19 Januari 2026

Mantan Komodor Udara Pakistan Menjelaskan Mengapa Jet Tempur JF-17 Diminati

19 Januari 2026

Dengan payload persenjataan 3.700 kg JF-17 rak persenjataan dapat diisi dengan rudal anti kapal, rudal udara ke darat, serta rudal udara ke udara jarak pendek maupun BVR jenis PL-12 dan PL-15 buatan China (photo: Pakdef)

Mantan Komodor Udara Abbas Petiwala, penerima penghargaan Tamgha-e-Imtiaz (Militer) dan Sitara-e-Imtiaz (Militer), mengatakan bahwa rekam jejak tempur yang terbukti, kemampuan canggih, dan efektivitas biaya dari JF-17 Thunder telah menjadikan pesawat ini pilihan menarik bagi negara-negara yang mencari jet tempur modern.

Berbicara secara eksklusif kepada Business Recorder, Petiwala mengatakan faktor pertama yang dievaluasi oleh suatu negara sebelum membeli pesawat tempur adalah rekam jejak perangnya. “Rekam jejak perang JF-17 telah terbukti berulang kali,” katanya, merujuk pada bentrokan baru-baru ini dengan India di mana, menurutnya, pesawat tersebut menunjukkan efektivitas operasionalnya.

Berbicara kepada Business Recorder, Petiwala menyoroti evolusi pertempuran udara, mengingat pesawat tempur dari tahun 1960-an hingga 1980-an, seperti Sabre dan F-104 Starfighter. “Untuk menerbangkan pesawat-pesawat itu, Anda harus mendekati jet musuh. Kami menyebutnya dalam jarak pandang, yaitu dalam jarak 10 mil.”

JF-17 Block III telah menggunakan radar AESA KLJ-7 (photo: PakDefense)

Peperangan modern, katanya, telah bergeser ke arah pertempuran di luar jarak pandang/beyond-visual-range (BVR).

“Di negara-negara berkembang, kemampuan BVR terbatas sekitar 30-40 mil. Saat ini, dengan sistem radar canggih, Anda dapat mendeteksi pesawat musuh pada jarak 150-200 mil.”

“Semua kemampuan ini ada di JF-17.”

Dari perspektif defensif dan ofensif, katanya, pesawat ini dapat mengunci target dari jarak jauh dan menyerangnya secara efektif.

Ia berbagi bahwa pesawat-pesawat tempur sezaman dengan JF-17, termasuk jet tempur Amerika dan Eropa yang tersedia di pasaran, harganya berkisar antara $70 juta hingga $90 juta. “Sedangkan JF-17 harganya sekitar $25-30 juta per unit,” katanya.

Glass cockpit pesawat tempur JF-17. Sebelum menjelma menjadi Block III sebagai pesawat multirole air superiority fighter, Block I adalah jenis attack fighter dan kemudian Block II adalah air superiority fighter (photo: DCS World) 

Selain harga, Petiwala mengatakan negara-negara juga menilai kekuatan rantai pasokan dan ekosistem pelatihan pesawat. “Pakistan Air Force/Angkatan Udara Pakistan mandiri dalam hal pelatihan” dan juga telah memberikan pelatihan kepada beberapa angkatan udara asing, katanya.

Mencatat fondasi industri di balik pengembangan JF-17, Petiwala menunjuk pada pendirian Pakistan Aeronautical Complex (PAC) di Kamra pada tahun 1970-an.

“PAC awalnya berfokus pada perbaikan pesawat China dan Prancis, termasuk Mirage, A5, dan F7. Setelah mengembangkan keahlian, fasilitas perbaikan tersebut diubah menjadi fasilitas manufaktur, yang memungkinkan kami untuk meminimalkan biaya produksi,” katanya.

Kesepakatan pertahanan Pakistan
Beberapa negara telah menunjukkan minat untuk mengakuisisi jet tempur JF-17 yang terkenal, yang meningkatkan prestisenya setelah menunjukkan kemampuannya dalam perang Mei 2025 melawan rival tetangga. Pesawat tempur ringan ini dikembangkan bersama oleh Pakistan dan China dan diproduksi di Pakistan.

JF-17 menggunakan mesin turbofan tunggal RD-93 buatan Rusia, yang merupakan varian dari mesin Klimov RD-33 yang digunakan pada pesawat tempur MiG-29 (photo: Wiki)

Perlu disebutkan bahwa Pakistan dan Arab Saudi sedang dalam pembicaraan untuk mengkonversi sekitar $2 miliar pinjaman Saudi menjadi kesepakatan jet tempur JF-17, memperdalam kerja sama militer beberapa bulan setelah kedua negara menandatangani pakta pertahanan bersama tahun lalu.

Demikian pula, Pakistan juga mengadakan diskusi rinci dengan Bangladesh tentang potensi pengadaan jet tempur JF-17 dan pesawat latih Super Mushshak.

Pakistan juga telah mengamankan pakta senjata senilai $4 miliar dengan Tentara Nasional Libya.

Selain itu, delegasi pertahanan tingkat tinggi Indonesia bertemu dengan Kepala Angkatan Udara Pakistan untuk membahas kerja sama penerbangan strategis, termasuk jet tempur JF-17 Thunder.

151 komentar:

  1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ----------------
    GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 10.06
    GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYDESH mulai Panik... 3 BUAH LCS ON THE WAY... πŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ‡²πŸ‡ΎπŸ‡²πŸ‡Ύ
    --------
    GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 08.56
    PROGRAM LCS....πŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ‡²πŸ‡ΎπŸ‡²πŸ‡ΎπŸ‡²πŸ‡Ύ
    1.LCS 1 - TURUN DI AIR
    2. LCS 2 - TURUN DI AIR
    3. LCS 3 - bentuk fizikal kapal sudah kelihatan
    --------
    MMW9 Mei 2025 pukul 08.32
    GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
    LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
    https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
    Alhamdulillah....
    Program kita jalan terus Bro....
    Lantak la apa KONOHA nak cakap dan nak HOAXkan...
    Kita jalan terus!!!
    🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣
    --------
    MMW9 Mei 2025 pukul 08.35
    GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
    LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
    https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
    Aku kat Langkawi ni Bro... tengah tengok persediaan LIMA 2025.
    Tunggu LIMA 2025... banyak perancangan kita yang akan kita zahirkan.
    KITA JALAN TERUS!!!
    🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣
    --------
    MMW9 Mei 2025 pukul 11.02
    KAMI JALAN TERUS BRO... JALAN TERUS!
    Kami peduli apa korang cakap....KAMI JALAN TERUS!
    🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣

    BalasHapus
  2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    -
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

    BalasHapus
  3. Myanmar menyesal beli JF-17. Masalah kualitas dan logistiknya berantakan. Tolong hentikan om πŸ™‚‍↕️

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mumpung negaranya lagi berantakan, kayaknya tidak bisa jadi patokan.πŸ˜…

      Hapus
    2. AU Myanmar kalau bandingkan dengan pengalaman mengelola sebuah AU dengan kita masih jauh.
      Kita tinggal punya pesawat AEW&C & rudal hanud jarak sedang sudah bisa dibilang World class air force.

      JF 17 pesawat sekali pakai
      Sama juga seperti hawk abiz masa umur frame usia pakai ya sudah pensiun nggak bisa di MLU atau Falcon star seperti F 16.
      Sama juga umur mesin juga jangan harap panjang seperti mesin F 16 ada GE atau PW ...JF 17 pakai kimov RD varian mesin dari MIG 29 yg umurnya relatif lebih pendek.

      Kalau sudah di perhitungkan silahkan mau beli atau tidak.
      Tapi kalau perbandingan Tejas ya masih lebih baik JF17

      Hapus
  4. naaa lho JF Sulfur Kajian kl jugak,
    kalo sampe jadi kita sikat...MeWeK lagiiii para warganyet kl haha!😀πŸ€ͺ😀

    BalasHapus
    Balasan
    1. JF 17 lumayan buat patroli single enjin... Apalagi wilayah timur masih banyak kosong belum di isi skadron tempur.
      Apalagi wilayah sekitar Papua ada lumayan terdapat banyak black flight tapi nggak bisa di intercept..
      Di intercept dari Makassar masih kejauhan keburu lari.

      JF 17 blok 3 fiturnya OK sih
      Radar AESA
      Gotong rudal anti kapal
      Rudal PL 15 paling penting.

      Yang penting & nggak boleh di lupakan ketersediaan suku cadang & kesiapan skadron teknik buat perawatan.

      Hapus
  5. Ia berbagi bahwa pesawat-pesawat tempur sezaman dengan JF-17, termasuk jet tempur Amerika dan Eropa yang tersedia di pasaran, harganya berkisar antara $70 juta hingga $90 juta. “Sedangkan JF-17 harganya sekitar $25-30 juta per unit,”
    ---------

    ✅️Murmer Mantull...PL 15 ok haha!πŸš€πŸ‘πŸš€

    ❌️bolela buat sikat sekelas fa50 tipe M sebelah yg lemah
    N⛔️ Amraam, N⛔️ 9x haha!🀣πŸ₯ΆπŸ€£

    JF SULFUR ASELI JET TEMPUR, bukan macam fa50, jet latih dipaksa tarung haha!πŸ€­πŸ˜‚πŸ€­

    BalasHapus
  6. bahkan EMKAEM & KORNET TUA 7 bijik dibawah ancaman PL15 haha!πŸ˜„☠️πŸ˜„

    BalasHapus
  7. Daripada ini, lebih baik nambah J-10. Persenjataan sama.

    Kalau mau yg murah meriah, F/A-50 saja, atau M-346 kalau mau transisi LIFT ke pesawat tersebut. Proyek LCA RMAF sebenarnya contoh yg baik kalau kekurangan dana.

    BalasHapus
    Balasan
    1. eittt kalo kontrak seharga Gocap juta mana bisa dibilang murmer ituw fa50m om irs haha!😁🀭😁

      sementara Hornet blok 3 cuman kuwait cuman beda dikit tapi bisa pegang amram baruw dan aesa aseli,
      sedangkan yg buatan kpop buat onoh kagak haha!πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚
      lagian uda tau boramae gak dapat amraam yaa kale fa50 bole??...apalagi polandia uda MeWeK amraam pun di tepis amrik haha!πŸ€ͺπŸ€₯πŸ€ͺ
      Kahsiyan KETIPU KPOP lagi om irs, mana bisa dibilang contoh yg ok haha!😡‍πŸ’«πŸ˜¬πŸ˜΅‍πŸ’«

      Hapus
    2. Dalam perjanjian cuma FA 50 Korea yang bisa bawa Amraam.
      Kalau negara lain pengguna FA 50 kalau mau bisa pakai Amraam harus ada izin mamarika dulu... kalau nggak jangan harap.
      Boramae nggak dapat izin pakai Amraam karena tau sendiri bakal jadi ancaman penjualan pesawat tempur mamarika.

