12 Desember 2025

PAF Inaugurates First 2-in-1 Full Motion Flight Simulator

12 Desember 2025

2-in-1 full simulation flight simulator for Sikorsky Black Hawk and Bell 412 EP helicopter (photos: PAF)

The Philippine Air Force (PAF) inaugurated its first 2-in-1 Full Motion Flight Simulator (FMFS) and its training facility on December 10, 2025, at Brigadier General Benito N Ebuen Air Base, Lapu-Lapu City, Cebu, marking a significant advancement in the PAF’s flight training capabilities.

Lieutenant General Arthur M Cordura PAF, Commanding General of the PAF, led the ceremony, joined by Major General Ramil G Oloroso PAF, Commander of the Air Mobility Command, and Brigadier General Moises L Micor PAF, Wing Commander of the 205α΅—Κ° Tactical Helicopter Wing.


Acquired under Horizon 1 of the AFP Modernization Program (RA 10349), the simulator, delivered by SIMULTEC SRL of Romania, features two interchangeable cockpits for the S-70i Black Hawk and Bell 412EP helicopters. The system was installed on August 18, 2025, and successfully passed the Final Technical Inspection and Acceptance on November 30, 2025.

The FMFS provides PAF pilots with immersive, realistic, and safe flight training, enabling them to practice complex procedures and emergency scenarios while reducing the use of actual aircraft.


This capability enhances pilot proficiency, minimizes operational risks, optimizes training during aircraft downtime, and contributes to long-term cost savings on fuel and maintenance.

LtGen Cordura emphasized that the new simulator strengthens the PAF’s mission readiness and supports the growing training demands for its expanding helicopter fleet.


As the PAF pushes forward with its modernization efforts, the FMFS stands as a major step toward more advanced, efficient, and globally aligned training systems for PAF airmen.

(PAF)

104 komentar:

  1. Malaydesh hanya bisa iri dg shoping jirannya

    BalasHapus
  2. Pinoy mantap .... bukan SEWA
    🀣🀣🀣🀣🀣

    BalasHapus
  3. 2 in 1 woww uda kaya shampoo haha!😁😁😁
    eniwei selamat buat filipina, akhirnya punyak simulator heli sendiri...Mantap haha!πŸ‘πŸ˜‰πŸ‘

    sementara tetangga kesayangan negri🎰kasino genting, jauh2 trening sewa simulator heli blekhok ke turkiyem, eh batal sewa helinya..parah haha!😡🀣😡

    BalasHapus
  4. KSR 33M kita
    ada ruang Console NSM OPERATOR✅️
    Resmi Rudal NSM milik kita yang Pertama Se Asean hore haha!πŸš€πŸ€—πŸš€

    warganyet kl, KALAH LAGIII...NGAMUK haha!πŸ”₯πŸ˜†πŸ”₯
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    https://facebook.com/watch/?v=1383896323402361&vanity=www.IMIIndonesia

    BalasHapus
    Balasan
    1. oiyak 100% Hasil Karya Anak Bangsa hore haha!πŸ€—πŸ₯³πŸ€—

      eittt ada yg NGAMUKπŸ”₯ tuch seblah haha!πŸ˜‹πŸ˜‹πŸ˜‹

      Hapus
  5. SEKIAN KALI LAGI PEMERINTAH INDIANESIA RASA DITAMPAR.....HAHAHAHAH



    Malaysia Beri Bantuan Rp2 Juta untuk Pelajar Indonesia Terdampak Bencana Sumatera

    https://www.merdeka.com/dunia/malaysia-beri-bantuan-rp2-juta-untuk-pelajar-indonesia-terdampak-bencana-sumatera-506781-mvk.html

    BalasHapus
    Balasan
    1. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak

      Hapus
    2. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak

      Hapus
    3. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500

      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

      Hapus
  6. mau tanya PEMERINTAH INDIANESIA BANTUAN MANA ya untuk pelajar yang terkesan....??? hahahahah



    Malaysia beri bantuan RM500 untuk pelajar RI terdampak bencana

    https://m.antaranews.com/berita/5299372/malaysia-beri-bantuan-rm500-untuk-pelajar-ri-terdampak-bencana

    BalasHapus
    Balasan
    1. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak

      Hapus
    2. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak

      Hapus
    3. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500

      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

      Hapus
  7. PMX Umum Mahasiswa Indonesia Belajar Di Malaysia Yang Terkesan Banjir Terima Bantuan RM500

    https://says.com/my/seismik/pmx-umum-mahasiswa-indonesia-belajar-di-malaysia-yang-terkesan-banjir-terima-bantuan-rm500

    BalasHapus
    Balasan
    1. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak

      Hapus
    2. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak

      Hapus
    3. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500

      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

      Hapus
  8. Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500

    https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500

    BalasHapus
    Balasan
    1. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak

      Hapus
    2. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak

      Hapus
    3. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500

      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

      Hapus
  9. Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500

    https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500

    BalasHapus
    Balasan
    1. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak

      Hapus
    2. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak

      Hapus
    3. RM500 = 2,030 JT


      lah INDONESIA KASIH bantuan TRILIUNAN KE 3 PROVINSI

      MALAYSEWAπŸ‡²πŸ‡Ύ

      TOLOL

      Hapus
    4. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500

      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKKKK😝

      Hapus
  10. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
    SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
    BIAYA KULIAH
    BIAYA HIDUP
    Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
    Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
    Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
    Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
    Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
    Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
    Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
    Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
    Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
    ==========
    ==========
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
    Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500

    https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
    --------
    😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUKKKK😝

    BalasHapus
  11. GEMPUR HEBAT DAN MENANG DI DS

    ASAL KOMEN NGASAL SAJA DAH BIKIN BANYAK ORANG KEBAKARAN JENGGOT. DIKETAWAIN DAN SANTAI SAJA MESTINYA.

