Bandung (17/09) – PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) dan Komando Pemeliharaan Materiel Angkatan Udara (Koharmatau) memperkuat kolaborasi dalam mendukung keberlanjutan pemeliharaan pesawat terbang dan helikopter milik TNI Angkatan Udara (TNI AU). Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pendayagunaan Sumber Daya dan Pemanfaatan Fasilitas Pemeliharaan Pesawat Terbang/Helikopter.
PKS ini ditandatangani oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, dan Komandan Koharmatau, Rudolf P. Buulolo di Ruang Rapat Basir Surya, Koharmatau, Kamis (17/09). Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan kapabilitas industri PTDI dengan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki TNI AU untuk memperkuat dukungan terhadap pemeliharaan armada udara TNI AU.
Pada kesempatan ini, kedua pihak juga menandatangani dokumen perjanjian Side Letter sebagai tindak lanjut terhadap kerja sama pemeliharaan pesawat terbang/helikopter, serta kerja sama pengadaan suku cadang dan Harwat pesawat CN235 milik TNI AU. Dalam hal ini, Koharmatau akan memberikan dukungan berupa penyediaan personel, peralatan, fasilitas, dan Ground Support Equipment (GSE). Sementara itu, PTDI akan menyediakan personel yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan, termasuk dukungan teknis dan pemeliharaan guna menjaga kesiapan operasional pesawat milik TNI AU.
Kolaborasi ini mencerminkan komitmen PTDI sebagai industri pertahanan untuk memberikan dukungan berkelanjutan terhadap pesawat yang telah diproduksi dan dioptimalkan pemanfaatannya bagi pengguna (end-user), dalam hal ini, TNI AU. ”Kerja sama ini menjadi hal penting untuk memastikan kemampuan armada tetap terjaga dan memenuhi Optimum Essential Force TNI AU. Bagi kami, kerja sama ini juga merupakan bentuk komitmen untuk terus mendukung kebutuhan pemeliharaan alutsista TNI AU, melalui kemampuan teknis sumber daya manusia, serta fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak, diharapkan kegiatan pemeliharaan dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan,” ujar Gita Amperiawan, Direktur Utama PTDI.
Sementara itu, Komandan Koharmatau, Rudolf P. Buulolo, mengatakan, ”Saya memandang bahwa kerja sama ini memiliki arti penting, bukan hanya dalam mendukung pelaksanaan pemeliharaan, tetapi juga dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat transfer pengetahuan dan pengalaman, serta membangun kemampuan pemeliharaan yang semakin mandiri dan berkelanjutan.”
(PT DI)
Mantap
BalasHapusDEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
BalasHapusMALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
(Sumber: Laporan Analisis Ekonomi Makro & Investigasi Proyek BRI)
--------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
.(Sumber: Dokumen Resmi Investigasi Hukum US DOJ)
--------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
(Sumber: Laporan Tata Kelola Pemerintahan & Media Investigasi)
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALONYET (1998–2026):
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
MALAYSEWA : BANGKRUT : 1998 - 2026 = 28 TAHUN HUTANG BAYAR HUTANG
BalasHapusMALAYSEWA : BANGKRUT : 1998 - 2026 = 28 TAHUN HUTANG BAYAR HUTANG
------------------------------
MALONTOLOL KLAIM CASH KAYA = GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALONTOLOL = CUT BUDGET
2026 MALONTOLOL BADUT FFBNP = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONTOLOL BADUT FFBNP =F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONTOLOL BADUT FFBNP =REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONTOLOL BADUT FFBNP =PHK MASSAL
2026 MALONTOLOL = FREEZE PROCUREMEN
2025 MALONTOLOL BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
2024 MALONTOLOL BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
2023 MALONTOLOL = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
MALONTOLOL.......
STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN POLITIS & MISKIN
2026 MALONTOLOL = CUT BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemotongan anggaran operasional di seluruh instansi pemerintah akibat krisis finansial (Reuters).
2026 MALONTOLOL BADUT FFBNP =PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO/PERKESO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan.
2026 MALONTOLOL = FREEZE PROCUREMEN = MISKINNN: Pembekuan total kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul skandal suap pejabat tinggi dan mantan panglima.
2025-2024 MALONTOLOL BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa catatan transfer senjata global (Defense Studies).
2023 MALONTOLOL = CANCELLED PROCUREMENT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
________________________________________
DAFTAR SKANDAL PROYEK MANGKRAK & GAGAL:
Fiasco LCS (Littoral Combat Ship): Kontrak 2011 senilai RM 9 Miliar untuk 6 kapal. Janji kirim 2019, kenyataan hingga 2025 0 UNIT TERKIRIM. Dana diselewengkan, biaya membengkak, dan AL terpaksa pakai kapal rongsokan era 80-an.