      Hapus
    3. Kalau nambah Jitenci ya gimana ya
      Jitenci nya saja belum kelihatan
      Izin beda dengan Rafale
      Hilal sudah kelihatan kalau mau nambah ya Ok2 aja.

      Hapus
  8. seblah ketakutan PL 15πŸ₯Ά
    Jitenci siyap datang haha!πŸ˜‹πŸ˜‹πŸ˜‹

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sebenarnya pesawat tempur jenis apapun cuma platform terbang tapi yang penting radar & sensor serta Rudal yang paling utama.
      " First Detect First Shoot "

      Jitenci di Kendari
      Jiseventen bisa lah di Papua.. paling siap Biak dari sisi posisi & keamanan.

      Hapus
  9. ALKISAH negri🎰kasino genting NAK MRCA dari 10 tahun laluw haha!πŸ€­πŸ˜‚πŸ€­

    kl Kaji Jas Gipeng, Thailen yg SHOPPING
    kl Kaji Rafale, Kita yg SHOPPING
    kl Kaji KAAN, kita yg SHOPPING
    kl Kaji Boramae, Kita lagi yg SHOPPING makloum patner JV haha!πŸ€˜πŸ€—πŸ€˜

    jadi yaa pantas mreka NGAMUKπŸ”₯, soalnya KALAH LAGIÌIIII haha!😝🀣😝

    eitt ini belom kisah melayang halu seblah dari kapal frigat, mrss, heli, sph dan sebagainya..haha!πŸ€—πŸ‘»πŸ€—

    BalasHapus
  10. Jiran sebelah lagi banyak kasus.. Panglima nya Hafisudien Jantan tersangkut Kes RASUAH DAN TUDM DAN TDM ADA KES PARTY YE YE KAT KEM...DAN DITUNGGU KES ATIVITI SONGSANG QKAN MELETOP KAYA KENTOOT.... πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ‡²πŸ‡Ύ

    BalasHapus
  11. Seblah yg jimat kos dipersilakan masyuk,
    katanya ringgit naik...mampu gak kleian haha!πŸ€£πŸ˜†πŸ€£

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sebelah beli pesawat suruh pake Ringgit yg katanya berjaye bisa nggak... wkkwkw
      Tetap saja ujungnya2 bayar pakai dollar

      Kenapa sebelah susah dapat pesawat karena cari mau yang bisa di bayar pakai sawit busuk.. contoh MIG 29,Su 30 mkm,FA 50

      Hapus
  12. Sementara itu.... Rupiah terus menerus ANJLOK!!

    1.00 MYR = 4,175.9367 IDR
    Mid-market rate at 06:34 UTC

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      GORILA KLAIM =
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      -
      GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
      Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
      Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. πŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ‡²πŸ‡ΎπŸ‡²πŸ‡Ύ
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
      Dulu kan saya dah kata.
      Kontrak kami ada isi (ada wang).
      Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.🀣🀣🀣🀣🀣
      Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
      RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus 🀣🀣🀣🀣
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
      Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
      Kalau ada gambar, post le.
      Admin sila bantu! 🀣🀣🀣
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
      Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
      Kalau ada gambar, post le.
      Admin sila bantu! πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      GORILA KLAIM =
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      -
      GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
      Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
      Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. πŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ‡²πŸ‡ΎπŸ‡²πŸ‡Ύ
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
      Dulu kan saya dah kata.
      Kontrak kami ada isi (ada wang).
      Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.🀣🀣🀣🀣🀣
      Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
      RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus 🀣🀣🀣🀣
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
      Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
      Kalau ada gambar, post le.
      Admin sila bantu! 🀣🀣🀣
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
      Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
      Kalau ada gambar, post le.
      Admin sila bantu! πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…

      Hapus
    3. UANG KOPI OPV MIRING = SEDAP.....
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      -------------
      Kontrak awal tahun 2017 untuk 3 unit kapal adalah sebesar RM738,9 juta (rata-rata RM246,3 juta/unit). Namun, karena kegagalan manajemen dan keterlambatan bertahun-tahun, pemerintah harus mengeluarkan dana tambahan:
      Suntikan Dana Pertama (2023): Pinjaman sebesar RM152,6 juta untuk menyelesaikan kapal pertama (KM Tun Fatimah).
      Suntikan Dana Kedua (2025): Tambahan sekitar RM200 juta dialokasikan untuk melanjutkan pengerjaan kapal kedua dan ketiga oleh kontraktor baru.
      Total Estimasi Biaya: Anggaran keseluruhan membengkak menjadi sekitar RM1,09 miliar (RM1,091,5 juta). Jika dibagi tiga, maka biaya rata-rata per kapal menjadi sekitar RM363,8 juta
      -------------
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      THHE general manager Azizul Hanafee Zain explained that the ship tilted to one side after one of the steel cables attached to the supporting structure underneath the ship was cut.
      -------------
      GORILA MALAYDESH =
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
      (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
      RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
      (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
      RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
      RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
      -------------
      LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
      1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
      -
      2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
      -
      3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      -------------
      LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
      LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
      • USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
      -NO NSM.
      -NO VL MICA.
      -NO TORPEDO RINGAN.
      -NO SECONDARY GUNS.
      -NO BOFORS MK3.
      -----------
      PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
      -KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
      -TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
      -TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA


      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS MISSILES ASSETS
      1. Limited Indigenous Missile Development
      • Malaydesh relies heavily on foreign suppliers (e.g., Russia, China, France, and the U.S.) for its missile systems.
      • This makes the country vulnerable to supply chain disruptions, technology embargoes, or political shifts.
      2. Short to Medium Range Focus
      • Most of Malaydesh ’s missile systems are short- to medium-range, such as:
      o Exocet MM40 Block 2/3 (anti-ship)
      o Starstreak (short-range air defense)
      o Jernas (Rapier) (short-range air defense)
      o Seawolf (naval short-range SAM, older generation)
      • There is no long-range missile deterrence, either in the form of:
      o Ballistic Missiles
      o Cruise Missiles with strategic reach
      o Long-range surface-to-air missiles (SAMs)
      3. Limited Air Defense Coverage
      • The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) lacks a layered and integrated air defense network.
      • No medium- or long-range SAM systems like:
      o S-300/S-400 (Russia)
      o Patriot (USA)
      o Aster 30 (Europe)
      • Vulnerable to saturation missile or drone attacks.
      4. Naval Missile Gaps
      • Some Malaydesh n Navy ships still operate with older missile systems or have missile slots not fully equipped.
      • Ships like the Laksamana-class corvettes are aging and face missile system obsolescence.
      • Lack of vertical launch system (VLS) on many platforms limits multi-role missile capabilities.
      5. No Strategic Missile Deterrent
      • Unlike some neighbors, Malaydesh does not possess:
      o Land-attack cruise missiles (LACM)
      o Anti-access/area denial (A2/AD) missiles
      o Submarine-launched missiles
      • This limits Malaydesh ’s ability to deter or respond to strategic threats beyond its immediate borders.
      6. Dependence on Multinational Exercises and Alliances
      • While Malaydesh participates in exercises like CARAT, RIMPAC, and FPDA, its missile doctrine is still defensive and reactive, not designed for power projection.

      Hapus
    5. Isu yg dibahas cuma Ringgit Berjaye saja ..ngaku kaya tak bisa beli MRCA πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ‡²πŸ‡Ύ

      Hapus
  13. Sementara itu.... Rupiah terus menerus ANJLOK!!

    1.00 MYR = 4,175.9367 IDR
    Mid-market rate at 06:34 UTC

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 10.30
      Tahun depan 2024
      18 SPH
      12 HELIKOPTER CSAR
      50-60 KENDERAAN ARMOR
      3 KAPAL LMS BATCH 2
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 09.48
      Psssttttt..... 18 buah SPH beli CASH ya guys bukan HUTANG... 🀣🀣🀣🀣
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 13.23
      Alhamdulilah MALAYDESH shoping SPH CASH guys.... Kalis NGUTANG... 😎😎😎😎
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 08.40
      18 buah puan syukur beli CASH...
      dari NGUTANG yang di bebankan rakyat tanggung BEBAN HUTANG alutsista puluhan tahun hingga 2044... 🀣🀣🀣🀣🀣
      -
      SPH CAESAR =
      GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
      Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
      -
      SPH YAVUZ =
      GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
      SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
      -
      SPH EVA =
      GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
      Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys

      Hapus
    2. PANTAS PESAWAT DAN HELI JATUH =
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      -----
      2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
      Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
      Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
      Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
      Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
      -----
      2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
      Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

      Hapus
    3. PANTAS PESAWAT DAN HELI JATUH =
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      -----
      2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
      Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
      Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
      Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
      Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
      -----
      2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
      Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
      5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
      9. SEWA Utility Boat
      10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
      11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
      12. SEWA MV Aishah AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS

      Hapus
  14. Sementara itu.... Rupiah terus menerus ANJLOK!!

    1.00 MYR = 4,175.9367 IDR
    Mid-market rate at 06:34 UTC

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 10.06
      GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYDESH mulai Panik... 3 BUAH LCS ON THE WAY... πŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ‡²πŸ‡ΎπŸ‡²πŸ‡Ύ
      --------
      GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 08.56
      PROGRAM LCS....πŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ‡²πŸ‡ΎπŸ‡²πŸ‡ΎπŸ‡²πŸ‡Ύ
      1.LCS 1 - TURUN DI AIR
      2. LCS 2 - TURUN DI AIR
      3. LCS 3 - bentuk fizikal kapal sudah kelihatan
      --------
      MMW9 Mei 2025 pukul 08.32
      GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
      LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
      https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
      Alhamdulillah....
      Program kita jalan terus Bro....
      Lantak la apa KONOHA nak cakap dan nak HOAXkan...
      Kita jalan terus!!!
      🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣
      --------
      MMW9 Mei 2025 pukul 08.35
      GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
      LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
      https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
      Aku kat Langkawi ni Bro... tengah tengok persediaan LIMA 2025.
      Tunggu LIMA 2025... banyak perancangan kita yang akan kita zahirkan.
      KITA JALAN TERUS!!!
      🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣
      --------
      MMW9 Mei 2025 pukul 11.02
      KAMI JALAN TERUS BRO... JALAN TERUS!
      Kami peduli apa korang cakap....KAMI JALAN TERUS!
      🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣

      Hapus
    2. PANTAS PESAWAT DAN HELI JATUH =
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      -----
      2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
      Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
      Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
      Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
      Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
      -----
      2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
      Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