    BalasHapus
  12. Sultan HB ke X Jogja beri Titah
    kepada seluruh Mahasiswa pelajar asal Sumatera yg terkena Bencana, di beri Gratis Living cost & Biaya Belajar di Jogja
    mantabbbb Sultan haha!πŸ‘πŸ‘πŸ‘
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    https://facebook.com/watch/?v=1188537939353111&vanity=pandanganjogjacom

    BalasHapus
  13. Gomen kl Hilang Muka,
    masa rm 500 doank
    disini...Full gratis dari
    SULTAN kita kasi full makan, rumah dan biaya colej...lebih dari puluhan juta haha!πŸ˜‰πŸ‘πŸ˜‰
    selama setahun bahkan lebih jika diperlukan haha!πŸ€—πŸ‘πŸ€—

    besar mana gaesz rm 500 sama rm 10.000 bahkan lebih buat mahasiswa sumatera yg kena bencana haha!πŸ’°πŸ’°πŸ’°

    BalasHapus
  14. Sultan kita itu Gubernur, ya pemerintah jugak
    Sultan HB ke X Jogja beri Titah
    kepada seluruh Mahasiswa pelajar asal Sumatera yg terkena Bencana, di beri Gratis Living cost & Biaya Belajar di Jogja
    mantabbbb Sultan haha!πŸ‘πŸ‘πŸ‘
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    https://facebook.com/watch/?
    v=1188537939353111&vanity=pandanganjogjacom

    KAHSIYAN warganyet 1cc, kl, KALAH LAGII..hanya rm 500 dikit sekali haha!🀣🀣🀣

    BalasHapus
  15. Sultan kita itu Gubernur, ya pemerintah jugak

    KAHSIYAN warganyet 1cc haha!🀣🀣🀣Masa rm 500, kalah lagi sama

    Sultan kita kasi Full 1 tahunn free belajar dan living cost hore haha!πŸ₯³πŸ’°πŸ₯³

    BalasHapus
  16. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
    SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
    BIAYA KULIAH
    BIAYA HIDUP
    Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
    Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
    Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
    Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
    Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
    Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
    Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
    Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
    Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
    ==========
    ==========
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
    Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
    https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
    --------
    😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

    BalasHapus
  17. hanya rm 500 eittt ada bantingannya dari Sri Sultan HB X..kasi Full 1 tahunn free biaya belajar dan living cost hore haha!πŸ₯³πŸ’°πŸ₯³

    BalasHapus
  18. Keringanan UKT, asrama, living cost, tunai sampai lulus dll:

    7 Kampus Mulai Beri Keringanan UKT buat Mahasiswa Korban Banjir https://share.google/3X7VoMhySbfX7z2vA

    BalasHapus
  19. Orang kaya terbangkan Fighter mahal..
    Bye malaydesh...LCA? πŸ€£πŸ€£πŸ˜‚πŸ˜›

    https://www.instagram.com/p/DSIVKPJjBvP/?igsh=NzJuZGNmdGpjY2hl

    BalasHapus
  20. Ternyata bukan pemerintahnya tapi di suruh kampus beri keringanan itu pun baru CADANGAN....HAHAHAHAH

    saya tanya BANTUAN PEMERINTAH INDIANESIA mana.....??? HAHAHAHAH




    KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti saintek) mengimbau perguruan tinggi yang mempunyai mahasiswa asal daerah terdampak banjir di Aceh-Sumatra, bisa meringankan atau menunda Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti saintek) Prof Dr Fauzan mengatakan kebijakan itu patut diambil perguruan tinggi sebagai bentuk empati kepada korban bencana alam di Sumatera.

    “Meski tentu saja ini sangat bergantung kepada kebijakan perguruan tingginya. Tapi, kemendikti saintek memberikan imbauan kepada perguruan tinggi untuk berempati,” kata Fauzan dilansir dari laman Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (11/12/2025).


    Sumber: https://www.kompas.com/edu/read/2025/12/10/083000271/7-kampus-mulai-beri-keringanan-ukt-buat-mahasiswa-korban-banjir.

    BalasHapus
    Balasan
    1. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

      Hapus
    2. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malondesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      ==================
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. SEWA 12 AW149 TUDM
      62. SEWA 4 AW139 TUDM
      63. SEWA 5 EC120B TUDM
      64. SEWA 2 AW159 TLDM
      65. SEWA 4 UH-60A TDM
      67. SEWA 12 AW149 TDM
      68. SEWA 4 AW139 BOMBA
      69. SEWA 2 AW159 MMEA
      70. SEWA 7 BELL429 POLIS
      ===================
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
      5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
      9. SEWA Utility Boat
      10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
      11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
      12. SEWA MV Aishah AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS
      ==================
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA

      Hapus
    4. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      --------------
      Banding ASEAN:
      1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
      2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
      3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
      =============
      =============
      MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
  21. Ternyata Sultan INDIANESIA hanya bantu pelajar yang terkesan dengan banjir hanya kawasan YOGJAKARTA je..... HAHAHAHAHAH



    “Kami sudah kontak kampus-kampus di Yogyakarta sekiranya ada keluarga yang di Sumatera ini punya anak yang jadi mahasiswa di Yogya saya mohon untuk bisa kami mendapatkan nama-nama itu,” kata Sri Sultan di Kepatihan Pemda DIY, Selasa (9/12).

    https://www.facebook.com/watch/?v=1188537939353111&vanity=pandanganjogjacom

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      --------------
      Banding ASEAN:
      1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
      2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
      3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
      =============
      =============
      MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
    2. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

