10 Juni 2026

Quadrotor Thailand Sukses Tembakkan Roket 2,75 inch

10 Juni 2026

Quadrotor NAC Drone VTOL buatan NAC Drone Thailand sukses menembakkan roket udara-ke-darat 2,75 inch (photos: Pop Petasen)

Angkatan Udara Kerajaan Thailand terus membuat kemajuan dalam pengembangan sistem pesawat nirawak (UAV), termasuk prototipe NP Interceptor Drone, yang dikembangkan di Pusat Latihan Angkatan Udara Kerajaan Thailand Nam Phong di provinsi Khon Kaen bekerja sama dengan Fakultas Teknik, Universitas Khon Kaen.


Ini akan menjadi sistem anti-pesawat nirawak (CUAS) berbiaya rendah, berkecepatan tinggi, dan berdaya hancur tinggi dengan efektor yang dicetak 3D dan sistem kontrol siap pakai. Contoh sistem ini telah digunakan oleh Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia. Sebuah prototipe diperlihatkan kepada Marsekal Kepala Angkatan Udara Seksan. Kantha, Panglima Tertinggi Angkatan Udara Kerajaan Thailand, pada 30 April 2026.


Sebuah pesawat tanpa awak lepas landas dan mendarat vertikal (VTOL) yang dikembangkan oleh perusahaan Thailand NAC Drone, yang diketahui telah digunakan dalam pertempuran di perbatasan Thailand-Kamboja pada tahun 2025, diuji untuk pemasangan dan penembakan roket udara-ke-permukaan 2,75 inci yang diproduksi oleh Direktorat Persenjataan Angkatan Udara Kerajaan Thailand di Lapangan Latihan Senjata Udara Chai Badan, Provinsi Lopburi pada 1 Mei 2026. 


Hal ini menunjukkan dukungan Angkatan Udara Kerajaan Thailand untuk penelitian kolaboratif dengan lembaga pendidikan Thailand dan perusahaan swasta dalam mencapai kemandirian.

(AAG)

135 komentar:

  1. DATA UTANG & BEBAN PER KAPITA (2026–1998):
    -
    2026
    Populasi: 36.38 juta
    Utang Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
    Utang Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
    Beban per Kapita: RM 94,544
    -
    2025
    Populasi: 35.97 juta
    Utang Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
    Utang Household: RM 1.65 Triliun (-%)
    Beban per Kapita: RM 81,998
    -
    2024
    Populasi: 34.67 juta
    Utang Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
    Utang Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
    Beban per Kapita: RM 79,315
    -
    2023
    Populasi: 35.12 juta
    Utang Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
    Utang Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
    Beban per Kapita: RM 74,587
    -
    2022
    Populasi: 34.69 juta
    Utang Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%) [1]
    Utang Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
    Beban per Kapita: RM 70,901 [1]
    -
    2021
    Populasi: 34.28 juta
    Utang Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
    Utang Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
    Beban per Kapita: RM 67,667
    -
    2020
    Populasi: 33.87 juta
    Utang Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
    Utang Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
    Beban per Kapita: RM 63,464
    -
    2019
    Populasi: 33.45 juta
    Utang Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
    Utang Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
    Beban per Kapita: RM 60,179
    -
    2018
    Populasi: 33.00 juta
    Utang Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
    Utang Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 57,605
    -
    2017
    Populasi: 32.54 juta
    Utang Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
    Utang Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
    Beban per Kapita: RM 54,910
    -
    2016
    Populasi: 32.04 juta
    Utang Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
    Utang Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
    Beban per Kapita: RM 52,699
    -
    2015
    Populasi: 31.52 juta
    Utang Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
    Utang Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
    Beban per Kapita: RM 51,253
    -
    2014
    Populasi: 30.98 juta
    Utang Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
    Utang Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
    Beban per Kapita: RM 47,927
    -
    2013
    Populasi: 30.42 juta
    Utang Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
    Utang Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 44,992
    -
    2012
    Populasi: 29.85 juta
    Utang Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
    Utang Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
    Beban per Kapita: RM 41,326
    -
    2011
    Populasi: 29.26 juta
    Utang Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
    Utang Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
    Beban per Kapita: RM 37,904
    -
    2010
    Populasi: 28.65 juta
    Utang Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
    Utang Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
    Beban per Kapita: RM 34,488
    -
    2009
    Populasi: 28.04 juta
    Utang Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
    Utang Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
    Beban per Kapita: RM 31,326
    -
    2008
    Populasi: 27.45 juta
    Utang Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
    Utang Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
    Beban per Kapita: RM 26,155
    -
    2007
    Populasi: 26.86 juta
    Utang Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
    Utang Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 25,316
    -
    2006
    Populasi: 26.26 juta
    Utang Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
    Utang Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
    Beban per Kapita: RM 23,381
    -
    2005
    Populasi: 25.66 juta
    Utang Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
    Utang Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 21,940
    -
    2004
    Populasi: 25.06 juta
    Utang Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
    Utang Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
    Beban per Kapita: RM 20,550
    -
    2003
    Populasi: 24.46 juta
    Utang Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
    Utang Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 18,560
    -
    2002
    Populasi: 23.87 juta
    Utang Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
    Utang Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 16,798
    -
    2001
    Populasi: 23.28 juta
    Utang Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
    Utang Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
    Beban per Kapita: RM 15,162
    -
    2000
    Populasi: 22.69 juta
    Utang Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
    Utang Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
    Beban per Kapita: RM 13,574
    -
    1999
    Populasi: 22.11 juta
    Utang Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
    Utang Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
    Beban per Kapita: RM 12,210
    -
    1998
    Populasi: 21.53 juta
    Utang Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
    Utang Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
    Beban per Kapita: RM 10,821

    BalasHapus
  2. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  3. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
    Examples of Malaydeshn Procurement / Defense Asset Lawsuits or Legal Claims
    Case Parties / Claimant Issue / Cause of Suit Outcome / Status
    Black Hawk Helicopter Lease Aerotree Defence and Services Sdn Bhd (claimant) vs Government / Ministry of Defence / Secretary-General Aerotree leased four UH-60A Black Hawk helicopters (5-year lease). The government cancelled the lease, and Aerotree filed suit seeking compensation for damages from cancellation. Government says it had “clear grounds” to cancel (supplier failed to deliver even after extension). The lawsuit is in the High Court. Aerotree is seeking RM353 million in damages.
    Littoral Combat Ship (LCS) Project – Subcontractors vs BHIC / Directors Contraves Advanced Devices Sdn Bhd (CAD) & Contraves Electrodynamics Sdn Bhd (CED) vs Boustead Heavy Industries Corp Bhd (BHIC), BHIC Defence Technologies, and certain directors (Salihin Abang, Syed Zahiruddin Putra Syed Osman) After LOAs (Letters of Award) for equipment/weaponry supply in the LCS project were terminated, the subcontractors claimed: that LOAs were still valid, sought payment of claimed outstanding amounts (around RM470.8 million), and alleged breach of fiduciary duties by the directors. In September 2025, the Kuala Lumpur High Court struck out the lawsuit: BHIC and its unit’s applications to strike out the suit were allowed; likewise the directors’ applications. CAD and CED’s claims were dismissed. Costs were ordered against CAD/CED and their CEO.
    Scorpene Submarine Deal – French Indictments / Civil Lawsuits Thales / DCN (France) & associated individuals vs Malaydeshn interests (or public / NGOs) Accusations of kickbacks / bribery in the 2002 Scorpene submarine deal: specifically allegations that in the financing or “support service” contract, funds were misused, or that commissions were paid improperly to intermediaries linked to Malaydeshn political persons. NGOs like Suaram filed complaints; French courts have indicted some individuals. Investigations are ongoing or have been reopened. Some indictments in France; however, full outcomes / accountability in Malaydesh have been contentious and politically sensitive.
    ________________________________________
    Insights / Observations from These Cases
    • Many of the lawsuits or claims revolve around contract cancellation, non-delivery, termination of sub-contracts, or non-payment for services or parts.
    • A recurring theme is cost overruns / delays in delivery (especially in large naval shipbuilding or vessel projects).
    • Another common claim is misconduct, misuse of funds, or alleged corruption / bribery associated with procurement deals.
    • The government often responds by citing breach of contract by the private company (e.g. supplier failure to deliver or meet obligations).
    • Many suits are either struck out, settled, or remain pending, often complicated by political, legal, or evidentiary issues.

    BalasHapus
  4. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
    --------------------------------
    PERDANA MENTERI =
    DEFACT
    KILL PREGNANT WOMEN
    -
    LCS =
    MANGKRAK 15 YEARS
    BANNED NSM
    -
    LMS B1 =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    LMS B2 =
    DOWNGRADE BABUR CLASS
    NO TORPEDO
    -
    LEKIU =
    EXO B2 EXPIRED
    RADAR CMS USANG
    -
    KASTURI =
    EXO B2 EXPIRED
    NO TORPEDO
    -
    LAKSAMANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    KEDAH =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    PERDANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    HANDALAN =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    JERUNG =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    ---------------
    SU-30MKM =
    LOW SERVICEABILITY
    SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
    CANARY PROJECT DELAY
    -
    F/A-18D HORNET =
    AGING AIRFRAME
    LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
    DEPENDENT ON US UPGRADE
    -
    HAWK 108/208 =
    FREQUENT CRASHES
    OBSOLETE AVIONICS
    GROUNDED ISSUES
    -
    MIG-29N (RETIRED) =
    TOTAL FAILURE
    LOGISTIC NIGHTMARE
    MOTHBALLED AT KUANTAN
    -
    FA-50M (ON ORDER) =
    LIGHTWEIGHT ONLY
    DELAYED DELIVERY
    NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
    BANNED AMRAAM 120
    -
    C-130 HERCULES =
    METAL FATIGUE
    OVERWORKED
    ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
    ----------------
    PT-91M PENDEKAR =
    POLISH SPARES DISCONTINUED
    TRANSMISSION ISSUES (RENK)
    ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
    -
    AV8 GEMPITA =
    TENDER IRREGULARITIES
    UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
    INTEGRATION DELAY
    -
    ACV-15 ADNAN =
    AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
    OBSOLETE ELECTRONICS
    -
    FV101 SCORPION =
    RECOMMENDED RETIREMENT
    MAINTENANCE NIGHTMARE
    END OF SERVICE LIFE
    -
    MILDEF TARANTULA =
    LIMITED ADOPTION
    OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
    DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
    -
    CONDOR 4X4 / SIBMAS =
    RETIRED STATUS (2023)
    MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
    -
    ASTROS II (MLRS) =
    EXPENSIVE AMMUNITION
    LACK OF PRECISION GUIDANCE
    PLATFORM AGING
    ----------------
    🤣😝😀😁🤣😝😀😁

    BalasHapus
  5. Gilanya.....NEGARA GAGAL.....🔥🔥🤣🤣🤣



    Rupiah Ambles Rp18.000, Indonesia Hadapi Gagal Bayar Utang Luar Negeri

    https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/bisnis/7837965/rupiah-ambles-rp18000-indonesia-hadapi-gagal-bayar-utang-luar-negeri

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA .....
      11 SU-35 > 42 RAFALE
      12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
      42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
      24 F-15IDN > 24 M-346F
      -
      INDONESIA .....
      BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALONDESH.......
      F18 KUWAIT = CANCELLED
      JF17 = PRANK
      RAFALE = PRANK
      TYPHOON = PRANK
      GRIPEN = PRANK
      TEJAS = PRANK
      MIG29N = TIADA GANTI
      FA50MURAH = DIBLOKIR USA
      -
      MALONDESH.......
      BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      --------------------------------
      "CLAIM OF WEALTH =
      Malondesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
      Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
      2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
      2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
      2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
      2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
      2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
      2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
      --------------------------------
      2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
      (Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
      -
      2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
      (Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
      --------------------------------
      Detailed Annual Breakdown
      1️⃣ 2026 DEBT DATA
      Government Debt: RM 1.79 trillion
      Household Debt: RM 1.65 trillion
      Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
      Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
      Total Population: 36,385,115
      Per Capita Debt Calculation:
      Govt Debt: RM 49,196
      Household Debt: RM 45,348
      ➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
      --------------------------------
      2️⃣ 2025 DEBT DATA
      Government Debt: RM 1.30 trillion
      Household Debt: RM 1.65 trillion
      Total Population: 35,977,838
      Per Capita Debt Calculation:
      Govt Debt: RM 36,139
      Household Debt: RM 45,859
      ➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
      --------------------------------
      3️⃣ 2024 DEBT DATA
      Government Debt: RM 1.22 trillion
      Household Debt: RM 1.53 trillion
      Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
      Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
      Total Population: 34,671,895
      Per Capita Debt Calculation:
      Govt Debt: RM 35,187
      Household Debt: RM 44,128
      ➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
      --------------------------------
      4️⃣ 2023 DEBT DATA
      Government Debt: RM 1.17 trillion
      Household Debt: RM 1.45 trillion
      Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
      Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
      Total Population: 35,126,298
      Per Capita Debt Calculation:
      Govt Debt: RM 33,308
      Household Debt: RM 41,279
      ➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
      --------------------------------
      5️⃣ 2022 DEBT DATA
      Government Debt: RM 1.08 trillion
      Household Debt: RM 1.38 trillion
      Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
      Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
      Total Population: 34,695,493
      Per Capita Debt Calculation:
      Govt Debt: RM 31,127
      Household Debt: RM 39,774
      ➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
      --------------------------------
      6️⃣ 2021 DEBT DATA
      Government Debt: RM 979.81 billion
      Household Debt: RM 1.34 trillion
      Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
      Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
      Total Population: 34,282,399
      Per Capita Debt Calculation:
      Govt Debt: RM 28,580
      Household Debt: RM 39,087
      ➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
      =============
      =============
      INDONESIA
      2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
      (Note: The safety threshold of 60%)
      -
      2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
      (Note: The safety threshold of 60%)

      Hapus
    2. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
      Malaydesh's defense procurement, like that of many nations, often involves significant financial arrangements, including loans. Here's a detailed breakdown of how loans typically factor into Malaydesh's defense spending:
      1. The Need for Loans in Defense Procurement:
      • High Costs: Modern military equipment (fighter jets, warships, submarines, advanced weaponry, radar systems) is incredibly expensive. A single major platform can cost hundreds of millions or even billions of dollars.
      • Budgetary Constraints: Even with a dedicated defense budget, it's rare for a nation to have enough readily available cash to make outright purchases of all desired equipment, especially for large-scale modernization programs.
      • Strategic Importance: Defense capabilities are crucial for national security, sovereignty, and regional stability. Delays in procurement due to lack of immediate funds can have serious strategic implications.
      • Long-Term Investments: Military assets have long operational lifespans, often decades. Financing them over a longer period through loans aligns with the long-term utility of the assets.
      -----------------
      2. Types of Loans and Financing Mechanisms:
      • Government-to-Government (G2G) Loans:
      o Description: These are loans provided directly by the government of the exporting country to the Malaydeshn government. They often come with favorable terms (lower interest rates, longer repayment periods) as they are part of broader bilateral defense cooperation agreements.
      o Example: A country like France or Germany might offer a G2G loan to Malaydesh to facilitate the purchase of their defense industry's products.
      • Export Credit Agencies (ECAs):
      o Description: Many exporting nations have ECAs (e.g., France's Bpifrance, Germany's Euler Hermes, UK's UK Export Finance) that provide guarantees or direct loans to support their domestic industries' exports, including defense. These loans are usually attractive because they reduce risk for commercial banks and often have competitive terms.
      o Mechanism: The ECA might guarantee a loan from a commercial bank to Malaydesh, making it easier and cheaper for Malaydesh to borrow. Or, the ECA might provide direct financing.
      • Commercial Bank Loans/Syndicated Loans:
      o Description: Malaydesh can also secure loans from international commercial banks or consortia of banks (syndicated loans). These are typically market-rate loans, but for large defense projects, they can still be a viable option.
      o Considerations: Interest rates and terms will depend on Malaydesh's credit rating and prevailing market conditions.
      • Vendor Financing:
      o Description: Sometimes, the defense contractor itself (the vendor) or its associated financial arm might offer financing solutions to the buyer. This is less common for entire platforms but can occur for components or upgrades.
      • Leasing Agreements:
      o Description: While not strictly a "loan," leasing allows Malaydesh to use defense assets for a specified period by paying regular installments, without immediately owning them. This can be attractive for certain types of equipment or to manage budget cycles.

      Hapus
    3. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
      1. Key Aspects of Loan Agreements in Malaydeshn Defense:
      • Terms and Conditions:
      o Interest Rates: Fixed or variable, often a critical factor in the overall cost.
      o Repayment Period: Can range from several years to over a decade, depending on the loan amount and type.
      o Grace Periods: A period before repayment begins, allowing time for project implementation.
      o Collateral/Guarantees: While sovereign loans rarely involve physical collateral, they are backed by the full faith and credit of the Malaydeshn government.
      • Offset/Industrial Participation:
      o Description: Loan agreements for major defense purchases often include offset clauses. This means the exporting country or company commits to investing in Malaydesh, transferring technology, or procuring goods and services from Malaydeshn companies.
      o Purpose: To mitigate the outflow of funds, develop local industries, and create jobs. This can be a significant benefit that sweetens the deal for Malaydesh.
      • Transparency and Oversight:
      o Parliamentary Approval: Large defense procurements and associated loans usually require parliamentary approval in Malaydesh, especially for inclusion in the national budget.
      o Public Scrutiny: Defense spending and borrowing can be subjects of public and media scrutiny, especially concerning value for money, allegations of corruption, or strategic alignment.
      o Audits: Loan utilization and project implementation are subject to government audits to ensure accountability.
      -----------------
      2. Recent Examples and Trends:
      • Scorpene Submarines (France): The acquisition of two Scorpene-class submarines from France in the early 2000s involved significant financing arrangements, reportedly including a mix of commercial loans and possibly G2G support. This deal, however, became controversial due to corruption allegations, though investigations cleared Malaydeshn officials.
      • Littoral Combat Ships (LCS): The ongoing LCS project has faced severe delays and cost overruns. While not purely a loan issue, the financing structure and payment schedules have been central to the project's difficulties, highlighting the complexities of managing large defense contracts.
      • Future Acquisitions: Malaydesh is looking to modernize its air force (e.g., FA-50 light combat aircraft from Korea) and naval assets. These future acquisitions will undoubtedly involve various financing strategies, potentially including G2G loans, ECA support, and commercial borrowing, tailored to each specific deal.
      Challenges and Considerations:
      • Debt Burden: Excessive borrowing for defense can strain national finances, especially if economic growth slows.
      • Currency Fluctuations: Loans denominated in foreign currencies expose Malaydesh to exchange rate risks.
      • Cost Overruns: Large projects are prone to cost overruns, which can increase the overall debt burden beyond initial projections.
      • Maintenance and Lifecycle Costs: Beyond the initial purchase, the long-term maintenance, training, and operational costs of defense assets are substantial and must be factored into financial planning.

      Hapus
  6. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  7. PENGANGGURAN, NYAMPAH TERUS 🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 MALONDESH CUT DEFENSE BUDGET
      -
      • Kementerian Dalam Negeri (KDN): Dipotong RM674 juta.
      • Perbendaharaan (Kementerian Kewangan): Dipotong RM664 juta.
      • Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW): Dipotong RM571 juta.
      • Kementerian Pertahanan (MINDEF): Dipotong RM508 juta.
      • Kementerian Pendidikan (KPM): Dipotong RM466 juta.
      --------------------------------
      2026 APRIL = CUT BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict, according to a government directive reviewed by Reuters.
      --------------------------------
      2026 JANUARY = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      1️⃣ DATA UTANG MALONDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      Utang Household: RM 1,65 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      Jumlah Penduduk Malondesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALONDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      Utang Household: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      PERDANA MENTERI =
      DEFACT
      KILL PREGNANT WOMEN
      -
      LCS =
      MANGKRAK 15 YEARS
      BANNED NSM
      -
      LMS B1 =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      -
      LMS B2 =
      DOWNGRADE BABUR CLASS
      NO TORPEDO
      -
      LEKIU =
      EXO B2 EXPIRED
      RADAR CMS USANG
      -
      KASTURI =
      EXO B2 EXPIRED
      NO TORPEDO
      -
      LAKSAMANA =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      -
      KEDAH =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      -
      PERDANA =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      -
      HANDALAN =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      -
      JERUNG =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      ---------------
      SU-30MKM =
      LOW SERVICEABILITY
      SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
      CANARY PROJECT DELAY
      -
      F/A-18D HORNET =
      AGING AIRFRAME
      LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
      DEPENDENT ON US UPGRADE
      -
      HAWK 108/208 =
      FREQUENT CRASHES
      OBSOLETE AVIONICS
      GROUNDED ISSUES
      -
      MIG-29N (RETIRED) =
      TOTAL FAILURE
      LOGISTIC NIGHTMARE
      MOTHBALLED AT KUANTAN
      -
      FA-50M (ON ORDER) =
      LIGHTWEIGHT ONLY
      DELAYED DELIVERY
      NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
      BANNED AMRAAM 120
      -
      C-130 HERCULES =
      METAL FATIGUE
      OVERWORKED
      ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
      ----------------
      PT-91M PENDEKAR =
      POLISH SPARES DISCONTINUED
      TRANSMISSION ISSUES (RENK)
      ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
      -
      AV8 GEMPITA =
      TENDER IRREGULARITIES
      UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
      INTEGRATION DELAY
      -
      ACV-15 ADNAN =
      AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
      OBSOLETE ELECTRONICS
      -
      FV101 SCORPION =
      RECOMMENDED RETIREMENT
      MAINTENANCE NIGHTMARE
      END OF SERVICE LIFE
      -
      MILDEF TARANTULA =
      LIMITED ADOPTION
      OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
      DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
      -
      CONDOR 4X4 / SIBMAS =
      RETIRED STATUS (2023)
      MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
      -
      ASTROS II (MLRS) =
      EXPENSIVE AMMUNITION
      LACK OF PRECISION GUIDANCE
      PLATFORM AGING
      ----------------
      🤣😝😀😁🤣😝😀😁

      Hapus
    2. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      KLAIM LCS CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
      1. Tata Kelola dan Korupsi yang Buruk:
      • Skandal Korupsi: Ini adalah akar masalah utama. Proyek LCS telah dirundung tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana, dan konflik kepentingan sejak awal. Penyelidikan oleh berbagai badan, termasuk Komite Akuntan Publik (PAC) parlemen Malaydesh dan Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC), telah mengungkap banyak anomali.
      • Pengambilan Keputusan yang Meragukan: Keputusan-keputusan penting dalam proyek, seperti pemilihan desain kapal (Gowind class dari Naval Group Prancis), seringkali dipertanyakan apakah didasarkan pada pertimbangan teknis terbaik atau kepentingan lain.
      • Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam kontrak, pengadaan, dan alur pembayaran telah mempersulit pengawasan dan akuntabilitas.
      -----------------
      2. Masalah Finansial dan Pembengkakan Biaya:
      • Pembengkakan Anggaran: Biaya proyek telah melonjak jauh dari perkiraan awal. Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar USUSD2,1 miliar) untuk enam kapal LCS pada tahun 2011 kini diperkirakan membutuhkan lebih banyak lagi, padahal belum ada satu pun kapal yang selesai.
      • Misappropriasi Dana: Sebagian besar uang yang dibayarkan di muka kepada kontraktor utama, Boustead Naval Shipyard (BNS), diduga tidak digunakan untuk pembelian komponen atau pembangunan kapal, melainkan dialihkan atau disalahgunakan. Ini menyebabkan BNS gagal membayar sub-kontraktor dan pemasok.
      • Ketergantungan pada Pinjaman: Karena masalah aliran kas dan dugaan penyalahgunaan dana, BNS dan entitas terkait harus bergantung pada pinjaman dari berbagai lembaga keuangan. Keterlibatan 17 kreditor menunjukkan betapa parahnya masalah keuangan yang dihadapi BNS dan betapa rumitnya struktur utang proyek ini. Ini juga mengindikasikan bahwa dana awal dari pemerintah tidak cukup atau tidak dikelola dengan baik.
      -----------------
      3. Ketidakmampuan Kontraktor Utama (Boustead Naval Shipyard - BNS):
      • Kurangnya Kapabilitas Teknis dan Manajerial: Meskipun BNS memiliki pengalaman dalam pembangunan dan perbaikan kapal, proyek LCS dengan skala dan kompleksitas ini mungkin di luar kapasitasnya. Ada dugaan bahwa BNS tidak memiliki keahlian teknis yang memadai untuk mengelola proyek sebesar ini secara efektif.
      • Manajemen Proyek yang Buruk: Penjadwalan, pengadaan material, dan koordinasi antara berbagai pihak (desainer, pemasok, sub-kontraktor) sangat buruk. Ini menyebabkan penundaan yang signifikan dalam setiap tahap pembangunan.
      • Masalah Rantai Pasokan: Kegagalan BNS membayar sub-kontraktor dan pemasok menyebabkan terhentinya pasokan komponen penting. Banyak peralatan yang sudah dipesan tidak dapat dikirim karena pembayaran yang tertunda.
      -----------------
      4. Campur Tangan Politik dan Perubahan Kebijakan:
      • Perubahan Pemerintah: Pergantian pemerintahan di Malaydesh (misalnya, setelah pemilu 2018 dan 2020) seringkali membawa tinjauan ulang terhadap proyek-proyek besar. Ini bisa menunda keputusan, mengubah arah, atau mengungkap masalah sebelumnya.
      • Kurangnya Visi Jangka Panjang: Kebijakan pertahanan dan pengadaan seringkali terpengaruh oleh siklus politik jangka pendek, yang dapat mengganggu kontinuitas dan perencanaan strategis proyek jangka panjang seperti pembangunan kapal perang.

