan teknologi membuat galangan kapal lokal tidak kompetitif dibanding Singapura.
Keamanan Anggaran: Terjadi kebocoran dana (leakage) dan pengawasan parlemen yang sangat lemah terhadap sektor pertahanan yang tertutup.
-
Hambatan Fiskal & "Debt Service Ratio"
Prioritas Nasional: Anggaran pertahanan stagnan karena pemerintah harus memprioritaskan pemulihan ekonomi dan pembayaran hutang.
Siklus Hutang: Tingginya biaya pemeliharaan aset tua menghisap anggaran yang seharusnya digunakan untuk modernisasi alutsista baru.
-
Dampak pada Posisi Kawasan (GFP 2026)
Penurunan Peringkat: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
Kelemahan Maritim: Absennya Korps Marinir dan armada yang menua membuat Malondesh rentan dalam sengketa di Laut China Selatan (LCS).
-
Ringkasan Perbandingan 2026
Indonesia: Peringkat 13 (Pemimpin ASEAN), belanja agresif, rasio utang sehat.
Malondesh: Peringkat 42 (Papan Bawah), lembar belanja kosong, terjebak hutang dan korupsi.
Pssstttt... Bila GORILLA TIPU TIPU konon GM400 ALPHA... 🤣🤣🤣
BalasHapusThales Delivers First Two GM403 Radars To Indonesia
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-delivers-first-two-gm403-radars-indonesia
Buta huruf ko gempurwaria 😅😅😅
HapusLINK RESMI THALES = 13 GM400a
Hapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
--------------
NATUNA RADAR WEIBEL : 1000 KM
RADAR VERA NG SPESIALIS PERAWAT SILUMAN
Natuna Sabah : 960 KM
Natuna Kuala lumpur : 736 KM
Natuna Kedah : 884 KM
Natuna Johor : 589 KM
--------------
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
Diketahui, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengungkapkan bahwa TNI AU merencanakan pengadaan 25 radar baru untuk ditempatkan di sejumlah titik untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.
"Ke depan ada rencana pengadaan sebanyak 13, ditambah 12, jadi 25 radar baru," kata Fadjar saat berbicara bersama para pemimpin redaksi di Mabes TNI AU (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023), dikutip dari Antaranews.
===================
===================
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
IDN : SIPRI SHOPPING VS MY : 2 TAHUN SIPRI KOSONG
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING 15 YEARS
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA .....
11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
________________________________________
Pengadaan 25 radar baru (13 Thales GM400a & 12 Retia) untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029 memiliki implikasi mendalam bagi kedaulatan dan strategi pertahanan Indonesia. Berikut adalah analisis implikasinya:
-
1. Implikasi Terhadap Kedaulatan Wilayah (Air Sovereignty)
Eliminasi Blind Spot: Dengan jangkauan radar GM400a hingga 515 km, Indonesia akan memiliki "pagar elektronik" yang rapat. Tidak ada lagi celah udara yang bisa dimanfaatkan oleh pesawat asing atau penyusup untuk masuk tanpa terdeteksi (terutama di wilayah Timur dan perbatasan NTT-Australia).
Pengawasan Real-Time 24/7: Penempatan radar di titik strategis seperti Natuna dan Morotai memastikan setiap pergerakan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) terpantau secara instan, meningkatkan kemampuan intersep oleh jet tempur TNI AU.
-
2. Implikasi Strategis terhadap IKN dan ALKI II
Perisai Udara Ibu Kota Baru: Penempatan Satrad di Banjarbaru dan Samboja menciptakan deteksi berlapis untuk IKN. Radar Retia yang memiliki kemampuan deteksi target ketinggian rendah (low-level) akan sangat efektif menangkal ancaman drone atau rudal jelajah yang mencoba menyelinap di bawah cakupan radar jarak jauh.
Keamanan Jalur Maritim Internasional: Penguatan di Takalar dan Banjarbaru memberikan pengawasan total atas ALKI II (jalur lintas laut internasional utama), yang krusial bagi stabilitas ekonomi dan keamanan regional di kawasan Indo-Pasifik.
-
3. Implikasi Teknologi dan Kemandirian (ToT)
Kedaulatan Data: Melalui integrasi oleh PT Len Industri, Indonesia memiliki kontrol penuh atas "kode sumber" dan aliran data. Ini mencegah risiko intervensi pihak asing melalui pintu belakang (backdoor) pada sistem radar.
Efisiensi Biaya Jangka Panjang: Dengan penguasaan pemeliharaan (Life Cycle Cost) secara lokal, TNI AU tidak lagi bergantung penuh pada teknisi luar negeri untuk perbaikan. Hal ini mempercepat kesiapan operasional alutsista dan menghemat anggaran negara dalam jangka panjang.
-
4. Implikasi Deterrence Effect (Efek Gentar)
Peningkatan Postur Pertahanan: Kepemilikan radar generasi terbaru (AESA) yang mampu mendeteksi target siluman (stealth) dan objek berkecepatan tinggi menempatkan Indonesia sebagai kekuatan udara yang diperhitungkan di Asia Tenggara.
Sinergi Sistem Senjata: Radar ini akan menjadi "mata" bagi jet tempur Rafale dan F-15IDN yang juga sedang diproses. T-anpa radar yang mumpuni, jet tempur canggih tidak akan bisa beroperasi maksimal.
5. Implikasi Geopolitik
Sentralitas ASEAN: Indonesia mempertegas perannya sebagai pemimpin keamanan di kawasan dengan menjaga wilayah udara yang luas secara mandiri.
Keseimbangan Kawasan: Modernisasi ini merupakan respon rasional terhadap meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan pakta pertahanan regional lainnya, memastikan Indonesia tetap netral namun kuat secara defensif.
________________________________________
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
IDN : SIPRI SHOPPING VS MY : 2 TAHUN SIPRI KOSONG
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING 15 YEARS
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA .....
11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
________________________________________
Pengadaan 25 radar baru (13 Thales GM400a & 12 Retia) untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029 memiliki implikasi mendalam bagi kedaulatan dan strategi pertahanan Indonesia. Berikut adalah analisis implikasinya:
-
1. Implikasi Terhadap Kedaulatan Wilayah (Air Sovereignty)
Eliminasi Blind Spot: Dengan jangkauan radar GM400a hingga 515 km, Indonesia akan memiliki "pagar elektronik" yang rapat. Tidak ada lagi celah udara yang bisa dimanfaatkan oleh pesawat asing atau penyusup untuk masuk tanpa terdeteksi (terutama di wilayah Timur dan perbatasan NTT-Australia).
Pengawasan Real-Time 24/7: Penempatan radar di titik strategis seperti Natuna dan Morotai memastikan setiap pergerakan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) terpantau secara instan, meningkatkan kemampuan intersep oleh jet tempur TNI AU.
-
2. Implikasi Strategis terhadap IKN dan ALKI II
Perisai Udara Ibu Kota Baru: Penempatan Satrad di Banjarbaru dan Samboja menciptakan deteksi berlapis untuk IKN. Radar Retia yang memiliki kemampuan deteksi target ketinggian rendah (low-level) akan sangat efektif menangkal ancaman drone atau rudal jelajah yang mencoba menyelinap di bawah cakupan radar jarak jauh.
Keamanan Jalur Maritim Internasional: Penguatan di Takalar dan Banjarbaru memberikan pengawasan total atas ALKI II (jalur lintas laut internasional utama), yang krusial bagi stabilitas ekonomi dan keamanan regional di kawasan Indo-Pasifik.
-
3. Implikasi Teknologi dan Kemandirian (ToT)
Kedaulatan Data: Melalui integrasi oleh PT Len Industri, Indonesia memiliki kontrol penuh atas "kode sumber" dan aliran data. Ini mencegah risiko intervensi pihak asing melalui pintu belakang (backdoor) pada sistem radar.
Efisiensi Biaya Jangka Panjang: Dengan penguasaan pemeliharaan (Life Cycle Cost) secara lokal, TNI AU tidak lagi bergantung penuh pada teknisi luar negeri untuk perbaikan. Hal ini mempercepat kesiapan operasional alutsista dan menghemat anggaran negara dalam jangka panjang.
-
4. Implikasi Deterrence Effect (Efek Gentar)
Peningkatan Postur Pertahanan: Kepemilikan radar generasi terbaru (AESA) yang mampu mendeteksi target siluman (stealth) dan objek berkecepatan tinggi menempatkan Indonesia sebagai kekuatan udara yang diperhitungkan di Asia Tenggara.
Sinergi Sistem Senjata: Radar ini akan menjadi "mata" bagi jet tempur Rafale dan F-15IDN yang juga sedang diproses. T-anpa radar yang mumpuni, jet tempur canggih tidak akan bisa beroperasi maksimal.
5. Implikasi Geopolitik
Sentralitas ASEAN: Indonesia mempertegas perannya sebagai pemimpin keamanan di kawasan dengan menjaga wilayah udara yang luas secara mandiri.
Keseimbangan Kawasan: Modernisasi ini merupakan respon rasional terhadap meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan pakta pertahanan regional lainnya, memastikan Indonesia tetap netral namun kuat secara defensif.
________________________________________
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
Ko yang gemar tipu tipu gempur waria 😁😁😁
BalasHapusGempur waria buta huruf 😅😅😅
BalasHapusGempur waria buta huruf 😅😅😅😂
BalasHapusGempur waria buta huruf 😅😅😅😅
BalasHapusGempur waria buta huruf 😅😅😂
BalasHapusGempur waria buta huruf dan idiot 😅😅😅😅
BalasHapusGempur waria buta huruf dan idiot 😅😅😅
BalasHapusGempur waria buta huruf dan idiot 😅😅😅😂
BalasHapusMalaydesh kan LOW IQ Grade...jadinya buta huruf tidak bisa baca dan artikan dengan BENAR.
BalasHapusBetul itu om
HapusGempur waria buta huruf dan idiot 😅😅😂😂
BalasHapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
BalasHapus13 unit GM 400 Alpha untuk Indonesia
515 km. Tau kan warganyet itu radar apa ? Kita beli bukan cuma 2 seperti malaydesh yg miskin. Tapi 13 wow....
BalasHapusNetizen INDONESIA percaya THALES France dong....
BalasHapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
13 unit GM 400 Alpha untuk Indonesia
GM403 di klaim GM400 Alpha guys
BalasHapus.. 🔥🔥🤣🤣🤣
5 RADAR RUSAK
HapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
--------------------
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
--------------------
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
--------------------
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
--------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
MALAYDESH = 5 RADAR RUSAK
HapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
-
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
-
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
-
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
==============
==============
INDONESIA 25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
-
pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
1. Esensi Strategis Pengadaan
Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
-
2. Fokus Penempatan Geografis
Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
-
3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
-
4. Garis Waktu Operasional
2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI
________________________________________
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
Pssstttt... Bila GORILLA TIPU TIPU konon GM400 ALPHA guys... (Page rasmi THALES)....🤣🤣🤣
BalasHapusThales Delivers First Two GM403 Radars To Indonesia
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-delivers-first-two-gm403-radars-indonesia
STRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
HapusSTRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
STRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
________________________________________
1. Perangkap "No Cash": Barter vs. Kedaulatan
Malaydesh menggunakan skema Farming (CPO) untuk menutupi kelemahan likuiditas.
Risiko: Bergantung pada volatilitas harga sawit. Jika harga anjlok, beban pengadaan membengkak.
Kontras: Indonesia melakukan Shopping dengan basis GDP USD 1,44 Triliun, memberikan daya tawar tinggi dalam negosiasi ToT (Transfer of Technology) tanpa harus menggadaikan hasil bumi.
________________________________________
2. Efek "Gorila Hutang" Malaydesh
Struktur hutang Malaydesh bersifat multidimensi (G2G, Barter, Kredit Ekspor, Sindikasi):
LCS (Money Pit): Bunga 6% saldo menurun tanpa aset operasional adalah "kanker" keuangan. Dana tersedot hanya untuk melunasi bunga penundaan, bukan modernisasi.
G2G Turki & China: Meskipun bunga terlihat moderat (3,5-6%), tenor panjang (15 tahun) mengunci APBN Malaydesh, membuat mereka kehilangan fleksibilitas untuk merespons ancaman baru di masa depan.
________________________________________
3. Perbandingan Makro Ekonomi (Data Check)
perbandingan indikator ekonomi pertahanan antara Indonesia dan Malaydesh dalam format daftar:
Produk Domestik Bruto (GDP)
Indonesia (IDN): USD 1,44 Triliun
Malaydesh (MY): USD 416,9 Miliar
Implikasi: Kapasitas belanja dan kekuatan finansial Indonesia mencapai 3 kali lipat lebih besar dibandingkan Malaydesh.
Utang Pemerintah (Gov. Debt)
Indonesia (IDN): 40% dari GDP
Malaydesh (MY): 69% dari GDP
Implikasi: Rasio utang Malaydesh sangat mengkhawatirkan karena telah melewati batas aman fiskal mereka sendiri (65%), sementara Indonesia masih memiliki ruang napas yang luas.
Status Pengadaan Alutsista
Indonesia (IDN): Buying/Procurement (Membeli & Mengakuisisi)
Malaydesh (MY): Leasing/Retirement (Menyewa & Memensiunkan)
Implikasi: Indonesia berada dalam fase ekspansi militer besar-besaran, sedangkan Malaydesh cenderung mengalami kontraksi dan kesulitan mempertahankan kesiapan aset yang ada.
________________________________________
4. Realita Alutsista: Fakta vs. "Prank"
Narasi "Prank" pada pengadaan Malaydesh (F-18, Rafale, Gripen) membuktikan bahwa tanpa jaminan cash atau ruang fiskal yang sehat, diplomasi pertahanan hanya berujung pada pembatalan. Sebaliknya, Indonesia mengamankan aset high-end seperti Rafale dan KAAN dengan struktur pendanaan yang lebih disiplin.
Kesimpulan:
Malaydesh saat ini sedang melakukan "Aggressive Leveraging". Mereka memaksakan modernisasi dengan hutang di saat beban hutang rumah tangga (84,3%) dan hutang pemerintah sudah di zona merah. Risiko terbesar mereka bukan serangan militer luar, melainkan kebangkrutan anggaran pemeliharaan akibat semua dana terserap untuk mencicil hutang masa lalu.
________________________________________
GAME OVER
-
2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
-
2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
-
2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
-
2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
-
2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
-
2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
-
2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
-
2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
-
2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.
INDONESIA=
HapusMRCA (RAFALE-KAAN-KF21-M364F)✔️
AMRAAM✔️
METEOR✔️
HAMMER✔️
FREGAT✔️
SIPRI SHOPPING✔️
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
-
KAYA = 48 KAAN – 42 RAFALE – 16 KF21 – 12 KIZILELMA –
36 M364FA – 1 GARIBALDI – 4 FMP -2 PPA - 2 ISTIF
===================
===================
MALONDESH =
NSM BANNED❌
AMRAAM BLOKIR❌
F18 BATAL❌
UH60A BATAL❌
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL❌
SIPRI KOSONG❌
RAFALE❌
TYPHOON❌
GRIPEN❌
LCA FA50MURAH✔️
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
----------------------------------
PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
“The MALONDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
-
PRANK INDIA-PRANK TEJAS
MALONDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
-
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
-
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
-
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
-
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
-
PRANK CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
-
PRANK UN-PRANK IAG
Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyarata
--------------------------------
"Claim of Wealth = Malondesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
=============
=============
INDONESIA
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
(Note: The safety threshold of 60%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
(Note: The safety threshold of 60%)
RAFAKE BASIC yang tiada FSO & IRSTtu saja GORILA klaim konon FULL PAKAGE... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusLINK RESMI THALES = 13 GM400a
Hapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
________________________________________
25 RADAR = 13 GM400a + 12 RETIA
33 SATUAN RADAR (SATRAD) HINGGA 2029
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI.
________________________________________
Rencana Pengadaan 25 Radar (13 Thales & 12 Retia)
Thales Group Official: Mengonfirmasi kontrak pengadaan 13 unit Ground Master 400 Alpha yang mencakup kolaborasi dengan PT Len Industri untuk memperkuat kedaulatan udara Indonesia.
-
Janes Defense: Melaporkan detail teknis mengenai akuisisi radar jarak jauh GM400a oleh Indonesia serta langkah TNI AU dalam memodernisasi sensor pertahanan udaranya.
-
Airforce Technology: Menjelaskan bahwa sistem GM400 Alpha milik Indonesia dirancang untuk deteksi target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem pada jarak yang sangat jauh.
The Defense Post: Memuat berita tentang pengadaan radar dari Republik Ceko (Retia) sebagai bagian dari paket 25 radar baru untuk menutup celah wilayah udara (blind spots).
________________________________________
Target 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029
Antara News (English Edition): Memberitakan pernyataan KSAU mengenai rencana penempatan radar pertahanan udara baru di titik-titik strategis seperti Morotai untuk mencapai cakupan penuh.
-
Asia Pacific Defense Journal: Mengulas ambisi Indonesia untuk memiliki total 33 stasiun radar operasional pada tahun 2029 guna mendukung sistem pertahanan udara nasional yang terintegrasi.
-
Defense News: Melaporkan strategi jangka panjang Indonesia dalam memperluas jaringan radar
-
Indonesia Defense: Memberitakan target strategis TNI AU untuk memiliki total 33 Satuan Radar (Satrad) pada tahun 2029.
-
Kompas.id: Menjelaskan visi agar seluruh wilayah udara Indonesia terlindungi radar sepenuhnya pada 2029.
________________________________________
Kerjasama Produksi & ToT
Transfer of Technology (ToT) antara Thales dan PT Len Industri:
Thales Group Official: Menyatakan secara resmi bahwa kontrak 13 radar GM400a melibatkan PT Len Industri untuk membangun infrastruktur radar serta melakukan perakitan komponen tertentu secara lokal di Indonesia.
-
Janes Defense: Menjelaskan detail kolaborasi strategis di mana PT Len Industri akan memproduksi komponen radar dan bertanggung jawab atas pemeliharaan jangka panjang sistem sensor tersebut.