Krisis Jet Tempur (MRCA): Program ganti MiG-29 tertunda lebih dari satu dekade karena politik. RMAF lumpuh; sempat hanya 4 dari 18 Su-30MKM yang bisa terbang akibat kelangkaan suku cadang.
Kegagalan Proyek NGPV: Rencana awal 27 kapal patroli generasi baru, hanya 6 unit kelas Kedah yang selesai (2006-2010). Proyek dipangkas paksa karena korupsi dan mismanajemen anggaran.
Skandal Kapal Selam Scorpene: Pembelian diwarnai dugaan korupsi makelar politik dan kasus Altantuya. Biaya perawatan sangat mahal, sering sidelined karena masalah teknis kronis.
Lumpuhnya Kesiapan Darat: APC Condor (era 70-an) masih dipaksa dinas karena program pengganti (AV-8 Gempita) berjalan sangat lambat dan dihantam pembengkakan biaya.
________________________________________
INSTABILITAS POLITIK & KEBIJAKAN PLIN-PLAN:
5 Ganti PM (Sejak 2018): Najib → Mahathir → Muhyiddin → Ismail Sabri → Anwar. Setiap ganti rezim, prioritas pertahanan di-reset, tender dibatalkan, atau ditinjau ulang.
Modernisasi Cuma di Kertas: Kertas Putih Pertahanan 2019 hanya menjadi pajangan. Politisi lebih fokus pada bansos dan subsidi demi suara pemilu daripada investasi alutsista jangka panjang (10-20 tahun).
Patronase Politik: Kontrak LCS diberikan ke Boustead (terkait kepentingan UMNO) tanpa audit ketat, berujung pada miliaran ringgit hangus tanpa hasil nyata.
Siklus "Stop-Go" Anggaran: Tidak ada konsensus nasional. Pertahanan dianggap beban anggaran; setiap krisis fiskal, dana alutsista adalah yang pertama kali dipotong.
KESIMPULAN:
5X GANTI PM + FIASCO LCS RM 9 MILIAR + KEBIJAKAN PLIN-PLAN = KEBANGKRUTAN PERTAHANAN TOTAL
MALAYSEWA : NEGARA BANGKRUT FFBNP = TIDAK BAYAR HUTANG
BalasHapusBAYAR BUNGA/FAEDAH
BAYAR BUNGA/FAEDAH
BAYAR BUNGA/FAEDAH
-
Anwar Ibrahim menegaskan bahwa miliaran ringgit yang dibayarkan oleh pemerintah saat ini sebenarnya hanya digunakan untuk membayar khidmat utang (biaya layanan utang) atau membayar bunga/faedah saja, dan bukan untuk melunasi pokok atau jumlah utang tertunggak secara keseluruhan
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYSEWA DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
------------------------------
Status Pengadaan Alutsista (SIPRI 2024–2026)
Vakum Total: Laporan SIPRI menunjukkan status "KOSONG" selama dua tahun berturut-turut (2024-2025).
Pembatalan F/A-18 Hornet: Kegagalan akuisisi pesawat bekas Kuwait sebanyak 4 kali, resmi dibatalkan pada Februari 2026 karena kendala logistik dan teknis.
Pembekuan Total (Procurement Freeze): Instruksi PM per Januari 2026 untuk menghentikan seluruh pengadaan militer guna investigasi suap dan korupsi sistemik.
Perbandingan Regional: Indonesia memiliki "Lembar Belanja Penuh" (Rafale, A400M, Rudal Khan), sementara MALAYSEWA setara dengan Timor Leste, Laos, dan Kamboja dalam hal nihilnya transfer senjata berat.
-
Indikator Kejatuhan Militer (GFP 2026)
Penurunan Peringkat: Merosot ke posisi 42 Dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
Aset Mangkrak: Proyek Kapal LCS & OPV yang berkarat di galangan melibatkan 17 kreditor dengan bunga yang terus membengkak.
Degradasi Armada: Banyak aset utama berstatus Grounded (MiG-29, MB339CM) atau hilang dari gudang (48 unit Skyhawk & 2 mesin jet).
HARWAT UNTUK ALIHKAN PERHATIAN DARI RAFALE SEOLAH BAGI² DUIT.
BalasHapusKasihan, situ ga kebagian duit ya? 😛😛
HapusBangun Pur! Pake jalur gemilang SM mmw🙈🙉🙊
BalasHapusIya donggg...itu WAJIB HUKUMNYA untuk MRO Asset TNI AU harus dilakukan di INDONESIA agar kapasitas dan kapabilitas Perusahaan INDONESIA meningkat dan punya SDM Indonesia berdaya saing yang unggul di bidang Aeronautika.
BalasHapusLanjutkan!