      Hapus
    3. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      KLAIM LCS CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
      1. AKAR MASALAH: ALIRAN KAS (CASH FLOW) YANG BURUK
      • Definisi Aliran Kas: Aliran kas adalah pergerakan uang tunai masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Aliran kas positif berarti lebih banyak uang masuk daripada keluar, sedangkan aliran kas negatif berarti sebaliknya.
      • Mengapa Buruk?
      o Pendapatan Tidak Mencukupi: Proyek mungkin tidak menghasilkan pendapatan sesuai target, atau penjualan/layanan yang diberikan tidak mampu menutupi biaya operasional.
      o Biaya Operasional Tinggi: Biaya harian, gaji, pembelian bahan baku, pemeliharaan, dan sebagainya mungkin terlalu tinggi dibandingkan pendapatan.
      o Piutang Tak Tertagih: Pelanggan atau pihak yang berhutang kepada BNS mungkin menunggak pembayaran, menyebabkan uang yang seharusnya masuk tertahan.
      o Investasi yang Tidak Produktif: Dana mungkin diinvestasikan pada aset yang tidak menghasilkan keuntungan cepat, atau bahkan mengalami kerugian.
      o Siklus Proyek yang Panjang: Untuk proyek infrastruktur atau pengembangan besar, waktu antara pengeluaran awal dan penerimaan pendapatan bisa sangat panjang, membutuhkan manajemen kas yang ketat.
      -----------------
      2. Pemicu Masalah: Dugaan Penyalahgunaan Dana
      Ini adalah faktor yang sangat memperburuk masalah aliran kas dan mendorong ketergantungan pada pinjaman.
      • Definisi Penyalahgunaan Dana: Tindakan menggunakan dana untuk tujuan yang tidak semestinya, tidak sah, atau di luar tujuan yang telah ditetapkan. Ini bisa berupa korupsi, penggelapan, pembelian aset pribadi, atau pengeluaran fiktif.
      • Dampak Negatif:
      o Pengurasan Dana Proyek: Dana yang seharusnya digunakan untuk operasional, investasi produktif, atau pembayaran kewajiban, malah dialihkan. Ini secara instan menciptakan defisit kas.
      o Peningkatan Kebutuhan Pinjaman: Dengan dana internal yang terkuras, BNS terpaksa mencari sumber dana eksternal, yaitu pinjaman, hanya untuk menjaga proyek tetap berjalan atau menutupi lubang yang diciptakan oleh penyalahgunaan.
      o Kerugian Kepercayaan Investor/Pemerintah: Jika terbukti ada penyalahgunaan, kepercayaan dari pihak-pihak yang telah memberikan dana awal (misalnya pemerintah) akan hancur, mempersulit akses pendanaan di masa depan.
      o Masalah Hukum: Penyalahgunaan dana hampir selalu berujung pada konsekuensi hukum serius bagi pihak yang terlibat.
      -----------------
      3. Fenomena "Galakan Pinjaman" (Pinjam untuk Menutupi Pinjaman Lama)
      Ketika aliran kas terus bermasalah dan ada penyalahgunaan dana, entitas seringkali masuk ke dalam lingkaran setan:
      • Pinjaman baru diambil bukan untuk ekspansi atau investasi produktif, tetapi semata-mata untuk membayar bunga pinjaman lama atau menutupi defisit operasional.
      • Ini adalah tanda bahaya serius dalam keuangan, karena beban utang terus menumpuk tanpa adanya peningkatan kapasitas pembayaran dari operasional inti.

      Hapus
    4. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      KLAIM LCS CASH = LOAN
      Keterlibatan 17 Kreditor: Sebuah Cerminan Kompleksitas dan Keparahan
      Angka 17 kreditor ini bukan hanya sekadar angka, melainkan indikator multi-dimensi dari masalah yang sangat serius:
      • Keparahan Masalah Keuangan: Jika BNS membutuhkan pinjaman dari begitu banyak lembaga, ini menunjukkan bahwa satu atau dua kreditor saja tidak cukup (atau tidak mau) menanggung seluruh risiko. Masing-masing kreditor mungkin hanya bersedia memberikan porsi kecil karena persepsi risiko yang tinggi.
      • Kerumitan Struktur Utang:
      o Berbagai Jenis Utang: Kemungkinan melibatkan berbagai jenis pinjaman: utang bank komersial, obligasi, pinjaman dari lembaga keuangan non-bank, mungkin juga pinjaman sindikasi (beberapa bank patungan memberikan pinjaman besar).
      o Jangka Waktu Berbeda: Pinjaman-pinjaman ini bisa memiliki jangka waktu pembayaran yang bervariasi (jangka pendek, menengah, panjang), suku bunga yang berbeda, dan persyaratan (covenant) yang unik. Ini membuat pengelolaan utang menjadi sangat kompleks dan rentan terhadap kesalahan.
      o Prioritas Pembayaran: Dalam skenario default, menentukan siapa yang harus dibayar terlebih dahulu dari 17 kreditor ini bisa menjadi sangat rumit dan seringkali berujung pada perselisihan hukum.
      • Indikasi Kepercayaan yang Menurun: Semakin banyak kreditor kecil yang terlibat dibandingkan satu atau dua kreditor besar, bisa menunjukkan bahwa kreditor besar memiliki kekhawatiran yang cukup besar sehingga mereka tidak mau mengambil risiko terlalu banyak.
      • Tekanan Konstan: Dengan begitu banyak pihak yang harus dilayani (pembayaran bunga, pokok pinjaman), BNS akan berada di bawah tekanan konstan untuk menghasilkan uang, yang seringkali menyebabkan keputusan bisnis yang kurang strategis atau terburu-buru.
      Dana Awal dari Pemerintah: Tidak Cukup atau Tidak Dikelola dengan Baik?
      Pernyataan ini menyentuh akar masalah yang mungkin terjadi pada tahap awal proyek:
      • Tidak Cukup:
      o Perencanaan Anggaran Buruk: Perencanaan awal mungkin meremehkan total biaya proyek atau mengabaikan potensi risiko yang membutuhkan dana cadangan.
      o Kenaikan Biaya Tak Terduga: Proyek mungkin menghadapi kenaikan harga bahan baku, perubahan regulasi, atau masalah teknis yang tidak diantisipasi, sehingga dana awal menjadi tidak memadai.
      • Tidak Dikelola dengan Baik: Ini adalah skenario yang lebih mengkhawatirkan dan seringkali berkaitan erat dengan "dugaan penyalahgunaan dana".
      o Boros: Pengeluaran yang tidak perlu, pembelian dengan harga mahal, atau operasional yang tidak efisien menghabiskan dana lebih cepat.
      o Tidak Transparan: Kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana, membuat sulit untuk melacak ke mana uang itu pergi.
      o Pengalihan Dana: Dana pemerintah yang seharusnya untuk tujuan spesifik malah dialihkan untuk kepentingan lain (termasuk penyalahgunaan pribadi atau politik).

      Hapus
  8. HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
    ----------------------------------
    KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    -
    keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
    Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
    Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
    Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura

    BalasHapus
  9. KAYA =
    FMP
    PPA
    ISTIF
    GARIBALDI
    -
    MISKIN =
    LCS NSM BANNED
    LMS NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
    ----------------
    WELCOME TO IN FORCE .......
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
    1. KAPAL CEPAT RUDAL (KCR) – PT PAL ➡️ TOTAL: 6 UNIT
    KRI KAPAK 625
    KRI PANAH 626
    KRI KERAMBIT 627
    KRI SAMPARI 628
    KRI TOMBAK 629
    KRI HALASAN 630
    -
    2. KAPAL CEPAT RUDAL (KCR) – SWASTA NASIONAL ➡️ TOTAL: 9 UNIT
    KRI CLURIT 641
    KRI KUJANG 642
    KRI BELADAU 643
    KRI ALAMANG 644
    KRI SURIK 645
    KRI SIWAR 646
    KRI PARANG 647
    KRI TERAPANG 648
    KRI GOLOK 688 (TRIMARAN)
    -
    3. KAPAL PATROLI CEPAT – SWASTA NASIONAL ➡️ TOTAL: 25 UNIT
    KRI PARI – 849
    KRI SEMBILANG – 850
    KRI SIDAT – 851
    KRI CAKALANG – 852
    KRI TATIHU – 853
    KRI LAYARAN – 854
    KRI MADIDIHANG – 855
    KRI KURAU – 856
    KRI TORANI – 860
    KRI LEPU – 861
    KRI ALBAKORA – 867
    KRI BUBARA – 868
    KRI GULAMAH – 869
    KRI POSEPA – 870
    KRI ESCOLAR – 871
    KRI KAROTANG – 872
    KRI MATA BONGSANG – 873
    KRI DORANG – 874
    KRI BAWAL – 875
    KRI TUNA – 876
    KRI MARLIN – 877
    KRI BUTANA – 878
    KRI SELAR – 879
    KRI HAMPALA – 880
    KRI LUMBA-LUMBA – 881
    -
    4. KAPAL KORVET – SWASTA NASIONAL ➡️ TOTAL: 8 UNIT
    KRI DIPONEGORO 365
    KRI HASANUDDIN 366
    KRI SULTAN ISKANDAR MUDA 367
    KRI FRANS KAISIEPO 368
    KRI BUNG KARNO 369
    KRI BUNG HATTA 370
    KRI RAJA ALI FISABILILLAH 391
    KRI LUKAS RUMKOREN 392
    -
    5. KAPAL LOGISTIK – SWASTA NASIONAL ➡️ TOTAL: 4 UNIT
    KRI DUMAI 904
    KRI TARAKAN 905
    KRI BONTANG 906
    KRI BALONGAN 907
    -
    6. KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) – PT PAL ➡️ TOTAL: 3 UNIT
    KRI SEMARANG 594
    KRI DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO 991
    KRI DR. RAJIMAN WEDYODININGRAT 992
    -
    7. KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR – SWASTA NASIONAL ➡️ TOTAL: 1 UNIT
    KRI POLLUX 935
    8. KAPAL SELAM – PT PAL (TOT KORSEL) ➡️ TOTAL: 3 UNIT
    KRI NAGAPASA 403
    KRI ARDADEDALI 404
    KRI ALUGORO 405
    9. PRODUK BARU 2025 ➡️ TOTAL: 3 UNIT
    KRI BALAPUTRADEWA 322 (FREGAT MERAH PUTIH)
    KRI BELATI 622 (KCR)
    KRI KERAMBIT 627 (KCR)
    📊 TOTAL KESELURUHAN
    KCR PT PAL = 6
    KCR SWASTA = 9
    KAPAL PATROLI CEPAT = 25
    KORVET = 4
    LOGISTIK = 4
    LPD = 3
    PEMETAAN = 1
    KAPAL SELAM = 3
    PRODUK BARU 2025 = 3
    ➡️ TOTAL: 62 KAPAL PERANG PRODUKSI DALAM NEGERI (2006–2025).
    ----------------
    TNI AL =
    ✅️YAKHONT 300 KM
    ✅️EXO B3 = 250 KM
    ✅️ATMACA = 250 KM
    ✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
    ✅️C802 = 180 KM
    ✅️C705 = 150 KM
    ==========
    ==========
    TLDM =
    ❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
    ❎NSM : 185 KM GHOIB - BANNED NORWEGIA
    ----------------
    PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
    LCS = MANGKRAK 15 YEARS - BANNED NSM
    LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
    LMS B2 = DOWNGRADE BABUR CLASS NO TORPEDO
    LEKIU = EXO B2 EXPIRED
    KASTURI = EXO B2 EXPIRED NO TORPEDO
    LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
    KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
    PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
    HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
    JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
    ----------------
    PERDANA MENTERI =
    DEFACT
    KILL PREGNANT WOMEN
    -
    LCS =
    MANGKRAK 15 YEARS
    BANNED NSM
    -
    LMS B1 =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    LMS B2 =
    DOWNGRADE BABUR CLASS
    NO TORPEDO
    -
    LEKIU =
    EXO B2 EXPIRED
    RADAR CMS USANG
    -
    KASTURI =
    EXO B2 EXPIRED
    NO TORPEDO
    -
    LAKSAMANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    KEDAH =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    PERDANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    HANDALAN =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    JERUNG =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    ----------------
    🤣😝😀😁TLDM = TENTARA LAUT DIPERSENJATAI MERIAM🤣😝😀😁

    BalasHapus
  10. KLAIM UANG KUAT = NGEMIS BERAS KELAPARAN
    1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
    • MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
    • LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
    • SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
    • MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
    • Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
    ----------------------------------
    2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
    • 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
    • 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
    • 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
    • 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
    • 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
    • 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
    ----------------------------------
    3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
    • Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
    • Utang Household: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
    • Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
    • Rasio Beban Warga:
    o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
    o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
    ➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
    ----------------------------------
    PERDANA MENTERI =
    DEFACT
    KILL PREGNANT WOMEN
    -
    LCS =
    MANGKRAK 15 YEARS
    BANNED NSM
    -
    LMS B1 =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    LMS B2 =
    DOWNGRADE BABUR CLASS
    NO TORPEDO
    -
    LEKIU =
    EXO B2 EXPIRED
    RADAR CMS USANG
    -
    KASTURI =
    EXO B2 EXPIRED
    NO TORPEDO
    -
    LAKSAMANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    KEDAH =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    PERDANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    HANDALAN =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    JERUNG =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    ---------------
    SU-30MKM =
    LOW SERVICEABILITY
    SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
    CANARY PROJECT DELAY
    -
    F/A-18D HORNET =
    AGING AIRFRAME
    LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
    DEPENDENT ON US UPGRADE
    -
    HAWK 108/208 =
    FREQUENT CRASHES
    OBSOLETE AVIONICS
    GROUNDED ISSUES
    -
    MIG-29N (RETIRED) =
    TOTAL FAILURE
    LOGISTIC NIGHTMARE
    MOTHBALLED AT KUANTAN
    -
    FA-50M (ON ORDER) =
    LIGHTWEIGHT ONLY
    DELAYED DELIVERY
    NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
    BANNED AMRAAM 120
    -
    C-130 HERCULES =
    METAL FATIGUE
    OVERWORKED
    ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
    ----------------
    PT-91M PENDEKAR =
    POLISH SPARES DISCONTINUED
    TRANSMISSION ISSUES (RENK)
    ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
    -
    AV8 GEMPITA =
    TENDER IRREGULARITIES
    UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
    INTEGRATION DELAY
    -
    ACV-15 ADNAN =
    AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
    OBSOLETE ELECTRONICS
    -
    FV101 SCORPION =
    RECOMMENDED RETIREMENT
    MAINTENANCE NIGHTMARE
    END OF SERVICE LIFE
    -
    MILDEF TARANTULA =
    LIMITED ADOPTION
    OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
    DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
    -
    CONDOR 4X4 / SIBMAS =
    RETIRED STATUS (2023)
    MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
    -
    ASTROS II (MLRS) =
    EXPENSIVE AMMUNITION
    LACK OF PRECISION GUIDANCE
    PLATFORM AGING
    ----------------
    🤣😝😀😁🤣😝😀😁

    BalasHapus
  11. DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    KLAIM LCS CASH = LOAN
    💰 1. LIMITED DOMESTIC DEFENSE BUDGET
    • Malaydesh’s defense budget is modest — around 1% of GDP, which restricts large-scale acquisitions.
    • Instead of upfront payments, Malaydesh often negotiates deferred payment schemes, installment plans, or loans backed by export credit agencies (ECAs) from supplier countries.
    • These financing models allow Malaydesh to acquire high-value assets without immediate fiscal strain.
    -----------------
    ⚙️ 2. Need for Advanced Technology and Capabilities
    Malaydesh lacks the domestic capacity to produce high-end military platforms, so it turns to foreign suppliers:
    Country Asset Procured Financing/Support Mechanism
    🇰🇷 South Korea FA-50 Light Combat Aircraft Industrial offsets, local assembly, favorable terms
    🇮🇹 Italy ATR-72 Maritime Patrol Aircraft G2G deal, possible ECA-backed financing
    🇹🇷 Turkey ANKA MALE Drones Strategic partnership, tech transfer
    These deals often include training, maintenance, and technology sharing, which Malaydesh cannot yet provide internally.
    -----------------
    🏭 3. Desire to Build Local Defense Industry
    Malaydesh wants to reduce dependency and stimulate its own defense ecosystem:
    • Offsets: Foreign suppliers agree to invest in Malaydesh’s defense industry or transfer technology.
    • Joint Ventures: Local firms like Boustead Naval Shipyard (BNS) are involved in assembly and integration.
    • Local Assembly: 14 of the FA-50 jets will be assembled in Malaydesh, building technical capacity.
    💸 Role of Loans in Defense Procurement
    While not always disclosed as “loans,” Malaydesh’s defense deals often involve:
    • Export Credit Agency (ECA) Financing: Countries like Italy and South Korea use ECAs to offer low-interest loans or guarantees to support defense exports.
    • G2G Agreements: These bypass middlemen and commissions, reducing corruption risks and allowing for more favorable financing terms3.
    • Strategic Installment Plans
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang

    BalasHapus
  12. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    KLAIM LCS CASH = LOAN
    1. Budget Allocation for Defence:
    • Annual Budget: Each year, the Malaydeshn government allocates a portion of its national budget to the Ministry of Defence (MINDEF). This allocation covers operational expenses (salaries, maintenance, training), procurement of new equipment, and infrastructure development.
    • Priorities: The size of the defence budget is determined by various factors, including the perceived security threats, regional geopolitical landscape, economic conditions, and the government's overall strategic priorities.
    • Transparency: Details of the defence budget, particularly specific procurement projects and their funding sources, are not always fully transparent, which can make it challenging to track the exact correlation with loans.
    2. Military Procurement and Modernization:
    • High Costs: Modern military equipment (fighter jets, naval vessels, armoured vehicles, advanced weaponry) is extremely expensive.
    • Modernization Plans: Malaydesh, like many nations, has ongoing military modernization plans to replace aging assets and enhance its defence capabilities. These plans often span several years and require significant investment.
    • "Buy Malaydeshn" vs. Imports: While there's a push to support local defence industries, many high-tech systems still need to be imported from foreign manufacturers.
    3. Impact on the National Budget and Economy:
    • Debt Servicing: Repaying military loans (principal and interest) becomes a recurring expenditure in the national budget. This can divert funds from other critical sectors like education, healthcare, or infrastructure development.
    • Fiscal Space: Excessive reliance on military loans can constrain the government's fiscal space, limiting its ability to respond to economic shocks or invest in other priorities.
    • Currency Fluctuations: If loans are denominated in foreign currencies, fluctuations in exchange rates can increase the cost of repayment in Ringgit.
    • Opportunity Cost: Every Ringgit spent on military loans is a Ringgit that cannot be spent elsewhere, representing an opportunity cost for the nation's development.
    4. Factors Influencing Loan Decisions:
    • Urgency of Need: Geopolitical tensions or perceived immediate threats can accelerate procurement decisions, making loans a more attractive option to acquire equipment quickly.
    • Cost-Benefit Analysis: Governments are supposed to conduct a cost-benefit analysis before taking out loans, considering the strategic importance of the equipment versus the financial implications.
    • Diplomatic Relations: Loan offers, especially from foreign governments, can be tied to broader diplomatic and strategic relationships.
    • Transparency and Accountability: The level of transparency in procurement processes and loan agreements is crucial for public accountability and ensuring that funds are used efficiently and without corruption.
    Example Scenario:
    Imagine Malaydesh decides to acquire a new fleet of multi-role combat aircraft.
    • The total cost might be RM10 billion.
    • The annual defence budget might only allocate RM1 billion for procurement.
    • To bridge the RM9 billion gap, the government might secure a combination of foreign military financing from the aircraft manufacturer's country (e.g., a loan from the US Exim Bank for F/A-18s) and commercial loans.
    • The repayment of these loans would then be factored into the national budget for the next 10-20 years, impacting the overall fiscal health.

