20 Januari 2026

Australia Segera Terima Pesawat ISREW MC-55A Peregrine

20 Januari 2026

Pesawat ISREW MC-55A Peregrine (photos: SR Planespotter)

Pesawat pertama dari empat pesawat intelijen, pengawasan, pengintaian, dan peperangan elektronik/intelligence, surveillance, reconnaissance and electronic warfare (ISREW) MC-55A Peregrine akan dikirimkan ke Angkatan Udara Kerajaan Australia sebelum akhir tahun, menurut kontraktor utama, L3Harris Technologies.

Kabar ini, yang disampaikan menjelang Pameran Dirgantara Internasional Australia di Avalon pada bulan Maret, tentu disambut baik oleh Departemen Pertahanan, setelah penundaan teknis yang signifikan pada program tersebut.

Keempat pesawat tersebut merupakan jet bisnis Gulfstream Aerospace 550 yang dimodifikasi secara besar-besaran, dan tantangan yang dihadapi dalam desain, rekayasa, dan sertifikasi bentuk badan pesawat – yang dikenal sebagai garis cetakan luar – telah memainkan peran utama dalam penundaan proyek RAAF.

“Saya senang mengumumkan bahwa uji terbang untuk Administrasi Penerbangan Federal AS telah selesai pada Juli 2024 dan pada kuartal keempat Gulfstream memperoleh Sertifikat Tipe Tambahan untuk platform MC-55A – sebuah tonggak penting dalam program ini,” kata presiden L3Harris Technologies ISR, Jason Lambert.

Lambert mengatakan bahwa sementara pengujian penerbangan aerodinamis sedang dilakukan, perusahaan sedang melengkapi pesawat kedua dengan sistem misi yang ditentukan oleh RAAF di fasilitasnya di Greenville, Texas, dan uji terbang fungsional pertama dilakukan pada Desember 2024.

“Semua ini memposisikan kami untuk memberikan kemampuan ini kepada RAAF pada tahun kalender ini, 2025,” tambah Lambert. “Selain pesawat, stasiun darat kini sedang dibangun di Greenville dan akan dikirimkan ke RAAF di Australia sebelum pengiriman pesawat pertama. Kami sangat senang dapat berbicara dengan pimpinan di negara ini dan dapat memberikan kemampuan ini – tidak hanya untuk ISR multi-misi dan peperangan elektronik, tetapi juga untuk dapat menyediakan hubungan komunikasi antara aset darat, ruang angkasa, dan laut di medan pertempuran.”

Pesawat Peregrine diperoleh di bawah Fase 1 Proyek AIR 555 Departemen Pertahanan dan akan memberikan kemampuan pengawasan elektronik dan peperangan elektronik yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada RAAF. Setelah pengiriman ke Australia, kemungkinan pada awal tahun 2026 setelah pekerjaan penerimaan di AS, pesawat-pesawat tersebut akan berbasis di RAAF Edinburgh di Australia Selatan.


Kemampuan lengkap dari rangkaian sensor di dalam pesawat, tentu saja, dirahasiakan dan Lambert mengatakan bahwa AIR 555 adalah pertama kalinya sistem lengkap tersebut dipasang di pesawat berukuran jet bisnis.

“Saya tidak dapat berkomentar tentang kemampuan spesifiknya, selain fakta bahwa pesawat ini memiliki beberapa peralatan peperangan elektronik dan peralatan ISR strategis multi-misi,” katanya. “Kadang-kadang disebut multi-int, atau multi-intelijen, yang berarti ada beberapa sistem pengumpulan intelijen yang berbeda di pesawat tersebut.”

Sebagian besar peralatan ini, atau setidaknya versi serupa, telah digunakan pada pesawat pengumpul intelijen Boeing RC-135V/W Rivet Joint yang jauh lebih besar, yang sering terlihat di berita malam hari dicegat oleh pesawat tempur Tiongkok atau Rusia.

“Ada jet bisnis ‘bermisi’ lain yang dioperasikan negara lain, tetapi saya dapat mengatakan bahwa ini adalah pesawat pertama dari jenisnya dengan kemampuan dan paket sensor sebanyak ini pada jet bisnis,” tambah Lambert.

“Saya bahkan akan mengatakan lebih jauh bahwa, dari segi kemampuan ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) pada platform jet ini, tidak ada yang lain di dunia yang menandingi MC-55A Peregrine.

“Apa yang diberikannya dalam hal kemampuan strategis, komando dan kendali, serta kemampuan untuk menghubungkan aset bersama dan menjadi pengganda kekuatan untuk pasukan udara, laut, ruang angkasa, dan darat, benar-benar akan menjadi pengubah permainan bagi RAAF (Angkatan Udara Kerajaan Australia).”

215 komentar:

  1. 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
    JENDERAL = KORUPSI
    PRAJURIT = PARTI WANITA
    PROCUREMENT = CANCELLED/FREEZES
    -
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    ----------
    Sumber Berita Utama
    Tribun Jateng (7 Januari 2026)
    Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
    ----------
    Kompas.com (6 Januari 2026)
    Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
    ----------
    YouTube – Tribun Video
    Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
    --------------------------
    2026 UANG KOPI SEDAP .....
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
    -
    • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
    -
    • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
    -
    • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
    -
    • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
    -
    • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
    --------------------------
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.

    BalasHapus
  2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ----------------
    SEWA 28 HELI
    The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
    SEWA PESAWAT
    ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
    SEWA HELI
    Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
    SEWA HELI
    4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
    SEWA BOAT
    SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
    SEWA HIDROGRAFI
    tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
    SEWA MOTOR
    The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
    SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
    Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
    SEWA VVSHORAD
    SEWA TRUK CINA 3 TON
    government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals

    BalasHapus
  3. Berita yang buat GORILLA MISKIN makin tersakiti....HAHAHAHAHHA



    This morning, The Royal Malaysian Navy KD Maharaja Lela 2501 or known as LCS 1 has begun the first phase of Sea Trials

    https://x.com/JohnMYSreview/status/2013439021750591608/photo/1

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      SEWA 28 HELI
      The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
      SEWA PESAWAT
      ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
      SEWA HELI
      Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA HELI
      4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
      SEWA BOAT
      SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI
      tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA MOTOR
      The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
      SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
      Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
      SEWA VVSHORAD
      SEWA TRUK CINA 3 TON
      government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals

      Hapus
    2. KETAWA LAWAK 2025 = ZONK
      BUAL MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM
      6x MOD
      6x MOF
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ---------------
      1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
      2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
      3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. MKM BARTER PALM OIL
      62. MIG29N BARTER PALM OIL
      63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
      64. SCORPENE BARTER PALM OIL
      65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
      67. FA50M BARTER PALM OIL
      ===================
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS
      ---------------
      GORILA KLAIM KAYA = TIADA MALAYDESH
      1. DEFISIT TIAP TAHUN
      2. HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. ASET MILITER = SEWA
      5. HUTANG = HANYA BAYAR FAEDAH

      Hapus
    3. 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      GORILA KLAIM =
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      -
      GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
      Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
      Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. 😎😎🇲🇾🇲🇾
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
      Dulu kan saya dah kata.
      Kontrak kami ada isi (ada wang).
      Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.🤣🤣🤣🤣🤣
      Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
      RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus 🤣🤣🤣🤣
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
      Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
      Kalau ada gambar, post le.
      Admin sila bantu! 🤣🤣🤣
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
      Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
      Kalau ada gambar, post le.
      Admin sila bantu! 😅😅😅😅

      Hapus
    5. SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
      Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
      Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
      Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
      📌 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
      Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
      Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
      Pilihan utama:
      Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
      Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
      📌 3. Penerbitan Obligasi Internasional
      Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
      📌 4. Dampak Ekonomi
      Negatif:
      Menambah beban utang luar negeri.
      Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
      Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
      📊 Alur Sederhana
      Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
      Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
      -----------
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
  4. Berita yang buat GORILLA MISKIN makin tersakiti...LCS 1 sudah mula SEA TRAIL.....HOREYYYYYYYY



    This morning, The Royal Malaysian Navy KD Maharaja Lela 2501 or known as LCS 1 has begun the first phase of Sea Trials

    https://x.com/JohnMYSreview/status/2013439021750591608/photo/1

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 10.30
      Tahun depan 2024
      18 SPH
      12 HELIKOPTER CSAR
      50-60 KENDERAAN ARMOR
      3 KAPAL LMS BATCH 2
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 09.48
      Psssttttt..... 18 buah SPH beli CASH ya guys bukan HUTANG... 🤣🤣🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 13.23
      Alhamdulilah MALAYDESH shoping SPH CASH guys.... Kalis NGUTANG... 😎😎😎😎
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 08.40
      18 buah puan syukur beli CASH...
      dari NGUTANG yang di bebankan rakyat tanggung BEBAN HUTANG alutsista puluhan tahun hingga 2044... 🤣🤣🤣🤣🤣
      -
      SPH CAESAR =
      GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
      Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
      -
      SPH YAVUZ =
      GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
      SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
      -
      SPH EVA =
      GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
      Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys

      Hapus
    2. UANG KOPI OPV MIRING = SEDAP.....
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      -------------
      Kontrak awal tahun 2017 untuk 3 unit kapal adalah sebesar RM738,9 juta (rata-rata RM246,3 juta/unit). Namun, karena kegagalan manajemen dan keterlambatan bertahun-tahun, pemerintah harus mengeluarkan dana tambahan:
      Suntikan Dana Pertama (2023): Pinjaman sebesar RM152,6 juta untuk menyelesaikan kapal pertama (KM Tun Fatimah).
      Suntikan Dana Kedua (2025): Tambahan sekitar RM200 juta dialokasikan untuk melanjutkan pengerjaan kapal kedua dan ketiga oleh kontraktor baru.
      Total Estimasi Biaya: Anggaran keseluruhan membengkak menjadi sekitar RM1,09 miliar (RM1,091,5 juta). Jika dibagi tiga, maka biaya rata-rata per kapal menjadi sekitar RM363,8 juta
      -------------
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      THHE general manager Azizul Hanafee Zain explained that the ship tilted to one side after one of the steel cables attached to the supporting structure underneath the ship was cut.
      -------------
      GORILA MALAYDESH =
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
      (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
      RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
      (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
      RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
      RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
      -------------
      LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
      1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
      -
      2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
      -
      3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      -------------
      LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
      LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
      • USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
      -NO NSM.
      -NO VL MICA.
      -NO TORPEDO RINGAN.
      -NO SECONDARY GUNS.
      -NO BOFORS MK3.
      -----------
      PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
      -KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
      -TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
      -TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA

      Hapus
    3. GORILA KLAIM KAYA = TIADA MALAYDESH
      1. DEFISIT TIAP TAHUN
      2. HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. ASET MILITER = SEWA
      5. HUTANG = HANYA BAYAR FAEDAH
      ------------
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
      Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
      🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
      Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
      1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
      2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
      3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
      4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
      5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
      6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
      7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
      8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
      9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
      10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
      ----------
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. Tiongkok – US$40,7 triliun
      2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
      3. India – US$17,6 triliun
      4. Rusia – US$7,19 triliun
      5. Jepang – US$6,74 triliun
      6. Indonesia – US$5,69 triliun
      7. Jerman – US$5,65 triliun
      8. Brasil – US$5,27 triliun
      9. Turki – US$3,91 triliun
      10. Meksiko – US$3,88 triliun
      11. Mesir – US$3,85 triliun
      12. Inggris – US$3,82 triliun
      13. Prancis – US$3,80 triliun
      14. Iran – US$3,74 triliun
      15. Pakistan – US$2,09 triliun
      16. Bangladesh – US$2,05 triliun
      17. Italia – US$2,04 triliun
      18. Vietnam – US$1,89 triliun
      19. Filipina – US$1,87 triliun
      20. Thailand – US$1,85 triliun
      ------------
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
      2. Tiongkok – US$19,90 triliun
      3. Jerman – US$5,36 triliun
      4. Jepang – US$4,46 triliun
      5. India – US$4,26 triliun
      6. Inggris – US$3,70 triliun
      7. Prancis – US$3,26 triliun
      8. Italia – US$2,56 triliun
      9. Brasil – US$2,52 triliun
      10. Kanada – US$2,49 triliun
      11. Rusia – US$2,48 triliun
      12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
      13. Meksiko – US$1,99 triliun
      14. Spanyol – US$1,82 triliun
      15. Indonesia – US$1,69 triliun
      16. Australia – US$1,68 triliun
      17. Turki – US$1,34 triliun
      18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
      19. Belanda – US$1,27 triliun
      20. Swiss – US$1,16 triliun

      Hapus
  5. Keadaan INDIANESIA sekarang....HAHAHAHAH



    Nilai Rupiah Anjlok Paling Lemah Sepanjang Sejarah, Hampir Rp 17.000 Per Dolar AS

    https://pusatdata.kontan.co.id/news/nilai-rupiah-anjlok-paling-lemah-sepanjang-sejarah-hampir-rp-17000-per-dolar-as

    BalasHapus
    Balasan
    1. UANG KOPI OPV MIRING = SEDAP.....
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      -------------
      Kontrak awal tahun 2017 untuk 3 unit kapal adalah sebesar RM738,9 juta (rata-rata RM246,3 juta/unit). Namun, karena kegagalan manajemen dan keterlambatan bertahun-tahun, pemerintah harus mengeluarkan dana tambahan:
      Suntikan Dana Pertama (2023): Pinjaman sebesar RM152,6 juta untuk menyelesaikan kapal pertama (KM Tun Fatimah).
      Suntikan Dana Kedua (2025): Tambahan sekitar RM200 juta dialokasikan untuk melanjutkan pengerjaan kapal kedua dan ketiga oleh kontraktor baru.
      Total Estimasi Biaya: Anggaran keseluruhan membengkak menjadi sekitar RM1,09 miliar (RM1,091,5 juta). Jika dibagi tiga, maka biaya rata-rata per kapal menjadi sekitar RM363,8 juta
      -------------
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      THHE general manager Azizul Hanafee Zain explained that the ship tilted to one side after one of the steel cables attached to the supporting structure underneath the ship was cut.
      -------------
      GORILA MALAYDESH =
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
      (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
      RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
      (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
      RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
      RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
      -------------
      LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
      1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
      -
      2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
      -
      3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      -------------
      LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
      LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
      • USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
      -NO NSM.
      -NO VL MICA.
      -NO TORPEDO RINGAN.
      -NO SECONDARY GUNS.
      -NO BOFORS MK3.
      -----------
      PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
      -KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
      -TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
      -TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA

      Hapus
  6. KAH....KAH....KAH.... TERDESAK guys....



    Rupiah Makin Terdesak, Nyaris Sentuh Rp 17.000 per US$

    https://investortrust.id/macro/91674/rupiah-makin-terdesak-nyaris-sentuh-rp-17000-per-us

    BalasHapus
    Balasan
    1. PANTAS PESAWAT DAN HELI JATUH =
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      -----
      2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
      Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
      Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
      Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
      Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
      -----
      2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
      Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

      Hapus
  7. Berita yang buat GORILLA MISKIN makin tersakiti...LCS 1 sudah mula SEA TRAIL.....HOREYYYYYYYY



    This morning, The Royal Malaysian Navy KD Maharaja Lela 2501 or known as LCS 1 has begun the first phase of Sea Trials

    https://x.com/JohnMYSreview/status/2013439021750591608/photo/1

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 JENDERAL = KORUPSI
      2026 PRAJURIT = PARTI WANITA
      2026 PROCUREMENT = CANCELLED/FREEZES
      -
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      -
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      -
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
      --------------------------
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.

      Hapus
    2. GORILA DIAYAM-AYAMkAN = Ye Ye
      GORILA DIAYAM-AYAMKAN = UANG KOPI
      -
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      2026 JENDERAL UANG KOPI SEDAP .....
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

      Hapus
    3. KETAWA LAWAK 2025 = ZONK
      BUAL MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM
      6x MOD
      6x MOF
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ---------------
      1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
      2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
      3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. MKM BARTER PALM OIL
      62. MIG29N BARTER PALM OIL
      63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
      64. SCORPENE BARTER PALM OIL
      65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
      67. FA50M BARTER PALM OIL
      ===================
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS
      ---------------
      GORILA KLAIM KAYA = TIADA MALAYDESH
      1. DEFISIT TIAP TAHUN
      2. HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. ASET MILITER = SEWA
      5. HUTANG = HANYA BAYAR FAEDAH

      Hapus
  8. Kala Money Changer Sudah Duluan Jual Dolar AS Rp 17.000

    https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8314461/kala-money-changer-sudah-duluan-jual-dolar-as-rp-17-000

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
    2. NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      NGEMIS MRCA 2025-2017
      -------------------
      MRCA 2025-2017 = NGEMIS F18 KUWAIT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF

      Hapus
    3. NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      -----
      2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
      Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
      Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
      Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
      Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
      -----
      2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
      Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      -----------------
      GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      -
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
      Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
      🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
      Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
      1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
      2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
      3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
      4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
      5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
      6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
      7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
      8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
      9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
      10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
      -----------------
      GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      -
      20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. Tiongkok – US$40,7 triliun
      2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
      3. India – US$17,6 triliun
      4. Rusia – US$7,19 triliun
      5. Jepang – US$6,74 triliun
      6. Indonesia – US$5,69 triliun
      7. Jerman – US$5,65 triliun
      8. Brasil – US$5,27 triliun
      9. Turki – US$3,91 triliun
      10. Meksiko – US$3,88 triliun
      11. Mesir – US$3,85 triliun
      12. Inggris – US$3,82 triliun
      13. Prancis – US$3,80 triliun
      14. Iran – US$3,74 triliun
      15. Pakistan – US$2,09 triliun
      16. Bangladesh – US$2,05 triliun
      17. Italia – US$2,04 triliun
      18. Vietnam – US$1,89 triliun
      19. Filipina – US$1,87 triliun
      20. Thailand – US$1,85 triliun
      ------------------
      GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      -
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
      2. Tiongkok – US$19,90 triliun
      3. Jerman – US$5,36 triliun
      4. Jepang – US$4,46 triliun
      5. India – US$4,26 triliun
      6. Inggris – US$3,70 triliun
      7. Prancis – US$3,26 triliun
      8. Italia – US$2,56 triliun
      9. Brasil – US$2,52 triliun
      10. Kanada – US$2,49 triliun
      11. Rusia – US$2,48 triliun
      12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
      13. Meksiko – US$1,99 triliun
      14. Spanyol – US$1,82 triliun
      15. Indonesia – US$1,69 triliun
      16. Australia – US$1,68 triliun
      17. Turki – US$1,34 triliun
      18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
      19. Belanda – US$1,27 triliun
      20. Swiss – US$1,16 triliun

      Hapus
  9. Berita yang buat GORILLA MISKIN makin tersakiti...LCS 1 sudah mula SEA TRAIL.....HOREYYYYYYYY



    This morning, The Royal Malaysian Navy KD Maharaja Lela 2501 or known as LCS 1 has begun the first phase of Sea Trials

    https://x.com/JohnMYSreview/status/2013439021750591608/photo/1

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998

      Hapus
    2. MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      MANGKRAK LCS 2025-2011
      -------------------
      LCS 2025-2011 = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF

      Hapus
    3. NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      ------------------
      GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
      GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ------------------
      GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
      BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
  10. Bagaimana INDIANESIA dapat membayar HUTANG luar negeri dengan Nilai RUPIAH yang makin tak berharga dan APBN DEFISIT....?? cuba jawab guys....HAHAHAHAH



    Indonesia Peringkat ke-18 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia

    https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8182664/indonesia-peringkat-ke-18-negara-dengan-utang-terbanyak-di-dunia

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 JENDERAL = KORUPSI
      2026 PRAJURIT = PARTI WANITA
      2026 PROCUREMENT = CANCELLED/FREEZES
      -
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      -
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      -
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
      --------------------------
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.

      Hapus
    2. PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      -------------------
      SPH 2025-1995 = PRANK
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF

      Hapus
    3. NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      -----
      2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
      Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
      Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
      Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
      Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
      -----
      2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
      Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
  11. Kejatuhan nilai RUPIAH membuatkan INDIANESIA membayar HUTANGnya sekali ganda kerana nilai Rupiah yang makin jatuh...


    Dulu nilai Rupiah masa NGUTANG
    1 USD setara Rp15.000

    masa Pembayaran HUTANG Jatuh tempoh nilai Rupiah JATUH parah.
    1 USD setara Rp17.000


    BalasHapus
    Balasan
    1. PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      PRANK SPH 2025-1995
      -------------------
      SPH 2025-1995 = PRANK
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF

      Hapus
    2. DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      DEFISIT 2025-1998
      -------------------
      DEFISIT 2025-1998 = HUTANG BAYAR HUTANG
      7x GANTI PM
      10x GANTI MOF
      10x GANTI MOD

      Hapus
    3. 97.000 EKSODUS =
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      --------------------
      keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
      Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
      Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
      Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
      Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
      Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
      4️⃣ Analisis
      • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
      • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
      • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
      Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
      4️⃣ Analisis
      • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
      • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
      • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
      Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

      Hapus
    4. AS-JERMAN MASUK, 443 TRILIUN
      ‎AUSI MASUK, RIBUAN TRILIUN
      ‎EURASIA-RUSIA MASUK
      ‎UNI EROPA MASUK
      ‎SING MASUK, 856 TRILIUN
      ‎CHINA MASUK, NIKEL, BYD, KELAPA DLL
      ‎KOREA MASUK, HYUNDAI, LOTTE, EV, CAR, STEEL DLL
      ‎VIET MASUK, VINFAST
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/JAPONW68UNW?SI=0YJQ00UT3IVVIZOK
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/J5HIIKEWZVU?SI=_-MWRMBTFNMGIML0
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/BRRWHX6JRYW?SI=IUEQRNPFNDUPZHLD
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/PG8VM1JESPI?SI=UTP6T_NEDA9IFI2D
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/KZ6YOZCBROY?SI=MUQCY0OFQYIG3R0D
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/D3UH2AH4BVK?SI=GZA3W602H_YQH4JE
      -
      ‎HTTPS://YOUTUBE.COM/SHORTS/B_B0GVHDFAI?SI=Y-GBSHUQFOCFNEMB
      ------------
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
      PADA TAHUN 2025, CHINA TETAP MENJADI EKONOMI TERBESAR DI ASIA DENGAN PDB SEKITAR US$19,5 TRILIUN, DISUSUL OLEH JEPANG, INDIA, KOREA SELATAN, DAN INDONESIA YANG MASUK DALAM JAJARAN 10 BESAR.
      🌏RANKING EKONOMI TERBESAR ASIA 2025 (BERDASARKAN IMF & FORBES)
      PERINGKAT ASIA NEGARA ESTIMASI PDB 2025 (US$ TRILIUN) CATATAN UTAMA
      1 CHINA 19,5 = TETAP DOMINAN, PUSAT MANUFAKTUR & TEKNOLOGI
      2 JEPANG 4,9 = STABIL, MESKI PERTUMBUHAN MELAMBAT
      3 INDIA 4,3 = PERTUMBUHAN PESAT, DIDORONG SEKTOR JASA & DIGITAL
      4 KOREA SELATAN 2,1 = KUAT DI TEKNOLOGI & EKSPOR
      5 INDONESIA 1,8–2,0 = IMF MENEMPATKAN INDONESIA DI PERINGKAT 7 DUNIA, DI ATAS INGGRIS & PRANCIS
      6 ARAB SAUDI 1,5 = DIDUKUNG MINYAK & DIVERSIFIKASI EKONOMI
      7 TURKI 1,4 = EKONOMI CAMPURAN, POSISI STRATEGIS
      8 TAIWAN 1,2 = KUAT DI SEMIKONDUKTOR
      9 THAILAND 0,7 = PARIWISATA & MANUFAKTUR
      10 IRAN 0,6 = DIDUKUNG ENERGI, MESKI TERTEKAN SANKSI
      ----------
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. TIONGKOK – US$40,7 TRILIUN
      2. AMERIKA SERIKAT – US$30,5 TRILIUN
      3. INDIA – US$17,6 TRILIUN
      4. RUSIA – US$7,19 TRILIUN
      5. JEPANG – US$6,74 TRILIUN
      6. INDONESIA – US$5,69 TRILIUN
      7. JERMAN – US$5,65 TRILIUN
      8. BRASIL – US$5,27 TRILIUN
      9. TURKI – US$3,91 TRILIUN
      10. MEKSIKO – US$3,88 TRILIUN
      11. MESIR – US$3,85 TRILIUN
      12. INGGRIS – US$3,82 TRILIUN
      13. PRANCIS – US$3,80 TRILIUN
      14. IRAN – US$3,74 TRILIUN
      15. PAKISTAN – US$2,09 TRILIUN
      16. BANGLADESH – US$2,05 TRILIUN
      17. ITALIA – US$2,04 TRILIUN
      18. VIETNAM – US$1,89 TRILIUN
      19. FILIPINA – US$1,87 TRILIUN
      20. THAILAND – US$1,85 TRILIUN
      ------------
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. AMERIKA SERIKAT – US$30,34 TRILIUN
      2. TIONGKOK – US$19,90 TRILIUN
      3. JERMAN – US$5,36 TRILIUN
      4. JEPANG – US$4,46 TRILIUN
      5. INDIA – US$4,26 TRILIUN
      6. INGGRIS – US$3,70 TRILIUN
      7. PRANCIS – US$3,26 TRILIUN
      8. ITALIA – US$2,56 TRILIUN
      9. BRASIL – US$2,52 TRILIUN
      10. KANADA – US$2,49 TRILIUN
      11. RUSIA – US$2,48 TRILIUN
      12. KOREA SELATAN – US$2,10 TRILIUN
      13. MEKSIKO – US$1,99 TRILIUN
      14. SPANYOL – US$1,82 TRILIUN
      15. INDONESIA – US$1,69 TRILIUN
      16. AUSTRALIA – US$1,68 TRILIUN
      17. TURKI – US$1,34 TRILIUN
      18. ARAB SAUDI – US$1,28 TRILIUN
      19. BELANDA – US$1,27 TRILIUN
      20. SWISS – US$1,16 TRILIUN

      Hapus
  12. DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    -------------------
    DEBT PROBLEMS SINCE 2000 =
    7x GANTI PM
    8x GANTI MOF
    10x GANTI MOD

    BalasHapus
  13. Mau dibayar HUTANG pakai apa guys.....??? HAHAHAHA



    Utang Jatuh Tempo Pemerintah Bengkak di 2026, Tertinggi dalam Sejarah

    https://nasional.kontan.co.id/news/utang-jatuh-tempo-pemerintah-bengkak-di-2026-tertinggi-dalam-sejarah

    BalasHapus
    Balasan
    1. GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      -------------------
      1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
      Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
      Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
      Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
      Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
      -------------------
      2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
      Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
      Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
      Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
      Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
      Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).

      Hapus
  14. Parahnya INDIANESIA terpaksa NGUTANG untuk menutup APBN yang DEFISIT....HAHAHAHAH



    Pemerintah Tarik Utang Rp614,9 Triliun untuk Tutup Defisit

    https://infobanknews.com/pemerintah-tarik-utang-rp6149-triliun-untuk-tutup-defisit/

    BalasHapus
    Balasan
    1. ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ----------------------------
      Hutang Kerajaan Persekutuan:
      -
      1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
      Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
      -
      2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
      ---------------
      Hutang Isi Rumah:
      -
      1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
      Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
      Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
      ---------------
      ⚠️ Implikasi & Risiko
      Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
      Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
      Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

      Hapus
    2. ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    3. GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      -------------------
      1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
      Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
      Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
      Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
      Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
      -------------------
      2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
      Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
      Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
      Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
      Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
      Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).