      Hapus
  22. MALAYSIA yang hanya negara jiran ni pun mampu beri wang bantuan sebesar RM500 ke setiap pelajar INDIANESIA yang belajar di MALAYSIA yang terkesan banjir di Aceh dan Sumatera...HAHAHAH


    Malaysia Beri Bantuan Rp2 Juta untuk Pelajar Indonesia Terdampak Bencana Sumatera

    https://www.merdeka.com/dunia/malaysia-beri-bantuan-rp2-juta-untuk-pelajar-indonesia-terdampak-bencana-sumatera-506781-mvk.html

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      --------------
      Banding ASEAN:
      1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
      2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
      3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
      =============
      =============
      MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
    2. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

      Hapus
  23. Kesiyan lihat beruk pada stress lihat Jiran shoping aset baru 😁😁😁😁 sementara malaydesh masih sibuk ngemis kemana2 😁😁

    BalasHapus
  24. KONOHA ni tak faham.

    Yang kami highlightkan ialah bantuan MALAYSIA terhadap pelajar INDON di Malaysia RM500 seorang.

    Patut dibandingkan ialah sekiranya ada negara lain yang buat sama mcm Malaysia bagi RM500 kpd pelajar INDON di negara mereka. ADA KE? ADA?

    Yang KONOHA bandingkan dengan bantuan terhadap rakyat sendiri tu kenapa? Itu dah memang kewajipan. Macam kami juga dok bantu rakyat kami.

    Sorok-sorok sikit la BODOH tu...

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      --------------
      Banding ASEAN:
      1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
      2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
      3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
      =============
      =============
      MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
    2. 5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
      2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
      3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. MKM BARTER PALM OIL
      62. MIG29N BARTER PALM OIL
      63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
      64. SCORPENE BARTER PALM OIL
      65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
      67. FA50M BARTER PALM OIL
      ===================
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS
      ==================
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA

      Hapus
    3. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

      Hapus
  25. KONOHA ni tak faham.

    Yang kami highlightkan ialah bantuan MALAYSIA terhadap pelajar INDON di Malaysia RM500 seorang.

    Patut dibandingkan ialah sekiranya ada negara lain yang buat sama mcm Malaysia bagi RM500 kpd pelajar INDON di negara mereka. ADA KE? ADA?

    Yang KONOHA bandingkan dengan bantuan terhadap rakyat sendiri tu kenapa? Itu dah memang kewajipan. Macam kami juga dok bantu rakyat kami.

    Sorok-sorok sikit la BODOH tu...

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      --------------
      Banding ASEAN:
      1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
      2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
      3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
      =============
      =============
      MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
    2. OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      --------------------
      1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
      2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
      3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. MKM BARTER PALM OIL
      62. MIG29N BARTER PALM OIL
      63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
      64. SCORPENE BARTER PALM OIL
      65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
      67. FA50M BARTER PALM OIL
      ===================
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS
      ==================
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA

      Hapus
    3. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

      Hapus
  26. KONOHA ni tak faham.

    Yang kami highlightkan ialah bantuan MALAYSIA terhadap pelajar INDON di Malaysia RM500 seorang.

    Patut dibandingkan ialah sekiranya ada negara lain yang buat sama mcm Malaysia bagi RM500 kpd pelajar INDON di negara mereka. ADA KE? ADA?

    Yang KONOHA bandingkan dengan bantuan terhadap rakyat sendiri tu kenapa? Itu dah memang kewajipan. Macam kami juga dok bantu rakyat kami.

    Sorok-sorok sikit la BODOH tu...

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      --------------
      Banding ASEAN:
      1. Malaysia: sekitar 69% dari PDB.
      2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
      3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
      =============
      =============
      MALONDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malondesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      ==================
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. SEWA 12 AW149 TUDM
      62. SEWA 4 AW139 TUDM
      63. SEWA 5 EC120B TUDM
      64. SEWA 2 AW159 TLDM
      65. SEWA 4 UH-60A TDM
      67. SEWA 12 AW149 TDM
      68. SEWA 4 AW139 BOMBA
      69. SEWA 2 AW159 MMEA
      70. SEWA 7 BELL429 POLIS
      ===================
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
      5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
      9. SEWA Utility Boat
      10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
      11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
      12. SEWA MV Aishah AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS
      ==================
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
      GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA

      Hapus
    3. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
      SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
      BIAYA KULIAH
      BIAYA HIDUP
      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
      Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
      Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
      Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
      Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
      Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
      Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
      Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
      Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
      ==========
      ==========
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
      GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
      Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
      https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
      --------
      😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

      Hapus
    4. RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
      70% PDB
      70% PDB
      70% PDB
      Stabilitas: Rasio ULN Malondesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malondesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malondesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      πŸ“Œ Kesimpulan
      Rasio ULN Malondesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malondesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB

      Hapus
  27. GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    ------------------
    BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    ------------------
    1. DEBT 84.3% DARI GDP
    2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
    3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
    4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
    5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
    6. SEWA SIMULATOR MKM
    7. PESAWAT MIG GROUNDED
    8. SEWA MOTOR POLIS
    9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
    10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
    11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
    12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
    13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
    14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
    15. NO LST
    16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
    17. NO TANKER
    18. NO KCR
    19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
    20. NO SPH
    21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
    22. NO HELLFIRE
    23. NO MPA ATR72 DELAYED
    24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
    25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
    26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
    27. LCS MANGKRAK KARATAN
    28. OPV MANGKRAK
    29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
    30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
    31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
    32. RADAR GIFTED PAID USA
    33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    34. SEWA VVSHORAD
    35. SEWA TRUK 3 TON
    36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
    37. C130H DIGANTI 2045
    38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
    39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
    40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
    41. NO TRACKED SPH
    42. SEWA SIMULATOR HELI
    43. SPH CANCELLED
    44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
    45. NO PESAWAT COIN
    46. PILATUS MK II KARATAN
    47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
    48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
    49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
    50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
    51. LYNX GROUNDED
    52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
    53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
    54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
    55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
    56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
    57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
    58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
    59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
    61. SEWA 12 AW149 TUDM
    62. SEWA 4 AW139 TUDM
    63. SEWA 5 EC120B TUDM
    64. SEWA 2 AW159 TLDM
    65. SEWA 4 UH-60A TDM
    67. SEWA 12 AW149 TDM
    68. SEWA 4 AW139 BOMBA
    69. SEWA 2 AW159 MMEA
    70. SEWA 7 BELL429 POLIS
    ===================
    SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
    1. SEWA 28 HELI
    2. SEWA L39 ITCC
    3. SEWA EC120B
    4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
    5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
    6. SEWA HOVERCRAFT
    7. SEWA AW139
    8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
    9. SEWA Utility Boat
    10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
    11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
    12. SEWA MV Aishah AIM 4
    13. SEWA BMW R1250RT
    14. SEWA 4x4 VECHICLE
    15. SEWA VSHORAD
    16. SEWA TRUCK
    17. SEWA HONDA CIVIC
    18. SEWA PATROL BOATS
    19. SEWA OUTBOARD MOTORS
    20. SEWA TRAILERS
    21. SEWA SUPERBIKES
    22. SEWA SIMULATOR MKM
    23. SEWA 12 AW149 TUDM
    24. SEWA 4 AW139 TUDM
    25. SEWA 5 EC120B TUDM
    26. SEWA 2 AW159 TLDM
    27. SEWA 4 UH-60A TDM
    28. SEWA 12 AW149 TDM
    29. SEWA 4 AW139 BOMBA
    30. SEWA 2 AW159 MMEA
    31. SEWA 7 BELL429 POLIS
    32. SEWA MOTOR POLIS
    ==================
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA


    BalasHapus
  28. KEMDIKTISAINTEK = 75 TRILLIUN
    SULTAN (GUBERNUR) YOGYA =
    BIAYA KULIAH
    BIAYA HIDUP
    Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam memberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa perantau yang terdampak bencana di daerah asalnya.
    Koordinasi dengan kampus di Yogyakarta Sultan meminta kampus-kampus di Yogya untuk mendata mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya agar mereka bisa segera menerima bantuan.
    Bantuan biaya kuliah dan biaya hidup Pemda DIY menyiapkan dua bentuk bantuan:
    Keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terbebani pembayaran UKT.
    Biaya hidup (living cost) selama 8 bulan. Durasi ini bisa diperpanjang jika kondisi di daerah asal mahasiswa belum pulih.
    Beasiswa & Keringanan UKT dari Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memberikan keringanan UKT hingga beasiswa penuh bagi mahasiswa korban bencana.
    Bantuan Biaya Hidup dari Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyalurkan Rp 1,25 juta per bulan untuk mahasiswa terdampak bencana di Sumatera.
    Bantuan ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari.
    Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 75 triliun lebih untuk mahasiswa dan dosen terdampak
    ==========
    ==========
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GORILA BOTOL: RM500 = 2 JUTA
    GEMPURWIRA12 Desember 2025 pukul 08.16
    Penuntut Indonesia belajar di Malaysia terkesan akibat banjir diberi bantuan RM500
    https://majoriti.com.my/berita/2025/12/11/penuntut-indonesia-belajar-di-malaysia-terkesan-akibat-banjir-diberi-bantuan-rm500
    --------
    😝75 TRILLUN versus 2 JUTA = GORILA BOTOL NGAMUK😝

    BalasHapus
  29. KERAJAAN PEMBUNUH
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
    🌊 Kronologi Banjir 2025
    Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
    Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
    ⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
    Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
    Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
    Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
    πŸ”Ž Analisis Sosial-Politik
    Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
    Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
    Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
    πŸ“Š Dampak Tagar
    Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
    Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
    Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
    πŸ‘‰ Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
    ---------------
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH

    BalasHapus
  30. KERAJAAN PEMBUNUH
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
    🌊 Kronologi Banjir 2025
    Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
    Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
    ⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
    Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
    Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
    Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
    πŸ”Ž Analisis Sosial-Politik
    Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
    Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
    Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
    πŸ“Š Dampak Tagar
    Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
    Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
    Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
    πŸ‘‰ Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
    ---------------
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH

    BalasHapus
  31. KERAJAAN PEMBUNUH
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
    🌊 Kronologi Banjir 2025
    Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
    Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
    ⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
    Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
    Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
    Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
    πŸ”Ž Analisis Sosial-Politik
    Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
    Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
    Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
    πŸ“Š Dampak Tagar
    Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
    Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
    Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
    πŸ‘‰ Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
    ---------------
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH

    BalasHapus
  32. KERAJAAN PEMBUNUH
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
    🌊 Kronologi Banjir 2025
    Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
    Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
    ⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
    Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
    Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
    Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
    πŸ”Ž Analisis Sosial-Politik
    Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
    Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
    Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
    πŸ“Š Dampak Tagar
    Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
    Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
    Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
    πŸ‘‰ Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
    ---------------
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH

    BalasHapus
  33. KERAJAAN PEMBUNUH
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
    🌊 Kronologi Banjir 2025
    Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
    Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
    ⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
    Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
    Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
    Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
    πŸ”Ž Analisis Sosial-Politik
    Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
    Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
    Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
    πŸ“Š Dampak Tagar
    Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
    Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
    Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
    πŸ‘‰ Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
    ---------------
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH

    BalasHapus
  34. KERAJAAN PEMBUNUH
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
    🌊 Kronologi Banjir 2025
    Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
    Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
    ⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
    Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
    Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
    Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
    πŸ”Ž Analisis Sosial-Politik
    Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
    Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
    Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
    πŸ“Š Dampak Tagar
    Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
    Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
    Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
    πŸ‘‰ Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
    ---------------
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH

    BalasHapus
  35. KERAJAAN PEMBUNUH
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    #kerajaanpembunuh
    Singkatnya: Tagar “#KerajaanPembunuh” muncul di Malondesh sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal dan lamban menangani banjir besar 2025, sehingga korban jiwa dan kerugian dipandang sebagai akibat langsung dari kelalaian negara.
    🌊 Kronologi Banjir 2025
    Di Malondesh, kawasan Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) paling terdampak. Infrastruktur lumpuh, jalan utama terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
    Kritik muncul karena sistem tebatan banjir dan mitigasi dianggap tidak memadai meski sudah lama dijanjikan pemerintah.
    ⚡ Mengapa Tagar “Kerajaan Pembunuh” Muncul
    Kemarahan publik: Rakyat menilai pemerintah lamban dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi antar lembaga.
    Simbol digital: Tagar ini digunakan di media sosial untuk menuduh pemerintah “membunuh rakyat secara tidak langsung” karena kelalaian.
    Konteks politik: Kritik diarahkan pada birokrasi yang dianggap terlalu berbelit, meski peringatan dini sudah ada
    πŸ”Ž Analisis Sosial-Politik
    Krisis kepercayaan: Tagar ini mencerminkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah melindungi nyawa.
    Bencana sebagai ujian tata kelola: Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi juga ujian atas kesiapan negara. Ketika mitigasi gagal, rakyat melihatnya sebagai kegagalan sistemik.
    Narasi kegagalan pembangunan: Diskursus publik menyoroti apakah banjir semata-mata bencana alam atau akibat kelemahan perencanaan pembangunan.
    πŸ“Š Dampak Tagar
    Politik: Memperlemah legitimasi pemerintah, terutama di daerah yang sering dilanda banjir.
    Sosial: Memperkuat solidaritas warga terdampak, tetapi juga memperuncing ketegangan antara masyarakat dan aparat.
    Ekonomi: Kerugian akibat banjir semakin besar karena keterlambatan penanganan, memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
    πŸ‘‰ Jadi, “#KerajaanPembunuh” bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan protes keras yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari bencana banjir 2025. Ia menjadi simbol digital dari tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proyek mitigasi banjir di Malondesh.
    ---------------
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH
    #KERAJAAN ZALIM = #KERAJAAN GAGAL = #KERAJAAN PEMBUNUH

    BalasHapus
  36. BANTUAN NGO BSR
    KANTOR PUSAT CHINA
    KANTOR PUSAT CHINA
    KANTOR PUSAT CHINA
    Blue Sky Rescue (BSR) adalah organisasi non-pemerintah (NGO) profesional yang berbasis di Tiongkok. Organisasi ini berdiri pada tahun 2007 dan dikenal sebagai salah satu tim penyelamat sipil terbesar di Asia, dengan fokus pada misi kemanusiaan, evakuasi bencana, dan bantuan medis
    -------
    NGO BSR CHINA =
    BUKAN GOVERMENT MALONDESH
    BUKAN GOVERMENT MALONDESH
    BUKAN GOVERMENT MALONDESH
    Blue Sky Rescue (BSR) telah tiba di Kabupaten Aceh Utara, pada Minggu (30/11/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka membantu evakuasi dan pemulihan korban banjir di kabupaten itu. Commandor in Chief BSR Patrick Thong menyebut pihaknya telah membawa 10 tenaga medis dan obat-obatan senilai 1 juta ringgit Malondesh (senilai lebih dari Rp 4 miliar)
    -------
    IQ BOTOL MISKIN =
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
    •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
    •28 UNIT X USD 31 JT= USD 857 JUTA
    •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
    ----
    4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
    SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
    BELI BARU = RM3.954 BILION
    SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MAID OF LONDON (MALON) (ATM)
    ============
    ============
    KAYA =
    50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
    50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
    50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
    Armada Udara: Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB diterjunkan untuk menjangkau wilayah terisolir.
    Pengiriman Logistik Skala Besar: Pesawat angkut berat TNI AU, termasuk A400, CN-295 (A-2904), dan C-130J Super Hercules,
    -------
    500 RIBU TON BANTUAN
    500 RIBU TON BANTUAN
    500 RIBU TON BANTUAN
    500 RIBU TON BANTUAN
    Pemerintah telah menyalurkan 500 ribu ton lebih bantuan untuk warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan tersebut mencakup paket sembako, makanan siap saji, perlengkapan kesehatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya.
    😝500RIBU TON 50 HELIKOPTER versus #KERAJAAN ZALIM GAGAL PEMBUNUH😝

    BalasHapus
  37. BANTUAN NGO BSR
    KANTOR PUSAT CHINA
    KANTOR PUSAT CHINA
    KANTOR PUSAT CHINA
    Blue Sky Rescue (BSR) adalah organisasi non-pemerintah (NGO) profesional yang berbasis di Tiongkok. Organisasi ini berdiri pada tahun 2007 dan dikenal sebagai salah satu tim penyelamat sipil terbesar di Asia, dengan fokus pada misi kemanusiaan, evakuasi bencana, dan bantuan medis
    -------
    NGO BSR CHINA =
    BUKAN GOVERMENT MALONDESH
    BUKAN GOVERMENT MALONDESH
    BUKAN GOVERMENT MALONDESH
    Blue Sky Rescue (BSR) telah tiba di Kabupaten Aceh Utara, pada Minggu (30/11/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka membantu evakuasi dan pemulihan korban banjir di kabupaten itu. Commandor in Chief BSR Patrick Thong menyebut pihaknya telah membawa 10 tenaga medis dan obat-obatan senilai 1 juta ringgit Malondesh (senilai lebih dari Rp 4 miliar)
    -------
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA
    GORILA IQ BOTOL KLAIM = BANTUAN NGO BSR CHINA