    BalasHapus
  13. ALHAMDULILLAH...... up berita nya Admin.... Horeeyyyyy😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾



    Tiga Kapal LMS Batch 2 bakal ditauliah menjelang hujung tahun 2027

    https://berita.rtm.gov.my/nasional/senarai-berita-nasional/senarai-artikel/tiga-kapal-lms-batch-2-bakal-ditauliah-menjelang-hujung-tahun-2027/

    BalasHapus
    Balasan
    1. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALAYDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
      1. Latar Belakang Proyeksi 2053
      Malaydesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
      Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
      ===========
      Faktor Pemicu Penambahan Hutang
      • Pembiayaan 🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang terus berlangsung
      • Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
      • Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
      • Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
      • Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
      ===========
      Kesimpulan
      Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
      ===========
      📊 Hutang Isi Rumah Malaydesh – Gambaran & Implikasi
      Data yang anda kongsikan daripada Bank Negara Malaydesh (BNM) memang mencerminkan satu realiti penting dalam ekonomi serantau:
      • Nilai: RM1.65 trilion (setakat Mac 2025)
      • Nisbah terhadap KDNK: 84.3%
      • Kedudukan: Tertinggi di ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah/KDNK
      🔍 Kenapa angka ini tinggi?
      5. Akses mudah kepada kredit – Kad kredit, pinjaman peribadi, dan skim pembiayaan kenderaan/perumahan yang meluas.
      6. Harga rumah yang meningkat – Ramai bergantung pada pinjaman jangka panjang.
      7. Kos sara hidup yang tinggi, memaksa sebahagian isi rumah bergantung kepada hutang untuk menampung perbelanjaan.
      8. Pertumbuhan pendapatan yang perlahan berbanding kenaikan kos dan komitmen hutang.
      📈 Implikasi kepada ekonomi & rakyat
      • Kerentanan kewangan – Isi rumah lebih terdedah jika kadar faedah naik atau ekonomi meleset.
      • Kesannya kepada penggunaan – Perbelanjaan pengguna mungkin berkurangan kerana sebahagian pendapatan digunakan untuk membayar hutang.
      • Kestabilan kewangan negara – Bank pusat perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit.

      Hapus
    2. NOMOR 1 (SATU) DIPERAS TERBESAR
      -
      Daftar Komitmen ART ASEAN ke Amerika Serikat
      -
      🇲🇾 Malondesh: USD 242 Miliar
      Status: Komitmen terbesar; fokus pada investasi manufaktur dan pengadaan energi (LNG).
      -
      🇻🇳 Vietnam: USD 180 - 210 Miliar
      Status: Fokus pada penyeimbangan surplus dagang dan pengembangan sektor semikonduktor.
      -
      🇹🇭 Thailand: USD 85 - 110 Miliar
      Status: Fokus pada akses pasar otomotif/EV dan liberalisasi produk pangan.
      -
      🇵🇭 Filipina: USD 35 - 55 Miliar
      Status: Fokus pada rantai pasok mineral kritis (nikel) dan modernisasi pertahanan.
      -
      🇮🇩 Indonesia: USD 38,4 Miliar
      Status: Fokus pada impor energi (minyak/gas), infrastruktur TIK, dan semikonduktor.
      -
      🇰🇭 Kamboja: Pembukaan Pasar 100%
      Status: Komitmen penghapusan seluruh tarif masuk bagi barang industri dan pertanian AS.
      -
      🇸🇬 Singapura: Tidak ada nilai baru
      Status: Tetap menggunakan skema Free Trade Agreement (FTA) bilateral yang sudah ada.
      -
      🇧🇳 Brunei: Belum ada komitmen
      Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sekitar 23-25%.
      -
      🇱🇦 Laos: Belum ada komitmen
      Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sebesar 40%.
      -
      🇲🇲 Myanmar: Belum ada komitmen
      Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sebesar 40%.
      ----------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
      -
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
      -
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
      -
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
      -
      2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
      -
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
      -
      2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
      -
      2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
      -
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
      -
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
      -
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
      -
      2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
      -
      2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

      Hapus
    3. KLAIM KELUAR ART = MISSPOKEN
      KACUNG USA = ART USD 240 BILLION
      ---------------------------------
      MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL......
      The status of the deal has been unclear since the Malaydesh trade minister said that last month’s U.S. Supreme Court ruling rendered the agreement “void.”
      https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
      --------------------------------
      CORRECTION. THE MINISTER MALAYDESH HAD “KACUNG CHINA = 1MDB ”,
      https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
      --------------------------------
      NOMOR 1 (SATU) DIPERAS TERBESAR
      -
      Daftar Komitmen ART ASEAN ke Amerika Serikat
      -
      🇲🇾 Malaydesh: USD 242 Miliar
      Status: Komitmen terbesar; fokus pada investasi manufaktur dan pengadaan energi (LNG).
      -
      🇻🇳 Vietnam: USD 180 - 210 Miliar
      Status: Fokus pada penyeimbangan surplus dagang dan pengembangan sektor semikonduktor.
      -
      🇹🇭 Thailand: USD 85 - 110 Miliar
      Status: Fokus pada akses pasar otomotif/EV dan liberalisasi produk pangan.
      -
      🇵🇭 Filipina: USD 35 - 55 Miliar
      Status: Fokus pada rantai pasok mineral kritis (nikel) dan modernisasi pertahanan.
      -
      🇮🇩 Indonesia: USD 38,4 Miliar
      Status: Fokus pada impor energi (minyak/gas), infrastruktur TIK, dan semikonduktor.
      -
      🇰🇭 Kamboja: Pembukaan Pasar 100%
      Status: Komitmen penghapusan seluruh tarif masuk bagi barang industri dan pertanian AS.
      -
      🇸🇬 Singapura: Tidak ada nilai baru
      Status: Tetap menggunakan skema Free Trade Agreement (FTA) bilateral yang sudah ada.
      -
      🇧🇳 Brunei: Belum ada komitmen
      Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sekitar 23-25%.
      -
      🇱🇦 Laos: Belum ada komitmen
      Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sebesar 40%.
      -
      🇲🇲 Myanmar: Belum ada komitmen
      Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sebesar 40%.
      --------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 MILIAR
      2011: RM 456,1 MILIAR
      2012: RM 501,6 MILIAR
      2013: RM 547,7 MILIAR
      2014: RM 582,8 MILIAR
      2015: RM 630,5 MILIAR
      2016: RM 648,5 MILIAR
      2017: RM 686,8 MILIAR
      2018: RM 1,19 TRILIUN
      2019: RM 1,25 TRILIUN
      2020: RM 1,32 TRILIUN
      2021: RM 1,38 TRILIUN
      2022: RM 1,45 TRILIUN
      2023: RM 1,53 TRILIUN
      2024: RM 1,63 TRILIUN
      2025: RM 1,71 TRILIUN
      2026: RM 1,79 TRILIUN
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah

      Hapus
    4. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      ----------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
      -
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
      -
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
      -
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
      -
      2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
      -
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
      -
      2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
      -
      2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
      -
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
      -
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
      -
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
      -
      2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
      -
      2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

      Hapus
  14. DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    THE MAIN KNOWLEDGE GAPS IN MALAYDESH MILITARY WITHOUT A DEDICATED MARINE CORPS STEM FROM A LACK OF A UNIFIED DOCTRINE, fragmented command, and limited indigenous expertise in the complex field of amphibious warfare.
    Fragmentation of Doctrine and Training
    A dedicated Marine Corps provides a single, cohesive doctrine for amphibious operations. In Malaydesh , this expertise is distributed across the Malaydesh Army and the Royal Malaydesh Navy (RMN), leading to several problems:
    • No Single Amphibious Doctrine: There is no single, codified doctrine that governs how land and sea forces should work together in an amphibious assault. While some units, like the Army's 10th Parachute Brigade, have amphibious training, they are primarily land-centric. This creates a disconnect between the Army's maneuver doctrine and the Navy's ship-to-shore logistics.
    • Reliance on Foreign Partners: Malaydesh heavily relies on joint exercises with countries that have a Marine Corps, such as the U.S. and the Philippines. These exercises, like CARAT and Bersama Warrior, are crucial for developing skills and interoperability. However, this reliance means that Malaydesh forces are not constantly developing their own expertise and can only practice these complex operations during limited, often ad-hoc, training periods.
    Gaps in Expertise and Personnel
    A dedicated Marine Corps cultivates a deep bench of personnel with specialized knowledge in all aspects of amphibious warfare. The absence of this creates several key gaps in expertise:
    • Limited Specialist Roles: Amphibious warfare requires a wide range of specialized skills, from beach reconnaissance and hydrographic surveying to coordinating ship-to-shore fire support and managing logistics in a contested littoral environment. Without a Marine Corps, Malaydesh lacks a consistent, institutionalized way to train and retain personnel in these niche roles.
    • Challenges in Joint Operations: The lack of a shared understanding and common language between the Army and Navy can hinder effective joint operations. In a real-world scenario, this can lead to delays in decision-making, poor communication, and a lack of synchronized action—all of which are critical for the success of an amphibious landing.
    • Weakened Expeditionary Capability: A Marine Corps is an expeditionary force by nature, designed to deploy quickly and project power from the sea. Malaydesh military, without this dedicated component, lacks the ability to rapidly deploy a self-sustaining force for missions like humanitarian assistance, disaster relief, or securing remote territories. This is a significant vulnerability for an archipelagic state with a vast maritime domain.
    =============
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    • 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP

    BalasHapus
  15. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    1. KETERBATASAN TEKNOLOGI DAN Modernisasi Armada
    • Sistem Sonar Usang: Beberapa kapal perang permukaan Angkatan Laut Malaydesh (TLDM) masih menggunakan sistem sonar yang mungkin sudah berusia. Sonar yang lebih tua memiliki jangkauan deteksi yang lebih terbatas dan kurang efektif dalam membedakan target asli dari kebisingan latar belakang atau umpan (decoy). Kesenjangan teknologi ini menjadi signifikan jika dibandingkan dengan kapal-kapal modern yang dilengkapi dengan sonar digital canggih, yang mampu melacak banyak target secara simultan dan menyaring kebisingan laut dengan algoritma pembelajaran mesin.
    • Ketiadaan AIP pada Kapal Selam: Dua kapal selam kelas Scorpene milik Malaydesh tidak dilengkapi dengan sistem Air-Independent Propulsion (AIP). Sistem AIP memungkinkan kapal selam untuk tetap berada di bawah air lebih lama tanpa harus naik ke permukaan untuk mengisi ulang baterai. Tanpa AIP, kapal selam Malaydesh harus lebih sering "snorkeling" (mengoperasikan snorkel di permukaan) untuk mengisi ulang baterainya, yang secara signifikan meningkatkan risiko terdeteksi oleh radar dan sonar musuh. Hal ini membatasi durasi operasi rahasia dan jangkauan patroli bawah air mereka.
    2. Tantangan Operasional dan Lingkungan
    • Kondisi Lingkungan Laut: Kinerja sonar sangat bergantung pada kondisi lingkungan perairan. Faktor-faktor seperti suhu, salinitas, dan kedalaman air dapat mempengaruhi kecepatan suara dan menciptakan "lapisan" di dalam air (thermocline) yang dapat membelokkan atau memblokir gelombang suara sonar. Kemampuan untuk mengimbangi variasi ini, yang dikenal sebagai "acoustic masking", memerlukan teknologi sonar yang sangat canggih dan kru yang terlatih.
    • Kebisingan Latar Belakang: Laut adalah lingkungan yang bising, penuh dengan suara dari kehidupan laut, aktivitas kapal komersial, dan bahkan hujan. Sonar pasif, yang hanya "mendengarkan" suara dari target, harus mampu membedakan suara mesin kapal selam dari kebisingan-kebisingan ini. Sonar yang kurang canggih atau kru yang tidak terlatih dengan baik akan kesulitan dalam melakukan klasifikasi target secara akurat, meningkatkan risiko kesalahan identifikasi atau gagal deteksi.
    3. Kendala Anggaran dan Pemeliharaan
    • Anggaran Pertahanan yang Terbatas: Meskipun Malaydesh memiliki tantangan keamanan maritim yang signifikan, anggaran pertahanannya cenderung lebih kecil dibandingkan beberapa negara tetangga. Keterbatasan anggaran ini memengaruhi kemampuan TLDM untuk secara rutin memutakhirkan sistem sonar pada kapal-kapalnya dan untuk melakukan pemeliharaan yang memadai pada armada yang sudah ada. Kurangnya perawatan rutin dapat mengurangi efektivitas sistem sonar dan mempercepat keausan komponen.
    • Kurangnya Kesiapan Alutsista: Beberapa laporan menunjukkan adanya masalah dalam kesiapan alutsista TLDM, termasuk sistem persenjataan dan sensor seperti sonar. Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi masalah pembiayaan, logistik suku cadang, dan kurangnya personel yang terlatih untuk melakukan pemeliharaan.

    BalasHapus
  16. MALONDESH CUT DEFENSE BUDGET
    -
    • Kementerian Dalam Negeri (KDN): Dipotong RM674 juta.
    • Perbendaharaan (Kementerian Kewangan): Dipotong RM664 juta.
    • Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW): Dipotong RM571 juta.
    • Kementerian Pertahanan (MINDEF): Dipotong RM508 juta.
    • Kementerian Pendidikan (KPM): Dipotong RM466 juta.
    --------------------------------
    2026 APRIL = CUT BUDGET
    Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict, according to a government directive reviewed by Reuters.
    --------------------------------
    2026 JANUARY = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    1️⃣ DATA UTANG MALONDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    Utang Household: RM 1,65 triliun
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    Jumlah Penduduk Malondesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALONDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    Utang Household: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  17. MALONDESH CUT DEFENSE BUDGET
    -
    • Kementerian Dalam Negeri (KDN): Dipotong RM674 juta.
    • Perbendaharaan (Kementerian Kewangan): Dipotong RM664 juta.
    • Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW): Dipotong RM571 juta.
    • Kementerian Pertahanan (MINDEF): Dipotong RM508 juta.
    • Kementerian Pendidikan (KPM): Dipotong RM466 juta.
    --------------------------------
    2026 APRIL = CUT BUDGET
    Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict, according to a government directive reviewed by Reuters.
    --------------------------------
    2026 JANUARY = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    1️⃣ DATA UTANG MALONDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    Utang Household: RM 1,65 triliun
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    Jumlah Penduduk Malondesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALONDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    Utang Household: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  18. Tiga kapal `batch 2' bakal ditauliah menjelang hujung 2027

    https://www.google.com/amp/s/www.bharian.com.my/amp/berita/nasional/2026/06/1569340/tiga-kapal-batch-2-bakal-ditauliah-menjelang-hujung-2027_

    BalasHapus
    Balasan
    1. 5x GANTI PM = AKAN
      6x GANTI MENHAN = AKAN
      MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
      MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      =========
      SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      MEMBUAL SPH 2025-2016 =
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      2026 = F18 BATAL-NSM BANNED-AMRAAM BLOKIR-UH60A BATAL = CUT BUDGET
      ------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
      -
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
      -
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
      -
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
      -
      2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
      -
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
      -
      2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
      -
      2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
      -
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
      -
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
      -
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
      -
      2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
      -
      2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

      Hapus
  19. GAME OVER
    -
    2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
    -
    2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
    -
    2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
    -
    2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
    -
    2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
    -
    2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
    -
    2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
    -
    2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
    -
    2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  20. ✈️ MRCA (2017–2025: ZONK)
    Tujuan: Ganti MiG-29N TUDM yang usang.
    Kandidat: Rafale, Typhoon, Gripen, F/A-18E/F.
    Kendala: Anggaran tidak pasti dan peralihan fokus ke jet LCA FA-50.
    Status: Proyek mandek tanpa akuisisi pesawat baru.
    -
    🚢 LCS (2011–2025: ZONK)
    Tujuan: Pengadaan 6 kapal perang kelas Gowind TLDM (RM9–11 miliar).
    Masalah: Skandal korupsi dan salah kelola oleh Boustead Naval Shipyard.
    Status: Belum ada kapal operasional; kapal pertama baru rampung 72% untuk uji laut.
    -
    🛡️ SPH (2016–2025: ZONK)
    Tujuan: Pengadaan artileri bergerak Angkatan Darat (Kandidat: CAESAR, K9 Thunder).
    Kendala: Perubahan anggaran dan prioritas politik lintas pemerintahan.
    Status: Tidak ada unit baru yang dioperasikan.
    -
    🚢 MRSS/LPD (2016–2025: ZONK)
    Tujuan: Kapal logistik amfibi dalam Pelan Transformasi 15-to-5 TLDM.
    Perkembangan: Konstruksi tertunda lama dan baru dijadwalkan mulai pada RMKe-13 (2026).
    Status: Belum ada kapal yang dibangun.
    -
    🔄 Penyebab Utama: Ketidakstabilan Politik
    Proyek militer mandek akibat pergantian kepemimpinan yang ekstrem (5x Perdana Menteri & 6x Menteri Pertahanan):
    2011: Najib Razak | Ahmad Zahid Hamidi
    2015: Najib Razak | Hishammuddin Hussein
    2018: Mahathir Mohamad | Mohamad Sabu
    2020: Muhyiddin Yassin | Ismail Sabri
    2021: Ismail Sabri | Hishammuddin Hussein
    2022: Anwar Ibrahim | Mohamad Khaled Nordin
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  21. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    🧱 1. Fragmented and Underdeveloped Defense Industry
    • Malaydesh defense industry is overseen by the Malaydesh n Defence Industry Council (MDIC), established in 1999 and later expanded into MIDES.
    • Despite having six strategic sectors (Aerospace, Maritime, Weaponry, Automotive, ICT, Common-user Equipment), the ecosystem lacks:
    o A clear, enforceable blueprint
    o Robust infrastructure
    o Skilled manpower
    • Many local firms are assemblers or subcontractors, not full-spectrum developers. For example, Malaydesh still assembles M4 carbines under license, while Indonesia and Singapore produce their own rifles (SS1 and SAR-21 respectively).
    Impact: Malaydesh cannot independently design, produce, or sustain core military systems.
    🧠 2. Minimal R&D and Technology Investment
    • Indigenous R&D in areas like combat management systems (CMS), sensors, and autonomous platforms is nascent and underfunded.
    • Studies show that Malaydesh lacks structured tendering policies and technology readiness frameworks to support local innovation.
    • AI, cyber warfare, and surveillance systems are still in early-stage development, with no operational deployment.
    Impact: Malaydesh falls behind in emerging tech domains critical to modern warfare.
    🔄 3. Dependence on Foreign OEMs for Strategic Systems
    • Malaydesh imports nearly all major platforms:
    o Aircraft: Su-30MKM (Russia), FA-50 (South Korea), Hawk (UK)
    o Naval systems: Scorpène submarines (France), LCS (French-German design)
    o Missiles: Starstreak (UK), MICA (France), Exocet (France)
    • There are no indigenous missile programs, no local radar production, and no domestic armored vehicle design.
    Impact: Strategic vulnerability in times of embargo, conflict, or supply chain disruption.
    📉 4. Policy Gaps and Execution Failures
    • Malaydesh has published defense blueprints and industrial strategies, but implementation is weak due to:
    o Budget constraints
    o Lack of political continuity
    o Limited private-sector incentives
    • Even promising initiatives like the 15-to-5 naval transformation plan have stalled due to procurement scandals and delivery failures.
    Impact: Indigenous capability remains aspirational, not operational.
    📊 Summary Table: Weaknesses in Indigenous Capability Development
    Dimension Description Strategic Impact
    Industrial base Fragmented, lacks full-spectrum development No self-reliance in core systems
    R&D investment Minimal funding, weak frameworks Falls behind in emerging technologies
    Foreign dependency Imports all major platforms and weapons Vulnerable to external shocks
    Policy execution Strong on paper, weak in practice Stalled programs and missed timelines
    🧭 Strategic Consequences
    • Malaydesh cannot scale or sustain its military without foreign support.
    • It lacks the ability to customize systems to local needs, export defense products, or build strategic depth.
    • In contrast, countries like Indonesia (Pindad, PT PAL), Vietnam (Z111 Factory), and Singapore (ST Engineering) have made significant strides in indigenous capability


    BalasHapus
  22. LMS BATCH 2...KORVET tapi rasa FRIGAT..... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾

    BalasHapus
    Balasan
    1. SIPRI MALONDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
      -
      SIPRI MALONDESH 2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      SIPRI MALONDESH 2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      SIPRI MALONDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      SIPRI MALONDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      SIPRI MALONDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2021.html
      -
      SIPRI MALONDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malondesh-2020.html
      ------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
      -
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
      -
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
      -
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
      -
      2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
      -
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
      -
      2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
      -
      2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
      -
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
      -
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
      -
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
      -
      2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
      -
      2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

      Hapus
  23. Pakistan (JF-17): Hanya sebatas minat, kesepakatan tidak pernah final.
    -
    India (Tejas): Negosiasi tingkat lanjut untuk ganti MiG-29, namun gagal terpilih.
    -
    Turki (Yavuz): Rencana akuisisi SPH 155mm yang terus-menerus ditinjau ulang tanpa hasil.
    -
    Prancis (Nexter): Sudah tanda tangan LoI (2016) untuk 20 unit, tapi tidak berlanjut ke kontrak.
    -
    Indonesia (PT PAL): Klaim kontrak kapal MRSS akan diteken Agustus, namun batal terealisasi.
    -
    Prancis (Rafale): Sempat klaim hanya bicara dengan Dassault untuk 18 unit, tapi akhirnya tidak dibeli.
    -
    Slovakia (EVA): Ekspektasi kesepakatan SPH 155mm yang berakhir tanpa kontrak.
    -
    China (KS-1A): Persetujuan prinsip pembelian rudal dan transfer teknologi yang tidak terwujud.
    -
    PBB (IAG Guardian): Kendaraan ditolak PBB karena tidak memenuhi syarat operasional, biaya tidak diganti.
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  24. GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
    https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
    -
    1. Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
    -
    2. Vietnam – Peringkat 23 Dunia (Skor: 0,4066)
    -
    3. Thailand – Peringkat 24 Dunia (Skor: 0,4458)
    -
    4. Singapura – Peringkat 29 Dunia (Skor: 0,5272)
    -
    5. Myanmar – Peringkat 35 Dunia (Skor: 0,6265)
    -
    6. Filipina – Peringkat 41 Dunia (Skor: 0,6993)
    -
    7. Malondesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)
    -
    8. Kamboja – Peringkat 83 Dunia (Skor: 1,8434)
    -
    9. Laos – Peringkat 125 Dunia (Skor: 2,8672)
    -
    Catatan: Brunei Darussalam dan Timor Leste biasanya tidak dimasukkan dalam pemeringkatan GFP karena skala militer yang sangat terbatas.
    ------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  25. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    🔧 1. Fragmented and Underdeveloped MRO Infrastructure
    • Malaydesh defense MRO sector is technically shallow, with most local firms focused on commercial aviation, not military-grade systems.
    • Despite having over 200 aerospace companies, only a handful are equipped to handle complex military platforms like fighter jets, naval combat systems, or armored vehicles.
    • The defense MRO ecosystem lacks dedicated facilities for:
    o Engine overhauls (especially for Su-30MKM and Hawk aircraft)
    o Combat system integration
    o Naval propulsion and sensor maintenance
    Impact: Military platforms face long downtimes and must rely on foreign OEMs for critical servicing.
    🧱 2. Slow Localization and Limited Technical Depth
    • Malaydesh has made partial progress in localizing MRO for platforms like the F/A-18D Hornet, but most high-end servicing still requires foreign technical assistance.
    • There is no national MRO roadmap aligned with defense modernization goals, unlike countries like Turkey or South Korea that have built robust domestic ecosystems through tech transfer and industrial offsets.
    • Local firms lack access to classified schematics, proprietary software, and advanced diagnostic tools needed for full-spectrum support.
    Impact: Strategic dependence persists, and Malaydesh cannot sustain its fleet autonomously during crises or embargoes.
    🕵️ 3. Weak Vendor Oversight and Governance
    • The 2025 Auditor-General’s Report flagged major lapses in vendor management:
    o RM162.75 million in late penalties were not collected
    o RM1.42 million in fines were never imposed for delayed maintenance
    • Contracts are often awarded to politically connected firms without rigorous performance benchmarks or technical vetting.
    • Oversight is fragmented across MINDEF, the Ministry of Finance, and service branches, leading to diffused accountability.
    Impact: Maintenance quality is inconsistent, costs are inflated, and readiness suffers.
    📉 4. Obsolete Platforms and Spare Part Bottlenecks
    • Malaydesh inventory includes 171 platforms over 30 years old, many of which require parts that are:
    o No longer manufactured
    o Sourced from defunct suppliers
    o Incompatible with newer systems
    • RM384.5 million was lost due to 1.62 million unused spare parts that no longer matched operational needs.
    Impact: Maintenance becomes reactive and inefficient, with high sunk costs and low operational returns.
    📊 Summary Table: MRO Asset Weaknesses in Malaydesh n Military
    Weakness Area Description Strategic Impact
    Infrastructure gaps Few facilities for military-grade MRO Long downtimes, foreign dependency
    Slow localization Limited tech transfer, no unified roadmap No autonomy in fleet sustainment
    Vendor oversight Poor contract enforcement, inflated costs Inconsistent quality, low accountability
    Spare part obsolescence Aging platforms, mismatched inventory Budget waste, reduced readiness
    🧭 Strategic Consequences
    • Malaydesh ability to sustain combat operations over time is compromised.
    • Without robust MRO capabilities, even newly acquired platforms (e.g. FA-50 jets, LCS ships) risk becoming high-cost liabilities.
    • Regional peers like Indonesia and Singapore are investing in integrated MRO hubs, giving them a long-term readiness advantage.

