31 Juli 2026
.webp)
KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dan Soversenny-333 pada Exercise Orruda 2026 di perairan Vladivostok, Rusia (photos: TNI AL)
Jakarta --- TNI AL bersama Russian Navy sukses melaksanakan sea phase pada Exercise Orruda 2026 yang digelar di perairan Vladivostok, Rusia, pada 29–30 Juli 2026. Latihan ini menjadi wujud komitmen kedua negara dalam meningkatkan kerja sama bilateral dan militer kedua negara.
.webp)
Latihan melibatkan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dari TNI AL dan kapal perang Soversenny-333 dari Russian Navy. Kedua kapal juga didukung unsur udara masing-masing, yakni Helikopter Panther HS-1310 milik TNI AL dan Helikopter Kamov KA-28 milik Russian Navy.
.webp)
Pada hari pertama, Selasa (29/7), kegiatan diawali dengan Leaving Harbour, sebelum kedua kapal melaksanakan Join Maneuver Exercise untuk menguji kemampuan olah gerak dan formasi di laut. Selanjutnya, prajurit kedua negara menggelar Boarding Exercise atau latihan pemeriksaan dan penguasaan kapal atau Visit Board Search and Seizure (VBSS).
.webp)
KRI I Gusti Ngurah Rai-332 juga menembakkan meriam-76 saat melaksanakan Gunnery Exercise. TNI AL dan Russian Navy juga menggelar latihan anti drone atau Counter Action Againts UAV Exercise serta SAR dan latihan pertahanan Udara.
.webp)
Memasuki hari kedua, Rabu (30/7), seluruh rangkaian latihan ditutup dengan Farewell Formation, yaitu manuver unsur sebagai penutup Exercise Orruda 2026 sekaligus simbol eratnya hubungan persahabatan antara TNI AL dan Russian Navy.
.webp)
Selain meningkatkan interoperabilitas dan kemampuan operasional, latihan ini juga memperkuat diplomasi pertahanan melalui interaksi langsung antarprajurit, pertukaran pengalaman, serta pembangunan rasa saling percaya dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di masa mendatang.
(TNI AL)
Uraaaaaa.....BORONGVESYU 57 , 35 haha!🤑✌️👍
BalasHapusTempat parkirnya sdh d siapin om Pal, tinggal nunggu dateng saja xaxaxaxaxaxaxa alamat kenduri lg buat selamatan nih xaxaxaxaxaxaxa🤣🤣🤣🤣
Hapusmatra laut join rimpac, tapi kapal kita sein kiri...mnuju Vlad haha!🤗😎🚀
BalasHapusmoga2 radar opa jamboel koneng eror haha!🤫🤭😎
Aaaahhhh masa bodohlah om, opa jambul ngamuk yahhh tinggal batalin saja tuh yg perjanjian kemarin xaxaxaxaxaxaxxa
Hapus600an meter om haha!✌️👍😉
HapusKAPAL MALAYDESH TAK LAYAK IKUT LATIHAN INTERNASIONAL
BalasHapusBaru sebatas RENCANA sudah mampu buat GORILLA menghibur diri....HAHAHAHAHAH
BalasHapusKESIAN GORILLA...... HAHAHHA
LEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
HapusLEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
------------------------------
GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
________________________________________
Kegagalan Kebijakan & Integritas Pertahanan –
• Korupsi Pengadaan: Militer dituduh terlibat korupsi sistemik dalam proses pengadaan alutsista.
• Integritas Formalitas: Integrity Plan pemerintah gagal menjadi dokumen strategis dan tidak memberikan panduan nyata.
• Komando Tanpa Etika: Komandan dikirim ke medan tugas tanpa pelatihan mitigasi korupsi yang memadai.
• Kondisi Dinas Buruk: Militer kesulitan merekrut personel berkualitas akibat fasilitas dan kondisi layanan yang memprihatinkan.
Krisis Alutsista & Infrastruktur –
• Aset Antik: Mayoritas peralatan tempur darat adalah sisa pembelian tahun 1970-an hingga 1990-an.
• Ketertinggalan Regional: Teknologi pertahanan MALAYSEWA tertinggal jauh di bawah standar negara-negara tetangga.
• Infrastruktur Terbengkalai: Fasilitas pertahanan rusak parah karena pemerintah memprioritaskan anggaran untuk sektor lain.
• R&D Lumpuh: Industri pertahanan lokal gagal dalam transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja produktif.
Hambatan Politik & Fiskal –
• Instabilitas Pemerintahan: Pergantian rezim yang sering terjadi sejak 2018 merusak kontinuitas dukungan militer.
• Intervensi Sipil: Pemimpin politik terlalu jauh mencampuri urusan teknis pengadaan dan strategi tempur.
• Dilema Anggaran: Pemerintah enggan memotong belanja non-militer, membiarkan anggaran pertahanan tetap kronis.
• Kelemahan Operasional: Personel militer diidentifikasi sulit dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lapangan.
Ancaman Kedaulatan & Sosial –
• Intrusi EEZ: Lemahnya aset membuat wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) rentan terhadap intrusi asing.
• Ketidakseimbangan Etnis: Komposisi angkatan bersenjata sangat timpang (didominasi Bumiputera) dan kurang representatif.
• Beban Eksternal: Kabut asap lintas batas terus merusak aktivitas ekonomi dan sosial nasional tanpa solusi nyata.
• Selat Singapura: Ketidakmampuan menjaga keamanan maritim di jalur perdagangan internasional yang kritis bagi negara.
Data Beban Finansial Warga 2026 –
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB - Overlimit).
• Utang Household: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB - Overlimit).
• Total Beban Per Warga: RM 94.544 (Akumulasi utang yang ditanggung setiap individu).
LEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
HapusLEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
------------------------------
GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
________________________________________
Transparansi & Akuntabilitas Buruk –
• Anggaran Tertutup: Anggaran pertahanan dipublikasikan secara umum tanpa rincian mendalam (general outline).
• Hambatan Hukum: Official Secrets Act digunakan untuk membatasi publikasi data pertahanan ke publik.
• Lemah Pengawasan: Parlemen memiliki waktu terbatas untuk membahas anggaran, ditambah kurangnya keahlian teknis para anggota DPR.
• Kontrol Internal: Sebagian besar kendali belanja bersifat internal di MINDEF, memicu celah penyalahgunaan wewenang.
Krisis Aset Udara & Laut –
• Pesawat Kedaluwarsa: Operasional Su-30MKM Flanker terancam lumpuh, sementara MiG-29 Fulcrum sudah ditarik sejak 2017 tanpa pengganti.
• Kapal Perang Antik: Unit seperti KD Sri Perlis dan KD Sri Johor masih dipaksa bertugas meski sudah berusia sejak akhir 1960-an.
• Masalah Teknis Submarine: Skandal KD Rahman yang tidak bisa menyelam pada 2010 menjadi simbol kegagalan teknis armada laut.
• Ketidaksesuaian Spesifikasi: Kemenhan memilih kapal Gowind LCS (Prancis) dan mengabaikan rekomendasi AL yang meminta Sigma LCS (Belanda).
