01 Desember 2020

TNI AU Jajaki Landasan Udara Peninggalan Jepang di Pulau Subi, Natuna

01 Desember 2020

Peninjauan di Pulau Subi, Natuna (photo : TNI AU)

Bupati Natuna Bersama Danlanud RSA Tinjau Bandara Peninggalan Jepang di Kecamatan Subi

Natuna (NP.Com).-  Komandan Lanud(Danlanud) Raden Sadjad(RSA) Kolonel Pnb Dedy I. S. Salam, S. Sos., Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si. beserta  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna meninjau aset landasan TNI AU peninggalan Jepang yang berada di Pulau Subi, Desa Terayak Kecamatan Subi Kecil, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau,  Jumat (27/11/2020).

Selain peninjauan lokasi bandara . Danlanud RSA juga melaksanakan pertemuan bersama masyarakat Subi di gedung Pertemuan Masyarakat Subi Kecamatan Subi.

Danlanud RSA Kolonel Pnb Dedy I. S. Salam, S. Sos.,  Pada pertemuan tersebut menyatakan kedatanganya beserta rombongan, selain bersilaturahmi degan masyarakat Subi. Juga  ingin melihat langsung bandara peninggalan Jepang dan sekaligus memperkenalkan TNI Angkatan Udara kepada adik-adik dari SMA Pulau Subi Besar.

”Saya juga mengajak para adik-adik pelajar bisa menjadi personel Angkatan Udara seperti putra daerah Pulau Subi yang lebih dahulu telah bergabung bersama TNI AU.” Harap Dan Lanud.

Pada kesempatan  pertemuan yang juga dihadiri Camat Subi Awang Natuna Saputra, S. STP., M.A.P., Sekcam Subi Abdul Kadir Zailani, Pos TNI AL (Posal) Subi, Letda Laut (P) Darwin Sitorus, A.Md, Polsubsektor Subi Iptu Jasrul, Babinsa Subi Serda Pakpahan, Kades Subi Besar Bapak Pero, Kades Meliah Selatan Bapak Ajudin, Pj. Kades Subi Abdulah, Tokoh Masyarakat Subi Bapak Suherman serta masyarakat Kecamatan Subi Lainnya.Danlanud juga menyampaikan, bekas landasan Jepang ini proyeksi kedepan akan di jadikan Pangakalan Udara yang bisa didarati oleh pesawat.

“Oleh karena itu harus ada pengawakan dari Lanud tersebut dan nantinya kami buatkan Detasemen Angkatan Udara yang berpusat dari Lanud Raden Sadjad di Natuna.” ungkapnya.

Pulau Subi, Natuna (image : GoogleMaps)

Lebih lanjut, Danlanud menjelaskan kepada masyarakat, Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei  1950 bahwa, seluruh landasan baik peninggalan Jepang maupun Belanda secara nyata menjadi perawatan kementerian pertahanan dan TNI AU dijadikan sebagai pengelola landasan tersebut.

Sementara itu Bupati Natuna dalam sambutannya mengatakan, kalau nanti bandara dibangunkan di Pulau Subi kita musyawarahkan secara detail bangaimana baiknya, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan masyarakat mendapatkan fasilitas untuk menggunakan fasilitas penerbangan.

“Pihak TNI AU juga ingin anak-anak di Pulau Subi ini menjadi anggota TNI AU dan kedepan disini ada Pangakalan Udara kecil yang mengawaki anak-anak dari kita, jadi ada prioritas dari anak-anak daerah Pulau Subi untuk menjadi TNI AU apakah menjadi Perwira, Bintara atau Tamtama,” jelasnya.

“Insyallah kedepan Pulau Subi ini bisa berkembang dan masyarakat mendapat manfaatnya, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk pertumbuhan pembagunan daerah ini,” ujar Bupati.

Pengecekan landasan tersebut merupakan upaya lanjutan program sertifikasi dan pengamanan aset tanah TNI AU yang berada di bawah tanggung jawab Pangkalan TNI AU Raden Sadjad Ranai- Natuna.

Dasar penguasaan Aset TNI AU tersebut sesuai dengan Surat Keputusan  Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei  1950,  Peta Bidang Tanah kantor pertanahan Kabupaten Natuna Nomor 20 tanggal 22 April 2013 dengan tanah seluas 241.673 m2, serta sebagian dari tanah tersebut sudah bersertifikat dengan luasan 144.396 m2.