    BalasHapus
  26. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA = SIPRI SHOPPING
    MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  27. 2026 = CUT DEFENSE BUDGET
    Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
    --------------------------------
    Mei 2026 : NSM BANNED
    Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
    --------------------------------
    2026 = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
    Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
    --------------------------------
    2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    --------------------------------
    2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    --------------------------------
    2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
    --------------------------------
    2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
    --------------------------------
    Februari 2026 F/A-18 : BATAL
    Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
    ________________________________________
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    -
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah

    BalasHapus
  28. KUALA LUMPUR: Ketiga-tiga Kapal Misi Pesisir `Batch 2' (LMSB2) milik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dijangka ditauliahkan sepenuhnya menjelang hujung tahun 2027.

    Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata pembinaan kapal-kapal berkenaan di Turkiye, kini berjalan lancar dan mengikut jadual yang telah ditetapkan sejak kontrak ditandatangani pada 2024.

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
      ----------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
      -
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
      -
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
      -
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
      -
      2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
      -
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
      -
      2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
      -
      2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
      -
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
      -
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
      -
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
      -
      2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
      -
      2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

      Hapus
  29. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    🚫 1. Limited Missile Inventory and Range
    • The Malaydesh n Army currently fields only short-range air defense systems, notably the Starstreak and aging Rapier missiles.
    • These systems are effective only within 5–7 km, offering minimal protection against modern aircraft, drones, or cruise missiles.
    • Malaydesh lacks medium- and long-range surface-to-air missiles (SAMs), leaving critical infrastructure and forward bases vulnerable.
    Impact: Inability to defend against high-altitude or standoff threats; poor layered defense architecture.
    🛠️ 2. Delayed Modernization and Funding Gaps
    • Although Malaydesh has published requirements for new Ground-Based Air Defence (GBAD) systems, no funding has been allocated.
    • Proposed systems like MBDA’s MICA VL NG and EMADS (CAMM) offer 40+ km range and advanced seekers, but remain unprocured.
    • The Littoral Combat Ship (LCS) program includes VL MICA missiles, but the ships themselves are years behind schedule, delaying missile deployment.
    Impact: Strategic plans remain theoretical; operational readiness is compromised by procurement delays.
    🔄 3. Fragmented Missile Ecosystem
    • Malaydesh missile systems are sourced from multiple foreign suppliers (UK, France, Russia), resulting in:
    o Interoperability issues
    o Complex logistics and maintenance
    o Training burdens across platforms
    • No indigenous missile production capability exists, and local defense industry lacks integration with global supply chains.
    Impact: High dependency on foreign vendors; low sustainability in prolonged conflict scenarios.
    📉 4. No Strategic Strike or Deterrent Capability
    • Malaydesh does not possess ballistic missiles, cruise missiles, or standoff precision-guided munitions.
    • This absence limits its ability to:
    o Strike high-value targets beyond its borders
    o Deter adversaries with credible retaliation
    o Support joint operations with regional partners
    Impact: Malaydesh remains a defensive-only actor, unable to shape regional dynamics or respond asymmetrically.
    📊 Summary Table: Missile Capability Weaknesses
    Weakness Description Strategic Impact
    Short-range inventory Only Starstreak and Rapier systems in service Vulnerable to modern air threats
    Procurement delays No funding for new GBAD systems; LCS delays Reduced readiness and deterrence
    Fragmented ecosystem Multiple suppliers, no local production Poor interoperability and sustainment
    No strike capability No cruise or ballistic missiles Limited strategic options and deterrence

    BalasHapus
  30. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA = SIPRI SHOPPING
    MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  31. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    🚀 1. Accelerated Modernization by Neighbors
    • Singapore maintains one of the most technologically advanced militaries in Southeast Asia, with investments in F-15SG fighters, submarines, and integrated air defense systems.
    • Indonesia has ramped up procurement of Rafale jets, frigates, and drones, aiming for a more balanced tri-service force.
    • Vietnam has focused on asymmetric capabilities, acquiring Kilo-class submarines, coastal missile systems, and modernizing its air defense.
    • Philippines is deepening defense ties with the US, Japan, and Australia, acquiring BrahMos missiles and upgrading its naval fleet.
    Result: Malaydesh risks falling behind in both conventional and hybrid warfare capabilities2.
    📉 2. Malaydesh Budget Bottleneck
    • Malaydesh defense budget has stagnated at RM15–18 billion annually, with 60–70% spent on salaries and maintenance, leaving little for modernization.
    • Major projects like the Littoral Combat Ship (LCS) program have been plagued by delays and scandals, further eroding trust and capability.
    Result: While neighbors invest in future-ready systems, Malaydesh struggles to maintain legacy platforms.
    🌊 3. Strategic Exposure in the South China Sea
    • China’s coast guard and maritime militia have repeatedly entered Malaydesh Exclusive Economic Zone (EEZ), testing its maritime sovereignty.
    • Malaydesh aging naval fleet—28 of 34 vessels are over 40 years old—limits its ability to respond effectively.
    Result: Malaydesh deterrence posture is weakened, especially in contested maritime zones.
    🧭 4. Diplomatic vs. Hard Power Approach
    • Malaydesh has traditionally relied on quiet diplomacy and ASEAN mechanisms to manage regional tensions.
    • However, the geopolitical landscape is shifting toward hard power signaling, with countries like the Philippines and Vietnam adopting more assertive defense postures.
    Result: Malaydesh soft approach is increasingly outpaced by neighbors who combine diplomacy with credible military strength.

    BalasHapus
  32. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    🧓 1. Aging Components Beyond Service Life
    • As of 2024, 171 military assets across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service2.
    • Many platforms—like the Royal Malaydesh n Navy’s Fast Attack Craft (FAC)—are over 40 years old, with some approaching 50 years.
    • These assets were designed for past-era threats and technologies, and their mechanical systems are now prone to fatigue, corrosion, and failure.
    Result: Even routine operations carry elevated risk of malfunction, requiring constant patchwork maintenance.
    🌴 2. Tropical Climate Accelerates Wear
    • Malaydesh ’s hot, humid, and saline environment is particularly harsh on military hardware:
    o Metal fatigue and corrosion are accelerated, especially in naval vessels and aircraft.
    o Rubber seals, electronics, and hydraulics degrade faster under tropical heat and moisture.
    • The Navy has acknowledged that many vessels no longer meet modern standards due to environmental degradation.
    Result: Maintenance cycles shorten, costs rise, and reliability drops.
    🔧 3. Obsolete Systems and Spare Parts Shortage
    • Many legacy platforms rely on foreign OEMs that have ceased production or support.
    • Spare parts must be sourced internationally, often at inflated prices and long lead times.
    • In some cases, technicians resort to cannibalizing other units or fabricating parts locally—neither of which guarantees reliability.
    Result: Delays in repairs, reduced fleet availability, and compromised safety.
    ⚠️ 4. Operational Incidents and Safety Risks
    • A tragic example: In July 2025, a Malaydesh n commando died during a maritime exercise due to suspected failure of aging diving equipment.
    • The Army Chief confirmed that the gear was “rather old,” prompting a full audit of equipment lifecycle and maintenance protocols.
    Result: Legacy systems not only reduce readiness—they pose direct risks to personnel.
    📊 Summary Table: Breakdown Drivers in Malaydesh n Military
    Factor Description Operational Impact
    Aging components Platforms >30–50 years old, beyond design limits Frequent failures, low reliability
    Tropical wear Heat, humidity, salt accelerate degradation Shorter maintenance cycles
    Obsolete systems Legacy tech, no OEM support Spare part shortages, delays
    Safety incidents Equipment failures linked to fatal accidents Personnel risk, public scrutiny

    BalasHapus
  33. 2026 = CUT DEFENSE BUDGET
    Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
    --------------------------------
    Mei 2026 : NSM BANNED
    Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
    --------------------------------
    2026 = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
    Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
    --------------------------------
    2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    --------------------------------
    2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    --------------------------------
    2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
    --------------------------------
    2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
    --------------------------------
    Februari 2026 F/A-18 : BATAL
    Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
    --------------------------------
    IMPOR 500.000 TON DARI INDONESIA
    IMPOR AYAM GPS USA
    IMPOR DAGING AYAM
    IMPOR DAGING SAPI
    IMPOR DAGING KAMBING
    IMPOR TELUR AYAM
    KRISIS HUTANG GOVERMENT - HOUSEHOLD
    ________________________________________
    1. KRISIS HUTANG: Utang Pemerintah melonjak ke proyeksi RM1,3 triliun (69% PDB) pada 2025. Utang rumah tangga juga sangat tinggi di angka RM1,73 triliun (85,8% PDB), yang menekan daya beli masyarakat.
    -
    2. KRISIS BERAS: Dipicu larangan ekspor India (2023), Malaydesh mengalami kelangkaan stok lokal. Sebagai solusi, per April 2025 Malaydesh mengimpor 500.000 ton beras dari Indonesia (Kalimantan Barat) untuk menstabilkan pasokan, khususnya di Sarawak.
    -
    3. UNGGAS & TELUR: Malaydesh menjadi net importer ayam mulai Juli 2025 setelah pencabutan subsidi. Per 1 Agustus 2025, subsidi telur dihapus sepenuhnya untuk menghemat anggaran negara sebesar RM1,2 miliar per tahun.
    -
    4. DAGING MERAH: Kemandirian sangat rendah dengan ketergantungan 90% pada impor daging sapi. Masalah diperparah oleh biaya pakan yang tinggi dan pelemahan nilai tukar Ringgit.
    -
    5. IMPOR AYAM GPS: Melalui perjanjian ART (Oktober 2025), Malaydesh memberikan akses pasar preferensial kepada Amerika Serikat untuk mengekspor genetika unggas (GPS) guna memperkuat indukan dalam negeri sesuai standar USTR.
    ________________________________________
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    ________________________________________
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah

    BalasHapus
  34. 2026 = CUT DEFENSE BUDGET
    Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
    --------------------------------
    Mei 2026 : NSM BANNED
    Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
    --------------------------------
    2026 = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
    Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
    --------------------------------
    2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    --------------------------------
    2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    --------------------------------
    2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
    --------------------------------
    2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
    --------------------------------
    Februari 2026 F/A-18 : BATAL
    Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
    --------------------------------
    IMPOR 500.000 TON DARI INDONESIA
    IMPOR AYAM GPS USA
    IMPOR DAGING AYAM
    IMPOR DAGING SAPI
    IMPOR DAGING KAMBING
    IMPOR TELUR AYAM
    KRISIS HUTANG GOVERMENT - HOUSEHOLD
    ________________________________________
    1. KRISIS HUTANG (TREN MENINGKAT)
    Beban Negara: Utang Pemerintah Federasi melonjak dari RM1,25 triliun (2024) menjadi proyeksi RM1,3 triliun (2025), mencapai 69% dari PDB.
    Beban Rumah Tangga: Sangat tinggi di angka RM1,73 triliun (85,8% PDB) pada 2025, membatasi daya beli masyarakat.
    -
    2. KRISIS BERAS (KETAHANAN PANGAN)
    Pemicu: Larangan ekspor India (2023) memicu lonjakan harga Beras Impor (BPI) dan kelangkaan Beras Lokal (BPT) karena panic buying.
    Pemulihan: Tahun 2025, Malaydesh mulai mengimpor 500.000 ton beras dari Indonesia (Kalimantan Barat) untuk menstabilkan stok, terutama di Sarawak.
    -
    3. KRISIS UNGGAS & TELUR (KETERGANTUNGAN PAKAN)
    Ayam: Berubah dari eksportir menjadi net importer (Juli 2025). Subsidi dicabut (2023) untuk menyeimbangkan pasar setelah sempat melarang ekspor pada 2022.
    Telur: Sempat impor darurat dari India (2022). Per Agustus 2025, subsidi telur dihapus sepenuhnya untuk menghemat anggaran negara RM1,2 miliar.
    Penyebab: Kenaikan harga pakan global (jagung/kedelai) akibat konflik geopolitik.
    -
    4. DAGING MERAH (SAPI & KAMBING)
    Kemandirian Rendah: Malaydesh bergantung pada 90% impor untuk kebutuhan daging sapi.
    Masalah Utama: Biaya produksi lokal tinggi, isu daging ilegal di perbatasan (2024), dan pelemahan Ringgit yang membuat harga daging impor makin mahal hingga 2025.
    -
    5. KRISIS AYAM GPS - RILIS RESMI PEMERINTAH AS (USTR):
    Dokumen utama bersumber dari Office of the United States Trade Representative (USTR) melalui Fact Sheet berjudul "United States and Malaydesh Reach Agreement on Reciprocal Trade" yang diterbitkan pada 15 Oktober 2025. Dokumen ini secara resmi merinci komitmen Malaydesh dalam memberikan akses pasar preferensial bagi produk pertanian Amerika Serikat, yang mencakup prioritas pada genetika unggas (GPS)

    BalasHapus
  35. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    🧓 1. Obsolete Systems and Aging Platforms
    • As of 2024, 171 military assets across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service.
    • Many platforms—like the Royal Malaydesh n Navy’s Fast Attack Craft (FAC) and older patrol vessels—are over 40 years old, far beyond their optimal lifespan.
    • These systems were designed decades ago and now lack compatibility with modern sensors, weapons, and communications.
    Impact: Upgrades are either impossible or prohibitively expensive, forcing reliance on outdated capabilities.
    🔧 2. Dependence on Foreign Spare Parts
    • Malaydesh military inventory is highly diversified, sourced from the US, UK, France, Russia, and others. This creates logistical complexity:
    o Spare parts must be imported from multiple countries.
    o Some OEMs have ceased production, making parts scarce or unavailable.
    o Political or economic shifts can disrupt supply chains.
    Example: The Army’s Condor APCs and Scorpion light tanks require parts from legacy suppliers that no longer support them.
    Impact: Long lead times, inflated costs, and cannibalization of other units for parts.
    🔁 3. Frequent Breakdowns and Repair Cycles
    • Older platforms experience higher failure rates, especially under tropical conditions and extended use.
    • Maintenance crews often resort to patchwork fixes, which are temporary and unreliable.
    • The Navy reported that 28 of its 34 aging vessels have exceeded 40 years of service, with many no longer meeting operational standards.
    Impact: Reduced availability, increased downtime, and lower mission success rates.
    📉 4. Budget Drain and Opportunity Cost
    • Between 60–70% of Malaydesh defense budget goes to salaries, maintenance, and operations, leaving little for modernization.
    • Funds spent on keeping obsolete systems running could be redirected toward acquiring new platforms or investing in indigenous maintenance capabilities.
    Impact: Strategic stagnation—Malaydesh spends heavily but gains little in terms of capability.
    📊 Summary Table: Why Maintenance Costs Are So High
    Factor Description Consequence
    Obsolete systems Platforms >30–40 years old, incompatible with modern tech Expensive to maintain, low utility
    Foreign parts dependency Diverse suppliers, legacy systems, political risk Long delays, inflated costs
    Frequent breakdowns High failure rates, tropical wear, aging components Reduced readiness, more downtime
    Budget imbalance Majority spent on upkeep, not modernization Strategic stagnation

    BalasHapus
  36. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    🧓 1. Scale of the Aging Inventory
    • As of late 2024, 171 military assets across all three branches of the Malaydesh n Armed Forces (ATM) have exceeded 30 years of service:
    o Army: 108 units
    o Air Force (RMAF): 29 units
    o Navy (RMN): 34 vessels
    • Many of these platforms—like the Fast Attack Craft (FAC) in the Navy—are over 40 years old, with some approaching half a century in service2.
    Implication: These assets suffer from outdated systems, reduced operational capability, and high maintenance costs, making them increasingly unfit for modern warfare.
    📉 2. No Structured Replacement Plan
    • Malaydesh lacks a multi-year force modernization roadmap. Instead, procurement is often ad hoc, reactive, and politically driven.
    • The budgeting process does not clearly indicate what assets will be replaced, when, or how funding will be allocated over time.
    • For example, the Army is still waiting for approval to replace its aging Condor APC fleet with 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV), despite urgent operational needs.
    Implication: Without a structured plan, aging platforms remain in service far beyond their intended lifespan, and capability gaps widen.
    🔄 3. Maintenance Burden and Capability Decay
    • Older assets require frequent repairs, often with obsolete parts or foreign OEM support, which drives up costs and delays readiness.
    • Technological obsolescence means these platforms cannot integrate with newer systems or meet interoperability standards with allies.
    Example: The RMN’s older vessels no longer meet modern naval standards in terms of sensors, weapons, or endurance2.
    🧭 4. Strategic Consequences
    • Malaydesh ’s ability to project force, defend its maritime zones, and respond to regional threats is diminished.
    • Neighboring countries like Indonesia, Vietnam, and Singapore have clear modernization trajectories, leaving Malaydesh at risk of falling behind in regional deterrence.
    📊 Summary Table: Aging Inventory vs. Lack of Replacement Strategy
    Problem Area Description Strategic Impact
    Aging platforms 171 assets >30 years old across Army, Navy, Air Force Reduced combat effectiveness
    No replacement roadmap No long-term plan for phased recapitalization Procurement delays, capability gaps
    High maintenance costs Obsolete systems, foreign parts, frequent breakdowns Budget strain, low readiness
    Regional disadvantage Neighbors modernizing faster Loss of deterrence, strategic lag

    BalasHapus
  37. HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
    ----------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malondesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malondesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

    BalasHapus
  38. Manakala INDIANESIA.... 🔥🔥🤣🤣🤣



    Rupiah Ambles Rp18.000, Indonesia Hadapi Gagal Bayar Utang Luar Negeri

    https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/bisnis/7837965/rupiah-ambles-rp18000-indonesia-hadapi-gagal-bayar-utang-luar-negeri

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
      -
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
      -
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
      -
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
      -
      2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
      -
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
      -
      2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
      -
      2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
      -
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
      -
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
      -
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
      -
      2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
      -
      2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
      ----------------------------------
      Malondesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
      Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
      Detailed Annual Breakdown =
      --------------------------------
      2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
      (Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
      -
      2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
      (Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
      --------------------------------
      1️⃣ 2026 DEBT DATA
      Government Debt: RM 1.79 trillion
      Household Debt: RM 1.65 trillion
      Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
      Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
      Total Population: 36,385,115
      Per Capita Debt Calculation:
      Govt Debt: RM 49,196
      Household Debt: RM 45,348
      ➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544

      Hapus
    2. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      💰 1. Chronic Budget Constraints
      • Malaydesh defense budget has remained stagnant or modest relative to its strategic needs. Successive governments have been unwilling to reallocate funds from other sectors or reduce manpower to prioritize modernization.
      • For example, the Army is still awaiting Finance Ministry approval for the procurement of 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV), despite urgent operational requirements.
      Result: Procurement plans are delayed or scaled down, leaving aging platforms in service well past their intended lifespan.
      🧱 2. Procurement Mismanagement & Delays
      • The Auditor-General’s 2025 report flagged RM7.8 billion in armoured vehicle contracts plagued by:
      o Delayed deliveries (e.g., 68 GEMPITA units delivered late)
      o Full payments made despite contract breaches
      o Weak enforcement of penalties (RM162.75 million fine claimed two years late)3
      • Maintenance and spare parts for key assets like ADNAN and PENDEKAR were also delayed, with fines left uncollected.
      Result: Even when acquisitions are approved, execution is inefficient and accountability is weak.
      🕴️ 3. Middlemen & Non-Transparent Deal Structures
      • Defense procurement is often conducted via limited tenders or single-source contracts, with fewer than one-third awarded through open competition.
      • Politically connected firms—often led by retired military officers—dominate the landscape, inflating costs and reducing transparency.
      • The King of Malaydesh recently rebuked the Defence Ministry for relying on “agents” and “salesmen,” calling out inflated prices and the attempted purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters, which he likened to “flying coffins”.
      Result: Corruption risks and inflated pricing erode trust and reduce the effectiveness of spending.
      🧓 4. Aging Inventory & No Replacement Strategy
      • As of late 2024, 171 military assets across the Army, Air Force, and Navy were over 30 years old.
      • Yet, there is no clear roadmap for phased replacement or recapitalization, and ad hoc purchases continue to dominate.
      Result: Operational readiness suffers, and Malaydesh risks capability gaps in key domains like air defense, maritime patrol, and armored mobility.
      📊 Summary Table: Why Malaydesh Struggles to Acquire Military Assets
      Factor Description Impact
      Budget limitations Low prioritization of defense in national spending Delayed or cancelled acquisitions
      Procurement mismanagement Poor contract enforcement, late deliveries Waste of funds, reduced readiness
      Middlemen & opaque deals Politically connected firms inflate costs Corruption risk, poor value
      Aging inventory No structured replacement plan Capability gaps, low deterrence

      Hapus
    3. HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
      -
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
      -
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
      -
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
      -
      2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
      -
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
      -
      2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
      -
      2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
      -
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
      -
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
      -
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
      -
      2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
      -
      2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
      --------------------------------
      MALAYDESH UP TO =
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
      Baseline projections:
      The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
      Stress test results:
      In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
      Risks:
      This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
      Government response:
      The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.

