Menhan Minta Tambahan Anggaran Rp 184 Triliun untuk 2026

11 Juli 2025

Beberapa tipe peralatan tempur TNI sudah memerlukan modernisasi (photo: Marinir)

Minta Tambahan Anggaran Rp 184 Triliun, Menhan: Enggak Ada Alutsista Harganya Miliaran...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak ada alat utama sistem senjata (alutsista) yang harganya miliaran rupiah. 

Walhasil, Sjafrie pun meminta penambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 184 triliun, guna memenuhi kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan di dalam pagu indikatif 2026. 

"Enggak ada alutsista miliaran, semua alutsista itu triliunan. Saya tadi bilang kita butuh (tambahan) Rp 184 triliun," ujar Sjafrie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). 

Sjafrie menjelaskan, Kemenhan memang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pengadaan alutsista. 

Namun, kata dia, anggaran yang dialokasikan pemerintah selama ini selalu kecil.

"Justru kita tahu belanja pegawai itu sekarang sudah 50 persen. Sedangkan belanja modal untuk kebutuhan alutsista itu masih setengahnya," katanya. 

Meski begitu, Sjafrie menegaskan, penambahan anggaran Rp 184 triliun itu juga akan dipakai untuk belanja pegawai. 

Sebelumnya, Sjafrie menjelaskan, pagu indikatif yang diberikan kepada Kemenhan masih belum mencukupi kebutuhan prioritas. 

"Ini tidak bisa kita bandingkan dengan membeli sesuatu peralatan militer, ini sangat mahal untuk menjamin kedaulatan negara. Semoga teman-teman media bisa ikut menyuarakan bahwa harga kedaulatan itu cukup tinggi nilainya," ucapnya.

"Dan juga kita minta ada perhatian khusus untuk pemeliharaan, perawatan personel kita, baik yang pangkat tamtama, bintara, dan juga perwira dalam hubungan perumahan prajurit," imbuh Sjafrie. 

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan pagu indikatif belanja pertahanan sebesar Rp 167,4 triliun. 

Secara rinci, pagu indikatif belanja pertahanan itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut: 

-Program dukungan manajemen sebesar Rp 75,673 triliun, 

-Program modernisasi alutsista, non alutsista dan sarpras pertahanan Rp 71,919 triliun,

-Program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 13,849 triliun, 

-Program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp 3,145 triliun, 

-Program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan Rp 2,495 triliun,

-Program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 293,1 miliar,

-Program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 24,7 miliar.

 

Sjafrie pun menyebut usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemenhan akan dibahas Komisi I DPR dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. 

"Tapi kita juga akan mengajukan ke Menteri Keuangan dan Bappenas," kata Sjafrie.

(Kompas)