      Hapus
    3. GORILA DIAYAM-AYAMkAN = Ye Ye
      GORILA DIAYAM-AYAMKAN = UANG KOPI
      -
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      2026 JENDERAL UANG KOPI SEDAP .....
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS ARMORED ASSETS
      ________________________________________
      1. Limited Number of Main Battle Tanks (MBTs)
      • Inventory: Malaydesh operates around 48 PT-91M Pendekar tanks, which are modernized Polish versions of the Soviet T-72.
      • Weakness: This number is small by regional standards, limiting Malaydesh ’s ability to deploy heavy armor across multiple fronts or sustain prolonged high-intensity operations.
      ________________________________________
      2. Aging Platforms and Modernization Issues
      • The PT-91M, while upgraded, is based on an older Soviet-era design (T-72). It lacks some of the survivability and firepower features found in newer MBTs like the Leopard 2A7 or K2 Black Panther.
      • Upgrades: Modernization has been slow, and budget constraints have hampered efforts to acquire more advanced armor.
      ________________________________________
      3. Lack of Indigenous Tank Production
      • Malaydesh relies on foreign suppliers (notably Poland and previously Russia) for tanks and spare parts, which can pose logistical and geopolitical vulnerabilities.
      • Indigenous development is mostly limited to light armored vehicles and support platforms.
      ________________________________________
      4. Limited Combined Arms Capability
      • The integration of tanks with mechanized infantry, artillery, and air support is not as well developed as in more advanced militaries.
      • Training and joint operations involving armor are less frequent, affecting real combat readiness.
      ________________________________________
      5. Terrain Limitations
      • Much of Malaydesh ’s terrain (jungle, swamp, mountains) is not favorable to tank operations, which limits the strategic value of tanks.
      • Tanks can be vulnerable to ambushes in such environments, particularly from well-equipped irregular forces.
      ________________________________________
      6. Logistical Constraints
      • Supporting MBTs in Malaydesh ’s tropical, humid climate requires robust logistics, including maintenance, spare parts, and fuel. This poses a strain during prolonged deployments or in remote areas.
      ________________________________________
      7. Budgetary Constraints
      • Defense spending is relatively low, hovering around 1–1.5% of GDP.
      • Competing national priorities have limited Malaydesh 's ability to expand or upgrade its armored force substantially.
      ________________________________________
      8. No Active Anti-Tank Doctrine or Systems
      • Malaydesh lacks a robust network of modern anti-tank guided missiles (ATGMs) or active protection systems (APS) for its tanks, making them vulnerable to modern threats like drones, ATGMs, and loitering munitions.

      Hapus
  15. Kesannya setiap MenHan pulang dari suatu negara pasi PHP pembelian Pespur...kmrn wacana pembelian Pespur Jiten B/C skrng JF-17 padahal pada pemerintahan sebelumnya sudah pernah ditolak ini barang dan info terakhir pemakainya yaitu Myanmar nyesel beli ini pesawat..lebih bijak kalau penyederhanaan merk Pespur menghindari logistik Nightmare dan kerepotan maintance...

    BalasHapus
  16. 1.00 USD = 16,946.47 IDR
    Mid-market rate at 06:36 UTC

    Sabar....Sikiitttt lagi nak cecah 17.000
    🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. KASIAN GORILA KLAIM SHOPPING …..
      -
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      GEMPURWIRA8 Januari 2026 pukul 13.44
      HOREYYYY....SHOPING...SHOPING....SHOPING....
      GORILLA MISKIN KEPANASAN....HAHAHAHA
      -
      GEMPURWIRA7 Januari 2026 pukul 11.55
      Alhamdulilah... Shoping lagi... Horeyyyyy
      -
      GEMPURWIRA8 Januari 2026 pukul 13.44
      HOREYYYY....SHOPING...SHOPING....SHOPING....
      GORILLA MISKIN KEPANASAN....HAHAHAHA

      Hapus
    2. NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      -------------------
      MRCA 2025-2017 = NGEMIS F18 KUWAIT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF

      Hapus
    3. MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      -------------------
      LCS 2025-2011 = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF

      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS VESSELS
      Here are the key weaknesses of Royal Malaydesh n Navy (RMN) vessels and procurement efforts, based on recent audits, expert commentary, and community insights:
      ________________________________________
      Structural & Material Weaknesses
      1. Aging fleet & hull fragility
      Roughly half of RMN’s fleet comprises vessels over 30 years old, many operating beyond their designed service life
      A stark example: KD Pendekar, a Handalan-class fast-attack craft commissioned in 1979, hit an underwater object and sank in August 2024. Its ageing, weakened hull allowed flooding to rapidly spread, overwhelming compartmentalization systems
      2. Underarmed patrol vessels
      The Kedah-class Offshore Patrol Vessels (OPVs) are configured as “fitted for but not with” missile systems—so despite structural readiness, they lack the actual armament due to budget constraints.
      ________________________________________
      Procurement & Shipbuilding Issues
      1. Systemic delays & cost overruns
      The Littoral Combat Ship (LCS) project, intended to deliver six Maharaja Lela-class frigates, has suffered severe delays—initial delivery in 2019 was missed, with realistic commissioning now pushed to 2026–2029.
      Costs have ballooned from an estimated RM 9 billion to over RM 11 billion, with about RM 1.4 billion alleged to have been misappropriated
      2. Limited shipyard capability
      Malaydesh n yards (e.g., Boustead Naval Shipyard and PSC-Naval Dockyard) have a history of subpar management, poor governance, and lack of scale—producing very few large combatants over decades
      ________________________________________
      Broader Capability & Strategic Gaps
      1. Underfunded modernization
      Defence spending has consistently stayed well below regional benchmarks (e.g., under 1 % of GDP), with procurement systems marred by political influence and weak oversight
      2. Limited deterrent posture
      With only a handful of capable frigates and corvettes, and too many lightly outfitted patrol boats, RMN's fleet lacks power projection over its vast EEZ (~600,000 km²)—especially along strategic chokepoints like the Straits of Malacca and Singapore
      3. Small submarine & amphibious support capacity
      RMN’s submarine force is limited to just two ScorpΓ¨ne-class boats, reducing tactical depth compared to neighbors like Vietnam. Plans for a Multi-Role Support Ship (MRSS) to improve amphibious and sealift capability remain pending or delayed

      Hapus
  17. 1.00 USD = 16,946.47 IDR
    Mid-market rate at 06:36 UTC

    Sabar....Sikiitttt lagi nak cecah 17.000
    🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998

      Hapus
    2. PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      -------------------
      SPH 2025-1995 = PRANK
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF

      Hapus
    3. ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      ZONK MRSS/LPD 2025-2016
      -------------------
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF

      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS MALAYDESH AIR FORCES
      Malaydesh 's air force, officially known as the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF), has several strengths but also faces a number of key weaknesses and challenges. These are based on public defense analyses, expert commentary, and open-source information as of recent years.
      Key Weaknesses of the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF):
      ------------
      1. Aging Aircraft Fleet
      • MiG-29s: These have been retired due to high maintenance costs and limited effectiveness.
      • F/A-18D Hornets: Still operational but aging.
      • SU-30MKMs: Require significant maintenance, and some have faced operational readiness issues due to lack of spare parts and support.
      ------------
      2. Limited Fleet Size
      • Malaydesh operates a relatively small number of combat aircraft, limiting its ability to project power or maintain a credible deterrent in the region.
      • The country lacks strategic airlift capacity, making it harder to respond quickly to crises.
      ------------
      3. Modernization Delays
      • RMAF modernization programs have suffered from delays and budget constraints.
      • The Multirole Combat Aircraft (MRCA) replacement program has been postponed multiple times, leaving capability gaps.
      ------------
      4. Logistical and Maintenance Challenges
      • Heavy reliance on foreign suppliers (Russia, U.S., and Europe) creates issues with interoperability and spare parts availability.
      • Maintenance costs and delays impact aircraft readiness and mission capability.
      ------------
      5. Limited Indigenous Defense Industry
      • Malaydesh has limited local aerospace manufacturing or support capability.
      • It depends on external partners for upgrades, parts, training, and weapons integration.
      ------------
      6. Insufficient Force Multipliers
      • The RMAF lacks a comprehensive airborne early warning (AEW&C) system.
      • Limited use of drones, electronic warfare (EW), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) capabilities reduces situational awareness.
      ------------
      7. Geopolitical Pressures and Resource Constraints
      • Regional tensions in the South China Sea require stronger capabilities than currently available.
      • Defense budgets are constrained due to domestic priorities and economic conditions.

      Hapus
  18. 1.00 USD = 16,946.47 IDR
    Mid-market rate at 06:36 UTC

    Sabar....Sikiitttt lagi nak cecah 17.000
    🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
    2. DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      -------------------
      DEFISIT 2025-1998 = HUTANG BAYAR HUTANG
      7x GANTI PM
      10x GANTI MOF
      10x GANTI MOD

      Hapus
    3. DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      -------------------
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 =
      7x GANTI PM
      8x GANTI MOF
      10x GANTI MOD

      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS MALAYDESH PROCUREMENT
      Procurement weaknesses in the Malaydesh n Armed Forces (MAF) have been highlighted over the years in various government audits, media investigations, and academic studies. These weaknesses often stem from a combination of systemic, structural, and operational issues.
      Key Weaknesses in MAF Procurement
      1. Lack of Transparency
      Many defense procurements are classified under national security, limiting public scrutiny.
      Closed or restricted tenders are common, reducing competition and increasing the risk of corruption or favoritism.
      2. Corruption and Mismanagement
      Allegations and cases involving high-level corruption in defense procurement (e.g., the Scorpène submarine scandal).
      Inflated costs and questionable deals without proper due diligence or cost-benefit analysis.
      3. Political Interference
      Procurement decisions sometimes reflect political priorities rather than military needs.
      Projects awarded to politically connected companies, regardless of capability.
      4. Lack of Strategic Planning
      Procurement not always aligned with long-term defense strategy or operational requirements.
      Reactive rather than proactive planning, leading to mismatched or obsolete equipment.
      5. Poor Maintenance and Lifecycle Management
      Insufficient budgeting and planning for maintenance, upgrades, and training.
      Resulting in equipment quickly becoming non-operational or under-utilized.
      6. Weak Oversight and Accountability
      Limited oversight by Parliament or independent bodies on defense spending.
      Auditor-General’s reports have highlighted irregularities, but follow-up actions are often limited.
      7. Limited Local Industry Capability
      Over-reliance on foreign suppliers due to underdeveloped domestic defense manufacturing.
      Local offset programs sometimes fail to deliver real capability or transfer of technology.
      8. Fragmented Procurement Process
      Involvement of multiple agencies (Ministry of Defence, armed services, contractors), leading to inefficiencies and lack of coordination

      Hapus
  19. katanya ringgit kuat
    ternyata rakyat IQ Tinggi malah pilih Dolar Singapur, mantan propinsi kl, yg tajir melintir haha!😬😎😬

    Last last semenanjung kl tinggal tipe M( missqueen) haha!😁🀣😁

    sesuai dengan ramalan Tun M, 2x pilru warganyet kl..TAMAT haha!⛔️πŸ˜†⛔️
    pati jepang ijo sama kwnya pun kuasai Parlimen, tipe m megang fisank🍌subsidi haha!🀣🀣🀣
    #######
    Tren Mengejutkan: 93% Warga Malaysia yang Pindah Pilih Singapura
    https://internasional.kontan.co.id/news/tren-mengejutkan-93-warga-malaysia-yang-pindah-pilih-singapura