INDONESIA=
HapusMRCA (RAFALE-KAAN-KF21-M364F)✔️
AMRAAM✔️
METEOR✔️
HAMMER✔️
FREGAT✔️
SIPRI SHOPPING✔️
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
-
KAYA = 48 KAAN – 42 RAFALE – 16 KF21 – 12 KIZILELMA –
36 M364FA – 1 GARIBALDI – 4 FMP -2 PPA - 2 ISTIF
===================
===================
MALONDESH =
NSM BANNED❌
AMRAAM BLOKIR❌
F18 BATAL❌
UH60A BATAL❌
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL❌
SIPRI KOSONG❌
RAFALE❌
TYPHOON❌
GRIPEN❌
LCA FA50MURAH✔️
-
FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
-
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2026 = F18 BATAL-NSM BANNED-AMRAAM BLOKIR-UH60A BATAL = CUT BUDGET
=========
TIAP TAHUN TIPU-TIPU = LCS DIJANGKA
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALONDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALONDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALONDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALONDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALONDESH ) BHD
=========
USD1.3 BILLION = SEWA = SURAT HASRAT = NGEMIS
-------------
2025 USD1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
Military spending In 2025, MALONDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets.
Pssstttt... Bila GORILLA TIPU TIPU konon GM400 ALPHA guys... (BUKTI Page rasmi THALES ia hanya GM403 guys)....🤣🤣🤣
BalasHapusThales Delivers First Two GM403 Radars To Indonesia
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-delivers-first-two-gm403-radars-indonesia
5 RADAR RUSAK
HapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
--------------------
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
--------------------
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
--------------------
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
--------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🔧 1. MAINTENANCE BURDEN: AGING ASSETS, FRAGMENTED SUPPORT
⚙️ Structural Drivers
Asset Age: As of late 2024, 171 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service life. This includes:
108 Army vehicles and artillery systems
29 RMAF aircraft (e.g., F-5E, Hawk 208)
34 RMN vessels, including Fast Attack Craft over 40 years old
Obsolescence: Many platforms are no longer supported by OEMs (Original Equipment Manufacturers), making spare parts scarce and costly.
💸 Economic Strain
Maintenance consumes over 50% of the defense budget’s operational expenditure (OPEX), leaving limited room for modernization.
Even with recent efforts to localize MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) for fighter jets like the F/A-18, cost savings (~20%) are offset by the scale of aging fleets.
🧩 Outsourcing Challenges
Malaydesh has long outsourced support functions to private firms to reduce costs.
However, lack of centralized oversight, inconsistent quality control, and limited technical depth in local vendors have led to delays and suboptimal readiness.
📡 2. Poor Interoperability: Platform Diversity, Command Silos
🛠️ Platform Fragmentation
Malaydesh military operates a highly diverse inventory sourced from:
Western suppliers (US, UK, France)
Eastern bloc (Russia, China)
Regional partners (South Korea, Turkey)
This results in incompatible communication systems, data links, and logistics chains. For example:
Russian-made Su-30MKM fighters cannot seamlessly integrate with NATO-standard AWACS or datalink systems.
Naval platforms lack unified combat management systems across classes.
🧠 Command & Control Gaps
Joint operations are hindered by service-specific doctrines and siloed command structures.
The absence of a Joint Operations Command with real-time data fusion limits Malaydesh ability to conduct multi-domain operations.
🧪 Training & Simulation Deficiencies
Lack of integrated simulation environments means personnel are trained on platform-specific systems, not joint mission profiles.
Exercises like MALBATT and CARAT show progress, but interoperability remains tactical, not strategic.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Kesenjangan Kemampuan (Capability Gap)
Ketiadaan Pesawat COIN: Menggunakan jet mahal (Su-30MKM) untuk operasi anti-gerilya yang seharusnya menggunakan pesawat ringan. Pengganti (FA-50M) baru akan tiba paling cepat 2026.
Logistik Terfragmentasi: Standarisasi alutsista yang buruk (campuran Rusia, AS, Polandia, China) menciptakan biaya pemeliharaan tinggi dan kesiapan operasional rendah.
Absennya Korps Marinir: Kemampuan amfibi yang terpecah antara AD dan AL melemahkan pertahanan kedaulatan di Laut China Selatan.
-
Krisis Fiskal & "Negara Penyewa"
Spiral Utang: Rasio utang pemerintah (69% GDP) dan rumah tangga (84,3%) yang ekstrem memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing).
Aset Sewaan: Mencakup Helikopter Blackhawk, AW139, pesawat latihan L39, hingga kapal hidrografi dan motor patroli.
Efek Domino: Pembatalan F-18 Hornet Kuwait (2026) menjadi simbol hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan global.
-
Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
Peringkat Merosot: Turun ke posisi 42 Dunia (Peringkat 7 di ASEAN), kini berada di bawah Filipina (41) dan jauh tertinggal dari Indonesia (13).
Status Armada: Banyak aset utama berstatus grounded atau tidak layak selam (seperti kasus KD Rahman) akibat kekurangan suku cadang dan teknisi.
GM403 BASIC DI KLAIM GM400 ALPHA guys... 🤣🤣🤣
BalasHapus25 RADAR = 13 GM400a + 12 RETIA
Hapus33 SATUAN RADAR (SATRAD) HINGGA 2029
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI.
________________________________________
Rencana Pengadaan 25 Radar (13 Thales & 12 Retia)
Thales Group Official: Mengonfirmasi kontrak pengadaan 13 unit Ground Master 400 Alpha yang mencakup kolaborasi dengan PT Len Industri untuk memperkuat kedaulatan udara Indonesia.
-
Janes Defense: Melaporkan detail teknis mengenai akuisisi radar jarak jauh GM400a oleh Indonesia serta langkah TNI AU dalam memodernisasi sensor pertahanan udaranya.
-
Airforce Technology: Menjelaskan bahwa sistem GM400 Alpha milik Indonesia dirancang untuk deteksi target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem pada jarak yang sangat jauh.
The Defense Post: Memuat berita tentang pengadaan radar dari Republik Ceko (Retia) sebagai bagian dari paket 25 radar baru untuk menutup celah wilayah udara (blind spots).
________________________________________
Target 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029
Antara News (English Edition): Memberitakan pernyataan KSAU mengenai rencana penempatan radar pertahanan udara baru di titik-titik strategis seperti Morotai untuk mencapai cakupan penuh.
-
Asia Pacific Defense Journal: Mengulas ambisi Indonesia untuk memiliki total 33 stasiun radar operasional pada tahun 2029 guna mendukung sistem pertahanan udara nasional yang terintegrasi.
-
Defense News: Melaporkan strategi jangka panjang Indonesia dalam memperluas jaringan radar
-
Indonesia Defense: Memberitakan target strategis TNI AU untuk memiliki total 33 Satuan Radar (Satrad) pada tahun 2029.
-
Kompas.id: Menjelaskan visi agar seluruh wilayah udara Indonesia terlindungi radar sepenuhnya pada 2029.
________________________________________
Kerjasama Produksi & ToT
Transfer of Technology (ToT) antara Thales dan PT Len Industri:
Thales Group Official: Menyatakan secara resmi bahwa kontrak 13 radar GM400a melibatkan PT Len Industri untuk membangun infrastruktur radar serta melakukan perakitan komponen tertentu secara lokal di Indonesia.
-
Janes Defense: Menjelaskan detail kolaborasi strategis di mana PT Len Industri akan memproduksi komponen radar dan bertanggung jawab atas pemeliharaan jangka panjang sistem sensor tersebut.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
💰 1. Chronic Budget Constraints
Malaydesh defense budget has remained stagnant or modest relative to its strategic needs. Successive governments have been unwilling to reallocate funds from other sectors or reduce manpower to prioritize modernization.
For example, the Army is still awaiting Finance Ministry approval for the procurement of 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV), despite urgent operational requirements.
Result: Procurement plans are delayed or scaled down, leaving aging platforms in service well past their intended lifespan.
🧱 2. Procurement Mismanagement & Delays
The Auditor-General’s 2025 report flagged RM7.8 billion in armoured vehicle contracts plagued by:
Delayed deliveries (e.g., 68 GEMPITA units delivered late)
Full payments made despite contract breaches
Weak enforcement of penalties (RM162.75 million fine claimed two years late)3
Maintenance and spare parts for key assets like ADNAN and PENDEKAR were also delayed, with fines left uncollected.
Result: Even when acquisitions are approved, execution is inefficient and accountability is weak.
🕴️ 3. Middlemen & Non-Transparent Deal Structures
Defense procurement is often conducted via limited tenders or single-source contracts, with fewer than one-third awarded through open competition.
Politically connected firms—often led by retired military officers—dominate the landscape, inflating costs and reducing transparency.
The King of Malaydesh recently rebuked the Defence Ministry for relying on “agents” and “salesmen,” calling out inflated prices and the attempted purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters, which he likened to “flying coffins”.
Result: Corruption risks and inflated pricing erode trust and reduce the effectiveness of spending.
🧓 4. Aging Inventory & No Replacement Strategy
As of late 2024, 171 military assets across the Army, Air Force, and Navy were over 30 years old.
Yet, there is no clear roadmap for phased replacement or recapitalization, and ad hoc purchases continue to dominate.
Result: Operational readiness suffers, and Malaydesh risks capability gaps in key domains like air defense, maritime patrol, and armored mobility.
📊 Summary Table: Why Malaydesh Struggles to Acquire Military Assets
Factor Description Impact
Budget limitations Low prioritization of defense in national spending Delayed or cancelled acquisitions
Procurement mismanagement Poor contract enforcement, late deliveries Waste of funds, reduced readiness
Middlemen & opaque deals Politically connected firms inflate costs Corruption risk, poor value
Aging inventory No structured replacement plan Capability gaps, low deterrence
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Hambatan Fiskal & Ketergantungan Asing
Anggaran Defisit: Belanja pertahanan hanya 1,0–1,5% PDB, di mana sebagian besar tersedot untuk gaji dan pensiun, menyisakan sedikit ruang untuk modernisasi.
Strategi Sewa (Leasing): Karena tidak mampu membeli tunai, militer terpaksa menyewa helikopter (Blackhawk, AW139) dan pesawat latihan (L39) dari pihak swasta.
Kerentanan Suku Cadang: Ketergantungan penuh pada pemasok luar negeri membuat militer rentan terhadap sanksi politik atau gangguan rantai pasok global.
-
Kelemahan Geopolitik & Operasional
Ancaman Laut China Selatan: Armada laut yang menua dan kecil (hanya 2 kapal selam) membuat Malaydesh sulit menghalau intrusi kapal penjaga pantai China di wilayah Luconia Shoals.
Absennya Integrasi: Kurangnya sistem Komando Gabungan yang kuat dan tidak adanya Korps Marinir yang terdedikasi melemahkan respon terhadap ancaman hibrida.
Penurunan Peringkat (GFP 2026): Berada di posisi 42 dunia, kini resmi disalip oleh Filipina (41) dan tertinggal jauh di bawah Indonesia (13).
MALAYDESH = 5 RADAR RUSAK
BalasHapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
-
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
-
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
-
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
==============
==============
INDONESIA 25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
-
pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
1. Esensi Strategis Pengadaan
Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
-
2. Fokus Penempatan Geografis
Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
-
3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
Integrasi Sistem: Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia memiliki kontrol penuh atas integrasi data radar ke dalam jaringan komando pertahanan udara nasional (NADS).
-
4. Garis Waktu Operasional
2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI
NATUNA RADAR WEIBEL : 1000 KM
BalasHapusRADAR VERA NG SPESIALIS PERAWAT SILUMAN
Natuna Sabah : 960 KM
Natuna Kuala lumpur : 736 KM
Natuna Kedah : 884 KM
Natuna Johor : 589 KM
--------------
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
Diketahui, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengungkapkan bahwa TNI AU merencanakan pengadaan 25 radar baru untuk ditempatkan di sejumlah titik untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.
"Ke depan ada rencana pengadaan sebanyak 13, ditambah 12, jadi 25 radar baru," kata Fadjar saat berbicara bersama para pemimpin redaksi di Mabes TNI AU (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023), dikutip dari Antaranews.
===================
===================
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
FAKTA GM403 ya guys bukan GM400 ALPHA... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapus2 Radar GCI GM403 Hasil Kemitraan PT LEN dan Thales Prancis Sudah Diterima Indonesia, 11 Sisanya Tiba dalam Hitungan Bulan
https://www.google.com/amp/s/www.timemoments.com/militer/amp/116517199376/2-radar-gci-gm403-hasil-kemitraan-pt-len-dan-thales-prancis-sudah-diterima-indonesia-11-sisanya-tiba-dalam-hitungan-bulan
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
Hapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
________________________________________
25 RADAR = 13 GM400a + 12 RETIA
33 SATUAN RADAR (SATRAD) HINGGA 2029
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI.
________________________________________
Rencana Pengadaan 25 Radar (13 Thales & 12 Retia)
Thales Group Official: Mengonfirmasi kontrak pengadaan 13 unit Ground Master 400 Alpha yang mencakup kolaborasi dengan PT Len Industri untuk memperkuat kedaulatan udara Indonesia.
-
Janes Defense: Melaporkan detail teknis mengenai akuisisi radar jarak jauh GM400a oleh Indonesia serta langkah TNI AU dalam memodernisasi sensor pertahanan udaranya.
-
Airforce Technology: Menjelaskan bahwa sistem GM400 Alpha milik Indonesia dirancang untuk deteksi target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem pada jarak yang sangat jauh.
The Defense Post: Memuat berita tentang pengadaan radar dari Republik Ceko (Retia) sebagai bagian dari paket 25 radar baru untuk menutup celah wilayah udara (blind spots).
________________________________________
Target 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029
Antara News (English Edition): Memberitakan pernyataan KSAU mengenai rencana penempatan radar pertahanan udara baru di titik-titik strategis seperti Morotai untuk mencapai cakupan penuh.
-
Asia Pacific Defense Journal: Mengulas ambisi Indonesia untuk memiliki total 33 stasiun radar operasional pada tahun 2029 guna mendukung sistem pertahanan udara nasional yang terintegrasi.
-
Defense News: Melaporkan strategi jangka panjang Indonesia dalam memperluas jaringan radar
-
Indonesia Defense: Memberitakan target strategis TNI AU untuk memiliki total 33 Satuan Radar (Satrad) pada tahun 2029.
-
Kompas.id: Menjelaskan visi agar seluruh wilayah udara Indonesia terlindungi radar sepenuhnya pada 2029.
________________________________________
Kerjasama Produksi & ToT
Transfer of Technology (ToT) antara Thales dan PT Len Industri:
Thales Group Official: Menyatakan secara resmi bahwa kontrak 13 radar GM400a melibatkan PT Len Industri untuk membangun infrastruktur radar serta melakukan perakitan komponen tertentu secara lokal di Indonesia.
-
Janes Defense: Menjelaskan detail kolaborasi strategis di mana PT Len Industri akan memproduksi komponen radar dan bertanggung jawab atas pemeliharaan jangka panjang sistem sensor tersebut.
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
Hapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
===================
===================
RADAR MALAYDESH
• 5 Radar CSS (AESA SPEXER 2000): Rusak total, tidak ekonomis untuk diperbaiki, dan sudah dicopot untuk disposal (pelupusan).
• Radar 1206 (Bantuan AS 2006): Radar pengawas pantai hibah dari Amerika Serikat ini telah selesai ditingkatkan mutunya (di-upgrade) setelah 17 tahun, dengan biaya yang ditanggung penuh oleh AS.
• Radar TPS-77 (Donasi AS): Radar pengawas jarak jauh buatan Lockheed Martin sumbangan AS akan mulai dioperasikan di Labuan pada akhir tahun.
• Radar ASR (Donasi Jepang): Jepang telah menyumbangkan setidaknya satu unit Radar Pengawas Lapangan Terbang (ASR) untuk digunakan oleh Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM).
----------------------------------
UTANG & LIABILITAS (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
SIPRI MALONDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
-
SIPRI MALONDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALONDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALONDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALONDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
SIPRI MALONDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2021.html
-
SIPRI MALONDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2020.htmll
------------------------------
BUKTI TRANSFER SENJATA 2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG ..
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
________________________________________
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
-
INDONESIA (1,5%)
STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA).
-
MALONDESH (0,3%)
STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
________________________________________
GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
-
1. Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
-
2. Vietnam – Peringkat 23 Dunia (Skor: 0,4066)
-
3. Thailand – Peringkat 24 Dunia (Skor: 0,4458)
-
4. Singapura – Peringkat 29 Dunia (Skor: 0,5272)
-
5. Myanmar – Peringkat 35 Dunia (Skor: 0,6265)
-
6. Filipina – Peringkat 41 Dunia (Skor: 0,6993)
-
7. Malondesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)
-
8. Kamboja – Peringkat 83 Dunia (Skor: 1,8434)
-
9. Laos – Peringkat 125 Dunia (Skor: 2,8672)
________________________________________
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
25 RADAR =
BalasHapus13 PERANCIS
12 RETIA
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan, tambahan 12 radar militer untuk TNI Angkatan Udara (AU) dibeli dari Republik Retia.
“Kalau enggak salah dari Retia, dari Retia ya,” kata Prabowo usai prosesi serah terima lima unit pesawat angkut ringan NC-212i kepada TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (12/12/2023).
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa suatu negara harus memiliki pertahanan yang kuat.
Diketahui, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengungkapkan bahwa TNI AU merencanakan pengadaan 25 radar baru untuk ditempatkan di sejumlah titik untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.
"Ke depan ada rencana pengadaan sebanyak 13, ditambah 12, jadi 25 radar baru," kata Fadjar saat berbicara bersama para pemimpin redaksi di Mabes TNI AU (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023), dikutip dari Antaranews.
Fadjar mengatakan, jumlah radar yang ada saat ini belum mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Nantinya, sejumlah radar yang didatangkan akan menggantikan yang sudah tak berfungsi maksimal. Kemudian, sebagian lagi akan ditempatkan di titik baru.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah memesan 13 radar jarak jauh Ground Master 400 Alpha (GM400a) produksi perusahaan asal Perancis, Thales untuk keperluan TNI AU.
“Kemenhan yang beli, nanti yang operasionalnya di TNI AU,” kata Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra saat ditemui di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat pada 19 Juni 2023.
Dalam kesepatakannya, Herindra menyebutkan bahwa akan ada transfer of technology (ToT) yang dilakukan antara Perancis dan Indonesia.
“Nanti ToT-nya sama PT Len Industri,” ujar Herindra.