Pada peninjauan tersebut juga diikuti Kadislog Lanud RSA Letkol Kal Andri Winarko, Kepala RSAU dr. Yuniati Wisma Karyani Lanud RSA Mayor Kes dr. A. Ratno Wahyudono, Kasi BMN Dislog Lanud RSA Mayor Lek Dedi Rusnandar, Ps. Kepala Hukum Lanud RSA Lettu Sus Elfan Oktaviandri, Ps. Kasubsi BTB Lanud RSA Letda Sus Joko Rakhmatulah, Ps. Kasubsiopslat Letda Kes Asmi Purwadi, Ps. Kaurpusrah Pen Lanud RSA Letda Sus Rudy Suryadi dan anggota Lanud RSA.

(Natuna Pos)

224 komentar:

  1. Gila itu posisi Natuna strategis banget yak bisa motong jalur negara.

    Ngeri... Apalagi 2021 showroom TNI pada dipindahin kesitu semua termasuk Hawk.

    Mantap 👍

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hawk + F16 Blok 52id bolehlah taru di Lanud Riau dan Lanud Natuna

      Hapus
  2. Pulau Subi Natuna liat di Foto No 2 dekat sekali dengan Sarawak.

    😁😁😁

    BalasHapus
  3. Natuna dan sekitar jadi pearl harbour hehe

    BalasHapus
  4. Strategi lokasi yang pas. Selain sbg spot kekuatan udara lapis kedua setelah lanud Raden Sadjad Natuna, juga mempersempit dan memblokir dan memutus ruang udara antara semenanjung dan sabah serawak, nasibmu Malon, wkwkwk.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Jadi siapa yg digondolin saat Natuna yg jaraknya jauh dari Indonesia malah jadi milik Indonesia dan Pulau Puteh yg jaraknya jauh dari Singapura malah jadi milik Singapura ?

      Udah pada sadar belum sih netizennya kondisi ini ? 🤣

      Hapus
    2. Saya dari dulu juga sudah tau Malon di gondolin Indonesia dan Singapura.

      Yg belum sadar ya itu Iskandar, Suwandaruw.

      Hapus
    3. Mutar ke utara ketemu HQ-9 PLA menanti, mutar ke Selatan Nasams menyambut. Hajab lah Malon gan, hahaha

      Hapus
    4. Tinggal urus FIR Natuna nih dr reddot...ayo pasti bisa!!

      Hapus
  5. Natuna dan sekitar nya jadikan zona ADIZ

    BalasHapus
    Balasan
    1. Menanti Pemberlakuan Aturan Mengenai Adiz Indonesia

      Air Defence Identification Zone (ADIZ) merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi pesawat udara yang melintas untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. ADIZ Indonesia hingga saat ini sejak tahun 1960 hanya sebatas wilayah udara di atas Pulau Jawa saja. Oleh karena itu, dengan semakin majunya perkembangan zaman perlu dilaksanakan reposisi agar menjadi ADIZ secara menyeluruh untuk semua wilayah udara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan melingkupi seluruh wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal tersebut juga berdasarkan praktek yang dilaksanakan negara-negara lain dan bagi Indonesia mengacu pada PP nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara (Pamwilud).

      Konsep ADIZ Indonesia yang akan ditetapkan adalah di seluruh batas wilayah udara Indonesia menuju ke laut bebas mengikuti batas ZEE (Zone Ekonomi Eklusive), walaupun secara internasional batas keluar tidak ada pembatasan dan bisa melebihi batas atas ZEE yang telah ditetapkan/disepakati dengan negara tetangga. Penetapan ADIZ yang meliputi seluruh wilayah ZEE diharapkan akan menjadi sarana identifikasi dini bagi pesawat asing yang akan memasuki wilayah udara Indonesia dan sekaligus sebagai pengamanan ALKI, mengingat setiap pesawat yang menggunakan hak lintas ALKI hanya diwajibkan untuk menaati peraturan udara yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mengenai keselamatan penerbangan dan setiap waktu memonitor frekuensi radio yang ditunjuk oleh otorita pengawas lalu lintas udara yang berwenang.