    BalasHapus
  20. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Bakamla Gagalkan Penyelundupan 19 Ton Beras dan Gula Subsidi di Perairan Sebatik

    https://gotvnews.co.id/bakamla-gagalkan-penyelundupan-19-ton-beras-dan-gula-subsidi-di-perairan-sebatik/

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
      4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
      Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"
      5. Fleet Maintenance Complexity
      Selecting foreign designs (Ada, Sigma, FCX, C92, HDC 2000) may increase heterogeneity of fleet platforms—creating logistical and training challenges and defeating ambitions of fleet standardization under the 15 to 5 transformation plan

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
      4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
      Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"
      5. Fleet Maintenance Complexity
      Selecting foreign designs (Ada, Sigma, FCX, C92, HDC 2000) may increase heterogeneity of fleet platforms—creating logistical and training challenges and defeating ambitions of fleet standardization under the 15 to 5 transformation plan

      Hapus
  21. PENCURI BERAS MALAYSIA WOIIII.... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Bakamla Gagalkan Penyelundupan 19 Ton Beras dan Gula Subsidi di Perairan Sebatik

    https://gotvnews.co.id/bakamla-gagalkan-penyelundupan-19-ton-beras-dan-gula-subsidi-di-perairan-sebatik/

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS MILITARY BUDGET
      ________________________________________
      1. Limited Defense Budget
      • Low % of GDP: Malaydesh spends around 1.0–1.1% of its GDP on defense, which is below the global average (~2.2%) and regional peers like Singapore, Vietnam, or Indonesia.
      • Budget Constraints: The relatively small budget restricts procurement of modern equipment, upkeep of aging assets, and readiness for prolonged operations.
      ________________________________________
      2. Delays in Modernization Programs
      • Budget limitations cause delays in:
      Fighter jet replacement (e.g. RMAF MiG-29s retired without full replacement).
      Maritime patrol and littoral combat ships (LCS program delayed and over-budget).
      Helicopter acquisitions and airlift capabilities.
      • These delays impact operational readiness and reduce Malaydesh ’s deterrence capability.
      ________________________________________
      3. Over-reliance on Foreign Equipment
      • A large portion of defense procurement is imported, making it:
      Vulnerable to exchange rate fluctuations.
      Subject to foreign political decisions or supply chain disruptions.
      • Indigenous defense industries are developing, but not yet at scale to reduce this dependency significantly.
      ________________________________________
      4. Limited Joint Force Integration & Interoperability
      • Budget constraints limit training and modernization in joint operations, cyber warfare, and network-centric capabilities.
      • C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) systems are underdeveloped relative to regional powers.
      ________________________________________
      5. Personnel Costs vs. Capital Expenditure
      • A significant portion of the defense budget is spent on salaries, pensions, and personnel maintenance.
      • Capital expenditure (e.g., new platforms, upgrades) is often sidelined, restricting force modernization.
      ________________________________________
      6. Maritime Domain Gaps
      • Despite long coastlines and strategic location (Straits of Malacca & South China Sea), the RMN lacks:
      Sufficient hulls for persistent presence and patrol.
      Modern, multirole ships to replace aging vessels.
      • This reduces maritime security presence, especially with increasing regional tensions (e.g., South China Sea).
      ________________________________________
      7. Limited Power Projection and Strategic Reach
      • Malaydesh lacks:
      o Strategic lift aircraft.
      o Long-range strike capability.
      o A blue-water navy with sustained overseas operational capability.
      • This limits its influence in regional security initiatives beyond its immediate territory.
      .

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS MAINTENANCE
      The Malaydesh n Armed Forces (MAF) have long faced challenges related to maintenance, logistics, and readiness. Below is a breakdown of the main issues contributing to this perception or reality:
      ________________________________________
      Key Maintenance Challenges in the MAF
      1. Aging Equipment
      • Much of the MAF’s hardware—particularly in the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) and Royal Malaydesh n Navy (RMN)—is outdated.
      • Some aircraft, ships, and vehicles are decades old, making maintenance both difficult and costly due to scarcity of spare parts and technical expertise.
      2. Inconsistent Procurement and Planning
      • Procurement decisions have often been driven by political considerations rather than long-term strategic needs.
      • Lack of continuity in defense planning leads to a diverse mix of systems (e.g., Russian, Western, and Chinese), which complicates logistics and maintenance.
      3. Budget Constraints
      • Defense spending in Malaydesh is relatively low (often below 1.5% of GDP).
      • Limited budgets affect the ability to sustain scheduled maintenance cycles, upgrades, and training for technical personnel.
      4. Skilled Manpower Shortage
      • There is a shortage of trained maintenance engineers and technicians within the services.
      • Retention of skilled personnel is difficult, as many transition to higher-paying private sector roles.
      5. Maintenance Neglect Leading to Grounding
      • There have been multiple reports of aircraft (e.g., MiG-29s, Aermacchi MB-339s) and naval vessels being grounded or laid up due to poor maintenance.
      • RMN’s submarine program, for example, faced operational readiness concerns early on.
      ________________________________________
      Examples of Maintenance-Related Incidents
      2015 = RMAF grounded MiG-29 fleet = Lack of spare parts, high maintenance cost
      2017 = KD Kasturi overhaul delays = Technical issues and funding
      2021 = Multiple RMAF aircraft grounded = Spare parts shortages
      2023 = LCS (Littoral Combat Ship) program scandal = Procurement mismanagement, incomplete ships


      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS SHIPYARDS
      ________________________________________
      Major Weaknesses in Malaydesh n Naval Shipbuilding
      1. Persistent Delays & Cost Overruns
      • The Littoral Combat Ship (LCS) program, contracted in 2013 for six modern frigates (Maharaja Lela-class), has seen zero completed ships by mid-2025, despite RM 6.08 billion paid. The initial first delivery target of 2019 is now postponed to 2026, and the total cost is projected to rise from RM 9 billion to over RM 11 billion
      2. Financial Mismanagement & Irregularities
      • A forensic audit revealed about RM 1 billion unaccounted for, with RM 1.7 billion worth of equipment, 15% of which had already become obsolete, looted funds, and contracts with inflated intermediaries
      • Former BHIC Managing Director was charged with criminal breach of trust for misappropriating RM 13m+ contracts without board approval
      3. Engineering & Quality Shortcomings
      • Ship quality issues have surfaced, including substandard fabrication, technical flaws in design (e.g., hull or gear issues), outdated materials, and poor workmanship leading to extensive reworks and cost escalation
      • As noted:
      “Local shipyards have poor record building big ships… BNS… only had contract to build 12 warships in its existence.… learning is one thing, tolerating ‘still learning’ after 20 plus years is not good enough.”
      4. Limited Industrial Capacity & Small Tonnage
      • Malaydesh n yards generally lack the capacity for large, complex vessels. Their history of constructing small patrol craft, OSVs, or leisure ships limits scalability and technical maturity needed for modern warships
      • The tonnage of ships built remains very low compared to regional peers like Indonesia or Singapore
      5. Supply Chain & Workforce Constraints
      • Disruptions due to COVID-19 and global events have caused delays in materials and skilled labor shortages, exacerbating schedule slippage and quality issues
      • The workforce is aging with few young recruits entering shipbuilding trades, contributing to resource gaps in the industry
      6. Poor Governance & Procurement Oversight
      • Formal RMN input was sidelined in choosing ship designs—initial preference for the Sigma design was overridden by ministry decisions to adopt the Gowind design without proper consultation, undermining project alignment
      • Contracts were awarded via direct negotiation, not open tender, creating space for opaque decision-making and vendor favoritism


      Hapus
  22. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ------------------WEAKNESS SKILL
    The Malaydesh n Armed Forces (MAF), or Angkatan Tentera Malaydesh (ATM), comprises the Malaydesh n Army (TDM), Royal Malaydesh n Navy (TLDM), and Royal Malaydesh n Air Force (TUDM). While it has made significant strides in modernization and regional cooperation, there are still certain weaknesses in skill and capability areas that have been noted in defense analyses and reports.
    Key Weaknesses in Skill and Capability
    1. Limited Joint Operations Capability
    • There is room for improvement in integrated operations across the Army, Navy, and Air Force.
    • Joint command and control structures are not always fully optimized, affecting inter-branch coordination during complex missions or exercises.
    2. Cyber Warfare and Electronic Warfare (EW) Skills
    • ATM still lags behind major powers and some regional neighbors in developing advanced cyber defense and electronic warfare capabilities.
    • Skilled personnel in these fields are limited, and training programs are still developing.
    3. Technical and Engineering Expertise
    • Insufficient numbers of highly trained technical experts to operate and maintain advanced systems like submarines, fighter jets, and modern radar systems.
    • Heavy reliance on foreign contractors for high-tech maintenance.
    4. Language and Communication Barriers
    • English proficiency, essential for interoperability with allies and use of foreign military equipment, varies widely across units and ranks.
    • Can affect participation in international training and joint missions.
    5. Special Operations Forces (SOF) Training Scope
    • Malaydesh has competent SOF units like GGK (Army), PASKAL (Navy), and PASKAU (Air Force), but their training and deployment are sometimes constrained by budget and limited international exposure compared to elite forces from NATO or the US.
    6. Limited Experience in Large-Scale Combat
    • The MAF has more experience in counter-insurgency and peacekeeping, but lacks large-scale warfighting experience or high-tempo operations involving modern combined arms tactics.
    7. Air Force Pilot Training & Retention
    • The Royal Malaydesh n Air Force (TUDM) faces issues with pilot retention and limited flying hours due to budget constraints.
    • Advanced jet training and operational readiness are sometimes hindered by maintenance or aircraft availability issues.