============
============
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkNOwn number and type of coastal surveillance radars which were kNOwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
---
5 RADAR RUSAK
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoNOmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
---
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
---
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
-------------------------------------
🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
NATUNA RADAR WEIBEL : 1000 KM
BalasHapusRADAR VERA NG SPESIALIS PERAWAT SILUMAN
Natuna Sabah : 960 KM
Natuna Kuala lumpur : 736 KM
Natuna Kedah : 884 KM
Natuna Johor : 589 KM
--------------
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
Diketahui, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengungkapkan bahwa TNI AU merencanakan pengadaan 25 radar baru untuk ditempatkan di sejumlah titik untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.
"Ke depan ada rencana pengadaan sebanyak 13, ditambah 12, jadi 25 radar baru," kata Fadjar saat berbicara bersama para pemimpin redaksi di Mabes TNI AU (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023), dikutip dari Antaranews.
===================
===================
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
NATUNA RADAR WEIBEL : 1000 KM
BalasHapusRADAR VERA NG SPESIALIS PERAWAT SILUMAN
Natuna Sabah : 960 KM
Natuna Kuala lumpur : 736 KM
Natuna Kedah : 884 KM
Natuna Johor : 589 KM
--------------
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
Diketahui, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengungkapkan bahwa TNI AU merencanakan pengadaan 25 radar baru untuk ditempatkan di sejumlah titik untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.
"Ke depan ada rencana pengadaan sebanyak 13, ditambah 12, jadi 25 radar baru," kata Fadjar saat berbicara bersama para pemimpin redaksi di Mabes TNI AU (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023), dikutip dari Antaranews.
===================
===================
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
BalasHapus25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
-
pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
1. Esensi Strategis Pengadaan
Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
-
2. Fokus Penempatan Geografis
Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
-
3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
Integrasi Sistem: Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia memiliki kontrol penuh atas integrasi data radar ke dalam jaringan komando pertahanan udara nasional (NADS).
-
4. Garis Waktu Operasional
2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
GM403 di klaim GM400 ALPHA guys.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusAda ada saja GORILA.... 🔥🔥🤣🤣
MALAYDESH = 5 RADAR RUSAK
HapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
-
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
-
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
-
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
==============
==============
INDONESIA 25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
-
pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
1. Esensi Strategis Pengadaan
Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
-
2. Fokus Penempatan Geografis
Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
-
3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
Integrasi Sistem: Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia memiliki kontrol penuh atas integrasi data radar ke dalam jaringan komando pertahanan udara nasional (NADS).
-
4. Garis Waktu Operasional
2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
Hapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
===================
===================
5 RADAR RUSAK
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
--------------------
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
--------------------
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
--------------------
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
--------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
SIPRI MALONDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
-
SIPRI MALONDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALONDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALONDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALONDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
SIPRI MALONDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2021.html
-
SIPRI MALONDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2020.htmll ________________________________________
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
-
1. INDONESIA (1,5%)
STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA).
-
2. Filipina (1,2%)
STATUS: URUTAN KEDUA DI KAWASAN.
Fokus: Penguatan pertahanan pantai dan udara (Rudal BrahMos, helikopter tempur, dan kapal fregat).
-
3. Singapura (1,1%)
STATUS: URUTAN KETIGA DI KAWASAN.
Fokus: Pemeliharaan keunggulan teknologi (Jet tempur F-35B dan kapal selam tipe 218SG).
-
4. Thailand (0,5%)
STATUS: URUTAN KEEMPAT DI KAWASAN.
Fokus: Alutsista dari Swedia, AS, dan Korea Selatan (termasuk jet tempur dan bom berpemandu).
-
5. Malondesh (0,3%)
STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
Fokus: Modernisasi terbatas pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan.
-
6. Kamboja (0,1%)
STATUS: URUTAN KEENAM DI KAWASAN.
Fokus: Dominasi pasokan dari China, termasuk sistem peluncur roket multipel (MLRS).
________________________________________
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
MALAYDESH = 5 RADAR RUSAK
BalasHapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
-
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
-
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
-
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
==============
==============
INDONESIA 25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
-
pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
1. Esensi Strategis Pengadaan
Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
-
2. Fokus Penempatan Geografis
Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
-
3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
Integrasi Sistem: Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia memiliki kontrol penuh atas integrasi data radar ke dalam jaringan komando pertahanan udara nasional (NADS).
-
4. Garis Waktu Operasional
2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI
Hal begini pun GORILA mau tipu tipu rakyatnya.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapus2 Radar GCI GM403 Hasil Kemitraan PT LEN dan Thales Prancis Sudah Diterima Indonesia, 11 Sisanya Tiba dalam Hitungan Bulan
https://www.google.com/amp/s/www.timemoments.com/militer/amp/116517199376/2-radar-gci-gm403-hasil-kemitraan-pt-len-dan-thales-prancis-sudah-diterima-indonesia-11-sisanya-tiba-dalam-hitungan-bulan
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = LOAN
1. Budget Allocation for Defence:
Annual Budget: Each year, the Malaydeshn government allocates a portion of its national budget to the Ministry of Defence (MINDEF). This allocation covers operational expenses (salaries, maintenance, training), procurement of new equipment, and infrastructure development.
Priorities: The size of the defence budget is determined by various factors, including the perceived security threats, regional geopolitical landscape, economic conditions, and the government's overall strategic priorities.
Transparency: Details of the defence budget, particularly specific procurement projects and their funding sources, are not always fully transparent, which can make it challenging to track the exact correlation with loans.
2. Military Procurement and Modernization:
High Costs: Modern military equipment (fighter jets, naval vessels, armoured vehicles, advanced weaponry) is extremely expensive.
Modernization Plans: Malaydesh, like many nations, has ongoing military modernization plans to replace aging assets and enhance its defence capabilities. These plans often span several years and require significant investment.
"Buy Malaydeshn" vs. Imports: While there's a push to support local defence industries, many high-tech systems still need to be imported from foreign manufacturers.
3. Impact on the National Budget and Economy:
Debt Servicing: Repaying military loans (principal and interest) becomes a recurring expenditure in the national budget. This can divert funds from other critical sectors like education, healthcare, or infrastructure development.
Fiscal Space: Excessive reliance on military loans can constrain the government's fiscal space, limiting its ability to respond to economic shocks or invest in other priorities.
Currency Fluctuations: If loans are denominated in foreign currencies, fluctuations in exchange rates can increase the cost of repayment in Ringgit.
Opportunity Cost: Every Ringgit spent on military loans is a Ringgit that cannot be spent elsewhere, representing an opportunity cost for the nation's development.
4. Factors Influencing Loan Decisions:
Urgency of Need: Geopolitical tensions or perceived immediate threats can accelerate procurement decisions, making loans a more attractive option to acquire equipment quickly.
Cost-Benefit Analysis: Governments are supposed to conduct a cost-benefit analysis before taking out loans, considering the strategic importance of the equipment versus the financial implications.
Diplomatic Relations: Loan offers, especially from foreign governments, can be tied to broader diplomatic and strategic relationships.
Transparency and Accountability: The level of transparency in procurement processes and loan agreements is crucial for public accountability and ensuring that funds are used efficiently and without corruption.
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
Hapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
--------------
NATUNA RADAR WEIBEL : 1000 KM
RADAR VERA NG SPESIALIS PERAWAT SILUMAN
Natuna Sabah : 960 KM
Natuna Kuala lumpur : 736 KM
Natuna Kedah : 884 KM
Natuna Johor : 589 KM
--------------
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
25 RADAR (13 THALES 12 RETIA)
Diketahui, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengungkapkan bahwa TNI AU merencanakan pengadaan 25 radar baru untuk ditempatkan di sejumlah titik untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.
"Ke depan ada rencana pengadaan sebanyak 13, ditambah 12, jadi 25 radar baru," kata Fadjar saat berbicara bersama para pemimpin redaksi di Mabes TNI AU (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023), dikutip dari Antaranews.
===================
===================
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
SIPRI MALONDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
-
SIPRI MALONDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALONDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALONDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALONDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
SIPRI MALONDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2021.html
-
SIPRI MALONDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2020.htmll ________________________________________
BUKTI TRANSFER SENJATA 2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG ..
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
________________________________________
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
-
INDONESIA (1,5%)
STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA).
-
MALONDESH (0,3%)
STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
________________________________________
GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
-
1. Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
-
2. Vietnam – Peringkat 23 Dunia (Skor: 0,4066)
-
3. Thailand – Peringkat 24 Dunia (Skor: 0,4458)
-
4. Singapura – Peringkat 29 Dunia (Skor: 0,5272)
-
5. Myanmar – Peringkat 35 Dunia (Skor: 0,6265)
-
6. Filipina – Peringkat 41 Dunia (Skor: 0,6993)
-
7. Malondesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)
-
8. Kamboja – Peringkat 83 Dunia (Skor: 1,8434)
-
9. Laos – Peringkat 125 Dunia (Skor: 2,8672)
________________________________________
2026 2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
-
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALONDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Key Aspects of Loan Agreements in Malaydeshn Defense:
Terms and Conditions:
Interest Rates: Fixed or variable, often a critical factor in the overall cost.
Repayment Period: Can range from several years to over a decade, depending on the loan amount and type.
Grace Periods: A period before repayment begins, allowing time for project implementation.
Collateral/Guarantees: While sovereign loans rarely involve physical collateral, they are backed by the full faith and credit of the Malaydeshn government.
Offset/Industrial Participation:
Description: Loan agreements for major defense purchases often include offset clauses. This means the exporting country or company commits to investing in Malaydesh, transferring technology, or procuring goods and services from Malaydeshn companies.
Purpose: To mitigate the outflow of funds, develop local industries, and create jobs. This can be a significant benefit that sweetens the deal for Malaydesh.
Transparency and Oversight:
Parliamentary Approval: Large defense procurements and associated loans usually require parliamentary approval in Malaydesh, especially for inclusion in the national budget.
Public Scrutiny: Defense spending and borrowing can be subjects of public and media scrutiny, especially concerning value for money, allegations of corruption, or strategic alignment.
Audits: Loan utilization and project implementation are subject to government audits to ensure accountability.
-----------------
2. Recent Examples and Trends:
Scorpene Submarines (France): The acquisition of two Scorpene-class submarines from France in the early 2000s involved significant financing arrangements, reportedly including a mix of commercial loans and possibly G2G support. This deal, however, became controversial due to corruption allegations, though investigations cleared Malaydeshn officials.
Littoral Combat Ships (LCS): The ongoing LCS project has faced severe delays and cost overruns. While not purely a loan issue, the financing structure and payment schedules have been central to the project's difficulties, highlighting the complexities of managing large defense contracts.
Future Acquisitions: Malaydesh is looking to modernize its air force (e.g., FA-50 light combat aircraft from Korea) and naval assets. These future acquisitions will undoubtedly involve various financing strategies, potentially including G2G loans, ECA support, and commercial borrowing, tailored to each specific deal.
Challenges and Considerations:
Debt Burden: Excessive borrowing for defense can strain national finances, especially if economic growth slows.
Currency Fluctuations: Loans denominated in foreign currencies expose Malaydesh to exchange rate risks.
Cost Overruns: Large projects are prone to cost overruns, which can increase the overall debt burden beyond initial projections.
Maintenance and Lifecycle Costs: Beyond the initial purchase, the long-term maintenance, training, and operational costs of defense assets are substantial and must be factored into financial planning.
BANANA REPUBLIC : ZONK MRCA SPH LCS NSM =
BalasHapus5x Ganti RAJA
5x Ganti PM
6x Ganti Menteri Pertahanan
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Tata Kelola dan Korupsi yang Buruk:
Skandal Korupsi: Ini adalah akar masalah utama. Proyek LCS telah dirundung tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana, dan konflik kepentingan sejak awal. Penyelidikan oleh berbagai badan, termasuk Komite Akuntan Publik (PAC) parlemen Malaydesh dan Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC), telah mengungkap banyak anomali.
Pengambilan Keputusan yang Meragukan: Keputusan-keputusan penting dalam proyek, seperti pemilihan desain kapal (Gowind class dari Naval Group Prancis), seringkali dipertanyakan apakah didasarkan pada pertimbangan teknis terbaik atau kepentingan lain.
Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam kontrak, pengadaan, dan alur pembayaran telah mempersulit pengawasan dan akuntabilitas.
-----------------
2. Masalah Finansial dan Pembengkakan Biaya:
Pembengkakan Anggaran: Biaya proyek telah melonjak jauh dari perkiraan awal. Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar USUSD2,1 miliar) untuk enam kapal LCS pada tahun 2011 kini diperkirakan membutuhkan lebih banyak lagi, padahal belum ada satu pun kapal yang selesai.
Misappropriasi Dana: Sebagian besar uang yang dibayarkan di muka kepada kontraktor utama, Boustead Naval Shipyard (BNS), diduga tidak digunakan untuk pembelian komponen atau pembangunan kapal, melainkan dialihkan atau disalahgunakan. Ini menyebabkan BNS gagal membayar sub-kontraktor dan pemasok.
Ketergantungan pada Pinjaman: Karena masalah aliran kas dan dugaan penyalahgunaan dana, BNS dan entitas terkait harus bergantung pada pinjaman dari berbagai lembaga keuangan. Keterlibatan 17 kreditor menunjukkan betapa parahnya masalah keuangan yang dihadapi BNS dan betapa rumitnya struktur utang proyek ini. Ini juga mengindikasikan bahwa dana awal dari pemerintah tidak cukup atau tidak dikelola dengan baik.
-----------------
3. Ketidakmampuan Kontraktor Utama (Boustead Naval Shipyard - BNS):
Kurangnya Kapabilitas Teknis dan Manajerial: Meskipun BNS memiliki pengalaman dalam pembangunan dan perbaikan kapal, proyek LCS dengan skala dan kompleksitas ini mungkin di luar kapasitasnya. Ada dugaan bahwa BNS tidak memiliki keahlian teknis yang memadai untuk mengelola proyek sebesar ini secara efektif.
Manajemen Proyek yang Buruk: Penjadwalan, pengadaan material, dan koordinasi antara berbagai pihak (desainer, pemasok, sub-kontraktor) sangat buruk. Ini menyebabkan penundaan yang signifikan dalam setiap tahap pembangunan.
Masalah Rantai Pasokan: Kegagalan BNS membayar sub-kontraktor dan pemasok menyebabkan terhentinya pasokan komponen penting. Banyak peralatan yang sudah dipesan tidak dapat dikirim karena pembayaran yang tertunda.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
1. AKAR MASALAH: ALIRAN KAS (CASH FLOW) YANG BURUK
Definisi Aliran Kas: Aliran kas adalah pergerakan uang tunai masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Aliran kas positif berarti lebih banyak uang masuk daripada keluar, sedangkan aliran kas negatif berarti sebaliknya.
Mengapa Buruk?
Pendapatan Tidak Mencukupi: Proyek mungkin tidak menghasilkan pendapatan sesuai target, atau penjualan/layanan yang diberikan tidak mampu menutupi biaya operasional.
Biaya Operasional Tinggi: Biaya harian, gaji, pembelian bahan baku, pemeliharaan, dan sebagainya mungkin terlalu tinggi dibandingkan pendapatan.
Piutang Tak Tertagih: Pelanggan atau pihak yang berhutang kepada BNS mungkin menunggak pembayaran, menyebabkan uang yang seharusnya masuk tertahan.
Investasi yang Tidak Produktif: Dana mungkin diinvestasikan pada aset yang tidak menghasilkan keuntungan cepat, atau bahkan mengalami kerugian.
Siklus Proyek yang Panjang: Untuk proyek infrastruktur atau pengembangan besar, waktu antara pengeluaran awal dan penerimaan pendapatan bisa sangat panjang, membutuhkan manajemen kas yang ketat.
-----------------
2. Pemicu Masalah: Dugaan Penyalahgunaan Dana
Ini adalah faktor yang sangat memperburuk masalah aliran kas dan mendorong ketergantungan pada pinjaman.
Definisi Penyalahgunaan Dana: Tindakan menggunakan dana untuk tujuan yang tidak semestinya, tidak sah, atau di luar tujuan yang telah ditetapkan. Ini bisa berupa korupsi, penggelapan, pembelian aset pribadi, atau pengeluaran fiktif.
Dampak Negatif:
Pengurasan Dana Proyek: Dana yang seharusnya digunakan untuk operasional, investasi produktif, atau pembayaran kewajiban, malah dialihkan. Ini secara instan menciptakan defisit kas.
Peningkatan Kebutuhan Pinjaman: Dengan dana internal yang terkuras, BNS terpaksa mencari sumber dana eksternal, yaitu pinjaman, hanya untuk menjaga proyek tetap berjalan atau menutupi lubang yang diciptakan oleh penyalahgunaan.
Kerugian Kepercayaan Investor/Pemerintah: Jika terbukti ada penyalahgunaan, kepercayaan dari pihak-pihak yang telah memberikan dana awal (misalnya pemerintah) akan hancur, mempersulit akses pendanaan di masa depan.
Masalah Hukum: Penyalahgunaan dana hampir selalu berujung pada konsekuensi hukum serius bagi pihak yang terlibat.
-----------------
3. Fenomena "Galakan Pinjaman" (Pinjam untuk Menutupi Pinjaman Lama)
Ketika aliran kas terus bermasalah dan ada penyalahgunaan dana, entitas seringkali masuk ke dalam lingkaran setan:
Pinjaman baru diambil bukan untuk ekspansi atau investasi produktif, tetapi semata-mata untuk membayar bunga pinjaman lama atau menutupi defisit operasional.
Ini adalah tanda bahaya serius dalam keuangan, karena beban utang terus menumpuk tanpa adanya peningkatan kapasitas pembayaran dari operasional inti.
MALU la bila GM403 di klaim GM400 ALPHA... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusLINK RESMI THALES = 13 GM400a
Hapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
----
25 RADAR =
13 PERANCIS
12 RETIA
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan, tambahan 12 radar militer untuk TNI Angkatan Udara (AU) dibeli dari Republik Retia.
“Kalau enggak salah dari Retia, dari Retia ya,” kata Prabowo usai prosesi serah terima lima unit pesawat angkut ringan NC-212i kepada TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (12/12/2023).
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa suatu negara harus memiliki pertahanan yang kuat.
Diketahui, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengungkapkan bahwa TNI AU merencanakan pengadaan 25 radar baru untuk ditempatkan di sejumlah titik untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.