      Hapus
  39. HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    --------------------------------
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
    ----------------------------------
    5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
    5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
    6x Ganti Mindef = PRANK MRCA SPH LCS NSM
    -
    2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
    2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
    2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
    2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
    2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
    2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin

    BalasHapus
  40. HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 1998–2026
    1998 : RM 165,4 Miliar
    1999 : RM 178,3 Miliar
    2000 : RM 192,2 Miliar
    2001 : RM 207,2 Miliar
    2002 : RM 223,3 Miliar
    2003 : RM 240,7 Miliar
    2004 : RM 259,5 Miliar
    2005 : RM 279,7 Miliar
    2006 : RM 301,5 Miliar
    2007 : RM 325,0 Miliar
    2008 : RM 350,4 Miliar
    2009 : RM 377,7 Miliar
    2010 : RM 407,1 Miliar
    2011 : RM 456,1 Miliar
    2012 : RM 501,6 Miliar
    2013 : RM 547,7 Miliar
    2014 : RM 582,8 Miliar
    2015 : RM 630,5 Miliar
    2016 : RM 648,5 Miliar
    2017 : RM 686,8 Miliar
    2018 : RM 1,19 Triliun
    2019 : RM 1,25 Triliun
    2020 : RM 1,32 Triliun
    2021 : RM 1,38 Triliun
    2022 : RM 1,45 Triliun
    2023 : RM 1,53 Triliun
    2024 : RM 1,63 Triliun
    2025 : RM 1,71 Triliun
    2026 : RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malondesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------
    TAHUN RASIO UTANG TERHADAP GDP (%) 1998–2025
    1998 : 35,8%
    1999 : 40,4%
    2000 : 36,1%
    2001 : 42,5%
    2002 : 44,9%
    2003 : 45,9%
    2004 : 45,1%
    2005 : 43,8%
    2006 : 41,5%
    2007 : 41,1%
    2008 : 41,3%
    2009 : 51,1%
    2010 : 52.4%
    2011 : 51.8
    2012 : 53.3
    2013 : 54.7
    2014 : 55.0
    2015 : 55.1
    2016 : 52.7
    2017 : 51.9
    2018 : 52.5
    2019 : 52.4
    2020 : 62.0
    2021 : 63.3
    2022 : 60.2
    2023 : 64.3
    2024 : 70.4
    2025 : 70.5
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

    BalasHapus
  41. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    🧾 1. Delayed or Suppressed Audit Findings
    • The Auditor-General’s Reports, which are meant to expose irregularities in defense spending, often face delays in publication or are selectively tabled in Parliament.
    • Some findings are redacted or softened before release, especially when they involve politically sensitive contracts or high-ranking officials.
    • For example, the 2025 Auditor-General’s Report revealed that RM162.75 million in penalties for late delivery of GEMPITA vehicles were never collected, and RM1.42 million in fines were never imposed2.
    Impact: Delayed audits allow problems to fester, and suppressed findings prevent public scrutiny or corrective action.
    🕵️ 2. Limited Enforcement of Audit Recommendations
    • Although the Auditor-General routinely issues recommendations, ministries and agencies often fail to implement them.
    • In 2025, only a fraction of the 22 audit recommendations across seven ministries were acted upon, despite covering RM48.87 billion in programs.
    • The Ministry of Defence was flagged for fragmenting maintenance contracts to bypass procurement controls, yet no disciplinary action was taken.
    Impact: Without enforcement, audits become symbolic rather than corrective.
    🧱 3. Structural Weaknesses in Oversight Mechanisms
    • Malaydesh lacks an independent defense procurement oversight body. Oversight is split between the Ministry of Finance, Prime Minister’s Department, and MINDEF itself—creating conflicts of interest.
    • Internal audit units within the Armed Forces are under-resourced and lack authority to challenge senior leadership.
    • There’s no legal requirement for real-time audit tracking or public disclosure of contract performance.
    Impact: Oversight is fragmented, reactive, and vulnerable to political interference.
    🔄 4. Culture of Impunity and Political Protection
    • High-profile scandals (e.g. LCS, Scorpene submarines) have rarely led to convictions or full asset recovery.
    • Procurement agents and contractors with political ties often avoid prosecution, even when audit reports implicate them.
    • Transparency International Malaydesh has called this a “culture of impunity”, where systemic failures are normalized.
    Impact: Accountability is undermined, and corruption risks remain entrenched.
    📊 Summary Table: Audit Weaknesses and Their Consequences
    Audit Weakness Consequence for Military Procurement
    Delayed or redacted reports Public unaware of mismanagement
    Poor enforcement of recommendations No corrective action taken
    Fragmented oversight Conflicts of interest, weak governance
    Political protection No accountability for procurement failures

    BalasHapus
  42. HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
    ----------------------------------
    MAHATHIR = MALAS MISKIN
    menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
    -
    Sumber Berita:
    The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
    Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
    Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
    -
    ANWAR IBRAHIM = MISKIN
    “Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu.
    -
    Sumber Berita:
    Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
    Kementerian Kewangan Malondesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
    The Straits Times (2022): "Malondesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
    --------------------------------
    2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
    (Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
    -
    2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
    (Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
    =============
    =============
    INDONESIA
    2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
    (Note: The safety threshold of 60%)
    -
    2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
    (Note: The safety threshold of 60%)

    BalasHapus
  43. HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
    --------------------------------
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
    Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
    Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
    Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
    📌 2. Dampak Ekonomi
    Negatif:
    Menambah beban utang luar negeri.
    Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
    Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
    📊 Alur Sederhana
    Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
    Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal

    BalasHapus
  44. ALHAMDULILLAH...... COME TO PAPA LMS.. 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾



    KUALA LUMPUR: Ketiga-tiga Kapal Misi Pesisir `Batch 2' (LMSB2) milik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dijangka ditauliahkan sepenuhnya menjelang hujung tahun 2027.

    Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata pembinaan kapal-kapal berkenaan di Turkiye, kini berjalan lancar dan mengikut jadual yang telah ditetapkan sejak kontrak ditandatangani pada 2024.

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = CUT DEFENSE BUDGET
      Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      FOOD CRISIS
      RICE CRISIS
      Meanwhile, the minister noted that in MALAYDESH , rice scarcity has triggered panic among members of the public as dwindling stocks led to price increases, while the cost of imported rice has placed an additional burden on the people.
      The conditions in MALAYDESH showed that disruption in food stocks can cause social unrest. Food is not merely a basic need for the people but also a key factor in national stability,” he stressed.
      -----------
      300.000 LOST JOBS
      300.000 LOST JOBS
      300.000 LOST JOBS
      Almost 300,000 lost their jobs in the last 4 years, Dewan Rakyat told Deputy human resources minister Abdul Rahman Mohamad says various programmes have been introduced to tackle underemployment. total of 293,639 workers lost their jobs between 2020 and Sept 26, with the manufacturing sector recording the highest number of layoffs at 75,615
      --------------
      30.000 JOBS CUT PETRONAS
      30.000 JOBS CUT PETRONAS
      30.000 JOBS CUT PETRONAS
      MALAYDESH 's state energy firm Petronas will reduce its workforce to ensure its long-term survival amid increasing challenges in the global operating environment
      --------------
      30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
      30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
      30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
      The MALAYDESH government’s decision to terminate 30,000 contract staff without a school-leaving certification has drawn backlash from the country’s public service union, which said the sudden end to long careers working for the state lacks compassion.

      Hapus
    2. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
      -
      5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      6x Ganti Mindef = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      -
      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
  45. 1 lagi berita GEMBIRA... kapal LCS ke-4 ON THE WAY Guys... HOREYYYY... 🔥🔥😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾



    https://x.com/LUNAS_MY/status/2064218920320647174

    BalasHapus
    Balasan
    1. MALONDESH CUT DEFENSE BUDGET
      -
      • Kementerian Dalam Negeri (KDN): Dipotong RM674 juta.
      • Perbendaharaan (Kementerian Kewangan): Dipotong RM664 juta.
      • Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW): Dipotong RM571 juta.
      • Kementerian Pertahanan (MINDEF): Dipotong RM508 juta.
      • Kementerian Pendidikan (KPM): Dipotong RM466 juta.
      --------------------------------
      2026 APRIL = CUT BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict, according to a government directive reviewed by Reuters.
      --------------------------------
      2026 JANUARY = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      1️⃣ DATA UTANG MALONDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      Utang Household: RM 1,65 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      Jumlah Penduduk Malondesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALONDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      Utang Household: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      ----------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
      -
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
      -
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
      -
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
      -
      2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
      -
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
      -
      2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
      -
      2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
      -
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
      -
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
      -
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
      -
      2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
      -
      2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

      Hapus
    2. 2026 = CUT DEFENSE BUDGET
      Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      DATA UTANG MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      ➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      ---------------------------------
      MALAYDESH DEFICIT =
      SALES AND SERVICE TAX EXPANSION
      SUBSIDY RATIONALISATION
      A budget deficit in MALAYDESH can lead to economic instability, financial difficulties, and increased government DEBT.
      Economic impact
      • Economic growth: Prolonged budget deficits can hinder economic growth.
      • Financial instability: Budget deficits can expose MALAYDESH to financial instability.
      Government DEBT
      • DEBT increase: Budget deficits increase government DEBT over time.
      • Interest costs: Higher interest costs dampen economic growth.
      • Creditors: Creditors may become concerned about the government's ability to repay its DEBT.
      Fiscal consolidation
      • Subsidy rationalisation
      Rationalizing subsidies, particularly for fuel, can help reduce the fiscal deficit.
      • Sales and Service Tax (SST) expansion
      Expanding the Sales and Service Tax (SST) can help reduce the fiscal deficit.
      Budget deficit targets
      • 2025: The government targets a budget deficit of 3.8% of GDP in 2025.
      • 2026: The government aims to reduce the fiscal deficit to around 3% of GDP by 2026.
      Budget deficit and DEBT
      Budget deficits and federal government DEBT are interrelated and affect each other
      ==========
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH ,

      Hapus
    3. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
      -
      FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
      LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
      MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
      DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
      -
      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
  46. Manakala INDIANESIA.... Sebatas LOI sudah NGEMIS PINJAMAN.... 🔥🔥🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
      -
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
      -
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
      -
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
      -
      2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
      -
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
      -
      2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
      -
      2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
      -
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
      -
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
      -
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
      -
      2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
      -
      2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
      ----------------------------------
      KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      -
      keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
      Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
      Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
      Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura

      Hapus
    2. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
      -
      • Beban per Kapita: Naik 8,7x (RM 10.821 ke RM 94.544).
      • Utang Pemerintah: RM 98 M (35,8% PDB) menjadi RM 1,79 T (70,5% PDB).
      • Utang Rumah Tangga: RM 135 M (49,3% PDB) menjadi RM 1,65 T (84,3% PDB).

      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
    3. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      ----------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
      -
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
      -
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
      -
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
      -
      2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
      -
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
      -
      2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
      -
      2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
      -
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
      -
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
      -
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
      -
      2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
      -
      2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

      Hapus
  47. HOREYYYYY.... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾



    Tiga Kapal LMS Batch 2 bakal ditauliah menjelang hujung tahun 2027

    https://berita.rtm.gov.my/nasional/senarai-berita-nasional/senarai-artikel/tiga-kapal-lms-batch-2-bakal-ditauliah-menjelang-hujung-tahun-2027/

    BalasHapus
    Balasan
    1. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      --------------------------------
      PERDANA MENTERI =
      DEFACT
      KILL PREGNANT WOMEN
      -
      LCS =
      MANGKRAK 15 YEARS
      BANNED NSM
      -
      LMS B1 =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      -
      LMS B2 =
      DOWNGRADE BABUR CLASS
      NO TORPEDO
      -
      LEKIU =
      EXO B2 EXPIRED
      RADAR CMS USANG
      -
      KASTURI =
      EXO B2 EXPIRED
      NO TORPEDO
      -
      LAKSAMANA =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      -
      KEDAH =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      -
      PERDANA =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      -
      HANDALAN =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      -
      JERUNG =
      GUNBOAT
      NO MISSILE
      NO TORPEDO
      ---------------
      SU-30MKM =
      LOW SERVICEABILITY
      SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
      CANARY PROJECT DELAY
      -
      F/A-18D HORNET =
      AGING AIRFRAME
      LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
      DEPENDENT ON US UPGRADE
      -
      HAWK 108/208 =
      FREQUENT CRASHES
      OBSOLETE AVIONICS
      GROUNDED ISSUES
      -
      MIG-29N (RETIRED) =
      TOTAL FAILURE
      LOGISTIC NIGHTMARE
      MOTHBALLED AT KUANTAN
      -
      FA-50M (ON ORDER) =
      LIGHTWEIGHT ONLY
      DELAYED DELIVERY
      NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
      BANNED AMRAAM 120
      -
      C-130 HERCULES =
      METAL FATIGUE
      OVERWORKED
      ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
      ----------------
      PT-91M PENDEKAR =
      POLISH SPARES DISCONTINUED
      TRANSMISSION ISSUES (RENK)
      ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
      -
      AV8 GEMPITA =
      TENDER IRREGULARITIES
      UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
      INTEGRATION DELAY
      -
      ACV-15 ADNAN =
      AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
      OBSOLETE ELECTRONICS
      -
      FV101 SCORPION =
      RECOMMENDED RETIREMENT
      MAINTENANCE NIGHTMARE
      END OF SERVICE LIFE
      -
      MILDEF TARANTULA =
      LIMITED ADOPTION
      OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
      DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
      -
      CONDOR 4X4 / SIBMAS =
      RETIRED STATUS (2023)
      MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
      -
      ASTROS II (MLRS) =
      EXPENSIVE AMMUNITION
      LACK OF PRECISION GUIDANCE
      PLATFORM AGING
      ----------------
      🤣😝😀😁🤣😝😀😁

      Hapus
    2. 2026 = CUT DEFENSE BUDGET
      Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      A400M
      PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
      MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
      ---------------------------------
      MKM = BARTER PALM OIL
      MIG29N = BARTER PALM OIL
      MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
      ---------------------------------
      FA50M BARTER PALM OIL
      On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
      ---------------------------------
      SCORPENE BARTER PALM OIL
      Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
      ---------------------------------
      PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
      Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
      ---------------------------------
      2025-2017 : 9 TAHUN NGEMIS F18 KUWAIT = 2026 BATAL
      2025-2017 : 9 TAHUN NGEMIS F18 KUWAIT = 2026 BATAL
      2025-2017 : 9 TAHUN NGEMIS F18 KUWAIT = 2026 BATAL
      MALAYDESH has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”.
      ---------------------------------
      TIAP TAHUN TIPU-TIPU MEMBUAL SPH
      2016 PRANK NEXTER
      Nexter in cooperation with Advanced Defense Systems (ADS) is proposing the CAESAR 155mm 52 .cal self propelled howitzer to the MALAYDESH Army, in order to fill a capability gap. An LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the MALAYDESH Army's firepower inventory.
      ---------------------------------
      2023 PRANK MKE
      The MALAYDESH Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
      ---------------------------------
      2022 PRANK KDS
      MALAYDESH is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm self-propelled howitzers for the MALAYDESH Army.

      Hapus
    3. Top 10 Ekonomi Asia 2025 (PDB PPP)
      Tiongkok: US$ 37,07 T
      India: US$ 16,19 T
      Jepang: US$ 6,70 T
      Indonesia: US$ 5,03 T
      Turki: US$ 3,83 T
      Korea Selatan: US$ 3,06 T
      Arab Saudi: US$ 2,42 T
      Iran: US$ 1,85 T
      Taiwan: US$ 1,81 T
      Pakistan: US$ 1,72 T

      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
  48. 1 lagi berita GEMBIRA... GENK KUNYIT MEROKET Guys... HOREYYYY... 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾

    SEMAKIN SUBUR KOMUNITAS LGBT DI MALONDESH KONON NEGARA MAYORITAS MUSLIM....APA KARENA DIDUKUNG SAMA PMX ANUAR EPSTAIN SONGSANG 😂😂😂

    51 Pria Ditangkap dalam Penggerebekan Diduga Pesta Gay dan Narkoba

    https://www.cnbcindonesia.com/news/20260526184143-4-738244/51-pria-ditangkap-dalam-penggerebekan-diduga-pesta-gay-dan-narkoba

    Aparat Malaysia menangkap 51 pria dalam serangkaian penggerebekan di sebuah hotel mewah di Kuala Lumpur yang diduga menjadi lokasi pesta gay disertai penggunaan narkoba.

    #TAMATLAH SUDAH ALKISAH KAMI KATA IPIN 🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  49. #TAMATLAH SUDAH ALKISAH KAMI KATA IPIN 🤣🤣🤣🤣



    Rupiah Ambles Rp18.000, Indonesia Hadapi Gagal Bayar Utang Luar Negeri

    https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/bisnis/7837965/rupiah-ambles-rp18000-indonesia-hadapi-gagal-bayar-utang-luar-negeri

    BalasHapus
    Balasan
    1. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      ----------------------------------
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. Malaydesh mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, Malaydesh tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.

      Hapus
    2. 2026 = CUT DEFENSE BUDGET
      Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
      Outdated equipment
      • The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
      • The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
      Corruption
      • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
      • The MAF has been plagued by corruption.
      Budgetary constraints
      • The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
      • The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
      Non-traditional security threats
      • The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
      • The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
      Regional strategic environment
      The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective
      ---------------------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
      • Logistics
      A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
      • Budgeting
      MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • Personnel
      The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
      • Procurement
      The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
      • Political interference
      Political interference and corruption are undermining combat readiness.
      • Territorial disputes
      MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
      • Transboundary haze
      Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
      • Fleet sustainment
      The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.

      Hapus
    3. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
      -
      1 IN 4 ADOLESCENTS HAD DEPRESSION
      1 IN 10 ADOLESCENTS HAD ATTEMPTED SUICIDE
      1 IN 3 PEOPLE = HAVE A MENTAL DISORDER.
      -
      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
  50. SELL INDIANESIA.... 🔥🔥🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      ----------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 2010–2026
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malondesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026

      Hapus
    2. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
      -
      2026 = CUT BUDGET
      2026 = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      -
      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
  51. Berita malaydesh shoping nggak ada min ? Kesian tuh beruk2 gak ada bahan yg dibanggakan. Ada juga shoping beras dan jagung kwalitas pakan ternak utk para beruk 😁😁

    BalasHapus
  52. Kesian min, mereka nggak ada bahan utk dibanggakan min. Ayi dong min beritain shoping malaydesh. Pleaseeee 😁😁😁

    BalasHapus
  53. TAHUN DEPAN......HOREYYYYY.... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾



    Tiga Kapal LMS Batch 2 bakal ditauliah menjelang hujung tahun 2027

    https://berita.rtm.gov.my/nasional/senarai-berita-nasional/senarai-artikel/tiga-kapal-lms-batch-2-bakal-ditauliah-menjelang-hujung-tahun-2027/

    BalasHapus
    Balasan
    1. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      ----------------------------------
      MAHATHIR = MALAS MISKIN
      menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
      -
      Sumber Berita:
      The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
      Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
      Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
      -
      ANWAR IBRAHIM = MISKIN
      “Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu.
      -
      Sumber Berita:
      Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
      Kementerian Kewangan Malondesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
      The Straits Times (2022): "Malondesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
      --------------------------------
      2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
      (Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
      -
      2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
      (Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
      =============
      =============
      INDONESIA
      2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
      (Note: The safety threshold of 60%)
      -
      2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
      (Note: The safety threshold of 60%)

      Hapus
    2. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
      UTANG Govt = 70,5%
      UTANG HOUSEHOLD = 84,3%
      -
      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
  54. memang NGUTANG tu BANGGA....??? aneh IQ GORILLA.....HAHAHAHHA

    BalasHapus
    Balasan
    1. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      ----------------------------------
      BEBAN UTANG PER KAPITA & POPULASI (2026–1998)
      2026: RM 94,544 | POPULASI: 36,385,115 JIWA
      2025: RM 81,998 | POPULASI: 35,977,838 JIWA
      2024: RM 79,315 | POPULASI: 34,671,895 JIWA
      2023: RM 74,587 | POPULASI: 35,126,298 JIWA
      2022: RM 70,901 | POPULASI: 34,695,493 JIWA
      2021: RM 67,667 | POPULASI: 34,282,399 JIWA
      2020: RM 63,464 | POPULASI: 33,870,000 JIWA
      2019: RM 60,179 | POPULASI: 33,450,000 JIWA
      2018: RM 57,605 | POPULASI: 33,000,000 JIWA
      2017: RM 54,910 | POPULASI: 32,540,000 JIWA
      2016: RM 52,699 | POPULASI: 32,040,000 JIWA
      2015: RM 51,253 | POPULASI: 31,520,000 JIWA
      2014: RM 47,927 | POPULASI: 30,980,000 JIWA
      2013: RM 44,992 | POPULASI: 30,420,000 JIWA
      2012: RM 41,326 | POPULASI: 29,850,000 JIWA
      2011: RM 37,904 | POPULASI: 29,260,000 JIWA
      2010: RM 34,488 | POPULASI: 28,650,000 JIWA
      2009: RM 31,326 | POPULASI: 28,040,000 JIWA
      2008: RM 26,155 | POPULASI: 27,450,000 JIWA
      2007: RM 25,316 | POPULASI: 26,860,000 JIWA
      2006: RM 23,381 | POPULASI: 26,260,000 JIWA
      2005: RM 21,940 | POPULASI: 25,660,000 JIWA
      2004: RM 20,550 | POPULASI: 25,060,000 JIWA
      2003: RM 18,560 | POPULASI: 24,460,000 JIWA
      2002: RM 16,798 | POPULASI: 23,870,000 JIWA
      2001: RM 15,162 | POPULASI: 23,280,000 JIWA

      Hapus
    2. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
      NGEMIS BERAS
      NGEMIS JAGUNG
      NGEMIS BATUBARA
      -
      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
  55. 1 lagi berita GEMBIRA... GENK KUNYIT MEROKET Guys... HOREYYYY... 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾

    SEMAKIN SUBUR KOMUNITAS LGBT DI MALONDESH KONON NEGARA MAYORITAS MUSLIM....APA KARENA DIDUKUNG SAMA PMX ANUAR EPSTAIN SONGSANG 😂😂😂

    51 Pria Ditangkap dalam Penggerebekan Diduga Pesta Gay dan Narkoba

    https://www.cnbcindonesia.com/news/20260526184143-4-738244/51-pria-ditangkap-dalam-penggerebekan-diduga-pesta-gay-dan-narkoba

    Aparat Malaysia menangkap 51 pria dalam serangkaian penggerebekan di sebuah hotel mewah di Kuala Lumpur yang diduga menjadi lokasi pesta gay disertai penggunaan narkoba.

