2-in-1 full simulation flight simulator for Sikorsky Black Hawk and Bell 412 EP helicopter (photos: PAF)
The Philippine Air Force (PAF) inaugurated its first 2-in-1 Full Motion Flight Simulator (FMFS) and its training facility on December 10, 2025, at Brigadier General Benito N Ebuen Air Base, Lapu-Lapu City, Cebu, marking a significant advancement in the PAF’s flight training capabilities.
Lieutenant General Arthur M Cordura PAF, Commanding General of the PAF, led the ceremony, joined by Major General Ramil G Oloroso PAF, Commander of the Air Mobility Command, and Brigadier General Moises L Micor PAF, Wing Commander of the 205α΅Κ° Tactical Helicopter Wing.
Acquired under Horizon 1 of the AFP Modernization Program (RA 10349), the simulator, delivered by SIMULTEC SRL of Romania, features two interchangeable cockpits for the S-70i Black Hawk and Bell 412EP helicopters. The system was installed on August 18, 2025, and successfully passed the Final Technical Inspection and Acceptance on November 30, 2025.
The FMFS provides PAF pilots with immersive, realistic, and safe flight training, enabling them to practice complex procedures and emergency scenarios while reducing the use of actual aircraft.
This capability enhances pilot proficiency, minimizes operational risks, optimizes training during aircraft downtime, and contributes to long-term cost savings on fuel and maintenance.
LtGen Cordura emphasized that the new simulator strengthens the PAF’s mission readiness and supports the growing training demands for its expanding helicopter fleet.
As the PAF pushes forward with its modernization efforts, the FMFS stands as a major step toward more advanced, efficient, and globally aligned training systems for PAF airmen.
(PAF)




Mantap pinoy
BalasHapusMalaydesh hanya bisa iri dg shoping jirannya
BalasHapusPinoy mantap .... bukan SEWA
BalasHapusπ€£π€£π€£π€£π€£
Ahayy sewa pun gagal
Hapus2 in 1 woww uda kaya shampoo haha!πππ
BalasHapuseniwei selamat buat filipina, akhirnya punyak simulator heli sendiri...Mantap haha!πππ
sementara tetangga kesayangan negriπ°kasino genting, jauh2 trening sewa simulator heli blekhok ke turkiyem, eh batal sewa helinya..parah haha!π΅π€£π΅
KSR 33M kita
BalasHapusada ruang Console NSM OPERATOR✅️
Resmi Rudal NSM milik kita yang Pertama Se Asean hore haha!ππ€π
warganyet kl, KALAH LAGIII...NGAMUK haha!π₯ππ₯
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://facebook.com/watch/?v=1383896323402361&vanity=www.IMIIndonesia
oiyak 100% Hasil Karya Anak Bangsa hore haha!π€π₯³π€
Hapuseittt ada yg NGAMUKπ₯ tuch seblah haha!πππ
SEKIAN KALI LAGI PEMERINTAH INDIANESIA RASA DITAMPAR.....HAHAHAHAH
BalasHapusMalaysia Beri Bantuan Rp2 Juta untuk Pelajar Indonesia Terdampak Bencana Sumatera
https://www.merdeka.com/dunia/malaysia-beri-bantuan-rp2-juta-untuk-pelajar-indonesia-terdampak-bencana-sumatera-506781-mvk.html
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
mau tanya PEMERINTAH INDIANESIA BANTUAN MANA ya untuk pelajar yang terkesan....??? hahahahah
BalasHapusMalaysia beri bantuan RM500 untuk pelajar RI terdampak bencana
https://m.antaranews.com/berita/5299372/malaysia-beri-bantuan-rm500-untuk-pelajar-ri-terdampak-bencana
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
PMX Umum Mahasiswa Indonesia Belajar Di Malaysia Yang Terkesan Banjir Terima Bantuan RM500
BalasHapushttps://says.com/my/seismik/pmx-umum-mahasiswa-indonesia-belajar-di-malaysia-yang-terkesan-banjir-terima-bantuan-rm500
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
BalasHapushttps://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
BalasHapushttps://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
RM500 = 2,030 JT
Hapuslah INDONESIA KASIH bantuan TRILIUNAN KE 3 PROVINSI
MALAYSEWAπ²πΎ
TOLOL
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKKKKπ
PAGI-PAGI BUTA
BalasHapusGEMPORK ANAK LONTE DAH NGAMOK
PAGI-PAGI BUTA
BalasHapusGEMPORK ANAK LONTE DAH NGAMOK
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
BalasHapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKKKKπ
GEMPUR HEBAT DAN MENANG DI DS
BalasHapusASAL KOMEN NGASAL SAJA DAH BIKIN BANYAK ORANG KEBAKARAN JENGGOT. DIKETAWAIN DAN SANTAI SAJA MESTINYA.