"Ke depan ada rencana pengadaan sebanyak 13, ditambah 12, jadi 25 radar baru," kata Fadjar saat berbicara bersama para pemimpin redaksi di Mabes TNI AU (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023), dikutip dari Antaranews.
Fadjar mengatakan, jumlah radar yang ada saat ini belum mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Nantinya, sejumlah radar yang didatangkan akan menggantikan yang sudah tak berfungsi maksimal. Kemudian, sebagian lagi akan ditempatkan di titik baru.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah memesan 13 radar jarak jauh Ground Master 400 Alpha (GM400a) produksi perusahaan asal Perancis, Thales untuk keperluan TNI AU.
============
============
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkNOwn number and type of coastal surveillance radars which were kNOwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
---
5 RADAR RUSAK
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoNOmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
---
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
---
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
-------------------------------------
🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
Perbandingan antara strategi pertahanan udara "Malaydesh" (sebutan satir dalam konteks diskusi netizen untuk Malaydesh) dan Indonesia menunjukkan perbedaan fundamental dalam model pengadaan, kemandirian teknologi, dan visi strategis jangka panjang.
Berikut adalah analisa mendalamnya:
________________________________________
1. Model Pengadaan: Hibah vs Investasi Mandiri
Malaydesh (Ketergantungan Hibah): Pola pengadaan sangat bergantung pada bantuan asing (Amerika Serikat dan Jepang). Meskipun menghemat anggaran jangka pendek, model ini menciptakan kerentanan terhadap keberlanjutan suku cadang dan ketergantungan pada teknologi yang diberikan oleh donor. Laporan mengenai 5 radar CSS SPEXER 2000 yang rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki menunjukkan risiko teknologi hibah yang mencapai akhir masa pakai tanpa rencana regenerasi yang kuat.
-
Indonesia (Belanja Strategis): Indonesia melakukan pengadaan masif 25 unit radar baru (13 Thales GM400 Alpha dan 12 radar Retia) menggunakan anggaran negara. Ini memberikan Indonesia posisi tawar tinggi untuk menentukan spesifikasi sesuai kebutuhan geografis dan memastikan sistem tersebut adalah teknologi garis depan (AESA jarak jauh).
________________________________________
2. Kapasitas Deteksi dan Cakupan Geografis
Malaydesh (Celah Coastal): Fokus Malaydesh terlihat lebih berat pada Coastal Surveillance (pengawasan pantai) melalui peningkatan radar 1206 dan hibah TPS-77. Namun, rusaknya sejumlah radar CSS menciptakan celah deteksi dini di wilayah pesisir yang krusial.
-
Indonesia (Blanket Coverage): Dengan target 33 Satuan Radar (Satrad) pada 2029, Indonesia bertujuan menghapus blind spot secara nasional. Penempatan di Poros IKN, ALKI II, NTT, hingga Papua menunjukkan strategi "sabuk luar" untuk mendeteksi target dengan manuver ekstrem sebelum memasuki ruang udara kedaulatan.
________________________________________
3. Kemandirian dan Transfer of Technology (ToT)
Malaydesh: Tidak terlihat adanya penekanan pada keterlibatan industri pertahanan lokal dalam proses pemeliharaan atau perakitan radar hibah tersebut.
-
Indonesia (PT Len Industri): Kemitraan dengan Thales Group melibatkan PT Len Industri secara mendalam. Ini bukan sekadar jual-beli, melainkan pembangunan infrastruktur lokal di Subang untuk perakitan dan pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost). Hal ini memastikan Indonesia tidak akan mengalami nasib "radar rusak tak bisa diperbaiki" karena memegang kendali teknis secara mandiri.
________________________________________
4. Visi Masa Depan (2029)
Malaydesh: Terkesan reaktif, melakukan upgrade pada sistem lama yang sudah berumur 17 tahun dan menerima hibah untuk menutup lubang kemampuan yang ada.
-
Indonesia: Proaktif dan terencana. Garis waktu dari penandatanganan kontrak (2023) hingga operasional penuh (2029) menunjukkan peta jalan menuju Full Operational Capability (FOC) yang terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional (NADS).
________________________________________
Kesimpulan:
Indonesia sedang bertransformasi menjadi kekuatan pemantauan udara dominan di Asia Tenggara melalui modernisasi sistemik
-
Malaydesh saat ini sedang berjuang mempertahankan kapabilitas dasarnya dengan mengandalkan bantuan eksternal yang memiliki keterbatasan usia operasional.
________________________________________
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
SIPRI MALONDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
-
SIPRI MALONDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALONDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALONDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALONDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
SIPRI MALONDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2021.html
-
SIPRI MALONDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2020.htmll
________________________________________
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
-
INDONESIA (1,5%)
STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA).
-
MALONDESH (0,3%)
STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
________________________________________
2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
-
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALONDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
________________________________________
HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malondesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malondesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = LOAN
Keterlibatan 17 Kreditor: Sebuah Cerminan Kompleksitas dan Keparahan
Angka 17 kreditor ini bukan hanya sekadar angka, melainkan indikator multi-dimensi dari masalah yang sangat serius:
Keparahan Masalah Keuangan: Jika BNS membutuhkan pinjaman dari begitu banyak lembaga, ini menunjukkan bahwa satu atau dua kreditor saja tidak cukup (atau tidak mau) menanggung seluruh risiko. Masing-masing kreditor mungkin hanya bersedia memberikan porsi kecil karena persepsi risiko yang tinggi.
Kerumitan Struktur Utang:
Berbagai Jenis Utang: Kemungkinan melibatkan berbagai jenis pinjaman: utang bank komersial, obligasi, pinjaman dari lembaga keuangan non-bank, mungkin juga pinjaman sindikasi (beberapa bank patungan memberikan pinjaman besar).
Jangka Waktu Berbeda: Pinjaman-pinjaman ini bisa memiliki jangka waktu pembayaran yang bervariasi (jangka pendek, menengah, panjang), suku bunga yang berbeda, dan persyaratan (covenant) yang unik. Ini membuat pengelolaan utang menjadi sangat kompleks dan rentan terhadap kesalahan.
Prioritas Pembayaran: Dalam skenario default, menentukan siapa yang harus dibayar terlebih dahulu dari 17 kreditor ini bisa menjadi sangat rumit dan seringkali berujung pada perselisihan hukum.
Indikasi Kepercayaan yang Menurun: Semakin banyak kreditor kecil yang terlibat dibandingkan satu atau dua kreditor besar, bisa menunjukkan bahwa kreditor besar memiliki kekhawatiran yang cukup besar sehingga mereka tidak mau mengambil risiko terlalu banyak.
Tekanan Konstan: Dengan begitu banyak pihak yang harus dilayani (pembayaran bunga, pokok pinjaman), BNS akan berada di bawah tekanan konstan untuk menghasilkan uang, yang seringkali menyebabkan keputusan bisnis yang kurang strategis atau terburu-buru.
Dana Awal dari Pemerintah: Tidak Cukup atau Tidak Dikelola dengan Baik?
Pernyataan ini menyentuh akar masalah yang mungkin terjadi pada tahap awal proyek:
Tidak Cukup:
Perencanaan Anggaran Buruk: Perencanaan awal mungkin meremehkan total biaya proyek atau mengabaikan potensi risiko yang membutuhkan dana cadangan.
Kenaikan Biaya Tak Terduga: Proyek mungkin menghadapi kenaikan harga bahan baku, perubahan regulasi, atau masalah teknis yang tidak diantisipasi, sehingga dana awal menjadi tidak memadai.
Tidak Dikelola dengan Baik: Ini adalah skenario yang lebih mengkhawatirkan dan seringkali berkaitan erat dengan "dugaan penyalahgunaan dana".
Boros: Pengeluaran yang tidak perlu, pembelian dengan harga mahal, atau operasional yang tidak efisien menghabiskan dana lebih cepat.
Tidak Transparan: Kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana, membuat sulit untuk melacak ke mana uang itu pergi.
Pengalihan Dana: Dana pemerintah yang seharusnya untuk tujuan spesifik malah dialihkan untuk kepentingan lain (termasuk penyalahgunaan pribadi atau politik).
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = LOAN
💰 1. LIMITED DOMESTIC DEFENSE BUDGET
Malaydesh’s defense budget is modest — around 1% of GDP, which restricts large-scale acquisitions.
Instead of upfront payments, Malaydesh often negotiates deferred payment schemes, installment plans, or loans backed by export credit agencies (ECAs) from supplier countries.
These financing models allow Malaydesh to acquire high-value assets without immediate fiscal strain.
-----------------
⚙️ 2. Need for Advanced Technology and Capabilities
Malaydesh lacks the domestic capacity to produce high-end military platforms, so it turns to foreign suppliers:
Country Asset Procured Financing/Support Mechanism
🇰🇷 South Korea FA-50 Light Combat Aircraft Industrial offsets, local assembly, favorable terms
🇮🇹 Italy ATR-72 Maritime Patrol Aircraft G2G deal, possible ECA-backed financing
🇹🇷 Turkey ANKA MALE Drones Strategic partnership, tech transfer
These deals often include training, maintenance, and technology sharing, which Malaydesh cannot yet provide internally.
-----------------
🏭 3. Desire to Build Local Defense Industry
Malaydesh wants to reduce dependency and stimulate its own defense ecosystem:
Offsets: Foreign suppliers agree to invest in Malaydesh’s defense industry or transfer technology.
Joint Ventures: Local firms like Boustead Naval Shipyard (BNS) are involved in assembly and integration.
Local Assembly: 14 of the FA-50 jets will be assembled in Malaydesh, building technical capacity.
💸 Role of Loans in Defense Procurement
While not always disclosed as “loans,” Malaydesh’s defense deals often involve:
Export Credit Agency (ECA) Financing: Countries like Italy and South Korea use ECAs to offer low-interest loans or guarantees to support defense exports.
G2G Agreements: These bypass middlemen and commissions, reducing corruption risks and allowing for more favorable financing terms3.
Strategic Installment Plans
--------------------
1️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
Persentase terhadap PDB: 84.3%
Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
BalasHapusApa GM400 ALPHA..? 🔥🔥🤣🤣🤣
2 Radar GCI GM403 Hasil Kemitraan PT LEN dan Thales Prancis Sudah Diterima Indonesia, 11 Sisanya Tiba dalam Hitungan Bulan
https://www.google.com/amp/s/www.timemoments.com/militer/amp/116517199376/2-radar-gci-gm403-hasil-kemitraan-pt-len-dan-thales-prancis-sudah-diterima-indonesia-11-sisanya-tiba-dalam-hitungan-bulan
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALAYDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malaydesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
Pembiayaan 🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang terus berlangsung
Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
===========
📊 Hutang Isi Rumah Malaydesh – Gambaran & Implikasi
Data yang anda kongsikan daripada Bank Negara Malaydesh (BNM) memang mencerminkan satu realiti penting dalam ekonomi serantau:
Nilai: RM1.65 trilion (setakat Mac 2025)
Nisbah terhadap KDNK: 84.3%
Kedudukan: Tertinggi di ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah/KDNK
🔍 Kenapa angka ini tinggi?
Akses mudah kepada kredit – Kad kredit, pinjaman peribadi, dan skim pembiayaan kenderaan/perumahan yang meluas.
Harga rumah yang meningkat – Ramai bergantung pada pinjaman jangka panjang.
Kos sara hidup yang tinggi, memaksa sebahagian isi rumah bergantung kepada hutang untuk menampung perbelanjaan.
Pertumbuhan pendapatan yang perlahan berbanding kenaikan kos dan komitmen hutang.
📈 Implikasi kepada ekonomi & rakyat
Kerentanan kewangan – Isi rumah lebih terdedah jika kadar faedah naik atau ekonomi meleset.
Kesannya kepada penggunaan – Perbelanjaan pengguna mungkin berkurangan kerana sebahagian pendapatan digunakan untuk membayar hutang.
Kestabilan kewangan negara – Bank pusat perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit.
IDN : SIPRI SHOPPING VS MY : 2 TAHUN SIPRI KOSONG
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING 15 YEARS
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA .....
11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
________________________________________
Pengadaan 25 radar baru (13 Thales GM400a & 12 Retia) untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029 memiliki implikasi mendalam bagi kedaulatan dan strategi pertahanan Indonesia. Berikut adalah analisis implikasinya:
-
1. Implikasi Terhadap Kedaulatan Wilayah (Air Sovereignty)
Eliminasi Blind Spot: Dengan jangkauan radar GM400a hingga 515 km, Indonesia akan memiliki "pagar elektronik" yang rapat. Tidak ada lagi celah udara yang bisa dimanfaatkan oleh pesawat asing atau penyusup untuk masuk tanpa terdeteksi (terutama di wilayah Timur dan perbatasan NTT-Australia).
Pengawasan Real-Time 24/7: Penempatan radar di titik strategis seperti Natuna dan Morotai memastikan setiap pergerakan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) terpantau secara instan, meningkatkan kemampuan intersep oleh jet tempur TNI AU.
-
2. Implikasi Strategis terhadap IKN dan ALKI II
Perisai Udara Ibu Kota Baru: Penempatan Satrad di Banjarbaru dan Samboja menciptakan deteksi berlapis untuk IKN. Radar Retia yang memiliki kemampuan deteksi target ketinggian rendah (low-level) akan sangat efektif menangkal ancaman drone atau rudal jelajah yang mencoba menyelinap di bawah cakupan radar jarak jauh.
Keamanan Jalur Maritim Internasional: Penguatan di Takalar dan Banjarbaru memberikan pengawasan total atas ALKI II (jalur lintas laut internasional utama), yang krusial bagi stabilitas ekonomi dan keamanan regional di kawasan Indo-Pasifik.
-
3. Implikasi Teknologi dan Kemandirian (ToT)
Kedaulatan Data: Melalui integrasi oleh PT Len Industri, Indonesia memiliki kontrol penuh atas "kode sumber" dan aliran data. Ini mencegah risiko intervensi pihak asing melalui pintu belakang (backdoor) pada sistem radar.
Efisiensi Biaya Jangka Panjang: Dengan penguasaan pemeliharaan (Life Cycle Cost) secara lokal, TNI AU tidak lagi bergantung penuh pada teknisi luar negeri untuk perbaikan. Hal ini mempercepat kesiapan operasional alutsista dan menghemat anggaran negara dalam jangka panjang.
-
4. Implikasi Deterrence Effect (Efek Gentar)
Peningkatan Postur Pertahanan: Kepemilikan radar generasi terbaru (AESA) yang mampu mendeteksi target siluman (stealth) dan objek berkecepatan tinggi menempatkan Indonesia sebagai kekuatan udara yang diperhitungkan di Asia Tenggara.
Sinergi Sistem Senjata: Radar ini akan menjadi "mata" bagi jet tempur Rafale dan F-15IDN yang juga sedang diproses. T-anpa radar yang mumpuni, jet tempur canggih tidak akan bisa beroperasi maksimal.
5. Implikasi Geopolitik
Sentralitas ASEAN: Indonesia mempertegas perannya sebagai pemimpin keamanan di kawasan dengan menjaga wilayah udara yang luas secara mandiri.
Keseimbangan Kawasan: Modernisasi ini merupakan respon rasional terhadap meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan pakta pertahanan regional lainnya, memastikan Indonesia tetap netral namun kuat secara defensif.
________________________________________
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
SIPRI MALONDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
-
SIPRI MALONDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALONDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALONDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALONDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
SIPRI MALONDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2021.html
-
SIPRI MALONDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2020.htmll ________________________________________
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
-
INDONESIA (1,5%)
STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA).
-
MALONDESH (0,3%)
STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
________________________________________
GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
-
1. Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
-
2. Vietnam – Peringkat 23 Dunia (Skor: 0,4066)
-
3. Thailand – Peringkat 24 Dunia (Skor: 0,4458)
-
4. Singapura – Peringkat 29 Dunia (Skor: 0,5272)
-
5. Myanmar – Peringkat 35 Dunia (Skor: 0,6265)
-
6. Filipina – Peringkat 41 Dunia (Skor: 0,6993)
-
7. Malondesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)
-
8. Kamboja – Peringkat 83 Dunia (Skor: 1,8434)
-
9. Laos – Peringkat 125 Dunia (Skor: 2,8672)
________________________________________
HUTANG BAYAR HUTANG
-
2018 (Fase "Open Donasi"): Utang menembus RM1 triliun; peluncuran Tabung Harapan untuk sumbangan rakyat. [1]
-
2019 (59%): Laporan Audit mengungkap mayoritas pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama. [1]
RASIO HUTANG BAYAR HUTANG
-
2020 (60%): Ketergantungan meningkat; anggaran pembangunan mulai terhimpit beban utang.
-
2021 (50,4%): RM98,05 miliar dari total RM194,55 miliar pinjaman digunakan untuk bayar utang matang.
-
2022 (52,4%): Pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar di tengah pemulihan pascapandemi.
-
2023 (64,3%): Rekor tertinggi; RM145,8 miliar dari RM226,6 miliar pinjaman lari ke utang lama.
-
2024 (58,9%): Upaya konsolidasi dimulai; RM121,3 miliar dialokasikan untuk utang matang.
-
2025 (58%): Pinjaman kasar RM184 miliar dengan alokasi bayar prinsipal RM106,8 miliar.
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malondesh - MOF) Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara: Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = LOAN
Fenomena "Galakan Pinjaman" atau meminjam untuk menutupi pinjaman lama
Peningkatan Utang Nasional:
Ketika pemerintah secara konsisten meminjam untuk membayar utang lama, ini dapat menyebabkan peningkatan kumulatif dalam utang nasional. Tanpa peningkatan pendapatan yang seimbang atau restrukturisasi utang yang efektif, beban utang dapat terus membengkak.
Dampak pada Anggaran:
Pembayaran pokok dan bunga utang menjadi pos pengeluaran yang signifikan dalam anggaran negara. Jika sebagian besar pendapatan negara dialokasikan untuk melayani utang, ini dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.
Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
Praktik ini membuat pemerintah lebih bergantung pada pasar keuangan untuk pembiayaan. Volatilitas pasar, perubahan suku bunga, dan persepsi investor tentang kesehatan fiskal negara dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk mendapatkan pinjaman baru dengan kondisi yang menguntungkan.