    MEMANG IQ BOTOL TUH BANGGA......CUMA ADA DI MALONDESH 🔥🔥🤣🤣🤣

    #TAMATLAH SUDAH ALKISAH KAMI KATA IPIN 🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  56. Ahaaa dolar menuruunnn haha!✌️😋🤑
    apalagi rm..uhuy
    ⬇️⬇️⬇️⬇️
    https://www.headline.co.id/95852/harga-dollar-hari-ini-10-juni-2026-di-rp17-881-rupiah-dipengaruhi-sentimen-global-dan-kebijakan-bi/

    BalasHapus
  57. Ahaaa dolar menuruunnn haha!✌️😋🤑
    apalagi rm..uhuy
    ⬇️⬇️⬇️⬇️
    https://www.headline.co.id/95852/harga-dollar-hari-ini-10-juni-2026-di-rp17-881-rupiah-dipengaruhi-sentimen-global-dan-kebijakan-bi/

    BalasHapus
  58. mankala INDIANESIA...Baru saja LOI...sudah mau BERBASIS HUTANG.... Harap Korea berhati hati dengan negara tu...HUTANG KFX saja NUNGGAK tak dibayar

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      TREASURY ORDERED CUTS
      FISCAL COLLAPSE (MIDDLE EAST IMPACT)
      OPERATING BUDGET SLASHED
      --------------------------------
      MEI 2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      NORWAY EXPORT BLOCKADE
      NON-NATO BAN POLICY
      MARITIME STRIKE VACUUM
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      JANUARY 16 LOCKDOWN
      BRIBERY SCANDAL (EX-ARMY CHIEF)
      POLICE & MILITARY CONTRACTS FROZEN
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      NAVAL GROUP AUDIT FAILURE
      4000 PIPES & CABLES DEFECT
      LCS PROJECT PERMANENT STALL
      --------------------------------
      2025 = SIPRI KOSONG
      ZERO GLOBAL ARMS TRANSFER
      FISCAL PARALYSIS SYMBOL
      NO MODERNIZATION REALIZED
      --------------------------------
      2024 = SIPRI KOSONG
      EMPTY DEFENSE SHOPPING LIST
      MILITARY STAGNATION
      REGIONAL LAGGARD STATUS
      --------------------------------
      2023 = 5 TENDER CANCELLED
      MINDEF INFRASTRUCTURE FAILURE
      SUPPLY CONTRACT TERMINATED
      BUDGETARY MISMANAGEMENT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      24,100 LAYOFFS (SOCSO DATA)
      JANUARY CRISIS PEAK
      ECONOMIC BANKRUPTCY SIGNAL
      --------------------------------
      FEBRUARI 2026 = F/A-18 BATAL
      KUWAIT HORNET REJECTION
      4 OFFICIAL LETTERS FAILED
      NO NEW AIR SUPERIORITY
      --------------------------------
      MANAGEMENT FAILURE =
      RM 7.8 BILLION PLAGUED CONTRACTS
      68 GEMPITA LATE DELIVERY
      RM 162M FINES UNCOLLECTED
      --------------------------------
      CORRUPTION RISKS =
      NON-TRANSPARENT DEAL STRUCTURE
      POLITICALLY CONNECTED MIDDLEMEN
      "FLYING COFFIN" BLACK HAWK SCANDAL
      --------------------------------
      AGING INVENTORY =
      171 ASSETS OVER 30 YEARS OLD
      NO REPLACEMENT ROADMAP
      OPERATIONAL READINESS COLLAPSE
      --------------------------------
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      1. TURKI (LMS B2) =
      G2G VIA SSB
      BUNGA 4%-6% OECD
      TENOR 15 TAHUN
      --------------------------------
      2. KOREA SELATAN (FA-50) =
      HYBRID KEXIM LOAN
      BARTER CPO 50%
      MANAGEMENT FEE 0.5%
      --------------------------------
      3. INGGRIS (HAWK) =
      UKEF STANDARD
      MUST 15% DOWN PAYMENT
      NLF STABLE INTEREST
      --------------------------------
      4. CHINA (LMS B1) =
      100% EXIMBANK LOAN
      INTEREST 3.5% FIXED
      10 YEAR TENOR
      --------------------------------
      5. POLANDIA (PT-91M) =
      DP 15% + BARTER CPO
      TRANSMISSION ISSUES
      10 YEAR INSTALLMENT
      --------------------------------
      6. JERMAN (KEDAH) =
      EULER HERMES GUARANTEE
      COMMERCIAL CREDIT
      DEUTSCHE BANK CONSORTIUM
      --------------------------------
      7. SINDIKASI LCS =
      17 CREDITORS MASSIVE DEBT
      INTEREST 6% DECLINING
      15 YEAR EXTENDED TENOR
      --------------------------------
      HUTANG & KEGAGALAN SISTEMIK =
      DEBT TO GDP = 84.3% (CRITICAL)
      TOTAL DEBT = RM 1.63 TRILLION
      1MDB LEGACY = RM 18.2 BILLION
      GOVT DEBT RATIO = 60.4%
      MIG-29 = GROUNDED / MONUMEN
      NURI = GROUNDED (REPLACED BY LEASE)
      LCS = MANGKRAK KARATAN
      OPV = MANGKRAK (3 PAID, 1 DELIVERED)
      SKYHAWK = 48 UNITS MISSING
      JET ENGINES = 2 UNITS STOLEN
      SUBMARINE = DEFACT / SCANDAL
      --------------------------------
      CAPACITY VACUUM (NO ASSETS) =
      NO MARINIR = NO AMPHIBIOUS POWER
      NO LPD / LST = NGEMIS USA LPD
      NO SPH = CANCELLED (YAVUZ/CAESAR)
      NO HEAVY ATTACK = NGEMIS AH-1Z
      NO TANKER / KCR = LOGISTIC FAILURE
      NO MPA = ATR-72 DELAYED
      NO UCAV = ANKA ISR ONLY (OMPONG)
      NO MRAD / LRAD = VSHORAD ONLY
      NATION ON LEASE (SEWA NATION) =
      SEWA HELI = 28 UNITS (BLACKHAWK/AW139)
      SEWA PESAWAT = L-39 ITCC (CANADA)
      SEWA SIMULATOR = MKM & EC120B
      SEWA MARITIM = FIB, ROVER, MV AISHAH
      SEWA LOGISTIK = TRUK 3 TON, 4X4, TRAILERS
      SEWA MOTOR = BMW R1250RT & POLIS
      SEWA VSHORAD = TEMPORARY DEFENSE
      SEWA HOVERCRAFT = NO OWNERSHIP
      --------------------------------
      STRATEGIC COLLAPSE =
      F18 KUWAIT = 4X REJECTED (NGEMIS)
      NSM / MICA = CANCELLED / BANNED
      C130H = REPLACED 2045 (ANCIENT)
      AV8 GEMPITA = MOGOK BERASAP
      PT-91M = NO SPARE PARTS
      SAVING RATIO = 84% CITIZENS NO SAVING



      Hapus
    2. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      ----------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALONDESH PERIODE 1998–2025:
      1998 : -1,8% (± USD 33,6 MILIAR)
      1999 : -3,2% (± USD 34,3 MILIAR)
      2000 : -5,8% (± USD 32,5 MILIAR)
      2001 : -5,5% (± USD 38,0 MILIAR)
      2002 : -5,6% (± USD 39,5 MILIAR)
      2003 : -5,0% (± USD 41,3 MILIAR)
      2004 : -4,1% (± USD 41,9 MILIAR)
      2005 : -3,6% (± USD 40,7 MILIAR)
      2006 : -3,3% (± USD 39,6 MILIAR)
      2007 : -3,2% (± USD 39,3 MILIAR)
      2008 : -4,8% (± USD 39,3 MILIAR)
      2009 : -6,7% (± USD 50,4 MILIAR)
      2010 : -5,4% (± USD 51,8 MILIAR)
      2011 : -4,8% (± USD 53,7 MILIAR)
      2012 : -4,5% (± USD 55,6 MILIAR)
      2013 : -3,9% (± USD 55,3 MILIAR)
      2014 : -3,4% (± USD 56,9 MILIAR)
      2015 : -3,2% (± USD 55,7 MILIAR)
      2016 : -3,1% (± USD 54,3 MILIAR)
      2017 : -3,0% (± USD 55,6 MILIAR)
      2018 : -3,7% (± USD 57,0 MILIAR)
      2019 : -3,4% (± USD 67,6 MILIAR)
      2020 : -6,2% (± USD 69,1 MILIAR)
      2021 : -6,4% (± USD 65,5 MILIAR)
      2022 : -5,6% (± USD 69,7 MILIAR)
      2023 : -5,0% (± USD 68,3 MILIAR)
      2024 : -4,1% (± USD 298,4 MILIAR) (Pemangkasan subsidi)
      2025 : -3,8% (± USD 325,6 MILIAR) (Rasionalisasi RON95)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malondesh.

      Hapus
    3. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
      ASET MILITER USANG
      SEWA ALAT MILITER
      KORUPSI MILITER
      -
      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
  59. Rupiah naik bukan kerana KUAT...Tapi langkah TERDESAK Bank INDIANESIA terpaksa MENAIKKAN SUKU BUNGA guys....HAHAHAHHAHA



    Bank Indonesia (BI) secara resmi menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% untuk menahan kejatuhan nilai tukar Rupiah. Langkah ini diambil menyusul depresiasi Rupiah yang melemah hingga 8,6% ke level Rp18.171 per dolar AS

    BalasHapus
    Balasan
    1. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      ----------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 1998–2026
      1998 : RM 165,4 Miliar
      1999 : RM 178,3 Miliar
      2000 : RM 192,2 Miliar
      2001 : RM 207,2 Miliar
      2002 : RM 223,3 Miliar
      2003 : RM 240,7 Miliar
      2004 : RM 259,5 Miliar
      2005 : RM 279,7 Miliar
      2006 : RM 301,5 Miliar
      2007 : RM 325,0 Miliar
      2008 : RM 350,4 Miliar
      2009 : RM 377,7 Miliar
      2010 : RM 407,1 Miliar
      2011 : RM 456,1 Miliar
      2012 : RM 501,6 Miliar
      2013 : RM 547,7 Miliar
      2014 : RM 582,8 Miliar
      2015 : RM 630,5 Miliar
      2016 : RM 648,5 Miliar
      2017 : RM 686,8 Miliar
      2018 : RM 1,19 Triliun
      2019 : RM 1,25 Triliun
      2020 : RM 1,32 Triliun
      2021 : RM 1,38 Triliun
      2022 : RM 1,45 Triliun
      2023 : RM 1,53 Triliun
      2024 : RM 1,63 Triliun
      2025 : RM 1,71 Triliun
      2026 : RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malondesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      TAHUN RASIO UTANG TERHADAP GDP (%) 1998–2025
      1998 : 35,8%
      1999 : 40,4%
      2000 : 36,1%
      2001 : 42,5%
      2002 : 44,9%
      2003 : 45,9%
      2004 : 45,1%
      2005 : 43,8%
      2006 : 41,5%
      2007 : 41,1%
      2008 : 41,3%
      2009 : 51,1%
      2010 : 52.4%
      2011 : 51.8
      2012 : 53.3
      2013 : 54.7
      2014 : 55.0
      2015 : 55.1
      2016 : 52.7
      2017 : 51.9
      2018 : 52.5
      2019 : 52.4
      2020 : 62.0
      2021 : 63.3
      2022 : 60.2
      2023 : 64.3
      2024 : 70.4
      2025 : 70.5
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics


      Hapus
    2. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
      -
      FA-50M VERSI MURAH FA50PL✔️
      LMS B2 VERSI MURAH BABUR CLASS✔️
      MD530G VERSI SIPIL MURAH AH-6i✔️
      -
      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
  60. Nak tahu apa kesan Bank INDIANESIA MENAIKKAN SUKU BUNGA......??? Baca guys...HAHAHAH


    Tindakan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan membawa risiko utama berupa peningkatan biaya pinjaman (seperti KPR dan kredit modal kerja) dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga memicu risiko penurunan daya beli masyarakat dan risiko kredit macet akibat beban cicilan yang membengkak.

    BalasHapus
    Balasan
    1. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      ----------------------------------
      KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      -
      keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
      Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
      Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
      Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura

      Hapus
    2. 1998-2026 (28 TAHUN) =
      KLAIM RINGGIT KUAT
      KLAIM KAYA
      --------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 1998–2026
      1998 : RM 165,4 Miliar
      1999 : RM 178,3 Miliar
      2000 : RM 192,2 Miliar
      2001 : RM 207,2 Miliar
      2002 : RM 223,3 Miliar
      2003 : RM 240,7 Miliar
      2004 : RM 259,5 Miliar
      2005 : RM 279,7 Miliar
      2006 : RM 301,5 Miliar
      2007 : RM 325,0 Miliar
      2008 : RM 350,4 Miliar
      2009 : RM 377,7 Miliar
      2010 : RM 407,1 Miliar
      2011 : RM 456,1 Miliar
      2012 : RM 501,6 Miliar
      2013 : RM 547,7 Miliar
      2014 : RM 582,8 Miliar
      2015 : RM 630,5 Miliar
      2016 : RM 648,5 Miliar
      2017 : RM 686,8 Miliar
      2018 : RM 1,19 Triliun
      2019 : RM 1,25 Triliun
      2020 : RM 1,32 Triliun
      2021 : RM 1,38 Triliun
      2022 : RM 1,45 Triliun
      2023 : RM 1,53 Triliun
      2024 : RM 1,63 Triliun
      2025 : RM 1,71 Triliun
      2026 : RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malondesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      TAHUN RASIO UTANG TERHADAP GDP (%) 1998–2025
      1998 : 35,8%
      1999 : 40,4%
      2000 : 36,1%
      2001 : 42,5%
      2002 : 44,9%
      2003 : 45,9%
      2004 : 45,1%
      2005 : 43,8%
      2006 : 41,5%
      2007 : 41,1%
      2008 : 41,3%
      2009 : 51,1%
      2010 : 52.4%
      2011 : 51.8
      2012 : 53.3
      2013 : 54.7
      2014 : 55.0
      2015 : 55.1
      2016 : 52.7
      2017 : 51.9
      2018 : 52.5
      2019 : 52.4
      2020 : 62.0
      2021 : 63.3
      2022 : 60.2
      2023 : 64.3
      2024 : 70.4
      2025 : 70.5
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALONDESH PERIODE 1998–2025:
      1998 : -1,8% (± USD 33,6 MILIAR)
      1999 : -3,2% (± USD 34,3 MILIAR)
      2000 : -5,8% (± USD 32,5 MILIAR)
      2001 : -5,5% (± USD 38,0 MILIAR)
      2002 : -5,6% (± USD 39,5 MILIAR)
      2003 : -5,0% (± USD 41,3 MILIAR)
      2004 : -4,1% (± USD 41,9 MILIAR)
      2005 : -3,6% (± USD 40,7 MILIAR)
      2006 : -3,3% (± USD 39,6 MILIAR)
      2007 : -3,2% (± USD 39,3 MILIAR)
      2008 : -4,8% (± USD 39,3 MILIAR)
      2009 : -6,7% (± USD 50,4 MILIAR)
      2010 : -5,4% (± USD 51,8 MILIAR)
      2011 : -4,8% (± USD 53,7 MILIAR)
      2012 : -4,5% (± USD 55,6 MILIAR)
      2013 : -3,9% (± USD 55,3 MILIAR)
      2014 : -3,4% (± USD 56,9 MILIAR)
      2015 : -3,2% (± USD 55,7 MILIAR)
      2016 : -3,1% (± USD 54,3 MILIAR)
      2017 : -3,0% (± USD 55,6 MILIAR)
      2018 : -3,7% (± USD 57,0 MILIAR)
      2019 : -3,4% (± USD 67,6 MILIAR)
      2020 : -6,2% (± USD 69,1 MILIAR)
      2021 : -6,4% (± USD 65,5 MILIAR)
      2022 : -5,6% (± USD 69,7 MILIAR)
      2023 : -5,0% (± USD 68,3 MILIAR)
      2024 : -4,1% (± USD 298,4 MILIAR) (Pemangkasan subsidi)
      2025 : -3,8% (± USD 325,6 MILIAR) (Rasionalisasi RON95)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malondesh.
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malondesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malondesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
      =============
      =============
      INDONESIA
      2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
      (Note: The safety threshold of 60%)
      -
      2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
      (Note: The safety threshold of 60%)

      Hapus
  61. Rupiah Bukan tiba tiba kuat ya tapi akibat BANK INDIANESIA terpaksa menaikkan lagi ACUAN SUKU BUNGA..... dan baca guys apa kesannya pada RAKYAT.....



    BI Tiba-tiba Naikkan Suku Bunga, Ini yang Perlu Diperhatikan

    https://finance.detik.com/moneter/d-8524706/bi-tiba-tiba-naikkan-suku-bunga-ini-yang-perlu-diperhatikan

    BalasHapus
    Balasan
    1. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      ----------------------------------
      5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      6x Ganti Mindef = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      -
      2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
      2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
      2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
      2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
      2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
      2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin

      Hapus
    2. 1998-2026 (28 TAHUN) =
      KLAIM RINGGIT KUAT
      KLAIM KAYA
      --------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 1998–2026
      1998 : RM 165,4 Miliar
      1999 : RM 178,3 Miliar
      2000 : RM 192,2 Miliar
      2001 : RM 207,2 Miliar
      2002 : RM 223,3 Miliar
      2003 : RM 240,7 Miliar
      2004 : RM 259,5 Miliar
      2005 : RM 279,7 Miliar
      2006 : RM 301,5 Miliar
      2007 : RM 325,0 Miliar
      2008 : RM 350,4 Miliar
      2009 : RM 377,7 Miliar
      2010 : RM 407,1 Miliar
      2011 : RM 456,1 Miliar
      2012 : RM 501,6 Miliar
      2013 : RM 547,7 Miliar
      2014 : RM 582,8 Miliar
      2015 : RM 630,5 Miliar
      2016 : RM 648,5 Miliar
      2017 : RM 686,8 Miliar
      2018 : RM 1,19 Triliun
      2019 : RM 1,25 Triliun
      2020 : RM 1,32 Triliun
      2021 : RM 1,38 Triliun
      2022 : RM 1,45 Triliun
      2023 : RM 1,53 Triliun
      2024 : RM 1,63 Triliun
      2025 : RM 1,71 Triliun
      2026 : RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malondesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      TAHUN RASIO UTANG TERHADAP GDP (%) 1998–2025
      1998 : 35,8%
      1999 : 40,4%
      2000 : 36,1%
      2001 : 42,5%
      2002 : 44,9%
      2003 : 45,9%
      2004 : 45,1%
      2005 : 43,8%
      2006 : 41,5%
      2007 : 41,1%
      2008 : 41,3%
      2009 : 51,1%
      2010 : 52.4%
      2011 : 51.8
      2012 : 53.3
      2013 : 54.7
      2014 : 55.0
      2015 : 55.1
      2016 : 52.7
      2017 : 51.9
      2018 : 52.5
      2019 : 52.4
      2020 : 62.0
      2021 : 63.3
      2022 : 60.2
      2023 : 64.3
      2024 : 70.4
      2025 : 70.5
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALONDESH PERIODE 1998–2025:
      1998 : -1,8% (± USD 33,6 MILIAR)
      1999 : -3,2% (± USD 34,3 MILIAR)
      2000 : -5,8% (± USD 32,5 MILIAR)
      2001 : -5,5% (± USD 38,0 MILIAR)
      2002 : -5,6% (± USD 39,5 MILIAR)
      2003 : -5,0% (± USD 41,3 MILIAR)
      2004 : -4,1% (± USD 41,9 MILIAR)
      2005 : -3,6% (± USD 40,7 MILIAR)
      2006 : -3,3% (± USD 39,6 MILIAR)
      2007 : -3,2% (± USD 39,3 MILIAR)
      2008 : -4,8% (± USD 39,3 MILIAR)
      2009 : -6,7% (± USD 50,4 MILIAR)
      2010 : -5,4% (± USD 51,8 MILIAR)
      2011 : -4,8% (± USD 53,7 MILIAR)
      2012 : -4,5% (± USD 55,6 MILIAR)
      2013 : -3,9% (± USD 55,3 MILIAR)
      2014 : -3,4% (± USD 56,9 MILIAR)
      2015 : -3,2% (± USD 55,7 MILIAR)
      2016 : -3,1% (± USD 54,3 MILIAR)
      2017 : -3,0% (± USD 55,6 MILIAR)
      2018 : -3,7% (± USD 57,0 MILIAR)
      2019 : -3,4% (± USD 67,6 MILIAR)
      2020 : -6,2% (± USD 69,1 MILIAR)
      2021 : -6,4% (± USD 65,5 MILIAR)
      2022 : -5,6% (± USD 69,7 MILIAR)
      2023 : -5,0% (± USD 68,3 MILIAR)
      2024 : -4,1% (± USD 298,4 MILIAR) (Pemangkasan subsidi)
      2025 : -3,8% (± USD 325,6 MILIAR) (Rasionalisasi RON95)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malondesh.
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malondesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malondesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
      =============
      =============
      INDONESIA
      2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
      (Note: The safety threshold of 60%)
      -
      2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
      (Note: The safety threshold of 60%)

      Hapus
  62. RUPIAH naik pun hanya kerana BANK INDIANESIA NAIKKAN LAGI ACUAN SUKU BUNGA ya guys.....HAHAHAHAHHA.... tapi ada AKIBATNYA ke rakyat....



    Efek Domino BI Rate 5,50 Persen: Cicilan KPR Naik, ini Skemanya

    https://www.kabarbursa.com/makro/efek-domino-bi-rate-550-persen-cicilan-kpr-naik-ini-skemanya

    BalasHapus
    Balasan
    1. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
      -
      1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
      -
      1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
      -
      2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
      -
      2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
      -
      2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
      -
      2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
      -
      2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
      -
      2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
      -
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
      -
      2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
      -
      2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
      -
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
      -
      2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
      ----------------------------------
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK 🦧GORILA ....
      -
      KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malondesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malondesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malondesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malondesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.