Sultan HB ke X Jogja beri Titah
BalasHapuskepada seluruh Mahasiswa pelajar asal Sumatera yg terkena Bencana, di beri Gratis Living cost & Biaya Belajar di Jogja
mantabbbb Sultan haha!πππ
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://facebook.com/watch/?v=1188537939353111&vanity=pandanganjogjacom
Gomen kl Hilang Muka,
BalasHapusmasa rm 500 doank
disini...Full gratis dari
SULTAN kita kasi full makan, rumah dan biaya colej...lebih dari puluhan juta haha!πππ
selama setahun bahkan lebih jika diperlukan haha!π€ππ€
besar mana gaesz rm 500 sama rm 10.000 bahkan lebih buat mahasiswa sumatera yg kena bencana haha!π°π°π°
Sultan kita itu Gubernur, ya pemerintah jugak
BalasHapusSultan HB ke X Jogja beri Titah
kepada seluruh Mahasiswa pelajar asal Sumatera yg terkena Bencana, di beri Gratis Living cost & Biaya Belajar di Jogja
mantabbbb Sultan haha!πππ
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://facebook.com/watch/?
v=1188537939353111&vanity=pandanganjogjacom
KAHSIYAN warganyet 1cc, kl, KALAH LAGII..hanya rm 500 dikit sekali haha!π€£π€£π€£
Sultan kita itu Gubernur, ya pemerintah jugak
BalasHapusKAHSIYAN warganyet 1cc haha!π€£π€£π€£Masa rm 500, kalah lagi sama
Sultan kita kasi Full 1 tahunn free belajar dan living cost hore haha!π₯³π°π₯³
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
BalasHapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
hanya rm 500 eittt ada bantingannya dari Sri Sultan HB X..kasi Full 1 tahunn free biaya belajar dan living cost hore haha!π₯³π°π₯³
BalasHapusKeringanan UKT, asrama, living cost, tunai sampai lulus dll:
BalasHapus7 Kampus Mulai Beri Keringanan UKT buat Mahasiswa Korban Banjir https://share.google/3X7VoMhySbfX7z2vA
Orang kaya terbangkan Fighter mahal..
BalasHapusBye malaydesh...LCA? π€£π€£ππ
https://www.instagram.com/p/DSIVKPJjBvP/?igsh=NzJuZGNmdGpjY2hl
Ternyata bukan pemerintahnya tapi di suruh kampus beri keringanan itu pun baru CADANGAN....HAHAHAHAH
BalasHapussaya tanya BANTUAN PEMERINTAH INDIANESIA mana.....??? HAHAHAHAH
KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti saintek) mengimbau perguruan tinggi yang mempunyai mahasiswa asal daerah terdampak banjir di Aceh-Sumatra, bisa meringankan atau menunda Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti saintek) Prof Dr Fauzan mengatakan kebijakan itu patut diambil perguruan tinggi sebagai bentuk empati kepada korban bencana alam di Sumatera.
“Meski tentu saja ini sangat bergantung kepada kebijakan perguruan tingginya. Tapi, kemendikti saintek memberikan imbauan kepada perguruan tinggi untuk berempati,” kata Fauzan dilansir dari laman Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (11/12/2025).
Sumber: https://www.kompas.com/edu/read/2025/12/10/083000271/7-kampus-mulai-beri-keringanan-ukt-buat-mahasiswa-korban-banjir.