    BalasHapus
  23. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Penyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS SHIPYARDS
      ________________________________________
      Major Weaknesses in Malaydesh n Naval Shipbuilding
      1. Persistent Delays & Cost Overruns
      • The Littoral Combat Ship (LCS) program, contracted in 2013 for six modern frigates (Maharaja Lela-class), has seen zero completed ships by mid-2025, despite RM 6.08 billion paid. The initial first delivery target of 2019 is now postponed to 2026, and the total cost is projected to rise from RM 9 billion to over RM 11 billion
      2. Financial Mismanagement & Irregularities
      • A forensic audit revealed about RM 1 billion unaccounted for, with RM 1.7 billion worth of equipment, 15% of which had already become obsolete, looted funds, and contracts with inflated intermediaries
      • Former BHIC Managing Director was charged with criminal breach of trust for misappropriating RM 13m+ contracts without board approval
      3. Engineering & Quality Shortcomings
      • Ship quality issues have surfaced, including substandard fabrication, technical flaws in design (e.g., hull or gear issues), outdated materials, and poor workmanship leading to extensive reworks and cost escalation
      • As noted:
      “Local shipyards have poor record building big ships… BNS… only had contract to build 12 warships in its existence.… learning is one thing, tolerating ‘still learning’ after 20 plus years is not good enough.”
      4. Limited Industrial Capacity & Small Tonnage
      • Malaydesh n yards generally lack the capacity for large, complex vessels. Their history of constructing small patrol craft, OSVs, or leisure ships limits scalability and technical maturity needed for modern warships
      • The tonnage of ships built remains very low compared to regional peers like Indonesia or Singapore
      5. Supply Chain & Workforce Constraints
      • Disruptions due to COVID-19 and global events have caused delays in materials and skilled labor shortages, exacerbating schedule slippage and quality issues
      • The workforce is aging with few young recruits entering shipbuilding trades, contributing to resource gaps in the industry
      6. Poor Governance & Procurement Oversight
      • Formal RMN input was sidelined in choosing ship designs—initial preference for the Sigma design was overridden by ministry decisions to adopt the Gowind design without proper consultation, undermining project alignment
      • Contracts were awarded via direct negotiation, not open tender, creating space for opaque decision-making and vendor favoritism


      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      CORRUPTION MILITARY PROCUREMENT
      ________________________________________
      1. Scorpène Submarine Deal (2002)
      • Malaydesh contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two ScorpΓ¨ne submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
      • Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
      • The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
      • French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
      ________________________________________
      2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
      • In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
      • By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
      • The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
      • Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
      ________________________________________
      3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
      • A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
      • By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
      ________________________________________
      4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
      • In 2015, Malaydesh ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Malaydesh n Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute

      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      OBSELETE ASSETS
      ________________________________________
      Assets Over 30 Years Old (Still in Service)
      A parliamentary disclosure on October 21, 2024 confirmed:
      • 171 military assets across all branches have surpassed 30 years in service.
      o Army: 108 units
      o RMAF: 29 units
      o RMN: 34 vessels
      • Notably, 34 RMN ships exceeded their intended service lives, with 28 of them more than 40 years old, despite an age limit of 30–35 years depending on ship type
      These aging assets impose rising maintenance costs, reduced tech compatibility, and increased risk of operational failure
      ________________________________________
      Assets That Have Been Retired or Declared Obsolete
      Army
      • Scorpion Light Tanks: Decommissioned due to high maintenance costs and obsolescence
      • Condor APCs and Sibmas recovery vehicles: Officially retired from service as of January 1, 2023
      • SIBMAS Wheeled Support Vehicles: Phased out gradually and replaced by DefTech AV8 Gempita IFVs
      Air Force
      • MiG 29N/NUB Fighter Jets: Operated from 1995, the fleet was fully retired by 2017 after several phased withdrawals beginning in 2009 due to rising maintenance costs
      Navy
      • Older Patrol Boats & Corvettes: Classes such as Kasturi, Laksamana, Handalan, Jerung, and Perdana—some dating back to the late 1960s and early 1970s—are well past their designed operational age limits and have been explicitly highlighted as obsolete

      Hapus
  24. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Bakamla Gagalkan Penyelundupan 19 Ton Beras dan Gula Subsidi di Perairan Sebatik

    https://gotvnews.co.id/bakamla-gagalkan-penyelundupan-19-ton-beras-dan-gula-subsidi-di-perairan-sebatik/

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      OBSELETE ASSETS
      ________________________________________
      Assets Over 30 Years Old (Still in Service)
      A parliamentary disclosure on October 21, 2024 confirmed:
      • 171 military assets across all branches have surpassed 30 years in service.
      o Army: 108 units
      o RMAF: 29 units
      o RMN: 34 vessels
      • Notably, 34 RMN ships exceeded their intended service lives, with 28 of them more than 40 years old, despite an age limit of 30–35 years depending on ship type
      These aging assets impose rising maintenance costs, reduced tech compatibility, and increased risk of operational failure
      ________________________________________
      Assets That Have Been Retired or Declared Obsolete
      Army
      • Scorpion Light Tanks: Decommissioned due to high maintenance costs and obsolescence
      • Condor APCs and Sibmas recovery vehicles: Officially retired from service as of January 1, 2023
      • SIBMAS Wheeled Support Vehicles: Phased out gradually and replaced by DefTech AV8 Gempita IFVs
      Air Force
      • MiG 29N/NUB Fighter Jets: Operated from 1995, the fleet was fully retired by 2017 after several phased withdrawals beginning in 2009 due to rising maintenance costs
      Navy
      • Older Patrol Boats & Corvettes: Classes such as Kasturi, Laksamana, Handalan, Jerung, and Perdana—some dating back to the late 1960s and early 1970s—are well past their designed operational age limits and have been explicitly highlighted as obsolete

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
      GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ------------------
      GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
      BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      😝😝😝😝😝😝😝😝😝

      Hapus
  25. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Bakamla Gagalkan Penyelundupan 19 Ton Beras dan Gula Subsidi di Perairan Sebatik

    https://gotvnews.co.id/bakamla-gagalkan-penyelundupan-19-ton-beras-dan-gula-subsidi-di-perairan-sebatik/

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      -
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      -
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      -
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi




      Hapus
  26. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Penyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      2026 UANG KOPI SEDAP .....
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      -
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

      Hapus
  27. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Penyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      2026 UANG KOPI SEDAP .....
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      -
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

      Hapus
  28. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Penyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat

    BalasHapus
    Balasan
    1. USD 20 MILIAR = PROCUREMENT
      USD 4,7 MILIAR = CANCELLED/FREEZES
      ---------------------------
      PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
      -
      1. INDONESIA
      Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
      -
      2. SINGAPURA
      SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
      -
      3. VIETNAM
      USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
      -
      4. THAILAND
      204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
      -
      5. FILIPINA
      295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
      -
      6. MALAYDESH
      RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
      ------------------
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today

      Hapus
  29. 2026 = 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today

    BalasHapus
  30. Patutlah BERAS MALAYSIA KURANG.... Ternyata GORILLA CURI guys ..... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today

      Hapus
  31. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Penyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      THE MALAYDESH LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) PROGRAM HAS FACED A NUMBER OF ISSUES, INCLUDING:
      • Delayed delivery
      The original plan was to deliver the first ship, the LCS 1 Maharaja Lela, in 2019, and all six ships by 2023. However, the program was mangkrak in 2019 due to financial issues at Boustead Naval Shipbuilding. The program was restarted in 2023, with the first ship scheduled for delivery in 2026 and the remaining four by 2029.
      • Design issues
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) did not get to choose the design of the ship, and the detailed design was not completed until after 66.64% of the budget had been paid.
      • Financial issues
      Boustead Naval Shipbuilding was in a critical financial state, and a middleman increased the project cost by up to four times.
      ------------------
      MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
      Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
      Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
      Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
      Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
      Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
      Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.


      Hapus
  32. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Penyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      SOME WEAKNESSES OF THE MALAYDESH SHIPBUILDING INDUSTRY INCLUDE:
      1. Delays
      Consistent delays in delivering ships to customers has reduced profitability and financial results.
      2. Small tonnage
      MALAYDESH shipbuilding industry is relatively weak compared to other countries in the region, as the tonnage of ships manufactured is relatively small.
      3. Supply chain disruptions
      Disruptions caused by COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have led to supply chain disruptions and shortages of skilled personnel.
      ------------------
      MALAYDESH military procurement faces challenges due to budget constraints, outdated equipment, and political influence.
      Budget constraints
      • The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • The government has had small procurement budgets over the last quarter-century.
      • The government has had to deal with the economic impact of COVID-19.
      Outdated equipment
      • Most of the MALAYDESH military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
      • The KD Rahman submarine had technical problems and could not submerge in 2010.
      Political influence
      • The procurement process is subject to political influence from suppliers.
      • The procurement process is sometimes vendor-driven and against strategic interests.

      Hapus
  33. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Penyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat

    BalasHapus
  34. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ------------------
    The MALAYDESH Army's readiness is affected by a number of factors, including corruption, poor planning, and inadequate funding.
    Factors affecting readiness
    • Corruption: The MALAYDESH military has been affected by corruption.
    • Poor planning: The MALAYDESH military has been affected by poor planning.
    • Political interference: Political leaders have interfered in the procurement process.
    • Inadequate funding: The MALAYDESH military has not received adequate funding.
    • Unsuitable equipment: The MALAYDESH military has been affected by unsuitable equipment and weapons.
    • Logistical problems: The MALAYDESH military has been affected by logistical problems.
    ------------------
    MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
    1. Corruption
    The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
    2. Political influence
    Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
    Weak parliamentary oversight
    Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
    3. Limited financial scrutiny
    Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
    4. Violation of procedures
    Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures

    BalasHapus
  35. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Penyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      MALAYDESH 's military procurement has several weaknesses, including:
      • Corruption: The defense sector is vulnerable to corruption, and there is a high risk of corruption.
      • Weak parliamentary oversight: Parliamentary oversight is weak, and financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
      • External influences: Decisions are often influenced by vendors and are against strategic interests. For example, MALAYDESH sometimes procures hardware in exchange for palm oil.
      • Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources weapons systems and platforms from a large variety of foreign suppliers. This makes it difficult to find personnel to manage the equipment.
      • Budgetary uncertainty: There is budgetary uncertainty in defense procurement.
      • Opaque decision making: Decision making in defense procurement is opaque.
      • Shifting priorities: Priorities in defense procurement shift.
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including limited funding, aging equipment, and a lack of modern assets.
      Funding
      • Small procurement budgets: The MAF has had small procurement budgets over the past 25 years.
      • Fiscal limitations: The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      Aging equipment
      • Outdated assets: The MAF's equipment is aging, and the government has been unable to provide modern assets.
      • Withdrawal of MiG-29 Fulcrum fighter aircraft: The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft from service in 2017.
      • Su-30MKM Flanker fighter aircraft: The MAF is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft operational.
      Other challenges

      Hapus
  36. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ------------------
    SOME WEAKNESSES OF THE MALAYDESH SHIPBUILDING INDUSTRY INCLUDE:
    1. Delays
    Consistent delays in delivering ships to customers has reduced profitability and financial results.
    2. Small tonnage
    MALAYDESH shipbuilding industry is relatively weak compared to other countries in the region, as the tonnage of ships manufactured is relatively small.
    3. Supply chain disruptions
    Disruptions caused by COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have led to supply chain disruptions and shortages of skilled personnel.
    ------------------
    MALAYDESH military procurement faces challenges due to budget constraints, outdated equipment, and political influence.
    Budget constraints
    • The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
    • The government has had small procurement budgets over the last quarter-century.
    • The government has had to deal with the economic impact of COVID-19.
    Outdated equipment
    • Most of the MALAYDESH military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
    • The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
    • The KD Rahman submarine had technical problems and could not submerge in 2010.
    Political influence
    • The procurement process is subject to political influence from suppliers.
    • The procurement process is sometimes vendor-driven and against strategic interests.