      Hapus
    2. 1998-2026 (28 TAHUN) =
      KLAIM RINGGIT KUAT
      KLAIM KAYA
      --------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 1998–2026
      1998 : RM 165,4 Miliar
      1999 : RM 178,3 Miliar
      2000 : RM 192,2 Miliar
      2001 : RM 207,2 Miliar
      2002 : RM 223,3 Miliar
      2003 : RM 240,7 Miliar
      2004 : RM 259,5 Miliar
      2005 : RM 279,7 Miliar
      2006 : RM 301,5 Miliar
      2007 : RM 325,0 Miliar
      2008 : RM 350,4 Miliar
      2009 : RM 377,7 Miliar
      2010 : RM 407,1 Miliar
      2011 : RM 456,1 Miliar
      2012 : RM 501,6 Miliar
      2013 : RM 547,7 Miliar
      2014 : RM 582,8 Miliar
      2015 : RM 630,5 Miliar
      2016 : RM 648,5 Miliar
      2017 : RM 686,8 Miliar
      2018 : RM 1,19 Triliun
      2019 : RM 1,25 Triliun
      2020 : RM 1,32 Triliun
      2021 : RM 1,38 Triliun
      2022 : RM 1,45 Triliun
      2023 : RM 1,53 Triliun
      2024 : RM 1,63 Triliun
      2025 : RM 1,71 Triliun
      2026 : RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malondesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      TAHUN RASIO UTANG TERHADAP GDP (%) 1998–2025
      1998 : 35,8%
      1999 : 40,4%
      2000 : 36,1%
      2001 : 42,5%
      2002 : 44,9%
      2003 : 45,9%
      2004 : 45,1%
      2005 : 43,8%
      2006 : 41,5%
      2007 : 41,1%
      2008 : 41,3%
      2009 : 51,1%
      2010 : 52.4%
      2011 : 51.8
      2012 : 53.3
      2013 : 54.7
      2014 : 55.0
      2015 : 55.1
      2016 : 52.7
      2017 : 51.9
      2018 : 52.5
      2019 : 52.4
      2020 : 62.0
      2021 : 63.3
      2022 : 60.2
      2023 : 64.3
      2024 : 70.4
      2025 : 70.5
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALONDESH PERIODE 1998–2025:
      1998 : -1,8% (± USD 33,6 MILIAR)
      1999 : -3,2% (± USD 34,3 MILIAR)
      2000 : -5,8% (± USD 32,5 MILIAR)
      2001 : -5,5% (± USD 38,0 MILIAR)
      2002 : -5,6% (± USD 39,5 MILIAR)
      2003 : -5,0% (± USD 41,3 MILIAR)
      2004 : -4,1% (± USD 41,9 MILIAR)
      2005 : -3,6% (± USD 40,7 MILIAR)
      2006 : -3,3% (± USD 39,6 MILIAR)
      2007 : -3,2% (± USD 39,3 MILIAR)
      2008 : -4,8% (± USD 39,3 MILIAR)
      2009 : -6,7% (± USD 50,4 MILIAR)
      2010 : -5,4% (± USD 51,8 MILIAR)
      2011 : -4,8% (± USD 53,7 MILIAR)
      2012 : -4,5% (± USD 55,6 MILIAR)
      2013 : -3,9% (± USD 55,3 MILIAR)
      2014 : -3,4% (± USD 56,9 MILIAR)
      2015 : -3,2% (± USD 55,7 MILIAR)
      2016 : -3,1% (± USD 54,3 MILIAR)
      2017 : -3,0% (± USD 55,6 MILIAR)
      2018 : -3,7% (± USD 57,0 MILIAR)
      2019 : -3,4% (± USD 67,6 MILIAR)
      2020 : -6,2% (± USD 69,1 MILIAR)
      2021 : -6,4% (± USD 65,5 MILIAR)
      2022 : -5,6% (± USD 69,7 MILIAR)
      2023 : -5,0% (± USD 68,3 MILIAR)
      2024 : -4,1% (± USD 298,4 MILIAR) (Pemangkasan subsidi)
      2025 : -3,8% (± USD 325,6 MILIAR) (Rasionalisasi RON95)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malondesh.
      ---------------------------------
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. Malondesh mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, Malondesh tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda

      Hapus
  63. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
    ----------------------------------
    MALAYDESH UP TO =
    DEBT 97% OF GDP
    DEBT 97% OF GDP
    DEBT 97% OF GDP
    Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
    Baseline projections:
    The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
    Stress test results:
    In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
    Risks:
    This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
    Government response:
    The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.

    BalasHapus
  64. 2026 = CUT DEFENSE BUDGET
    Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
    --------------------------------
    Mei 2026 : NSM BANNED
    Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
    --------------------------------
    2026 = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
    Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
    --------------------------------
    2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    --------------------------------
    2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    --------------------------------
    2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
    --------------------------------
    2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
    --------------------------------
    Februari 2026 F/A-18 : BATAL
    Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
    --------------------------------
    The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
    Engine problems
    • In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
    • The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
    Integration with Western systems
    • The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
    • This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
    Fatigue failure
    • Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
    • Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
    Other considerations
    • The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.
    .
    ---------------------------------
    The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
    Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
    Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
    Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
    Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
    Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
    Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
    Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
    Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
    Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
    Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.

    BalasHapus
  65. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
    ----------------------------------
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
    Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
    Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
    Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
    📌 2. Dampak Ekonomi
    Negatif:
    Menambah beban utang luar negeri.
    Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
    Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
    📊 Alur Sederhana
    Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
    Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal

    BalasHapus
  66. DATA UTANG & BEBAN PER KAPITA (2026–1998):
    -
    2026
    Populasi: 36.38 juta
    Utang Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
    Utang Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
    Beban per Kapita: RM 94,544
    -
    2025
    Populasi: 35.97 juta
    Utang Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
    Utang Household: RM 1.65 Triliun (-%)
    Beban per Kapita: RM 81,998
    -
    2024
    Populasi: 34.67 juta
    Utang Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
    Utang Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
    Beban per Kapita: RM 79,315
    -
    2023
    Populasi: 35.12 juta
    Utang Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
    Utang Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
    Beban per Kapita: RM 74,587
    -
    2022
    Populasi: 34.69 juta
    Utang Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%) [1]
    Utang Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
    Beban per Kapita: RM 70,901 [1]
    -
    2021
    Populasi: 34.28 juta
    Utang Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
    Utang Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
    Beban per Kapita: RM 67,667
    -
    2020
    Populasi: 33.87 juta
    Utang Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
    Utang Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
    Beban per Kapita: RM 63,464
    -
    2019
    Populasi: 33.45 juta
    Utang Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
    Utang Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
    Beban per Kapita: RM 60,179
    -
    2018
    Populasi: 33.00 juta
    Utang Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
    Utang Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 57,605
    -
    2017
    Populasi: 32.54 juta
    Utang Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
    Utang Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
    Beban per Kapita: RM 54,910
    -
    2016
    Populasi: 32.04 juta
    Utang Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
    Utang Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
    Beban per Kapita: RM 52,699
    -
    2015
    Populasi: 31.52 juta
    Utang Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
    Utang Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
    Beban per Kapita: RM 51,253
    -
    2014
    Populasi: 30.98 juta
    Utang Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
    Utang Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
    Beban per Kapita: RM 47,927
    -
    2013
    Populasi: 30.42 juta
    Utang Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
    Utang Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 44,992
    -
    2012
    Populasi: 29.85 juta
    Utang Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
    Utang Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
    Beban per Kapita: RM 41,326
    -
    2011
    Populasi: 29.26 juta
    Utang Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
    Utang Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
    Beban per Kapita: RM 37,904
    -
    2010
    Populasi: 28.65 juta
    Utang Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
    Utang Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
    Beban per Kapita: RM 34,488
    -
    2009
    Populasi: 28.04 juta
    Utang Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
    Utang Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
    Beban per Kapita: RM 31,326
    -
    2008
    Populasi: 27.45 juta
    Utang Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
    Utang Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
    Beban per Kapita: RM 26,155
    -
    2007
    Populasi: 26.86 juta
    Utang Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
    Utang Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 25,316
    -
    2006
    Populasi: 26.26 juta
    Utang Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
    Utang Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
    Beban per Kapita: RM 23,381
    -
    2005
    Populasi: 25.66 juta
    Utang Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
    Utang Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 21,940
    -
    2004
    Populasi: 25.06 juta
    Utang Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
    Utang Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
    Beban per Kapita: RM 20,550
    -
    2003
    Populasi: 24.46 juta
    Utang Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
    Utang Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 18,560
    -
    2002
    Populasi: 23.87 juta
    Utang Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
    Utang Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 16,798
    -
    2001
    Populasi: 23.28 juta
    Utang Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
    Utang Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
    Beban per Kapita: RM 15,162
    -
    2000
    Populasi: 22.69 juta
    Utang Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
    Utang Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
    Beban per Kapita: RM 13,574
    -
    1999
    Populasi: 22.11 juta
    Utang Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
    Utang Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
    Beban per Kapita: RM 12,210
    -
    1998
    Populasi: 21.53 juta
    Utang Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
    Utang Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
    Beban per Kapita: RM 10,821


    BalasHapus
  67. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  68. 2026 = CUT DEFENSE BUDGET
    Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
    --------------------------------
    Mei 2026 : NSM BANNED
    Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
    --------------------------------
    2026 = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
    Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
    --------------------------------
    2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    --------------------------------
    2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    --------------------------------
    2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
    --------------------------------
    2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
    --------------------------------
    Februari 2026 F/A-18 : BATAL
    Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
    --------------------------------
    DATA UTANG MALAYDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    ➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    ---------------------------------
    BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 70.5
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%

    BalasHapus
  69. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malondesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malondesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ----------------------------------
    SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar

    BalasHapus
  70. 2026 = CUT DEFENSE BUDGET
    Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
    --------------------------------
    Mei 2026 : NSM BANNED
    Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
    --------------------------------
    2026 = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
    Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
    --------------------------------
    2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    --------------------------------
    2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    --------------------------------
    2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
    --------------------------------
    2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
    --------------------------------
    Februari 2026 F/A-18 : BATAL
    Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
    --------------------------------
    CUTTING SUBSIDIES FOR =
    FUEL
    ELECTRICITY
    WATER
    EDUCATION
    HEALTH SERVICES.
    the MALAYDESH government is raising taxes to narrow the budget deficit and improve tax collections. The government is also cutting subsidies for certain items.
    Explanation
    • The government is introducing new taxes, such as a carbon tax, inheritance tax, and a tax on unhealthy food.
    • The government is raising excise duties on sugary drinks.
    • The government is expanding the scope of the sales and service tax (SST).
    • The government is raising the minimum wage.
    • The government is cutting subsidies for fuel, electricity, water, education, and health services.
    • The government is targeting subsidies for those most in need.
    The government's goal is to reduce dependency on oil and gas revenues. The government also wants to build a more sustainable economy.
    Budget deficit
    The government's fiscal deficit is expected to narrow to 3.8% of GDP in 2025 from an estimated 4.3% in 2024. The government's medium-term goal is to cut the fiscal deficit to 3% of GDP.
    ---------------------------------
    SALAM DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    SALAM DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    SALAM DEBT PROBLEMS SINCE 2000
    MALAYDESH has experienced a number of SALAM DEBT PROBLEMS SINCE 2000, including high public DEBT, household DEBT, and a fiscal deficit.
    Public DEBT
    • Fiscal deficit: The fiscal deficit was high during the pandemic, exceeding 6% of GDP.
    • Public DEBT to GDP ratio: In 2023, public DEBT was almost 70% of GDP, which is higher than the average of 55% in the 2010s.
    • Statutory DEBT limit: The statutory DEBT limit has been revised several times over the last three decades.
    Household DEBT
    • Household DEBT to GDP ratio: In 2007, the household DEBT to GDP ratio was 67%, up from 47% in 2000.
    • DEBT to income ratio: The ratio of DEBT to income for MALAYDESH households has been increasing since 2000.
    • Household DEBT crisis: In 2023, household DEBT reached RM1.53 trillion, with a household DEBT-to-GDP ratio of 84.3%.
    Other factors
    • External DEBT: MALAYDESH 's external DEBT is also a concern.
    Export vulnerability: MALAYDESH 's manufacturing sector is vulnerable to drops in external demand

    BalasHapus
  71. NOMOR 1 (SATU) DIPERAS TERBESAR
    -
    Daftar Komitmen ART ASEAN ke Amerika Serikat
    -
    🇲🇾 Malondesh: USD 242 Miliar
    Status: Komitmen terbesar; fokus pada investasi manufaktur dan pengadaan energi (LNG).
    -
    🇻🇳 Vietnam: USD 180 - 210 Miliar
    Status: Fokus pada penyeimbangan surplus dagang dan pengembangan sektor semikonduktor.
    -
    🇹🇭 Thailand: USD 85 - 110 Miliar
    Status: Fokus pada akses pasar otomotif/EV dan liberalisasi produk pangan.
    -
    🇵🇭 Filipina: USD 35 - 55 Miliar
    Status: Fokus pada rantai pasok mineral kritis (nikel) dan modernisasi pertahanan.
    -
    🇮🇩 Indonesia: USD 38,4 Miliar
    Status: Fokus pada impor energi (minyak/gas), infrastruktur TIK, dan semikonduktor.
    -
    🇰🇭 Kamboja: Pembukaan Pasar 100%
    Status: Komitmen penghapusan seluruh tarif masuk bagi barang industri dan pertanian AS.
    -
    🇸🇬 Singapura: Tidak ada nilai baru
    Status: Tetap menggunakan skema Free Trade Agreement (FTA) bilateral yang sudah ada.
    -
    🇧🇳 Brunei: Belum ada komitmen
    Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sekitar 23-25%.
    -
    🇱🇦 Laos: Belum ada komitmen
    Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sebesar 40%.
    -
    🇲🇲 Myanmar: Belum ada komitmen
    Status: Belum menandatangani ART; dikenakan tarif masuk ke AS sebesar 40%.
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  72. 2026 = CUT DEFENSE BUDGET
    Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
    --------------------------------
    Mei 2026 : NSM BANNED
    Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
    --------------------------------
    2026 = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
    Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
    --------------------------------
    2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    --------------------------------
    2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    --------------------------------
    2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
    --------------------------------
    2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
    --------------------------------
    Februari 2026 F/A-18 : BATAL
    Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
    --------------------------------
    DATA UTANG MALAYDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    ➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    ---------------------------------
    RAISING NEW TAX = BUDGET DEFICIT
    RAISING NEW TAX = BUDGET DEFICIT
    RAISING NEW TAX = BUDGET DEFICIT
    MALAYDESH is raising taxes to reduce its budget deficit. The government is also cutting subsidies and reforming the tax system to make it more progressive.
    New taxes
    • Dividend tax: A 2% tax on individual dividend income for high earners
    • Excise duties: Higher excise duties on sugary drinks
    • Sales and service tax: Expanded scope of the sales and service tax (SST)
    • Carbon tax: A new tax on carbon emissions
    • Sugar duties: Higher duties on sugar
    • Unhealthy food tax: A tax on unhealthy foods
    • Inheritance tax: A tax on inheritance
    • High-value goods tax (HVGT): A tax on high-value goods
    • Artificial Intelligence (AI) tax: A tax on AI
    Subsidy cuts Reduced subsidies for electricity since 2023, Diesel subsidy reforms in June 2024, and Reform of RON95 fuel subsidy.
    ---------------------------------
    CLAIM ISLAMIC STATE = IRBM HALAL
    IRBM GAMBLING = HALAL
    IRBM GAMBLING = HALAL
    Per the IRBM, any form of gambling winnings, whether from land-based casinos or online platforms, is deemed income and should be declared for tax purposes.

    BalasHapus
  73. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
    -
    Su-30MKM & MiG-29N: barter sawit.
    Airbus A400M: cicilan berperingkat.
    FA-50M: barter minyak sawit.
    Scorpene: barter minyak sawit.
    PT-91: barter minyak sawit dan karet
    -
    2026
    Populasi: 36.38 juta
    Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
    Beban per Kapita: RM 94,544
    -
    2025
    Populasi: 35.97 juta
    Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
    Beban per Kapita: RM 81,998
    -
    2024
    Populasi: 34.67 juta
    Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
    Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
    Beban per Kapita: RM 79,315
    -
    2023
    Populasi: 35.12 juta
    Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
    Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
    Beban per Kapita: RM 74,587
    -
    2022
    Populasi: 34.69 juta
    Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
    Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
    Beban per Kapita: RM 70,901
    -
    2021
    Populasi: 34.28 juta
    Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
    Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
    Beban per Kapita: RM 67,667
    -
    2020
    Populasi: 33.87 juta
    Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
    Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
    Beban per Kapita: RM 63,464
    -
    2019
    Populasi: 33.45 juta
    Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
    Beban per Kapita: RM 60,179
    -
    2018
    Populasi: 33.00 juta
    Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
    Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 57,605
    -
    2017
    Populasi: 32.54 juta
    Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
    Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
    Beban per Kapita: RM 54,910
    -
    2016
    Populasi: 32.04 juta
    Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
    Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
    Beban per Kapita: RM 52,699
    -
    2015
    Populasi: 31.52 juta
    Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
    Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
    Beban per Kapita: RM 51,253
    -
    2014
    Populasi: 30.98 juta
    Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
    Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
    Beban per Kapita: RM 47,927
    -
    2013
    Populasi: 30.42 juta
    Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
    Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 44,992
    -
    2012
    Populasi: 29.85 juta
    Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
    Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
    Beban per Kapita: RM 41,326
    -
    2011
    Populasi: 29.26 juta
    Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
    Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
    Beban per Kapita: RM 37,904
    -
    2010
    Populasi: 28.65 juta
    Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
    Beban per Kapita: RM 34,488
    -
    2009
    Populasi: 28.04 juta
    Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
    Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
    Beban per Kapita: RM 31,326
    -
    2008
    Populasi: 27.45 juta
    Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
    Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
    Beban per Kapita: RM 26,155
    -
    2007
    Populasi: 26.86 juta
    Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
    Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 25,316
    -
    2006
    Populasi: 26.26 juta
    Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
    Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
    Beban per Kapita: RM 23,381
    -
    2005
    Populasi: 25.66 juta
    Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
    Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 21,940
    -
    2004
    Populasi: 25.06 juta
    Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
    Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
    Beban per Kapita: RM 20,550
    -
    2003
    Populasi: 24.46 juta
    Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
    Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 18,560
    -
    2002
    Populasi: 23.87 juta
    Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
    Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 16,798
    -
    2001
    Populasi: 23.28 juta
    Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
    Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
    Beban per Kapita: RM 15,162
    -
    2000
    Populasi: 22.69 juta
    Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
    Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
    Beban per Kapita: RM 13,574
    -
    1999
    Populasi: 22.11 juta
    Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
    Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
    Beban per Kapita: RM 12,210
    -
    1998
    Populasi: 21.53 juta
    Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
    Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
    Beban per Kapita: RM 10,821

    BalasHapus
  74. SALAM SAMURAI BONDS
    The Government of MALAYDESH 's 200bil yen (RM7.3bil) 10-year Samurai bonds due 2029
    ---------------
    SALAM PANDA BONDS
    The China Construction Bank is proposing to issue panda bonds for MALAYDESH to help with the country's finances.
    -
    2026
    Populasi: 36.38 juta
    Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
    Beban per Kapita: RM 94,544
    -
    2025
    Populasi: 35.97 juta
    Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
    Beban per Kapita: RM 81,998
    -
    2024
    Populasi: 34.67 juta
    Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
    Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
    Beban per Kapita: RM 79,315
    -
    2023
    Populasi: 35.12 juta
    Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
    Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
    Beban per Kapita: RM 74,587
    -
    2022
    Populasi: 34.69 juta
    Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
    Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
    Beban per Kapita: RM 70,901
    -
    2021
    Populasi: 34.28 juta
    Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
    Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
    Beban per Kapita: RM 67,667
    -
    2020
    Populasi: 33.87 juta
    Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
    Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
    Beban per Kapita: RM 63,464
    -
    2019
    Populasi: 33.45 juta
    Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
    Beban per Kapita: RM 60,179
    -
    2018
    Populasi: 33.00 juta
    Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
    Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 57,605
    -
    2017
    Populasi: 32.54 juta
    Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
    Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
    Beban per Kapita: RM 54,910
    -
    2016
    Populasi: 32.04 juta
    Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
    Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
    Beban per Kapita: RM 52,699
    -
    2015
    Populasi: 31.52 juta
    Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
    Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
    Beban per Kapita: RM 51,253
    -
    2014
    Populasi: 30.98 juta
    Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
    Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
    Beban per Kapita: RM 47,927
    -
    2013
    Populasi: 30.42 juta
    Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
    Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 44,992
    -
    2012
    Populasi: 29.85 juta
    Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
    Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
    Beban per Kapita: RM 41,326
    -
    2011
    Populasi: 29.26 juta
    Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
    Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
    Beban per Kapita: RM 37,904
    -
    2010
    Populasi: 28.65 juta
    Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
    Beban per Kapita: RM 34,488
    -
    2009
    Populasi: 28.04 juta
    Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
    Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
    Beban per Kapita: RM 31,326
    -
    2008
    Populasi: 27.45 juta
    Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
    Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
    Beban per Kapita: RM 26,155
    -
    2007
    Populasi: 26.86 juta
    Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
    Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 25,316
    -
    2006
    Populasi: 26.26 juta
    Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
    Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
    Beban per Kapita: RM 23,381
    -
    2005
    Populasi: 25.66 juta
    Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
    Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 21,940
    -
    2004
    Populasi: 25.06 juta
    Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
    Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
    Beban per Kapita: RM 20,550
    -
    2003
    Populasi: 24.46 juta
    Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
    Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 18,560
    -
    2002
    Populasi: 23.87 juta
    Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
    Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 16,798
    -
    2001
    Populasi: 23.28 juta
    Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
    Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
    Beban per Kapita: RM 15,162
    -
    2000
    Populasi: 22.69 juta
    Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
    Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
    Beban per Kapita: RM 13,574
    -
    1999
    Populasi: 22.11 juta
    Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
    Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
    Beban per Kapita: RM 12,210
    -
    1998
    Populasi: 21.53 juta
    Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
    Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
    Beban per Kapita: RM 10,821