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
Hapusutang Pemerintah Malondesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
==================
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
==================
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
Ternyata Sultan INDIANESIA hanya bantu pelajar yang terkesan dengan banjir hanya kawasan YOGJAKARTA je..... HAHAHAHAHAH
BalasHapus“Kami sudah kontak kampus-kampus di Yogyakarta sekiranya ada keluarga yang di Sumatera ini punya anak yang jadi mahasiswa di Yogya saya mohon untuk bisa kami mendapatkan nama-nama itu,” kata Sri Sultan di Kepatihan Pemda DIY, Selasa (9/12).
https://www.facebook.com/watch/?v=1188537939353111&vanity=pandanganjogjacom
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
MALAYSIA yang hanya negara jiran ni pun mampu beri wang bantuan sebesar RM500 ke setiap pelajar INDIANESIA yang belajar di MALAYSIA yang terkesan banjir di Aceh dan Sumatera...HAHAHAH
BalasHapusMalaysia Beri Bantuan Rp2 Juta untuk Pelajar Indonesia Terdampak Bencana Sumatera
https://www.merdeka.com/dunia/malaysia-beri-bantuan-rp2-juta-untuk-pelajar-indonesia-terdampak-bencana-sumatera-506781-mvk.html
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
Kesiyan lihat beruk pada stress lihat Jiran shoping aset baru ππππ sementara malaydesh masih sibuk ngemis kemana2 ππ
BalasHapusKONOHA ni tak faham.
BalasHapusYang kami highlightkan ialah bantuan MALAYSIA terhadap pelajar INDON di Malaysia RM500 seorang.
Patut dibandingkan ialah sekiranya ada negara lain yang buat sama mcm Malaysia bagi RM500 kpd pelajar INDON di negara mereka. ADA KE? ADA?
Yang KONOHA bandingkan dengan bantuan terhadap rakyat sendiri tu kenapa? Itu dah memang kewajipan. Macam kami juga dok bantu rakyat kami.
Sorok-sorok sikit la BODOH tu...
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
==================
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
KONOHA ni tak faham.
BalasHapusYang kami highlightkan ialah bantuan MALAYSIA terhadap pelajar INDON di Malaysia RM500 seorang.
Patut dibandingkan ialah sekiranya ada negara lain yang buat sama mcm Malaysia bagi RM500 kpd pelajar INDON di negara mereka. ADA KE? ADA?
Yang KONOHA bandingkan dengan bantuan terhadap rakyat sendiri tu kenapa? Itu dah memang kewajipan. Macam kami juga dok bantu rakyat kami.
Sorok-sorok sikit la BODOH tu...
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
--------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
==================
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
KONOHA ni tak faham.
BalasHapusYang kami highlightkan ialah bantuan MALAYSIA terhadap pelajar INDON di Malaysia RM500 seorang.
Patut dibandingkan ialah sekiranya ada negara lain yang buat sama mcm Malaysia bagi RM500 kpd pelajar INDON di negara mereka. ADA KE? ADA?
Yang KONOHA bandingkan dengan bantuan terhadap rakyat sendiri tu kenapa? Itu dah memang kewajipan. Macam kami juga dok bantu rakyat kami.
Sorok-sorok sikit la BODOH tu...
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
Hapusutang Pemerintah Malondesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
==================
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
==================
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
HapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
Hapus70% PDB
70% PDB
70% PDB
Stabilitas: Rasio ULN Malondesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malondesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
Perbandingan regional:
1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malondesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
π Kesimpulan
Rasio ULN Malondesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malondesh memiliki beban eksternal lebih besar.
Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
-----------
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
BalasHapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
==================
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
BalasHapusSULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
BIAYA KULIAH
BIAYA HIDUP
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
==========
==========
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
--------
π75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKπ
KERAJAAN PEMBUNUH
BalasHapus#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
π Kronologi Banjir 2025
Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
π Analisis Sosial-Politik
Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
π Dampak Tagar
Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
π Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
---------------
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
KERAJAAN PEMBUNUH
BalasHapus#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
π Kronologi Banjir 2025
Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
π Analisis Sosial-Politik
Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
π Dampak Tagar
Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
π Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
---------------
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
KERAJAAN PEMBUNUH
BalasHapus#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
π Kronologi Banjir 2025
Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
π Analisis Sosial-Politik
Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
π Dampak Tagar
Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
π Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
---------------
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
KERAJAAN PEMBUNUH