      Salah satu instansi TNI yang mengurusi masalah ruang udara nasional adalah Kohanudnas. Kohanudnas (Komando Pertahanan Udara Nasional) yang bermarkas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta sesuai Perpres Nomor 10 tahun 2010 memiliki tugas menyelenggarakan upaya pertahanan keamanan terpadu atas wilayah udara nasional secara mandiri ataupun bekerjasama dengan komando utama operasi TNI lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyelenggarakan pembinaan administrasi dan kesiapan operasi unsur-unsur pertahanan udara jajarannya daam rangka mendukung tugas TNI.

      Terkait dengan masalah pemberlakuan ADIZ Indonesia, Kepala Hukum Kohanudnas Kolonel Sus Agung Yuwono Nugroho, S.H.,M.H., Jumat (11/5) di Makohanudnas menyatakan berbagai kementerian dan lembaga negara terkait seperti Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Bappenas, BNPP, TNI AU dan lainnya terus berupaya agar peraturan pemerintah Indonesia mengenai ADIZ dapat segera diwujudkan. Dalam Forum Grup Disscusion (FGD) di Lombok (2/5) lalu telah dibicarakan oleh berbagai intansi pemerintah yang dikoordinir BNPP dalam upaya pengelolaan batas negara wilayah udara termasuk masalah ADIZ. Salah satu poin pentingnya, direncanakan di tahun 2018 ini dengan leading sector Kemhan, proses penetapan ADIZ Indonesia menjadi Keputusan Presiden (Keppres) akan berupaya untuk dapat diwujudkan.

      Link :

      https://tni.mil.id/view-131244-menanti-pemberlakuan-aturan-mengenai-adiz-indonesia.html

      Hapus
    2. Air defence Identification zone
      Jdi siapa pun yg lewat hrus ijin dulu

      Hapus
    3. @mas Dead Pool

      "ADIZ itu janda yg pengen bali kan lagi sama mantan suaminya.....lha gimana, apa masnya tertarik 🤷"

      https://www.suara.com/entertainment/2020/03/31/105000/rupanya-ini-alasan-eddies-adelia-mau-menikah-lagi-dengan-mantan-suami

      Hapus
    4. Deadpool

      Yaa setiap penampakan yg melintas kawasan AdiZ hrus melapor dulu tujuan dan kepentingan nya.

      Hapus
    5. Bang nomad apa ruang udara indonesia di kepulauan riau dan natuna sekarang sudah di ambil alih lagi oleh air nav indonesia

      Hapus
    6. Sengoro mas.....lha wong menhub pe wae plendas-plendus, yen karo maskapai cap singa rawani negesi

      Hapus
    7. Mas do it klo saya tertarik sama ADIZ ntar bini ane gmn mas...klo tau bisa bisa gk d kasih jatah slama setahun,bisa pusing pala ane xaxaxaxa

      Hapus
    8. Kita liat 2022 mampu ga airnav ambil alih

      Hapus
  6. Menegaskan tapak NKRI memang pulau-pulau di LCS harus diisi secara serius dmn TNI sbg garda terdepan. Pergeseran ibukota ke Kalimantan kelak juga selaras upaya mengisi sistim pertahanan di pulau-pulau ring terluar. Dipastikan akan ada pergeseran pertahanan secara masif nantinya. Atau bisa jadi Koarmada 1 akan dipindah ke Natuna, atau penambahan koarmada?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kemana aja om. Kan kemaren2 ada beritanya Gugus Tempur Laut Koarmada 1 akan di pindah ke Natuna.

      https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201123111413-12-573224/lcs-memanas-markas-gugus-tempur-laut-tni-dipindah-ke-natuna

      https://m.republika.co.id/amp/qk900s396

      Hapus
    2. Oke sepp Gan, baru tahu soalnya, hehe.

      Hapus
  7. pengakalan jepang bekas tempat nyiksa mahluk mahluk tolol bin idiot dari malonte terkutuk aka gempurwira, well played indon, kafier dkk

    BalasHapus
  8. Balasan
    1. Pangkalan drone Bayraktar TB2 atau Elang Hitam.

      Hapus
    2. Bukankah pangkalan drone terpadu dengan pangkalan pespur?

      Hapus
    3. Kita blm tahu pemghuni nya nnti.
      Yg pasti kita siapkn segala infras nya
      Sedia payung sblm kepaanasan😆

      Hapus
    4. Ditaro 1baterai Oerlikon Skyshield MK 3 + 1 baterai Rudal Grom + 1 baterai Rudal Chiron juga udah mantap itu Lanud Pulau Subi.