      Hapus
  15. ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    -
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
    ----------------------------
    Hutang Kerajaan Persekutuan:
    -
    1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
    Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
    -
    2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
    ---------------
    Hutang Isi Rumah:
    -
    1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
    Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
    Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
    ---------------
    ⚠️ Implikasi & Risiko
    Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
    Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
    Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

    BalasHapus
  16. Parahnya INDIANESIA terpaksa NGUTANG untuk menutup APBN yang DEFISIT....HAHAHAHAH



    Pemerintah Tarik Utang Rp614,9 Triliun untuk Tutup Defisit

    https://infobanknews.com/pemerintah-tarik-utang-rp6149-triliun-untuk-tutup-defisit/

    BalasHapus
    Balasan
    1. NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      ------------------
      GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
      GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ------------------
      GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
      BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    2. NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      -----
      2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
      Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
      Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
      Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
      Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
      -----
      2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
      Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      -----------------
      GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      -
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
      Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
      🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
      Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
      1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
      2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
      3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
      4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
      5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
      6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
      7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
      8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
      9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
      10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
      -----------------
      GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      -
      20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. Tiongkok – US$40,7 triliun
      2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
      3. India – US$17,6 triliun
      4. Rusia – US$7,19 triliun
      5. Jepang – US$6,74 triliun
      6. Indonesia – US$5,69 triliun
      7. Jerman – US$5,65 triliun
      8. Brasil – US$5,27 triliun
      9. Turki – US$3,91 triliun
      10. Meksiko – US$3,88 triliun
      11. Mesir – US$3,85 triliun
      12. Inggris – US$3,82 triliun
      13. Prancis – US$3,80 triliun
      14. Iran – US$3,74 triliun
      15. Pakistan – US$2,09 triliun
      16. Bangladesh – US$2,05 triliun
      17. Italia – US$2,04 triliun
      18. Vietnam – US$1,89 triliun
      19. Filipina – US$1,87 triliun
      20. Thailand – US$1,85 triliun
      ------------------
      GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      -
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
      2. Tiongkok – US$19,90 triliun
      3. Jerman – US$5,36 triliun
      4. Jepang – US$4,46 triliun
      5. India – US$4,26 triliun
      6. Inggris – US$3,70 triliun
      7. Prancis – US$3,26 triliun
      8. Italia – US$2,56 triliun
      9. Brasil – US$2,52 triliun
      10. Kanada – US$2,49 triliun
      11. Rusia – US$2,48 triliun
      12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
      13. Meksiko – US$1,99 triliun
      14. Spanyol – US$1,82 triliun
      15. Indonesia – US$1,69 triliun
      16. Australia – US$1,68 triliun
      17. Turki – US$1,34 triliun
      18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
      19. Belanda – US$1,27 triliun
      20. Swiss – US$1,16 triliun

      Hapus
    3. KETAWA LAWAK 2025 = ZONK
      BUAL MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM
      6x MOD
      6x MOF
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ---------------
      1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
      2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
      3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. MKM BARTER PALM OIL
      62. MIG29N BARTER PALM OIL
      63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
      64. SCORPENE BARTER PALM OIL
      65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
      67. FA50M BARTER PALM OIL
      ===================
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS
      ---------------
      GORILA KLAIM KAYA = TIADA MALAYDESH
      1. DEFISIT TIAP TAHUN
      2. HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. ASET MILITER = SEWA
      5. HUTANG = HANYA BAYAR FAEDAH

      Hapus
    4. GORILA KLAIM KAYA = TIADA MALAYDESH
      1. DEFISIT TIAP TAHUN
      2. HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. ASET MILITER = SEWA
      5. HUTANG = HANYA BAYAR FAEDAH
      ------------
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
      Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
      🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
      Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
      1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
      2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
      3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
      4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
      5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
      6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
      7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
      8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
      9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
      10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
      ----------
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. Tiongkok – US$40,7 triliun
      2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
      3. India – US$17,6 triliun
      4. Rusia – US$7,19 triliun
      5. Jepang – US$6,74 triliun
      6. Indonesia – US$5,69 triliun
      7. Jerman – US$5,65 triliun
      8. Brasil – US$5,27 triliun
      9. Turki – US$3,91 triliun
      10. Meksiko – US$3,88 triliun
      11. Mesir – US$3,85 triliun
      12. Inggris – US$3,82 triliun
      13. Prancis – US$3,80 triliun
      14. Iran – US$3,74 triliun
      15. Pakistan – US$2,09 triliun
      16. Bangladesh – US$2,05 triliun
      17. Italia – US$2,04 triliun
      18. Vietnam – US$1,89 triliun
      19. Filipina – US$1,87 triliun
      20. Thailand – US$1,85 triliun
      ------------
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
      2. Tiongkok – US$19,90 triliun
      3. Jerman – US$5,36 triliun
      4. Jepang – US$4,46 triliun
      5. India – US$4,26 triliun
      6. Inggris – US$3,70 triliun
      7. Prancis – US$3,26 triliun
      8. Italia – US$2,56 triliun
      9. Brasil – US$2,52 triliun
      10. Kanada – US$2,49 triliun
      11. Rusia – US$2,48 triliun
      12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
      13. Meksiko – US$1,99 triliun
      14. Spanyol – US$1,82 triliun
      15. Indonesia – US$1,69 triliun
      16. Australia – US$1,68 triliun
      17. Turki – US$1,34 triliun
      18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
      19. Belanda – US$1,27 triliun
      20. Swiss – US$1,16 triliun

      Hapus
  17. Berpijak di bumi nyata..... soalan saya mudah saja..dengan APBN yang defisit, HUTANG makin meroket dan Rupiah yang makin tak berharga.... HUTANG RAFALE mau dibayar pakai apa guys....??? TOLONG JAWAB guys....HAHAHAHHA



    Kemenkeu Setujui Pinjaman Asing Rp 60,65 Triliun untuk Pembelian Jet Rafale

    https://news.republika.co.id/berita/rlewmo484/kemenkeu-setujui-pinjaman-asing-rp-6065-triliun-untuk-pembelian-jet-rafale

    BalasHapus
    Balasan
    1. NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      -----
      2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
      Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
      Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
      Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
      Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
      -----
      2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
      Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
      ------------------
      GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
      GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ------------------
      GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
      BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      ------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
      • UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
      • JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
      1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
      PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
      • PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
      • JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
      UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

      Hapus
    2. NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      -----
      2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
      Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
      Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
      Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
      Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
      -----
      2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
      Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
      ------------------
      GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
      GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ------------------
      GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
      BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      ------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
      • UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
      • JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
      1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
      PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
      • PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
      • JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
      UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

      Hapus
    3. MISKIN GDP KECIL =
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20
      NO MEMBER BRICS
      Malaydesh can potentially become a member of BRICS or the G20, but there are political, economic, and strategic reasons why it has not joined either group so far. Let’s look at both groups separately.
      ________________________________________
      G20 (Group of Twenty)
      ✅ What is the G20?
      • A group of the world’s 19 largest economies + the EU.
      • Formed to discuss global economic and financial policy.
      • Members include the US, China, India, Indonesia, Brazil, etc.
      ❌ Why Malaydesh is not a member:
      1. Economic Size:
      Malaydesh ’s economy is significantly smaller than G20 members.
      The G20 mostly includes the largest economies by GDP or influence.
      2. ASEAN Representation:
      Indonesia (the largest Southeast Asian economy) already represents ASEAN in the G20.
      G20 typically avoids duplication from the same region.
      3. Membership is Fixed:
      The G20 has remained relatively stable in membership since its creation.
      It’s a closed group — there’s no formal application process or expansion mechanism.
      ________________________________________
      BRICS
      ✅ What is BRICS?
      • A group of emerging economies aiming to challenge Western-dominated institutions (like the IMF and World Bank).
      • Recently expanded to include countries like Egypt, Ethiopia, Iran, etc.
      ❌ Why Malaydesh hasn’t joined BRICS:
      1. Non-aligned Foreign Policy:
      Malaydesh maintains a neutral, non-aligned stance in global politics.
      Joining BRICS might signal a shift toward a China-Russia bloc, which Malaydesh may wish to avoid.
      2. Geopolitical Calculations:
      BRICS has geopolitical implications (especially in rivalry with the West).
      Malaydesh values its ties with both Western countries and China, and may not want to upset the balance.
      3. Malaydesh Has Not Applied (Yet):
      Membership in BRICS is by invitation/application.
      Malaydesh has not made moves to formally apply or express strong interest in joining.


      Hapus
    4. SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
      Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
      Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
      Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
      📌 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
      Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
      Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
      Pilihan utama:
      Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
      Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
      📌 3. Penerbitan Obligasi Internasional
      Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
      📌 4. Dampak Ekonomi
      Negatif:
      Menambah beban utang luar negeri.
      Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
      Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
      📊 Alur Sederhana
      Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
      Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
      -----------
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
    5. NILAI TUKAR RENDAH = BARANG MURAH
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      INVESTOR DATANG = LAPANGAN KERJA
      -------------------------
      SUDUT PANDANG STRATEGIS: PERTUMBUHAN & KEMANDIRIAN
      -
      Secara strategis, kebijakan ini sering kali merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang =
      -
      1. Strategi Industrialisasi: Negara sengaja menjaga nilai tukar rendah untuk menarik investasi di sektor manufaktur. Pabrik-pabrik global lebih tertarik membangun basis produksi di negara dengan biaya operasional (dalam mata uang lokal) yang rendah namun hasil ekspornya bernilai mata uang kuat (seperti Dolar AS).
      -
      2. Penciptaan Lapangan Kerja: Dengan meningkatnya produksi ekspor dan industri lokal, permintaan akan tenaga kerja otomatis naik, yang membantu menekan angka pengangguran.
      -
      3. Lindung Nilai terhadap Geopolitik: Dalam sistem fixed exchange rate, otoritas moneter menggunakan Kebijakan Devaluasi untuk merespons guncangan ekonomi global agar ekonomi domestik tidak langsung "tumbang" akibat fluktuasi pasar bebas
      ----------------
      AS-JERMAN MASUK, 443 TRILIUN
      ‎AUSI MASUK, RIBUAN TRILIUN
      ‎EURASIA-RUSIA MASUK
      ‎UNI EROPA MASUK
      ‎SING MASUK, 856 TRILIUN
      ‎CHINA MASUK, NIKEL, BYD, KELAPA DLL
      ‎KOREA MASUK, HYUNDAI, LOTTE, EV, CAR, STEEL DLL
      ‎VIET MASUK, VINFAST
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/JAPONW68UNW?SI=0YJQ00UT3IVVIZOK
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/J5HIIKEWZVU?SI=_-MWRMBTFNMGIML0
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/BRRWHX6JRYW?SI=IUEQRNPFNDUPZHLD
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/PG8VM1JESPI?SI=UTP6T_NEDA9IFI2D
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/KZ6YOZCBROY?SI=MUQCY0OFQYIG3R0D
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/D3UH2AH4BVK?SI=GZA3W602H_YQH4JE
      -
      ‎HTTPS://YOUTUBE.COM/SHORTS/B_B0GVHDFAI?SI=Y-GBSHUQFOCFNEMB

      Hapus
  18. GORILA KLAIM KAYA = TIADA MALAYDESH
    1. DEFISIT TIAP TAHUN
    2. HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
    3. HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
    4. ASET MILITER = SEWA
    5. HUTANG = HANYA BAYAR FAEDAH
    ------------
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
    Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
    🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
    Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    ----------
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    ------------
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
    1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
    2. Tiongkok – US$19,90 triliun
    3. Jerman – US$5,36 triliun
    4. Jepang – US$4,46 triliun
    5. India – US$4,26 triliun
    6. Inggris – US$3,70 triliun
    7. Prancis – US$3,26 triliun
    8. Italia – US$2,56 triliun
    9. Brasil – US$2,52 triliun
    10. Kanada – US$2,49 triliun
    11. Rusia – US$2,48 triliun
    12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
    13. Meksiko – US$1,99 triliun
    14. Spanyol – US$1,82 triliun
    15. Indonesia – US$1,69 triliun
    16. Australia – US$1,68 triliun
    17. Turki – US$1,34 triliun
    18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
    19. Belanda – US$1,27 triliun
    20. Swiss – US$1,16 triliun

    BalasHapus
  19. Berpijak di bumi nyata..... soalan saya mudah saja..dengan APBN yang defisit, HUTANG makin meroket dan Rupiah yang makin tak berharga.... HUTANG RAFALE mau dibayar pakai apa guys....??? TOLONG JAWAB guys....HAHAHAHHA



    Kemenkeu Setujui Pinjaman Asing Rp 60,65 Triliun untuk Pembelian Jet Rafale

    https://news.republika.co.id/berita/rlewmo484/kemenkeu-setujui-pinjaman-asing-rp-6065-triliun-untuk-pembelian-jet-rafale

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG LUAR NEGERI
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
      📊 Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
      2023: 68.2% dari PDB
      2024: 69.7% dari PDB
      Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
      Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
      2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
      📌 Interpretasi Ekonomi
      Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
      Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
      Faktor pendorong:
      Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
      Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
      Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
      -----------
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
    2. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
      -----------
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

      Hapus
    3. RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
      70% PDB
      70% PDB
      70% PDB
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      📌 Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB

      Hapus
    4. KELEMAHAN EKONOMI MALAYDESH (DITOPANG KORPORASI)
      Kerentanan terhadap Guncangan Global: Ekonomi yang sangat bergantung pada korporasi besar dan ekspor (Malaydesh sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak sawit, minyak bumi, dan gas alam, serta barang elektronik) menjadi rentan terhadap fluktuasi permintaan global. Ketika terjadi krisis atau permintaan global melemah, sektor korporasi dapat terpukul keras, menyebabkan efek domino ke seluruh perekonomian.
      Ketimpangan Pendapatan: Fokus pada korporasi besar sering kali menyebabkan konsentrasi kekayaan dan pendapatan pada segelintir pemilik modal atau pemegang saham, yang berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial.
      Penciptaan Lapangan Kerja yang Kurang Merata: Meskipun korporasi besar menciptakan lapangan kerja, jangkauannya tidak semasif UMKM dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tersebar luas secara geografis. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan kesempatan kerja antar wilayah atau sektor.
      Kurangnya Inovasi dari Basis yang Luas: Meskipun korporasi besar mampu berinovasi, inovasi cenderung terpusat di sektor tertentu. Berbeda dengan UMKM di Indonesia yang secara kolektif mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor akar rumput, meskipun dalam skala kecil.
      ------------------
      KEUNGGULAN RELATIF INDONESIA (DITOPANG UMKM)
      Sebaliknya, struktur ekonomi Indonesia yang didominasi UMKM (menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja) memiliki keunggulan dalam hal:
      Resiliensi (Daya Tahan) Krisis: UMKM di Indonesia terbukti memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi krisis ekonomi global, seperti saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19. Sifatnya yang lokal dan tidak terlalu bergantung pada pasar ekspor global menjadikannya peredam guncangan yang efektif.
      Pemerataan Ekonomi: Keberadaan UMKM yang tersebar luas membantu pemerataan pendapatan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, mengurangi konsentrasi ekonomi di perkotaan atau pusat industri tertentu.
      Basis Konsumen Domestik yang Kuat: Dengan banyaknya UMKM yang melayani pasar domestik, ekonomi Indonesia memiliki basis permintaan internal yang kuat, mengurangi ketergantungan berlebihan pada ekspor.
      ------------------
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT


      Hapus
    5. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
      📉 Analisis
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      📌 Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

      Hapus
    6. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
      📉 Analisis
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      📌 Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

      Hapus
    7. NASIB GORILA MALAYDESH ........
      DEFISIT = TAMBAH HUTANG
      Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
      Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
      1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
      Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
      Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malaydeshn Government Securities/MGS di Malaydesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
      2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
      Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
      Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
      Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
      Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
      3. Aturan Fiskal Malaydesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
      Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malaydesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
      Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
      Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malaydesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
      Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
      Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
      Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
      4. Menambah Beban Utang
      Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
      Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
      Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit

      Hapus
    8. NASIB GORILA MALAYDESH ........
      DEFISIT = TAMBAH HUTANG
      Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
      Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
      1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
      Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
      Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malaydeshn Government Securities/MGS di Malaydesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
      2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
      Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
      Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
      Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
      Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
      3. Aturan Fiskal Malaydesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
      Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malaydesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
      Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
      Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malaydesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
      Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
      Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
      Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
      4. Menambah Beban Utang
      Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
      Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
      Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit

      Hapus
    9. NILAI TUKAR RENDAH = BARANG MURAH
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
      ----------------
      SUDUT PANDANG EKONOMI: EFEK "MURAH"
      -
      Secara ekonomi, nilai tukar yang rendah mengubah harga relatif barang domestik dibandingkan barang luar negeri =
      -
      1. Peningkatan Daya Saing Ekspor: Ketika mata uang melemah, harga barang produksi lokal menjadi "lebih murah" bagi pembeli asing. Hal ini mendorong volume ekspor meningkat karena produk negara tersebut lebih kompetitif di pasar global.
      -
      2. Substitusi Impor: Sebaliknya, barang impor menjadi lebih mahal bagi penduduk lokal. Kondisi ini memaksa konsumen dan industri untuk beralih ke produk buatan dalam negeri, yang pada gilirannya menghidupkan industri domestik.
      -
      3. Perbaikan Neraca Perdagangan: Dengan ekspor yang naik dan impor yang turun, negara dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan akumulasi cadangan devisa.
      ----------------
      AS-JERMAN MASUK, 443 TRILIUN
      ‎AUSI MASUK, RIBUAN TRILIUN
      ‎EURASIA-RUSIA MASUK
      ‎UNI EROPA MASUK
      ‎SING MASUK, 856 TRILIUN
      ‎CHINA MASUK, NIKEL, BYD, KELAPA DLL
      ‎KOREA MASUK, HYUNDAI, LOTTE, EV, CAR, STEEL DLL
      ‎VIET MASUK, VINFAST
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/JAPONW68UNW?SI=0YJQ00UT3IVVIZOK
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/J5HIIKEWZVU?SI=_-MWRMBTFNMGIML0
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/BRRWHX6JRYW?SI=IUEQRNPFNDUPZHLD
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/PG8VM1JESPI?SI=UTP6T_NEDA9IFI2D
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/KZ6YOZCBROY?SI=MUQCY0OFQYIG3R0D
      -
      ‎HTTPS://YOUTU.BE/D3UH2AH4BVK?SI=GZA3W602H_YQH4JE
      -
      ‎HTTPS://YOUTUBE.COM/SHORTS/B_B0GVHDFAI?SI=Y-GBSHUQFOCFNEMB


      Hapus
  20. NILAI TUKAR RENDAH = BARANG MURAH
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
    ----------------
    SUDUT PANDANG EKONOMI: EFEK "MURAH"
    -
    Secara ekonomi, nilai tukar yang rendah mengubah harga relatif barang domestik dibandingkan barang luar negeri =
    -
    1. Peningkatan Daya Saing Ekspor: Ketika mata uang melemah, harga barang produksi lokal menjadi "lebih murah" bagi pembeli asing. Hal ini mendorong volume ekspor meningkat karena produk negara tersebut lebih kompetitif di pasar global.
    -
    2. Substitusi Impor: Sebaliknya, barang impor menjadi lebih mahal bagi penduduk lokal. Kondisi ini memaksa konsumen dan industri untuk beralih ke produk buatan dalam negeri, yang pada gilirannya menghidupkan industri domestik.
    -
    3. Perbaikan Neraca Perdagangan: Dengan ekspor yang naik dan impor yang turun, negara dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan akumulasi cadangan devisa.
    ----------------
    AS-JERMAN MASUK, 443 TRILIUN
    ‎AUSI MASUK, RIBUAN TRILIUN
    ‎EURASIA-RUSIA MASUK
    ‎UNI EROPA MASUK
    ‎SING MASUK, 856 TRILIUN
    ‎CHINA MASUK, NIKEL, BYD, KELAPA DLL
    ‎KOREA MASUK, HYUNDAI, LOTTE, EV, CAR, STEEL DLL
    ‎VIET MASUK, VINFAST
    -
    ‎HTTPS://YOUTU.BE/JAPONW68UNW?SI=0YJQ00UT3IVVIZOK
    -
    ‎HTTPS://YOUTU.BE/J5HIIKEWZVU?SI=_-MWRMBTFNMGIML0
    -
    ‎HTTPS://YOUTU.BE/BRRWHX6JRYW?SI=IUEQRNPFNDUPZHLD
    -
    ‎HTTPS://YOUTU.BE/PG8VM1JESPI?SI=UTP6T_NEDA9IFI2D
    -
    ‎HTTPS://YOUTU.BE/KZ6YOZCBROY?SI=MUQCY0OFQYIG3R0D
    -
    ‎HTTPS://YOUTU.BE/D3UH2AH4BVK?SI=GZA3W602H_YQH4JE
    -
    ‎HTTPS://YOUTUBE.COM/SHORTS/B_B0GVHDFAI?SI=Y-GBSHUQFOCFNEMB


    BalasHapus
  21. Berita yang buat GORILLA MISKIN makin tersakiti...LCS 1 sudah mula SEA TRAIL.....HOREYYYYYYYY



    This morning, The Royal Malaysian Navy KD Maharaja Lela 2501 or known as LCS 1 has begun the first phase of Sea Trials

    https://x.com/JohnMYSreview/status/2013439021750591608/photo/1

    BalasHapus
    Balasan
    1. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
      NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      19 negara anggota Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
      POLANDIA (PENDAFTAR DENGAN NILAI PINJAMAN TERBESAR UNTUK PENGUATAN PERBATASAN TIMUR).
      1. JERMAN
      2. PRANCIS
      3. ITALIA
      4. SPANYOL
      5. BELANDA
      6. YUNANI (FOKUS PADA MODERNISASI ARMADA LAUT).
      7. RUMANIA
      8. BULGARIA
      9. LITUANIA (FOKUS PADA SISTEM PERTAHANAN UDARA JARAK PENDEK/MENENGAH).
      10. LATVIA
      11. ESTONIA
      12. REPUBLIK CEKO
      13. SLOVAKIA
      14. SWEDIA (FOKUS PADA INTEGRASI INDUSTRI PERTAHANAN NORDIK).
      15. FINLANDIA
      17. DENMARK (SETELAH MENGHAPUS OPT-OUT PERTAHANAN UNI EROPA).
      18. PORTUGAL
      19. BELGIA
      Detail Pelaksanaan (Update Kuartal I - 2026):
      Target Dana: Total pagu kredit mencapai 150 miliar Euro, Tujuan Kredit: Dana ini digunakan untuk pembelian bersama (joint procurement) guna memastikan interoperabilitas antar negara anggota dalam menghadapi ancaman di sayap timur.
      Sumber Berita Utama:
      European Commission - Defence Industry and Space (Update Juli 2025)
      The Guardian - European Defence Funding (Laporan Maret 2025)
      European Investment Bank (EIB) - Security and Defence Press Release (Januari 2026)
      -
      20. MESIR
      Kredit dari Prancis: Mesir terus memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga penjamin ekspor Prancis, Bpifrance. Pada periode 2025–2026, Mesir melanjutkan pembayaran dan penambahan kontrak jet tempur Dassault Rafale dengan skema pinjaman yang mencakup hingga 85% dari total nilai kontrak, dijamin oleh pemerintah Prancis.
      Kredit dari Italia: Mesir menggunakan skema pembiayaan dari lembaga SACE Italia untuk pengadaan kapal frigat kelas FREMM dan kemungkinan jet latih M-346.
      Sumber Berita: Laporan France 24 mengenai ekspor pertahanan dan data DSCA Amerika Serikat (Update Januari 2026).
      -
      21. INDIA
      Skema Kredit Ekspor Rusia: pengadaan suku cadang S-400 dan kapal frigat kelas Talwar.
      Inter-Governmental Agreement (IGA): Pada April 2025, India menandatangani kesepakatan untuk 26 jet tempur Rafale-M untuk Angkatan Laut. Pembiayaan ini melibatkan paket kredit ekspor yang didukung oleh pemerintah Prancis guna memfasilitasi pembayaran bertahap seiring dengan integrasi senjata domestik India.
      Sumber Berita: The Economic Times India dan Ministry of Defence India (Anggaran 2025-2026).
      -
      22. PAKISTAN
      Kredit dari Tiongkok: Tiongkok menyediakan jalur kredit khusus bagi Pakistan untuk pembelian kapal selam kelas Hangor dan jet tempur JF-17 Thunder Block III. Pinjaman ini biasanya memiliki masa tenor panjang dan bunga rendah sebagai bagian dari kerja sama strategis.
      Kredit dari Turki: Pakistan menggunakan skema kredit ekspor dari Turki untuk pengadaan kapal korvet kelas Babur (MILGEM).
      Sumber Berita: Dawn News (Update anggaran pertahanan Pakistan 2025/2026).
      -
      23. BRASIL
      Negara yang menggunakan Export Credit Agency (ECA) untuk membangun industri pertahanan dalam negeri sekaligus memodernisasi peralatan militernya tanpa mengganggu stabilitas ekonomi makro
      -
      24. TAIWAN
      Pinjaman dari AS: Berdasarkan anggaran Departemen Luar Negeri AS untuk tahun fiskal 2026, otoritas pinjaman dan jaminan Foreign Military Financing (FMF) untuk wilayah Indo-Pasifik difokuskan secara besar-besaran pada Taiwan, dengan alokasi target sebesar 4 miliar USD dalam bentuk fasilitas kredit.
      -
      24. JEPANG
      Mekanisme: Jepang menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer.
      -
      24. KOREA SELATAN
      Sistem Pembayaran: Korea Selatan tidak membayar tunai di muka, melainkan melalui akun kepercayaan di Departemen Keuangan AS. Dana dialokasikan dari anggaran tahunan ROK yang telah disetujui untuk membayar cicilan kontrak jangka panjang