    BalasHapus
  37. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Penyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, financial constraints, and corruption.
      Outdated equipment
      • Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Some of the navy's fleet and helicopters were commissioned in the 1960s.
      • The government auditor-general found that half of the navy's ships were beyond their serviceable lifespan.
      • The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging.
      Financial constraints
      • The government's financial ability may limit the MAF's ability to develop and equip modern assets.
      • The government's budget allocation may need to be spent prudently.
      Corruption
      • The MAF has been involved in several corruption scandals
      ------------------
      MALAYDESH 's military has faced a number of challenges in maintaining its equipment, including:
      • Budgetary limitations
      Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • Corruption
      Defence procurement has been characterized by corruption, budgetary uncertainty, and opaque decision making.
      • Outdated equipment
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
      • Political interference
      Political interference has undermined combat readiness.
      • Logistics weaknesses
      There are issues with the quality of logistics equipment and the delivery of spares to soldiers .


      Hapus
  38. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣



    Penyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      MALAYDESH 's military procurement has several weaknesses, including:
      • Corruption: The defense sector is vulnerable to corruption, and there is a high risk of corruption.
      • Weak parliamentary oversight: Parliamentary oversight is weak, and financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
      • External influences: Decisions are often influenced by vendors and are against strategic interests. For example, MALAYDESH sometimes procures hardware in exchange for palm oil.
      • Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources weapons systems and platforms from a large variety of foreign suppliers. This makes it difficult to find personnel to manage the equipment.
      • Budgetary uncertainty: There is budgetary uncertainty in defense procurement.
      • Opaque decision making: Decision making in defense procurement is opaque.
      • Shifting priorities: Priorities in defense procurement shift.
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including limited funding, aging equipment, and a lack of modern assets.
      Funding
      • Small procurement budgets: The MAF has had small procurement budgets over the past 25 years.
      • Fiscal limitations: The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      Aging equipment
      • Outdated assets: The MAF's equipment is aging, and the government has been unable to provide modern assets.
      • Withdrawal of MiG-29 Fulcrum fighter aircraft: The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft from service in 2017.
      • Su-30MKM Flanker fighter aircraft: The MAF is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft operational.
      Other challenges

      Hapus
  39. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ------------------
    MALAYDESH 's military procurement has several weaknesses, including:
    • Corruption: The defense sector is vulnerable to corruption, and there is a high risk of corruption.
    • Weak parliamentary oversight: Parliamentary oversight is weak, and financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
    • External influences: Decisions are often influenced by vendors and are against strategic interests. For example, MALAYDESH sometimes procures hardware in exchange for palm oil.
    • Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources weapons systems and platforms from a large variety of foreign suppliers. This makes it difficult to find personnel to manage the equipment.
    • Budgetary uncertainty: There is budgetary uncertainty in defense procurement.
    • Opaque decision making: Decision making in defense procurement is opaque.
    • Shifting priorities: Priorities in defense procurement shift.
    ------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including limited funding, aging equipment, and a lack of modern assets.
    Funding
    • Small procurement budgets: The MAF has had small procurement budgets over the past 25 years.
    • Fiscal limitations: The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
    Aging equipment
    • Outdated assets: The MAF's equipment is aging, and the government has been unable to provide modern assets.
    • Withdrawal of MiG-29 Fulcrum fighter aircraft: The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft from service in 2017.
    • Su-30MKM Flanker fighter aircraft: The MAF is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft operational.
    Other challenges

    BalasHapus
  40. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems with their combat ships, including funding, delays, and corruption.
    Funding
    • The MAF has been underfunded for years, especially for buying new assets.
    • The government has allocated more money to maintenance and repairs than to new naval assets.
    • The government has been unwilling to reduce government spending.
    Delays
    • The Littoral Combat Ship (LCS) program has been delayed due to technical difficulties, cost overruns, and corruption.
    • The first LCS was originally scheduled for delivery in 2019, but has not yet been delivered.
    Corruption
    • The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) arrested two senior executives involved in the LCS project.
    ------------------
    The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several challenges that have contributed to its aircraft fleet weakness, including budget constraints, techNOLogical obsolescence, and frequent government changes.
    Budget constraints
    • The MALAYDESH government's military budget fluctuates with the economy. The 1997 Asian financial crisis and the COVID-19 pandemic have both held back defense spending.
    • The government has limited defense modernization funds.
    TechNOLogical obsolescence
    • The RMAF's fleet of legacy Hornets are rapidly becoming techNOLogically obsolete.
    • Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive and burdensome.
    Frequent government changes
    • Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments.
    • The government is focused on other priorities, such as revitalizing the economy and reducing the national deficit.


    BalasHapus
  41. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
  42. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
  43. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ------------------
    MALAYDESH 's armed forces face several problems related to cost, including fiscal limitations, outdated equipment, and a lack of investment in research and development.
    Fiscal limitations
    • Limited defense budget
    MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints, with governments unwilling to cut spending in other areas.
    • Low percentage of GDP
    MALAYDESH 's defense budget has never exceeded 1.5% of GDP in the last 20 years.
    Outdated equipment
    • Old ships
    The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including some that are over 40 years old.
    • Outdated inventory
    The MAF has outdated inventory stock, which can affect the country's security.
    Lack of investment in research and development
    ------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
    Outdated equipment
    • Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
    • The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
    • The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
    Limited procurement budgets
    • The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
    • The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
    • The MAF has struggled to acquire modern military assets.
    Political interference
    • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
    • The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.

    BalasHapus
  44. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces several weaknesses in combat readiness, including a lack of modern assets, poor planning, and corruption. The MAF also faces challenges in managing cross-domain operations, which involve land, sea, air, cyber, and space forces.
      Weaknesses
      • Lack of modern assets: The MAF lacks modern military assets, which exposes it to internal and external threats.
      • Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
      • Corruption: The MAF has been criticized for corruption.
      • Political interference: Political leaders have been criticized for interfering in procurement.
      • Cross-domain operations: The MAF faces challenges in managing cross-domain operations.
      • Combat readiness measurement: The MAF's combat readiness measurement application is piecemeal.
      Challenges
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces budget has faced challenges in the past, including limited funding and outdated equipment.
      Limited funding
      • Maintenance and repair
      The budget for maintenance and repair often takes up a large portion of the defense budget.
      • Procurement
      The budget for procurement is often limited, making it difficult to buy new assets.
      • Political will
      Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
      Outdated equipment
      • Navy: The navy has struggled to acquire new vessels due to funding constraints.
      • Air force: The air force has struggled to buy new assets for modernization.

      Hapus
  45. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces several weaknesses in combat readiness, including a lack of modern assets, poor planning, and corruption. The MAF also faces challenges in managing cross-domain operations, which involve land, sea, air, cyber, and space forces.
      Weaknesses
      • Lack of modern assets: The MAF lacks modern military assets, which exposes it to internal and external threats.
      • Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
      • Corruption: The MAF has been criticized for corruption.
      • Political interference: Political leaders have been criticized for interfering in procurement.
      • Cross-domain operations: The MAF faces challenges in managing cross-domain operations.
      • Combat readiness measurement: The MAF's combat readiness measurement application is piecemeal.
      Challenges
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces budget has faced challenges in the past, including limited funding and outdated equipment.
      Limited funding
      • Maintenance and repair
      The budget for maintenance and repair often takes up a large portion of the defense budget.
      • Procurement
      The budget for procurement is often limited, making it difficult to buy new assets.
      • Political will
      Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
      Outdated equipment
      • Navy: The navy has struggled to acquire new vessels due to funding constraints.
      • Air force: The air force has struggled to buy new assets for modernization.

      Hapus
  46. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces several weaknesses in combat readiness, including a lack of modern assets, poor planning, and corruption. The MAF also faces challenges in managing cross-domain operations, which involve land, sea, air, cyber, and space forces.
      Weaknesses
      • Lack of modern assets: The MAF lacks modern military assets, which exposes it to internal and external threats.
      • Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
      • Corruption: The MAF has been criticized for corruption.
      • Political interference: Political leaders have been criticized for interfering in procurement.
      • Cross-domain operations: The MAF faces challenges in managing cross-domain operations.
      • Combat readiness measurement: The MAF's combat readiness measurement application is piecemeal.
      Challenges
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces budget has faced challenges in the past, including limited funding and outdated equipment.
      Limited funding
      • Maintenance and repair
      The budget for maintenance and repair often takes up a large portion of the defense budget.
      • Procurement
      The budget for procurement is often limited, making it difficult to buy new assets.
      • Political will
      Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
      Outdated equipment
      • Navy: The navy has struggled to acquire new vessels due to funding constraints.
      • Air force: The air force has struggled to buy new assets for modernization.

      Hapus
  47. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau pencuri ambil barang tanpa bayar.
      Kalau selundup memasukkan barang tanpa izin...tetapi barangnya tetap dari hasil di beli.

      IQ gempork memang tinggi... wkkwkw.

      Hapus
  48. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
      Causes of underfunding
      • Government spending
      MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
      • Size of armed forces
      Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
      • Corruption
      Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
      Effects of underfunding
      • Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
      • Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
      • Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats
      ===========
      MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
      Factors contributing to underfunding
      • Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
      • Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
      • Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
      Impacts of underfunding
      • Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
      • Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
      • Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with spare parts for its assets, including a lack of budget, underperforming contractors, and outdated pricing.
      Budget
      • The MAF has faced budget constraints that affect the serviceability of its assets.
      • The government's revenue has been affected by reduced commodity prices, which has reduced the funds available for defense procurement.
      Outsourcing
      • The MAF has outsourced the supply of spare parts and maintenance of its assets, but this has led to issues.
      • Underperforming contractors and a lack of enforcement of contract terms have impacted the effectiveness of outsourcing.
      • The process of awarding contracts can be lengthy, which can lead to outdated pricing.
      Spare parts for specific assets
      • The MAF's PT-91M tanks have faced issues with spare parts, as the supplier of some components is no longer in production.
      • The MAF has also faced issues with Russian-produced fighter aircraft, including problems with the supply of spare parts.
      Other issues
      • The MAF has also faced issues with undertraining of staff, and the lack of clear guidance for the future strategic direction of the defense industry
      ============
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
      Fleet maintenance
      The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
      The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
      The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
      Age of aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
      The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
      Need for a multi-role combat aircraft
      The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
      The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
      Other issues
      The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
      The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.