      Apalagi nanti Ibukota pindah ke Kalimantan dan pastinya di lindungi Nasams 2.

      Hapus
  9. Jangan lupa kalau bangun rumah dalamannya juga diperhatikan.. Percepat penandatangan pespur, minimal target 2024 jumlah pespur TNI AU berjumlah 180 unit!!

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kurangnya pesawat tempur masih banyak loh, bisa gak tuch terpenuhi 180 unit di tahun 2024.

      🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

      Hapus
    2. Betul gan, kita masih menanti kejelasan kontrak SH block III, Viper, Su35, Rafael dan Typoon. Semoga akhir tahun ini ada kabar menggembirakan

      Hapus
  10. Natuna ni gila ya membelah 2 wilayah semenanjung negara Malon hihii.

    Imgat pur Sabah serawak pasokan nya dri KL klo malon bikin ulah kita bisa bkokade

    BalasHapus
  11. Malon makin ditawan Indonesia dgn adanya natuna milik Indonesia 🤣🤣🤣

    BalasHapus
  12. Bikin Malon KL ketar ketir kata u tuner....


    Xixixixi 😁

    BalasHapus
  13. Balasan
    1. Serawak dalam jangkauan Rudal Avibras MTC-300 Matador apabila jadi di beli untuk Astros AD

      Hapus
  14. Natuna,pulau subi Anambas di buat pangkalan militer pasti kerajaan jiran sebelah tertekan tuh

    BalasHapus
  15. Kalau jaman Orla bolehlah bilang blokade Sabah/Serawak,fpda pun gak berkutik.lha kok sekarang sama singa aja pun kita udah jauh tertinggal soal alutsista gimana mau lawan yg lain?
    Antusias boleh tapi ukur juga kekuatan
    Apa mampu apa nggak!memang enak kalau ngomong adiz,blokade,harus ijin,tapi tidak dibarengi dengan kekuatan sama aja lu sendiri pake golok mau ngancam preman 4 orang bersenpi itu namanya goblok,tapi kok lu sendiri ngancam tu preman bawa ak 47 baru deh ada sangarnya,ntar kalau nggak ini negri akan ditertawain.mosok singa ompong ngancam gajah wkwkwkwkwkwkwk.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Semut yg byk klo bersatu aja bisa ngancam ngalahin gajah hahha

      Hapus
    2. Maksudnya kekuatan TNI belum ready adu jotos, gitu? Katakanlah head to head dengan FPDA.

      Hapus
    3. Eh suka suka kita dong itu hak prerogatif sbuah negara...klo mau ngukutin kebijakan kita y silahkan lewat, klo gk mau mlh mbandel y kita ambil sikap tegas...gtu aj repot...dal rudal...smua hal yg kluar dr mulut lo gk bakalan ad yg baik buat negara ini...omong sinis doang tpi kompensasimu ke negara ap....NOL, ZERO, NDOG GLUDUG,OMDO

      Hapus
  16. Kalau alutsista disini Uda setara Korsel,Jepun,India,Turki bolehlah ngomong sedikit adiz,blokade,harus ijin
    Tapi kok alutsista nya masih seperti ini ya sadar diri dulu belum mampu,karna jika yg lewat tanpa ijin itu kapal induk Inggris beserta monster2 nya ,mosok korvet yg buat ngadang yg ada seperti kancil ngadang gajah ya keinjak2,jadi stop bicara omdo,gede bacot,nasionalis wajib tapi tau diri juga hukumnya wajib,ok adek2

    BalasHapus
    Balasan
    1. Wooow gayamu klo ngomong selangit,cba d adepin sama yg berwenang d bidangnya paling pah poh,cengar cengir....sok gaya ngatur ngatur alutsista...bisanya rudal rudal doang....omongmu sama amalanmu nol kosong dal gudal

      Hapus
    2. Weh Mbah rudal Ojo berok2 ae GK ngerti aku sek ngeseng ta? Marakno brebeken ae

      Hapus
    3. Bung rudal bocil km follow aja situs IG kemenhari,defenceview,
      Atau Medef
      Silahkan disana kau ngnmng komem dgn gaya mu yv sinis tuh.