      Hapus
    2. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
      NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      19 negara anggota Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
      POLANDIA (PENDAFTAR DENGAN NILAI PINJAMAN TERBESAR UNTUK PENGUATAN PERBATASAN TIMUR).
      1. JERMAN
      2. PRANCIS
      3. ITALIA
      4. SPANYOL
      5. BELANDA
      6. YUNANI (FOKUS PADA MODERNISASI ARMADA LAUT).
      7. RUMANIA
      8. BULGARIA
      9. LITUANIA (FOKUS PADA SISTEM PERTAHANAN UDARA JARAK PENDEK/MENENGAH).
      10. LATVIA
      11. ESTONIA
      12. REPUBLIK CEKO
      13. SLOVAKIA
      14. SWEDIA (FOKUS PADA INTEGRASI INDUSTRI PERTAHANAN NORDIK).
      15. FINLANDIA
      17. DENMARK (SETELAH MENGHAPUS OPT-OUT PERTAHANAN UNI EROPA).
      18. PORTUGAL
      19. BELGIA
      Detail Pelaksanaan (Update Kuartal I - 2026):
      Target Dana: Total pagu kredit mencapai 150 miliar Euro, Tujuan Kredit: Dana ini digunakan untuk pembelian bersama (joint procurement) guna memastikan interoperabilitas antar negara anggota dalam menghadapi ancaman di sayap timur.
      Sumber Berita Utama:
      European Commission - Defence Industry and Space (Update Juli 2025)
      The Guardian - European Defence Funding (Laporan Maret 2025)
      European Investment Bank (EIB) - Security and Defence Press Release (Januari 2026)
      -
      20. MESIR
      Kredit dari Prancis: Mesir terus memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga penjamin ekspor Prancis, Bpifrance. Pada periode 2025–2026, Mesir melanjutkan pembayaran dan penambahan kontrak jet tempur Dassault Rafale dengan skema pinjaman yang mencakup hingga 85% dari total nilai kontrak, dijamin oleh pemerintah Prancis.
      Kredit dari Italia: Mesir menggunakan skema pembiayaan dari lembaga SACE Italia untuk pengadaan kapal frigat kelas FREMM dan kemungkinan jet latih M-346.
      Sumber Berita: Laporan France 24 mengenai ekspor pertahanan dan data DSCA Amerika Serikat (Update Januari 2026).
      -
      21. INDIA
      Skema Kredit Ekspor Rusia: pengadaan suku cadang S-400 dan kapal frigat kelas Talwar.
      Inter-Governmental Agreement (IGA): Pada April 2025, India menandatangani kesepakatan untuk 26 jet tempur Rafale-M untuk Angkatan Laut. Pembiayaan ini melibatkan paket kredit ekspor yang didukung oleh pemerintah Prancis guna memfasilitasi pembayaran bertahap seiring dengan integrasi senjata domestik India.
      Sumber Berita: The Economic Times India dan Ministry of Defence India (Anggaran 2025-2026).
      -
      22. PAKISTAN
      Kredit dari Tiongkok: Tiongkok menyediakan jalur kredit khusus bagi Pakistan untuk pembelian kapal selam kelas Hangor dan jet tempur JF-17 Thunder Block III. Pinjaman ini biasanya memiliki masa tenor panjang dan bunga rendah sebagai bagian dari kerja sama strategis.
      Kredit dari Turki: Pakistan menggunakan skema kredit ekspor dari Turki untuk pengadaan kapal korvet kelas Babur (MILGEM).
      Sumber Berita: Dawn News (Update anggaran pertahanan Pakistan 2025/2026).
      -
      23. BRASIL
      Negara yang menggunakan Export Credit Agency (ECA) untuk membangun industri pertahanan dalam negeri sekaligus memodernisasi peralatan militernya tanpa mengganggu stabilitas ekonomi makro
      -
      24. TAIWAN
      Pinjaman dari AS: Berdasarkan anggaran Departemen Luar Negeri AS untuk tahun fiskal 2026, otoritas pinjaman dan jaminan Foreign Military Financing (FMF) untuk wilayah Indo-Pasifik difokuskan secara besar-besaran pada Taiwan, dengan alokasi target sebesar 4 miliar USD dalam bentuk fasilitas kredit.
      -
      24. JEPANG
      Mekanisme: Jepang menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer.
      -
      24. KOREA SELATAN
      Sistem Pembayaran: Korea Selatan tidak membayar tunai di muka, melainkan melalui akun kepercayaan di Departemen Keuangan AS. Dana dialokasikan dari anggaran tahunan ROK yang telah disetujui untuk membayar cicilan kontrak jangka panjang


      Hapus
    3. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
      NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      19 negara anggota Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
      POLANDIA (PENDAFTAR DENGAN NILAI PINJAMAN TERBESAR UNTUK PENGUATAN PERBATASAN TIMUR).
      1. JERMAN
      2. PRANCIS
      3. ITALIA
      4. SPANYOL
      5. BELANDA
      6. YUNANI (FOKUS PADA MODERNISASI ARMADA LAUT).
      7. RUMANIA
      8. BULGARIA
      9. LITUANIA (FOKUS PADA SISTEM PERTAHANAN UDARA JARAK PENDEK/MENENGAH).
      10. LATVIA
      11. ESTONIA
      12. REPUBLIK CEKO
      13. SLOVAKIA
      14. SWEDIA (FOKUS PADA INTEGRASI INDUSTRI PERTAHANAN NORDIK).
      15. FINLANDIA
      17. DENMARK (SETELAH MENGHAPUS OPT-OUT PERTAHANAN UNI EROPA).
      18. PORTUGAL
      19. BELGIA
      Detail Pelaksanaan (Update Kuartal I - 2026):
      Target Dana: Total pagu kredit mencapai 150 miliar Euro, Tujuan Kredit: Dana ini digunakan untuk pembelian bersama (joint procurement) guna memastikan interoperabilitas antar negara anggota dalam menghadapi ancaman di sayap timur.
      Sumber Berita Utama:
      European Commission - Defence Industry and Space (Update Juli 2025)
      The Guardian - European Defence Funding (Laporan Maret 2025)
      European Investment Bank (EIB) - Security and Defence Press Release (Januari 2026)
      -
      20. MESIR
      Kredit dari Prancis: Mesir terus memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga penjamin ekspor Prancis, Bpifrance. Pada periode 2025–2026, Mesir melanjutkan pembayaran dan penambahan kontrak jet tempur Dassault Rafale dengan skema pinjaman yang mencakup hingga 85% dari total nilai kontrak, dijamin oleh pemerintah Prancis.
      Kredit dari Italia: Mesir menggunakan skema pembiayaan dari lembaga SACE Italia untuk pengadaan kapal frigat kelas FREMM dan kemungkinan jet latih M-346.
      Sumber Berita: Laporan France 24 mengenai ekspor pertahanan dan data DSCA Amerika Serikat (Update Januari 2026).
      -
      21. INDIA
      Skema Kredit Ekspor Rusia: pengadaan suku cadang S-400 dan kapal frigat kelas Talwar.
      Inter-Governmental Agreement (IGA): Pada April 2025, India menandatangani kesepakatan untuk 26 jet tempur Rafale-M untuk Angkatan Laut. Pembiayaan ini melibatkan paket kredit ekspor yang didukung oleh pemerintah Prancis guna memfasilitasi pembayaran bertahap seiring dengan integrasi senjata domestik India.
      Sumber Berita: The Economic Times India dan Ministry of Defence India (Anggaran 2025-2026).
      -
      22. PAKISTAN
      Kredit dari Tiongkok: Tiongkok menyediakan jalur kredit khusus bagi Pakistan untuk pembelian kapal selam kelas Hangor dan jet tempur JF-17 Thunder Block III. Pinjaman ini biasanya memiliki masa tenor panjang dan bunga rendah sebagai bagian dari kerja sama strategis.
      Kredit dari Turki: Pakistan menggunakan skema kredit ekspor dari Turki untuk pengadaan kapal korvet kelas Babur (MILGEM).
      Sumber Berita: Dawn News (Update anggaran pertahanan Pakistan 2025/2026).
      -
      23. BRASIL
      Negara yang menggunakan Export Credit Agency (ECA) untuk membangun industri pertahanan dalam negeri sekaligus memodernisasi peralatan militernya tanpa mengganggu stabilitas ekonomi makro
      -
      24. TAIWAN
      Pinjaman dari AS: Berdasarkan anggaran Departemen Luar Negeri AS untuk tahun fiskal 2026, otoritas pinjaman dan jaminan Foreign Military Financing (FMF) untuk wilayah Indo-Pasifik difokuskan secara besar-besaran pada Taiwan, dengan alokasi target sebesar 4 miliar USD dalam bentuk fasilitas kredit.
      -
      24. JEPANG
      Mekanisme: Jepang menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer.
      -
      24. KOREA SELATAN
      Sistem Pembayaran: Korea Selatan tidak membayar tunai di muka, melainkan melalui akun kepercayaan di Departemen Keuangan AS. Dana dialokasikan dari anggaran tahunan ROK yang telah disetujui untuk membayar cicilan kontrak jangka panjang


      Hapus
    4. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
      NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      Uni Eropa – Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
      Peserta: 19 negara anggota
      1. PL – Polandia
      2. DE – Jerman
      3. FR – Prancis
      4. IT – Italia
      5. ES – Spanyol
      6. NL – Belanda
      7. GR – Yunani
      8. RO – Rumania
      9. BG – Bulgaria
      10. LT – Lituania
      11. LV – Latvia
      12. EE – Estonia
      13. CZ – Republik Ceko
      14. SK – Slovakia
      15. SE – Swedia
      16. FI – Finlandia
      17. DK – Denmark
      18. PT – Portugal
      19. BE – Belgia
      Fokus Khusus:
      Polandia → pinjaman terbesar, penguatan perbatasan timur.
      Yunani → modernisasi armada laut.
      Lituania → sistem pertahanan udara jarak pendek/menengah.
      Swedia → integrasi industri pertahanan Nordik.
      Denmark → bergabung setelah menghapus opt-out pertahanan UE.
      Target Dana: 150 miliar Euro.
      Prioritas: Negara garis depan (Polandia & Baltik) mendapat akses cepat untuk artileri & pertahanan udara.
      Tujuan: Joint procurement demi interoperabilitas menghadapi ancaman di sayap timur.
      Sumber: European Commission, The Guardian, European Investment Bank (EIB).
      -
      20. Mesir 🇪🇬
      Prancis (Bpifrance): Kredit hingga 85% kontrak jet Rafale (2025–2026).
      Italia (SACE): Pembiayaan kapal FREMM & jet latih M-346.
      AS (FMF): Bantuan ±1,3 miliar USD/tahun, berfungsi sebagai fasilitas kredit.
      Catatan: Salah satu pengguna terbesar skema kredit militer global.
      -
      21. India 🇮🇳
      Rusia: Kredit ekspor dengan mekanisme Rupee–Ruble untuk S-400 & kapal Talwar.
      Domestik: Pinjaman bank BUMN untuk proyek Make in India.
      Anggaran 2026: 75 miliar USD; pembelian mesin jet GE F414 dengan jaminan pemerintah.
      Catatan: Selektif, lebih aktif dalam LoC & joint venture.
      -
      22. Pakistan 🇵🇰
      Tiongkok: Kredit tenor panjang & bunga rendah untuk kapal selam Hangor & jet JF-17 Block III.
      Turki: Kredit ekspor untuk kapal korvet Babur (MILGEM).
      Catatan: Ketergantungan tinggi pada kredit sekutu.
      -
      23. Thailand 🇹🇭
      Skema Barter + Kredit: Kombinasi barter & cicilan.
      Status 2026: Jet tempur baru (F-16 Block 70/Gripen) dengan cicilan 10 tahun.
      Catatan: Strategi untuk meringankan APBN.
      -
      24. Taiwan 🇹🇼
      AS (FMF): Alokasi 4 miliar USD untuk Indo-Pasifik, fokus Taiwan.
      Penggunaan: Pertahanan udara, drone, upgrade F-16.
      Catatan: Ketergantungan meningkat akibat tekanan regional.
      -
      25. Vietnam 🇻🇳
      Anggaran 2025–2029: 46 miliar USD.
      Kredit Korea Selatan: Howitzer K9 senilai 300 juta USD lewat promosi investasi perdagangan.
      Catatan: Diversifikasi dari Rusia ke Barat/Asia.
      -
      26. Brasil 🇧🇷
      Export Credit Agency (ECA): Untuk membangun industri pertahanan domestik & modernisasi alutsista.
      Catatan: Menjaga stabilitas ekonomi makro sambil memperkuat pertahanan.
      -
      27. Jepang 🇯🇵
      Mekanisme: Surat utang negara (Construction Bonds) + dana surplus anggaran umum.
      Catatan: Utang domestik berfungsi sebagai “pinjaman dari masa depan” untuk percepatan akuisisi.
      -
      28. Korea Selatan 🇰🇷
      Sistem Pembayaran: Tidak tunai di muka; melalui akun kepercayaan di Departemen Keuangan AS.
      Catatan: Dana dialokasikan dari anggaran tahunan ROK untuk cicilan kontrak jangka panjang.
      -
      ✨ Kesimpulan
      UE (SAFE) = Fokus pada joint procurement & interoperabilitas, dengan dana besar (150 miliar Euro).
      Mesir & Pakistan = Sangat bergantung pada kredit luar negeri.
      India & Vietnam = Lebih variatif, memanfaatkan kredit ekspor & pendanaan domestik.
      Thailand & Taiwan = Fokus pada cicilan jangka panjang & dukungan sekutu.
      Brasil, Jepang, Korea Selatan = Menggunakan mekanisme domestik/alternatif agar tetap stabil secara ekonomi.

      Hapus
  22. hadeeeooo si jojon lageee..MANA ANKAAAAA haha!🤣🤥😵

    Akibatnya
    Pembual ktemu Penipu haha!🤥🤥🤥
    NGAMUK🔥
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    GEMBLUNG😝20 Januari 2026 pukul 18.35
    This morning, The Royal Malaysian Navy KD Maharaja Lela 2501 or known as LCS 1 has begun the first phase of Sea Trials
    https://x.com/JohnMYSreview/status/2013439021750591

    BalasHapus
  23. hadeeeooo si jojon lageee..MANA ANKAAAAA haha!🤣🤥😵

    Akibatnya
    Pembual ktemu Penipu haha!🤥🤥🤥
    NGAMUK🔥
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    GEMBLUNG😝20 Januari 2026 pukul 18.35
    This morning, The Royal Malaysian Navy KD Maharaja Lela 2501 or known as LCS 1 has begun the first phase of Sea Trials
    https://x.com/JohnMYSreview/status/2013439021750591

    BalasHapus
  24. gak ada yg percaya sama Jon Penipu ANKA MANA ANKA..

    TERNYATA kita duluan yg dapet ANKA sampe detik ini haha!👍🥳👍

    BalasHapus
  25. Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96216/mata-uang-asia-merah-rupiah-terlemah-sepanjang-sejarah

    BalasHapus
    Balasan
    1. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
      NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      Berikut adalah daftar ringkas negara-negara di berbagai benua yang menggunakan skema loan (pinjaman) atau kredit untuk pengadaan alutsista, berdasarkan data terbaru per Januari 2026:
      BENUA AMERIKA
      Brasil: Menggunakan Kredit Ekspor (ECA) dari Swedia (SEK) untuk jet tempur Gripen dan dari Prancis (Bpifrance) untuk kapal selam PROSUB.
      Argentina: Menggunakan skema Foreign Military Financing (FMF) dan pinjaman lunak dari Amerika Serikat untuk pembelian jet tempur F-16 bekas Denmark yang disetujui pada akhir 2024/2025.
      -
      2. BENUA ASIA
      JEPANG : menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer. Meskipun secara teknis merupakan utang domestik, ini berfungsi sebagai "pinjaman" dari masa depan untuk mempercepat akuisisi saat ini.
      Filipina: Menggunakan skema Pinjaman Proyek Luar Negeri dan bantuan pembiayaan militer (FMF) dari Amerika Serikat untuk program modernisasi Horizon 3.
      Pakistan: Menggunakan Line of Credit (LoC) dan pinjaman jangka panjang dari Tiongkok untuk kapal selam kelas Hangor dan jet tempur JF-17.
      Taiwan: Menggunakan fasilitas Pinjaman dan Jaminan Kredit FMF dari pemerintah Amerika Serikat untuk mempercepat pengadaan sistem rudal dan drone.
      Korea Selatan: Menggunakan skema FMS (Foreign Military Sales) dengan cicilan untuk pembelian alutsista canggih dari AS seperti F-35A.
      -
      3. BENUA EROPA
      Polandia: Pengguna kredit militer terbesar di Eropa saat ini melalui Kredit Ekspor dari Korea Selatan (K-Exim) untuk tank K2 dan howitzer K9, serta pinjaman dari AS.
      Ukraina: Mengandalkan Pinjaman Jangka Panjang dan Hibah dari Uni Eropa (skema bantuan makro-finansial) serta AS untuk pengadaan senjata selama masa perang.
      19 Negara Uni Eropa (Skema SAFE): Termasuk Polandia, Yunani, dan negara-negara Baltik, menggunakan Pinjaman Massal Kolektif melalui Bank Investasi Eropa (EIB) untuk modernisasi pertahanan blok tersebut mulai Kuartal I 2026.
      -
      4. BENUA AFRIKA
      Mesir: Menggunakan Kredit Ekspor Terjamin dari Prancis (Bpifrance) untuk jet Rafale dan dari Italia (SACE) untuk kapal frigat kelas FREMM.
      Maroko: Menggunakan skema FMS dari Amerika Serikat dengan fasilitas kredit serta pembiayaan dari bank komersial internasional yang dijamin pemerintah untuk sistem pertahanan udara.
      Nigeria: Menggunakan skema Line of Credit dari Tiongkok dan Turki untuk pengadaan kendaraan tempur, drone, dan helikopter serang.
      -
      Jenis Skema Kredit yang Umum Digunakan:
      Kredit Ekspor (Export Credit Agency - ECA): Pinjaman dari bank komersial yang dijamin oleh pemerintah negara penjual (contoh: Bpifrance, SACE, K-Exim).
      Foreign Military Financing (FMF): Program pemerintah AS yang memberikan hibah atau pinjaman untuk membeli alat militer buatan Amerika.
      Line of Credit (LoC): Jalur kredit khusus antar-pemerintah (G-to-G) dengan batas jumlah tertentu.
      Security Action for Europe (SAFE): Instrumen pinjaman kolektif Uni Eropa (terbaru 2026) untuk kemandirian pertahanan.
      -
      Sumber Berita Utama:
      European Commission Defence Industry (SAFE 2025/2026)
      Defense Security Cooperation Agency - DSCA AS (Update Januari 2026)
      Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2025 Reports

      Hapus
    2. GORILA MALAYDESH KLAIM CASH =
      STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
      STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
      STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
      STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      Pengadaan militer Malaydesh di sektor laut, udara, dan darat umumnya menggunakan skema pembayaran berperingkat (staggered payments) karena nilai kontrak yang besar dan jangka waktu pengiriman yang panjang. Contoh nyata adalah akuisisi kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship/LCS), pesawat tempur ringan FA-50, serta kendaraan lapis baja AV8 Gempita.
      skema pembayaran berperingkat:
      Laut
      LCS Maharaja Lela-class → > RM 9 miliar → berperingkat, sesuai progres konstruksi
      OPV Kedah-class tambahan → ~ RM 2.5 miliar → berperingkat, milestone pembangunan
      Udara
      FA-50 Block 20 → ~ RM 4 bilion → berperingkat, hingga 2027
      Su-30MKM & Hawk 208 → > RM 3 bilion → berperingkat, sesuai pengiriman
      Darat
      AV8 Gempita 8x8 → > RM 7.5 bilion → berperingkat, sesuai produksi
      Artileri (Howitzer/MLRS) → tidak dipublikasikan → berperingkat, sesuai integrasi
      -
      ⚓ Laut (Naval Procurement)
      Littoral Combat Ship (LCS) Maharaja Lela-class
      Proyek bernilai lebih dari RM 9 miliar.
      Menggunakan pembayaran berperingkat sesuai progres pembangunan kapal di Boustead Naval Shipyard.
      Skema ini menyebabkan keterlambatan dan kontroversi karena dana sudah dibayarkan sebagian besar, tetapi kapal belum selesai.
      Offshore Patrol Vessel (OPV) Kedah-class tambahan
      Kontrak OPV baru juga menggunakan sistem pembayaran bertahap sesuai milestone konstruksi.
      Hal ini umum dalam industri galangan kapal karena pembangunan berlangsung beberapa tahun.
      -
      ✈️ Udara (Air Procurement)
      KAI FA-50 Light Combat Aircraft (LCA)
      Malaydesh menandatangani kontrak pembelian 18 unit FA-50 Block 20 dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
      Pembayaran dilakukan secara bertahap (staggered) selama periode produksi dan pengiriman hingga 2027.
      Skema ini dipilih untuk mengurangi beban fiskal sekaligus memastikan jadwal pengiriman.
      Sukhoi Su-30MKM & Hawk 208 (sebelumnya)
      Kontrak besar pesawat tempur Rusia dan Inggris juga menggunakan pembayaran berperingkat, biasanya berbasis milestone (delivery, training, spare parts).
      -
      🚛 Darat (Land Procurement)
      AV8 Gempita 8x8 Armored Vehicle
      Proyek bernilai lebih dari RM 7.5 miliar untuk 257 unit.
      Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal produksi oleh DefTech (DRB-HICOM).
      Skema ini memungkinkan Malaydesh menerima kendaraan secara berangsur sambil membayar sesuai progres.
      Howitzer & MLRS (Artileri)
      Pengadaan artileri jarak jauh juga menggunakan sistem pembayaran berperingkat karena melibatkan integrasi teknologi dan pengiriman bertahap.
      -
      ⚠️ Catatan Penting
      Alasan penggunaan staggered payments:
      Nilai kontrak sangat besar (Budget Minim).
      Produksi dan pengiriman berlangsung bertahun-tahun.
      Risiko:
      Jika pengawasan lemah, pembayaran berperingkat bisa menimbulkan masalah seperti kasus LCS, di mana dana sudah dibayar tetapi produk belum selesai.

      Hapus
    3. NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      Uni Eropa – Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
      Peserta: 19 negara anggota
      1. PL – Polandia
      2. DE – Jerman
      3. FR – Prancis
      4. IT – Italia
      5. ES – Spanyol
      6. NL – Belanda
      7. GR – Yunani
      8. RO – Rumania
      9. BG – Bulgaria
      10. LT – Lituania
      11. LV – Latvia
      12. EE – Estonia
      13. CZ – Republik Ceko
      14. SK – Slovakia
      15. SE – Swedia
      16. FI – Finlandia
      17. DK – Denmark
      18. PT – Portugal
      19. BE – Belgia
      Fokus Khusus:
      Polandia → pinjaman terbesar, penguatan perbatasan timur.
      Yunani → modernisasi armada laut.
      Lituania → sistem pertahanan udara jarak pendek/menengah.
      Swedia → integrasi industri pertahanan Nordik.
      Denmark → bergabung setelah menghapus opt-out pertahanan UE.
      Target Dana: 150 miliar Euro.
      Prioritas: Negara garis depan (Polandia & Baltik) mendapat akses cepat untuk artileri & pertahanan udara.
      Tujuan: Joint procurement demi interoperabilitas menghadapi ancaman di sayap timur.
      Sumber: European Commission, The Guardian, European Investment Bank (EIB).
      -
      Banyak negara di Amerika, Asia, Eropa, dan Afrika menggunakan skema loan atau credit untuk membiayai akuisisi alat militer. Praktik ini umum karena biaya sistem persenjataan sangat besar dan sering melibatkan pinjaman luar negeri atau fasilitas kredit ekspor.
      🌎 Amerika
      Amerika Serikat (AS) – sering memberikan Foreign Military Financing (FMF) berupa kredit kepada sekutu, sekaligus menggunakan pinjaman domestik untuk belanja militer.
      Brasil – menggunakan kredit ekspor untuk pembelian jet tempur Gripen dari Swedia.
      Kolombia & Peru – memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk modernisasi angkatan udara dan laut.
      Meksiko – beberapa akuisisi kapal dan helikopter dilakukan dengan kredit dari mitra industri pertahanan.
      🌏 Asia
      JEPANG : menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer. Meskipun secara teknis merupakan utang domestik, ini berfungsi sebagai "pinjaman" dari masa depan untuk mempercepat akuisisi saat ini.
      luar negeri (2020–2024) untuk belanja sistem persenjataan, termasuk kapal selam dan pesawat tempur.
      India – menggunakan kredit dari Rusia untuk pembelian sistem pertahanan udara S-400.
      Pakistan – memanfaatkan kredit dari Tiongkok untuk akuisisi jet tempur JF-17 dan kapal perang.
      Filipina – memperoleh kredit dari Korea Selatan untuk pembelian kapal perang dan jet FA-50.
      Korea Selatan: Menggunakan skema FMS (Foreign Military Sales) dengan cicilan untuk pembelian alutsista canggih dari AS seperti F-35A
      🌍 Eropa
      Negara-negara Uni Eropa (UE) – pada 2025 sepakat membuat dana pinjaman €150 miliar untuk membeli senjata, termasuk mendukung Ukraina.
      Polandia – menggunakan kredit luar negeri untuk pembelian tank Abrams dari AS.
      Hungaria & Yunani – memanfaatkan kredit ekspor untuk pembelian jet tempur dan sistem pertahanan udara.
      Ukraina – menerima pinjaman dari UE untuk memperkuat pertahanan menghadapi Rusia.
      🌍 Afrika
      Afrika Selatan – dalam sejarahnya menggunakan kredit luar negeri untuk program senjata, termasuk jet tempur dan kapal.
      Mesir – memperoleh kredit dari Prancis untuk pembelian Rafale dan kapal perang.
      Aljazair – menggunakan kredit dari Rusia untuk akuisisi tank dan pesawat tempur.
      Nigeria – memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk modernisasi angkatan udara.

