16 Juni 2026
Kawasan bandara Kertajati, Jawa Barat (photo: BIJB)
Bandung - Indonesia dibidik untuk memiliki fasilitas perakitan pesawat sekaligus memperkuat industri manufaktur komponen penerbangan lewat kerja sama dengan Turkish Aerospace. Rencana itu mengemuka dalam Indonesia Aerospace Ecosystem Forum 2026 yang digelar di Bandung, Selasa (9/6/2026).
Selain mendorong investasi baru di sektor penerbangan, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri dirgantara lewat penyediaan bahan baku, manufaktur komponen, hingga perakitan pesawat.
Managing Director Turkish Aerospace Indonesia, Adi Aviantoro mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki fondasi yang kuat di bidang dirgantara. Setelah sempat mengalami kelesuan, ia berharap investasi yang akan masuk lewat Turkish Aerospace dapat menjadi suntikan modal yang dapat membangkitkan kembali kejayaan aviasi nasional.
"Indonesia ini secara sejarah memang background industrinya sudah diarahkan ke arah industri aerospace. Kemudian ada jeda masa waktu ketika industri aerospace itu lesu. Mulai tahun 2022, setelah Turkish Aerospace Indonesia berinvestasi di Indonesia, kami harapkan industri aerospace dan pendukungnya mulai berkembang, terutama di industri manufaktur," kata Adi saat ditemui di sela acara.
Adi mengatakan, Turkish Aerospace melihat Indonesia sebagai negara yang telah memiliki basis industri penerbangan sejak lama. Karena itu, Indonesia dipandang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan industri dirgantara di kawasan.
"Turki melihat Indonesia sudah mempunyai potensi ke arah industri aerospace. Oleh karenanya memang Turki berinvestasi di Indonesia untuk industri pesawat terbang yang sudah ada basisnya di Indonesia, terutama di Bandung," ujarnya.
Menurut Adi, fokus utama pengembangan saat ini adalah memperkuat industri manufaktur komponen atau part manufacturing. Penguatan sektor tersebut dinilai menjadi fondasi penting sebelum Indonesia dapat meningkatkan kapasitas produksinya di bidang pesawat terbang.
"Sekarang ini yang harus kita perkuat secara fundamental adalah mengembangkan industri part manufacturing yang kemudian akan berkembang ke arah pesawat terbang yang akan mendukung industri pesawat terbang di Turki. Tapi kita di Indonesia sekarang ini lebih fokus kepada industri part manufacturing," katanya.
Dimulai dari produksi helikopter komersial
Selain membentuk Turkish Aerospace Indonesia sebagai perusahaan yang beroperasi di dalam negeri, pihaknya juga tengah menyiapkan rencana pembangunan fasilitas perakitan pesawat. Meski demikian, nilai investasi yang akan digelontorkan masih dalam tahap kajian.
"Selain membuat perusahaan Turkish Aerospace Indonesia, Turki juga berinvestasi untuk ke depannya membuat fasilitas assembly pesawat terbang. Sampai saat ini kita masih dalam studi untuk menyimpulkan besaran nilai investasi," ujar Adi.
Terkait lokasi pembangunan fasilitas tersebut, Turkish Aerospace Indonesia masih mempertimbangkan sejumlah alternatif. Namun, kawasan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka disebut menjadi salah satu lokasi yang memiliki peluang besar.
"Saat ini kita ada beberapa pilihan yang belum diputuskan. Kemarin sudah didengar mengenai GMF yang diberikan fasilitas di Kertajati. Mungkin arahan ke depannya juga arahnya akan ke Kertajati," katanya.
Adi menilai Jawa Barat, khususnya Bandung, memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri dirgantara nasional. Selain memiliki sejarah sebagai pusat industri penerbangan Indonesia, Bandung juga didukung oleh perguruan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang penerbangan.
"Bandung harusnya paling siap karena didukung dari universitas yang jurusannya penerbangan yang ada di Bandung. Kemudian ada industrinya, industri penerbangan memang pusatnya dari dulu ada di Bandung," ujarnya.
Untuk tahap awal, ia mengatakan, Turkish Aerospace Indonesia akan fokus pada pengembangan helikopter komersial. Produk Turkish Aerospace sendiri mencakup pesawat sayap tetap maupun helikopter untuk kebutuhan sipil dan militer.
"Sementara ini kita masih fokus untuk helikopter yang komersial. Produk Turkish Aerospace ada yang fixed wing dan rotary wing. Yang rotary wing itu ada yang militer dan ada yang komersial, sekarang ini kita fokus untuk yang komersial," kata Adi.
Ia menjelaskan pasar utama untuk produk tersebut saat ini masih berada di Turki. Namun peluang pemasaran di Indonesia sangat terbuka.
Di sisi lain, Adi mengakui industri dirgantara nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait ketersediaan bahan baku. Hingga saat ini sebagian besar kebutuhan raw material masih bergantung pada impor.