Hambatan Fiskal & Ketidakpastian –
• Defisit Nasional: Prioritas pemerintah pada stabilisasi ekonomi dan sosial memaksa pemotongan besar-besaran di sektor militer.
• Instabilitas Politik: Pergantian 4 Perdana Menteri sejak 2018 menghambat kontinuitas rencana pembangunan pertahanan.
• Beban Seperempat Abad: Anggaran pengadaan yang kecil selama 25 tahun terakhir menciptakan celah (gap) kapabilitas militer yang masif.
• Dilema Belanja: Menghabiskan dana besar untuk merawat aset usang dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.
Dampak Strategis & Global –
• Status Missspoken: Kebingungan diplomatik akibat menteri menyatakan kesepakatan dagang batal, namun diklarifikasi sebagai "salah bicara".
• Penolakan Internasional: Terisolasi dari blok ekonomi dan politik utama dunia (BRICS, G20, FIFA) dalam periode 2018-2026.
• Kapasitas Rendah: Militer gagal mengimbangi ancaman baru karena keterbatasan dana modernisasi dan riset domestik.
Data Beban Finansial Warga 2026 –
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB - Overlimit).
• Utang Household: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB - Overlimit).
• Beban Kumulatif Per Warga: RM 94.544 (Akumulasi utang publik dan domestik per kepala).
LEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
HapusLEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
------------------------------
GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENT ________________________________________
Krisis Pangan & "Napas" dari Indonesia –
• Ancaman Kelaparan: Kegagalan produksi lokal memaksa impor 500.000 ton beras dari Indonesia (via Kalbar); tanpa suplai RI, MALAYSEWA menghadapi kelaparan sistemik.
• Runtuhnya Agrikultur: Status berubah menjadi Net Importer ayam (Juli 2025); kemandirian daging sapi hancur di angka <15%.
• Subsidi Telur Lenyap: Kas negara jebol, pemerintah terpaksa hapus subsidi RM 1,2 Miliar; harga pangan murah resmi berakhir.
• Krisis GPS: Tidak punya bibit mandiri, bergantung total pada genetika unggas (GPS) Amerika Serikat sesuai kesepakatan USTR Okt 2025.
Krisis Energi: Indonesia Pemegang "Saklar" –
• Vulnerabilitas Listrik: Impor 23,97 juta MT batubara dari Indonesia; 50%-80% listrik nasional mati total jika RI hentikan ekspor.
• Ancaman Blackout: PLTU raksasa (seperti Manjung) terancam lumpuh dalam hitungan minggu jika jalur pasokan batubara terganggu.
• Sengketa Petronas vs PGN: Kekalahan di Arbitrase Internasional atas tagihan US$ 32,2 Juta (±Rp 500 Miliar) mengungkap masalah likuiditas serius di level BUMN tertinggi.
Krisis Fiskal & Jebakan Hutang –
• BORROWING TO REPAY DEBT: Proyeksi RM 1,79 Triliun (2026) memaksa porsi besar anggaran negara habis hanya untuk membayar bunga cicilan.
• Daya Beli Mati: Hutang rumah tangga mencapai 85,8% PDB (tertinggi di kawasan); rakyat terjepit inflasi pangan dan beban pinjaman.
• Beban Kumulatif Per Warga: Meroket dari RM 81.998 (2025) menjadi RM 94.544 (2026); setiap jiwa menanggung beban fiskal yang tidak berkelanjutan.
Kegagalan Diplomasi & Alutsista –
• Diplomasi "Missspoken": Menteri Perdagangan dipermalukan setelah klaim pembatalan dagang AS dikoreksi kementeriannya sendiri.
• Kedaulatan Maritim Lumpuh: Armada laut usang (era 60-70an) membuat EEZ rentan intrusi; sengketa gas Kepodang merusak citra investasi global.
• Isolasi Internasional: Status ditolak oleh blok-blok prestisius dunia (EU, UN, FIFA, BRICS, G20) mempertegas posisi "Kacung" di kancah global
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
------------------------------
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
--------------------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL MALAYDESH (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi
------------------------------
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
SEKEDAR KAPAL GUNBOAT MALAYDESH LAYAK TETAP DI PANGKALAN 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusLCS 4 guys............HOREEYYYYYY
BalasHapusGORILLA PASTI MAKIN TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.youtube.com/shorts/FdPrLYAfqOs
FAKTA = SALAM MANGKRAK ......
Hapus-
5x RAJA BANANA REPUBLIC = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM BANANA REPUBLIC = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF BANANA REPUBLIC = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
BANANA REPUBLIC : FITTED FOR BUT NOT PAID
BANANA REPUBLIC = FITTED FOR BUT NOT PAID
-------------------
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
--------------------------------
"Claim of Wealth = BANANA REPUBLIC’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2026 BANANA REPUBLIC = CUT DEFENSE BUDGET
2026 BANANA REPUBLIC = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 BANANA REPUBLIC = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 BANANA REPUBLIC = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 BANANA REPUBLIC = PHK MASSAL
2026 BANANA REPUBLIC = FREEZE PROCUREMENT
2025 BANANA REPUBLIC = SIPRI KOSONG
2024 BANANA REPUBLIC = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = BANANA REPUBLIC (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
BANANA REPUBLIC = FITTED FOR BUT NOT PAID
BANANA REPUBLIC = FITTED FOR BUT NOT PAID
------------------------------
5x RAJA BANANA REPUBLIC = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM BANANA REPUBLIC = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF BANANA REPUBLIC = PRANK MRCA SPH LCS NSM
LEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
HapusLEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
------------------------------
GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENT ________________________________________
Krisis Kesiapan Tempur & Latihan –
• Defisit Pelatihan: MAF kekurangan waktu dan energi untuk melatih unit bawahan secara efektif.
• Kelemahan Kognitif: Personel militer teridentifikasi kurang dalam keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah kompleks.
• Gagap Bencana: Meskipun terlatih untuk tempur, personel MAF tidak memiliki pelatihan khusus untuk bantuan bencana alam.
• Moral Tertekan: Kurangnya pendanaan pada aspek teknologi dan kesejahteraan berdampak langsung pada merosotnya morale prajurit.
Kelumpuhan Armada Udara & Suku Cadang –
• Efek Embargo/Sanksi: Sanksi terhadap Rusia membuat MALAYSEWA mustahil mendapatkan suku cadang untuk armada tempur buatan Timur.
• Kanibalisme Aset: Suku cadang sulit didapat karena ketergantungan 100% pada impor dan minimnya aktivitas R&D domestik.
• Grounded Massal: Jet tempur MiG-29N terpaksa dipensiunkan dini karena biaya restorasi dan perawatan yang tidak masuk akal.
• Ketertinggalan Domain: MAF gagal mengelola operasi lintas domain (Siber & Ruang Angkasa) akibat ketiadaan aset modern.
Skandal Kendaraan & Korupsi –
• Administrasi Buruk: Alokasi pertahanan dikelola secara amatir, menyebabkan proyek perawatan rutin sering terbengkalai.