      Hapus
    4. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH ......
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
  26. 2026 Brand New Frigat yg kita miliki
    ✅️2 PKR REM KLAS
    ✅️2 PPA BRAWIJAYA KLAS
    ✅️2 FMP BALAPUTRADEWA KLAS
    ✅️2 ISTIF OTEWE haha!🤑🧞‍♂️🤑

    ✅️Type 052, FDI & MOGAMI otewe

    sedangkan negri🎰kasino genting, dari 2011 katanya 6 gowing
    2018 SALAH FOTONG
    2023 dari 6 hanya 5..bekurang
    2026 NOL, tiada nampak berlayar haha!🤣🤣🤣
    Kahsiyan warganyet kl pembual divawah⬇️ kena TIPU, last last kensel haha!😎😶‍🌫️😎

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

    GEMPURWIRA31 Januari 2023 pukul 08.06
    Haha hahaha.... Mana banyak 5 atau 2...?
    ><><><><><>
    Hanya Lima Kapal LCS Diperoleh, Bukan Enam
    https://defense-studies.blogspot.com/2023/01/hanya-lima-kapal-lcs-diperoleh-bukan.html?m=1

    BalasHapus
  27. 2026 Brand New Frigat yg kita miliki
    ✅️2 PKR REM KLAS
    ✅️2 PPA BRAWIJAYA KLAS
    ✅️2 FMP BALAPUTRADEWA KLAS
    ✅️2 ISTIF OTEWE haha!🤑🧞‍♂️🤑

    ✅️Type 052, FDI & MOGAMI otewe

    sedangkan negri🎰kasino genting, dari 2011 katanya 6 gowing
    2018 SALAH FOTONG
    2023 dari 6 hanya 5..bekurang
    2026 NOL, tiada nampak berlayar haha!🤣🤣🤣
    Kahsiyan warganyet kl pembual dibawah⬇️ kena TIPU, last last kensel haha!😎😶‍🌫️😎

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

    GEMPURWIRA31 Januari 2023 pukul 08.06
    Haha hahaha.... Mana banyak 5 atau 2...?
    ><><><><><>
    Hanya Lima Kapal LCS Diperoleh, Bukan Enam
    https://defense-studies.blogspot.com/2023/01/hanya-lima-kapal-lcs-diperoleh-bukan.html?m=1

    BalasHapus
  28. Banyak dolar masyuukk haha!💰🤑💰
    Tertinggi sepanjang sedjarah

    Investor masyuk terbesar $ 26 bn haha!🤑🤑🤑

    kl, Ketakutan Lagiii haha!🥶😵‍💫🥶

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    IHSG pecah rekor 9000
    https://www.youtube.com/watch?v=ZDfOK0_6DVA

    BalasHapus
  29. FAKTA TIADA MALAYDESH = EKONOMI LEMAH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    ----------------------
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    -----------------
    NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    ------------------
    DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
    1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
    2. Tiongkok – US$19,90 triliun
    3. Jerman – US$5,36 triliun
    4. Jepang – US$4,46 triliun
    5. India – US$4,26 triliun
    6. Inggris – US$3,70 triliun
    7. Prancis – US$3,26 triliun
    8. Italia – US$2,56 triliun
    9. Brasil – US$2,52 triliun
    10. Kanada – US$2,49 triliun
    11. Rusia – US$2,48 triliun
    12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
    13. Meksiko – US$1,99 triliun
    14. Spanyol – US$1,82 triliun
    15. Indonesia – US$1,69 triliun
    16. Australia – US$1,68 triliun
    17. Turki – US$1,34 triliun
    18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
    19. Belanda – US$1,27 triliun
    20. Swiss – US$1,16 triliun

    BalasHapus
  30. kesian KAPAL PPA saja hanya setaraf OPV GUN BOAT OMPONG mau disamakan dengan LCS FULL COMBAT...HAHAHHHA

    BalasHapus
    Balasan
    1. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS MALAYDESH AIR FORCES
      Malaydesh 's air force, officially known as the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF), has several strengths but also faces a number of key weaknesses and challenges. These are based on public defense analyses, expert commentary, and open-source information as of recent years.
      Key Weaknesses of the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF):
      ------------
      1. Aging Aircraft Fleet
      • MiG-29s: These have been retired due to high maintenance costs and limited effectiveness.
      • F/A-18D Hornets: Still operational but aging.
      • SU-30MKMs: Require significant maintenance, and some have faced operational readiness issues due to lack of spare parts and support.
      ------------
      2. Limited Fleet Size
      • Malaydesh operates a relatively small number of combat aircraft, limiting its ability to project power or maintain a credible deterrent in the region.
      • The country lacks strategic airlift capacity, making it harder to respond quickly to crises.
      ------------
      3. Modernization Delays
      • RMAF modernization programs have suffered from delays and budget constraints.
      • The Multirole Combat Aircraft (MRCA) replacement program has been postponed multiple times, leaving capability gaps.
      ------------
      4. Logistical and Maintenance Challenges
      • Heavy reliance on foreign suppliers (Russia, U.S., and Europe) creates issues with interoperability and spare parts availability.
      • Maintenance costs and delays impact aircraft readiness and mission capability.
      ------------
      5. Limited Indigenous Defense Industry
      • Malaydesh has limited local aerospace manufacturing or support capability.
      • It depends on external partners for upgrades, parts, training, and weapons integration.
      ------------
      6. Insufficient Force Multipliers
      • The RMAF lacks a comprehensive airborne early warning (AEW&C) system.
      • Limited use of drones, electronic warfare (EW), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) capabilities reduces situational awareness.
      ------------
      7. Geopolitical Pressures and Resource Constraints
      • Regional tensions in the South China Sea require stronger capabilities than currently available.
      • Defense budgets are constrained due to domestic priorities and economic conditions.
      ------------

      Hapus
    2. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS VESSELS
      Here are the key weaknesses of Royal Malaydesh n Navy (RMN) vessels and procurement efforts, based on recent audits, expert commentary, and community insights:
      ________________________________________
      Structural & Material Weaknesses
      1. Aging fleet & hull fragility
      Roughly half of RMN’s fleet comprises vessels over 30 years old, many operating beyond their designed service life
      A stark example: KD Pendekar, a Handalan-class fast-attack craft commissioned in 1979, hit an underwater object and sank in August 2024. Its ageing, weakened hull allowed flooding to rapidly spread, overwhelming compartmentalization systems
      2. Underarmed patrol vessels
      The Kedah-class Offshore Patrol Vessels (OPVs) are configured as “fitted for but not with” missile systems—so despite structural readiness, they lack the actual armament due to budget constraints.
      ________________________________________
      Procurement & Shipbuilding Issues
      1. Systemic delays & cost overruns
      The Littoral Combat Ship (LCS) project, intended to deliver six Maharaja Lela-class frigates, has suffered severe delays—initial delivery in 2019 was missed, with realistic commissioning now pushed to 2026–2029.
      Costs have ballooned from an estimated RM 9 billion to over RM 11 billion, with about RM 1.4 billion alleged to have been misappropriated
      2. Limited shipyard capability
      Malaydesh n yards (e.g., Boustead Naval Shipyard and PSC-Naval Dockyard) have a history of subpar management, poor governance, and lack of scale—producing very few large combatants over decades
      ________________________________________
      Broader Capability & Strategic Gaps
      1. Underfunded modernization
      Defence spending has consistently stayed well below regional benchmarks (e.g., under 1 % of GDP), with procurement systems marred by political influence and weak oversight
      2. Limited deterrent posture
      With only a handful of capable frigates and corvettes, and too many lightly outfitted patrol boats, RMN's fleet lacks power projection over its vast EEZ (~600,000 km²)—especially along strategic chokepoints like the Straits of Malacca and Singapore
      3. Small submarine & amphibious support capacity
      RMN’s submarine force is limited to just two Scorpène-class boats, reducing tactical depth compared to neighbors like Vietnam. Plans for a Multi-Role Support Ship (MRSS) to improve amphibious and sealift capability remain pending or delayed

      Hapus
  31. Berita yang buat GORILLA MISKIN makin tersakiti...LCS 1 sudah mula SEA TRAIL.....HOREYYYYYYYY



    This morning, The Royal Malaysian Navy KD Maharaja Lela 2501 or known as LCS 1 has begun the first phase of Sea Trials

    https://x.com/JohnMYSreview/status/2013439021750591608/photo/1

    BalasHapus
    Balasan
    1. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS MALAYDESH PROCUREMENT
      Procurement weaknesses in the Malaydesh n Armed Forces (MAF) have been highlighted over the years in various government audits, media investigations, and academic studies. These weaknesses often stem from a combination of systemic, structural, and operational issues.
      Key Weaknesses in MAF Procurement
      1. Lack of Transparency
      Many defense procurements are classified under national security, limiting public scrutiny.
      Closed or restricted tenders are common, reducing competition and increasing the risk of corruption or favoritism.
      2. Corruption and Mismanagement
      Allegations and cases involving high-level corruption in defense procurement (e.g., the Scorpène submarine scandal).
      Inflated costs and questionable deals without proper due diligence or cost-benefit analysis.
      3. Political Interference
      Procurement decisions sometimes reflect political priorities rather than military needs.
      Projects awarded to politically connected companies, regardless of capability.
      4. Lack of Strategic Planning
      Procurement not always aligned with long-term defense strategy or operational requirements.
      Reactive rather than proactive planning, leading to mismatched or obsolete equipment.
      5. Poor Maintenance and Lifecycle Management
      Insufficient budgeting and planning for maintenance, upgrades, and training.
      Resulting in equipment quickly becoming non-operational or under-utilized.
      6. Weak Oversight and Accountability
      Limited oversight by Parliament or independent bodies on defense spending.
      Auditor-General’s reports have highlighted irregularities, but follow-up actions are often limited.
      7. Limited Local Industry Capability
      Over-reliance on foreign suppliers due to underdeveloped domestic defense manufacturing.
      Local offset programs sometimes fail to deliver real capability or transfer of technology.
      8. Fragmented Procurement Process
      Involvement of multiple agencies (Ministry of Defence, armed services, contractors), leading to inefficiencies and lack of coordination

      Hapus
  32. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ------------------
    WEAKNESS MALAYDESH PROCUREMENT
    Procurement weaknesses in the Malaydesh n Armed Forces (MAF) have been highlighted over the years in various government audits, media investigations, and academic studies. These weaknesses often stem from a combination of systemic, structural, and operational issues.
    Key Weaknesses in MAF Procurement
    1. Lack of Transparency
    Many defense procurements are classified under national security, limiting public scrutiny.
    Closed or restricted tenders are common, reducing competition and increasing the risk of corruption or favoritism.
    2. Corruption and Mismanagement
    Allegations and cases involving high-level corruption in defense procurement (e.g., the Scorpène submarine scandal).
    Inflated costs and questionable deals without proper due diligence or cost-benefit analysis.
    3. Political Interference
    Procurement decisions sometimes reflect political priorities rather than military needs.
    Projects awarded to politically connected companies, regardless of capability.
    4. Lack of Strategic Planning
    Procurement not always aligned with long-term defense strategy or operational requirements.
    Reactive rather than proactive planning, leading to mismatched or obsolete equipment.
    5. Poor Maintenance and Lifecycle Management
    Insufficient budgeting and planning for maintenance, upgrades, and training.
    Resulting in equipment quickly becoming non-operational or under-utilized.
    6. Weak Oversight and Accountability
    Limited oversight by Parliament or independent bodies on defense spending.
    Auditor-General’s reports have highlighted irregularities, but follow-up actions are often limited.
    7. Limited Local Industry Capability
    Over-reliance on foreign suppliers due to underdeveloped domestic defense manufacturing.
    Local offset programs sometimes fail to deliver real capability or transfer of technology.
    8. Fragmented Procurement Process
    Involvement of multiple agencies (Ministry of Defence, armed services, contractors), leading to inefficiencies and lack of coordination

    BalasHapus
  33. LCS 1,2 dan 3.....ON THE WAY......

    1. LCS 1 (KD MAHARAJALELA) - SEA TRAIL
    2. LCS 2 (KD RAJA MUDA NALA) - PEMASANGAN SISTEM ELETRONIK & SENJATA
    3. LCS 3 (KD SHARIF MASAHOR) - PERASMIAN KAPAL PADA FEBUARI ini

    BalasHapus
    Balasan
    1. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
      5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
      9. SEWA Utility Boat
      10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
      11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
      12. SEWA MV Aishah AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS

      Hapus
    2. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS MISSILES ASSETS
      1. Limited Indigenous Missile Development
      • Malaydesh relies heavily on foreign suppliers (e.g., Russia, China, France, and the U.S.) for its missile systems.
      • This makes the country vulnerable to supply chain disruptions, technology embargoes, or political shifts.
      2. Short to Medium Range Focus
      • Most of Malaydesh ’s missile systems are short- to medium-range, such as:
      o Exocet MM40 Block 2/3 (anti-ship)
      o Starstreak (short-range air defense)
      o Jernas (Rapier) (short-range air defense)
      o Seawolf (naval short-range SAM, older generation)
      • There is no long-range missile deterrence, either in the form of:
      o Ballistic Missiles
      o Cruise Missiles with strategic reach
      o Long-range surface-to-air missiles (SAMs)
      3. Limited Air Defense Coverage
      • The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) lacks a layered and integrated air defense network.
      • No medium- or long-range SAM systems like:
      o S-300/S-400 (Russia)
      o Patriot (USA)
      o Aster 30 (Europe)
      • Vulnerable to saturation missile or drone attacks.
      4. Naval Missile Gaps
      • Some Malaydesh n Navy ships still operate with older missile systems or have missile slots not fully equipped.
      • Ships like the Laksamana-class corvettes are aging and face missile system obsolescence.
      • Lack of vertical launch system (VLS) on many platforms limits multi-role missile capabilities.
      5. No Strategic Missile Deterrent
      • Unlike some neighbors, Malaydesh does not possess:
      o Land-attack cruise missiles (LACM)
      o Anti-access/area denial (A2/AD) missiles
      o Submarine-launched missiles
      • This limits Malaydesh ’s ability to deter or respond to strategic threats beyond its immediate borders.
      6. Dependence on Multinational Exercises and Alliances
      • While Malaydesh participates in exercises like CARAT, RIMPAC, and FPDA, its missile doctrine is still defensive and reactive, not designed for power projection.

      Hapus
    3. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
      4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
      Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"
      5. Fleet Maintenance Complexity
      Selecting foreign designs (Ada, Sigma, FCX, C92, HDC 2000) may increase heterogeneity of fleet platforms—creating logistical and training challenges and defeating ambitions of fleet standardization under the 15 to 5 transformation plan

      Hapus
    4. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS MAINTENANCE
      The Malaydesh n Armed Forces (MAF) have long faced challenges related to maintenance, logistics, and readiness. Below is a breakdown of the main issues contributing to this perception or reality:
      ________________________________________
      Key Maintenance Challenges in the MAF
      1. Aging Equipment
      • Much of the MAF’s hardware—particularly in the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) and Royal Malaydesh n Navy (RMN)—is outdated.
      • Some aircraft, ships, and vehicles are decades old, making maintenance both difficult and costly due to scarcity of spare parts and technical expertise.
      2. Inconsistent Procurement and Planning
      • Procurement decisions have often been driven by political considerations rather than long-term strategic needs.
      • Lack of continuity in defense planning leads to a diverse mix of systems (e.g., Russian, Western, and Chinese), which complicates logistics and maintenance.
      3. Budget Constraints
      • Defense spending in Malaydesh is relatively low (often below 1.5% of GDP).
      • Limited budgets affect the ability to sustain scheduled maintenance cycles, upgrades, and training for technical personnel.
      4. Skilled Manpower Shortage
      • There is a shortage of trained maintenance engineers and technicians within the services.
      • Retention of skilled personnel is difficult, as many transition to higher-paying private sector roles.
      5. Maintenance Neglect Leading to Grounding
      • There have been multiple reports of aircraft (e.g., MiG-29s, Aermacchi MB-339s) and naval vessels being grounded or laid up due to poor maintenance.
      • RMN’s submarine program, for example, faced operational readiness concerns early on.
      ________________________________________
      Examples of Maintenance-Related Incidents
      2015 = RMAF grounded MiG-29 fleet = Lack of spare parts, high maintenance cost
      2017 = KD Kasturi overhaul delays = Technical issues and funding
      2021 = Multiple RMAF aircraft grounded = Spare parts shortages
      2023 = LCS (Littoral Combat Ship) program scandal = Procurement mismanagement, incomplete ships

      Hapus
    5. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------WEAKNESS SKILL
      The Malaydesh n Armed Forces (MAF), or Angkatan Tentera Malaydesh (ATM), comprises the Malaydesh n Army (TDM), Royal Malaydesh n Navy (TLDM), and Royal Malaydesh n Air Force (TUDM). While it has made significant strides in modernization and regional cooperation, there are still certain weaknesses in skill and capability areas that have been noted in defense analyses and reports.
      Key Weaknesses in Skill and Capability
      1. Limited Joint Operations Capability
      • There is room for improvement in integrated operations across the Army, Navy, and Air Force.
      • Joint command and control structures are not always fully optimized, affecting inter-branch coordination during complex missions or exercises.
      2. Cyber Warfare and Electronic Warfare (EW) Skills
      • ATM still lags behind major powers and some regional neighbors in developing advanced cyber defense and electronic warfare capabilities.
      • Skilled personnel in these fields are limited, and training programs are still developing.
      3. Technical and Engineering Expertise
      • Insufficient numbers of highly trained technical experts to operate and maintain advanced systems like submarines, fighter jets, and modern radar systems.
      • Heavy reliance on foreign contractors for high-tech maintenance.
      4. Language and Communication Barriers
      • English proficiency, essential for interoperability with allies and use of foreign military equipment, varies widely across units and ranks.
      • Can affect participation in international training and joint missions.
      5. Special Operations Forces (SOF) Training Scope
      • Malaydesh has competent SOF units like GGK (Army), PASKAL (Navy), and PASKAU (Air Force), but their training and deployment are sometimes constrained by budget and limited international exposure compared to elite forces from NATO or the US.
      6. Limited Experience in Large-Scale Combat
      • The MAF has more experience in counter-insurgency and peacekeeping, but lacks large-scale warfighting experience or high-tempo operations involving modern combined arms tactics.
      7. Air Force Pilot Training & Retention
      • The Royal Malaydesh n Air Force (TUDM) faces issues with pilot retention and limited flying hours due to budget constraints.
      • Advanced jet training and operational readiness are sometimes hindered by maintenance or aircraft availability issues.

      Hapus
    6. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS SHIPYARDS
      ________________________________________
      Major Weaknesses in Malaydesh n Naval Shipbuilding
      1. Persistent Delays & Cost Overruns
      • The Littoral Combat Ship (LCS) program, contracted in 2013 for six modern frigates (Maharaja Lela-class), has seen zero completed ships by mid-2025, despite RM 6.08 billion paid. The initial first delivery target of 2019 is now postponed to 2026, and the total cost is projected to rise from RM 9 billion to over RM 11 billion
      2. Financial Mismanagement & Irregularities
      • A forensic audit revealed about RM 1 billion unaccounted for, with RM 1.7 billion worth of equipment, 15% of which had already become obsolete, looted funds, and contracts with inflated intermediaries
      • Former BHIC Managing Director was charged with criminal breach of trust for misappropriating RM 13m+ contracts without board approval
      3. Engineering & Quality Shortcomings
      • Ship quality issues have surfaced, including substandard fabrication, technical flaws in design (e.g., hull or gear issues), outdated materials, and poor workmanship leading to extensive reworks and cost escalation
      • As noted:
      “Local shipyards have poor record building big ships… BNS… only had contract to build 12 warships in its existence.… learning is one thing, tolerating ‘still learning’ after 20 plus years is not good enough.”
      4. Limited Industrial Capacity & Small Tonnage
      • Malaydesh n yards generally lack the capacity for large, complex vessels. Their history of constructing small patrol craft, OSVs, or leisure ships limits scalability and technical maturity needed for modern warships
      • The tonnage of ships built remains very low compared to regional peers like Indonesia or Singapore
      5. Supply Chain & Workforce Constraints
      • Disruptions due to COVID-19 and global events have caused delays in materials and skilled labor shortages, exacerbating schedule slippage and quality issues
      • The workforce is aging with few young recruits entering shipbuilding trades, contributing to resource gaps in the industry
      6. Poor Governance & Procurement Oversight
      • Formal RMN input was sidelined in choosing ship designs—initial preference for the Sigma design was overridden by ministry decisions to adopt the Gowind design without proper consultation, undermining project alignment
      • Contracts were awarded via direct negotiation, not open tender, creating space for opaque decision-making and vendor favoritism

      Hapus
  34. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ------------------
    WEAKNESS MISSILES ASSETS
    1. Limited Indigenous Missile Development
    • Malaydesh relies heavily on foreign suppliers (e.g., Russia, China, France, and the U.S.) for its missile systems.
    • This makes the country vulnerable to supply chain disruptions, technology embargoes, or political shifts.
    2. Short to Medium Range Focus
    • Most of Malaydesh ’s missile systems are short- to medium-range, such as:
    o Exocet MM40 Block 2/3 (anti-ship)
    o Starstreak (short-range air defense)
    o Jernas (Rapier) (short-range air defense)
    o Seawolf (naval short-range SAM, older generation)
    • There is no long-range missile deterrence, either in the form of:
    o Ballistic Missiles
    o Cruise Missiles with strategic reach
    o Long-range surface-to-air missiles (SAMs)
    3. Limited Air Defense Coverage
    • The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) lacks a layered and integrated air defense network.
    • No medium- or long-range SAM systems like:
    o S-300/S-400 (Russia)
    o Patriot (USA)
    o Aster 30 (Europe)
    • Vulnerable to saturation missile or drone attacks.
    4. Naval Missile Gaps
    • Some Malaydesh n Navy ships still operate with older missile systems or have missile slots not fully equipped.
    • Ships like the Laksamana-class corvettes are aging and face missile system obsolescence.
    • Lack of vertical launch system (VLS) on many platforms limits multi-role missile capabilities.
    5. No Strategic Missile Deterrent
    • Unlike some neighbors, Malaydesh does not possess:
    o Land-attack cruise missiles (LACM)
    o Anti-access/area denial (A2/AD) missiles
    o Submarine-launched missiles
    • This limits Malaydesh ’s ability to deter or respond to strategic threats beyond its immediate borders.
    6. Dependence on Multinational Exercises and Alliances
    • While Malaydesh participates in exercises like CARAT, RIMPAC, and FPDA, its missile doctrine is still defensive and reactive, not designed for power projection.

    BalasHapus
  35. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    ------------------
    CORRUPTION MILITARY PROCUREMENT
    ________________________________________
    1. Scorpène Submarine Deal (2002)
    • Malaydesh contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpène submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
    • Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
    • The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
    • French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
    ________________________________________
    2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
    • In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
    • By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
    • The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
    • Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
    ________________________________________
    3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
    • A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
    • By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
    ________________________________________
    4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
    • In 2015, Malaydesh ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Malaydesh n Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute

    BalasHapus
  36. Geng GORILLA IQ RENDAH pun klaim HUTANG masih di batas aman..... HAHAHAHHA



    Pemerintah Tarik Utang Rp614,9 Triliun untuk Tutup Defisit

    https://infobanknews.com/pemerintah-tarik-utang-rp6149-triliun-untuk-tutup-defisit/

    BalasHapus
    Balasan
    1. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      OBSELETE ASSETS
      ________________________________________
      Assets Over 30 Years Old (Still in Service)
      A parliamentary disclosure on October 21, 2024 confirmed:
      • 171 military assets across all branches have surpassed 30 years in service.
      o Army: 108 units
      o RMAF: 29 units
      o RMN: 34 vessels
      • Notably, 34 RMN ships exceeded their intended service lives, with 28 of them more than 40 years old, despite an age limit of 30–35 years depending on ship type
      These aging assets impose rising maintenance costs, reduced tech compatibility, and increased risk of operational failure
      ________________________________________
      Assets That Have Been Retired or Declared Obsolete
      Army
      • Scorpion Light Tanks: Decommissioned due to high maintenance costs and obsolescence
      • Condor APCs and Sibmas recovery vehicles: Officially retired from service as of January 1, 2023
      • SIBMAS Wheeled Support Vehicles: Phased out gradually and replaced by DefTech AV8 Gempita IFVs
      Air Force
      • MiG 29N/NUB Fighter Jets: Operated from 1995, the fleet was fully retired by 2017 after several phased withdrawals beginning in 2009 due to rising maintenance costs
      Navy
      • Older Patrol Boats & Corvettes: Classes such as Kasturi, Laksamana, Handalan, Jerung, and Perdana—some dating back to the late 1960s and early 1970s—are well past their designed operational age limits and have been explicitly highlighted as obsolete

      Hapus
    2. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      LACK BUDGET OF ARMED FORCES
      ________________________________________
      🔴 Key Budget Challenges
      1. Low Defense Spending (as % of GDP)
      • Malaydesh spends around 1.0–1.2% of its GDP on defense, below the global average and much lower than regional powers like Singapore (~3%).
      • Defense budget growth has been slow and often stagnant in real terms due to economic pressures, competing national priorities, and political considerations.
      2. Aging Equipment
      • Many assets (especially in the Royal Malaydesh n Air Force and Navy) are decades old and suffer from:
      High maintenance costs
      Frequent breakdowns
      Reduced combat readiness
      Examples:
      • MiG-29s were retired due to maintenance issues and budget constraints.
      • Delays in replacing outdated naval ships and air defense systems.
      3. Slow Modernization
      • Modernization plans (e.g., CAP 55 for the Air Force, 15-to-5 for the Navy) are progressing slowly due to lack of funding.
      • Procurement of new assets like fighter jets, maritime patrol aircraft, and submarines is often delayed or scaled down.
      4. Limited Operational Capability
      • Budget constraints impact:
      Training and readiness
      Fuel and maintenance availability
      Joint operations and international missions
      Personnel retention due to limited benefits
      5. Dependency on Foreign Vendors
      • Budget restrictions limit local defense industry development, forcing Malaydesh to rely heavily on foreign suppliers.
      • This increases long-term costs due to currency fluctuations and maintenance support contracts.
      ________________________________________
      ⚖️ Competing National Priorities
      Malaydesh faces pressure to allocate funds toward:
      • Healthcare
      • Education
      • Infrastructure
      • Economic recovery (especially post-COVID-19)
      As a result, defense often takes a back seat in annual budgets.
      ________________________________________
      📊 Defense Budget in Numbers
      • 2024 Defense Budget: USD4.1 billion)
      Still modest compared to ASEAN counterparts
      • Allocation breakdown:
      ~70–75% for operating expenses (salaries, maintenance)
      Only ~25–30% for development/capital expenditure

      Hapus
    3. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      -
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      -
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      -
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi

      Hapus
    4. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      2026 UANG KOPI SEDAP .....
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      -
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

      Hapus
  37. LCS 1,2 dan 3.....ON THE WAY......

    1. LCS 1 (KD MAHARAJALELA) - SEA TRAIL
    2. LCS 2 (KD RAJA MUDA NALA) - PEMASANGAN SISTEM ELETRONIK & SENJATA
    3. LCS 3 (KD SHARIF MASAHOR) - PERASMIAN KAPAL PADA FEBUARI ini

    BalasHapus
    Balasan
    1. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      LACK BUDGET OF ARMED FORCES
      ________________________________________
      🔴 Key Budget Challenges
      1. Low Defense Spending (as % of GDP)
      • Malaydesh spends around 1.0–1.2% of its GDP on defense, below the global average and much lower than regional powers like Singapore (~3%).
      • Defense budget growth has been slow and often stagnant in real terms due to economic pressures, competing national priorities, and political considerations.
      2. Aging Equipment
      • Many assets (especially in the Royal Malaydesh n Air Force and Navy) are decades old and suffer from:
      High maintenance costs
      Frequent breakdowns
      Reduced combat readiness
      Examples:
      • MiG-29s were retired due to maintenance issues and budget constraints.
      • Delays in replacing outdated naval ships and air defense systems.
      3. Slow Modernization
      • Modernization plans (e.g., CAP 55 for the Air Force, 15-to-5 for the Navy) are progressing slowly due to lack of funding.
      • Procurement of new assets like fighter jets, maritime patrol aircraft, and submarines is often delayed or scaled down.
      4. Limited Operational Capability
      • Budget constraints impact:
      Training and readiness
      Fuel and maintenance availability
      Joint operations and international missions
      Personnel retention due to limited benefits
      5. Dependency on Foreign Vendors
      • Budget restrictions limit local defense industry development, forcing Malaydesh to rely heavily on foreign suppliers.
      • This increases long-term costs due to currency fluctuations and maintenance support contracts.
      ________________________________________
      ⚖️ Competing National Priorities
      Malaydesh faces pressure to allocate funds toward:
      • Healthcare
      • Education
      • Infrastructure
      • Economic recovery (especially post-COVID-19)
      As a result, defense often takes a back seat in annual budgets.
      ________________________________________
      📊 Defense Budget in Numbers
      • 2024 Defense Budget: USD4.1 billion)
      Still modest compared to ASEAN counterparts
      • Allocation breakdown:
      ~70–75% for operating expenses (salaries, maintenance)
      Only ~25–30% for development/capital expenditure

      Hapus
    2. 2026 = BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today

      Hapus
    3. 2026 = BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today

      Hapus
  38. tahun ini Proyek KFX IFX KFX LUNASSSS haha!🤑🤑🤑...