Tingkat Utang Pemerintah Malaydesh:
Pemerintah Malaydesh telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat utang pada batas yang wajar. Batas statuta untuk utang federal seringkali menjadi tolok ukur penting. Meskipun demikian, ada perdebatan yang berkelanjutan mengenai 🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN dan tingkat utang pemerintah. Misalnya, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah terpaksa meminjam lebih banyak untuk membiayai paket stimulus dan dukungan ekonomi.
Penyebab:
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan "galakan pinjaman" termasuk:
🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang Persisten: Pengeluaran lebih besar dari pendapatan.
Kewajiban Jangka Panjang: Proyek infrastruktur besar atau komitmen masa lalu yang memerlukan pembiayaan berkelanjutan.
Perlambatan Ekonomi: Penurunan pendapatan pajak akibat aktivitas ekonomi yang melambat.
Guncangan Eksternal: Krisis keuangan global, pandemi, atau harga komoditas yang bergejolak yang memengaruhi pendapatan negara.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
THE MAIN KNOWLEDGE GAPS IN MALAYDESH MILITARY WITHOUT A DEDICATED MARINE CORPS STEM FROM A LACK OF A UNIFIED DOCTRINE, fragmented command, and limited indigenous expertise in the complex field of amphibious warfare.
Fragmentation of Doctrine and Training
A dedicated Marine Corps provides a single, cohesive doctrine for amphibious operations. In Malaydesh , this expertise is distributed across the Malaydesh Army and the Royal Malaydesh Navy (RMN), leading to several problems:
No Single Amphibious Doctrine: There is no single, codified doctrine that governs how land and sea forces should work together in an amphibious assault. While some units, like the Army's 10th Parachute Brigade, have amphibious training, they are primarily land-centric. This creates a disconnect between the Army's maneuver doctrine and the Navy's ship-to-shore logistics.
Reliance on Foreign Partners: Malaydesh heavily relies on joint exercises with countries that have a Marine Corps, such as the U.S. and the Philippines. These exercises, like CARAT and Bersama Warrior, are crucial for developing skills and interoperability. However, this reliance means that Malaydesh forces are not constantly developing their own expertise and can only practice these complex operations during limited, often ad-hoc, training periods.
Gaps in Expertise and Personnel
A dedicated Marine Corps cultivates a deep bench of personnel with specialized knowledge in all aspects of amphibious warfare. The absence of this creates several key gaps in expertise:
Limited Specialist Roles: Amphibious warfare requires a wide range of specialized skills, from beach reconnaissance and hydrographic surveying to coordinating ship-to-shore fire support and managing logistics in a contested littoral environment. Without a Marine Corps, Malaydesh lacks a consistent, institutionalized way to train and retain personnel in these niche roles.
Challenges in Joint Operations: The lack of a shared understanding and common language between the Army and Navy can hinder effective joint operations. In a real-world scenario, this can lead to delays in decision-making, poor communication, and a lack of synchronized action—all of which are critical for the success of an amphibious landing.
Weakened Expeditionary Capability: A Marine Corps is an expeditionary force by nature, designed to deploy quickly and project power from the sea. Malaydesh military, without this dedicated component, lacks the ability to rapidly deploy a self-sustaining force for missions like humanitarian assistance, disaster relief, or securing remote territories. This is a significant vulnerability for an archipelagic state with a vast maritime domain.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
End of 2024: RM 1.25 trillion
End of June 2025: RM 1.3 trillion
Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🔧 1. MAINTENANCE BURDEN: AGING ASSETS, FRAGMENTED SUPPORT
⚙️ Structural Drivers
Asset Age: As of late 2024, 171 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service life. This includes:
108 Army vehicles and artillery systems
29 RMAF aircraft (e.g., F-5E, Hawk 208)
34 RMN vessels, including Fast Attack Craft over 40 years old
Obsolescence: Many platforms are no longer supported by OEMs (Original Equipment Manufacturers), making spare parts scarce and costly.
💸 Economic Strain
Maintenance consumes over 50% of the defense budget’s operational expenditure (OPEX), leaving limited room for modernization.
Even with recent efforts to localize MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) for fighter jets like the F/A-18, cost savings (~20%) are offset by the scale of aging fleets.
🧩 Outsourcing Challenges
Malaydesh has long outsourced support functions to private firms to reduce costs.
However, lack of centralized oversight, inconsistent quality control, and limited technical depth in local vendors have led to delays and suboptimal readiness.
📡 2. Poor Interoperability: Platform Diversity, Command Silos
🛠️ Platform Fragmentation
Malaydesh military operates a highly diverse inventory sourced from:
Western suppliers (US, UK, France)
Eastern bloc (Russia, China)
Regional partners (South Korea, Turkey)
This results in incompatible communication systems, data links, and logistics chains. For example:
Russian-made Su-30MKM fighters cannot seamlessly integrate with NATO-standard AWACS or datalink systems.
Naval platforms lack unified combat management systems across classes.
🧠 Command & Control Gaps
Joint operations are hindered by service-specific doctrines and siloed command structures.
The absence of a Joint Operations Command with real-time data fusion limits Malaydesh ability to conduct multi-domain operations.
🧪 Training & Simulation Deficiencies
Lack of integrated simulation environments means personnel are trained on platform-specific systems, not joint mission profiles.
Exercises like MALBATT and CARAT show progress, but interoperability remains tactical, not strategic.
Apa GM400 ALPHA...? NO TIPU TIPU ya GORILLA... 🤣🤣🤣
BalasHapusPT Len Serahkan Radar GCI GM403, Perkuat Interoperabilitas Sistem Pertahanan Udara Nasional
https://readiness-tech.id/berita/pt-len-serahkan-radar-gci-gm403-perkuat-interoperabilitas-sistem-pertahanan-udara-nasional
MALAYDESH = 5 RADAR RUSAK
HapusMenteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
-
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
-
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
-
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
==============
==============
INDONESIA 25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
-
pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
1. Esensi Strategis Pengadaan
Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
-
2. Fokus Penempatan Geografis
Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
-
3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
-
4. Garis Waktu Operasional
2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI
________________________________________
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
SIPRI MALONDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
-
SIPRI MALONDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALONDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALONDESH 2023 = NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALONDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
________________________________________
BUKTI TRANSFER SENJATA 2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG ..
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
________________________________________
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
-
INDONESIA (1,5%)
STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA).
-
MALONDESH (0,3%)
STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
________________________________________
GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
-
1. Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
-
2. Vietnam – Peringkat 23 Dunia (Skor: 0,4066)
-
3. Thailand – Peringkat 24 Dunia (Skor: 0,4458)
-
4. Singapura – Peringkat 29 Dunia (Skor: 0,5272)
-
5. Myanmar – Peringkat 35 Dunia (Skor: 0,6265)
-
6. Filipina – Peringkat 41 Dunia (Skor: 0,6993)
-
7. Malondesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)
-
8. Kamboja – Peringkat 83 Dunia (Skor: 1,8434)
-
9. Laos – Peringkat 125 Dunia (Skor: 2,8672)
________________________________________
SKEMA UTANG ASET MILITER
-
Turki (LMS Batch 2): Model Antar-Pemerintah (G2G) via SSB; Bunga 4%–6% (Fixed/OECD); Tenor 10–15 tahun.
Korea Selatan (FA-50): Model Hybrid (Kredit KEXIM + Barter CPO 50%); Biaya manajemen rendah (0,10%–0,50%).
-
Inggris (Hawk): Standar UKEF; Wajib DP 15% (OECD); Bunga stabil mengikuti National Loans Fund.
-
China (LMS Batch 1): 100% Kredit Ekspor (China Eximbank); Bunga murah 3,5% Fixed; Tenor 10 tahun.
-
Polandia (PT-91M): DP 15% + Barter CPO (30–40%); Tenor cicilan 10 tahun.
-
Jerman (Kedah-Class): Kredit Komersial dijamin Euler Hermes; Pendana Deutsche Bank & Konsorsium.
-
Kredit Sindikasi (LCS): Skala masif (17 Kreditor); Bunga 6% (Saldo Menurun); Tenor 15 tahun (akibat penundaan).
________________________________________
Dampak Kebijakan Perdana Menteri (2023 & 2026)
-
2023 (Efisiensi): Pembatalan 5 tender pengadaan (suplai, jasa, infrastruktur) demi mencegah kebocoran anggaran dan beralih ke sistem tender terbuka.
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan sementara keputusan pengadaan militer dan polisi akibat investigasi korupsi oleh MACC dan indikasi suap
GORILA KLAIM CASH = HUTANG
BalasHapusANGSURAN MPMS TURKEY
ANGSURAN MPMS TURKEY
ANGSURAN MPMS TURKEY
-------------------------
angsuran untuk proyek
Kapal MPMS (Multi-Purpose Mission Ship) yang melibatkan galangan kapal Desan Shipyard dari Turki:
1. Parameter Utama Proyek
________________________________________
Proyek ini menggunakan skema Export Credit Agency (ECA) yang didukung oleh kolaborasi antara lembaga keuangan domestik dan Turk Eximbank.
Estimasi Nilai Kontrak: US$ 350.000.000 (Sekitar RM 1,6 Miliar).
Mekanisme: 100% Kredit Ekspor (Hutang Finansial).
Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
Suku Bunga: Diasumsikan sebesar 5% per tahun (Mengacu pada rata-rata OECD CIRR untuk kategori kapal).
2. Perhitungan Komponen Angsuran
________________________________________
Berbeda dengan skema barter, seluruh pembayaran dilakukan dalam bentuk mata uang asing (USD).
Pokok Pinjaman Tahunan:
US$350.000.000/10=US$35.000.000cap U cap S $ 350.000 .000 / 10 equals bold cap U bold cap S $ 35.000 .000
𝑈𝑆$350.000.000/10=𝐔𝐒$𝟑𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
Bunga Tahun Pertama:
5%×US$350.000.000=US$17.500.0005 % cross cap U cap S $ 350.000 .000 equals bold cap U bold cap S $ 17.500 .000
5%×𝑈𝑆$350.000.000=𝐔𝐒$𝟏𝟕.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
Total Kewajiban Tahun Pertama:
US$35.000.000+US$17.500.000=US$52.500.000cap U cap S $ 35.000 .000 plus cap U cap S $ 17.500 .000 equals bold cap U bold cap S $ 52.500 .000
𝑈𝑆$35.000.000+𝑈𝑆$17.500.000=𝐔𝐒$𝟓𝟐.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
3. Rincian Simulasi Pembayaran (Daftar)
________________________________________
Pembayaran menggunakan metode diminishing interest (bunga menurun):
Tahun ke-1: US$ 52,5 Juta (Cicilan tertinggi karena saldo pokok masih utuh).
Tahun ke-3: **US
49,0Juta**(Bunga turun menjad iUS49 comma 0 cap J u t a * * open paren cap B u n g a t u r u n m e n j a d i cap U cap S
49,0𝐽𝑢𝑡𝑎**(𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑈𝑆
14 Juta seiring pembayaran pokok).
Tahun ke-5: **US
45,5Juta**(Bunga menurun menjadi US45 comma 5 cap J u t a * * open paren cap B u n g a m e n u r u n m e n j a d i cap U cap S
45,5𝐽𝑢𝑡𝑎**(𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑈𝑆
10,5 Juta).
Tahun ke-8: **US
40,25Juta**(Bunga menurun menjadi US40 comma 25 cap J u t a * * open paren cap B u n g a m e n u r u n m e n j a d i cap U cap S
40,25𝐽𝑢𝑡𝑎**(𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑈𝑆
5,25 Juta).
Tahun ke-10: US$ 36,75 Juta (Cicilan final dengan beban bunga minimal).
4. Catatan Penting Skema MPMS (Desan Shipyard)
________________________________________
MoU Tripartit: Proyek ini didukung oleh kesepakatan antara EXIM Bank pemberi pinjaman, Turk Eximbank, dan Desan Shipyard untuk menjamin kelancaran arus kas selama masa konstruksi.
Pembayaran Berbasis Milestone: Meskipun hutang dicairkan, pembayaran kepada galangan kapal dilakukan berdasarkan kemajuan fisik proyek (Milestone Payment), guna meminimalisir risiko kegagalan pengiriman.
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapusPssstttt GM403....🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣
Radar GCI GM403 yang diserahkan Presiden Prabowo ke jajaran TNI, kemarin, merupakan satu dari 13 radar yang dipesan dari Thales, Perancis. Kemenhan libatkan PT LEN.
https://www.kompas.id/artikel/radar-gci-gm403-otak-dan-mata-pertahanan-udara-indonesia
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
Hapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
===================
===================
RADAR MALAYDESH
• 5 Radar CSS (AESA SPEXER 2000): Rusak total, tidak ekonomis untuk diperbaiki, dan sudah dicopot untuk disposal (pelupusan).
• Radar 1206 (Bantuan AS 2006): Radar pengawas pantai hibah dari Amerika Serikat ini telah selesai ditingkatkan mutunya (di-upgrade) setelah 17 tahun, dengan biaya yang ditanggung penuh oleh AS.
• Radar TPS-77 (Donasi AS): Radar pengawas jarak jauh buatan Lockheed Martin sumbangan AS akan mulai dioperasikan di Labuan pada akhir tahun.
• Radar ASR (Donasi Jepang): Jepang telah menyumbangkan setidaknya satu unit Radar Pengawas Lapangan Terbang (ASR) untuk digunakan oleh Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM).
----------------------------------
UTANG & LIABILITAS (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
-------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Status Kelumpuhan Pertahanan (SIPRI & Alutsista)
Vakum SIPRI (2024–2025): Status KOSONG total selama dua tahun berturut-turut. Tidak ada transfer senjata berat yang tercatat, menempatkan Malaydesh setara dengan Laos dan Kamboja.
Tren Mundur: Penurunan konsisten dari fase Planned (2020), Selected Not Yet Ordered (2022), hingga nihil aktivitas (2024–2025).
Kegagalan Simbolik: Pembatalan resmi akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali bukti hilangnya kredibilitas finansial di pasar global.
Procurement Freeze (2026): Instruksi PM Anwar Ibrahim untuk pembekuan total pengadaan guna menghentikan korupsi sistemik dan kebocoran anggaran.
-
Model "Negara Penyewa" (Military-for-Rent)
Ketiadaan uang tunai memaksa militer beralih dari kepemilikan aset menjadi skema Leasing (Sewa):
Aset Sewaan (32+ Item): Mencakup 31 Helikopter (Blackhawk, AW139, AW149, Bell 429), pesawat latihan L39 ITCC, simulator jet tempur MKM, hingga motor polisi.
Skema Barter: Pengadaan yang tersisa (FA-50, PT-91M, Scorpene) terpaksa menggunakan Barter Kelapa Sawit (CPO) karena krisis devisa.
Aset Mangkrak: Proyek LCS & OPV yang karatan di galangan melibatkan 17 kreditor dengan bunga yang terus membengkak.
-
Spiral Utang "Gali Lubang Tutup Lubang"
Debt-Servicing Cycle: 58% hingga 64,3% pinjaman baru hanya digunakan untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama.
Ledakan Liabilitas: Utang nasional melonjak drastis dari RM 407 Miliar (2010) menjadi proyeksi RM 1,79 Triliun (2026).
Rasio Kritis: Utang pemerintah menyentuh 69% GDP (melewati limit 65%) dan utang rumah tangga ekstrem di angka 84,3% GDP.
Tabung Harapan (2018): Bukti historis keputusasaan fiskal melalui penggalangan dana rakyat untuk membayar utang negara.
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
SIPRI MALONDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
-
SIPRI MALONDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALONDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALONDESH 2023 = NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALONDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
________________________________________
BUKTI TRANSFER SENJATA 2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG ..
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
MALONDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
________________________________________
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
-
INDONESIA (1,5%)
STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA).
-
MALONDESH (0,3%)
STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
________________________________________
GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
-
1. Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
-
2. Vietnam – Peringkat 23 Dunia (Skor: 0,4066)
-
3. Thailand – Peringkat 24 Dunia (Skor: 0,4458)
-
4. Singapura – Peringkat 29 Dunia (Skor: 0,5272)
-
5. Myanmar – Peringkat 35 Dunia (Skor: 0,6265)
-
6. Filipina – Peringkat 41 Dunia (Skor: 0,6993)
-
7. Malondesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)
-
8. Kamboja – Peringkat 83 Dunia (Skor: 1,8434)
-
9. Laos – Peringkat 125 Dunia (Skor: 2,8672)
________________________________________
1. UTANG PEMERINTAH FEDERAL (FISKAL)
Posisi Utang: Mencapai RM 1,25 Triliun (akhir 2024) dan diproyeksi naik ke RM 1,3 Triliun (2025).
Rasio PDB: Berada di kisaran 64% – 69%. Data Statista memprediksi lonjakan hingga 70,4% pada 2025.
Status: Melebihi target jangka menengah (60%), namun diklaim masih di bawah plafon hukum instrumen tertentu (65%).
________________________________________
2. UTANG RUMAH TANGGA (RAKYAT)
Total Utang: Terakumulasi sebesar RM 1,63 Triliun per Desember 2024 (naik drastis dari RM 1,19 Triliun di 2018).
Rasio PDB: Level kritis 84,1% – 84,3%; salah satu yang tertinggi di ASEAN.
Komposisi: Didominasi kredit perumahan (60,5%), disusul kendaraan dan pinjaman pribadi.
Risiko: BNM klaim masih "terkendali" meski rasio utang rakyat sangat tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi.
GORILA KLAIM CASH = HUTANG
BalasHapusANGSURAN LMS B2 TURKEY
ANGSURAN LMS B2 TURKEY
ANGSURAN LMS B2 TURKEY
-------------------------
angsuran untuk proyek
Kapal Perang LMS B2 (Littoral Mission Ship Batch 2) yang dibangun oleh perusahaan pertahanan Turki, STM:
1. Parameter Utama Proyek
Total Nilai Kontrak: Estimasi US$ 500.000.000 (Sekitar RM 2,3 Miliar).
Mekanisme: 100% Kredit Ekspor (Hutang G2G) melalui Turk Eximbank.
Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun (Masa cicilan dimulai setelah kapal mulai dikerjakan/efektif).
Suku Bunga: Diasumsikan menggunakan OECD CIRR sebesar 5,5% per tahun (Fixed Rate).