• Korupsi Proyek: Keterlibatan oknum militer dalam praktik korupsi merusak integritas sistem pertahanan nasional.
• Restorasi Gagal: Banyak aset darat dalam kondisi "tua bangka" yang membutuhkan biaya pemulihan lebih mahal dari harga baru.
• Skandal KD Rahman: Ketidakmampuan kapal selam kebanggaan untuk menyelam pada 2010 menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan teknis.
Ancaman Keamanan & Fiskal –
• Risiko Konflik: Tanpa aset modern, MALAYSEWA terpapar ancaman internal dan konflik intensitas rendah di perbatasan.
• Anggaran Terjepit: Pemerintah lebih memilih menunda pembelian senjata daripada memotong pengeluaran sektor non-strategis lainnya.
• LCS Mangkrak: Pembengkakan biaya dan keterlambatan pengiriman kapal LCS membuat wilayah laut MALAYSEWA tanpa perlindungan memadai.
Data Beban Finansial Rakyat 2026 –
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB - Overlimit).
• Utang Household: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB - Overlimit).
• Total Beban Per Warga: RM 94.544 (Akumulasi beban utang per individu)
LEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
HapusLEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
------------------------------
GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENT ________________________________________
Sengketa Gas & Belum Membayar Tagihan –
• Kekalahan Arbitrase (2024): Petronas (PCML) resmi kalah di pengadilan internasional melawan PGN terkait penghentian gas sepihak di Lapangan Kepodang.
• BELUM MEMBAYAR GAS: Hingga kuartal 2026, dana ganti rugi sebesar US$ 32,2 Juta (± Rp 500 Miliar) belum masuk ke rekening PGN.
• Denda Ship-or-Pay: Tagihan membengkak akibat volume penyaluran gas melalui pipa KJG jauh di bawah komitmen kontrak yang disepakati.
• Status Menggantung: Meskipun menang gugatan, MALAYSEWA masih memproses tindak lanjut pelunasan yang tak kunjung cair.
Ledakan Hutang Nasional (Tren 2010–2026) –
• Loncatan Masif 2018: Hutang meroket dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun akibat pembongkaran liabilitas tersembunyi skandal 1MDB.
• Akumulasi Pandemi: Peningkatan drastis di 2020 (RM 1,32 T) untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
• Proyeksi 2026: Hutang Pemerintah menyentuh RM 1,79 Triliun, naik 340% dibandingkan data tahun 2010.
• Data Fiskal MOF: PM Anwar Ibrahim mengakui beban hutang yang sangat berat untuk reformasi fiskal jangka menengah.
Beban Kumulatif Per Warga (2025 vs 2026) –
• Tahun 2025: Total beban per warga sebesar RM 81.998 (Hutang Pemerintah RM 36k + Hutang Rumah Tangga RM 45k).
• Tahun 2026: Total beban per warga melonjak drastis menjadi RM 94.544 per individu.
• Rasio Overlimit: Hutang Pemerintah (70,5% PDB) dan Hutang Rumah Tangga (84,3% PDB) keduanya telah menembus batas aman nasional.
Kekacauan Komunikasi Diplomasi –
• Status "Void" Mendadak: Menteri Perdagangan MALAYSEWA secara sepihak menyatakan perjanjian dagang AS batal akibat putusan hukum.
• Koreksi Mempermalukan: Kementerian terpaksa merilis klarifikasi bahwa menteri tersebut "Missspoken" (salah bicara) demi menjaga hubungan dengan Washington.
• Kacung China: Ketergantungan ekonomi yang dalam membuat MALAYSEWA terjebak dalam pusaran hutang infrastruktur dan skandal korupsi
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusREVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
=============
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
Deputy Defence Minister Adly Zahari said on Thursday that the overall progress of the long-delayed littoral combat ships (LCS) project had reached 70.1% as of Oct 25 this year.
-------------
SLOWLY...........
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
The progress — which includes design, construction, equipping, and testing — is slightly behind schedule by 0.59%, as the planned progress was 70.69%, according to the contract’s timeline.
On the first LCS (LCS 1), the construction is in its final phase and is expected to be completed by the end of this year, Adly noted.
=============
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
===================
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
LCS 4 guys............HOREEYYYYYY
BalasHapusGORILLA PASTI MAKIN TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.youtube.com/shorts/FdPrLYAfqOs
FAKTA = SALAM MANGKRAK ......
Hapus-
5x RAJA BANANA REPUBLIC = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM BANANA REPUBLIC = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF BANANA REPUBLIC = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
BANANA REPUBLIC : FITTED FOR BUT NOT PAID
BANANA REPUBLIC = FITTED FOR BUT NOT PAID
-------------------
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011
--------------------------------
"Claim of Wealth = BANANA REPUBLIC’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2026 BANANA REPUBLIC = CUT DEFENSE BUDGET
2026 BANANA REPUBLIC = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 BANANA REPUBLIC = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 BANANA REPUBLIC = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 BANANA REPUBLIC = PHK MASSAL
2026 BANANA REPUBLIC = FREEZE PROCUREMENT
2025 BANANA REPUBLIC = SIPRI KOSONG
2024 BANANA REPUBLIC = SIPRI KOSONG
--------------------------------
BUDGET DEFICIT = BANANA REPUBLIC (2026–1998):
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
BANANA REPUBLIC = FITTED FOR BUT NOT PAID
BANANA REPUBLIC = FITTED FOR BUT NOT PAID
------------------------------
5x RAJA BANANA REPUBLIC = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM BANANA REPUBLIC = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF BANANA REPUBLIC = PRANK MRCA SPH LCS NSM
LEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
HapusLEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
------------------------------
GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENT ________________________________________
Status Darurat Pengadaan 2026 –
• MISKIN 2026: PM Anwar Ibrahim resmi membekukan (freezes) seluruh keputusan pengadaan militer dan polisi.
• Investigasi Korupsi: Pembekuan dilakukan menyusul penggeledahan MACC terhadap perusahaan yang terlibat skandal suap proyek tentara.
• Aset Rekening Beku: MACC membekukan 6 rekening bank milik tersangka utama dan keluarga akibat kebocoran dana.
• MISKIN 2023: Sebelumnya, 5 tender besar (suplai, jasa, infrastruktur) telah dibatalkan (cancelled) demi hindari kebocoran.
Klaim Cash = Faktanya Hutang Aset –
• 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2): Hutang G2G via SSB, tenor hingga 15 tahun dengan bunga OECD CIRR.
• 🇰🇷 Korsel (FA-50): Skema Hybrid, terjepit kredit KEXIM dan barter CPO 50%.
• 🇬🇧 Inggris (Hawk): Terikat standar UKEF, wajib setor DP 15% mengikuti National Loans Fund.
• 🇨🇳 China (LMS Batch 1): 100% bergantung pada Kredit Ekspor China Eximbank.
• 🇵🇱 Polandia (PT-91M): Bergantung pada barter CPO 40% dan cicilan tenor 10 tahun.