      Hapus
  17. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  18. Cina mesti reklamasi karang atol buat jd runway dan pangkalan udaranya, kita banyak pulau apalagi sdh ada peninggalan jaman perang, tinggal diperbaiki jadi deh pangkalan aju buat ngawasin laut natuna dan sekitarnya, BRAVO TNI👍😎

    BalasHapus
  19. ini pun dijadikan berita pertahanan...??? wkwkwkwkwkwk semakin parah ya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Dekt serawak makin bgus kits awasi malon

      Hapus
    2. Drpd berita sewa atv buat patroli kebun sawit hayoooo.....berita kok ngliput tentara sewa atv xaxaxa....sewa...sewa...sewa

      Hapus
    3. Alhamdulilah dengan prolehan ATV...kawalan sempadan semakin bagus dan semakin ketat..semakin ramai PATI INDON yang cuba menyusup masuk ke MALAYSIA berjaya di tangkap dan diHALAU pulang...

      Hapus
    4. Ya tetep ada yang masuk Pur,ATM itu tentara mata picak dikasih alat apapon ttp PICAK jèrèng 🏃🏃🏃💨

      Hapus
    5. Kawal sempadan tuh gunakan UCAV MALE lon bkn dgn ATV hasil hutang 🤣🤣🤣

      Hapus
  20. nampaknya suara rakyat Papua Mahukan KEMERDEKAAN semakin hari semakin KUAT....


    Jakarta, CNN Indonesia -- Aktivis kemanusiaan dan Warga Papua menggelar aksi peringatan 1 Desember di kawasan Monas, Jakarta menyerukan beberapa tuntutan, salah satunya referendum.

    Aktivis kemanusiaan dan Warga Papua menggelar aksi peringatan 1 Desember di kawasan Monas, Jakarta menyerukan beberapa tuntutan, salah satunya referendum.


    link
    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201201115949-22-576514/foto-aksi-peringatan-1-desember-warga-papua-di-jakarta?utm_source=facebook&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed&fbclid=IwAR1ruKItVSceqpepOIeQLE0terG3J0edGTxF2FYhia8bYqZyoM9XdgJQNJU

    BalasHapus
    Balasan
    1. Lari ke OPM 😀😀😀 gempur si Pondan yg awet hidup ,ayo Kabor poor sebelum jubormu dikongkek bapakmu 😀😀😀😀

      Hapus
    2. Biarin itu uda ad yg ngurusin yg penting atv kau uda bayar sewa blum....bayar dulu sewanya ntar d tarik dept colector lho...ntar tentaramu suruh jln kaki klo patroli kebun sawit xaxaxa

      Hapus
    3. Warga Papua yg demo cuma berapa ratus berbanding berjuta warga Papua sokong NKRI 🤣🤣🤣...iri ya pur 🤣🤣

      Hapus
  21. Rakyat Papua terus berjuang untuk KEMERDEKAAN

    BalasHapus
  22. Si gempur tau nya di FB aja keliatan media TV malon dibatasi ya.

    BalasHapus
  23. Lihat tuh GPs pur..sabah serawak kita himpit

    BalasHapus
  24. Ini negara demokrasi
    Selama gak sara yg lain bebas,tapi kok jaman orba ya otoriter,yg gak suka sama komen gua gak apa2 itu hak kamu,tapi kalau sudah ada makian itu namanya brengsek lu pikir lu2 pada yg punya hak bicara,perasaan komen gua gak ada caci maki murni kritik,kok kritik itu bebas dimana aja,gue gak mau kayak lu2 pada satu suara bully Malon,gak kerjaan bah
    Malon itu gue anggap seperti taik lincong bau dan menjengkelkan.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Alah banyak cingcong gk mutu dal gudal...omdo...gedebus tok

      Hapus
    2. Hush hush hush kok akeh lamuk yo 😚😚😚🤔

      Hapus
    3. Om Deadpool iku aslie jenengé gudal opo gidal opo gudel?