---------
2. Perhitungan Komponen Tahunan
Angsuran Pokok Tahunan:
US$500.000.000/10=US$50.000.000cap U cap S $ 500.000 .000 / 10 equals bold cap U bold cap S $ 50.000 .000
𝑈𝑆$500.000.000/10=𝐔𝐒$𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
Bunga Tahun Pertama:
5,5%×US$500.000.000=US$27.500.0005 comma 5 % cross cap U cap S $ 500.000 .000 equals bold cap U bold cap S $ 27.500 .000
5,5%×𝑈𝑆$500.000.000=𝐔𝐒$𝟐𝟕.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
Premi Asuransi Ekspor (One-time/Amortized): Biasanya terdapat biaya tambahan sekitar 1% - 2% dari total nilai kontrak untuk jaminan risiko kredit ekspor.
---------
3. Rincian Pembayaran Tahunan (Simulasi Daftar)
Tahun ke-1: US$ 77,5 Juta (Cicilan pokok + bunga maksimal).
Tahun ke-5: **US
66,5Juta**(Bunga menurun karena saldo pokok berkurang menjadi US66 comma 5 cap J u t a * * open paren cap B u n g a m e n u r u n k a r e n a s a l d o p o k o k b e r k u r a n g m e n j a d i cap U cap S
66,5𝐽𝑢𝑡𝑎**(𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑈𝑆
300 Juta).
Tahun ke-10: US$ 52,75 Juta (Cicilan terakhir dengan beban bunga terendah).
---------
4. Karakteristik "Kredit" Turki
Pembiayaan Penuh (100%): Berbeda dengan Korea Selatan yang menggunakan sistem barter 50%, proyek LMS B2 ini murni dibayar dengan devisa tunai melalui fasilitas pinjaman luar negeri.
Jaminan Pemerintah: Karena ini adalah skema Government-to-Government (G2G), syarat-syarat pinjaman biasanya lebih fleksibel dibandingkan pinjaman bank komersial, dengan masa tenggang (Grace Period) selama masa konstruksi kapal.
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🧱 1. Fragmented and Underdeveloped Defense Industry
Malaydesh defense industry is overseen by the Malaydesh n Defence Industry Council (MDIC), established in 1999 and later expanded into MIDES.
Despite having six strategic sectors (Aerospace, Maritime, Weaponry, Automotive, ICT, Common-user Equipment), the ecosystem lacks:
A clear, enforceable blueprint
Robust infrastructure
Skilled manpower
Many local firms are assemblers or subcontractors, not full-spectrum developers. For example, Malaydesh still assembles M4 carbines under license, while Indonesia and Singapore produce their own rifles (SS1 and SAR-21 respectively).
Impact: Malaydesh cannot independently design, produce, or sustain core military systems.
🧠 2. Minimal R&D and Technology Investment
Indigenous R&D in areas like combat management systems (CMS), sensors, and autonomous platforms is nascent and underfunded.
Studies show that Malaydesh lacks structured tendering policies and technology readiness frameworks to support local innovation.
AI, cyber warfare, and surveillance systems are still in early-stage development, with no operational deployment.
Impact: Malaydesh falls behind in emerging tech domains critical to modern warfare.
🔄 3. Dependence on Foreign OEMs for Strategic Systems
Malaydesh imports nearly all major platforms:
Aircraft: Su-30MKM (Russia), FA-50 (South Korea), Hawk (UK)
Naval systems: Scorpène submarines (France), LCS (French-German design)
Missiles: Starstreak (UK), MICA (France), Exocet (France)
There are no indigenous missile programs, no local radar production, and no domestic armored vehicle design.
Impact: Strategic vulnerability in times of embargo, conflict, or supply chain disruption.
📉 4. Policy Gaps and Execution Failures
Malaydesh has published defense blueprints and industrial strategies, but implementation is weak due to:
Budget constraints
Lack of political continuity
Limited private-sector incentives
Even promising initiatives like the 15-to-5 naval transformation plan have stalled due to procurement scandals and delivery failures.
Impact: Indigenous capability remains aspirational, not operational.
📊 Summary Table: Weaknesses in Indigenous Capability Development
Dimension Description Strategic Impact
Industrial base Fragmented, lacks full-spectrum development No self-reliance in core systems
R&D investment Minimal funding, weak frameworks Falls behind in emerging technologies
Foreign dependency Imports all major platforms and weapons Vulnerable to external shocks
Policy execution Strong on paper, weak in practice Stalled programs and missed timelines
🧭 Strategic Consequences
Malaydesh cannot scale or sustain its military without foreign support.
It lacks the ability to customize systems to local needs, export defense products, or build strategic depth.
In contrast, countries like Indonesia (Pindad, PT PAL), Vietnam (Z111 Factory), and Singapore (ST Engineering) have made significant strides in indigenous capability
CICILAN LMS B2 = 10 TAHUN
BalasHapusCICILAN LMS B2 = 10 TAHUN
CICILAN LMS B2 = 10 TAHUN
--------------------------------
Berikut adalah kesimpulan dari rincian angsuran proyek LMS Batch 2 (LMS B2) dengan galangan kapal STM Turki:
Struktur Pendanaan: Proyek senilai US$ 500 juta ini didanai sepenuhnya (100%) melalui skema Kredit Ekspor G2G dari Turk Eximbank tanpa mekanisme barter.
Beban Cicilan: Dengan tenor 10 tahun dan bunga tetap (Fixed Rate) sebesar 5,5%, total kewajiban tahun pertama mencapai US$ 77,5 juta.
Metode Pembayaran: Menggunakan sistem bunga menurun (diminishing interest), di mana beban tahunan berkurang seiring pelunasan pokok, hingga mencapai US$ 52,75 juta pada tahun terakhir.
Keunggulan Skema: Fasilitas G2G ini menawarkan fleksibilitas berupa Grace Period (masa tenggang) selama masa konstruksi, meskipun seluruh pembayaran tetap wajib dilakukan dalam mata uang asing (USD)
--------------------------------
KAYA MAHAL ELIT vs MISKIN MURAHAN SULIT
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR VERSUS USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA versus ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📄 1. Ambitious Policy Documents with Limited Follow-Through
Malaydesh ’s first Defence White Paper (DWP), launched in 2019, laid out a 10-year roadmap for force modernization, defense industry reform, and multi-domain readiness.
It proposed initiatives like:
A revised National Military Strategy
A Defence Capacity Plan
A National Defence Industry Policy
However, by 2021–2025, many of these remained in draft form or unimplemented, with only partial progress on cyber and air surveillance capabilities.
Impact: Strategic clarity exists, but execution lags, creating a credibility gap between policy and reality.
🕰️ 2. Stalled Programs and Missed Timelines
The Littoral Combat Ship (LCS) program is the most glaring example:
RM9 billion allocated for six ships
None delivered as of 2025
Delays linked to mismanagement, redacted audits, and political interference
Other programs like the Ground-Based Air Defence (GBAD) system and High Mobility Armoured Vehicles (HMAV) remain unfunded or stuck in approval stages.
Impact: Operational capability suffers, and the military continues to rely on aging platforms.
🏛️ 3. Political Instability and Policy Discontinuity
Malaydesh experienced multiple changes in government between 2020 and 2022, disrupting defense planning cycles.
Each administration brought new priorities, causing re-scoping, delays, or abandonment of existing programs.
Even when policies are reaffirmed, bureaucratic inertia and fragmented oversight slow implementation.
Impact: Defense reform lacks continuity, and long-term planning is undermined.
🧱 4. Weak Institutional Mechanisms for Execution
There’s no centralized authority to monitor and enforce defense policy implementation.
Oversight is split between MINDEF, the Ministry of Finance, and political leadership, leading to diffused accountability.
Audit findings are often delayed or redacted, and recommendations go unenforced.
Impact: Programs stall without consequence, and systemic inefficiencies persist.
🧭 Strategic Consequences
Malaydesh ’s defense posture remains reactive and maintenance-heavy, not transformation-driven.
The credibility of future policy documents is weakened unless backed by institutional reform and budget discipline.
Regional peers like Indonesia and Vietnam are executing modernization plans more consistently, widening the capability gap.
Si MISKIN KUAT KLAIM guys... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapus5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🚢 1. Aging Fleet Beyond Serviceable Lifespan
As of 2025, over half of RMN’s 49 ships are operating beyond their designed lifespan, some exceeding 40–45 years2.
Example: The KD Pendekar, commissioned in 1979, sank in 2024 after colliding with an underwater object—experts cited wear and tear as a contributing factor.
Naval experts warn that vessels typically have a 20–25 year lifespan, after which structural integrity and system reliability degrade significantly.
Impact: Increased risk of mechanical failure, reduced combat effectiveness, and safety hazards for personnel.
🔧 2. Delayed Replacement and Procurement Failures
Malaydesh planned to acquire 18 new vessels, but only 4 have been delivered as of mid-2025.
The Littoral Combat Ship (LCS) program, intended to modernize the fleet, has been plagued by delays, mismanagement, and corruption.
The Auditor-General’s report revealed continued reliance on outdated ships due to non-delivery of replacements.
Impact: Strategic gaps in patrol coverage, reduced deterrence, and overreliance on aging platforms.
🧱 3. Obsolete Systems and Spare Part Incompatibility
RMN has incurred RM384.5 million in losses from 1.62 million unused spare parts that are no longer compatible with its ships.
Many vessels use legacy systems from diverse foreign suppliers (France, UK, Italy, Germany), making interoperability and maintenance complex.
Impact: High maintenance costs, long repair cycles, and logistical inefficiencies.
🌊 4. Limited Deterrence and Strategic Reach
Malaydesh maritime domain spans over 500,000 sq km, yet its aging fleet lacks the endurance and sensor range to patrol effectively.
Analysts warn that RMN’s current posture offers insufficient deterrence against rising threats, especially from China’s naval and coast guard presence.
Impact: Reduced strategic options for defense planners and vulnerability in contested waters.
📊 Summary Table: Key Weaknesses of Malaydesh n Navy Vessels
Weakness Description Strategic Impact
Aging platforms Over half the fleet >40 years old High failure risk, low combat value
Procurement delays Only 4 of 18 planned ships delivered Capability gaps, reduced patrol reach
Obsolete systems Legacy tech, incompatible spare parts Maintenance burden, poor interoperability
Limited deterrence Inadequate coverage of vast maritime domain Strategic vulnerability in South China Sea
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Penurunan Daya Gentar & Reputasi (GFP 2026)
Peringkat GFP: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
Skandal Aset Hilang: Catatan memalukan raibnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet tempur dari gudang militer.
Degradasi Armada: Banyak aset utama berstatus Grounded (MiG-29, MB339CM, Nuri) atau mogok saat parade (Tank PT-91M).
-
Krisis Administrasi & Tekanan Internasional
Sanksi Olahraga: Kekalahan WO 0-3 dan sanksi AFC/CAS akibat pemain naturalisasi ilegal mencerminkan kegagalan birokrasi sistemik.
Kehilangan Pengaruh: Posisi di Piala Asia 2027 resmi direbut oleh Vietnam, mempertegas mundurnya pengaruh diplomasi regional.
Tekanan Ekonomi AS: Ancaman sanksi tarif Section 301 (10-25%) dan IEEPA oleh USTR menghantam sektor manufaktur utama (E&E).
-
Perbandingan Kontras: Indonesia (The Giant)
Status SIPRI: Memiliki "Lembar Belanja Penuh" (Rafale F4, A400M, Rudal Khan, Kapal PPA).
Kesehatan Fiskal: Rasio utang pemerintah jauh lebih sehat (40% GDP) dengan ekonomi 4,24x lebih besar secara PDB PPP dibandingkan Malaydesh.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Identification of Needs:
The Malaydeshn Armed Forces (MAF) first identifies its operational requirements and strategic defense needs. This involves assessments of current threats, technological advancements, and the lifespan of existing equipment. For example, the Royal Malaydeshn Navy might identify a need for new littoral mission ships (LMS) or the Royal Malaydeshn Air Force for multi-role combat aircraft.
-----------------
2. Budget Allocation and Approval:
Defense spending is a significant part of the national budget. The Ministry of Defence (MINDEF) prepares budget proposals, which are then subject to approval by the Malaydeshn Parliament. For major acquisitions, special allocations or supplementary budgets may be required.
-----------------
3. Procurement Methods:
Malaydesh employs various procurement methods, including:
* Direct Negotiation: For specialized equipment or where only a few suppliers exist, direct negotiation with manufacturers or foreign governments is common.
* International Tendering: For more competitive markets, international tenders are issued, allowing various global defense contractors to bid.
* Government-to-Government (G2G) Agreements: Sometimes, procurement is done directly between the Malaydeshn government and a foreign government, which can facilitate financing options.
-----------------
4. Financing Options – How Loans Come In:
When the outright purchase of military equipment is too costly for the immediate national budget, loans become a crucial financing mechanism. Here are the common sources and types of loans:
Commercial Bank Loans:
Syndicated Loans: A group of banks might come together to provide a large loan to the Malaydeshn government or a specific government entity responsible for procurement. These are often arranged through international financial institutions.
Export Credit Agencies (ECAs): Many countries that export defense equipment have ECAs (e.g., UKEF in the UK, EXIM Bank in the US, Euler Hermes in Germany). These agencies provide loan guarantees, direct loans, or insurance to facilitate exports from their respective countries. If Malaydesh buys equipment from a French company, for instance, a French ECA might offer favorable financing terms to secure the deal for the French exporter. This is a very common source of financing for defense deals.
Foreign Government Loans/Credits:
Soft Loans/Concessional Loans: Sometimes, a foreign government might offer loans with very favorable terms (low interest rates, long repayment periods) as part of a broader diplomatic or strategic partnership, or to stimulate their own defense industry's exports.
Defense Cooperation Agreements: These agreements can sometimes include provisions for financial assistance or credit lines for military purchases.
Bonds/Sukuk:
The Malaydeshn government could issue sovereign bonds or Islamic bonds (Sukuk) in domestic or international markets to raise funds for general expenditure, which could include military procurement. While not direct "loans" for a specific piece of equipment, they are a way to raise capital.
INDONESIA=
HapusMRCA (RAFALE-KAAN-KF21-M364F)✔️
AMRAAM✔️
METEOR✔️
HAMMER✔️
FREGAT✔️
SIPRI SHOPPING✔️
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
-
KAYA = 48 KAAN – 42 RAFALE – 16 KF21 – 12 KIZILELMA –
36 M364FA – 1 GARIBALDI – 4 FMP -2 PPA - 2 ISTIF
===================
===================
MALONDESH =
NSM BANNED❌
AMRAAM BLOKIR❌
F18 BATAL❌
UH60A BATAL❌
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL❌
SIPRI KOSONG❌
RAFALE❌
TYPHOON❌
GRIPEN❌
LCA FA50MURAH✔️
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
--------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
RAFAKE BASIC SAJA DI KLAIM FULL PAKAGE.... 🤣🤣🤣
BalasHapus25 RADAR =
Hapus13 PERANCIS
12 RETIA
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan, tambahan 12 radar militer untuk TNI Angkatan Udara (AU) dibeli dari Republik Retia.
“Kalau enggak salah dari Retia, dari Retia ya,” kata Prabowo usai prosesi serah terima lima unit pesawat angkut ringan NC-212i kepada TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (12/12/2023).
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa suatu negara harus memiliki pertahanan yang kuat.
Diketahui, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengungkapkan bahwa TNI AU merencanakan pengadaan 25 radar baru untuk ditempatkan di sejumlah titik untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.
"Ke depan ada rencana pengadaan sebanyak 13, ditambah 12, jadi 25 radar baru," kata Fadjar saat berbicara bersama para pemimpin redaksi di Mabes TNI AU (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023), dikutip dari Antaranews.
Fadjar mengatakan, jumlah radar yang ada saat ini belum mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Nantinya, sejumlah radar yang didatangkan akan menggantikan yang sudah tak berfungsi maksimal. Kemudian, sebagian lagi akan ditempatkan di titik baru.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah memesan 13 radar jarak jauh Ground Master 400 Alpha (GM400a) produksi perusahaan asal Perancis, Thales untuk keperluan TNI AU.
“Kemenhan yang beli, nanti yang operasionalnya di TNI AU,” kata Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra saat ditemui di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat pada 19 Juni 2023.
Dalam kesepatakannya, Herindra menyebutkan bahwa akan ada transfer of technology (ToT) yang dilakukan antara Perancis dan Indonesia.
“Nanti ToT-nya sama PT Len Industri,” ujar Herindra.
============
============
2023 GIFTED PAID BY USA
Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkNOwn number and type of coastal surveillance radars which were kNOwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
---
5 RADAR RUSAK
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoNOmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
---
2023 DONATED BY US
Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
---
2023 DONATED BY JAPAN
It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
-------------------------------------
🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
DOWNGRADE HISAR(ADA CLASS)
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
INDONESIA=
HapusMRCA (RAFALE-KAAN-KF21-M364F)✔️
AMRAAM✔️
METEOR✔️
HAMMER✔️
FREGAT✔️
SIPRI SHOPPING✔️
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
-
KAYA = 48 KAAN – 42 RAFALE – 16 KF21 – 12 KIZILELMA –
36 M364FA – 1 GARIBALDI – 4 FMP -2 PPA - 2 ISTIF
===================
===================
MALONDESH =
NSM BANNED❌
AMRAAM BLOKIR❌
F18 BATAL❌
UH60A BATAL❌
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL❌
SIPRI KOSONG❌
RAFALE❌
TYPHOON❌
GRIPEN❌
LCA FA50MURAH✔️
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
----------------------------------
Pakistan (JF-17): Hanya sebatas minat, kesepakatan tidak pernah final.
-
India (Tejas): Negosiasi tingkat lanjut untuk ganti MiG-29, namun gagal terpilih.
-
Turki (Yavuz): Rencana akuisisi SPH 155mm yang terus-menerus ditinjau ulang tanpa hasil.
-
Prancis (Nexter): Sudah tanda tangan LoI (2016) untuk 20 unit, tapi tidak berlanjut ke kontrak.
-
Indonesia (PT PAL): Klaim kontrak kapal MRSS akan diteken Agustus, namun batal terealisasi.
-
Prancis (Rafale): Sempat klaim hanya bicara dengan Dassault untuk 18 unit, tapi akhirnya tidak dibeli.
-
Slovakia (EVA): Ekspektasi kesepakatan SPH 155mm yang berakhir tanpa kontrak.
-
China (KS-1A): Persetujuan prinsip pembelian rudal dan transfer teknologi yang tidak terwujud.