    KITA SHOPPING 48 KAAN hore mare haha!💰👍💰

    bah, warganyet kl KEFANASAAN LAGIIIII N⛔️ Shopping kahsiyan, makan tuch fisank haha!🔥🍌🔥

    https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2380366069051978&id=100012358241002

    BalasHapus
  39. 2011 GOWING LCS PALSUW RONGSOK MAHALELET
    kapal PENDEK MURAH haha!😋😋😋
    ❌️NO MERIAM
    ❌️NO TORPEDO
    ❌️NO VLS
    ❌️NO NSM
    ❌️NO MICA
    ❌️NO SONAR
    ❌️NO RADAR
    ❌️NO JANGKAR
    ❌️NO ENJIN
    buktinya 15 cuman bisa turun, naik 5x
    NGAPUNG macam ampas Koneng2 haha!🤣😶‍🌫️🤣

    BalasHapus
  40. Berpijak di bumi nyata..... soalan saya mudah saja..dengan APBN yang defisit, HUTANG makin meroket dan Rupiah yang makin tak berharga.... HUTANG RAFALE mau dibayar pakai apa guys....??? TOLONG JAWAB guys....HAHAHAHHA



    Kemenkeu Setujui Pinjaman Asing Rp 60,65 Triliun untuk Pembelian Jet Rafale

    https://news.republika.co.id/berita/rlewmo484/kemenkeu-setujui-pinjaman-asing-rp-6065-triliun-untuk-pembelian-jet-rafale

    BalasHapus
    Balasan
    1. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      THE MALAYDESH LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) PROGRAM HAS FACED A NUMBER OF ISSUES, INCLUDING:
      • Delayed delivery
      The original plan was to deliver the first ship, the LCS 1 Maharaja Lela, in 2019, and all six ships by 2023. However, the program was mangkrak in 2019 due to financial issues at Boustead Naval Shipbuilding. The program was restarted in 2023, with the first ship scheduled for delivery in 2026 and the remaining four by 2029.
      • Design issues
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) did not get to choose the design of the ship, and the detailed design was not completed until after 66.64% of the budget had been paid.
      • Financial issues
      Boustead Naval Shipbuilding was in a critical financial state, and a middleman increased the project cost by up to four times.
      ------------------
      MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
      Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
      Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
      Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
      Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
      Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
      Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.

      Hapus
    2. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      SOME WEAKNESSES OF THE MALAYDESH SHIPBUILDING INDUSTRY INCLUDE:
      1. Delays
      Consistent delays in delivering ships to customers has reduced profitability and financial results.
      2. Small tonnage
      MALAYDESH shipbuilding industry is relatively weak compared to other countries in the region, as the tonnage of ships manufactured is relatively small.
      3. Supply chain disruptions
      Disruptions caused by COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have led to supply chain disruptions and shortages of skilled personnel.
      ------------------
      MALAYDESH military procurement faces challenges due to budget constraints, outdated equipment, and political influence.
      Budget constraints
      • The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • The government has had small procurement budgets over the last quarter-century.
      • The government has had to deal with the economic impact of COVID-19.
      Outdated equipment
      • Most of the MALAYDESH military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
      • The KD Rahman submarine had technical problems and could not submerge in 2010.
      Political influence
      • The procurement process is subject to political influence from suppliers.
      • The procurement process is sometimes vendor-driven and against strategic interests.

      Hapus
    3. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      MALAYDESH 's military procurement has several weaknesses, including:
      • Corruption: The defense sector is vulnerable to corruption, and there is a high risk of corruption.
      • Weak parliamentary oversight: Parliamentary oversight is weak, and financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
      • External influences: Decisions are often influenced by vendors and are against strategic interests. For example, MALAYDESH sometimes procures hardware in exchange for palm oil.
      • Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources weapons systems and platforms from a large variety of foreign suppliers. This makes it difficult to find personnel to manage the equipment.
      • Budgetary uncertainty: There is budgetary uncertainty in defense procurement.
      • Opaque decision making: Decision making in defense procurement is opaque.
      • Shifting priorities: Priorities in defense procurement shift.
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including limited funding, aging equipment, and a lack of modern assets.
      Funding
      • Small procurement budgets: The MAF has had small procurement budgets over the past 25 years.
      • Fiscal limitations: The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      Aging equipment
      • Outdated assets: The MAF's equipment is aging, and the government has been unable to provide modern assets.
      • Withdrawal of MiG-29 Fulcrum fighter aircraft: The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft from service in 2017.
      • Su-30MKM Flanker fighter aircraft: The MAF is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft operational.
      Other challenges

      Hapus
  41. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ------------------
    THE MALAYDESH LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) PROGRAM HAS FACED A NUMBER OF ISSUES, INCLUDING:
    • Delayed delivery
    The original plan was to deliver the first ship, the LCS 1 Maharaja Lela, in 2019, and all six ships by 2023. However, the program was mangkrak in 2019 due to financial issues at Boustead Naval Shipbuilding. The program was restarted in 2023, with the first ship scheduled for delivery in 2026 and the remaining four by 2029.
    • Design issues
    The Royal MALAYDESH Navy (RMN) did not get to choose the design of the ship, and the detailed design was not completed until after 66.64% of the budget had been paid.
    • Financial issues
    Boustead Naval Shipbuilding was in a critical financial state, and a middleman increased the project cost by up to four times.
    ------------------
    MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
    Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
    Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
    Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
    Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
    Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
    Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.

    BalasHapus
  42. Berpijak di bumi nyata..... soalan saya mudah saja..dengan APBN yang defisit, HUTANG makin meroket dan Rupiah yang makin tak berharga.... HUTANG RAFALE mau dibayar pakai apa guys....??? TOLONG JAWAB guys....HAHAHAHHA



    Kemenkeu Setujui Pinjaman Asing Rp 60,65 Triliun untuk Pembelian Jet Rafale

    https://news.republika.co.id/berita/rlewmo484/kemenkeu-setujui-pinjaman-asing-rp-6065-triliun-untuk-pembelian-jet-rafale

    BalasHapus
    Balasan
    1. BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      BUKTI MISKIN 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's armed forces budget faces several challenges, including limited funding, a lack of transparency, and an aging equipment inventory.
      Funding
      • Limited funding
      MALAYDESH 's defense budget is modest compared to other countries. The government is reluctant to cut spending elsewhere to fund defense.
      • Economic downturns
      The global financial crisis and slower economic growth have impacted defense spending.
      Transparency
      • Budget transparency: The published defense budget is general, not a detailed breakdown.
      • Access to information: The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
      Aging equipment
      • Small procurement budgets
      Small procurement budgets over the last quarter-century have led to gaps in military capabilities.
      • Outdated equipment
      The withdrawal of the MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping the Su-30MKM Flanker fighter operational have contributed to the aging equipment inventory.
      Other challenges
      • Parliamentary oversight: Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
      ----------------
      MALAYDESH 's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
      Lack of transparency
      • The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
      • The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
      • The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
      Budget constraints
      • Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
      • The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
      Limited parliamentary oversight
      • Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
      • Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
      Most MPs lack expertise in defense-related issues

      Hapus
    2. 62 KAPAL PERANG BUATAN INDONESIA (2006–2025)
      1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
      KRI Kapak 625
      KRI Panah 626
      KRI Kerambit 627
      KRI Sampari 628
      KRI Tombak 629
      KRI Halasan 630
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
      KRI Clurit 641
      KRI Kujang 642
      KRI Beladau 643
      KRI Alamang 644
      KRI Surik 645
      KRI Siwar 646
      KRI Parang 647
      KRI Terapang 648
      KRI Golok 688 (Trimaran)
      3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
      KRI Pari – 849
      KRI Sembilang – 850
      KRI Sidat – 851
      KRI Cakalang – 852
      KRI Tatihu – 853
      KRI Layaran – 854
      KRI Madidihang – 855
      KRI Kurau – 856
      KRI Torani – 860
      KRI Lepu – 861
      KRI Albakora – 867
      KRI Bubara – 868
      KRI Gulamah – 869
      KRI Posepa – 870
      KRI Escolar – 871
      KRI Karotang – 872
      KRI Mata Bongsang – 873
      KRI Dorang – 874
      KRI Bawal – 875
      KRI Tuna – 876
      KRI Marlin – 877
      KRI Butana – 878
      KRI Selar – 879
      KRI Hampala – 880
      KRI Lumba-Lumba – 881
      4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
      KRI Diponegoro 365
      KRI Hasanuddin 366
      KRI Sultan Iskandar Muda 367
      KRI Frans Kaisiepo 368
      KRI Bung Karno 369
      KRI Bung Hatta 370
      KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      KRI Lukas Rumkoren 392
      5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
      KRI Dumai 904
      KRI Tarakan 905
      KRI Bontang 906
      KRI Balongan 907
      6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
      KRI Semarang 594
      KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
      KRI Pollux 935
      8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
      KRI Nagapasa 403
      KRI Ardadedali 404
      KRI Alugoro 405
      9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
      KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
      KRI Belati 622 (KCR)
      KRI Kerambit 627 (KCR)
      📊 Total Keseluruhan
      KCR PT PAL = 6
      KCR Swasta = 9
      Kapal Patroli Cepat = 25
      Korvet = 4
      Logistik = 4
      LPD = 3
      Pemetaan = 1
      Kapal Selam = 3
      Produk Baru 2025 = 3
      ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
      ===========
      ===========
      7 KAPAL GUNBOAT 2006-2025 BUATAN MALAYDESH
      1. NGPVs GUNBOAT = PAY 27 REAL 6
      KD Pahang (F172) – 3 Ogos 2006
      KD Terengganu (F174) – 8 Disember 2009
      KD Kelantan (F175) – 8 Mei 2010
      KD Selangor (F176) – 28 Disember 2010
      KD Perak (F173) – 3 Jun 2009
      2. OPV PAY 3 REAL 1 = MIRING
      KD TUN FATIMAH 2023
      3. LCS PAY 6 REAL 0 (NULL) = MANGKRAK 15 TAHUN
      --------------
      😝62 WITH AMMO versus 7 GUNBOAT😝

      Hapus
    3. TIMELINE KAPAL PERANG INDONESIA (2006–2025)
      2006–2010: Awal Kebangkitan Industri Kapal Perang Nasional
      2006–2009 → Produksi awal Kapal Patroli Cepat oleh galangan swasta nasional (KRI Pari 849, KRI Sembilang 850, KRI Sidat 851, dst).
      2009 → Peluncuran KRI Clurit 641 (KCR pertama buatan swasta nasional).
      2010 → KRI Kujang 642 (KCR).
      2011–2015: Era Modernisasi & Korvet SIGMA
      2011 → KRI Beladau 643 (KCR).
      2012 → KRI Alamang 644 (KCR).
      2013 → KRI Surik 645, KRI Siwar 646 (KCR).
      2014 → KRI Parang 647, KRI Terapang 648 (KCR).
      2014–2015 → Produksi masif Kapal Patroli Cepat (hingga KRI Lumba-Lumba 881).
      2015 → KRI Diponegoro 365, KRI Hasanuddin 366, KRI Sultan Iskandar Muda 367, KRI Frans Kaisiepo 368 (Korvet SIGMA).
      2016–2020: Diversifikasi & Kapal Selam
      2016 → KRI Sampari 628 (KCR PT PAL).
      2017 → KRI Tombak 629, KRI Halasan 630 (KCR PT PAL).
      2017 → KRI Nagapasa 403 (Kapal Selam pertama hasil ToT Korsel).
      2018 → KRI Ardadedali 404 (Kapal Selam).
      2019 → KRI Alugoro 405 (Kapal Selam pertama dirakit di Indonesia).
      2019–2020 → KRI Bung Karno 369, KRI Bung Hatta 370, KRI Raja Ali Fisabilillah 391, KRI Lukas Rumkoren 392 (Korvet tambahan).
      2020 → KRI Golok 688 (Trimaran KCR).
      2021–2024: Kapal Logistik & LPD
      2021 → KRI Dumai 904, KRI Tarakan 905 (Kapal Logistik).
      2022 → KRI Bontang 906, KRI Balongan 907 (Kapal Logistik).
      2022 → KRI Semarang 594 (LPD).
      2022–2023 → KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 (LPD).
      2023 → KRI Pollux 935 (Kapal Pemetaan Bawah Air).
      2025: Produk Baru & Fregat Merah Putih
      2025 → KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih).
      2025 → KRI Belati 622 (KCR).
      2025 → KRI Kerambit 627 (KCR terbaru).
      ===========
      ===========
      7 KAPAL GUNBOAT 2006-2025 BUATAN MALAYDESH
      1. NGPVs GUNBOAT = PAY 27 REAL 6
      KD Pahang (F172) – 3 Ogos 2006
      KD Terengganu (F174) – 8 Disember 2009
      KD Kelantan (F175) – 8 Mei 2010
      KD Selangor (F176) – 28 Disember 2010
      KD Perak (F173) – 3 Jun 2009
      2. OPV PAY 3 REAL 1 = MIRING
      KD TUN FATIMAH 2023
      3. LCS PAY 6 REAL 0 (NULL) = MANGKRAK 15 TAHUN
      --------------
      😝BEDA KASTA BEDA LEVEL😝

      Hapus
    4. 7 SILUMAN HARIMAU PALSU =
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      ---------------
      Jumlah pemain = 7 orang
      Hukuman FIFA = Larangan 12 bulan + denda CHF 2.000
      Status kontrak = Diputus klub
      Nilai pasar = 0 (tidak ada nilai jual)
      Dampak ke FAM = Denda Rp7,2 miliar + reputasi buruk
      Dampak ke timnas = Kehilangan pemain, ranking turun

      Hapus
    5. 6 UNIT JADI 5 UNIT = BAYAR 6 UNIT
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS BAYAR HUTANG NGPVs
      Laporan penyelidikan dari Komite Akun Publik (PAC) Parlemen Malaydesh dan sumber berita resmi, berikut adalah rincian mengenai penggunaan dana proyek kapal Littoral Combat Ship (LCS) untuk membayar utang proyek New Generation Patrol Vessel (NGPV):
      1. Temuan Utama Penyelewengan Dana
      Laporan PAC mengungkapkan bahwa sebagian dari dana yang dialokasikan pemerintah untuk proyek LCS disalahgunakan oleh kontraktor, Boustead Naval Shipyard (BNS). Dari total biaya proyek yang membengkak, ditemukan bahwa sekitar RM400 juta digunakan secara ilegal untuk melunasi utang lama dari proyek kapal NGPV.
      2. Hubungan Proyek LCS dan NGPV
      Proyek NGPV: Merupakan proyek kapal patroli generasi baru yang juga dikerjakan oleh Boustead pada tahun-tahun sebelumnya, namun meninggalkan utang besar yang belum terselesaikan.
      Mekanisme Pembayaran: Dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan peralatan dan pembangunan fisik kapal LCS dialihkan untuk menutupi defisit keuangan kontraktor akibat kegagalan manajemen pada proyek NGPV tersebut.
      3. Status Proyek LCS di Tahun 2026
      Memasuki tahun 2026, proyek ini telah mengalami restrukturisasi besar-besaran:
      Jadwal Pengiriman: Kapal pertama, KD Maharaja Lela (2501), dijadwalkan akan dikirimkan kepada Angkatan Laut Diraja Malaydesh (TLDM) pada Agustus 2026 setelah mengalami penundaan bertahun-tahun.
      Pengambilalihan Pemerintah: Karena masalah keuangan dan utang BNS, pemerintah Malaydesh melalui Kementerian Keuangan telah mengambil alih BNS seharga RM1 melalui perusahaan tujuan khusus (SPV), Ocean Sunshine Bhd, untuk memastikan kelangsungan proyek.
      Pengurangan Jumlah Kapal: Target pengiriman dikurangi dari semula enam unit menjadi hanya lima unit, dengan total biaya yang meningkat menjadi RM11,22 miliar akibat perubahan spesifikasi dan biaya keterlambatan.
      4. Sumber Berita Otoritatif
      Anda dapat merujuk pada laporan lengkap dan berita terkait melalui tautan berikut:
      Laporan Media PAC Parlemen Malaydesh (Agustus 2022) yang merinci penggunaan dana RM400 juta untuk utang NGPV.
      The Edge Malaydesh mengenai pembaruan biaya dan jadwal pengiriman per Maret 2024.
      Channel News Asia (CNA) yang menjelaskan latar belakang skandal dan hubungan dengan utang NGPV.

      Hapus
  43. Dari tahun 2011...dari 6 tinggal 5.
    .Pembual Kena Tipu haha!🤥🤪🤥
    2026 tak satupun diserahkan...parah haha!😤😄😤

    Seluruh Duniya Tertawa, Kerjaan Iq Tinggi SALAH FOTONG haha!❌️⛔️❌️
    Teknologi Kuno, Obseletr, Usang tak berguna haha!😶‍🌫️👻😶‍🌫️

    OMFONG pulak haha!😵😵‍💫😵

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Gemblung🤪20 Januari 2026 pukul 19.37
    LCS 1,2 dan 3.....ON THE WAY......

    1. LCS 1 (KD MAHARAJALELA) - SEA TRAIL
    2. LCS 2 (KD RAJA MUDA NALA) - PEMASANGAN SISTEM ELETRONIK & SENJATA
    3. LCS 3 (KD SHARIF MASAHOR) - PERASMIAN KAPAL PADA FEBUARI ini

    BalasHapus
  44. 62 KAPAL PERANG BUATAN INDONESIA (2006–2025)
    1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
    KRI Kapak 625
    KRI Panah 626
    KRI Kerambit 627
    KRI Sampari 628
    KRI Tombak 629
    KRI Halasan 630
    2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
    KRI Clurit 641
    KRI Kujang 642
    KRI Beladau 643
    KRI Alamang 644
    KRI Surik 645
    KRI Siwar 646
    KRI Parang 647
    KRI Terapang 648
    KRI Golok 688 (Trimaran)
    3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
    KRI Pari – 849
    KRI Sembilang – 850
    KRI Sidat – 851
    KRI Cakalang – 852
    KRI Tatihu – 853
    KRI Layaran – 854
    KRI Madidihang – 855
    KRI Kurau – 856
    KRI Torani – 860
    KRI Lepu – 861
    KRI Albakora – 867
    KRI Bubara – 868
    KRI Gulamah – 869
    KRI Posepa – 870
    KRI Escolar – 871
    KRI Karotang – 872
    KRI Mata Bongsang – 873
    KRI Dorang – 874
    KRI Bawal – 875
    KRI Tuna – 876
    KRI Marlin – 877
    KRI Butana – 878
    KRI Selar – 879
    KRI Hampala – 880
    KRI Lumba-Lumba – 881
    4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
    KRI Diponegoro 365
    KRI Hasanuddin 366
    KRI Sultan Iskandar Muda 367
    KRI Frans Kaisiepo 368
    KRI Bung Karno 369
    KRI Bung Hatta 370
    KRI Raja Ali Fisabilillah 391
    KRI Lukas Rumkoren 392
    5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
    KRI Dumai 904
    KRI Tarakan 905
    KRI Bontang 906
    KRI Balongan 907
    6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
    KRI Semarang 594
    KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
    KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
    7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
    KRI Pollux 935
    8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
    KRI Nagapasa 403
    KRI Ardadedali 404
    KRI Alugoro 405
    9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
    KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
    KRI Belati 622 (KCR)
    KRI Kerambit 627 (KCR)
    📊 Total Keseluruhan
    KCR PT PAL = 6
    KCR Swasta = 9
    Kapal Patroli Cepat = 25
    Korvet = 4
    Logistik = 4
    LPD = 3
    Pemetaan = 1
    Kapal Selam = 3
    Produk Baru 2025 = 3
    ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
    ===========
    ===========
    7 KAPAL GUNBOAT 2006-2025 BUATAN MALAYDESH
    1. NGPVs GUNBOAT = PAY 27 REAL 6
    KD Pahang (F172) – 3 Ogos 2006
    KD Terengganu (F174) – 8 Disember 2009
    KD Kelantan (F175) – 8 Mei 2010
    KD Selangor (F176) – 28 Disember 2010
    KD Perak (F173) – 3 Jun 2009
    2. OPV PAY 3 REAL 1 = MIRING
    KD TUN FATIMAH 2023
    3. LCS PAY 6 REAL 0 (NULL) = MANGKRAK 15 TAHUN
    --------------
    😝62 WITH AMMO versus 7 GUNBOAT😝

    BalasHapus
  45. Berpijak di bumi nyata..... soalan saya mudah saja..dengan APBN yang defisit, HUTANG makin meroket dan Rupiah yang makin tak berharga.... HUTANG RAFALE mau dibayar pakai apa guys....??? TOLONG JAWAB guys....HAHAHAHHA



    Kemenkeu Setujui Pinjaman Asing Rp 60,65 Triliun untuk Pembelian Jet Rafale

    https://news.republika.co.id/berita/rlewmo484/kemenkeu-setujui-pinjaman-asing-rp-6065-triliun-untuk-pembelian-jet-rafale

    BalasHapus
    Balasan
    1. 7 SILUMAN HARIMAU PALSU =
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      ---------------
      Jumlah pemain = 7 orang
      Hukuman FIFA = Larangan 12 bulan + denda CHF 2.000
      Status kontrak = Diputus klub
      Nilai pasar = 0 (tidak ada nilai jual)
      Dampak ke FAM = Denda Rp7,2 miliar + reputasi buruk
      Dampak ke timnas = Kehilangan pemain, ranking turun

      Hapus
    2. PRODUK DALAM NEGERI 2025 =
      1. Kapal Fregat (Frigate Merah Putih) = KRI BALAPUTRADEWA 322
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) = KRI BELATI-622 DAN KRI KERAMBIT-627
      3. Kapal Korvet dan Pendukung = KRI BUNG KARNO-369
      4. Proyek Kapal Selam = KSOT DAN SCORPENA EVOLVED
      ---------
      PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
      KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
      1. KRI Kapak 625
      2. KRI Panah 626
      3. KRI Kerambit 627
      4. KRI Sampari 628
      5. KRI Tombak 629
      6. KRI Halasan 630
      KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
      1. KRI Clurit 641
      2. KRI Kujang 642
      3. KRI Beladau 643
      4. KRI Alamang 644
      5. KRI Surik 645
      6. KRI Siwar 646
      7. KRI Parang 647
      8. KRI Terapang 648
      9. KRI Golok (Trimaran) 688
      KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
      1. KRI Pari 849
      2. KRI Sembilang 850
      3. KRI Sidat 851
      4. KRI Cakalang 852
      5. KRI Tatihu 853
      6. KRI Layaran 854
      7. KRI Madidihang 855
      8. KRI Kurau 856
      9. KRI Torani 860
      10. KRI Lepu 861
      11. KRI Albakora 867
      12. KRI Bubara 868
      13. KRI Gulamah 869
      14. KRI Posepa 870
      15. KRI Escolar 871
      16. KRI Karotang 872
      17. KRI Mata Bongsang 873
      18. KRI Dorang 874
      19. KRI Bawal 875
      20. KRI Tuna 876
      21. KRI Marlin 877
      22. KRI Butana 878
      23. KRI Selar 879
      24. KRI Hampala 880
      25. KRI Lumba-Lumba 881
      KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
      1. KRI VVIP Bung Karno 369
      2. KRI Bung Hatta 370
      3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      4. KRI Lukas Rumkoren 392
      ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
      KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
      1. KRI Dumai 904
      2. KRI Tarakan 905
      3. KRI Bontang 906
      4. KRI Balongan 907
      KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
      1. KRI Semarang 594
      2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
      1. KRI Pollux 935
      KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
      1. KRI Nagapasa 403
      2. KRI Ardadedali 404
      3. KRI Alugoro 405
      ==========
      ==========
      GORILA MALAYDESH ......
      LCS OPV NGPVS FAILED
      LCS OPV NGPVS FAILED
      LCS OPV NGPVS FAILED
      Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA.

      Hapus
    3. INDONESIA .....
      KAPAL TUA DIGANTI KAPAL BARU
      KAPAL TUA DIGANTI KAPAL BARU
      KAPAL TUA DIGANTI KAPAL BARU
      KAPAL TUA DIGANTI KAPAL BARU
      -
      1. KRI Klewang (625)
      Insiden: Kapal cepat rudal (trimaran) siluman ini terbakar habis pada 28 September 2012 di Banyuwangi saat masih dalam tahap uji coba.
      KAPAL PENGGANTI:
      KRI Golok (688). Kapal ini adalah generasi kedua dari kelas trimaran yang sama, diluncurkan pada 21 Agustus 2021 dan resmi beroperasi pada 2022.
      -
      2. KRI Nanggala (402)
      Insiden: Kapal selam kelas Cakra (Tipe 209/1300) ini tenggelam di perairan utara Bali pada 21 April 2021 dalam latihan torpedo.
      KAPAL PENGGANTI:
      Pemerintah melakukan pengadaan kapal selam baru yang lebih modern. Hingga 2026, Indonesia telah menyepakati kontrak pembangunan Kapal Selam Kelas Scorpène (Evolved) dari Prancis. Selain itu, armada kapal selam saat ini diperkuat oleh kelas Nagapasa (KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404, dan KRI Alugoro-405).
      -
      3. KRI Teluk Jakarta (541)
      Insiden: Kapal angkut logistik jenis Landing Ship Tank (LST) kelas Frosch ini tenggelam di dekat Pulau Damar, Kepulauan Seribu pada Juli 2020 akibat kebocoran saat cuaca buruk.
      KAPAL PENGGANTI:
      Peran kapal angkut tank ini digantikan secara fungsional oleh KRI Teluk Weda (526) dan KRI Teluk Wondama (527), serta kapal-kapal LST kelas Teluk Bintuni yang terus diproduksi secara massal oleh galangan kapal dalam negeri untuk memperkuat armada amfibi.
      -
      4. KRI Rencong (622)
      Insiden: Kapal Cepat Rudal (KCR) kelas Mandau ini terbakar dan tenggelam di perairan Sorong, Papua Barat, pada 11 September 2018 akibat korsleting listrik.
      KAPAL PENGGANTI:
      TNI AL mengganti kehilangan unit KCR dengan mempercepat produksi KCR Kelas Sampari (KCR-60m). Unit-unit baru seperti KRI Kapak (625) dan KRI Panah (626) kini telah memperkuat jajaran kapal cepat rudal untuk mengisi kekosongan tersebut.
      -
      5. KRI Teluk Hading (538)
      Insiden: Terjadi kebakaran besar pada 3 Juni 2023 di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Meskipun tidak tenggelam, kapal yang sudah berusia tua ini mengalami kerusakan berat.
      KAPAL PENGGANTI:
      Sejalan dengan pemensiunan kapal-kapal tua kelas Frosch, penggantinya adalah LST Kelas Teluk Bintuni (seperti KRI Teluk Youtefa-522 atau KRI Teluk Palu-523) yang memiliki kapasitas lebih besar dan teknologi lebih baru
      =================
      =================
      MALAYDESH.....
      TIADA GANTI KAPAL TUA
      TIADA GANTI KAPAL TUA
      TIADA GANTI KAPAL TUA
      TIADA GANTI KAPAL TUA
      TIADA GANTI KAPAL TUA
      -
      1. KD Sri Inderapura (1505)
      Insiden: Kapal pendarat tank (Landing Ship Tank/LST) terbesar Malaydesh ini mengalami kebakaran hebat pada 8 Oktober 2009 saat berlabuh di Pangkalan TLDM Lumut.
      STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
      Hingga Desember 2024 (15 tahun pasca kejadian), TLDM dilaporkan masih menunggu kapal pengganti permanen yang setara. Malaydesh sempat berencana mengakuisisi kapal sejenis dari negara lain, namun hingga kini kemampuan pengangkutan amfibi tersebut belum sepenuhnya digantikan oleh kapal baru dengan kapasitas yang sama.
      -
      2. KD Pendekar (3513)
      Insiden: Kapal serang cepat (Fast Attack Craft) kelas Handalan ini tenggelam di lepas pantai Johor pada 25 Agustus 2024 setelah menabrak objek bawah laut yang tidak teridentifikasi.
      STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
      Meskipun berhasil diapungkan kembali pada Oktober 2024 untuk investigasi, nasib kapal ini belum ditentukan dan belum ada pemesanan kapal baru sebagai pengganti langsung dari kelas yang sama. Saat ini, Malaydesh lebih berfokus pada program kapal misi pesisir (Littoral Mission Ship) dari Turki dan kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship) yang baru akan mulai beroperasi pada 2026.
      -
      3. KD Pari (3510)
      Insiden: Kapal patroli kelas Jerong ini sempat mengalami insiden kebocoran serius dan hampir tenggelam pada tahun 2011 akibat kerusakan pada poros baling-baling saat beroperasi di perairan Sabah.
      STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
      Walaupun sempat diperbaiki, kapal-kapal kelas tua (seperti kelas Jerong) secara bertahap dipensiunkan tanpa adanya penggantian unit "satu-ke-satu" yang sejenis secara desain.

