10 Mei 2016
KKP akan membeli 5-6 pesawat patroli maritim (photo : Boeing)
JAKARTA (HN) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberantas Illegal Unreported and Unregulated Fishing. Pemerintah Indonesia membutuhkan pesawat terbang membantu patroli di seluruh perairan wilayah Indonesia guna peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya memerlukan pesawat terbang untuk patroli. Sebab jika hanya menggunakan kapal laut saja biayanya sangat besar dan kecepatannya juga terbatas, kalah dengan kapal-kapal ikan yang lebih cepat.
"Kita ingin pesawat digabung dengan kapal air tentunya akan lebih terintegrasi," katanya di Kemham, Jakarta, Selasa (10/5).
Menurut dia, pihaknya memerlukan pengadaan pesawat udara jenis Marine Surveillance Aircraft (MSA) dengan kemampuan endurance 8-10 jam terbang agar dapat mengawasi perairan Indonesia secara optimal.
"Pesawatnya juga perlu dilengkapi monitoring, control, Surveillance (MCS) perikanan, instrumen pengawasan penangkapan ikan (while fishing), search radar, forward looking infra red (FLIR), AIS Transfonder, dan datalink dari pesawat ke kapal pengawas dan kapal markas," ujar Susi.
Lantaran KKP bukan pakarnya pesawat, pihaknya mengharapkan Kementerian Pertahanan dapat membantu mulai dari pengadaan operasional sampai dalam hal pelaksanaan. Sesama instansi pemerintah, KKP dan Kemhan harus saling bekerja sama.
"Mungkin awal-awal KKP akan pakai pilot-pilot dari TNI, bekerja sama dengan angkatan laut (TNI AL) dan udara (TNI AU)," katanya.
Tahun ini, KKP berencana akan mengadakan lima atau enam pesawat. Selain PT Dirgantara Indonesia (DI), ada banyak negara yang menawarkan pesawatnya seperti Canada, Jerman, Rusia, Inggris, Amerika, dan Cekoslovakia. "Nanti dilelang," ujarnya.
(Harnas)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Sebaiknya itu cukup dikoordinasikan dg Kemenham, krn klo KKP punya pesawat patroli sendiri nantinya akan tjd tumpang tindih pengawasannya, krn keamanan dan kedaulatan negara itu domainnya Kemenham
BalasHapusMendingan yg ngawasin tumpang tindih apa ga ada yg ngawasin krn ga punya alat? Kalo saya mending tumpang tindih, toh cuma pengawasan doang. Lagian lawannya cuma kapal ikan, kapal sipil. Ga perlu mengeluarkan aset dephan utk ngurusin kapal sipil. Soal penindakan juga begitu, lain halnya kalo pada saat penindakan ternyata objek melawan dg sengit, KKP sebagai penindak sipil berhak minta bantuan dari pendindak militer dalam hal ini angkatan laut. Ga percaya? Silahkan browsing2 ttg hukum laut internasional.
HapusTrus bakamla/bakorkamla posisinya dmn? Cuman ngurus perikanaan pake pswt, mngkin dibawah bakamla lebih cocok, kalo tidak tepat kan malah jadi pemborosan anggaran. Lebih baik di bereskan dlu aja sistemnya biar ga tumpang tindih.
HapusBakamla bakal jadi coast guardnya indonesia, di negara manapun ya coastguard harus bisa mandiri tanpa campur tangan militer karena dia polisinya laut, sama kaya polisi di darat, saat ancaman yg di hadapi sudah diluar kemampuan ya bisa memanggil militer utk membantu,dlm hal ini angkatan laut. Soal patroli ya masing2 tetap patroli sendiri2, tumpang tindih? Lah ya memang gitu, kan cuma patroli. Di negara manapun ya AL dan coastguard punya jadwal patroli sendiri2.
HapusMasalah kkp butuh kendaraan sendiri karena KKP itu statusnya kementrian, ya mau ga mau harus punya kendaraan operasional sendiri, kalo lembaga setingkat menteri ga punya kendaraan operasional sendiri pasti bakal mengganggu jadwal kerja lembaga lain, dlm hal ini bakamla/ TNI al.
HapusCth kasus: patroli kementrian kehutanan dapat bocoran kegiatan penangkapan hewan liar di tengah hutan super lebat dan gelap gulita, laaah karena mereka ga punya kemampuan operasional yg memadai nelpon polisi.. pak tolong anter saya ke hutan, katanya ada penangkapan hewan liar ilegal, pak polisinya bilang... oooh boleh2, tapi lapor dulu ya ke atasan, prosedurnya ginigonogitugitu.. bla2, prosedur akhirnya beres setelah menunggu 3jam, di antarlah petugas kehutanan pake helikopter polisi, pas nyampe sana eeeh para penangkap hewan liar dah pada pulang.. yang salah siapa? Departemen kehutanan yg payah karena ga punya armada patroli dan penindak, polisi yg terlalu nurut dg aturan atau prosedur antar instansi yg bertele2..???
HapusNah kalo masalah tu hutan masalah sepele sih y, ada polisi hutan, masalah respon lambat itu harus diperbaiki, kalo kemenhut dikasi wewenang nangkep trus akhirnya minta dipersenjatai apa jadinya?? semua uda ada tupoksinya masing2. kalo liat kasus di laut, contoh kasus kemaren kkp tangkap kapal nelayan china apa betul harusnya seperti itu? ketemu coast guard china dan akhirnya kalah dan kapal nelayan lepas. kalo urusan penindakan sudah ada tugasnya masing2, maslah respon lama ya bisa dievaluasi, kurang armada kah? BBM kah? bukan trus masing2 instansi kepingin main sendiri. jadi keinget bpk presiden pernah menyindir untuk kurangi ego sektoral. IMHO
HapusSeperti yg anda bilang, semua ada tupoksinya kan.. coba deh cari tau tupoksi dan batasan masing2 lembaga yg menjaga wilayah perairan ini.
HapusPegawasan ke daulatan negara besar supaya efektif pakem butuh alat sytem yg kuat di hukum , hukum kacau suap dan sogok meraja rela alat secanggih apapun bakal tidak berguna. contoh patut di tiru negara besar hukum di jadikan tuhan america kerisis hutang berjibun pun bisa selamat . Sebaliknya mantan negara adi kuasa USSR uni soviet bobrok di hukum rontok pecah belah karna hukum di jadikan tungggangan politec buat kekuasaan murni berakhir gulung tikar .
BalasHapusMuarif ngomong apa sih, ngegrundeng ga jelas... diem aja di pojokan sambil ngopi sana.hus.. hus...
HapusPolitec itu apaan muarif? Politeknik maksudnya? Mohon pencerahan...
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusLebih baik berjalan walau terlihat tumpang tindih, baru nanti di lembur, orang blom jalan udah banyak khawarirnya, itulah kita Indonesia, banyak Analisa namun akhirnya ndak jalan jalan, kayak orang mau pulang kampung tapi ngak jadi jadi karna mikirnya entar Pesawatnya jatuh.
BalasHapusLebih baik berjalan walau terlihat tumpang tindih, baru nanti di lembur, orang blom jalan udah banyak khawarirnya, itulah kita Indonesia, banyak Analisa namun akhirnya ndak jalan jalan, kayak orang mau pulang kampung tapi ngak jadi jadi karna mikirnya entar Pesawatnya jatuh.
BalasHapusSetuju sama mas ini, terlalu banyak mikir, takut ini itu yg ada ga jalan2.. boros krn anggaran tumpang tindih? Milih boros anggaran apa kedaulatan yg di obok2 nelayan dan kapal asing? Dah jawab itu aja deh ya.
Hapus