-
PBB (IAG Guardian): Kendaraan ditolak PBB karena tidak memenuhi syarat operasional, biaya tidak diganti.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malondesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
________________________________________
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malondesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malondesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
USE OF LOANS IN DEFENSE PROCUREMENT
1. Why Loans Are Used
Budget Limits: Malaydesh’s annual defense budget is relatively modest (about RM15–20 billion in recent years). Buying big-ticket items like submarines, frigates, or fighter jets in one year would swallow a large chunk of the budget.
Need for Modernization: To maintain regional balance (especially with neighbors like Singapore, Indonesia, Thailand, and Vietnam), Malaydesh wants to modernize across all services (army, navy, air force) simultaneously.
Smoothing Expenditure: Loans allow Malaydesh to spread payments over 5–15 years, instead of paying everything upfront.
Political Optics: Loans make it easier for governments to announce “big” purchases without creating sudden budget spikes.
________________________________________
2. Where the Loans Come From
Foreign Export Credit Agencies (ECAs):
Example: France’s COFACE, Germany’s Euler Hermes, South Korea’s KEXIM.
These agencies guarantee loans tied to purchases from their industries.
International Banks / Syndicated Loans:
Global banks provide financing secured by sovereign guarantees.
Domestic Financing:
Malaydesh sometimes uses local banks or issues government bonds to support large contracts (especially if local shipyards are involved).
________________________________________
3. How the Loans Are Structured
Buyer’s Credit (Tied Loans):
Malaydesh borrows from the supplier’s country → money must be spent on that country’s defense products.
Supplier’s Credit:
The vendor arranges financing on Malaydesh’s behalf.
Mixed Financing:
Part loan, part direct allocation from Malaydesh’s budget.
Grace Periods:
Often 3–5 years before repayment begins, matching the delivery of ships/planes.
Repayment Terms:
Usually 5–15 years, in USD or EUR, sometimes with concessional interest if linked to government-to-government deals.
________________________________________
4. Examples of Loan-Financed Procurement
Scorpene Submarines (France, early 2000s):
Financed with loans from French banks, backed by the French government’s export credit agency. Payments stretched over many years.
PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
Reports suggest export credit financing from Poland/Europe, since the total contract was too large for Malaydesh’s defense budget in one year.
Littoral Combat Ship (LCS):
Domestic + foreign financing mix. Malaydeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans, while the government made progressive payments. Debt restructuring later became necessary due to delays.
FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
Likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit), though details not fully disclosed. A typical arrangement for aircraft sales from Korea.
NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
Built locally under a German license; financing reportedly included German export credit facilities.
Sejak bila INDIANESIA BELI GM400 ALPHA... Kecuali MALAYSIA....🔥🔥😎😎
BalasHapusBUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Status SIPRI: Vakum vs. Agresif
Malaydesh (Lembar Kosong): Mencatat status KOSONG selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada transfer senjata berat yang terealisasi.
Indonesia (Lembar Penuh): Realisasi masif mencakup Rafale F-4, A400M Atlas, Rudal Khan/Bora, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
-
Kegagalan Pengadaan & Skandal Finansial
Skandal LCS: Proyek RM 9 Miliar yang belum mengirimkan satu pun kapal meski RM 6 Miliar telah dibayarkan. Terdeteksi penyimpangan dana RM 400 Juta untuk bayar utang perusahaan.
Sistem "Middlemen": Ketergantungan pada agen/makelar politik menyebabkan harga alutsista melambung tidak wajar dan spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan militer.
Drama SPH 155mm: Proyek tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan Kemenkeu karena krisis anggaran.
INDONESIA=
HapusMRCA (RAFALE-KAAN-KF21-M364F)✔️
AMRAAM✔️
METEOR✔️
HAMMER✔️
FREGAT✔️
SIPRI SHOPPING✔️
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
-
KAYA = 48 KAAN – 42 RAFALE – 16 KF21 – 12 KIZILELMA –
36 M364FA – 1 GARIBALDI – 4 FMP -2 PPA - 2 ISTIF
===================
===================
MALONDESH =
NSM BANNED❌
AMRAAM BLOKIR❌
F18 BATAL❌
UH60A BATAL❌
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL❌
SIPRI KOSONG❌
RAFALE❌
TYPHOON❌
GRIPEN❌
LCA FA50MURAH✔️
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malondesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Rasio Utang terhadap GDP Malondesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 70.5
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALONDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malondesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malondesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malondesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
INDONESIA=
HapusMRCA (RAFALE-KAAN-KF21-M364F)✔️
AMRAAM✔️
METEOR✔️
HAMMER✔️
FREGAT✔️
SIPRI SHOPPING✔️
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
-
KAYA = 48 KAAN – 42 RAFALE – 16 KF21 – 12 KIZILELMA –
36 M364FA – 1 GARIBALDI – 4 FMP -2 PPA - 2 ISTIF
===================
===================
MALONDESH =
NSM BANNED❌
AMRAAM BLOKIR❌
F18 BATAL❌
UH60A BATAL❌
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL❌
SIPRI KOSONG❌
RAFALE❌
TYPHOON❌
GRIPEN❌
LCA FA50MURAH✔️
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
-----------------------------------
Malondesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALONDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
SIPRI MALONDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
-
SIPRI MALONDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALONDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALONDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALONDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
SIPRI MALONDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2021.html
-
SIPRI MALONDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2020.htmll ________________________________________
PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
-
SIPRI PERIODE 2021–2025:
SIPRI PERIODE 2021–2025:
SIPRI PERIODE 2021–2025:
-
1. INDONESIA (1,5%)
STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA).
-
2. Filipina (1,2%)
STATUS: URUTAN KEDUA DI KAWASAN.
Fokus: Penguatan pertahanan pantai dan udara (Rudal BrahMos, helikopter tempur, dan kapal fregat).
-
3. Singapura (1,1%)
STATUS: URUTAN KETIGA DI KAWASAN.
Fokus: Pemeliharaan keunggulan teknologi (Jet tempur F-35B dan kapal selam tipe 218SG).
-
4. Thailand (0,5%)
STATUS: URUTAN KEEMPAT DI KAWASAN.
Fokus: Alutsista dari Swedia, AS, dan Korea Selatan (termasuk jet tempur dan bom berpemandu).
-
5. Malondesh (0,3%)
STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
Fokus: Modernisasi terbatas pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan.
-
6. Kamboja (0,1%)
STATUS: URUTAN KEENAM DI KAWASAN.
Fokus: Dominasi pasokan dari China, termasuk sistem peluncur roket multipel (MLRS).
________________________________________
GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
-
1. Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
-
2. Vietnam – Peringkat 23 Dunia (Skor: 0,4066)
-
3. Thailand – Peringkat 24 Dunia (Skor: 0,4458)
-
4. Singapura – Peringkat 29 Dunia (Skor: 0,5272)
-
5. Myanmar – Peringkat 35 Dunia (Skor: 0,6265)
-
6. Filipina – Peringkat 41 Dunia (Skor: 0,6993)
-
7. Malondesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)
-
8. Kamboja – Peringkat 83 Dunia (Skor: 1,8434)
-
9. Laos – Peringkat 125 Dunia (Skor: 2,8672)
________________________________________
2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
-
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALONDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
Operational vs Development
In 2025, Malaydesh allocated RM21.2 billion to the Ministry of Defence.
Operational Expenditure (OPEX): RM13.36 billion (~63%) — covers salaries, pensions, allowances, and day-to-day operations.
Development Expenditure (DE): RM7.49 billion (~37%) — intended for asset acquisition, infrastructure, and modernization.
Impact: The bulk of funding goes to sustaining the status quo, not building future capabilities.
👥 2. Personnel Costs Dominate Spending
Salaries, pensions, and welfare programs for active-duty personnel and veterans consume over half of OPEX.
Initiatives like RKAT housing repairs, pension adjustments, and cost-of-living allowances are important for morale but crowd out capital investment.
Malaydesh armed forces have a relatively large administrative footprint compared to its combat strength.
Impact: High fixed costs reduce flexibility for strategic procurement or force restructuring.
🔧 3. Maintenance Over Modernization
RM5.8 billion in 2025 was earmarked for maintenance, repair, and acquisition of military assets.
However, most of this goes to keeping aging platforms operational, not acquiring new ones.
Example: The Royal Malaydesh n Navy spends heavily on maintaining ships that are 30–40 years old, with minimal upgrades.
Impact: Funds are spent on patching legacy systems rather than leapfrogging to modern technologies.
📉 4. Low R&D and Capability Investment
Malaydesh allocates negligible funding to defense R&D, indigenous production, or strategic systems (e.g. missiles, cyber, ISR).
Unlike peers such as Indonesia or Vietnam, Malaydesh has no major co-development programs or defense industrial offsets.
Impact: Malaydesh remains dependent on foreign suppliers and lacks autonomy in capability planning.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
💰 1. Budget Composition Skewed Toward Salaries and Maintenance
In 2024, Malaydesh allocated RM19.73 billion (~USD 4.16 billion) for defense.
RM8.2 billion (~41.5%) went to salaries and allowances.
RM5.8 billion was earmarked for maintenance and asset upkeep.
That leaves less than RM6 billion for all other needs—including procurement, R&D, and infrastructure.
Impact: The lion’s share of the budget sustains personnel and legacy systems, leaving little for new combat capabilities.
📦 2. Procurement Budget Includes Legacy Payments
The RM5.71 billion procurement allocation in 2024 isn’t entirely for new systems. It includes:
Scheduled payments for previously signed contracts (e.g. FA-50 jets from South Korea, A400M upgrades).
Progressive payments for delayed projects like the Maharaja Lela-class Littoral Combat Ships.
Small-scale purchases (e.g. small arms, radios, support vehicles).
Impact: The actual discretionary funding for new combat platforms is far lower than it appears on paper.
📉 3. Currency Depreciation Erodes Purchasing Power
Malaydesh sources most of its advanced systems from foreign OEMs (e.g. France, UK, South Korea).
The depreciation of the ringgit against major currencies means that even modest increases in nominal budget do not translate into real gains.
Impact: Malaydesh pays more for the same equipment, reducing the volume and quality of new acquisitions.
🧱 4. No Multi-Year Strategic Investment Framework
Unlike Singapore or South Korea, Malaydesh lacks a ring-fenced capital investment stream for defense.
Each year’s procurement is subject to political negotiation and fiscal trade-offs, with no guaranteed continuity.
This discourages long-term programs like missile development, drone fleets, or integrated air defense systems.
Impact: Strategic programs are fragmented, delayed, or abandoned mid-cycle.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🚫 1. Limited Missile Inventory and Range
The Malaydesh n Army currently fields only short-range air defense systems, notably the Starstreak and aging Rapier missiles.
These systems are effective only within 5–7 km, offering minimal protection against modern aircraft, drones, or cruise missiles.
Malaydesh lacks medium- and long-range surface-to-air missiles (SAMs), leaving critical infrastructure and forward bases vulnerable.
Impact: Inability to defend against high-altitude or standoff threats; poor layered defense architecture.
🛠️ 2. Delayed Modernization and Funding Gaps
Although Malaydesh has published requirements for new Ground-Based Air Defence (GBAD) systems, no funding has been allocated.
Proposed systems like MBDA’s MICA VL NG and EMADS (CAMM) offer 40+ km range and advanced seekers, but remain unprocured.
The Littoral Combat Ship (LCS) program includes VL MICA missiles, but the ships themselves are years behind schedule, delaying missile deployment.
Impact: Strategic plans remain theoretical; operational readiness is compromised by procurement delays.
🔄 3. Fragmented Missile Ecosystem
Malaydesh missile systems are sourced from multiple foreign suppliers (UK, France, Russia), resulting in:
Interoperability issues
Complex logistics and maintenance
Training burdens across platforms
No indigenous missile production capability exists, and local defense industry lacks integration with global supply chains.
Impact: High dependency on foreign vendors; low sustainability in prolonged conflict scenarios.
📉 4. No Strategic Strike or Deterrent Capability
Malaydesh does not possess ballistic missiles, cruise missiles, or standoff precision-guided munitions.
This absence limits its ability to:
Strike high-value targets beyond its borders
Deter adversaries with credible retaliation
Support joint operations with regional partners
Impact: Malaydesh remains a defensive-only actor, unable to shape regional dynamics or respond asymmetrically.
📊 Summary Table: Missile Capability Weaknesses
Weakness Description Strategic Impact
Short-range inventory Only Starstreak and Rapier systems in service Vulnerable to modern air threats
Procurement delays No funding for new GBAD systems; LCS delays Reduced readiness and deterrence
Fragmented ecosystem Multiple suppliers, no local production Poor interoperability and sustainment
No strike capability No cruise or ballistic missiles Limited strategic options and deterrence
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
BalasHapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Kesenjangan Kemampuan (Capability Gap)
Ketiadaan Pesawat COIN: Menggunakan jet mahal (Su-30MKM) untuk operasi anti-gerilya yang seharusnya menggunakan pesawat ringan. Pengganti (FA-50M) baru akan tiba paling cepat 2026.
Logistik Terfragmentasi: Standarisasi alutsista yang buruk (campuran Rusia, AS, Polandia, China) menciptakan biaya pemeliharaan tinggi dan kesiapan operasional rendah.
Absennya Korps Marinir: Kemampuan amfibi yang terpecah antara AD dan AL melemahkan pertahanan kedaulatan di Laut China Selatan.
-
Krisis Fiskal & "Negara Penyewa"
Spiral Utang: Rasio utang pemerintah (69% GDP) dan rumah tangga (84,3%) yang ekstrem memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing).
Aset Sewaan: Mencakup Helikopter Blackhawk, AW139, pesawat latihan L39, hingga kapal hidrografi dan motor patroli.
Efek Domino: Pembatalan F-18 Hornet Kuwait (2026) menjadi simbol hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan global.
-
Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
Peringkat Merosot: Turun ke posisi 42 Dunia (Peringkat 7 di ASEAN), kini berada di bawah Filipina (41) dan jauh tertinggal dari Indonesia (13).
Status Armada: Banyak aset utama berstatus grounded atau tidak layak selam (seperti kasus KD Rahman) akibat kekurangan suku cadang dan teknisi.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🕴️ 1. Entrenched Role of Middlemen
Defense contracts are frequently brokered by agents or intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
These middlemen often act as gatekeepers between the Ministry of Defence and foreign suppliers, adding layers of cost and complexity.
According to analysts, this system is deeply entrenched and has become an “open secret” in Malaydesh defense ecosystem.
Impact: Prices are inflated, procurement timelines are extended, and transparency is compromised.
🧱 2. Opaque Tendering and Limited Competition
Fewer than one-third of major defense contracts are awarded through open competition.
Most deals are conducted via single-source or limited tenders, which favor firms with insider access or political leverage.
This environment allows deal structuring to be influenced by non-technical considerations, including patronage and lobbying.
Impact: Merit-based selection is sidelined, and cost-effectiveness suffers.
🏛️ 3. Politically Connected Firms Dominate
Many defense contractors have ex-military figures on their boards, giving them privileged access to decision-makers.
These firms often win contracts despite offering older platforms or substandard equipment—as seen in the attempted purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters, which Malaydesh King publicly condemned as “flying coffins”2.
The King also rebuked “agents” and “salesmen” in the Ministry of Defence, warning that inflated middleman pricing would render the defense budget perpetually insufficient.
Impact: Public funds are wasted, and the armed forces receive outdated or unsuitable equipment.
📉 4. Consequences for Readiness and Reform
Inflated costs mean fewer assets can be acquired, and maintenance budgets are squeezed.
The lack of transparency erodes public trust and makes it difficult for oversight bodies like the Public Accounts Committee (PAC) to hold officials accountable.
While the King’s intervention led to the cancellation of the Black Hawk deal, systemic reform remains elusive.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🕴️ 1. Entrenched Role of Middlemen
Defense contracts are frequently brokered by agents or intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
These middlemen often act as gatekeepers between the Ministry of Defence and foreign suppliers, adding layers of cost and complexity.
According to analysts, this system is deeply entrenched and has become an “open secret” in Malaydesh defense ecosystem.
Impact: Prices are inflated, procurement timelines are extended, and transparency is compromised.
🧱 2. Opaque Tendering and Limited Competition
Fewer than one-third of major defense contracts are awarded through open competition.
Most deals are conducted via single-source or limited tenders, which favor firms with insider access or political leverage.
This environment allows deal structuring to be influenced by non-technical considerations, including patronage and lobbying.
Impact: Merit-based selection is sidelined, and cost-effectiveness suffers.
🏛️ 3. Politically Connected Firms Dominate
Many defense contractors have ex-military figures on their boards, giving them privileged access to decision-makers.
These firms often win contracts despite offering older platforms or substandard equipment—as seen in the attempted purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters, which Malaydesh King publicly condemned as “flying coffins”2.
The King also rebuked “agents” and “salesmen” in the Ministry of Defence, warning that inflated middleman pricing would render the defense budget perpetually insufficient.
Impact: Public funds are wasted, and the armed forces receive outdated or unsuitable equipment.
📉 4. Consequences for Readiness and Reform
Inflated costs mean fewer assets can be acquired, and maintenance budgets are squeezed.
The lack of transparency erodes public trust and makes it difficult for oversight bodies like the Public Accounts Committee (PAC) to hold officials accountable.
While the King’s intervention led to the cancellation of the Black Hawk deal, systemic reform remains elusive.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🧓 1. Obsolete Systems and Aging Platforms
As of 2024, 171 military assets across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service.
Many platforms—like the Royal Malaydesh n Navy’s Fast Attack Craft (FAC) and older patrol vessels—are over 40 years old, far beyond their optimal lifespan.
These systems were designed decades ago and now lack compatibility with modern sensors, weapons, and communications.
Impact: Upgrades are either impossible or prohibitively expensive, forcing reliance on outdated capabilities.
🔧 2. Dependence on Foreign Spare Parts
Malaydesh military inventory is highly diversified, sourced from the US, UK, France, Russia, and others. This creates logistical complexity:
Spare parts must be imported from multiple countries.
Some OEMs have ceased production, making parts scarce or unavailable.
Political or economic shifts can disrupt supply chains.
Example: The Army’s Condor APCs and Scorpion light tanks require parts from legacy suppliers that no longer support them.
Impact: Long lead times, inflated costs, and cannibalization of other units for parts.