      Hapus
    4. TAHUN BARU = KEMBANG API ❌
      TAHUN BARU = HELI JATUH✔️
      ------------
      Timeline Kecelakaan Helikopter Militer Malaydesh =
      -
      1990-an – Beberapa insiden kecil melibatkan Alouette III (TUDM) saat latihan.
      -
      2004 – Nuri (Sikorsky S-61A-4, TUDM) jatuh di Genting Sempah.
      -
      13 Jul 2007 – Nuri (S-61A-4, TUDM) jatuh di Genting Sempah, menewaskan 6 kru.
      -
      2016 – EC725 Cougar (TUDM) alami pendaratan darurat di Kuantan, kru selamat.
      -
      2018 – Super Lynx (TLDM) alami pendaratan darurat saat operasi laut.
      -
      2020 – AgustaWestland AW139 (TUDM) insiden teknis di Johor, kru selamat.
      -
      2023 – EC725 (TUDM) pendaratan darurat di laut dekat Pulau Perak, kru selamat.
      -
      6 Februari 2024 – Lumut, Perak
      Dua helikopter militer Malaydesh, AgustaWestland AW139 (MRCA) dan Eurocopter Fennec (TLDM), bertabrakan di udara saat latihan persiapan Hari Ulang Tahun TLDM ke-90.
      -
      6 Feb 2025 – Bell 206L4 (latihan gabungan) terbalik saat hover di Bentong, Pahang. 1 kru cedera.
      -
      31 Des 2025 – Super Lynx (TLDM) pendaratan darurat di perairan Pantai Klebang, Melaka. Kru selamat.
      ------------
      SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
      SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
      •$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
      ----
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MAID OF LONDON (MALON) (ATM).

      Hapus
  46. KESIAN...ADA GORILLA TERSAKITI bila GORILLA tahu yang LCS sudah mula SEA TRAIL....HAHAHAHHA

    BalasHapus
    Balasan
    1. CANGGIH PENGGANTI KLEWANG =
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      GOLOK PENGGANTI KLEWANG
      ------------
      KRI Golok (688) resmi diluncurkan oleh TNI AL sebagai kapal pengganti KRI Klewang (625) yang hancur akibat kebakaran pada tahun 2012.
      Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pergantian tersebut:
      Penyebab Pergantian: KRI Klewang, kapal cepat rudal (trimaran) siluman pertama milik Indonesia, ludes terbakar saat masih dalam tahap uji coba pada 28 September 2012 di Banyuwangi akibat arus pendek listrik.
      KRI Golok-688: Diluncurkan pada 21 Agustus 2021 oleh PT Lundin Industry Invest, kapal ini merupakan generasi kedua dari kelas trimaran tersebut. Kapal ini memiliki teknologi siluman yang lebih mutakhir, menggunakan material komposit serat karbon yang lebih ringan dan sulit dideteksi radar.
      Peresmian: KRI Golok resmi masuk ke jajaran alutsista TNI AL pada 14 Januari 2022 setelah melalui serangkaian uji coba.
      Sumber Berita Terkait:
      KRI Golok-688 Resmi Diluncurkan sebagai Pengganti KRI Klewang-625 – Airspace Review (21 Agustus 2021).
      Usai Viral KRI Klewang Ludes Terbakar, Simak Kecanggihan KRI Golok – Zona Jakarta (20 Agustus 2021).
      Kapal Perang Teknologi 'Siluman' Diluncurkan di Banyuwangi – Kumparan (22 Agustus 2021).
      KRI Golok (688) - Wikipedia Bahasa Indonesia – Detail spesifikasi dan riwayat peluncuran.
      TNI AL Luncurkan KRI Golok-688 (YouTube) – Liputan visual prosesi peluncuran kapal

      Hapus
    2. 62 KAPAL PERANG BUATAN INDONESIA (2006–2025)
      1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
      KRI Kapak 625
      KRI Panah 626
      KRI Kerambit 627
      KRI Sampari 628
      KRI Tombak 629
      KRI Halasan 630
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
      KRI Clurit 641
      KRI Kujang 642
      KRI Beladau 643
      KRI Alamang 644
      KRI Surik 645
      KRI Siwar 646
      KRI Parang 647
      KRI Terapang 648
      KRI Golok 688 (Trimaran)
      3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
      KRI Pari – 849
      KRI Sembilang – 850
      KRI Sidat – 851
      KRI Cakalang – 852
      KRI Tatihu – 853
      KRI Layaran – 854
      KRI Madidihang – 855
      KRI Kurau – 856
      KRI Torani – 860
      KRI Lepu – 861
      KRI Albakora – 867
      KRI Bubara – 868
      KRI Gulamah – 869
      KRI Posepa – 870
      KRI Escolar – 871
      KRI Karotang – 872
      KRI Mata Bongsang – 873
      KRI Dorang – 874
      KRI Bawal – 875
      KRI Tuna – 876
      KRI Marlin – 877
      KRI Butana – 878
      KRI Selar – 879
      KRI Hampala – 880
      KRI Lumba-Lumba – 881
      4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
      KRI Diponegoro 365
      KRI Hasanuddin 366
      KRI Sultan Iskandar Muda 367
      KRI Frans Kaisiepo 368
      KRI Bung Karno 369
      KRI Bung Hatta 370
      KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      KRI Lukas Rumkoren 392
      5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
      KRI Dumai 904
      KRI Tarakan 905
      KRI Bontang 906
      KRI Balongan 907
      6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
      KRI Semarang 594
      KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
      KRI Pollux 935
      8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
      KRI Nagapasa 403
      KRI Ardadedali 404
      KRI Alugoro 405
      9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
      KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
      KRI Belati 622 (KCR)
      KRI Kerambit 627 (KCR)
      📊 Total Keseluruhan
      KCR PT PAL = 6
      KCR Swasta = 9
      Kapal Patroli Cepat = 25
      Korvet = 4
      Logistik = 4
      LPD = 3
      Pemetaan = 1
      Kapal Selam = 3
      Produk Baru 2025 = 3
      ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
      ===========
      ===========
      7 KAPAL GUNBOAT 2006-2025 BUATAN MALAYDESH
      1. NGPVs GUNBOAT = PAY 27 REAL 6
      KD Pahang (F172) – 3 Ogos 2006
      KD Terengganu (F174) – 8 Disember 2009
      KD Kelantan (F175) – 8 Mei 2010
      KD Selangor (F176) – 28 Disember 2010
      KD Perak (F173) – 3 Jun 2009
      2. OPV PAY 3 REAL 1 = MIRING
      KD TUN FATIMAH 2023
      3. LCS PAY 6 REAL 0 (NULL) = MANGKRAK 15 TAHUN
      --------------
      😝62 WITH AMMO versus 7 GUNBOAT😝

      Hapus
    3. TIMELINE KAPAL PERANG INDONESIA (2006–2025)
      2006–2010: Awal Kebangkitan Industri Kapal Perang Nasional
      2006–2009 → Produksi awal Kapal Patroli Cepat oleh galangan swasta nasional (KRI Pari 849, KRI Sembilang 850, KRI Sidat 851, dst).
      2009 → Peluncuran KRI Clurit 641 (KCR pertama buatan swasta nasional).
      2010 → KRI Kujang 642 (KCR).
      2011–2015: Era Modernisasi & Korvet SIGMA
      2011 → KRI Beladau 643 (KCR).
      2012 → KRI Alamang 644 (KCR).
      2013 → KRI Surik 645, KRI Siwar 646 (KCR).
      2014 → KRI Parang 647, KRI Terapang 648 (KCR).
      2014–2015 → Produksi masif Kapal Patroli Cepat (hingga KRI Lumba-Lumba 881).
      2015 → KRI Diponegoro 365, KRI Hasanuddin 366, KRI Sultan Iskandar Muda 367, KRI Frans Kaisiepo 368 (Korvet SIGMA).
      2016–2020: Diversifikasi & Kapal Selam
      2016 → KRI Sampari 628 (KCR PT PAL).
      2017 → KRI Tombak 629, KRI Halasan 630 (KCR PT PAL).
      2017 → KRI Nagapasa 403 (Kapal Selam pertama hasil ToT Korsel).
      2018 → KRI Ardadedali 404 (Kapal Selam).
      2019 → KRI Alugoro 405 (Kapal Selam pertama dirakit di Indonesia).
      2019–2020 → KRI Bung Karno 369, KRI Bung Hatta 370, KRI Raja Ali Fisabilillah 391, KRI Lukas Rumkoren 392 (Korvet tambahan).
      2020 → KRI Golok 688 (Trimaran KCR).
      2021–2024: Kapal Logistik & LPD
      2021 → KRI Dumai 904, KRI Tarakan 905 (Kapal Logistik).
      2022 → KRI Bontang 906, KRI Balongan 907 (Kapal Logistik).
      2022 → KRI Semarang 594 (LPD).
      2022–2023 → KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 (LPD).
      2023 → KRI Pollux 935 (Kapal Pemetaan Bawah Air).
      2025: Produk Baru & Fregat Merah Putih
      2025 → KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih).
      2025 → KRI Belati 622 (KCR).
      2025 → KRI Kerambit 627 (KCR terbaru).
      ===========
      ===========
      7 KAPAL GUNBOAT 2006-2025 BUATAN MALAYDESH
      1. NGPVs GUNBOAT = PAY 27 REAL 6
      KD Pahang (F172) – 3 Ogos 2006
      KD Terengganu (F174) – 8 Disember 2009
      KD Kelantan (F175) – 8 Mei 2010
      KD Selangor (F176) – 28 Disember 2010
      KD Perak (F173) – 3 Jun 2009
      2. OPV PAY 3 REAL 1 = MIRING
      KD TUN FATIMAH 2023
      3. LCS PAY 6 REAL 0 (NULL) = MANGKRAK 15 TAHUN
      --------------
      😝BEDA KASTA BEDA LEVEL😝

      Hapus
    4. TIMELINE KAPAL PERANG INDONESIA (2006–2025)
      2006–2010: Awal Kebangkitan Industri Kapal Perang Nasional
      2006–2009 → Produksi awal Kapal Patroli Cepat oleh galangan swasta nasional (KRI Pari 849, KRI Sembilang 850, KRI Sidat 851, dst).
      2009 → Peluncuran KRI Clurit 641 (KCR pertama buatan swasta nasional).
      2010 → KRI Kujang 642 (KCR).
      2011–2015: Era Modernisasi & Korvet SIGMA
      2011 → KRI Beladau 643 (KCR).
      2012 → KRI Alamang 644 (KCR).
      2013 → KRI Surik 645, KRI Siwar 646 (KCR).
      2014 → KRI Parang 647, KRI Terapang 648 (KCR).
      2014–2015 → Produksi masif Kapal Patroli Cepat (hingga KRI Lumba-Lumba 881).
      2015 → KRI Diponegoro 365, KRI Hasanuddin 366, KRI Sultan Iskandar Muda 367, KRI Frans Kaisiepo 368 (Korvet SIGMA).
      2016–2020: Diversifikasi & Kapal Selam
      2016 → KRI Sampari 628 (KCR PT PAL).
      2017 → KRI Tombak 629, KRI Halasan 630 (KCR PT PAL).
      2017 → KRI Nagapasa 403 (Kapal Selam pertama hasil ToT Korsel).
      2018 → KRI Ardadedali 404 (Kapal Selam).
      2019 → KRI Alugoro 405 (Kapal Selam pertama dirakit di Indonesia).
      2019–2020 → KRI Bung Karno 369, KRI Bung Hatta 370, KRI Raja Ali Fisabilillah 391, KRI Lukas Rumkoren 392 (Korvet tambahan).
      2020 → KRI Golok 688 (Trimaran KCR).
      2021–2024: Kapal Logistik & LPD
      2021 → KRI Dumai 904, KRI Tarakan 905 (Kapal Logistik).
      2022 → KRI Bontang 906, KRI Balongan 907 (Kapal Logistik).
      2022 → KRI Semarang 594 (LPD).
      2022–2023 → KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 (LPD).
      2023 → KRI Pollux 935 (Kapal Pemetaan Bawah Air).
      2025: Produk Baru & Fregat Merah Putih
      2025 → KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih).
      2025 → KRI Belati 622 (KCR).
      2025 → KRI Kerambit 627 (KCR terbaru).
      ===========
      ===========
      7 KAPAL GUNBOAT 2006-2025 BUATAN MALAYDESH
      1. NGPVs GUNBOAT = PAY 27 REAL 6
      KD Pahang (F172) – 3 Ogos 2006
      KD Terengganu (F174) – 8 Disember 2009
      KD Kelantan (F175) – 8 Mei 2010
      KD Selangor (F176) – 28 Disember 2010
      KD Perak (F173) – 3 Jun 2009
      2. OPV PAY 3 REAL 1 = MIRING
      KD TUN FATIMAH 2023
      3. LCS PAY 6 REAL 0 (NULL) = MANGKRAK 15 TAHUN
      --------------
      😝BEDA KASTA BEDA LEVEL😝

      Hapus
    5. 62 KAPAL PERANG BUATAN INDONESIA (2006–2025)
      1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
      KRI Kapak 625
      KRI Panah 626
      KRI Kerambit 627
      KRI Sampari 628
      KRI Tombak 629
      KRI Halasan 630
      2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
      KRI Clurit 641
      KRI Kujang 642
      KRI Beladau 643
      KRI Alamang 644
      KRI Surik 645
      KRI Siwar 646
      KRI Parang 647
      KRI Terapang 648
      KRI Golok 688 (Trimaran)
      3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
      KRI Pari – 849
      KRI Sembilang – 850
      KRI Sidat – 851
      KRI Cakalang – 852
      KRI Tatihu – 853
      KRI Layaran – 854
      KRI Madidihang – 855
      KRI Kurau – 856
      KRI Torani – 860
      KRI Lepu – 861
      KRI Albakora – 867
      KRI Bubara – 868
      KRI Gulamah – 869
      KRI Posepa – 870
      KRI Escolar – 871
      KRI Karotang – 872
      KRI Mata Bongsang – 873
      KRI Dorang – 874
      KRI Bawal – 875
      KRI Tuna – 876
      KRI Marlin – 877
      KRI Butana – 878
      KRI Selar – 879
      KRI Hampala – 880
      KRI Lumba-Lumba – 881
      4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
      KRI Diponegoro 365
      KRI Hasanuddin 366
      KRI Sultan Iskandar Muda 367
      KRI Frans Kaisiepo 368
      KRI Bung Karno 369
      KRI Bung Hatta 370
      KRI Raja Ali Fisabilillah 391
      KRI Lukas Rumkoren 392
      5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
      KRI Dumai 904
      KRI Tarakan 905
      KRI Bontang 906
      KRI Balongan 907
      6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
      KRI Semarang 594
      KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
      KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
      7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
      KRI Pollux 935
      8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
      KRI Nagapasa 403
      KRI Ardadedali 404
      KRI Alugoro 405
      9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
      KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
      KRI Belati 622 (KCR)
      KRI Kerambit 627 (KCR)
      📊 Total Keseluruhan
      KCR PT PAL = 6
      KCR Swasta = 9
      Kapal Patroli Cepat = 25
      Korvet = 4
      Logistik = 4
      LPD = 3
      Pemetaan = 1
      Kapal Selam = 3
      Produk Baru 2025 = 3
      ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
      ===========
      ===========
      7 KAPAL GUNBOAT 2006-2025 BUATAN MALAYDESH
      1. NGPVs GUNBOAT = PAY 27 REAL 6
      KD Pahang (F172) – 3 Ogos 2006
      KD Terengganu (F174) – 8 Disember 2009
      KD Kelantan (F175) – 8 Mei 2010
      KD Selangor (F176) – 28 Disember 2010
      KD Perak (F173) – 3 Jun 2009
      2. OPV PAY 3 REAL 1 = MIRING
      KD TUN FATIMAH 2023
      3. LCS PAY 6 REAL 0 (NULL) = MANGKRAK 15 TAHUN
      --------------
      😝62 WITH AMMO versus 7 GUNBOAT😝

      Hapus
    6. BADUT GORILA =
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      -----------------
      🛳️ Kronologi Utama
      1990–1993: TLDM merancang 27 kapal peronda (PV), diluluskan prinsip oleh Jemaah Menteri.
      1995: Naval Dockyard Sdn Bhd (asalnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan) diswastakan kepada PSC-NDSB (milik Amin Shah).
      1998: Kontrak asal NGPV ditandatangani bernilai RM 5.35 bilion.
      2001: Kontrak tambahan pertama, tiada kos tambahan.
      2005–2006: Boustead Holdings ambil alih PSC-NDSB → ditukar nama kepada Boustead Naval Shipyard (BNS).
      2007: Kontrak tambahan kedua dengan BNS, kos naik RM 1.4 bilion (total RM 6.75 bilion). Tiada justifikasi jelas.
      2005 & 2006: PAC dan Ketua Audit Negara lapor kelemahan besar dalam pengurusan projek NGPV. Menteri Pertahanan ketika itu: Najib Razak.
      2011: Najib sebagai Perdana Menteri meluluskan projek 6 LCS bernilai RM 9.128 bilion, kontrak diberi kepada BNS.
      💰 Isu Kewangan
      RM 6.08 bilion sudah dibayar kepada BNS untuk projek LCS.
      Daripada jumlah itu, RM 745 juta digunakan untuk “bailout” hutang lapuk NGPV:
      RM 255 juta → bayar hutang NGPV
      RM 141 juta → faedah hutang NGPV
      RM 349 juta → kos tambahan reka bentuk berkaitan NGPV
      ➡️ Dana LCS sepatutnya untuk projek baru, tetapi digunakan untuk menutup kerugian lama.
      ----------------
      GORILA MALAYDESH =
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
      😝DELAY = ON TRACK PROGRESS😝

      Hapus
    7. BADUT GORILA =
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      -----------------
      🛳️ Kronologi Utama
      1990–1993: TLDM merancang 27 kapal peronda (PV), diluluskan prinsip oleh Jemaah Menteri.
      1995: Naval Dockyard Sdn Bhd (asalnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan) diswastakan kepada PSC-NDSB (milik Amin Shah).
      1998: Kontrak asal NGPV ditandatangani bernilai RM 5.35 bilion.
      2001: Kontrak tambahan pertama, tiada kos tambahan.
      2005–2006: Boustead Holdings ambil alih PSC-NDSB → ditukar nama kepada Boustead Naval Shipyard (BNS).
      2007: Kontrak tambahan kedua dengan BNS, kos naik RM 1.4 bilion (total RM 6.75 bilion). Tiada justifikasi jelas.
      2005 & 2006: PAC dan Ketua Audit Negara lapor kelemahan besar dalam pengurusan projek NGPV. Menteri Pertahanan ketika itu: Najib Razak.
      2011: Najib sebagai Perdana Menteri meluluskan projek 6 LCS bernilai RM 9.128 bilion, kontrak diberi kepada BNS.
      💰 Isu Kewangan
      RM 6.08 bilion sudah dibayar kepada BNS untuk projek LCS.
      Daripada jumlah itu, RM 745 juta digunakan untuk “bailout” hutang lapuk NGPV:
      RM 255 juta → bayar hutang NGPV
      RM 141 juta → faedah hutang NGPV
      RM 349 juta → kos tambahan reka bentuk berkaitan NGPV
      ➡️ Dana LCS sepatutnya untuk projek baru, tetapi digunakan untuk menutup kerugian lama.
      ----------------
      GORILA MALAYDESH =
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      PSIM FAKE
      Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
      😝DELAY = ON TRACK PROGRESS😝

      Hapus
    8. TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      TAHUN BARU = CCG CHINA
      ----------
      Pada 31 Desember 2025, kapal China Coast Guard (CCG) kembali terdeteksi memasuki Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaydesh, khususnya di sekitar Kasawari Gas Field dan Luconia Shoals, memicu kekhawatiran atas kedaulatan maritim Malaydesh. Lokasi insiden: ZEE Malaydesh di Laut China Selatan, dekat Sarawak (Kasawari Gas Field, Luconia Shoals, dan sekitar 50 mil laut dari pantai Sarawak).

      Hapus
  47. 62 KAPAL PERANG BUATAN INDONESIA (2006–2025)
    1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
    KRI Kapak 625
    KRI Panah 626
    KRI Kerambit 627
    KRI Sampari 628
    KRI Tombak 629
    KRI Halasan 630
    2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
    KRI Clurit 641
    KRI Kujang 642
    KRI Beladau 643
    KRI Alamang 644
    KRI Surik 645
    KRI Siwar 646
    KRI Parang 647
    KRI Terapang 648
    KRI Golok 688 (Trimaran)
    3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
    KRI Pari – 849
    KRI Sembilang – 850
    KRI Sidat – 851
    KRI Cakalang – 852
    KRI Tatihu – 853
    KRI Layaran – 854
    KRI Madidihang – 855
    KRI Kurau – 856
    KRI Torani – 860
    KRI Lepu – 861
    KRI Albakora – 867
    KRI Bubara – 868
    KRI Gulamah – 869
    KRI Posepa – 870
    KRI Escolar – 871
    KRI Karotang – 872
    KRI Mata Bongsang – 873
    KRI Dorang – 874
    KRI Bawal – 875
    KRI Tuna – 876
    KRI Marlin – 877
    KRI Butana – 878
    KRI Selar – 879
    KRI Hampala – 880
    KRI Lumba-Lumba – 881
    4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
    KRI Diponegoro 365
    KRI Hasanuddin 366
    KRI Sultan Iskandar Muda 367
    KRI Frans Kaisiepo 368
    KRI Bung Karno 369
    KRI Bung Hatta 370
    KRI Raja Ali Fisabilillah 391
    KRI Lukas Rumkoren 392
    5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
    KRI Dumai 904
    KRI Tarakan 905
    KRI Bontang 906
    KRI Balongan 907
    6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
    KRI Semarang 594
    KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
    KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
    7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
    KRI Pollux 935
    8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
    KRI Nagapasa 403
    KRI Ardadedali 404
    KRI Alugoro 405
    9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
    KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
    KRI Belati 622 (KCR)
    KRI Kerambit 627 (KCR)
    📊 Total Keseluruhan
    KCR PT PAL = 6
    KCR Swasta = 9
    Kapal Patroli Cepat = 25
    Korvet = 4
    Logistik = 4
    LPD = 3
    Pemetaan = 1
    Kapal Selam = 3
    Produk Baru 2025 = 3
    ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
    ===========
    ===========
    7 KAPAL GUNBOAT 2006-2025 BUATAN MALAYDESH
    1. NGPVs GUNBOAT = PAY 27 REAL 6
    KD Pahang (F172) – 3 Ogos 2006
    KD Terengganu (F174) – 8 Disember 2009
    KD Kelantan (F175) – 8 Mei 2010
    KD Selangor (F176) – 28 Disember 2010
    KD Perak (F173) – 3 Jun 2009
    2. OPV PAY 3 REAL 1 = MIRING
    KD TUN FATIMAH 2023
    3. LCS PAY 6 REAL 0 (NULL) = MANGKRAK 15 TAHUN
    --------------
    😝62 WITH AMMO versus 7 GUNBOAT😝

    BalasHapus
  48. LCS DIRANCANG =
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    BAYAR HUTANG NGPVs
    Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
    Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
    Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
    Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
    BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
    Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
    Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
    Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
    Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
    Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
    Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
    5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
    Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
    RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
    Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS

    BalasHapus
  49. Berpijak di bumi nyata..... soalan saya mudah saja..dengan APBN yang defisit, HUTANG makin meroket dan Rupiah yang makin tak berharga.... HUTANG RAFALE mau dibayar pakai apa guys....??? TOLONG JAWAB guys....HAHAHAHHA



    Kemenkeu Setujui Pinjaman Asing Rp 60,65 Triliun untuk Pembelian Jet Rafale

    https://news.republika.co.id/berita/rlewmo484/kemenkeu-setujui-pinjaman-asing-rp-6065-triliun-untuk-pembelian-jet-rafale

    BalasHapus
    Balasan
    1. NGPV =
      Target = 27 kapal jadi 6 kapal gunboat
      Kontraktor = PSC-NDSB → BNS
      Masalah Utama = Salah urus, hutang besar, bailout
      Dampak = Hanya 6 kapal selesai, hutang diwariskan
      ------------
      OPV =
      Target = 3 kapal APMM jadi 1 kapal miring
      Kontraktor = THHE Destini Bhd
      Masalah Utama = Hanya 1 kapal selesai, biaya membengkak
      Dampak = Dana publik terkuras, kontrak diputus
      ------------
      OPV =
      Target = 6 kapal tempur TLDM menjadi 5 kapal
      Kontraktor = BNS + DCNS : LUNAS
      Masalah Utama = 0 kapal selesai, pecah amanah, biaya RM6 miliar terbuang
      Dampak = Skandal politik besar, proyek tertunda
      ------------
      📜 Timeline Kronologis
      1. NGPV (New Generation Patrol Vessel – TLDM)
      1990-an akhir → Proyek diluncurkan untuk membangun 27 kapal peronda generasi baru bagi Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
      2000-an awal → Kontrak diberikan kepada PSC-NDSB (Penang Shipbuilding & Construction Naval Dockyard).
      2005–2006 → Terjadi salah urus, hutang besar, dan kegagalan memenuhi jadwal.
      2006 → Pemerintah melakukan bailout, Boustead Naval Shipyard (BNS) mengambil alih.
      Hasil: Hanya sebagian kecil kapal selesai, hutang besar diwariskan ke proyek berikutnya.
      ------------
      2. OPV (Offshore Patrol Vessel – Maritim Malaydesh)
      2017 → Kontrak diberikan kepada THHE Destini Bhd untuk membangun 3 kapal OPV bagi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaydesh (APMM).
      2018–2022 → Proyek mengalami kelewatan, masalah kewangan, dan hanya 1 kapal (KM Tun Fatimah) berhasil diserahkan.
      2023–2024 → Pemerintah sudah mengeluarkan lebih dari RM600 juta, ditambah suntikan dana RM152.6 juta untuk menyelesaikan satu kapal.
      2025 → Kontrak diputus secara “mutual termination”. Pemerintah melantik kontraktor baru untuk menyiapkan 2 kapal yang tersisa.
      Hasil: Dana publik terkuras, kemampuan operasional APMM tertunda.
      ------------
      3. LCS (Littoral Combat Ship – TLDM)
      2011 → Kontrak RM9 miliar diberikan kepada Boustead Naval Shipyard (BNS) untuk membangun 6 kapal tempur pesisir kelas Maharaja Lela.
      2014–2019 → Proyek berjalan lambat, terjadi masalah teknis dan kewangan.
      2019 → Proyek ditangguhkan.
      2020–2022 → Terungkap skandal besar: lebih dari RM6 miliar sudah dibayar, tetapi 0 kapal selesai.
      2022 → Proyek dilanjutkan kembali dengan pengawasan ketat.
      2023–2025 → Masih belum ada kapal yang siap operasional, kasus pecah amanah melibatkan mantan pengarah urusan BNS.
      Hasil: Skandal politik besar, proyek tertunda, TLDM masih menunggu kapal tempur baru.
      ------------
      📊 Pola yang Terlihat
      NGPV (1990-an–2006): Salah urus + bailout.
      OPV (2017–2025): Kelewatan + kontrak diputus.
      LCS (2011–2025): Skandal terbesar + 0 kapal selesai.
      ------------
      Ketiganya menunjukkan pola berulang: kontraktor gagal → biaya membengkak → pemerintah bailout atau putus kontrak → hutang publik bertambah → kemampuan pertahanan tertunda

      Hapus
  50. Australia Segera Terima Pesawat ISREW MC-55A Peregrine
    ------------

    bentar sabar yak kita nyusul,
    ✅️matra udara pake platform palkon x ato embraer ato B737
    <><><><>
    ✅️matra laut incar P6 PAL aerospace haha!🦾🤖🦾
    6. Framework Agreement antara PT DI & PAL Aerospace terkait Technology Transfer of Maritime Patrol Aircraft and Anti-Submarine Warfare;
    https://defense-studies.blogspot.com/2024/07/pertemuan-jokowi-mbz-di-abu-dhabi.html?m=1


    kita mah pake Jet...kahsiyan kl, Ktinggalan Lagiii

    BalasHapus
  51. Itu saya belum masuk lagi HUTANG...HUTANG


    HUTANG KAPAL PPA OMPONG
    HUTANG A400M
    HUTANG C130J
    HUTANG HELIKOPTER
    HUTANG KFX

    dan banyak lagi Alutsista yang kebanyakannya di perolehi melalui HUTANG LENDER....HAHAHAHHA

    BalasHapus
    Balasan
    1. 60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      60–70% OF THE BUDGET = SALARIES AND MAINTENANCE
      ----------
      • With 60–70% of the budget locked into salaries and maintenance, only about 30–40% remains for procurement, R&D, and modernization.
      • This imbalance slows down acquisition of new assets like fighter jets, submarines, or advanced surveillance systems.
      • As a result, Malaydesh lags behind neighbors (e.g., Singapore, Indonesia) in terms of cutting-edge military technology.