• 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class): Kredit komersial konsorsium bank dijamin oleh Euler Hermes.
• 🏦 Skandal LCS: Terjerat hutang sindikasi 17 kreditor dengan bunga saldo menurun selama 15 tahun.
Kekacauan Komunikasi & Diplomasi –
• Menteri Salah Bicara: Kebingungan global saat Menteri Johari Abdul Ghani sebut perjanjian dagang AS batal, lalu dikoreksi "Missspoken".
• Kredibilitas Nol: Pernyataan "Null and Void" ditarik kembali tanpa penjelasan, mempermalukan posisi tawar negara.
• Isolasi Internasional: Periode 2018–2026 resmi ditolak oleh EU, UN, FIFA, UEA, BRICS, hingga G20.
• Status Babu Kacung: Terjebak dalam pengaruh British-China sejak 1958 hingga ambang 2026.
Data Beban Finansial Rakyat 2026 –
• Rasio Utang Pemerintah: 70,5% PDB (Overlimit batas 65%).
• Rasio Utang Household: 84,3% PDB (Overlimit batas 65%).
• Total Beban Per Warga: RM 94.544 (Akumulasi hutang yang harus ditanggung setiap individu).
LEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
HapusLEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
------------------------------
GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENT
________________________________________
Krisis Pangan & Ketergantungan Impor –
• Beras Impor: Bergantung pada Indonesia (Kalbar) sebesar 500.000 ton akibat larangan ekspor India dan kelangkaan beras lokal.
• Krisis Protein: Berubah dari eksportir menjadi net importer ayam per Juli 2025; subsidi telur dicabut total Agustus 2025 demi hemat RM 1,2 Miliar.
• Daging Merah: Kemandirian (SSL) di bawah 15%; 90% daging sapi harus impor dengan harga mahal akibat pelemahan Ringgit.
• Ayam GPS (USA): Kesepakatan USTR (15 Okt 2025) memaksa MALAYSEWA beri akses pasar preferensial untuk genetika unggas Amerika.
Ledakan Hutang & Beban Rakyat (Tren 2025-2026) –
• Hutang Pemerintah: Melonjak dari RM 1,3 Triliun (2025) ke RM 1,79 Triliun (2026); rasio tembus 70,5% PDB (Overlimit).
• HUtang Household: Sangat kritis di angka RM 1,65 - 1,73 Triliun (84,3% - 85,8% PDB), melumpuhkan daya beli warga.
• Beban Per Warga: Setiap individu menanggung beban kumulatif RM 81.998 (2025) yang meroket menjadi RM 94.544 (2026).
Kekacauan Diplomasi & Salah Bicara –
• Koreksi "Missspoken": Menteri Perdagangan klaim perjanjian dagang AS batal/void, namun langsung dikoreksi kementeriannya sebagai "salah bicara".
• Kacung China (1MDB): Skandal 1MDB terus membayangi kedaulatan ekonomi dan hubungan diplomatik internasional.
• Isolasi Global: Periode 2018–2026 dicatat sebagai masa DITOLAK oleh blok besar: EU, UN, FIFA, BRICS, hingga G20.
Lumpuhnya Pertahanan & Keamanan –
• Aset Mangkrak: Pembatalan massal 5 tender pengadaan (2023) dan pembekuan total keputusan pengadaan militer/polisi (2026) akibat korupsi.
• Kegagalan Udara: Penarikan MiG-29 dan sulitnya operasional Su-30MKM membuat ruang udara rentan tanpa pelindung modern.
• Erosi Kedaulatan: Intrusi di EEZ dan sengketa maritim tak teratasi karena armada laut yang sudah "antik" (era 60-70an)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
===================
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
===================
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
On readiness levels, Azalina cited a 2017 Universiti TekNOLogi MALAYDESH study titled Aircraft Acquisition Conceptual Framework, which found that the Royal MALAYDESH Air Force's (RMAF) aircraft readiness was at just 43 per cent between 2011 and 2015 compared to the minimum 70 per cent mark.
---------------
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob hari ini menyatakan tahap kesiagaan armada Tentera Laut Diraja MALAYDESH (TLDM) adalah di bawah sasaran.
Perkara tersebut dinyatakan oleh beliau semasa menyampaikan Perutusan Tahun Baharu 2024 dan Setahun Pemerintahan Panglima Tentera Laut di Wisma Pertahanan.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
===================
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of problems, including an aging fleet, a small defense budget, and corruption.
Aging fleet
More than half of the RMN's fleet is past its prime
Vital replacements have been delayed
The RMN's ability to patrol its maritime domain is severely limited
Small defense budget
MALAYDESH 's defense budget is relatively small
The RMN's ability to patrol and secure its maritime domain is limited by its small defense budget
Corruption
The RMN has gone through numerous modernization efforts, some of which are intertwined with corruption
The RMN's military has been plagued by corruption
Mismanagement
A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the RMN's aging fleet
The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments
===================
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
LCS katanya sudah di air...
BalasHapusSama seperti buangan dari jamban, di air tak berguna..
HAHAHAHAHAHWHAHA...😂😂🤣🤣😭😭
FAKTA 5x RAJA BADUT = FFBNP =ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapusFAKTA 5x PM BADUT = FFBNP = ZONK MRCA SPH LCS NSM
FAKTA 6x MINDEF BADUT= FFBNP = ZONK MRCA SPH LCS NSM
-
BADUT NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID
BADUT NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🔧 1. Fragmented and Underdeveloped MRO Infrastructure
MALAYSEWA defense MRO sector is technically shallow, with most local firms focused on commercial aviation, not military-grade systems.
Despite having over 200 aerospace companies, only a handful are equipped to handle complex military platforms like fighter jets, naval combat systems, or armored vehicles.
The defense MRO ecosystem lacks dedicated facilities for:
Engine overhauls (especially for Su-30MKM and Hawk aircraft)
Combat system integration
Naval propulsion and sensor maintenance
Impact: Military platforms face long downtimes and must rely on foreign OEMs for critical servicing.
🧱 2. Slow Localization and Limited Technical Depth
MALAYSEWA has made partial progress in localizing MRO for platforms like the F/A-18D Hornet, but most high-end servicing still requires foreign technical assistance.
There is no national MRO roadmap aligned with defense modernization goals, unlike countries like Turkey or South Korea that have built robust domestic ecosystems through tech transfer and industrial offsets.
Local firms lack access to classified schematics, proprietary software, and advanced diagnostic tools needed for full-spectrum support.
Impact: Strategic dependence persists, and MALAYSEWA cannot sustain its fleet autonomously during crises or embargoes.
🕵️ 3. Weak Vendor Oversight and Governance
The 2025 Auditor-General’s Report flagged major lapses in vendor management:
RM162.75 million in late penalties were not collected
RM1.42 million in fines were never imposed for delayed maintenance
Contracts are often awarded to politically connected firms without rigorous performance benchmarks or technical vetting.
Oversight is fragmented across MINDEF, the Ministry of Finance, and service branches, leading to diffused accountability.
Impact: Maintenance quality is inconsistent, costs are inflated, and readiness suffers.