BalasHapus#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
π Kronologi Banjir 2025
Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
π Analisis Sosial-Politik
Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
π Dampak Tagar
Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
π Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
---------------
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
KERAJAAN PEMBUNUH
BalasHapus#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
π Kronologi Banjir 2025
Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
π Analisis Sosial-Politik
Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
π Dampak Tagar
Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
π Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
---------------
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
KERAJAAN PEMBUNUH
BalasHapus#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
π Kronologi Banjir 2025
Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
π Analisis Sosial-Politik
Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
π Dampak Tagar
Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
π Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
---------------
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
KERAJAAN PEMBUNUH
BalasHapus#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
#kerajaanpembunuh
Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
π Kronologi Banjir 2025
Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
π Analisis Sosial-Politik
Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
π Dampak Tagar
Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
π Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
---------------
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
#KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
BANTUAN NGO BSR
BalasHapusKANTOR PUSAT CHINA
KANTOR PUSAT CHINA
KANTOR PUSAT CHINA
Blue Sky Rescue (BSR) adalah organisasi non-pemerintah (NGO) profesional yang berbasis di Tiongkok. Organisasi ini berdiri pada tahun 2007 dan dikenal sebagai salah satu tim penyelamat sipil terbesar di Asia, dengan fokus pada misi kemanusiaan, evakuasi bencana, dan bantuan medis
-------
NGO BSR CHINA =
BUKAN GOVERMENT MALONDESH
BUKAN GOVERMENT MALONDESH
BUKAN GOVERMENT MALONDESH
Blue Sky Rescue (BSR) telah tiba di Kabupaten Aceh Utara, pada Minggu (30/11/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka membantu evakuasi dan pemulihan korban banjir di kabupaten itu. Commandor in Chief BSR Patrick Thong menyebut pihaknya telah membawa 10 tenaga medis dan obat-obatan senilai 1 juta ringgit Malondesh (senilai lebih dari Rp 4 miliar)
-------
IQ BOTOL MISKIN =
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNIT X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MAID OF LONDON (MALON) (ATM)
============
============
KAYA =
50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
Armada Udara: Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB diterjunkan untuk menjangkau wilayah terisolir.
Pengiriman Logistik Skala Besar: Pesawat angkut berat TNI AU, termasuk A400, CN-295 (A-2904), dan C-130J Super Hercules,
-------
500 RIBU TON BANTUAN
500 RIBU TON BANTUAN
500 RIBU TON BANTUAN
500 RIBU TON BANTUAN
Pemerintah telah menyalurkan 500 ribu ton lebih bantuan untuk warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan tersebut mencakup paket sembako, makanan siap saji, perlengkapan kesehatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya.
π500RIBU TON 50 HELIKOPTER versus #KERAJAAN ZALIM GAGAL PEMBUNUHπ
BANTUAN NGO BSR
BalasHapusKANTOR PUSAT CHINA
KANTOR PUSAT CHINA
KANTOR PUSAT CHINA
Blue Sky Rescue (BSR) adalah organisasi non-pemerintah (NGO) profesional yang berbasis di Tiongkok. Organisasi ini berdiri pada tahun 2007 dan dikenal sebagai salah satu tim penyelamat sipil terbesar di Asia, dengan fokus pada misi kemanusiaan, evakuasi bencana, dan bantuan medis
-------
NGO BSR CHINA =
BUKAN GOVERMENT MALONDESH
BUKAN GOVERMENT MALONDESH
BUKAN GOVERMENT MALONDESH
Blue Sky Rescue (BSR) telah tiba di Kabupaten Aceh Utara, pada Minggu (30/11/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka membantu evakuasi dan pemulihan korban banjir di kabupaten itu. Commandor in Chief BSR Patrick Thong menyebut pihaknya telah membawa 10 tenaga medis dan obat-obatan senilai 1 juta ringgit Malondesh (senilai lebih dari Rp 4 miliar)
-------
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
BANTUAN NGO BSR
BalasHapusKANTOR PUSAT CHINA
KANTOR PUSAT CHINA
KANTOR PUSAT CHINA
Blue Sky Rescue (BSR) adalah organisasi non-pemerintah (NGO) profesional yang berbasis di Tiongkok. Organisasi ini berdiri pada tahun 2007 dan dikenal sebagai salah satu tim penyelamat sipil terbesar di Asia, dengan fokus pada misi kemanusiaan, evakuasi bencana, dan bantuan medis
-------
NGO BSR CHINA =
BUKAN GOVERMENT MALONDESH
BUKAN GOVERMENT MALONDESH
BUKAN GOVERMENT MALONDESH
Blue Sky Rescue (BSR) telah tiba di Kabupaten Aceh Utara, pada Minggu (30/11/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka membantu evakuasi dan pemulihan korban banjir di kabupaten itu. Commandor in Chief BSR Patrick Thong menyebut pihaknya telah membawa 10 tenaga medis dan obat-obatan senilai 1 juta ringgit Malondesh (senilai lebih dari Rp 4 miliar)
-------
IQ BOTOL MISKIN =
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNIT X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MAID OF LONDON (MALON) (ATM)
============
============
KAYA =
50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
Armada Udara: Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB diterjunkan untuk menjangkau wilayah terisolir.