      Hapus
    2. 20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. Tiongkok – US$40,7 triliun
      2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
      3. India – US$17,6 triliun
      4. Rusia – US$7,19 triliun
      5. Jepang – US$6,74 triliun
      6. Indonesia – US$5,69 triliun
      7. Jerman – US$5,65 triliun
      8. Brasil – US$5,27 triliun
      9. Turki – US$3,91 triliun
      10. Meksiko – US$3,88 triliun
      11. Mesir – US$3,85 triliun
      12. Inggris – US$3,82 triliun
      13. Prancis – US$3,80 triliun
      14. Iran – US$3,74 triliun
      15. Pakistan – US$2,09 triliun
      16. Bangladesh – US$2,05 triliun
      17. Italia – US$2,04 triliun
      18. Vietnam – US$1,89 triliun
      19. Filipina – US$1,87 triliun
      20. Thailand – US$1,85 triliun
      ------------
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH
      20 NEGARA GDP TERBESAR VERSI PPP = TIADA GDP MALONDESH

      Hapus
  52. Berpijak di bumi nyata..... soalan saya mudah saja..dengan APBN yang defisit, HUTANG makin meroket dan Rupiah yang makin tak berharga.... HUTANG RAFALE mau dibayar pakai apa guys....??? TOLONG JAWAB guys....HAHAHAHHA



    Kemenkeu Setujui Pinjaman Asing Rp 60,65 Triliun untuk Pembelian Jet Rafale

    https://news.republika.co.id/berita/rlewmo484/kemenkeu-setujui-pinjaman-asing-rp-6065-triliun-untuk-pembelian-jet-rafale

    BalasHapus
  53. Semua karna UTANG DAN SONGLAP...IQ Jongkok jugak haha!🤪😆🤪

    Dari tahun 2011...dari 6 tinggal 5.
    .Pembual Kena Tipu haha!🤥🤪🤥
    2026 tak satupun diserahkan...parah haha!😤😄😤

    Seluruh Duniya Tertawa, Kerjaan Iq Tinggi SALAH FOTONG haha!❌️⛔️❌️
    Teknologi Kuno, Obseletr, Usang tak berguna haha!😶‍🌫️👻😶‍🌫️

    OMFONG pulak haha!😵😵‍💫😵

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Gemblung🤪20 Januari 2026 pukul 19.37
    LCS 1,2 dan 3.....ON THE WAY......

    1. LCS 1 (KD MAHARAJALELA) - SEA TRAIL
    2. LCS 2 (KD RAJA MUDA NALA) - PEMASANGAN SISTEM ELETRONIK & SENJATA
    3. LCS 3 (KD SHARIF MASAHOR) - PERASMIAN KAPAL PADA FEBUARI ini

    BalasHapus
  54. Serius KASIHAN melihat keadaan rakyat INDIANESIA....HAHAHAHAH



    Nilai Rupiah Anjlok Paling Lemah Sepanjang Sejarah, Hampir Rp 17.000 Per Dolar AS

    https://pusatdata.kontan.co.id/news/nilai-rupiah-anjlok-paling-lemah-sepanjang-sejarah-hampir-rp-17000-per-dolar-as

    BalasHapus
    Balasan
    1. KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      Berita dan lembaga riset versi bahasa Inggris yang sering mengulas kelemahan atau isu strategis terkait militer Malaydesh, termasuk aspek logistik dan operasional pada tahun 2025:
      Global Firepower (GFP): Situs ini menyediakan data komprehensif mengenai kekuatan militer Malaydesh yang berada di peringkat 42 dari 145 negara pada tahun 2025 dengan skor PwrIndx 0,7429. Data mereka mencakup statistik ketersediaan bahan bakar dan sumber daya alam sebagai faktor pendukung daya tahan tempur.
      Lowy Institute (Asia Power Index): Lembaga riset ini mencatat bahwa kemampuan militer adalah poin terlemah Malaydesh (peringkat ke-17 di Asia), yang turun satu peringkat pada 2025 setelah disalip oleh Filipina.
      New Straits Times (NST) - Malaydesh: Media lokal berbahasa Inggris yang sering memuat opini atau laporan terkait perlunya pemberantasan korupsi endemik di sektor militer dan isu subsidi bahan bakar yang berisiko pada stabilitas ekonomi militer.
      The Sun Malaydesh: Memberitakan evaluasi tahun 2025 yang menyoroti kerentanan institusional dan perlunya akuntabilitas lebih tinggi di berbagai sektor negara, termasuk pertahanan.
      The Diplomat: Majalah berita internasional yang secara rutin menganalisis tren keamanan dan tantangan logistik militer di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Malaydesh.
      Isu spesifik mengenai kualitas atau kontaminasi bahan bakar militer biasanya dibahas dalam konteks kesiapan operasional (operational readiness) dalam laporan-laporan strategis dari sumber di atas.
      ------------------
      GORILA TIAP TAHUN =
      HUTANG ELEKTRIK
      HUTANG INTERNET
      HUTANG SEWAGE
      HUTANG MINYAK BBM
      ==========
      1. Bil Utilitas – RM115 juta
      Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
      • Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
      • Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
      • Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
      ---------------
      ⚓ 2. Operasi Keselamatan Maritim – RM139 juta
      Dana ini diperuntukkan untuk memperkukuh kawalan dan pengawasan perairan negara, termasuk:
      • Patroli laut di kawasan strategik seperti Laut China Selatan dan Selat Melaka.
      • Pengoperasian aset maritim seperti kapal peronda, radar, dan sistem pengawasan.
      • Tindakan terhadap pencerobohan dan penyeludupan di perairan Malaydesh.
      ---------------
      🛡️ 3. Operasi Pertahanan Udara – RM49 juta
      Dana ini menyokong kesiapsiagaan dan pengoperasian sistem pertahanan udara:
      • Penyelenggaraan radar dan sistem peluru berpandu.
      • Latihan dan operasi pemantauan ruang udara.
      • Tindakan pantas terhadap ancaman udara, termasuk pencerobohan pesawat asing.

      Hapus
  55. Indonesia Peringkat ke-18 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia

    https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8182664/indonesia-peringkat-ke-18-negara-dengan-utang-terbanyak-di-dunia

    BalasHapus
    Balasan
    1. DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
      MENIT 24:39 :
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
      ==============
      ==============
      BADUT GORILA PANTAS DUMMY =
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      LCS BAYAR HUTANG NGPV
      -----------------
      🛳️ Kronologi Utama
      1990–1993: TLDM merancang 27 kapal peronda (PV), diluluskan prinsip oleh Jemaah Menteri.
      1995: Naval Dockyard Sdn Bhd (asalnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan) diswastakan kepada PSC-NDSB (milik Amin Shah).
      1998: Kontrak asal NGPV ditandatangani bernilai RM 5.35 bilion.
      2001: Kontrak tambahan pertama, tiada kos tambahan.
      2005–2006: Boustead Holdings ambil alih PSC-NDSB → ditukar nama kepada Boustead Naval Shipyard (BNS).
      2007: Kontrak tambahan kedua dengan BNS, kos naik RM 1.4 bilion (total RM 6.75 bilion). Tiada justifikasi jelas.
      2005 & 2006: PAC dan Ketua Audit Negara lapor kelemahan besar dalam pengurusan projek NGPV. Menteri Pertahanan ketika itu: Najib Razak.
      2011: Najib sebagai Perdana Menteri meluluskan projek 6 LCS bernilai RM 9.128 bilion, kontrak diberi kepada BNS.
      💰 Isu Kewangan
      RM 6.08 bilion sudah dibayar kepada BNS untuk projek LCS.
      Daripada jumlah itu, RM 745 juta digunakan untuk “bailout” hutang lapuk NGPV:
      RM 255 juta → bayar hutang NGPV
      RM 141 juta → faedah hutang NGPV
      RM 349 juta → kos tambahan reka bentuk berkaitan NGPV
      ➡️ Dana LCS sepatutnya untuk projek baru, tetapi digunakan untuk menutup kerugian lama.
      ----------------
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
      Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
      😝LCS BAYAR NGPV = DUMMY FAKE MANGKRAK😝

      Hapus
  56. Nilai Rupiah Anjlok Paling Lemah Sepanjang Sejarah, Hampir Rp 17.000 Per Dolar AS

    https://pusatdata.kontan.co.id/news/nilai-rupiah-anjlok-paling-lemah-sepanjang-sejarah-hampir-rp-17000-per-dolar-as

    BalasHapus
    Balasan
    1. DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
      MENIT 24:39 :
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
      ==============
      ==============
      WOIII BADUT GORILA....2026
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      -------
      The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
      In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.

      Hapus
    2. DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
      MENIT 24:39 :
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      30 KSOT TORPEDO
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
      https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
      ==============
      ==============
      WOIII BADUT GORILA....2026
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      -------
      The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
      In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.

      Hapus
  57. warganyet kl, bisa jawab gak? 82% Utang dan defisit akut haha!🤥😵‍💫🤥

    Kata AGONG DEFISIT TIADA AKHIR sedjak 1998 laluw YDPA NGAMUK😤🔥😤
    KECEEEEWWAAAAA
    ><><><><><><>
    'Saya kecewa' - Agong khuatir mengenai beban hutang kerajaan Malaysia tidak pernah Surplus sejak 1998
    https://www.youtube.com/shorts/OaQeD-P_olI

    BalasHapus
  58. Rupiah Makin Terdesak, Nyaris Sentuh Rp 17.000 per US$

    https://investortrust.id/macro/91674/rupiah-makin-terdesak-nyaris-sentuh-rp-17000-per-us

    BalasHapus
    Balasan
    1. TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
      Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
      • Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
      • Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
      • Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
      ---------------
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      ------------------
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR

      Hapus
  59. warganyet kl, bisa jawab gak? 82% Utang dan defisit akut haha!🤥😵‍💫🤥

    Kata AGONG DEFISIT TIADA AKHIR sedjak 1998 laluw YDPA NGAMUK😤🔥😤
    KECEEEEWWAAAAA
    ><><><><><><>
    'Saya kecewa' - Agong khuatir mengenai beban hutang kerajaan Malaysia tidak pernah Surplus sejak 1998
    https://www.youtube.com/shorts/OaQeD-P_olI

    BalasHapus
  60. malah TERDESAK untuk menghalang KEJATUHAN RUPIAH yang tak terbendung....HAHAHAHAH

    BalasHapus
    Balasan
    1. TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
      Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
      • Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
      • Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
      • Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
      ---------------
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      ------------------
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR

      Hapus
    2. DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      MALAYDESH has experienced a number of DEBT problems since 2000, including high public DEBT, household DEBT, and a fiscal deficit.
      Public DEBT
      • Fiscal deficit: The fiscal deficit was high during the pandemic, exceeding 6% of GDP.
      • Public DEBT to GDP ratio: In 2023, public DEBT was almost 70% of GDP, which is higher than the average of 55% in the 2010s.
      • Statutory DEBT limit: The statutory DEBT limit has been revised several times over the last three decades.
      Household DEBT
      • Household DEBT to GDP ratio: In 2007, the household DEBT to GDP ratio was 67%, up from 47% in 2000.
      • DEBT to income ratio: The ratio of DEBT to income for MALAYDESH households has been increasing since 2000.
      • Household DEBT crisis: In 2023, household DEBT reached RM1.53 trillion, with a household DEBT-to-GDP ratio of 84.3%.
      Other factors
      • External DEBT: MALAYDESH 's external DEBT is also a concern.
      Export vulnerability: MALAYDESH 's manufacturing sector is vulnerable to drops in external demand
      ------------------
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
      DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT

      Hapus
  61. Kala Money Changer Sudah Duluan Jual Dolar AS Rp 17.000

    https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8314461/kala-money-changer-sudah-duluan-jual-dolar-as-rp-17-000

    BalasHapus
    Balasan
    1. KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
      HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
      HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
      HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
      Malaydesh Coast Guard (Penjaga Pantai Malaydesh ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
      USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
      USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
      ------------------
      KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
      33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
      33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
      33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
      NO AMRAAMs
      NO AIM 9X
      RADAR AN/APG 65 = 110 KM
      ANALOG TAHUN 1990an
      ------------------
      KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      MERIAM 105 = UMUR NEGARA
      Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
      Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.
      ------------------
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
      KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK

      Hapus
    2. MALAYDESH UP TO =
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
      • Baseline projections:
      The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
      • Stress test results:
      In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
      • Risks:
      This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
      • Government response:
      The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability
      ------------------
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
      KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP

      Hapus
    3. DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025)
      • 1997: Malaydesh mencatat surplus anggaran sebesar 2,4% dari PDB, tahun terakhir sebelum defisit dimulai.
      • 1998: Krisis ekonomi Asia menyebabkan Malaydesh mulai mengalami defisit fiskal.
      • 1998–2008: Defisit berkisar antara -3% hingga -5% dari PDB, dengan fluktuasi tergantung pada kondisi ekonomi global dan kebijakan domestik.
      • 2009: Defisit mencapai titik terendah sebesar -6,7% dari PDB akibat krisis keuangan global.
      • 2010–2019: Pemerintah berupaya mengurangi defisit, namun tetap berada di kisaran -3% hingga -5%.
      • 2020–2021: Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi fiskal, dengan defisit meningkat karena stimulus ekonomi dan penurunan pendapatan negara.
      • 2024: Defisit tercatat sebesar -4,1% dari PDB.
      • 2025 (proyeksi):
      o Pemerintah menargetkan defisit sebesar -3,8%, namun diperkirakan hanya mampu menurunkannya ke -4,0%.
      o Penurunan ini didorong oleh peningkatan efisiensi pajak dan pengelolaan belanja yang lebih disiplin.
      ------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT

      Hapus
  62. Kahsiyan negri🎰kasino
    N⛔️ Surplus dari 1998...kaacaauuu
    Tarik Utang teruszzz

    pantas saja 5 tahun 61.000 KL-EXIT BUANG PASPOR TIPE M haha!😆😆😆

    BalasHapus
  63. KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
    HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
    HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
    HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
    Malaydesh Coast Guard (Penjaga Pantai Malaydesh ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
    USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
    USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
    ------------------
    KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
    33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
    33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
    33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
    NO AMRAAMs
    NO AIM 9X
    RADAR AN/APG 65 = 110 KM
    ANALOG TAHUN 1990an
    ------------------
    KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
    MERIAM 105 = UMUR NEGARA
    MERIAM 105 = UMUR NEGARA
    MERIAM 105 = UMUR NEGARA
    Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
    Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.
    ------------------
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
    KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK

    BalasHapus
  64. DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025)
    • 1997: Malaydesh mencatat surplus anggaran sebesar 2,4% dari PDB, tahun terakhir sebelum defisit dimulai.
    • 1998: Krisis ekonomi Asia menyebabkan Malaydesh mulai mengalami defisit fiskal.
    • 1998–2008: Defisit berkisar antara -3% hingga -5% dari PDB, dengan fluktuasi tergantung pada kondisi ekonomi global dan kebijakan domestik.
    • 2009: Defisit mencapai titik terendah sebesar -6,7% dari PDB akibat krisis keuangan global.
    • 2010–2019: Pemerintah berupaya mengurangi defisit, namun tetap berada di kisaran -3% hingga -5%.
    • 2020–2021: Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi fiskal, dengan defisit meningkat karena stimulus ekonomi dan penurunan pendapatan negara.
    • 2024: Defisit tercatat sebesar -4,1% dari PDB.
    • 2025 (proyeksi):
    o Pemerintah menargetkan defisit sebesar -3,8%, namun diperkirakan hanya mampu menurunkannya ke -4,0%.
    o Penurunan ini didorong oleh peningkatan efisiensi pajak dan pengelolaan belanja yang lebih disiplin.
    ------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT

    BalasHapus
  65. Faktor Ekonomi, 61.116 Warga Malaysia Lepas Kewarganegaraan
    https://money.kompas.com/read/2026/01/09/114452526/faktor-ekonomi-61116-warga-malaysia-lepas-kewarganegaraan?page=all
    =========
    eksodus high kualiti rakyat iq tinggi pasti bawa Harta Banyak khan haha!🤑🤭🤑
    kahsiyan semenanjung kl tinggal gembel tipe m pemakan subsidi fisank haha!🍌😝🍌

    lama2 mantan pati jepang ijo🇧🇩 diangkat jadi Sultan ke 10 negri🎰kasino semenanjung kl, okb banyak duit cuy haha!😜😵😜

    BalasHapus
  66. DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
    DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA

    BalasHapus
  67. LAWAK...APBN DEFISIT...ditutup dengan HUTANG.... di parahkan dengan RUPIAH yang makin tak berharga....HAHAHAHAHA



    Pemerintah Tarik Utang Rp614,9 Triliun untuk Tutup Defisit

    https://infobanknews.com/pemerintah-tarik-utang-rp6149-triliun-untuk-tutup-defisit/

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
      Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
      • Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
      • Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
      • Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
      • Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
      ===========
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      • Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
      ===========
      17 CREDITOR LCS
      17 CREDITOR LCS
      17 CREDITOR LCS
      1. MTU Services Ingat Kawan (M) Sdn Bhd
      2. include Contraves Sdn Bhd
      3. Axima Concept SA
      4. Contraves Advanced Devices Sdn Bhd
      5. Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire
      6. Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd,
      7. iXblue SAS
      8. iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd
      9. Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd
      10. AmBank Islamic Bhd
      11. AmBank (M) Bhd
      12. Affin Hwang Investment Bank Bhd
      13. Bank Muamalat MALAYDESH Bhd
      14. Affin Bank Bhd
      15. Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd
      16. Malayan Banking Bhd (Maybank)
      17. KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
      =========
      MALAYDESH defense budget has been increasing in recent years, but it is still relatively low compared to its neighbors. The budget is allocated to the Ministry of Defense (MINDEF).
      2025 defense budget
      • The 2025 defense budget was USD4.8 billion, a 7.08% increase from 2024
      • The budget included USD1.3 billion for maintenance and repair, and the procurement of new military assets
      • The budget also included an increase in maritime assets, such as patrol vessels and multi-purpose mission ships
      2024 defense budget
      • The 2024 defense budget was USD4.3 billion
      • The budget included USD1.7 billion for salaries and allowances, and USD1.2 billion for procurement
      Factors affecting defense budget
      • Regional security challenges: MALAYDESH is becoming more aware of regional security threats, such as disputes with neighboring nations
      • Need to upgrade the military: MALAYDESH wants to modernize its armed forces
      • Economic limitations: MALAYDESH has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations
      Comparison to neighboring countries
      • MALAYDESH defense spending is lower than many regional powers, such as Singapore, Vietnam and Indonesia
      😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

      Hapus
    2. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      ===========
      WEAKNESS VESSELS
      Here are the key weaknesses of Royal Malaydesh n Navy (RMN) vessels and procurement efforts, based on recent audits, expert commentary, and community insights:
      ________________________________________
      Structural & Material Weaknesses
      5. Aging fleet & hull fragility
      Roughly half of RMN’s fleet comprises vessels over 30 years old, many operating beyond their designed service life
      A stark example: KD Pendekar, a Handalan-class fast-attack craft commissioned in 1979, hit an underwater object and sank in August 2024. Its ageing, weakened hull allowed flooding to rapidly spread, overwhelming compartmentalization systems
      6. Underarmed patrol vessels
      The Kedah-class Offshore Patrol Vessels (OPVs) are configured as “fitted for but not with” missile systems—so despite structural readiness, they lack the actual armament due to budget constraints.
      ________________________________________
      Procurement & Shipbuilding Issues
      5. Systemic delays & cost overruns
      The Littoral Combat Ship (LCS) project, intended to deliver six Maharaja Lela-class frigates, has suffered severe delays—initial delivery in 2019 was missed, with realistic commissioning now pushed to 2026–2029.
      Costs have ballooned from an estimated RM 9 billion to over RM 11 billion, with about RM 1.4 billion alleged to have been misappropriated
      6. Limited shipyard capability
      Malaydesh n yards (e.g., Boustead Naval Shipyard and PSC-Naval Dockyard) have a history of subpar management, poor governance, and lack of scale—producing very few large combatants over decades
      ________________________________________
      Broader Capability & Strategic Gaps
      7. Underfunded modernization
      Defence spending has consistently stayed well below regional benchmarks (e.g., under 1 % of GDP), with procurement systems marred by political influence and weak oversight
      8. Limited deterrent posture
      With only a handful of capable frigates and corvettes, and too many lightly outfitted patrol boats, RMN's fleet lacks power projection over its vast EEZ (~600,000 km²)—especially along strategic chokepoints like the Straits of Malacca and Singapore
      9. Small submarine & amphibious support capacity
      RMN’s submarine force is limited to just two Scorpène-class boats, reducing tactical depth compared to neighbors like Vietnam. Plans for a Multi-Role Support Ship (MRSS) to improve amphibious and sealift capability remain pending or delayed
      ________________________________________
      Snapshot: RMN Weaknesses Overview
      Aging fleet = Many vessels >30 years old; hull degradation
      Undeveloped armament = OPVs lack missiles; fast craft under armed
      Procurement delays = LCS frigates behind schedule, cost escalations
      Industrial limitations = Shipyards lack scale, enduring reputation of poor quality
      Underfunding = Low defense budget, systemic corruption, lack of transparency
      Strategic shortfall = Small submarine fleet; gap in amphibious and logistic support vessels
      ________________________________________
      Assessment & Forward Outlook
      • Urgent need to replace aging platforms with properly armed, modern vessels (frigates/corvettes).
      • Complete and reform the LCS/Mahraj a Lela program or consider foreign-built alternatives.
      • Diversify procurement to reduce reliance on local shipyards until performance improves.
      • Invest in ISR, drones, maritime patrol aircraft, and land-based anti-ship systems to bolster deterrence.
      • Enhance oversight and procurement transparency to minimize corruption, maximize value.



      Hapus
  68. GILA PARAH.............



    Tertinggi dalam Sejarah Utang Jatuh Tempo Pemerintah Bengkak pada 2026

    https://egindo.com/tertinggi-dalam-sejarah-utang-jatuh-tempo-pemerintah-bengkak-pada-2026/

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
      Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
      • Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
      • Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
      • Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
      • Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
      ===========
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      • Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
      ===========
      KASIAN KLAIM KAYA = BARTER SAWIT KARET
      KLAIM KAYA = MOD 6X PM 5X AKAN SEWA MORTAR
      -----
      A400M
      BAYAR BERPERINGKAT = DEBT
      BAYAR BERPERINGKAT = DEBT
      BAYAR BERPERINGKAT = DEBT
      MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
      ----
      FA50M SAWIT
      On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
      ----
      SCORPENE SAWIT
      Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
      ----
      PT91 SAWIT KARET
      Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
      ----
      ANKA = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
      MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance, and will NOt be equipped with any weaponry
      ----
      KASIAN LOI = SURAT HASRAT
      KLAIM KAYA = MOD 6X PM 5X AKAN SEWA MORTAR
      -----
      LIMA 2025
      -LOI kepada Mildef International Technologies Sdn Bhd bagi permohonan perolehan 136 unit Kenderaan Perisai Jenis A (KJA) & Infrastruktur yang bernilai RM1.88 bilion.
      -Penambahan 2 Long Range Radar (LRR) di Bukit Peteri, Terengganu dan Bukit Lunchu, Johor bernilai RM277 juta.
      -Perolehan 178 buah Light Anti-Tank Weapon Reloadable (LATW) – Short Range bernilai RM49 juta
      -Membekal dan menghantar 780 laras Light Anti-Tank Weapon (LAW) C90 bernilai RM35 juta
      -Membekal dan menghantar 18 laras Mortar 81mm bernilai RM30 juta
      -Pembekalan 2 set pelancar Naval Strike Missile (NSM) bernilai RM44 juta.
      -Membekal dan menghantar 1,300 butir Rounds 84mm Recoilless High Explosive (HE) bernilai RM42 juta.
      -Membekal dan menghantar 5,000 butir Mortar Bomb 60mm Illuminating IR kepada Tentera Darat bernilai RM34 juta
      -Membekal dan menghantar 1,900 butir Mortar Bomb 120mm High Explosive (HE) kepada Tentera Darat bernilai RM34 juta;l
      -Membekal dan menghantar peluru 5.56mm Ball bernilai RM32 juta
      -Membekal dan menghantar 1,000 butir Rounds 125mm HEAT-SD-T” bernilai RM31 juta.