    BalasHapus
  75. Top 10 Ekonomi Asia 2025 (PDB Nominal)
    1. Tiongkok: $19,39 T
    2. Jepang: $4,28 T
    3. India: $4,12 T
    4. Korea Selatan: $1,86 T
    5. Indonesia: $1,55 T
    6. Turki: $1,32 T
    7. Arab Saudi: $1,14 T
    8. Taiwan: $884 B
    9. UEA: $548 B
    10. Thailand: $546 B
    -
    2026
    Populasi: 36.38 juta
    Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
    Beban per Kapita: RM 94,544
    -
    2025
    Populasi: 35.97 juta
    Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
    Beban per Kapita: RM 81,998
    -
    2024
    Populasi: 34.67 juta
    Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
    Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
    Beban per Kapita: RM 79,315
    -
    2023
    Populasi: 35.12 juta
    Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
    Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
    Beban per Kapita: RM 74,587
    -
    2022
    Populasi: 34.69 juta
    Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
    Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
    Beban per Kapita: RM 70,901
    -
    2021
    Populasi: 34.28 juta
    Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
    Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
    Beban per Kapita: RM 67,667
    -
    2020
    Populasi: 33.87 juta
    Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
    Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
    Beban per Kapita: RM 63,464
    -
    2019
    Populasi: 33.45 juta
    Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
    Beban per Kapita: RM 60,179
    -
    2018
    Populasi: 33.00 juta
    Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
    Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 57,605
    -
    2017
    Populasi: 32.54 juta
    Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
    Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
    Beban per Kapita: RM 54,910
    -
    2016
    Populasi: 32.04 juta
    Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
    Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
    Beban per Kapita: RM 52,699
    -
    2015
    Populasi: 31.52 juta
    Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
    Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
    Beban per Kapita: RM 51,253
    -
    2014
    Populasi: 30.98 juta
    Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
    Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
    Beban per Kapita: RM 47,927
    -
    2013
    Populasi: 30.42 juta
    Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
    Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 44,992
    -
    2012
    Populasi: 29.85 juta
    Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
    Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
    Beban per Kapita: RM 41,326
    -
    2011
    Populasi: 29.26 juta
    Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
    Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
    Beban per Kapita: RM 37,904
    -
    2010
    Populasi: 28.65 juta
    Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
    Beban per Kapita: RM 34,488
    -
    2009
    Populasi: 28.04 juta
    Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
    Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
    Beban per Kapita: RM 31,326
    -
    2008
    Populasi: 27.45 juta
    Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
    Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
    Beban per Kapita: RM 26,155
    -
    2007
    Populasi: 26.86 juta
    Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
    Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 25,316
    -
    2006
    Populasi: 26.26 juta
    Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
    Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
    Beban per Kapita: RM 23,381
    -
    2005
    Populasi: 25.66 juta
    Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
    Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 21,940
    -
    2004
    Populasi: 25.06 juta
    Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
    Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
    Beban per Kapita: RM 20,550
    -
    2003
    Populasi: 24.46 juta
    Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
    Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 18,560
    -
    2002
    Populasi: 23.87 juta
    Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
    Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 16,798
    -
    2001
    Populasi: 23.28 juta
    Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
    Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
    Beban per Kapita: RM 15,162
    -
    2000
    Populasi: 22.69 juta
    Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
    Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
    Beban per Kapita: RM 13,574
    -
    1999
    Populasi: 22.11 juta
    Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
    Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
    Beban per Kapita: RM 12,210
    -
    1998
    Populasi: 21.53 juta
    Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
    Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
    Beban per Kapita: RM 10,821

    BalasHapus
  76. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
    KLAIM KAYA
    HUTANG MENINGKAT!
    -
    2026
    Populasi: 36.38 juta
    Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
    Beban per Kapita: RM 94,544
    -
    2025
    Populasi: 35.97 juta
    Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
    Beban per Kapita: RM 81,998
    -
    2024
    Populasi: 34.67 juta
    Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
    Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
    Beban per Kapita: RM 79,315
    -
    2023
    Populasi: 35.12 juta
    Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
    Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
    Beban per Kapita: RM 74,587
    -
    2022
    Populasi: 34.69 juta
    Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
    Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
    Beban per Kapita: RM 70,901
    -
    2021
    Populasi: 34.28 juta
    Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
    Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
    Beban per Kapita: RM 67,667
    -
    2020
    Populasi: 33.87 juta
    Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
    Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
    Beban per Kapita: RM 63,464
    -
    2019
    Populasi: 33.45 juta
    Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
    Beban per Kapita: RM 60,179
    -
    2018
    Populasi: 33.00 juta
    Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
    Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 57,605
    -
    2017
    Populasi: 32.54 juta
    Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
    Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
    Beban per Kapita: RM 54,910
    -
    2016
    Populasi: 32.04 juta
    Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
    Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
    Beban per Kapita: RM 52,699
    -
    2015
    Populasi: 31.52 juta
    Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
    Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
    Beban per Kapita: RM 51,253
    -
    2014
    Populasi: 30.98 juta
    Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
    Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
    Beban per Kapita: RM 47,927
    -
    2013
    Populasi: 30.42 juta
    Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
    Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 44,992
    -
    2012
    Populasi: 29.85 juta
    Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
    Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
    Beban per Kapita: RM 41,326
    -
    2011
    Populasi: 29.26 juta
    Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
    Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
    Beban per Kapita: RM 37,904
    -
    2010
    Populasi: 28.65 juta
    Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
    Beban per Kapita: RM 34,488
    -
    2009
    Populasi: 28.04 juta
    Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
    Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
    Beban per Kapita: RM 31,326
    -
    2008
    Populasi: 27.45 juta
    Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
    Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
    Beban per Kapita: RM 26,155
    -
    2007
    Populasi: 26.86 juta
    Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
    Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 25,316
    -
    2006
    Populasi: 26.26 juta
    Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
    Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
    Beban per Kapita: RM 23,381
    -
    2005
    Populasi: 25.66 juta
    Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
    Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 21,940
    -
    2004
    Populasi: 25.06 juta
    Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
    Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
    Beban per Kapita: RM 20,550
    -
    2003
    Populasi: 24.46 juta
    Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
    Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 18,560
    -
    2002
    Populasi: 23.87 juta
    Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
    Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 16,798
    -
    2001
    Populasi: 23.28 juta
    Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
    Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
    Beban per Kapita: RM 15,162
    -
    2000
    Populasi: 22.69 juta
    Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
    Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
    Beban per Kapita: RM 13,574
    -
    1999
    Populasi: 22.11 juta
    Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
    Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
    Beban per Kapita: RM 12,210
    -
    1998
    Populasi: 21.53 juta
    Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
    Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
    Beban per Kapita: RM 10,821

    BalasHapus
  77. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
    -
    Peringkat Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
    Indonesia – 13 Dunia (Nomor 1 ASEAN)
    Vietnam – 23
    Thailand – 24
    Singapura – 29
    Myanmar – 35
    Filipina – 41
    Malondesh – 42
    -
    2026
    Populasi: 36.38 juta
    Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
    Beban per Kapita: RM 94,544
    -
    2025
    Populasi: 35.97 juta
    Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
    Beban per Kapita: RM 81,998
    -
    2024
    Populasi: 34.67 juta
    Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
    Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
    Beban per Kapita: RM 79,315
    -
    2023
    Populasi: 35.12 juta
    Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
    Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
    Beban per Kapita: RM 74,587
    -
    2022
    Populasi: 34.69 juta
    Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
    Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
    Beban per Kapita: RM 70,901
    -
    2021
    Populasi: 34.28 juta
    Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
    Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
    Beban per Kapita: RM 67,667
    -
    2020
    Populasi: 33.87 juta
    Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
    Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
    Beban per Kapita: RM 63,464
    -
    2019
    Populasi: 33.45 juta
    Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
    Beban per Kapita: RM 60,179
    -
    2018
    Populasi: 33.00 juta
    Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
    Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 57,605
    -
    2017
    Populasi: 32.54 juta
    Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
    Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
    Beban per Kapita: RM 54,910
    -
    2016
    Populasi: 32.04 juta
    Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
    Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
    Beban per Kapita: RM 52,699
    -
    2015
    Populasi: 31.52 juta
    Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
    Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
    Beban per Kapita: RM 51,253
    -
    2014
    Populasi: 30.98 juta
    Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
    Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
    Beban per Kapita: RM 47,927
    -
    2013
    Populasi: 30.42 juta
    Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
    Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 44,992
    -
    2012
    Populasi: 29.85 juta
    Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
    Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
    Beban per Kapita: RM 41,326
    -
    2011
    Populasi: 29.26 juta
    Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
    Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
    Beban per Kapita: RM 37,904
    -
    2010
    Populasi: 28.65 juta
    Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
    Beban per Kapita: RM 34,488
    -
    2009
    Populasi: 28.04 juta
    Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
    Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
    Beban per Kapita: RM 31,326
    -
    2008
    Populasi: 27.45 juta
    Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
    Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
    Beban per Kapita: RM 26,155
    -
    2007
    Populasi: 26.86 juta
    Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
    Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 25,316
    -
    2006
    Populasi: 26.26 juta
    Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
    Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
    Beban per Kapita: RM 23,381
    -
    2005
    Populasi: 25.66 juta
    Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
    Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 21,940
    -
    2004
    Populasi: 25.06 juta
    Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
    Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
    Beban per Kapita: RM 20,550
    -
    2003
    Populasi: 24.46 juta
    Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
    Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 18,560
    -
    2002
    Populasi: 23.87 juta
    Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
    Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 16,798
    -
    2001
    Populasi: 23.28 juta
    Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
    Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
    Beban per Kapita: RM 15,162
    -
    2000
    Populasi: 22.69 juta
    Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
    Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
    Beban per Kapita: RM 13,574
    -
    1999
    Populasi: 22.11 juta
    Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
    Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
    Beban per Kapita: RM 12,210
    -
    1998
    Populasi: 21.53 juta
    Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
    Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
    Beban per Kapita: RM 10,821

    BalasHapus
  78. 1998 - 2026 = 28 TAHUN = NGEMIS BERAS KELAPARAN
    -
    PDB PPP =
    1 KOTA VS 13 NEGARA BAGIAN (1 NEGARA)
    ---------------------------------
    JAKARTA (1 KOTA): US$ 1,7 TRILIUN.
    -
    MALONDESH (13 NEGARA BAGIAN): US$ 1,34 TRILIUN
    ---------------------------------
    2026
    Populasi: 36.38 juta
    Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
    Beban per Kapita: RM 94,544
    -
    2025
    Populasi: 35.97 juta
    Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
    Beban per Kapita: RM 81,998
    -
    2024
    Populasi: 34.67 juta
    Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
    Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
    Beban per Kapita: RM 79,315
    -
    2023
    Populasi: 35.12 juta
    Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
    Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
    Beban per Kapita: RM 74,587
    -
    2022
    Populasi: 34.69 juta
    Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
    Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
    Beban per Kapita: RM 70,901
    -
    2021
    Populasi: 34.28 juta
    Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
    Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
    Beban per Kapita: RM 67,667
    -
    2020
    Populasi: 33.87 juta
    Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
    Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
    Beban per Kapita: RM 63,464
    -
    2019
    Populasi: 33.45 juta
    Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
    Beban per Kapita: RM 60,179
    -
    2018
    Populasi: 33.00 juta
    Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
    Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 57,605
    -
    2017
    Populasi: 32.54 juta
    Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
    Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
    Beban per Kapita: RM 54,910
    -
    2016
    Populasi: 32.04 juta
    Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
    Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
    Beban per Kapita: RM 52,699
    -
    2015
    Populasi: 31.52 juta
    Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
    Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
    Beban per Kapita: RM 51,253
    -
    2014
    Populasi: 30.98 juta
    Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
    Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
    Beban per Kapita: RM 47,927
    -
    2013
    Populasi: 30.42 juta
    Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
    Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 44,992
    -
    2012
    Populasi: 29.85 juta
    Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
    Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
    Beban per Kapita: RM 41,326
    -
    2011
    Populasi: 29.26 juta
    Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
    Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
    Beban per Kapita: RM 37,904
    -
    2010
    Populasi: 28.65 juta
    Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
    Beban per Kapita: RM 34,488
    -
    2009
    Populasi: 28.04 juta
    Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
    Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
    Beban per Kapita: RM 31,326
    -
    2008
    Populasi: 27.45 juta
    Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
    Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
    Beban per Kapita: RM 26,155
    -
    2007
    Populasi: 26.86 juta
    Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
    Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 25,316
    -
    2006
    Populasi: 26.26 juta
    Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
    Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
    Beban per Kapita: RM 23,381
    -
    2005
    Populasi: 25.66 juta
    Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
    Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 21,940
    -
    2004
    Populasi: 25.06 juta
    Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
    Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
    Beban per Kapita: RM 20,550
    -
    2003
    Populasi: 24.46 juta
    Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
    Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 18,560
    -
    2002
    Populasi: 23.87 juta
    Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
    Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 16,798
    -
    2001
    Populasi: 23.28 juta
    Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
    Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
    Beban per Kapita: RM 15,162
    -
    2000
    Populasi: 22.69 juta
    Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
    Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
    Beban per Kapita: RM 13,574
    -
    1999
    Populasi: 22.11 juta
    Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
    Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
    Beban per Kapita: RM 12,210
    -
    1998
    Populasi: 21.53 juta
    Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
    Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
    Beban per Kapita: RM 10,821

    BalasHapus
  79. 1998-2026 (28 TAHUN) =
    KLAIM RINGGIT KUAT
    KLAIM KAYA
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 1998–2026
    1998 : RM 165,4 Miliar
    1999 : RM 178,3 Miliar
    2000 : RM 192,2 Miliar
    2001 : RM 207,2 Miliar
    2002 : RM 223,3 Miliar
    2003 : RM 240,7 Miliar
    2004 : RM 259,5 Miliar
    2005 : RM 279,7 Miliar
    2006 : RM 301,5 Miliar
    2007 : RM 325,0 Miliar
    2008 : RM 350,4 Miliar
    2009 : RM 377,7 Miliar
    2010 : RM 407,1 Miliar
    2011 : RM 456,1 Miliar
    2012 : RM 501,6 Miliar
    2013 : RM 547,7 Miliar
    2014 : RM 582,8 Miliar
    2015 : RM 630,5 Miliar
    2016 : RM 648,5 Miliar
    2017 : RM 686,8 Miliar
    2018 : RM 1,19 Triliun
    2019 : RM 1,25 Triliun
    2020 : RM 1,32 Triliun
    2021 : RM 1,38 Triliun
    2022 : RM 1,45 Triliun
    2023 : RM 1,53 Triliun
    2024 : RM 1,63 Triliun
    2025 : RM 1,71 Triliun
    2026 : RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malondesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    TAHUN RASIO UTANG TERHADAP GDP (%) 1998–2025
    1998 : 35,8%
    1999 : 40,4%
    2000 : 36,1%
    2001 : 42,5%
    2002 : 44,9%
    2003 : 45,9%
    2004 : 45,1%
    2005 : 43,8%
    2006 : 41,5%
    2007 : 41,1%
    2008 : 41,3%
    2009 : 51,1%
    2010 : 52.4%
    2011 : 51.8
    2012 : 53.3
    2013 : 54.7
    2014 : 55.0
    2015 : 55.1
    2016 : 52.7
    2017 : 51.9
    2018 : 52.5
    2019 : 52.4
    2020 : 62.0
    2021 : 63.3
    2022 : 60.2
    2023 : 64.3
    2024 : 70.4
    2025 : 70.5
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALONDESH PERIODE 1998–2025:
    1998 : -1,8% (± USD 33,6 MILIAR)
    1999 : -3,2% (± USD 34,3 MILIAR)
    2000 : -5,8% (± USD 32,5 MILIAR)
    2001 : -5,5% (± USD 38,0 MILIAR)
    2002 : -5,6% (± USD 39,5 MILIAR)
    2003 : -5,0% (± USD 41,3 MILIAR)
    2004 : -4,1% (± USD 41,9 MILIAR)
    2005 : -3,6% (± USD 40,7 MILIAR)
    2006 : -3,3% (± USD 39,6 MILIAR)
    2007 : -3,2% (± USD 39,3 MILIAR)
    2008 : -4,8% (± USD 39,3 MILIAR)
    2009 : -6,7% (± USD 50,4 MILIAR)
    2010 : -5,4% (± USD 51,8 MILIAR)
    2011 : -4,8% (± USD 53,7 MILIAR)
    2012 : -4,5% (± USD 55,6 MILIAR)
    2013 : -3,9% (± USD 55,3 MILIAR)
    2014 : -3,4% (± USD 56,9 MILIAR)
    2015 : -3,2% (± USD 55,7 MILIAR)
    2016 : -3,1% (± USD 54,3 MILIAR)
    2017 : -3,0% (± USD 55,6 MILIAR)
    2018 : -3,7% (± USD 57,0 MILIAR)
    2019 : -3,4% (± USD 67,6 MILIAR)
    2020 : -6,2% (± USD 69,1 MILIAR)
    2021 : -6,4% (± USD 65,5 MILIAR)
    2022 : -5,6% (± USD 69,7 MILIAR)
    2023 : -5,0% (± USD 68,3 MILIAR)
    2024 : -4,1% (± USD 298,4 MILIAR) (Pemangkasan subsidi)
    2025 : -3,8% (± USD 325,6 MILIAR) (Rasionalisasi RON95)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malondesh.
    ---------------------------------
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
    Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. Malondesh mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
    Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
    Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
    Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
    Sejak itu, Malondesh tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
    📊 Implikasi Defisit Berterusan
    Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
    Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
    Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda

    BalasHapus
  80. 1998-2026 (28 TAHUN) =
    KLAIM RINGGIT KUAT
    KLAIM KAYA
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 1998–2026
    1998 : RM 165,4 Miliar
    1999 : RM 178,3 Miliar
    2000 : RM 192,2 Miliar
    2001 : RM 207,2 Miliar
    2002 : RM 223,3 Miliar
    2003 : RM 240,7 Miliar
    2004 : RM 259,5 Miliar
    2005 : RM 279,7 Miliar
    2006 : RM 301,5 Miliar
    2007 : RM 325,0 Miliar
    2008 : RM 350,4 Miliar
    2009 : RM 377,7 Miliar
    2010 : RM 407,1 Miliar
    2011 : RM 456,1 Miliar
    2012 : RM 501,6 Miliar
    2013 : RM 547,7 Miliar
    2014 : RM 582,8 Miliar
    2015 : RM 630,5 Miliar
    2016 : RM 648,5 Miliar
    2017 : RM 686,8 Miliar
    2018 : RM 1,19 Triliun
    2019 : RM 1,25 Triliun
    2020 : RM 1,32 Triliun
    2021 : RM 1,38 Triliun
    2022 : RM 1,45 Triliun
    2023 : RM 1,53 Triliun
    2024 : RM 1,63 Triliun
    2025 : RM 1,71 Triliun
    2026 : RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malondesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    TAHUN RASIO UTANG TERHADAP GDP (%) 1998–2025
    1998 : 35,8%
    1999 : 40,4%
    2000 : 36,1%
    2001 : 42,5%
    2002 : 44,9%
    2003 : 45,9%
    2004 : 45,1%
    2005 : 43,8%
    2006 : 41,5%
    2007 : 41,1%
    2008 : 41,3%
    2009 : 51,1%
    2010 : 52.4%
    2011 : 51.8
    2012 : 53.3
    2013 : 54.7
    2014 : 55.0
    2015 : 55.1
    2016 : 52.7
    2017 : 51.9
    2018 : 52.5
    2019 : 52.4
    2020 : 62.0
    2021 : 63.3
    2022 : 60.2
    2023 : 64.3
    2024 : 70.4
    2025 : 70.5
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALONDESH PERIODE 1998–2025:
    1998 : -1,8% (± USD 33,6 MILIAR)
    1999 : -3,2% (± USD 34,3 MILIAR)
    2000 : -5,8% (± USD 32,5 MILIAR)
    2001 : -5,5% (± USD 38,0 MILIAR)
    2002 : -5,6% (± USD 39,5 MILIAR)
    2003 : -5,0% (± USD 41,3 MILIAR)
    2004 : -4,1% (± USD 41,9 MILIAR)
    2005 : -3,6% (± USD 40,7 MILIAR)
    2006 : -3,3% (± USD 39,6 MILIAR)
    2007 : -3,2% (± USD 39,3 MILIAR)
    2008 : -4,8% (± USD 39,3 MILIAR)
    2009 : -6,7% (± USD 50,4 MILIAR)
    2010 : -5,4% (± USD 51,8 MILIAR)
    2011 : -4,8% (± USD 53,7 MILIAR)
    2012 : -4,5% (± USD 55,6 MILIAR)
    2013 : -3,9% (± USD 55,3 MILIAR)
    2014 : -3,4% (± USD 56,9 MILIAR)
    2015 : -3,2% (± USD 55,7 MILIAR)
    2016 : -3,1% (± USD 54,3 MILIAR)
    2017 : -3,0% (± USD 55,6 MILIAR)
    2018 : -3,7% (± USD 57,0 MILIAR)
    2019 : -3,4% (± USD 67,6 MILIAR)
    2020 : -6,2% (± USD 69,1 MILIAR)
    2021 : -6,4% (± USD 65,5 MILIAR)
    2022 : -5,6% (± USD 69,7 MILIAR)
    2023 : -5,0% (± USD 68,3 MILIAR)
    2024 : -4,1% (± USD 298,4 MILIAR) (Pemangkasan subsidi)
    2025 : -3,8% (± USD 325,6 MILIAR) (Rasionalisasi RON95)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malondesh.
    ---------------------------------
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
    Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. Malondesh mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
    Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
    Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
    Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
    Sejak itu, Malondesh tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
    📊 Implikasi Defisit Berterusan
    Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
    Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
    Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda

    BalasHapus
  81. ✈️ MRCA (2017–2025: ZONK)
    Tujuan: Ganti MiG-29N TUDM yang usang.
    Kandidat: Rafale, Typhoon, Gripen, F/A-18E/F.
    Kendala: Anggaran tidak pasti dan peralihan fokus ke jet LCA FA-50.
    Status: Proyek mandek tanpa akuisisi pesawat baru.
    -
    🚢 LCS (2011–2025: ZONK)
    Tujuan: Pengadaan 6 kapal perang kelas Gowind TLDM (RM9–11 miliar).
    Masalah: Skandal korupsi dan salah kelola oleh Boustead Naval Shipyard.
    Status: Belum ada kapal operasional; kapal pertama baru rampung 72% untuk uji laut.
    -
    🛡️ SPH (2016–2025: ZONK)
    Tujuan: Pengadaan artileri bergerak Angkatan Darat (Kandidat: CAESAR, K9 Thunder).
    Kendala: Perubahan anggaran dan prioritas politik lintas pemerintahan.
    Status: Tidak ada unit baru yang dioperasikan.
    -
    🚢 MRSS/LPD (2016–2025: ZONK)
    Tujuan: Kapal logistik amfibi dalam Pelan Transformasi 15-to-5 TLDM.
    Perkembangan: Konstruksi tertunda lama dan baru dijadwalkan mulai pada RMKe-13 (2026).
    Status: Belum ada kapal yang dibangun.
    -
    🔄 Penyebab Utama: Ketidakstabilan Politik
    Proyek militer mandek akibat pergantian kepemimpinan yang ekstrem (5x Perdana Menteri & 6x Menteri Pertahanan):
    2011: Najib Razak | Ahmad Zahid Hamidi
    2015: Najib Razak | Hishammuddin Hussein
    2018: Mahathir Mohamad | Mohamad Sabu
    2020: Muhyiddin Yassin | Ismail Sabri
    2021: Ismail Sabri | Hishammuddin Hussein
    2022: Anwar Ibrahim | Mohamad Khaled Nordin
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  82. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  83. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  84. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  85. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus
  86. SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
    -
    1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
    -
    1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
    -
    2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
    -
    2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
    -
    2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
    -
    2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
    -
    2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
    -
    2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
    -
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
    -
    2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
    -
    2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
    -
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
    -
    2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
    -
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
    -
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
    -
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
    -
    2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
    -
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
    -
    2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
    -
    2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
    -
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
    -
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
    -
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
    -
    2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
    -
    2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.

    BalasHapus