Menurutnya, dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk mengatasi persoalan tersebut. Dengan ketersediaan pendanaan yang memadai, industri dalam negeri akan lebih mudah memperoleh bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi.
"Saat ini memang kesulitan yang paling utama adalah raw material. Tapi dengan adanya dukungan finansial, maka mudah-mudahan kendala ini bisa diatasi. Kemudian raw material bisa kita sediakan untuk para supplier di Indonesia. Akhirnya secara financing sudah tidak ada masalah untuk pengadaan material," ujarnya.
Sementara itu, Chairman Indonesian Aircraft Components Manufacturers Organization (INACOM), J. Adi Sasongko menilai, kehadiran Turkish Aerospace Indonesia dapat menjadi angin segar untuk memperkuat industri komponen yang tersebar di berbagai daerah.
"Kita beruntung sekarang ini kita ketemu Turkish Aerospace Indonesia yang mencoba membangun ekosistem. Harapannya kita bisa didukung oleh industri yang banyak tersebar di seluruh Indonesia untuk mensupport Turkish Aerospace Indonesia," katanya.
Adi Sasongko menilai peluang pengembangan industri dirgantara nasional masih sangat besar. Ia mencontohkan bagaimana Amerika Serikat membangun industri penerbangannya dengan memanfaatkan kemampuan industri otomotif yang kemudian ditingkatkan menjadi produsen komponen pesawat.
"Saya rasa industri aviasi ini sangat besar peluangnya. Seperti di Amerika, industri aviasi dibuat pertama kali dengan mengonversi industri komponen otomotif untuk di-upgrade menjadi industri komponen pesawat. Harapannya kita bisa mengikuti seperti Amerika," ujarnya.
Meski demikian, ia menilai persoalan birokrasi dan regulasi dalam negeri masih menjadi salah satu hambatan utama. Namun, ia mengatakan, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pengembangan industri.
"Birokrasi dan regulasi itu tetanggaan, sama-sama ruwet. Kita tidak akan menunggu birokrasi maupun regulasi sampai benar-benar ideal. Karena kalau kita menunggu ideal mungkin tidak akan pernah datang," katanya.
Ia optimistis pasar domestik Indonesia mampu menjadi motor pertumbuhan industri penerbangan nasional. Sebagai negara kepulauan, kebutuhan transportasi udara dinilai akan terus meningkat dalam jangka panjang.
"Sebenarnya kita merupakan pasar yang sangat besar. Mulai Sabang sampai Merauke membutuhkan transportasi udara yang begitu banyak. Dengan 17.000 pulau, harusnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sekarang yang beterbangan di atas kita ini kebanyakan pesawat impor semua," tutupnya.
(Detik)

MALONDESH CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus-
• Kementerian Dalam Negeri (KDN): Dipotong RM674 juta.
• Perbendaharaan (Kementerian Kewangan): Dipotong RM664 juta.
• Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW): Dipotong RM571 juta.
• Kementerian Pertahanan (MINDEF): Dipotong RM508 juta.
• Kementerian Pendidikan (KPM): Dipotong RM466 juta.
--------------------------------
2026 APRIL = CUT BUDGET
Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict, according to a government directive reviewed by Reuters.
--------------------------------
2026 JANUARY = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALONDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Household: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malondesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALONDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Household: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
TOTAL AKUMULASI PHK NASIONAL
BalasHapus38.953 Orang: Total jumlah pekerja di Malaydesh yang terkena PHK dalam lima bulan pertama (Januari hingga Mei).
-
TREN ANGKA PHK BULANAn
Data bulanan menunjukkan dinamika pergerakan angka PHK yang fluktuatif sejak awal tahun:
Januari: 10.658 hingga 10.700 orang terkena PHK (puncak tertinggi akibat restrukturisasi awal tahun).
Februari: 7.512 orang kehilangan pekerjaan.
Maret: 5.855 orang kehilangan pekerjaan (titik terendah di awal tahun).
April: 7.057 orang terkena PHK (mengalami lonjakan sebesar 21% dibanding bulan Maret)
--------------------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA:
Berkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
-
TOTAL PENGELUARAN:
Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
-
ALOKASI BELANJA:
Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
-
ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
PENDAPATAN HABIS TOtal: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
-
DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
-
PENERBITAN UTANG BARU: Pemerintah terpaksa menarik utang baru senilai puluhan miliar ringgit karena tidak ada sisa dana bersih untuk membiayai proyek pembangunan dan subsidi.
NGAPAIN KAPAL CIPUT DAN OMPONG TLDM MALAYDESH SINGGAH DI SURABAYA !!!!
BalasHapushttps://youtu.be/5nKScRFgc18?si=IOE0-s5RJ_AWOlzl
AWAS KAPAL TNI AL KENA TETANUS 🤣🤣🤣🤣🤣
MALONS TAK DIAJAK KEHH🤣🤣🤣
BalasHapusKontrak M346 akan di sign bulan Juli…horeeyyy aset baru lagi ☺️👍
BalasHapuswahh kertajati...td lewatin haha!😆🚀🤗
BalasHapus