      Hapus
  69. MISKIN ……
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
    -
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
    Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
    • Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
    • Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
    • Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
    • Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
    ===========
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    FAKTA UTAMA
    • Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
    • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
    • Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
    ===========
    MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
    Factors contributing to underfunding
    • Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
    • Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
    • Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
    Impacts of underfunding
    • Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
    • Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
    • Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region. F.
    ------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with spare parts for its assets, including a lack of budget, underperforming contractors, and outdated pricing.
    Budget
    • The MAF has faced budget constraints that affect the serviceability of its assets.
    • The government's revenue has been affected by reduced commodity prices, which has reduced the funds available for defense procurement.
    Outsourcing
    • The MAF has outsourced the supply of spare parts and maintenance of its assets, but this has led to issues.
    • Underperforming contractors and a lack of enforcement of contract terms have impacted the effectiveness of outsourcing.
    • The process of awarding contracts can be lengthy, which can lead to outdated pricing.
    Spare parts for specific assets
    • The MAF's PT-91M tanks have faced issues with spare parts, as the supplier of some components is no longer in production.
    • The MAF has also faced issues with Russian-produced fighter aircraft, including problems with the supply of spare parts.
    Other issues
    • The MAF has also faced issues with undertraining of staff, and the lack of clear guidance for the future strategic direction of the defense industry

    BalasHapus
  70. HUTANG TUTUP HUTANG.....HAHAHAHHA



    Utang Jatuh Tempo Pemerintah Bengkak di 2026, Tertinggi dalam Sejarah

    https://nasional.kontan.co.id/news/utang-jatuh-tempo-pemerintah-bengkak-di-2026-tertinggi-dalam-sejarah

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      ===========
      WEAKNESS MISSILES ASSETS
      Missiles are a critical part of modern military capability, and the Malaydesh n Armed Forces (MAF) have invested in a variety of missile systems across their army, navy, and air force. However, there are some notable weaknesses and limitations in Malaydesh 's missile capabilities when compared to regional powers like China, Singapore, or even Vietnam.
      Key Weaknesses in Malaydesh n Missile Capabilities:
      1. Limited Indigenous Missile Development
      • Malaydesh relies heavily on foreign suppliers (e.g., Russia, China, France, and the U.S.) for its missile systems.
      • This makes the country vulnerable to supply chain disruptions, technology embargoes, or political shifts.
      2. Short to Medium Range Focus
      • Most of Malaydesh ’s missile systems are short- to medium-range, such as:
      o Exocet MM40 Block 2/3 (anti-ship)
      o Starstreak (short-range air defense)
      o Jernas (Rapier) (short-range air defense)
      o Seawolf (naval short-range SAM, older generation)
      • There is no long-range missile deterrence, either in the form of:
      o Ballistic Missiles
      o Cruise Missiles with strategic reach
      o Long-range surface-to-air missiles (SAMs)
      3. Limited Air Defense Coverage
      • The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) lacks a layered and integrated air defense network.
      • No medium- or long-range SAM systems like:
      o S-300/S-400 (Russia)
      o Patriot (USA)
      o Aster 30 (Europe)
      • Vulnerable to saturation missile or drone attacks.
      4. Naval Missile Gaps
      • Some Malaydesh n Navy ships still operate with older missile systems or have missile slots not fully equipped.
      • Ships like the Laksamana-class corvettes are aging and face missile system obsolescence.
      • Lack of vertical launch system (VLS) on many platforms limits multi-role missile capabilities.
      5. No Strategic Missile Deterrent
      • Unlike some neighbors, Malaydesh does not possess:
      o Land-attack cruise missiles (LACM)
      o Anti-access/area denial (A2/AD) missiles
      o Submarine-launched missiles
      • This limits Malaydesh ’s ability to deter or respond to strategic threats beyond its immediate borders.
      6. Dependence on Multinational Exercises and Alliances
      • While Malaydesh participates in exercises like CARAT, RIMPAC, and FPDA, its missile doctrine is still defensive and reactive, not designed for power projection.

      Hapus
    2. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      ===========
      WEAKNESS MISSILES ASSETS
      Missiles are a critical part of modern military capability, and the Malaydesh n Armed Forces (MAF) have invested in a variety of missile systems across their army, navy, and air force. However, there are some notable weaknesses and limitations in Malaydesh 's missile capabilities when compared to regional powers like China, Singapore, or even Vietnam.
      Key Weaknesses in Malaydesh n Missile Capabilities:
      1. Limited Indigenous Missile Development
      • Malaydesh relies heavily on foreign suppliers (e.g., Russia, China, France, and the U.S.) for its missile systems.
      • This makes the country vulnerable to supply chain disruptions, technology embargoes, or political shifts.
      2. Short to Medium Range Focus
      • Most of Malaydesh ’s missile systems are short- to medium-range, such as:
      o Exocet MM40 Block 2/3 (anti-ship)
      o Starstreak (short-range air defense)
      o Jernas (Rapier) (short-range air defense)
      o Seawolf (naval short-range SAM, older generation)
      • There is no long-range missile deterrence, either in the form of:
      o Ballistic Missiles
      o Cruise Missiles with strategic reach
      o Long-range surface-to-air missiles (SAMs)
      3. Limited Air Defense Coverage
      • The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) lacks a layered and integrated air defense network.
      • No medium- or long-range SAM systems like:
      o S-300/S-400 (Russia)
      o Patriot (USA)
      o Aster 30 (Europe)
      • Vulnerable to saturation missile or drone attacks.
      4. Naval Missile Gaps
      • Some Malaydesh n Navy ships still operate with older missile systems or have missile slots not fully equipped.
      • Ships like the Laksamana-class corvettes are aging and face missile system obsolescence.
      • Lack of vertical launch system (VLS) on many platforms limits multi-role missile capabilities.
      5. No Strategic Missile Deterrent
      • Unlike some neighbors, Malaydesh does not possess:
      o Land-attack cruise missiles (LACM)
      o Anti-access/area denial (A2/AD) missiles
      o Submarine-launched missiles
      • This limits Malaydesh ’s ability to deter or respond to strategic threats beyond its immediate borders.
      6. Dependence on Multinational Exercises and Alliances
      • While Malaydesh participates in exercises like CARAT, RIMPAC, and FPDA, its missile doctrine is still defensive and reactive, not designed for power projection.

      Hapus
  71. Australia Segera Terima Pesawat ISREW MC-55A Peregrine
    ------------

    bentar sabar yak kita nyusul,
    ✅️matra udara pake platform palkon x ato embraer ato B737
    <><><><>
    ✅️matra laut incar P6 PAL aerospace haha!🦾🤖🦾
    6. Framework Agreement antara PT DI & PAL Aerospace terkait Technology Transfer of Maritime Patrol Aircraft and Anti-Submarine Warfare;
    https://defense-studies.blogspot.com/2024/07/pertemuan-jokowi-mbz-di-abu-dhabi.html?m=1


    kita mah pake Jet...kahsiyan kl, Ktonggalan Lagiii..sewa pulak haha!😵😋😵Ktinggalan Lagiii

    BalasHapus
  72. Defisit APBN Berpotensi Tembus Batas 3% Tahun Ini: Citigroup

    https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Defisit_APBN_Berpotensi_Tembus_Batas_3__Tahun_Ini__Citigroup&news_id=211410&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=Defisit%20APBN&halaman=1

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      ===========
      WEAKNESS ARMORED ASSETS
      The Malaydesh n Armed Forces (MAF), while possessing a range of armored assets, face several challenges and limitations in their tank and armored warfare capabilities. These weaknesses can be categorized into strategic, operational, and technical areas:
      ________________________________________
      1. Limited Number of Main Battle Tanks (MBTs)
      • Inventory: Malaydesh operates around 48 PT-91M Pendekar tanks, which are modernized Polish versions of the Soviet T-72.
      • Weakness: This number is small by regional standards, limiting Malaydesh ’s ability to deploy heavy armor across multiple fronts or sustain prolonged high-intensity operations.
      ________________________________________
      2. Aging Platforms and Modernization Issues
      • The PT-91M, while upgraded, is based on an older Soviet-era design (T-72). It lacks some of the survivability and firepower features found in newer MBTs like the Leopard 2A7 or K2 Black Panther.
      • Upgrades: Modernization has been slow, and budget constraints have hampered efforts to acquire more advanced armor.
      ________________________________________
      3. Lack of Indigenous Tank Production
      • Malaydesh relies on foreign suppliers (notably Poland and previously Russia) for tanks and spare parts, which can pose logistical and geopolitical vulnerabilities.
      • Indigenous development is mostly limited to light armored vehicles and support platforms.
      ________________________________________
      4. Limited Combined Arms Capability
      • The integration of tanks with mechanized infantry, artillery, and air support is not as well developed as in more advanced militaries.
      • Training and joint operations involving armor are less frequent, affecting real combat readiness.
      ________________________________________
      5. Terrain Limitations
      • Much of Malaydesh ’s terrain (jungle, swamp, mountains) is not favorable to tank operations, which limits the strategic value of tanks.
      • Tanks can be vulnerable to ambushes in such environments, particularly from well-equipped irregular forces.
      ________________________________________
      6. Logistical Constraints
      • Supporting MBTs in Malaydesh ’s tropical, humid climate requires robust logistics, including maintenance, spare parts, and fuel. This poses a strain during prolonged deployments or in remote areas.
      ________________________________________
      7. Budgetary Constraints
      • Defense spending is relatively low, hovering around 1–1.5% of GDP.
      • Competing national priorities have limited Malaydesh 's ability to expand or upgrade its armored force substantially.
      ________________________________________
      8. No Active Anti-Tank Doctrine or Systems
      • Malaydesh lacks a robust network of modern anti-tank guided missiles (ATGMs) or active protection systems (APS) for its tanks, making them vulnerable to modern threats like drones, ATGMs, and loitering munitions.

      Hapus
    2. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
      Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
      ===========
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      • Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
      ===========
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
      4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
      Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"
      5. Fleet Maintenance Complexity
      Selecting foreign designs (Ada, Sigma, FCX, C92, HDC 2000) may increase heterogeneity of fleet platforms—creating logistical and training challenges and defeating ambitions of fleet standardization under the 15 to 5 transformation plan

      Hapus
  73. warganyet kl, bisa jawab gak? 82% Utang dan defisit akut haha!🤥😵‍💫🤥
    Tariiikmm Utang 25 tahunnnn

    Kata AGONG DEFISIT TIADA AKHIR sedjak 1998 laluw YDPA NGAMUK😤🔥😤
    KECEEEEWWAAAAA
    ><><><><><><>
    'Saya kecewa' - Agong khuatir mengenai beban hutang kerajaan Malaysia tidak pernah Surplus sejak 1998
    https://www.youtube.com/shorts/OaQeD-P_olI

    BalasHapus
  74. Semua karna UTANG DAN SONGLAP...IQ Jongkok jugak haha!🤪😆🤪

    Dari tahun 2011...dari 6 tinggal 5.
    .Pembual Kena Tipu haha!🤥🤪🤥
    2026 tak satupun diserahkan...parah haha!😤😄😤

    Seluruh Duniya Tertawa, Kerjaan Iq Tinggi SALAH FOTONG haha!❌️⛔️❌️
    Teknologi Kuno, Obseletr, Usang tak berguna haha!😶‍🌫️👻😶‍🌫️

    OMFONG pulak haha!😵😵‍💫😵

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Gemblung🤪20 Januari 2026 pukul 19.37
    LCS 1,2 dan 3.....ON THE WAY......

    1. LCS 1 (KD MAHARAJALELA) - SEA TRAIL
    2. LCS 2 (KD RAJA MUDA NALA) - PEMASANGAN SISTEM ELETRONIK & SENJATA
    3. LCS 3 (KD SHARIF MASAHOR) - PERASMIAN KAPAL PADA FEBUARI ini

    BalasHapus
  75. MISKIN ……
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
    -
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
    Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
    ===========
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    FAKTA UTAMA
    • Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
    • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
    • Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
    ===========
    WEAKNESS LMS B1
    WEAKNESS LMS B2
    Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
    ________________________________________
    Background: LMS Batch 1 Issues
    The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
    • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
    • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
    • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
    • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
    These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
    ________________________________________
    LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
    1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
    Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
    2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
    Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
    3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
    While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
    4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
    Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"
    5. Fleet Maintenance Complexity
    Selecting foreign designs (Ada, Sigma, FCX, C92, HDC 2000) may increase heterogeneity of fleet platforms—creating logistical and training challenges and defeating ambitions of fleet standardization under the 15 to 5 transformation plan

    BalasHapus
  76. Defisit APBN 2025 Melebar Tembus Rp695,1 Triliun, Dekati Batas 3% dari PDB

    https://ekbis.sindonews.com/read/1664121/33/defisit-apbn-2025-melebar-tembus-rp6951-triliun-dekati-batas-3-dari-pdb-1767859303

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      ===========
      WEAKNESS MILITARY BUDGET
      The Malaydesh n Armed Forces (MAF), comprising the Malaydesh n Army, Royal Malaydesh n Navy (RMN), and Royal Malaydesh n Air Force (RMAF), has made strides in regional defense and modernization. However, the military budget presents several notable weaknesses and challenges that affect its overall operational effectiveness and long-term development:
      ________________________________________
      1. Limited Defense Budget
      • Low % of GDP: Malaydesh spends around 1.0–1.1% of its GDP on defense, which is below the global average (~2.2%) and regional peers like Singapore, Vietnam, or Indonesia.
      • Budget Constraints: The relatively small budget restricts procurement of modern equipment, upkeep of aging assets, and readiness for prolonged operations.
      ________________________________________
      2. Delays in Modernization Programs
      • Budget limitations cause delays in:
      Fighter jet replacement (e.g. RMAF MiG-29s retired without full replacement).
      Maritime patrol and littoral combat ships (LCS program delayed and over-budget).
      Helicopter acquisitions and airlift capabilities.
      • These delays impact operational readiness and reduce Malaydesh ’s deterrence capability.
      ________________________________________
      3. Over-reliance on Foreign Equipment
      • A large portion of defense procurement is imported, making it:
      Vulnerable to exchange rate fluctuations.
      Subject to foreign political decisions or supply chain disruptions.
      • Indigenous defense industries are developing, but not yet at scale to reduce this dependency significantly.
      ________________________________________
      4. Limited Joint Force Integration & Interoperability
      • Budget constraints limit training and modernization in joint operations, cyber warfare, and network-centric capabilities.
      • C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) systems are underdeveloped relative to regional powers.
      ________________________________________
      5. Personnel Costs vs. Capital Expenditure
      • A significant portion of the defense budget is spent on salaries, pensions, and personnel maintenance.
      • Capital expenditure (e.g., new platforms, upgrades) is often sidelined, restricting force modernization.
      ________________________________________
      6. Maritime Domain Gaps
      • Despite long coastlines and strategic location (Straits of Malacca & South China Sea), the RMN lacks:
      Sufficient hulls for persistent presence and patrol.
      Modern, multirole ships to replace aging vessels.
      • This reduces maritime security presence, especially with increasing regional tensions (e.g., South China Sea).
      ________________________________________
      7. Limited Power Projection and Strategic Reach
      • Malaydesh lacks:
      o Strategic lift aircraft.
      o Long-range strike capability.
      o A blue-water navy with sustained overseas operational capability.
      • This limits its influence in regional security initiatives beyond its immediate territory.
      ________________________________________
      Conclusion
      The Malaydesh n Armed Forces face strategic and operational challenges largely rooted in budgetary constraints. While Malaydesh prioritizes diplomacy and regional cooperation (e.g., ASEAN), its military capabilities are hampered by underfunding, which affects modernization, readiness, and maritime security posture.

      Hapus
    2. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
      Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
      • Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
      • Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
      • Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
      • Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
      ===========
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      • Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
      ===========
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems with its aircraft, including an aging fleet, limited funding, and a lack of responsiveness in its logistics system.
      Aging fleet
      • The RMAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
      • The RMAF's aircraft include the Mikoyan MiG-29, Boeing F/A-18 Hornet, and BAE Hawk.
      Limited funding
      • The government's defense modernization budget is limited. .
      • The government has many other priorities, including revitalizing the economy and reducing the national deficit.
      Logistics system
      • The RMAF's logistics system has problems with readiness and responsiveness.
      • Readiness is the ability to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
      • Responsiveness is the ability to provide accurate support at the right time and place.
      Government change
      ==========
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.






      Hapus
    3. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
      Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
      • Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
      • Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
      • Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
      • Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
      ===========
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      • Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
      ===========
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems with its aircraft, including an aging fleet, limited funding, and a lack of responsiveness in its logistics system.
      Aging fleet
      • The RMAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
      • The RMAF's aircraft include the Mikoyan MiG-29, Boeing F/A-18 Hornet, and BAE Hawk.
      Limited funding
      • The government's defense modernization budget is limited. .
      • The government has many other priorities, including revitalizing the economy and reducing the national deficit.
      Logistics system
      • The RMAF's logistics system has problems with readiness and responsiveness.
      • Readiness is the ability to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
      • Responsiveness is the ability to provide accurate support at the right time and place.
      Government change
      ==========
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.






      Hapus
    4. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
      Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
      ===========
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      ===========
      Outdated inventory can create challenges for the MALAYDESH Armed Forces (MAF) in terms of readiness, defense preparedness, and logistics.
      Challenges
      • Logistics: Outdated inventory can make it difficult to deliver the right supplies to soldiers at the right time. This can hinder operations and make it harder to mobilize soldiers in hostile environments.
      • Defense preparedness: Outdated equipment can make it difficult for the MAF to keep up with evolving geopolitical and strategic threats.
      • Fleet sustainment: A large fleet of aging aircraft can be expensive to maintain.
      ===========
      The defense industry of MALAYDESH armed forces faces several weaknesses, including corruption, lack of human resources, and insufficient research and development.
      Corruption
      • Procurement
      The procurement process is vulnerable to corruption due to foreign and domestic interests.
      • Commanders
      Commanders may not receive training on corruption issues, which can leave troops ill-equipped to respond to corruption risks.
      Lack of human resources
      • STEM specialists
      There is a lack of STEM specialists, especially in the defense-industrial sector.
      • Local companies
      Local companies may not have the necessary capabilities to produce defense equipment.
      Insufficient research and development
      • Local universities and corporate sector
      There is little use of the research and development capabilities in local universities and the corporate sector.
      • Government guidance
      The government may not have clear guidance for the future strategic direction of the industry.
      Other weaknesses
      • Limited parliamentary oversight: Parliamentary oversight of the defense sector is weak.
      • Limited financial scrutiny: Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
      • Reluctance of OEMs: Original Equipment Manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their techNOLogy.
      • Reluctance of MAF: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) may be reluctant to use locally produced products.
      MALAYDESH armed forces face challenges in modernizing their budget due to economic limitations, historical budget constraints, and competing national priorities. However, the country has recently increased its military spending to address these challenges.
      Challenges
      Budget constraints: MALAYDESH defense spending is low compared to other regional powers, and the country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives.
      Aging aircraft: The country's fleet of aging aircraft is burdensome to maintain, which adds to fleet sustainment problems.
      Leakage of funds: The pandemic and political uncertainty have limited defense spending


      Hapus
    5. MISKIN ……
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
      -
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      TARIF BARANG AMERIKA = 0%
      Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
      Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
      ===========
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
      FAKTA UTAMA
      • Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
      • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
      • Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
      ===========
      OLDEST SHIP 2025 – 1953 = 72 YEARS
      72 YEARS = OLDEST SHIP
      72 YEARS = OLDEST SHIP
      72 YEARS = OLDEST SHIP
      Launched 9 September 1953 Completed 9 September 1954 The ship was transferred to the Royal Malayan Navy on 1 April 1958, being renamed Sri Perlis. Following transfer, Sri Perlis' 40mm Bofors gun and minesweeping gear was removed and replaced by three 20 mm Oerlikon cannon
      -----
      HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
      -----
      PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
      -----
      KAPAL MCMV 1984 = Kapal penangkis periuk api Lerici class ini dibina oleh Syarikat Intermarine di Itali dan dilancarkan pada 30 Oktober 1984
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
      -----
      HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
      -----
      KAPAL BUATAN 1960 =
      BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
      -----
      KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC


      Hapus
  77. Pantas LAMBAN
    Cari Utang, buat bayar Utang haha!😄🤥😄
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Malaysia's state-owned Boustead Heavy Engineering Corporation (BHIC) is seeking to issue an Islamic bond worth up to MYR4 billion (USD962 million) to support its programme to construct six Maharaja Lela (Gowind)-class Littoral Combat Ships (LCS) for the Royal Malaysian Navy (RMN
    https://defense-studies.blogspot.com/2021/07/bhic-considers-sukuk-to-fund-lcs.html?m=1

    BalasHapus
  78. MISKIN ……
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
    -
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
    Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
    ===========
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    FAKTA UTAMA
    • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
    ===========
    Outdated inventory can create challenges for the MALAYDESH Armed Forces (MAF) in terms of readiness, defense preparedness, and logistics.
    Challenges
    • Logistics: Outdated inventory can make it difficult to deliver the right supplies to soldiers at the right time. This can hinder operations and make it harder to mobilize soldiers in hostile environments.
    • Defense preparedness: Outdated equipment can make it difficult for the MAF to keep up with evolving geopolitical and strategic threats.
    • Fleet sustainment: A large fleet of aging aircraft can be expensive to maintain.
    ===========
    The defense industry of MALAYDESH armed forces faces several weaknesses, including corruption, lack of human resources, and insufficient research and development.
    Corruption
    • Procurement
    The procurement process is vulnerable to corruption due to foreign and domestic interests.
    • Commanders
    Commanders may not receive training on corruption issues, which can leave troops ill-equipped to respond to corruption risks.
    Lack of human resources
    • STEM specialists
    There is a lack of STEM specialists, especially in the defense-industrial sector.
    • Local companies
    Local companies may not have the necessary capabilities to produce defense equipment.
    Insufficient research and development
    • Local universities and corporate sector
    There is little use of the research and development capabilities in local universities and the corporate sector.
    • Government guidance
    The government may not have clear guidance for the future strategic direction of the industry.
    Other weaknesses
    • Limited parliamentary oversight: Parliamentary oversight of the defense sector is weak.
    • Limited financial scrutiny: Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
    • Reluctance of OEMs: Original Equipment Manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their techNOLogy.
    • Reluctance of MAF: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) may be reluctant to use locally produced products.
    MALAYDESH armed forces face challenges in modernizing their budget due to economic limitations, historical budget constraints, and competing national priorities. However, the country has recently increased its military spending to address these challenges.
    Challenges
    Budget constraints: MALAYDESH defense spending is low compared to other regional powers, and the country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives.
    Aging aircraft: The country's fleet of aging aircraft is burdensome to maintain, which adds to fleet sustainment problems.
    Leakage of funds: The pandemic and political uncertainty have limited defense spending


    BalasHapus
  79. Pantas LAMBAN
    Cari Utang, buat bayar Utang haha!😄🤥😄
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Malaysia's state-owned Boustead Heavy Engineering Corporation (BHIC) is seeking to issue an Islamic bond worth up to MYR4 billion (USD962 million) to support its programme to construct six Maharaja Lela (Gowind)-class Littoral Combat Ships (LCS) for the Royal Malaysian Navy (RMN
    https://defense-studies.blogspot.com/2021/07/bhic-considers-sukuk-to-fund-lcs.html?m=1

    BalasHapus
  80. MISKIN ……
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
    -
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
    Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
    ===========
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    FAKTA UTAMA
    • sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
    ===========
    MALAYDESH shipyards face several key problems including: intense competition from neighboring countries like Singapore with more advanced infrastructure, limited techNOLogical capabilities, supply chain disruptions due to global factors like COVID-19, a shortage of skilled labor, inconsistent demand for shipbuilding, and sometimes issues with project management and cost overruns, particularly when building complex vessels; all of which can hinder their competitiveness in the international market.
    Specific challenges:
    • Infrastructure limitations:
    MALAYDESH ports might not be as modern or well-equipped as those in Singapore, leading to inefficiencies and higher costs.
    • Skill gap:
    A lack of highly skilled workers in shipbuilding can impact quality and production timelines.
    • Nological limitations:
    MALAYDESH shipyards may not have access to the latest shipbuilding techNOLogies, hindering their ability to build complex vessels.
    • Market volatility:
    Depending heavily on the oil and gas industry for demand, fluctuations in the market can significantly impact orders for offshore vessels.
    • Cost competitiveness:
    Facing pressure to compete on price with other regional shipyards, which can sometimes lead to compromising quality.
    • Project management issues:
    Past instances of delays and cost overruns in major shipbuilding projects have raised concerns about project management capabilities.
    Recent developments:
    • Focus on green nology:
    MALAYDESH shipyards are increasingly looking to build more environmentally friendly vessels like LNG-powered ships to stay competitive.
    • Collaboration with international partners:
    Some MALAYDESH shipyards are collaborating with foreign companies to access advanced techNOLogy and expertise.
    • Government initiatives:
    The MALAYDESH government is providing incentives to boost the shipbuilding industry and address some of these challenges
    ===========
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with its equipment, including outdated assets, technical issues, and budget constraints.
    Outdated assets
    Aircraft
    The MAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain. The RMAF's BAE Systems Hawk fleet and Aermacchi MB-339CMs have been grounded.
    Ships
    The RMN's vessels are approaching or have reached their age limit. The KD Rahman submarine had technical issues that prevented it from submerging.
    Weapons
    The MAF has advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
    Technical issues
    Submarines
    The KD Rahman submarine had technical issues that prevented it from submerging.
    Weapon systems
    The MAF's weapon systems have differing technical standards and specifications, which can lead to inefficiencies.
    Budget constraints
    Defense budget: The MAF's defense budget has been stagnant for several years.
    Procurement system: The MAF's procurement system has been criticized for being inefficient and susceptible to external interference

    BalasHapus
  81. MISKIN ……
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
    -
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    TARIF BARANG AMERIKA = 0%
    Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
    Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
    • Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
    • Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
    • Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
    • Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
    ===========
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
    FAKTA UTAMA
    • Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
    • Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
    • Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
    ===========NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
    5x GANTI PERDANA MENTERI
    5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
    -
    MANGKRAK LCS 2025-2011 =
    5x GANTI PERDANA MENTERI
    6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
    -
    SPH 2025-2016 =
    5x GANTI PERDANA MENTERI
    5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
    -
    2025 F18 LCS SPH = ZONK
    =========-
    NGEMIS RONGSOKAN 33 TAHUN SAMPAI 2027 =
    MENUNGGU 47 SUPER HORNETS
    MENUNGGU 47 SUPER HORNETS
    DELAY DELIVERIES OF 47 SUPER HORNETS
    The Kuwait Air Force is expected to declare full operational capability for its Super Hornets by 2027. Only then will the legacy Hornets be released to Malaydesh .
    The issue now is that the delivery of Kuwait’s Rhinos hinges on the completion of deliveries of 47 Super Hornets ordered by the US Navy as attrition
    -------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
    Causes
    • Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
    • Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
    • Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
    Effects
    • Vulnerability to threats
    The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
    • Challenges with air force
    The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
    • Challenges with naval assets
    The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010


    BalasHapus