Pengiriman Logistik Skala Besar: Pesawat angkut berat TNI AU, termasuk A400, CN-295 (A-2904), dan C-130J Super Hercules,-
------
500 RIBU TON BANTUAN
500 RIBU TON BANTUAN
500 RIBU TON BANTUAN
500 RIBU TON BANTUAN
Pemerintah telah menyalurkan 500 ribu ton lebih bantuan untuk warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan tersebut mencakup paket sembako, makanan siap saji, perlengkapan kesehatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya.
Hahaha MMW kapan pintarnyaya? Banyakin baca deh
BalasHapusπ€£π€£π€£π€£π€£π€£
Ohhh budak Tukang Dogan ni terkenal dengan minim literasi nya...
Hapusπ€£π€£π€£π€£π€£π€£
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
HapusGOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
Hapus5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
BalasHapusπ 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
Malondesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
π 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
Pilihan utama:
Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
π 3. Penerbitan Obligasi Internasional
Malondesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
π 4. Dampak Ekonomi
Negatif:
Menambah beban utang luar negeri.
Membuat Malondesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
π Alur Sederhana
Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malondesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
-----------
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
BalasHapusπ 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
Malondesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
π 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
Pilihan utama:
Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
π 3. Penerbitan Obligasi Internasional
Malondesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
π 4. Dampak Ekonomi
Negatif:
Menambah beban utang luar negeri.
Membuat Malondesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
π Alur Sederhana
Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malondesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
-----------
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
HUTANG LUAR NEGERI
BalasHapusRASIO 70% PDB
RASIO 70% PDB
RASIO 70% PDB
Rasio hutang luar negeri Malondesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
π Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malondesh
2023: 68.2% dari PDB
2024: 69.7% dari PDB
Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
π Interpretasi Ekonomi
Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malondesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
Stabilitas: Meskipun tinggi, Malondesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
Faktor pendorong:
Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
-----------
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
BalasHapus2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malondesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
π Rincian Utang Luar Negeri Malondesh 2025
Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
Tren historis:
Tertinggi: 73,2% pada 2016.
Terendah: 52,9% pada 2010.
Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
-----------
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
BalasHapus70% PDB
70% PDB
70% PDB
Stabilitas: Rasio ULN Malondesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malondesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
Perbandingan regional:
1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malondesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
π Kesimpulan
Rasio ULN Malondesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malondesh memiliki beban eksternal lebih besar.
Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
-----------
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
BalasHapus2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
PER TAHUN 2025, RASIO UTANG LUAR NEGERI (ULN) MALONDESH TERHADAP PDB BERADA DI KISARAN 69–70%, SEDIKIT NAIK DIBANDINGKAN 2023 (68,2%) DAN 2024 (69,7%).
π RINCIAN UTANG LUAR NEGERI MALONDESH 2025
TOTAL ULN KUARTAL III 2025: MYR 1.381,2 MILIAR (TURUN DARI MYR 1.403,3 MILIAR KUARTAL II 2025).
RASIO ULN TERHADAP PDB: SEKITAR 69–70%.
TREN HISTORIS:
TERTINGGI: 73,2% PADA 2016.
TERENDAH: 52,9% PADA 2010.
RATA-RATA 2009–2024: 66,0%.
π ANALISIS
STABILITAS: RASIO ULN MALONDESH RELATIF TINGGI DIBANDINGKAN BANYAK NEGARA ASEAN, MENUNJUKKAN KETERGANTUNGAN BESAR PADA PEMBIAYAAN EKSTERNAL.
STRUKTUR ULN: SEBAGIAN BESAR ULN MALONDESH BERBENTUK UTANG JANGKA PANJANG, SEHINGGA RISIKO LIKUIDITAS JANGKA PENDEK LEBIH TERKENDALI.
PERBANDINGAN REGIONAL:
1. INDONESIA (2025): ULN SEKITAR 29,5% PDB.
2. THAILAND (2025): ULN SEKITAR 38–40% PDB.
3. FILIPINA (2025): ULN SEKITAR 30–32% PDB. → MALONDESH MENONJOL SEBAGAI NEGARA DENGAN RASIO ULN TERTINGGI DI ASEAN.
π KESIMPULAN
RASIO ULN MALONDESH 2025: SEKITAR 69–70% PDB.