🔁 3. Frequent Breakdowns and Repair Cycles
Older platforms experience higher failure rates, especially under tropical conditions and extended use.
Maintenance crews often resort to patchwork fixes, which are temporary and unreliable.
The Navy reported that 28 of its 34 aging vessels have exceeded 40 years of service, with many no longer meeting operational standards.
Impact: Reduced availability, increased downtime, and lower mission success rates.
📉 4. Budget Drain and Opportunity Cost
Between 60–70% of Malaydesh defense budget goes to salaries, maintenance, and operations, leaving little for modernization.
Funds spent on keeping obsolete systems running could be redirected toward acquiring new platforms or investing in indigenous maintenance capabilities.
Impact: Strategic stagnation—Malaydesh spends heavily but gains little in terms of capability.
📊 Summary Table: Why Maintenance Costs Are So High
Factor Description Consequence
Obsolete systems Platforms >30–40 years old, incompatible with modern tech Expensive to maintain, low utility
Foreign parts dependency Diverse suppliers, legacy systems, political risk Long delays, inflated costs
Frequent breakdowns High failure rates, tropical wear, aging components Reduced readiness, more downtime
Budget imbalance Majority spent on upkeep, not modernization Strategic stagnation
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
BalasHapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Status SIPRI: Vakum Total vs. Dominasi Regional
Malaydesh (Zonk): Mencatatkan status KOSONG pada lembar laporan SIPRI selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada kontrak atau transfer senjata berat yang terealisasi.
Indonesia (Full Shopping): Memiliki lembar belanja penuh dengan aset strategis seperti Rafale F-4, A400M, Rudal Khan/Bora, drone Anka-S, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
-
Alutsista Usang & Krisis Pemeliharaan
Armada Tua: Mengoperasikan aset berusia 30–40 tahun seperti panser Condor (1980-an) dan kapal Lekiu-class (1990-an).
Masalah Kesiapan: Jet tempur utama (Su-30MKM & F/A-18D) memiliki jumlah armada kecil dan biaya perawatan yang mencekik anggaran.
Pensiun Tanpa Pengganti: Mundurnya MiG-29 pada 2017 tanpa pengganti langsung meninggalkan celah pertahanan udara yang lebar.
-
Skandal Korupsi & Kegagalan Pengadaan
Tragedi LCS: Proyek RM 9 Miliar yang meledak biayanya (cost overrun) hingga RM 1 Miliar, namun belum mengirimkan satu pun kapal meski dana telah terserap masif.
Sistem Makelar: Ketergantungan pada agen dan "middlemen" politik menyebabkan harga alutsista menjadi tidak masuk akal dan spesifikasi yang seringkali tidak sesuai kebutuhan militer.
Drama SPH 155mm: Pengadaan artileri medan yang tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Keuangan karena krisis kas.
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🧓 1. Scale of the Aging Inventory
As of late 2024, 171 military assets across all three branches of the Malaydesh n Armed Forces (ATM) have exceeded 30 years of service:
Army: 108 units
Air Force (RMAF): 29 units
Navy (RMN): 34 vessels
Many of these platforms—like the Fast Attack Craft (FAC) in the Navy—are over 40 years old, with some approaching half a century in service2.
Implication: These assets suffer from outdated systems, reduced operational capability, and high maintenance costs, making them increasingly unfit for modern warfare.
📉 2. No Structured Replacement Plan
Malaydesh lacks a multi-year force modernization roadmap. Instead, procurement is often ad hoc, reactive, and politically driven.
The budgeting process does not clearly indicate what assets will be replaced, when, or how funding will be allocated over time.
For example, the Army is still waiting for approval to replace its aging Condor APC fleet with 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV), despite urgent operational needs.
Implication: Without a structured plan, aging platforms remain in service far beyond their intended lifespan, and capability gaps widen.
🔄 3. Maintenance Burden and Capability Decay
Older assets require frequent repairs, often with obsolete parts or foreign OEM support, which drives up costs and delays readiness.
Technological obsolescence means these platforms cannot integrate with newer systems or meet interoperability standards with allies.
Example: The RMN’s older vessels no longer meet modern naval standards in terms of sensors, weapons, or endurance2.
🧭 4. Strategic Consequences
Malaydesh ’s ability to project force, defend its maritime zones, and respond to regional threats is diminished.
Neighboring countries like Indonesia, Vietnam, and Singapore have clear modernization trajectories, leaving Malaydesh at risk of falling behind in regional deterrence.
📊 Summary Table: Aging Inventory vs. Lack of Replacement Strategy
Problem Area Description Strategic Impact
Aging platforms 171 assets >30 years old across Army, Navy, Air Force Reduced combat effectiveness
No replacement roadmap No long-term plan for phased recapitalization Procurement delays, capability gaps
High maintenance costs Obsolete systems, foreign parts, frequent breakdowns Budget strain, low readiness
Regional disadvantage Neighbors modernizing faster Loss of deterrence, strategic lag
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
BalasHapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Hambatan Fiskal & Ketergantungan Asing
Anggaran Defisit: Belanja pertahanan hanya 1,0–1,5% PDB, di mana sebagian besar tersedot untuk gaji dan pensiun, menyisakan sedikit ruang untuk modernisasi.
Strategi Sewa (Leasing): Karena tidak mampu membeli tunai, militer terpaksa menyewa helikopter (Blackhawk, AW139) dan pesawat latihan (L39) dari pihak swasta.
Kerentanan Suku Cadang: Ketergantungan penuh pada pemasok luar negeri membuat militer rentan terhadap sanksi politik atau gangguan rantai pasok global.
-
Kelemahan Geopolitik & Operasional
Ancaman Laut China Selatan: Armada laut yang menua dan kecil (hanya 2 kapal selam) membuat Malaydesh sulit menghalau intrusi kapal penjaga pantai China di wilayah Luconia Shoals.
Absennya Integrasi: Kurangnya sistem Komando Gabungan yang kuat dan tidak adanya Korps Marinir yang terdedikasi melemahkan respon terhadap ancaman hibrida.
Penurunan Peringkat (GFP 2026): Berada di posisi 42 dunia, kini resmi disalip oleh Filipina (41) dan tertinggal jauh di bawah Indonesia (13).
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYDESH : FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🧾 1. Delayed or Suppressed Audit Findings
The Auditor-General’s Reports, which are meant to expose irregularities in defense spending, often face delays in publication or are selectively tabled in Parliament.
Some findings are redacted or softened before release, especially when they involve politically sensitive contracts or high-ranking officials.
For example, the 2025 Auditor-General’s Report revealed that RM162.75 million in penalties for late delivery of GEMPITA vehicles were never collected, and RM1.42 million in fines were never imposed2.
Impact: Delayed audits allow problems to fester, and suppressed findings prevent public scrutiny or corrective action.
🕵️ 2. Limited Enforcement of Audit Recommendations
Although the Auditor-General routinely issues recommendations, ministries and agencies often fail to implement them.
In 2025, only a fraction of the 22 audit recommendations across seven ministries were acted upon, despite covering RM48.87 billion in programs.
The Ministry of Defence was flagged for fragmenting maintenance contracts to bypass procurement controls, yet no disciplinary action was taken.
Impact: Without enforcement, audits become symbolic rather than corrective.
🧱 3. Structural Weaknesses in Oversight Mechanisms
Malaydesh lacks an independent defense procurement oversight body. Oversight is split between the Ministry of Finance, Prime Minister’s Department, and MINDEF itself—creating conflicts of interest.
Internal audit units within the Armed Forces are under-resourced and lack authority to challenge senior leadership.
There’s no legal requirement for real-time audit tracking or public disclosure of contract performance.
Impact: Oversight is fragmented, reactive, and vulnerable to political interference.
🔄 4. Culture of Impunity and Political Protection
High-profile scandals (e.g. LCS, Scorpene submarines) have rarely led to convictions or full asset recovery.
Procurement agents and contractors with political ties often avoid prosecution, even when audit reports implicate them.
Transparency International Malaydesh has called this a “culture of impunity”, where systemic failures are normalized.
Impact: Accountability is undermined, and corruption risks remain entrenched.
📊 Summary Table: Audit Weaknesses and Their Consequences
Audit Weakness Consequence for Military Procurement
Delayed or redacted reports Public unaware of mismanagement
Poor enforcement of recommendations No corrective action taken
Fragmented oversight Conflicts of interest, weak governance
Political protection No accountability for procurement failures
CICILAN LCS = 15 TAHUN
BalasHapusCICILAN LCS = 15 TAHUN
CICILAN LCS = 15 TAHUN
--------------------------------
Berikut adalah kesimpulan dari rincian angsuran proyek
Littoral Combat Ship (LCS) yang merupakan proyek pertahanan dengan nilai terbesar:
Skala Keuangan Masif: Dengan estimasi nilai proyek mencapai US$ 2,5 Miliar (sekitar RM 11,2 Miliar), LCS menjadi proyek dengan beban anggaran paling berat dibandingkan proyek kapal perang lainnya.
Struktur Pinjaman: Menggunakan mekanisme Kredit Sindikasi (internasional dan domestik) dengan jaminan penuh dari pemerintah (Government Guarantee) dan tenor panjang selama 15 tahun.
Beban Anggaran Tahunan: Total kewajiban tahun pertama mencapai US$ 316,6 Juta. Angka ini merupakan beban puncak karena komponen bunga (6%) hampir setara dengan cicilan pokok akibat besarnya saldo hutang.
Metode Pembayaran: Menggunakan sistem saldo menurun, di mana angsuran berkurang secara bertahap dari US
316,6 Juta ditahun pertama hingga menjadi **US316 comma 6 cap J u t a d i t a h u n p e r t a m a h i n g g a m e n j a d i * * cap U cap S
316,6 𝐽𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑝 𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 **𝑈𝑆
176,6 Juta** pada tahun ke-15.
Risiko Finansial: Tidak seperti proyek barter, LCS dibayar murni tunai (USD), sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan risiko eskalasi biaya dalam jangka panjang yang dapat menekan APBN.
--------------------------------
KAYA MAHAL ELIT vs MISKIN MURAHAN SULIT
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR VERSUS USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA versus ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYDESH = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYDESH = PRANK MRCA SPH LCS NSM
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
BalasHapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
✈️ 1. Lack of Strategic Continuity
The MRCA program was first proposed in the early 2000s to replace aging MiG-29s and F-5E fighters.
Over two decades later, no final decision has been made, despite multiple rounds of evaluations and shifting priorities.
Successive governments have repeatedly postponed the acquisition due to budget constraints, political changes, and lack of consensus.
🧩 2. Fragmented Decision-Making
Procurement decisions are split between the Ministry of Defence (Mindef) and the Ministry of Finance (MOF), with contracts over RM7 million requiring MOF approval.
This dual-agency structure often leads to delays, conflicting priorities, and bureaucratic gridlock.
The absence of a unified procurement authority results in inconsistent evaluations and shifting technical requirements.
💼 3. Opaque Tendering Process
Malondesh ’s defence procurement is dominated by limited or single-source tenders, with only 20–30% of contracts awarded through open competition.
This environment favors politically connected firms, often involving retired military officers as intermediaries.
The MRCA program has seen multiple contenders—including the Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Saab Gripen, and F/A-18—but no transparent selection process has been finalized.
💸 4. Budgetary Uncertainty
The MRCA program has been repeatedly shelved due to budget reallocations and economic pressures.
Malondesh ’s defence budget prioritizes personnel and maintenance, leaving limited room for capital-intensive acquisitions like fighter jets.
The lack of a multi-year procurement plan makes it difficult to commit to long-term investments.
🔄 5. Changing Operational Requirements
The Royal Malondesh n Air Force (RMAF) has shifted its focus toward light combat aircraft (LCA) like the FA-50, due to cost-effectiveness and regional needs.
This pivot reflects a reactive procurement strategy, rather than a proactive, capability-driven approach.
🧭 6. Impact on Readiness
The delay in MRCA acquisition has left Malondesh with a limited fighter fleet, relying heavily on aging F/A-18Ds and Su-30MKMs.
This affects Malondesh ’s ability to conduct air superiority missions, joint exercises, and regional deterrence.
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
BalasHapushttps://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
1. Procurement and Equipment Weaknesses
a. Delays in Procurement
Projects like the Littoral Combat Ship (LCS) and New Generation Patrol Vessel (NGPV) programs have faced years of delays.
LCS project, valued at RM9 billion, has seen zero completed ships after massive spending.
Delays reduce operational readiness and compromise the Navy’s ability to safeguard maritime borders.
b. Cost Overruns
Mismanagement and overbudgeting are common; e.g., the LCS project has overspent by over RM1.4 billion, partly to cover liabilities from past failed projects.
Cost overruns often stem from political interference, corruption, and poor project planning.
c. Aging and Inadequate Equipment
Acquisition of decades-old Black Hawk helicopters drew royal criticism as "flying coffins."
Many MAF systems are obsolete, reducing combat effectiveness and increasing maintenance costs.
________________________________________
2. Corruption and Cronyism
High-level officials and intermediaries often profit from military contracts (e.g., Scorpène submarine scandal).
Cronyism results in:
Contracts awarded without transparent tenders.
Selection of unsuitable or overpriced equipment.
This erodes public trust and inflates defense expenditure without improving capability.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Oversight
Official Secrets Act 1972 and limited parliamentary oversight create opaque decision-making.
Tender processes often bypass public scrutiny, enabling mismanagement and corruption.
Examples:
LCS project: partial shell companies used for siphoning funds.
Scorpène deal: commissions and possible bribery unaccounted for in official records.
________________________________________
4. Human Resource and Training Challenges
Insufficient training and outdated doctrines reduce operational efficiency.
MAF faces difficulty retaining skilled personnel in technical fields (e.g., naval engineering, aviation maintenance).
Limited joint exercises with advanced foreign militaries reduce interoperability and experience.
________________________________________
5. Strategic and Policy Weaknesses
Defence policy is sometimes reactive rather than proactive.
Limited domestic defense production capability leads to dependence on foreign suppliers, often exacerbating delays and cost overruns.
Politically driven procurement decisions may override strategic military needs.
BUDGET DEFICIT = MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
BalasHapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
MALAYDESH = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the Malaydesh government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYDESH DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
Malaydesh Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYDESH 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Status Transfer Senjata (SIPRI 2024-2025)
INDONESIA (Agresif & Ekspansif):
Udara: Akuisisi Rafale F-4, pesawat angkut A400M Atlas, sistem Air Refuel, dan drone ANKA-S.
Laut: Mesin kapal LM-2500, kapal perang PPA-L-Plus, dan Ship Engine lainnya.
Darat/Rudal: Rudal balistik BORA dan KHAN, serta mesin TP400-D6.
MALAYDESH (Stagnan/Kosong):
Tidak ada catatan transfer alutsista utama baru dalam database SIPRI periode tersebut.
-
Skandal & Masalah Struktural Malaydesh
Skandal LCS (Littoral Combat Ship): Dana RM9 miliar cair, namun tidak ada kapal yang dikirim hingga 2025.
Kegagalan MD530G: Pembayaran uang muka 35% untuk helikopter "hantu" yang pengirimannya terus tertunda.
Korupsi Internal: Operasi Sohor (2025) mengungkap intelijen militer yang menjual data klasifikasi ke sindikat penyelundup.
Krisis Anggaran: Pengeluaran pertahanan di bawah 1.5% PDB, jauh di bawah standar regional.
Tipikal keledai Malaya : kalo kalah debat langsung sembunyi 😝😝😝
BalasHapusBandung (ANTARA) - PT Len Industri resmi memperkenalkan implementasi teknologi Radar Ground Control Interception (GCI) generasi terkini pertama di Indonesia yang dipasang di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan kemampuan deteksi jarak jauh hingga radius 515 kilometer.
BalasHapus------
515km fiks ini gm400 alpha haha!👌👍😉
makin NGAMUK🔥 seblahhhh
LINK RESMI THALES = 13 GM400a
BalasHapushttps://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reinforce-indonesias-sovereign-airspace-protection-capabilities
________________________________________
25 RADAR = 13 GM400a + 12 RETIA
33 SATUAN RADAR (SATRAD) HINGGA 2029
________________________________________
2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
-
2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
-
2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
-
2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
-
2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI.
________________________________________
Rencana Pengadaan 25 Radar (13 Thales & 12 Retia)
Thales Group Official: Mengonfirmasi kontrak pengadaan 13 unit Ground Master 400 Alpha yang mencakup kolaborasi dengan PT Len Industri untuk memperkuat kedaulatan udara Indonesia.
-
Janes Defense: Melaporkan detail teknis mengenai akuisisi radar jarak jauh GM400a oleh Indonesia serta langkah TNI AU dalam memodernisasi sensor pertahanan udaranya.
-
Airforce Technology: Menjelaskan bahwa sistem GM400 Alpha milik Indonesia dirancang untuk deteksi target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem pada jarak yang sangat jauh.
The Defense Post: Memuat berita tentang pengadaan radar dari Republik Ceko (Retia) sebagai bagian dari paket 25 radar baru untuk menutup celah wilayah udara (blind spots).
________________________________________
Target 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029
Antara News (English Edition): Memberitakan pernyataan KSAU mengenai rencana penempatan radar pertahanan udara baru di titik-titik strategis seperti Morotai untuk mencapai cakupan penuh.
-
Asia Pacific Defense Journal: Mengulas ambisi Indonesia untuk memiliki total 33 stasiun radar operasional pada tahun 2029 guna mendukung sistem pertahanan udara nasional yang terintegrasi.
-
Defense News: Melaporkan strategi jangka panjang Indonesia dalam memperluas jaringan radar
-
Indonesia Defense: Memberitakan target strategis TNI AU untuk memiliki total 33 Satuan Radar (Satrad) pada tahun 2029.
-
Kompas.id: Menjelaskan visi agar seluruh wilayah udara Indonesia terlindungi radar sepenuhnya pada 2029.
________________________________________
Kerjasama Produksi & ToT
Transfer of Technology (ToT) antara Thales dan PT Len Industri:
Thales Group Official: Menyatakan secara resmi bahwa kontrak 13 radar GM400a melibatkan PT Len Industri untuk membangun infrastruktur radar serta melakukan perakitan komponen tertentu secara lokal di Indonesia.
-
Janes Defense: Menjelaskan detail kolaborasi strategis di mana PT Len Industri akan memproduksi komponen radar dan bertanggung jawab atas pemeliharaan jangka panjang sistem sensor tersebut.