📉 4. Obsolete Platforms and Spare Part Bottlenecks
MALAYSEWA inventory includes 171 platforms over 30 years old, many of which require parts that are:
No longer manufactured
Sourced from defunct suppliers
Incompatible with newer systems
RM384.5 million was lost due to 1.62 million unused spare parts that no longer matched operational needs.
Impact: Maintenance becomes reactive and inefficient, with high sunk costs and low operational returns.
📊 Summary Table: MRO Asset Weaknesses in MALAYSEWA n Military
Weakness Area Description Strategic Impact
Infrastructure gaps Few facilities for military-grade MRO Long downtimes, foreign dependency
Slow localization Limited tech transfer, no unified roadmap No autonomy in fleet sustainment
Vendor oversight Poor contract enforcement, inflated costs Inconsistent quality, low accountability
Spare part obsolescence Aging platforms, mismatched inventory Budget waste, reduced readiness
🧭 Strategic Consequences
MALAYSEWA ability to sustain combat operations over time is compromised.
Without robust MRO capabilities, even newly acquired platforms (e.g. FA-50 jets, LCS ships) risk becoming high-cost liabilities.
Regional peers like Indonesia and Singapore are investing in integrated MRO hubs, giving them a long-term readiness advantage.
FAKTA 5x RAJA BADUT = FFBNP =ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapusFAKTA 5x PM BADUT = FFBNP = ZONK MRCA SPH LCS NSM
FAKTA 6x MINDEF BADUT= FFBNP = ZONK MRCA SPH LCS NSM
-
BADUT NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID
BADUT NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🚫 1. Limited Missile Inventory and Range
The MALAYSEWA n Army currently fields only short-range air defense systems, notably the Starstreak and aging Rapier missiles.
These systems are effective only within 5–7 km, offering minimal protection against modern aircraft, drones, or cruise missiles.
MALAYSEWA lacks medium- and long-range surface-to-air missiles (SAMs), leaving critical infrastructure and forward bases vulnerable.
Impact: Inability to defend against high-altitude or standoff threats; poor layered defense architecture.
🛠️ 2. Delayed Modernization and Funding Gaps
Although MALAYSEWA has published requirements for new Ground-Based Air Defence (GBAD) systems, no funding has been allocated.
Proposed systems like MBDA’s MICA VL NG and EMADS (CAMM) offer 40+ km range and advanced seekers, but remain unprocured.
The Littoral Combat Ship (LCS) program includes VL MICA missiles, but the ships themselves are years behind schedule, delaying missile deployment.
Impact: Strategic plans remain theoretical; operational readiness is compromised by procurement delays.
🔄 3. Fragmented Missile Ecosystem
MALAYSEWA missile systems are sourced from multiple foreign suppliers (UK, France, Russia), resulting in:
Interoperability issues
Complex logistics and maintenance
Training burdens across platforms
No indigenous missile production capability exists, and local defense industry lacks integration with global supply chains.
Impact: High dependency on foreign vendors; low sustainability in prolonged conflict scenarios.
📉 4. No Strategic Strike or Deterrent Capability
MALAYSEWA does not possess ballistic missiles, cruise missiles, or standoff precision-guided munitions.
This absence limits its ability to:
Strike high-value targets beyond its borders
Deter adversaries with credible retaliation
Support joint operations with regional partners
Impact: MALAYSEWA remains a defensive-only actor, unable to shape regional dynamics or respond asymmetrically.
📊 Summary Table: Missile Capability Weaknesses
Weakness Description Strategic Impact
Short-range inventory Only Starstreak and Rapier systems in service Vulnerable to modern air threats
Procurement delays No funding for new GBAD systems; LCS delays Reduced readiness and deterrence
Fragmented ecosystem Multiple suppliers, no local production Poor interoperability and sustainment
No strike capability No cruise or ballistic missiles Limited strategic options and deterrence
SEKEDAR KAPAL RONGSOK, GUNBOAT DAN TUWIR APA NAK DIHARAPKAN LON 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusHoorreeyyy LCS 4.........LCS 1 kapan serah terima poor???????🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗 xaxaxxaxaxaxaxxaxa nih lon🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
BalasHapusLatihan terus Indonesia sama semua negara elit Dunia mantap
BalasHapusciye.ciyeee..ada warganyet kl yg mukanya merah padam nahan Amarah😤 sampe MeWeK😭
BalasHapusga nahan Liat PT Pal pasang MERIAM Otmel 76mm haha!🦾🚀👌
FYI= FMP 01 siyap dikirim bulan September hore mare haha!🥳🤗😎
✅️⬇️✅️⬇️✅️⬇️
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122235908102363594&id=61560907836327
gowing lcs dari 2011...sekali di darat, tetap di darat haha!😄😆😋
Hapuspadahal uda di fur masi aja Kalah sama FMP haha!🤭😁😄
yg kocak NORWAY NSM=NOLAK SI MISQUEEN haha!⛔️🍌🤣
✅️PKR GNR 332 kapal damen hasil kontrak dari 2012,
BalasHapusUda melanglang buana....FULL WEPON haha!🚀🦾😎
sementara gowing nol haha!🍌❌️😭
Bulan juli 2026
BalasHapusBulan hepi N⛔️N STOP SHOPPING
Asoyy N⛔️ Krisis beli terusz haha!🤑✌️🚀
✅️MI17, MI 8, KA 32
✅️Buk, Brahmos, Astra
✅️M346FA, AWEWE149
✅️NC 212
Aset Baruw tiap tahun, tiap bulan , tiap minggu datang terusz...oke Gas haha!😉🤑✌️
sedangkan di negri🎰kasino genting masa nunggu lama last last NSM BATAL, kacau haha!❌️🤣⛔️
41 PATI INDIANESIA BERJAYA DI TANGKAP guys... Apa negara G20 dan BRICK ? ..... 🤭🤭🤣🤣🤣
BalasHapusPenyeludup rempuh bot APMM, 41 PATI Indonesia ditahan
https://www.kosmo.com.my/2026/07/31/penyeludup-rempuh-bot-apmm-41-pati-indonesia-ditahan/
LEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
HapusLEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
--------------------------------
GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
--------------------------------
MALAYSEWA.......
STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN SISTEMIK & MILITER SEWAAN
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Treasury memangkas anggaran operasional seluruh kementerian akibat dampak krisis global (Reuters).
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan.
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim per 16 Januari 2026 akibat skandal korupsi sistemik.
2025-2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG= MISKIN: Status vakum total selama 2 tahun berturut-turut; setara dengan Laos dan Kamboja dalam hal nol transfer senjata berat.
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
________________________________________
DATA UTANG & BEBAN RAKYAT 2026:
Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — OVER LIMIT 65%).
Utang Household: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — OVER LIMIT 65%).
Beban Kumulatif Per Warga (Populasi 36,3 Juta):
Beban Utang Pemerintah: RM 49.196 / jiwa.
Beban Utang Household: RM 45.348 / jiwa.
➡️ TOTAL BEBAN PER WARGA: RM 94.544.