ANGKA INI JAUH LEBIH TINGGI DIBANDING INDONESIA, THAILAND, DAN FILIPINA, SEHINGGA MALONDESH MEMILIKI BEBAN EKSTERNAL LEBIH BESAR.
MESKIPUN SEBAGIAN BESAR ULN BERSIFAT JANGKA PANJANG, TINGGINYA RASIO TETAP MENJADI TANTANGAN BAGI STABILITAS FISKAL DAN NILAI TUKAR RINGGIT.
-----------
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
BalasHapus2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
PER TAHUN 2025, RASIO UTANG LUAR NEGERI (ULN) MALONDESH TERHADAP PDB BERADA DI KISARAN 69–70%, SEDIKIT NAIK DIBANDINGKAN 2023 (68,2%) DAN 2024 (69,7%).
π RINCIAN UTANG LUAR NEGERI MALONDESH 2025
TOTAL ULN KUARTAL III 2025: MYR 1.381,2 MILIAR (TURUN DARI MYR 1.403,3 MILIAR KUARTAL II 2025).
RASIO ULN TERHADAP PDB: SEKITAR 69–70%.
TREN HISTORIS:
TERTINGGI: 73,2% PADA 2016.
TERENDAH: 52,9% PADA 2010.
RATA-RATA 2009–2024: 66,0%.
π ANALISIS
STABILITAS: RASIO ULN MALONDESH RELATIF TINGGI DIBANDINGKAN BANYAK NEGARA ASEAN, MENUNJUKKAN KETERGANTUNGAN BESAR PADA PEMBIAYAAN EKSTERNAL.
STRUKTUR ULN: SEBAGIAN BESAR ULN MALONDESH BERBENTUK UTANG JANGKA PANJANG, SEHINGGA RISIKO LIKUIDITAS JANGKA PENDEK LEBIH TERKENDALI.
PERBANDINGAN REGIONAL:
1. INDONESIA (2025): ULN SEKITAR 29,5% PDB.
2. THAILAND (2025): ULN SEKITAR 38–40% PDB.
3. FILIPINA (2025): ULN SEKITAR 30–32% PDB. → MALONDESH MENONJOL SEBAGAI NEGARA DENGAN RASIO ULN TERTINGGI DI ASEAN.
π KESIMPULAN
RASIO ULN MALONDESH 2025: SEKITAR 69–70% PDB.
ANGKA INI JAUH LEBIH TINGGI DIBANDING INDONESIA, THAILAND, DAN FILIPINA, SEHINGGA MALONDESH MEMILIKI BEBAN EKSTERNAL LEBIH BESAR.
MESKIPUN SEBAGIAN BESAR ULN BERSIFAT JANGKA PANJANG, TINGGINYA RASIO TETAP MENJADI TANTANGAN BAGI STABILITAS FISKAL DAN NILAI TUKAR RINGGIT.
-----------
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
DEFISIT = TAMBAH HUTANG
BalasHapusPembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malondeshn Government Securities/MGS di Malondesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
3. Aturan Fiskal Malondesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malondesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malondesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
4. Menambah Beban Utang
Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit
DEFISIT = TAMBAH HUTANG
BalasHapusPembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malondeshn Government Securities/MGS di Malondesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
3. Aturan Fiskal Malondesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malondesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malondesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
4. Menambah Beban Utang
Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit
2025
BalasHapus2024
2023
IQ BOTOL KLAIM SPH = ZONK
---
SPH CAESAR = GEMPURWIRA28 NOVEMBER 2025 PUKUL 19.59
MANAKALA MALONDESH...... ALHAMDULILAH SHOPING TERUSSS......