      Hapus
  49. GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA WOIIII I.... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced several problems, including delayed replacements for its aging fleet and a failed Littoral Combat Ship (LCS) program. These issues have made it difficult for the RMN to patrol its vast maritime domain.
      Delayed replacements
      • A government audit found that the RMN's plans to replace its aging fleet have mangkrak due to mismanagement.
      • The RMN has only received four of its planned 18 new vessels.
      • Over half of the RMN's fleet is past its prime.
      Failed LCS program
      • The LCS was not suitable for fighting peer competitors like China.
      • The LCS lacked the lethality and survivability needed in a high-end fight.
      • The LCS had low endurance and lacked significant air and surface warfare capabilities
      ==========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of technical issues, including fleet sustainment problems, a lack of research and development, and a reliance on imported equipment.
      Fleet sustainment problems
      The MAF has a large fleet of aging aircraft that can be expensive to maintain.
      The government's defense modernization budget is limited, which can make it difficult to sustain the fleet.
      Lack of research and development
      The MAF has limited research and development (R&D) activities.
      The government has not provided clear guidance on the future strategic direction of the defense industry.
      Reliance on imported equipment
      Most of the MAF's equipment is imported from outside the country.
      The Asian Financial Crisis caused a downturn in MALAYDESH 's economy, which made imported goods more expensive.
      Other technical issues
      The MAF has faced logistic management problems.
      The MAF has faced challenges in developing its capabilities due to tight budgets and uncertain timelines.

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
      Aging fleet
      • Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
      • The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
      Delays in acquiring new ships
      • The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
      • The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
      Corruption
      • Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
      • The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
      Other challenges
      • Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
      • Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
      • Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
      China's assertiveness in the South China Sea
      ============
      The MALAYDESH Armed Forces (ATM) face several readiness issues, including a lack of funding, outdated techNOLogy, and morale issues. These issues can affect the ATM's combat readiness and strategic deterrence capability.
      Lack of funding
      • Inadequate funding can affect the ATM's training, techNOLogy, and morale.
      • The government may not be able to provide the ATM with the latest defense assets.
      Outdated techNOLogy
      • The ATM may lack modern military assets, which can expose it to internal and external threats.
      • For example, the KD Rahman submarine had technical issues in 2010 that prevented it from submerging.

      Hapus
  50. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
      Engine problems
      • In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
      • The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
      Integration with Western systems
      • The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
      • This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
      Fatigue failure
      • Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
      • Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
      Other considerations
      • The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.
      ----------------
      The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
      Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
      Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
      Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
      Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
      Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
      Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
      Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
      Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
      Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
      Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced several problems, including delayed replacements for its aging fleet and a failed Littoral Combat Ship (LCS) program. These issues have made it difficult for the RMN to patrol its vast maritime domain.
      Delayed replacements
      • A government audit found that the RMN's plans to replace its aging fleet have mangkrak due to mismanagement.
      • The RMN has only received four of its planned 18 new vessels.
      • Over half of the RMN's fleet is past its prime.
      Failed LCS program
      • The LCS was not suitable for fighting peer competitors like China.
      • The LCS lacked the lethality and survivability needed in a high-end fight.
      • The LCS had low endurance and lacked significant air and surface warfare capabilities
      ==========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of technical issues, including fleet sustainment problems, a lack of research and development, and a reliance on imported equipment.
      Fleet sustainment problems
      The MAF has a large fleet of aging aircraft that can be expensive to maintain.
      The government's defense modernization budget is limited, which can make it difficult to sustain the fleet.
      Lack of research and development
      The MAF has limited research and development (R&D) activities.
      The government has not provided clear guidance on the future strategic direction of the defense industry.
      Reliance on imported equipment
      Most of the MAF's equipment is imported from outside the country.
      The Asian Financial Crisis caused a downturn in MALAYDESH 's economy, which made imported goods more expensive.
      Other technical issues
      The MAF has faced logistic management problems.
      The MAF has faced challenges in developing its capabilities due to tight budgets and uncertain timelines.

      Hapus
  51. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's armed forces budget faces several challenges, including limited funding, a lack of transparency, and an aging equipment inventory.
      Funding
      • Limited funding
      MALAYDESH 's defense budget is modest compared to other countries. The government is reluctant to cut spending elsewhere to fund defense.
      • Economic downturns
      The global financial crisis and slower economic growth have impacted defense spending.
      Transparency
      • Budget transparency: The published defense budget is general, not a detailed breakdown.
      • Access to information: The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
      Aging equipment
      • Small procurement budgets
      Small procurement budgets over the last quarter-century have led to gaps in military capabilities.
      • Outdated equipment
      The withdrawal of the MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping the Su-30MKM Flanker fighter operational have contributed to the aging equipment inventory.
      Other challenges
      • Parliamentary oversight: Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
      ----------------
      MALAYDESH 's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
      Lack of transparency
      • The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
      • The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
      • The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
      Budget constraints
      • Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
      • The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
      Limited parliamentary oversight
      • Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
      • Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
      Most MPs lack expertise in defense-related issues

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including corruption, outdated equipment, and a lack of authority.
      Corruption
      • The MAF has been plagued by corruption, which has undermined its combat readiness.
      • The MAF's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document and doesn't provide comprehensive guidelines.
      • Commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
      Outdated equipment
      • Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and the 1990s.
      • The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
      • The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets.
      Lack of authority
      • The MAF has limited authority, especially when it comes to non-traditional security challenges.
      • The MAF's role is generally to assist other authorities, such as the police.
      Other weaknesses
      • Political interference has undermined the MAF's combat readiness.
      • The MAF has faced budgetary constraints.
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
      Outdated equipment
      • The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
      • The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
      Corruption
      • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
      • The MAF has been plagued by corruption.
      Budgetary constraints
      • The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
      • The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
      Non-traditional security threats
      • The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
      • The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
      Regional strategic environment
      • The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective.

      Hapus
  52. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ----------------
    MALAYDESH 's defense policy has faced several weaknesses, including a lack of funding, outdated equipment, and political interference.
    Funding
    • Small procurement budgets
    The military has had small procurement budgets for decades, which has led to a lack of resources to update equipment
    • Fiscal constraints
    The government has been focused on reducing the national deficit and the fiscal cost of the COVID-19 pandemic, which has limited defense funding
    Equipment
    • Outdated equipment
    The military's equipment is aging, and the country has struggled to keep its aircraft operational
    • Imported equipment
    Most of the military's equipment is imported from other countries, and local companies have struggled to develop the capabilities to produce their own equipment
    Political interference
    • Political connections
    Political connections can be a key factor in promotion and appointment decisions, especially at senior levels
    • Lack of transparency
    The process for promoting and appointing military personnel is not transparent, and Parliament is not involved in reviewing senior-level appointments
    Other challenges include:
    • Frequent government changes
    • Weak whistleblower legislation
    • The Official Secrets Act, which limits the ability of military personnel to report wrongdoing

    BalasHapus
  53. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      SEWA 28 HELI
      The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
      SEWA PESAWAT
      ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
      SEWA HELI
      Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA HELI
      4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
      SEWA BOAT
      SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI
      tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA MOTOR
      The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
      SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
      Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
      SEWA VVSHORAD
      SEWA TRUK CINA 3 TON
      government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals

      Hapus
  54. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      SEWA 28 HELI
      The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
      SEWA PESAWAT
      ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
      SEWA HELI
      Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA HELI
      4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
      SEWA BOAT
      SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI
      tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA MOTOR
      The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
      SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
      Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
      SEWA VVSHORAD
      SEWA TRUK CINA 3 TON
      government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      Some factors that contribute to the MALAYDESH Army's perceived weakness include:
      • Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
      • Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
      • Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
      • Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
      • Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
      Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
      ----------------
      MALAYDESH 's military has faced delays due to fiscal limitations and a lack of willingness to reduce government spending.
      Explanation
      • Defense budget
      MALAYDESH governments have been reluctant to cut government spending to fund defense. This has led to delays in the military's ability to procure new equipment and maintain existing assets.
      • Military size
      MALAYDESH governments have been reluctant to reduce the size of the armed forces by reducing manpower and equipment.
      • Military spending
      MALAYDESH has been increasing its military spending, but the country's defense budget is still limited by fiscal constraints


      Hapus
  55. GORILLA MENCURI BERAS MALAYSIA WOIIII.... 🀣🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
      Factors
      • Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
      • National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
      • Frequent government changes: Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
      Impact
      • Outdated equipment
      The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
      • Limited modernization
      The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
      • Limited access to defense information
      It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.
      ----------------
      MALAYDESH 's military has faced several challenges, including outdated equipment, corruption, and budgetary constraints.
      Outdated equipment
      • Aircraft
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      • Ships
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including the KD Sri Perlis and KD SRI Johor gunboats that were commissioned in the late 1960s.
      • Submarines
      The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging in 2010.
      Corruption
      • The Public Accounts Committee found that the RMN recommended purchasing Dutch-made Sigma littoral combat ships (LCS), but the Ministry of Defence (MOD) chose the French-made Govind LCS EXCLUDING consulting the RMN.
      Budgetary constraints
      • The 1997 Asian financial crisis limited the funds available for military procurements.
      • MALAYDESH 's military budget is limited, and some say that spending too much on outdated equipment is not a good use of funds.

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
      • Outdated equipment
      Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
      • Misappropriation of funds
      There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
      • Army-centric mindset
      MALAYDESH has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
      • Double budgetary allocation
      The army receives more of the budget than the other services.
      • Lack of standard operating procedures
      There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
      • Tension between public and military
      There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies

      Hapus
  56. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH government's Littoral Combat Ship (LCS) program was plagued by construction delays, cost overruns, and other issues. The program was restarted in 2023, but the first ship is not expected to be delivered until 2026.
      Reasons for the issues
      • Financial problems: Boustead Naval Shipbuilding, the company building the ships, experienced financial problems that mangkrak the program in 2019.
      • Misappropriation of funds: A parliamentary public accounts committee alleged that USD300 million was misappropriated from the program.
      • Hull cracking: The LCS hull, known as the sea frame, had issues with hull cracking.
      • Immature mission modules: Many mission module components were immature or struggled to pass testing.
      Program restart
      • In 2023, the Royal MALAYDESH Navy announced a new contract to restart the program.
      • The first ship, KD Maharaja Lela, is now scheduled to be delivered in 2026.
      • The remaining four frigates are expected to be delivered by 2029.
      • The Ministry of Finance purchased Boustead Naval Shipbuilding and renamed it Lumut Naval Shipyard.
      Other issues with the LCS program
      • Sikorsky S-61A4 Nuri: Since 1989, around 95 armed forces personnel have died in crashes involving this helicopter
      • Mikoyan MiG-29: A MiG-29 suffered a hydraulic failure during a flight in 1998 and crashed into an oil palm plantation in 2004
      • Pilatus PC-7 Mark II: A PC-7 Mark II crashed into a forest reserve in 2010 during a flypast
      • CN-235-220M: A CN-235-220M made an emergency landing in a mangrove swamp in 2016 due to engine failure
      • AW139: An AW139 helicopter crashed into the sea during a rescue flight
      • G2CA: Two G2CA helicopters collided mid-air during flight training in 2020
      • HOM and Fennec: Two helicopters collided mid-air during a training session in 2024, killing all 10 people on board

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
      • Outdated equipment
      Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
      • Misappropriation of funds
      There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
      • Army-centric mindset
      MALAYDESH has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
      • Double budgetary allocation
      The army receives more of the budget than the other services.
      • Lack of standard operating procedures
      There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
      • Tension between public and military
      There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies

      Hapus
  57. PENCURI BERAS MALAYSIA... 🀣🀣🀣



    Penyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan

    https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Littoral Combat Ship (LCS) program for the MALAYDESH Navy has faced significant delays and cost overruns. The project has also been plagued by financial issues and allegations of misappropriation.
      Delays
      • The first ship was originally scheduled for delivery in 2019, but the delivery date has been repeatedly postponed.
      • The project has been plagued by construction delays.
      • The Public Accounts Committee (PAC) flagged concerns over the persistent delay in the construction of the ships.
      Cost overruns
      • The project has been plagued by cost overruns, including a reported cost overrun of RM1.4 billion.
      • The project was originally planned to cost RM9.128 billion, but the costs are now expected to escalate to RM11.22 billion.
      Financial issues
      • The committee revealed in August 2022 that USD300 million was misappropriated from the program.
      • Fraud charges were leveled against Boustead Heavy Industries' former managing director, Ahmad Ramli Mohammad Nor.
      Other issues
      • The views of the navy as the end user were ignored by the Ministry of Defence and the BNS.
      • Poor corporate governance and alleged mishandling of funds.
      ----------------

      MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
      Aging
      • The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
      • The KD Rahman submarine, a conventional ScorpΓ¨ne-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
      Technical issues
      • The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
      • The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
      Lack of funding
      • The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
      • In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
      • In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
      Design flaws
      • The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
      • The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....