________________________________________
ANALISA MODEL PENGADAAN: "NEGARA PENYEWA" (LEASING)
Krisis Likuiditas: Ketiadaan dana tunai memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan taktis).
Skema Barter Komoditas: Pengadaan yang tersisa (FA-50 & PT-91M) terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) karena minimnya cadangan devisa mata uang asing.
Aset Karatan & Hilang: Proyek LCS mangkrak melibatkan 17 kreditor dengan bunga membengkak; diperparah skandal hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet dari gudang.
________________________________________
ANALISA REPUTASI & DIPLOMASI INTERNASIONAL:
Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS terkait 7 pemain naturalisasi ilegal dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) mencerminkan kegagalan administrasi sistemik.
Kehilangan Posisi Regional: Gagal lolos ke Piala Asia 2027; posisi diambil alih oleh Vietnam, mempertegas penurunan pengaruh MALAYSEWA di ASEAN.
Spiral Utang: Fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" di mana 58% pinjaman baru hanya habis untuk membayar bunga dan pokok utang lama (Debt-Servicing Cycle).
LEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
HapusLEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
--------------------------------
GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
--------------------------------
MALAYSEWA.......
STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN SISTEMIK & MILITER SEWAAN
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Treasury memangkas anggaran operasional seluruh kementerian akibat dampak krisis global (Reuters).
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan.
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim per 16 Januari 2026 akibat skandal korupsi sistemik.
2025-2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG= MISKIN: Status vakum total selama 2 tahun berturut-turut; setara dengan Laos dan Kamboja dalam hal nol transfer senjata berat.
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
________________________________________
DATA UTANG & BEBAN RAKYAT 2026:
Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — OVER LIMIT 65%).
Utang Household: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — OVER LIMIT 65%).
Beban Kumulatif Per Warga (Populasi 36,3 Juta):
Beban Utang Pemerintah: RM 49.196 / jiwa.
Beban Utang Household: RM 45.348 / jiwa.
➡️ TOTAL BEBAN PER WARGA: RM 94.544.
________________________________________
ANALISA MODEL PENGADAAN: "NEGARA PENYEWA" (LEASING)
Krisis Likuiditas: Ketiadaan dana tunai memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan taktis).
Skema Barter Komoditas: Pengadaan yang tersisa (FA-50 & PT-91M) terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) karena minimnya cadangan devisa mata uang asing.
Aset Karatan & Hilang: Proyek LCS mangkrak melibatkan 17 kreditor dengan bunga membengkak; diperparah skandal hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet dari gudang.
________________________________________
ANALISA REPUTASI & DIPLOMASI INTERNASIONAL:
Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS terkait 7 pemain naturalisasi ilegal dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) mencerminkan kegagalan administrasi sistemik.
Kehilangan Posisi Regional: Gagal lolos ke Piala Asia 2027; posisi diambil alih oleh Vietnam, mempertegas penurunan pengaruh MALAYSEWA di ASEAN.
Spiral Utang: Fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" di mana 58% pinjaman baru hanya habis untuk membayar bunga dan pokok utang lama (Debt-Servicing Cycle).
2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYSEWA 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
________________________________________
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge MALAYSEWA (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) MALAYSEWA (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
________________________________________
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" MALAYSEWA dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan MALAYSEWA (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan MALAYSEWA untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan MALAYSEWA - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
SUMBER DATA RESMI:
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN): Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (tahunan).
-
Kementerian Kewangan MALAYSEWA (MOF): Laporan Tinjauan Fiskal dan Estimasi Pendapatan Federal (diterbitkan setiap pembentangan Belanjawan/Budget).
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
Hapus-
2026
Populasi: 36.38 juta
Utang Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
Beban per Kapita: RM 94,544
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Utang Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Utang Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Utang Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Utang Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Utang Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Utang Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%) [1]
Utang Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901 [1]
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Utang Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Utang Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Utang Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Utang Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Utang Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Utang Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Utang Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Utang Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Utang Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Utang Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Utang Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Utang Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Utang Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Utang Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Utang Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Utang Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Utang Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Utang Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Utang Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Utang Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Utang Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Utang Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Utang Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Utang Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Utang Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Utang Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Utang Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Utang Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Utang Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Utang Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Utang Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Utang Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Utang Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Utang Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Utang Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Utang Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Utang Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Utang Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Utang Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Utang Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Utang Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Utang Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Utang Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Utang Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Utang Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Utang Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
=============
=============
INDONESIA
(Note: The safety threshold of 60%)
-
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
Hapus-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM470 – RM334,1 = - RM135,9
-------------------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
--------------------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
=============
=============
INDONESIA
Govt Debt-to-GDP : 40,46%
-
Household Debt-to-GDP : 15,70%
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
Hapus-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM470 – RM334,1 = - RM135,9
-------------------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
--------------------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
=============
=============
INDONESIA
Govt Debt-to-GDP : 40,46%
-
Household Debt-to-GDP : 15,70%
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
-------------
KEDAH = FFBNW NO MISSILE SINCE 2025=2009 : 17 YAERS GUNBOAT
In June 2006, after a total of 18 months of delays, the Royal MALAYDESH Navy commissioned KD Kedah, followed by a second hull, KD Pahang in August of the same year, and a third hull, KD Perak on 12 November 2007. By July 2009, six vessels had been launched.
-------------
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
Beliau berkata keputusan itu dipersetujui oleh Kabinet pada 22 Mac 2024 sebelum ia dilaksanakan.
“Kementerian Dalam Negeri dibenarkan menamatkan kontrak projek tersebut setelah mendapat pandangan daripada Jabatan Peguam Negara. Sehubungan itu, kerajaan menandatangani perjanjian penamatan bersama pihak syarikat pada 31 Disember 2024,” katanya dalam jawapan bertulis yang dimuat naik dalam laman web Parlimen pada Khamis malam.
-------------
The MALAYDESH Armed Forces' (MAF) Littoral Combat Ships (LCS) have faced several issues, including delays, design flaws, and a lack of air and surface warfare capabilities.
Delays
The first LCS was delayed by six years, from its scheduled delivery date.
The LCS program has been plagued by delays due to a number of factors.
Design flaws
The LCS hull, or sea frame, had issues with cracking.
The propulsion plant design had issues from the start.
Some mission module components were immature.
Lack of air and surface warfare capabilities
Some say the LCS lacks significant air and surface warfare capabilities.
Other issues
The LCS has faced issues with survivability in contested waters.
The LCS has had limited flight deck and berthing space.
The LCS has had command and control limitations.
The LCS program has been plagued by allegations of corruption and political interference.
The MAF has also faced other challenges, including underfunding and an aging fleet.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
41 PATI INDIANESIA BERJAYA DI TANGKAP guys... Apa negara G20 dan BRICK ? ..... 🤭🤭🤣🤣🤣
BalasHapusPenyeludup rempuh bot APMM, 41 PATI Indonesia ditahan
https://www.kosmo.com.my/2026/07/31/penyeludup-rempuh-bot-apmm-41-pati-indonesia-ditahan/
LEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
HapusLEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
--------------------------------
GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
--------------------------------
MALAYSEWA.......
STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN SISTEMIK & MILITER SEWAAN
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Treasury memangkas anggaran operasional seluruh kementerian akibat dampak krisis global (Reuters).
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan.
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim per 16 Januari 2026 akibat skandal korupsi sistemik.
2025-2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG= MISKIN: Status vakum total selama 2 tahun berturut-turut; setara dengan Laos dan Kamboja dalam hal nol transfer senjata berat.
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
________________________________________
DATA UTANG & BEBAN RAKYAT 2026:
Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — OVER LIMIT 65%).
Utang Household: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — OVER LIMIT 65%).
Beban Kumulatif Per Warga (Populasi 36,3 Juta):
Beban Utang Pemerintah: RM 49.196 / jiwa.
Beban Utang Household: RM 45.348 / jiwa.
➡️ TOTAL BEBAN PER WARGA: RM 94.544.
________________________________________
ANALISA MODEL PENGADAAN: "NEGARA PENYEWA" (LEASING)
Krisis Likuiditas: Ketiadaan dana tunai memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan taktis).
Skema Barter Komoditas: Pengadaan yang tersisa (FA-50 & PT-91M) terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) karena minimnya cadangan devisa mata uang asing.
Aset Karatan & Hilang: Proyek LCS mangkrak melibatkan 17 kreditor dengan bunga membengkak; diperparah skandal hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet dari gudang.
________________________________________
ANALISA REPUTASI & DIPLOMASI INTERNASIONAL:
Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS terkait 7 pemain naturalisasi ilegal dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) mencerminkan kegagalan administrasi sistemik.
Kehilangan Posisi Regional: Gagal lolos ke Piala Asia 2027; posisi diambil alih oleh Vietnam, mempertegas penurunan pengaruh MALAYSEWA di ASEAN.
Spiral Utang: Fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" di mana 58% pinjaman baru hanya habis untuk membayar bunga dan pokok utang lama (Debt-Servicing Cycle).
LEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
HapusLEVEL BADUT NOT PAID = FFBNP
--------------------------------
GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
-
REVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
--------------------------------
INDONESIA .....
STATUS 2026: SUPERIOR & LENGKAP
Anggaran Pertahanan 2026: USD 20 Miliar (Rp 335,2 Triliun).
Pertumbuhan: Melonjak 37% dari tahun sebelumnya.
Status SIPRI 2024-2025: LENGKAP (Transfer alutsista aktif).
Daftar Belanja Alutsista Utama:
42 Jet Rafale F-4 (Prancis).
F-15IDN (USA).
Kapal Selam Scorpene Evolved (Full Li-Ion Battery).
Kapal Perang PPA-L-Plus & Frigat Merah Putih.
Drone Tempur Anka-S (Turki).
Rudal Balistik Khan & Bora.
Kesehatan Fiskal:
GDP: USD 1,44 Triliun.
Hutang Pemerintah: 40% dari GDP (Jauh di bawah limit 60%).
HUtang Household: 16% dari GDP.
Defisit: 2,9%.
Kekuatan Militer: Doktrin Pertahanan Total dengan integrasi teknologi tinggi.
________________________________________
MALAYSEWA.......
STATUS 2023-2026: KRISIS & MISKIN
Anggaran Pertahanan 2026: USD 4,7 Miliar (DIPANGKAS TOTAL).
Status SIPRI 2024-2025: KOSONG (Nol transfer senjata global).
Krisis 2026:
PHK Massal: 24.100 pekerja (Data SOCSO Januari 2026).
Freeze Procurement: Pembekuan seluruh kontrak akibat skandal suap pejabat senior.
Cut Budget: Perintah Treasury untuk memotong anggaran operasional karena krisis finansial.
Kegagalan Alutsista (Daftar Prank):
NSM BANNED: Rudal NSM dilarang ekspor oleh Norwegia; dudukan rudal di kapal LCS harus dicopot.
F/A-18 Kuwait: Batal (4x surat resmi ditolak).
LCS Mangkrak: Proyek kapal perang karatan dan penuh cacat kabel/pipa.
Prank Global: Pembatalan minat pada Tejas (India), JF-17 (Pakistan), Yavuz (Turki), dan Rafale (Prancis).
Kesehatan Fiskal (Darurat):
GDP: USD 416,90 Miliar.
Hutang Pemerintah: 70,5% (OVER LIMIT 65%).
HUtang Household: 84,3% (OVER LIMIT 65%).
Defisit: 3,8% (Tidak pernah surplus sejak 1998).
Beban Hutang Per Kapita (2026): RM 94,544 per jiwa.
Sistem "Serba Sewa" (Rental Defence):
Sewa Helikopter Black Hawk & AW139 (Bukan milik sendiri).
Sewa Jet L-39 di Kanada untuk latihan pilot.
Sewa Motor Polis, Truk, dan Kapal Hidrografi.
Kondisi Internal: Ketidakstabilan politik (5x Ganti PM & 6x Ganti Menhan) melumpuhkan perencanaan jangka panjang.
KESIMPULAN:
INDONESIA BELI TUNAI VS MALAYSEWA SERBA SEWA KARENA HUTANG MENUMPUK.
BADUT MSIKIN = GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP = NOT PAID FFBNP
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
BADUT NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID
BADUT NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYSEWA DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
--------------------------------------------
Analisis Geopolitik & Pertahanan (Stagnasi Total)
Vakum Alutsista (SIPRI 2024-2025): Status "Kosong" selama dua tahun berturut-turut menandakan tidak adanya transfer senjata berat yang masuk. Hal ini mengonfirmasi kegagalan proses modernisasi di saat negara tetangga (Indonesia/Singapura) melakukan pengadaan masif.
Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di mata penjual internasional.
Penurunan Daya Gentar: Peringkat Global Firepower (GFP) 42 (ke-7 di ASEAN) menempatkan militer MALAYSEWA di bawah Filipina, menunjukkan efek domino dari penundaan proyek LCS dan ketergantungan pada aset tua.
Analisis Fiskal & Ekonomi (Spiral Utang)
Debt-Servicing Cycle: Dengan proyeksi utang menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026, fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" (58% pinjaman baru hanya untuk membayar cicilan) telah mengunci anggaran negara.
Rasio Bahaya: Rasio utang terhadap GDP yang stabil di angka 68%-70% sejak 2024-2026 membatasi ruang gerak fiskal untuk subsidi domestik maupun belanja modal militer.
Hambatan Dagang AS: Sanksi Section 301 (tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA oleh USTR Amerika Serikat akan memukul sektor manufaktur dan E&E, yang merupakan tulang punggung pendapatan negara untuk membayar utang tersebut.
Analisis Reputasi & Diplomasi (Sanksi Internasional)
Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) akibat penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal bukan sekadar masalah sepak bola, melainkan cerminan kegagalan administrasi sistemik di tingkat federasi.
Kehilangan Posisi Regional: Kegagalan lolos ke Piala Asia 2027 dan pemberian posisi tersebut kepada Vietnam mempertegas penurunan pengaruh dan daya saing negara di kawasan ASEAN.