TENTERA DARAT MALONDESH AKAN MENDAPATKAN SPH 155 MM TAHUN DEPAN
---
GEMPURWIRA14 MARET 2024 PUKUL 11.36
SEKARANG HANYA ADA 1 PILIHAN SAJA SPH YANG DI SEBUT BAKAL DIPILIH.... CAESAR ATAU EVA.... HOREYYY
---
SPH = GEMPURWIRA14 DESEMBER 2023 PUKUL 09.48
PSSSTTTTT..... 18 BUAH SPH BELI CASH YA GUYS BUKAN HUTANG
---
SPH CAESAR = GEMPURWIRA 2 APRIL 2022 PUKUL 19.36
WKWKWKWKKW.... MALONDESH SHOPING SPH GUYS.... ORANG KAYA
---
SPH YAVUZ = GEMPURWIRA 18 APRIL 2022 PUKUL 12.26
SPH MASUK DALAM ASET TERBARU YA GUYS... SHOPING LAGI. WKWKKWKWKWKW
---
SPH EVA = GEMPURWIRA 14 SEPTEMBER 2022 PUKUL 07.29
VIDEO EVA SPH YANG DI RUNDING OLEH MALONDESH GUYS.... PENGISIAN PELURU AUTO GUYS
---
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
BalasHapus2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
MALONDESH PADA TAHUN 1995 MEMANG MELAKUKAN UJI COBA SPH G5 DAN FH-70, TETAPI TIDAK MELANJUTKAN PEMBELIAN. FOKUS MEREKA TETAP PADA ARTILERI TARIK HINGGA AKHIRNYA BARU PADA DEKADE 2000-AN DAN 2020-AN MUNCUL OPSI SPH MODERN SEPERTI CAESAR DAN YAVUZ.
-----------------
TAHUN JENIS SPH DIUJI ASAL STATUS
1995 G5 155MM AFRIKA SELATAN UJI COBA, TIDAK DIBELI
1995 FH-70 (SPH VARIAN) INGGRIS/ITALIA/JERMAN UJI COBA, TIDAK DIBELI
2000-AN CAESAR 155MM PRANCIS EVALUASI LANJUT
2020-AN YAVUZ 155MM TURKI
-----------------
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
BalasHapus2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
MALONDESH PADA TAHUN 1995 MEMANG MELAKUKAN UJI COBA SPH G5 DAN FH-70, TETAPI TIDAK MELANJUTKAN PEMBELIAN. FOKUS MEREKA TETAP PADA ARTILERI TARIK HINGGA AKHIRNYA BARU PADA DEKADE 2000-AN DAN 2020-AN MUNCUL OPSI SPH MODERN SEPERTI CAESAR DAN YAVUZ.
-----------------
TAHUN JENIS SPH DIUJI ASAL STATUS
1995 G5 155MM AFRIKA SELATAN UJI COBA, TIDAK DIBELI
1995 FH-70 (SPH VARIAN) INGGRIS/ITALIA/JERMAN UJI COBA, TIDAK DIBELI
2000-AN CAESAR 155MM PRANCIS EVALUASI LANJUT
2020-AN YAVUZ 155MM TURKI
-----------------
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN PRANK SPH
BalasHapus2025-1995 = 30 TAHUN PRANK SPH
2025-1995 = 30 TAHUN PRANK SPH
Malondesh pada tahun 1995 memang melakukan uji coba SPH G5 dan FH-70, tetapi tidak melanjutkan pembelian. Fokus mereka tetap pada artileri tarik hingga akhirnya baru pada dekade 2000-an dan 2020-an muncul opsi SPH modern seperti Caesar dan Yavuz.
-----------------
SPH CAESAR = GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
Wkwkwkwkkw.... MALONDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
---
SPH YAVUZ = GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
---
SPH EVA = GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
Video Eva SPH yang di runding oleh MALONDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
-----------------
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
BalasHapusKUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
BalasHapusKUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
BalasHapusKUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
BalasHapusKUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
KUAT AKAN SPH = 2025-1995
TIDAK BAYAR DEBT
BalasHapusTIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“KALAU DIKIRA DARIPADA PERATUS, (DEBT) 82 PERATUS DARIPADA KDNK (KELUARAN DALAM NEGARA KASAR) DAN UNTUK DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN SUDAH MENCECAH 60.4 PERATUS. “INI BERMAKNA BAYARAN KHIDMAT DEBT BANYAK…HANYA MEMBAYAR FAEDAH BUKAN BAYAR DEBT TERTUNGGAK,” KATA ANWAR LAGI
--------------
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
BalasHapus5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
BalasHapusHIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
Maid of london (MALON) Coast Guard (Penjaga Pantai Maid of london (MALON) ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
------------------
KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NO AMRAAMs
NO AIM 9X
RADAR AN/APG 65 = 110 KM
ANALOG TAHUN 1990an
------------------
KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.
------------------
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
Pokok nya WD berapapun pasti di bayar!!
BalasHapusFOR4D
FOR4D
FOR4D
heylink.me/linkgacorterbaik
BalasHapushttps://prediksimeteor.com/
https://megajupiter.com/