      Hapus
  58. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ----------------
    SEWA 28 HELI
    The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
    SEWA PESAWAT
    ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
    SEWA HELI
    Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
    SEWA HELI
    4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
    SEWA BOAT
    SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
    SEWA HIDROGRAFI
    tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
    SEWA MOTOR
    The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
    SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
    Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
    SEWA VVSHORAD
    SEWA TRUK CINA 3 TON
    government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals

    BalasHapus
  59. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ----------------
    MALAYDESH 's air defense has faced challenges due to a lack of funds, aging equipment, and political interference.
    Lack of funds
    • MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints.
    • The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
    • The 1997 Asian financial crisis held back many procurement programs.
    Aging equipment
    • MALAYDESH 's air force has an aging equipment inventory.
    • The MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
    • The Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft are also of Russian origin and will be difficult to keep operational once spare parts run out.
    Political interference and corruption
    • Political interference and corruption have undermined combat readiness.
    • MALAYDESH 's military has been plagued by corruption.
    Other challenges
    • The government has not been able to acquire a multi-role combat aircraft due to lack of funds.
    • The government has not been able to purchase second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait.
    ----------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems that affect their combat readiness, including outdated equipment, corruption, and political interference.
    Outdated equipment
    • Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
    • Some equipment is outdated and can't function well.
    • The MAF lacks modern military assets.
    Corruption
    • The MAF has been affected by corruption.
    • Political leaders have interfered with procurement.
    Political interference Political leaders have interfered with procurement.

    BalasHapus
  60. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ----------------
    The MALAYDESH government's Littoral Combat Ship (LCS) program was plagued by construction delays, cost overruns, and other issues. The program was restarted in 2023, but the first ship is not expected to be delivered until 2026.
    Reasons for the issues
    • Financial problems: Boustead Naval Shipbuilding, the company building the ships, experienced financial problems that mangkrak the program in 2019.
    • Misappropriation of funds: A parliamentary public accounts committee alleged that USD300 million was misappropriated from the program.
    • Hull cracking: The LCS hull, known as the sea frame, had issues with hull cracking.
    • Immature mission modules: Many mission module components were immature or struggled to pass testing.
    Program restart
    • In 2023, the Royal MALAYDESH Navy announced a new contract to restart the program.
    • The first ship, KD Maharaja Lela, is now scheduled to be delivered in 2026.
    • The remaining four frigates are expected to be delivered by 2029.
    • The Ministry of Finance purchased Boustead Naval Shipbuilding and renamed it Lumut Naval Shipyard.
    Other issues with the LCS program
    • Sikorsky S-61A4 Nuri: Since 1989, around 95 armed forces personnel have died in crashes involving this helicopter
    • Mikoyan MiG-29: A MiG-29 suffered a hydraulic failure during a flight in 1998 and crashed into an oil palm plantation in 2004
    • Pilatus PC-7 Mark II: A PC-7 Mark II crashed into a forest reserve in 2010 during a flypast
    • CN-235-220M: A CN-235-220M made an emergency landing in a mangrove swamp in 2016 due to engine failure
    • AW139: An AW139 helicopter crashed into the sea during a rescue flight
    • G2CA: Two G2CA helicopters collided mid-air during flight training in 2020
    • HOM and Fennec: Two helicopters collided mid-air during a training session in 2024, killing all 10 people on board

    BalasHapus
  61. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ----------------
    MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
    MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
    MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
    Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....

    BalasHapus
  62. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ----------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
    • Outdated equipment
    Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
    • Misappropriation of funds
    There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
    • Army-centric mindset
    MALAYDESH has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
    • Double budgetary allocation
    The army receives more of the budget than the other services.
    • Lack of standard operating procedures
    There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
    • Tension between public and military
    There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies

    BalasHapus
  63. RUPIAH HARI INI....... HANCUR.... πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ‘ŽπŸ‘ŽπŸ‘Ž



    Rupiah Melemah Drastis di Pasar Spot Senin Pagi, Jadi Mata Uang Terlemah di Asia

    https://www.acehground.com/news/rupiah-melemah-drastis-di-pasar-spot-senin-pagi-jadi-mata-uang-terlemah-di-asia/

    BalasHapus
  64. RUPIAH HARI INI....... HANCUR.... πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ‘ŽπŸ‘ŽπŸ‘Ž



    Rupiah Melemah Drastis di Pasar Spot Senin Pagi, Jadi Mata Uang Terlemah di Asia

    https://www.acehground.com/news/rupiah-melemah-drastis-di-pasar-spot-senin-pagi-jadi-mata-uang-terlemah-di-asia/

    BalasHapus
  65. KESIAN.... KAH... KAH... KAH....



    Rupiah Makin Dekat Titik Terlemah, Pasar Mulai Gelisah

    https://www.kabarbursa.com/makro/rupiah-makin-dekat-titik-terlemah-pasar-mulai-gelisah

    BalasHapus
  66. Rupiah Terancam Tembus Rekor Terendah, Tekanan Fiskal Gerus Daya Tahan BI

    🟒Rupiah berpotensi melemah hingga 17.000-17.300 per dolar AS tahun ini
    🟒Kekhawatiran fiskal kembali mencuat seiring defisit mendekati batas legal
    🟒Intervensi BI dinilai terbatas efektivitasnya di tengah ruang kebijakan yang sempit


    https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Rupiah_Terancam_Tembus_Rekor_Terendah__Tekanan_Fiskal_Gerus_Daya_Tahan_BI&news_id=211742&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=IDR%20USD&name=&search=y_general&q=IDR%20USD&halaman=1

    BalasHapus
  67. SORRY GORILLA..... 🦍🦍🦍🀣🀣🀣

    BalasHapus
  68. MATAWANG TAK BERHARGA DI DUNIA... 🀣🀣🀣🀣

    BalasHapus
  69. ALKISAH negri🎰kasino genting NAK MRCA dari 10 tahun laluw haha!πŸ€­πŸ˜‚πŸ€­

    kl Kaji Jas Gipeng, Thailen yg SHOPPING
    kl Kaji Rafale, Kita yg SHOPPING
    kl Kaji KAAN, kita yg SHOPPING
    kl Kaji Boramae, Kita lagi yg SHOPPING makloum patner JV haha!πŸ€˜πŸ€—πŸ€˜

    jadi yaa pantas mreka NGAMUKπŸ”₯, soalnya KALAH LAGIÌIIII haha!😝🀣😝

    BalasHapus
  70. anggota BRICS & G20 mahh Santai sperti ISOSPEED....haha!πŸ€—πŸ‘πŸ€—
    kita mah SHOPPING SOPING NON-$TOP
    bulan januari 2026 datang,

    ✅️m3cs
    ✅️VBAT
    ✅️Rafale otewe
    ✅️maung

    Dlm pengiriman
    ✅️ITBM 600 BORA KHAN OTEWE
    tes akhir
    ✅️Atlas tes seblom kirim
    ✅️PPA 2 tes laut

    sedangkan negri🎰kasino genting, super kahsiyan awal 2026 sepiiii shopping..KOSONK haha!😢‍🌫️😡😢‍🌫️
    last last 33 hornet Kuwait Lenyap..Penipu Kena Tipuuu haha!πŸ€₯πŸ€₯πŸ€₯

    BalasHapus
  71. seblah ringgit naik rakyat 61000 kabuurrr haha!🀣🍌🀣

    apa ituw dolar, tak pengaruh
    kita lanjut SHOPPING 200 heli
    Sangat mudah haha!πŸ‘πŸ˜ŽπŸ‘
    tinggal telpon BIB BIB, pesanan Heli datang haha!πŸ‘πŸ˜‰πŸ‘
    makloum BAJET BESAR haha!πŸ€‘πŸ’°πŸ€‘
    ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
    Kementerian Pertahanan menandatangani pengadaan 12 unit helikopter Mi-8/Mi-17 antara PT E-Systems Solutions Indonesia dengan Baloggan Kemhan
    Bahkan, beberapa disebut telah beroperasi di Aceh untuk penanganan banjir bandang dan tanah longsor.

    BalasHapus
  72. ringgit naik pun tak ada yg mao trima
    buktinya N⛔️ SHOPPING, kecuali barter haha!πŸ˜†πŸ€£πŸ˜†

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hanyq ke Indonesia saja Ringgit berjaye...faktanya utk operasi ringgit berjaye...ada kekangan finansial artinya Kas Bokek...gak mampu beli MRCA

      Hapus
  73. katanya kl Paspor kuat, buktinya 61.000 paspor kl di buang rakyat kaburrrr ke mantan tetangga kaya ada f35 haha!🍌🍌🍌
    mreka rela bela negri kecil tapi punyak SPH, Merad dan Bajet Besar haha!$πŸ˜‰$

    lha negri🎰kasino genting, bajet kecil bagi 5...Songlap Jaya haha!πŸ˜πŸ˜‚πŸ˜

    BalasHapus
  74. Pakistan tanya mana kl, katanya mao Sewa 2 JF Sulfur dolo...kok kabur kayak 61.000 irg ituw haha!😡‍πŸ’«πŸ˜‹πŸ˜΅‍πŸ’«

    BalasHapus
  75. Semoga aja nggak jadi di beli TNI AU

    BalasHapus
    Balasan
    1. JF 17 masih kajian.
      Jitenci juga belum ada wujudnya belum pasti.
      Yg pasti2 ja Rafale
      Yg lain sabar2 dulu tunggu info A1.
      Terkadang banyak pilihan sebagai bergaining power belum tentu juga di beli.

      Hapus