Kesimpulan Strategis
Tahun 2026 menjadi titik nadir di mana krisis utang pemerintah berdampak langsung pada pelemahan pertahanan nasional dan reputasi internasional. Model pengadaan "Barter CPO" dan "Kredit 100%" terbukti belum cukup untuk menambal kekosongan armada tempur di tengah tekanan sanksi dagang global.
FAKTA 5x RAJA BADUT = FFBNP =ZONK MRCA SPH LCS NSM
HapusFAKTA 5x PM BADUT = FFBNP = ZONK MRCA SPH LCS NSM
FAKTA 6x MINDEF BADUT= FFBNP = ZONK MRCA SPH LCS NSM
-
BADUT NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID
BADUT NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Pemerintah Federal per Kapita (RM 36,139):
Beban Pelayanan Utang yang Lebih Tinggi:
Penjelasan: Dengan utang pemerintah yang besar, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran tahunannya untuk membayar bunga dan pokok utang. Ini disebut "beban pelayanan utang" (debt service).
Dampak Riil:
Pengurangan Pengeluaran untuk Layanan Publik: Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan, atau program kesejahteraan sosial, justru habis untuk membayar utang. Ini menghambat pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kenaikan Pajak di Masa Depan: Untuk membiayai utang, pemerintah mungkin terpaksa menaikkan pajak (PPh, PPN, pajak korporasi) di masa depan. Kenaikan pajak ini akan mengurangi daya beli masyarakat dan laba perusahaan, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Risiko Fiskal: Jika bunga utang naik secara signifikan atau pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan pemerintah untuk membayar utang bisa tertekan, meningkatkan risiko krisis fiskal.
Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
Penjelasan: Pemerintah harus terus-menerus mencari pinjaman baru (menerbitkan obligasi) untuk membiayai utang yang jatuh tempo atau
Dampak Riil:
Sensitivitas terhadap Suku Bunga: Pemerintah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar. Jika suku bunga global atau domestik naik, biaya pinjaman pemerintah akan melonjak, memperparah beban utang.
Potensi "Crowding Out": Pinjaman pemerintah yang besar bisa menyedot dana dari pasar modal, sehingga mengurangi ketersediaan dana bagi sektor swasta untuk berinvestasi (ini disebut "crowding out"). Akibatnya, investasi swasta yang produktif bisa terhambat.
Kredibilitas dan Peringkat Kredit Negara:
Penjelasan: Lembaga pemeringkat kredit (seperti Moody's, S&P, Fitch) mengevaluasi kemampuan negara untuk membayar utangnya.
Dampak Riil:
Biaya Pinjaman Lebih Tinggi: Jika peringkat kredit negara turun karena tingkat utang yang tinggi, investor akan meminta imbal hasil (bunga) yang lebih tinggi untuk meminjamkan uang kepada pemerintah. Ini membuat biaya pinjaman semakin mahal.
Citra Investor Negatif: Peringkat yang buruk juga bisa membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di negara tersebut, mengurangi aliran modal asing langsung (FDI) yang penting untuk penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.
BADUT MSIKIN = GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP = NOT PAID FFBNP
HapusREVENUE: RM334.1 BILLION
EXPENDITURE: RM470 BILLION
SUBSIDY BURDEN: 23.9%
BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
------------------------------
BADUT NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID
BADUT NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYSEWA DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
---------------------------------
Analisa Geopolitik & Pertahanan: "Stagnasi Total"
Vakum SIPRI (2024-2025): Laporan impor senjata KOSONG selama dua tahun berturut-turut. MALAYSEWA kini sejajar dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja dalam hal transfer alutsista berat.
Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan internasional.
Penurunan Daya Gentar: Berada di Peringkat 42 GFP (Posisi ke-7 di ASEAN), kini resmi berada di bawah Filipina (Peringkat 41).
Perbandingan Kontras: Indonesia memimpin di Peringkat 13 dunia dengan daftar belanja "satu lembar penuh" (Rafale F4, A400M, KF-21 Boramae, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora).
-
Analisa Ekonomi & Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
Fenomena Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 58% pinjaman baru di tahun 2026 hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama (Debt-Servicing Cycle).
Beban Utang Nasional: Total utang dan liabilitas diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun, dengan rasio utang terhadap GDP melampaui ambang batas aman (>70%).
Hambatan Dagang Global: Tekanan dari Amerika Serikat melalui Section 301 (kenaikan tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA (pemblokiran transaksi) oleh USTR yang memukul sektor manufaktur dan E&E.
2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYSEWA 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
________________________________________
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge MALAYSEWA (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) MALAYSEWA (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
________________________________________
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" MALAYSEWA dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan MALAYSEWA (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan MALAYSEWA untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan MALAYSEWA - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
SUMBER DATA RESMI:
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN): Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (tahunan).
-
Kementerian Kewangan MALAYSEWA (MOF): Laporan Tinjauan Fiskal dan Estimasi Pendapatan Federal (diterbitkan setiap pembentangan Belanjawan/Budget).
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
HapusMALAYDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
----------------------------------
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
Hapus1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALAYDESH , the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
----------------------------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALAYDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
----------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
DATA SURAT UTANG LUAR NEGERI BANANA REPUBLIC (1998–2026) = NOT PAID FFBNP:
Hapus-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
------------------------------------
Malondesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
DATA SURAT UTANG LUAR NEGERI BANANA REPUBLIC (1998–2026) = NOT PAID FFBNP:
Hapus-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
BUKTI PRANK 🦧GORILA ....
-
KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malondesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malondesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malondesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malondesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
DATA SURAT UTANG LUAR NEGERI BANANA REPUBLIC (1998–2026) = NOT PAID FFBNP:
Hapus-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
------------------------------
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
------------------------------
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
HapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft
-------------
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
------------------------------
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
BUKTI LCS OMPONG MELOMPONG ......
HapusLOI NSM = LCS OMPONG
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI TARANTULA = GOIB
Mindef hari ini menandatangani surat hasrat (LOI) bernilai RM1.8 bilion kepada Mildef International Technologies Sdn. Bhd. (MILDEF).
Selain Tarantula, Mindef turut menganugerahkan LOI bernilai RM800 juta kepada Lumut Naval Shipyard (Lunas) bagi perolehan kelengkapan logistik untuk kapal tempur pesisir (LCS). Seterusnya membekal 2 set pelancar Naval Strike Missile (NSM) bernilai RM44 juta.
----
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
Bagaimana pun kapal kedua dan ketiga (OPV 2, OPV 3) gagal disiapkan dengan kedua-duanya telah mencapai status pembinaan sebanyak 76% dan 57%.
Kerajaan memeterai perjanjian dengan THHE Destiny pada 2017 untuk membekalkan tiga unit OPV pada kos RM740 juta untuk APMM dan kapal peronda itu dijadual diserahkan pada 2022
----
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
----
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
------------------------------
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
NAVY kelas dunia latihan pun dgn Navy kelas dunia pula,,Rusia bro! Bukan macam kp.durian runtuh kapal cuma sebiji suruh latihan terus2an,,kesian 3x
BalasHapus