    BalasHapus
  38. BANTUAN NGO BSR
    KANTOR PUSAT CHINA
    KANTOR PUSAT CHINA
    KANTOR PUSAT CHINA
    Blue Sky Rescue (BSR) adalah organisasi non-pemerintah (NGO) profesional yang berbasis di Tiongkok. Organisasi ini berdiri pada tahun 2007 dan dikenal sebagai salah satu tim penyelamat sipil terbesar di Asia, dengan fokus pada misi kemanusiaan, evakuasi bencana, dan bantuan medis
    -------
    NGO BSR CHINA =
    BUKAN GOVERMENT MALONDESH
    BUKAN GOVERMENT MALONDESH
    BUKAN GOVERMENT MALONDESH
    Blue Sky Rescue (BSR) telah tiba di Kabupaten Aceh Utara, pada Minggu (30/11/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka membantu evakuasi dan pemulihan korban banjir di kabupaten itu. Commandor in Chief BSR Patrick Thong menyebut pihaknya telah membawa 10 tenaga medis dan obat-obatan senilai 1 juta ringgit Malondesh (senilai lebih dari Rp 4 miliar)
    -------
    IQ BOTOL MISKIN =
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
    SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
    •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
    •28 UNIT X USD 31 JT= USD 857 JUTA
    •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
    ----
    4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
    SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
    BELI BARU = RM3.954 BILION
    SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MAID OF LONDON (MALON) (ATM)
    ============
    ============
    KAYA =
    50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
    50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
    50 HELIKOPTER = MILIK SENDIRI
    Armada Udara: Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB diterjunkan untuk menjangkau wilayah terisolir.
    Pengiriman Logistik Skala Besar: Pesawat angkut berat TNI AU, termasuk A400, CN-295 (A-2904), dan C-130J Super Hercules,-
    ------
    500 RIBU TON BANTUAN
    500 RIBU TON BANTUAN
    500 RIBU TON BANTUAN
    500 RIBU TON BANTUAN
    Pemerintah telah menyalurkan 500 ribu ton lebih bantuan untuk warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan tersebut mencakup paket sembako, makanan siap saji, perlengkapan kesehatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya.


    BalasHapus
  39. Hahaha MMW kapan pintarnyaya? Banyakin baca deh
    🀣🀣🀣🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ohhh budak Tukang Dogan ni terkenal dengan minim literasi nya...
      🀣🀣🀣🀣🀣🀣

      Hapus
    2. GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
      GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP

      Hapus
    3. HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
    4. 5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
      5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK

      Hapus
  40. SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    πŸ“Œ 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
    Malondesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
    Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
    Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
    πŸ“Œ 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
    Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
    Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
    Pilihan utama:
    Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
    Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
    πŸ“Œ 3. Penerbitan Obligasi Internasional
    Malondesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
    πŸ“Œ 4. Dampak Ekonomi
    Negatif:
    Menambah beban utang luar negeri.
    Membuat Malondesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
    Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
    πŸ“Š Alur Sederhana
    Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
    Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malondesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
    -----------
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI

    BalasHapus
  41. SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    πŸ“Œ 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
    Malondesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
    Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
    Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
    πŸ“Œ 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
    Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
    Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
    Pilihan utama:
    Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
    Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
    πŸ“Œ 3. Penerbitan Obligasi Internasional
    Malondesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
    πŸ“Œ 4. Dampak Ekonomi
    Negatif:
    Menambah beban utang luar negeri.
    Membuat Malondesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
    Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
    πŸ“Š Alur Sederhana
    Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
    Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malondesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
    -----------
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI

    BalasHapus
  42. HUTANG LUAR NEGERI
    RASIO 70% PDB
    RASIO 70% PDB
    RASIO 70% PDB
    Rasio hutang luar negeri Malondesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
    πŸ“Š Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malondesh
    2023: 68.2% dari PDB
    2024: 69.7% dari PDB
    Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
    Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
    2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
    πŸ“Œ Interpretasi Ekonomi
    Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malondesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
    Stabilitas: Meskipun tinggi, Malondesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
    Faktor pendorong:
    Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
    Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
    Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
    -----------
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI

    BalasHapus
  43. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malondesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
    πŸ“Š Rincian Utang Luar Negeri Malondesh 2025
    Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
    Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
    Tren historis:
    Tertinggi: 73,2% pada 2016.
    Terendah: 52,9% pada 2010.
    Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
    -----------
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

    BalasHapus
  44. RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
    70% PDB
    70% PDB
    70% PDB
    Stabilitas: Rasio ULN Malondesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
    Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malondesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
    Perbandingan regional:
    1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
    2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
    3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malondesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
    πŸ“Œ Kesimpulan
    Rasio ULN Malondesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
    Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malondesh memiliki beban eksternal lebih besar.
    Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
    -----------
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB

    BalasHapus
  45. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    PER TAHUN 2025, RASIO UTANG LUAR NEGERI (ULN) MALONDESH TERHADAP PDB BERADA DI KISARAN 69–70%, SEDIKIT NAIK DIBANDINGKAN 2023 (68,2%) DAN 2024 (69,7%).
    πŸ“Š RINCIAN UTANG LUAR NEGERI MALONDESH 2025
    TOTAL ULN KUARTAL III 2025: MYR 1.381,2 MILIAR (TURUN DARI MYR 1.403,3 MILIAR KUARTAL II 2025).
    RASIO ULN TERHADAP PDB: SEKITAR 69–70%.
    TREN HISTORIS:
    TERTINGGI: 73,2% PADA 2016.
    TERENDAH: 52,9% PADA 2010.
    RATA-RATA 2009–2024: 66,0%.
    πŸ“‰ ANALISIS
    STABILITAS: RASIO ULN MALONDESH RELATIF TINGGI DIBANDINGKAN BANYAK NEGARA ASEAN, MENUNJUKKAN KETERGANTUNGAN BESAR PADA PEMBIAYAAN EKSTERNAL.
    STRUKTUR ULN: SEBAGIAN BESAR ULN MALONDESH BERBENTUK UTANG JANGKA PANJANG, SEHINGGA RISIKO LIKUIDITAS JANGKA PENDEK LEBIH TERKENDALI.
    PERBANDINGAN REGIONAL:
    1. INDONESIA (2025): ULN SEKITAR 29,5% PDB.
    2. THAILAND (2025): ULN SEKITAR 38–40% PDB.
    3. FILIPINA (2025): ULN SEKITAR 30–32% PDB. → MALONDESH MENONJOL SEBAGAI NEGARA DENGAN RASIO ULN TERTINGGI DI ASEAN.
    πŸ“Œ KESIMPULAN
    RASIO ULN MALONDESH 2025: SEKITAR 69–70% PDB.
    ANGKA INI JAUH LEBIH TINGGI DIBANDING INDONESIA, THAILAND, DAN FILIPINA, SEHINGGA MALONDESH MEMILIKI BEBAN EKSTERNAL LEBIH BESAR.
    MESKIPUN SEBAGIAN BESAR ULN BERSIFAT JANGKA PANJANG, TINGGINYA RASIO TETAP MENJADI TANTANGAN BAGI STABILITAS FISKAL DAN NILAI TUKAR RINGGIT.
    -----------
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

    BalasHapus
  46. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    PER TAHUN 2025, RASIO UTANG LUAR NEGERI (ULN) MALONDESH TERHADAP PDB BERADA DI KISARAN 69–70%, SEDIKIT NAIK DIBANDINGKAN 2023 (68,2%) DAN 2024 (69,7%).
    πŸ“Š RINCIAN UTANG LUAR NEGERI MALONDESH 2025
    TOTAL ULN KUARTAL III 2025: MYR 1.381,2 MILIAR (TURUN DARI MYR 1.403,3 MILIAR KUARTAL II 2025).
    RASIO ULN TERHADAP PDB: SEKITAR 69–70%.
    TREN HISTORIS:
    TERTINGGI: 73,2% PADA 2016.
    TERENDAH: 52,9% PADA 2010.
    RATA-RATA 2009–2024: 66,0%.
    πŸ“‰ ANALISIS
    STABILITAS: RASIO ULN MALONDESH RELATIF TINGGI DIBANDINGKAN BANYAK NEGARA ASEAN, MENUNJUKKAN KETERGANTUNGAN BESAR PADA PEMBIAYAAN EKSTERNAL.
    STRUKTUR ULN: SEBAGIAN BESAR ULN MALONDESH BERBENTUK UTANG JANGKA PANJANG, SEHINGGA RISIKO LIKUIDITAS JANGKA PENDEK LEBIH TERKENDALI.
    PERBANDINGAN REGIONAL:
    1. INDONESIA (2025): ULN SEKITAR 29,5% PDB.
    2. THAILAND (2025): ULN SEKITAR 38–40% PDB.
    3. FILIPINA (2025): ULN SEKITAR 30–32% PDB. → MALONDESH MENONJOL SEBAGAI NEGARA DENGAN RASIO ULN TERTINGGI DI ASEAN.
    πŸ“Œ KESIMPULAN
    RASIO ULN MALONDESH 2025: SEKITAR 69–70% PDB.
    ANGKA INI JAUH LEBIH TINGGI DIBANDING INDONESIA, THAILAND, DAN FILIPINA, SEHINGGA MALONDESH MEMILIKI BEBAN EKSTERNAL LEBIH BESAR.
    MESKIPUN SEBAGIAN BESAR ULN BERSIFAT JANGKA PANJANG, TINGGINYA RASIO TETAP MENJADI TANTANGAN BAGI STABILITAS FISKAL DAN NILAI TUKAR RINGGIT.
    -----------
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

    BalasHapus
  47. DEFISIT = TAMBAH HUTANG
    Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
    Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
    1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
    Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
    Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malondeshn Government Securities/MGS di Malondesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
    2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
    Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
    Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
    Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
    Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
    3. Aturan Fiskal Malondesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
    Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malondesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
    Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
    Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malondesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
    Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
    Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
    Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
    4. Menambah Beban Utang
    Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
    Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
    Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit

    BalasHapus
  48. DEFISIT = TAMBAH HUTANG
    Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
    Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
    1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
    Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
    Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malondeshn Government Securities/MGS di Malondesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
    2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
    Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
    Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
    Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
    Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
    3. Aturan Fiskal Malondesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
    Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malondesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
    Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
    Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malondesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
    Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
    Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
    Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
    4. Menambah Beban Utang
    Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
    Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
    Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit

    BalasHapus
  49. 2025
    2024
    2023
    IQ BOTOL KLAIM SPH = ZONK
    ---
    SPH CAESAR = GEMPURWIRA28 NOVEMBER 2025 PUKUL 19.59
    MANAKALA MALONDESH...... ALHAMDULILAH SHOPING TERUSSS......
    TENTERA DARAT MALONDESH AKAN MENDAPATKAN SPH 155 MM TAHUN DEPAN
    ---
    GEMPURWIRA14 MARET 2024 PUKUL 11.36
    SEKARANG HANYA ADA 1 PILIHAN SAJA SPH YANG DI SEBUT BAKAL DIPILIH.... CAESAR ATAU EVA.... HOREYYY
    ---
    SPH = GEMPURWIRA14 DESEMBER 2023 PUKUL 09.48
    PSSSTTTTT..... 18 BUAH SPH BELI CASH YA GUYS BUKAN HUTANG
    ---
    SPH CAESAR = GEMPURWIRA 2 APRIL 2022 PUKUL 19.36
    WKWKWKWKKW.... MALONDESH SHOPING SPH GUYS.... ORANG KAYA
    ---
    SPH YAVUZ = GEMPURWIRA 18 APRIL 2022 PUKUL 12.26
    SPH MASUK DALAM ASET TERBARU YA GUYS... SHOPING LAGI. WKWKKWKWKWKW
    ---
    SPH EVA = GEMPURWIRA 14 SEPTEMBER 2022 PUKUL 07.29
    VIDEO EVA SPH YANG DI RUNDING OLEH MALONDESH GUYS.... PENGISIAN PELURU AUTO GUYS
    ---
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
    2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK

    BalasHapus
  50. 2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    MALONDESH PADA TAHUN 1995 MEMANG MELAKUKAN UJI COBA SPH G5 DAN FH-70, TETAPI TIDAK MELANJUTKAN PEMBELIAN. FOKUS MEREKA TETAP PADA ARTILERI TARIK HINGGA AKHIRNYA BARU PADA DEKADE 2000-AN DAN 2020-AN MUNCUL OPSI SPH MODERN SEPERTI CAESAR DAN YAVUZ.
    -----------------
    TAHUN JENIS SPH DIUJI ASAL STATUS
    1995 G5 155MM AFRIKA SELATAN UJI COBA, TIDAK DIBELI
    1995 FH-70 (SPH VARIAN) INGGRIS/ITALIA/JERMAN UJI COBA, TIDAK DIBELI
    2000-AN CAESAR 155MM PRANCIS EVALUASI LANJUT
    2020-AN YAVUZ 155MM TURKI
    -----------------
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH

    BalasHapus
  51. 2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    MALONDESH PADA TAHUN 1995 MEMANG MELAKUKAN UJI COBA SPH G5 DAN FH-70, TETAPI TIDAK MELANJUTKAN PEMBELIAN. FOKUS MEREKA TETAP PADA ARTILERI TARIK HINGGA AKHIRNYA BARU PADA DEKADE 2000-AN DAN 2020-AN MUNCUL OPSI SPH MODERN SEPERTI CAESAR DAN YAVUZ.
    -----------------
    TAHUN JENIS SPH DIUJI ASAL STATUS
    1995 G5 155MM AFRIKA SELATAN UJI COBA, TIDAK DIBELI
    1995 FH-70 (SPH VARIAN) INGGRIS/ITALIA/JERMAN UJI COBA, TIDAK DIBELI
    2000-AN CAESAR 155MM PRANCIS EVALUASI LANJUT
    2020-AN YAVUZ 155MM TURKI
    -----------------
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH

    BalasHapus
  52. 2025-1995 = 30 TAHUN PRANK SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN PRANK SPH
    2025-1995 = 30 TAHUN PRANK SPH
    Malondesh pada tahun 1995 memang melakukan uji coba SPH G5 dan FH-70, tetapi tidak melanjutkan pembelian. Fokus mereka tetap pada artileri tarik hingga akhirnya baru pada dekade 2000-an dan 2020-an muncul opsi SPH modern seperti Caesar dan Yavuz.
    -----------------
    SPH CAESAR = GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
    Wkwkwkwkkw.... MALONDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
    ---
    SPH YAVUZ = GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
    SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
    ---
    SPH EVA = GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
    Video Eva SPH yang di runding oleh MALONDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
    -----------------
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
    CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL

    BalasHapus
  53. KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
    KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011

    BalasHapus
  54. KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017

    BalasHapus
  55. KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
    KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017

    BalasHapus
  56. KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995
    KUAT AKAN SPH = 2025-1995

    BalasHapus
  57. TIDAK BAYAR DEBT
    TIDAK BAYAR DEBT
    TIDAK BAYAR DEBT
    “KALAU DIKIRA DARIPADA PERATUS, (DEBT) 82 PERATUS DARIPADA KDNK (KELUARAN DALAM NEGARA KASAR) DAN UNTUK DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN SUDAH MENCECAH 60.4 PERATUS. “INI BERMAKNA BAYARAN KHIDMAT DEBT BANYAK…HANYA MEMBAYAR FAEDAH BUKAN BAYAR DEBT TERTUNGGAK,” KATA ANWAR LAGI
    --------------
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK

    BalasHapus
  58. 5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK
    5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK

    BalasHapus
  59. KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
    HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
    HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
    HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
    Maid of london (MALON) Coast Guard (Penjaga Pantai Maid of london (MALON) ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
    USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
    USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
    ------------------
    KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
    33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
    33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
    33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
    NO AMRAAMs
    NO AIM 9X
    RADAR AN/APG 65 = 110 KM
    ANALOG TAHUN 1990an
    ------------------
    KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
    MERIAM 105 = UMUR NEGARA
    MERIAM 105 = UMUR NEGARA
    MERIAM 105 = UMUR NEGARA
    Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
    Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.
    ------------------
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK

    BalasHapus
  60. Pokok nya WD berapapun pasti di bayar!!

    FOR4D

    FOR4D

    FOR4D

    BalasHapus
  61. heylink.me/linkgacorterbaik
    https://prediksimeteor.com/
    https://megajupiter.com/

    BalasHapus