      Hapus
  25. wkwkwkwkw..pastilah boleh bro.. ini suara MAJORITI rakyat PAPUA ya bukan suara MINORITI...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Majority berapa juta,ada link tak,jgn tipu2 pur 🤣🤣🤣

      Hapus
    2. Xaxa kau tu denger dr mna dr UMNO kah...umno jgn d percaya yg d percaya itu sewa atv lg gk tentara malon...msh ad tu atv nganggur

      Hapus
  26. kalau demokrasi..ayuh buat undian pilihan kepada RAKYAT PAPUA untuk memilih...MERDEKA atau TIDAK... geng INDON kata demokrasikan

    BalasHapus
  27. Asek ya purr pulau subi dekat serawak bisa mudah kita awasi nnti.ada pangakalan drone di pntianak dan tarakan hehhe

    BalasHapus
    Balasan
    1. Plus masukan pati lewat sana toh orang Malon pemalas 🏃🏃💨

      Hapus
    2. Malon makin terjepit dan Sarawak makin dalam genggaman Indonesia 🤣🤣

      Hapus
  28. Dgn adanya pangkalan ini sarawak makin dijangkau 🤣🤣🤣

    BalasHapus
  29. Benny Wenda: Referendum satu-satunya solusi untuk Papua Barat

    Jayapura, Jubi – Ketua United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda menyatakan referendum untuk menentukan kemerdekaan Papua Barat menjadi satu-satunya solusi yang adil, demokratis dan layak untuk Papua Barat atas konflik dan kekerasan di Tanah Papua. Hal itu dinyatakan Benny Wenda melalui siaran pers tertulisnya pada Senin (6/7/2020).

    Siaran pers Benny Wenda itu menanggapi berkembangnya wacana tentang evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua serta revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Benny Wenda menyatakan pelaksanaan otonomi daerah maupun Otsus Papua tidak menghentikan praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, sehingga tidak layak dilanjutkan.

    “Selama 50 tahun, Indonesia terus menjanjikan ‘otonomi’ untuk Papua Barat, dan selama itu ‘otonomi’ dijalankan dengan penuh kebohongan, dan berlandaskan peluru dan pembunuhan rakyat Papua Barat. Dengan habis berlakunya UU tahun 2001 tentang Otsus Papua, ULMWP dan seluruh rakyat Papua Barat bersatu menentang ‘otonomi’ yang dikontrol oleh pemerintahan Indonesia. Hanya ada satu solusi untuk permasalahan kita, yakni referendum untuk menentukan kemerdekaan Papua Barat,” demikian siaran pers Benny Wenda.

    Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) mengatur berbagai kekhususan Otsus Papua. Kekhususan itu termasuk pembentukan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), melakukan klarifikasi atau pelurusan sejarah, dan kucuran Dana Otsus.

    UU Otsus Papua tidak menentukan jangka waktu berlakunya Otsus Papua, namun mengatur jangka waktu kucuran Dana Otsus Papua. Aturan besaran Dana Otsus setara 2 persen Dana Alokasi Umum Nasional akan berakhir 2021, sehingga memunculkan wacana mengevaluasi dan merevisi UU Otsus Papua. Wacana evaluasi Otsus Papua dan revisi UU Otsus Papua itulah yang ditolak Benny Wenda.

    Dalam siaran persnya, Benny Wenda menyatakan penguasaan pemerintah Indonesia atas wilayah Papua Barat didasarkan kepada proses Penentuan Pendapat Rakyat 1969 yang direkayasa. Rakyat Papua Barat dijanjikan pemerintah Indonesia akan diberi status daerah otonomi.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Benny Wenda tuh siapa,dalam forum PBB pun dia di usir 🤣🤣🤣

      Hapus
    2. Benny Wenda selingkuhan Rosmah😀😀😀😀😀😀 pasangan threesome nya anwar

      Hapus
    3. Benny wenda tu siapa...manusua yg gk punya otak kyk lo pur

      Hapus
  30. ini bukan suara minoriti tapi suara Majoriti mahukan KEMERDEKAAN...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Si Pondan protes 😀😀😀👆👆

      Hapus
    2. Hantar linknya berapa juta majority orang Papua mahukan kemerdekaan,ada tak,jgn reka2 cerita lon 🤣🤣🤣

      Hapus
  31. Pur salam ATV malon sewa seewa sewa..

    BalasHapus
  32. Pidato Duterte presiden Philippines makin menguatkan Philippines akan ambil Sabah dan sebagai Jiran Indonesia sentiasa sokong Philippines ambil Sabah kerana sekarang Indonesia adalah ketua Dewan Keamanan PBB 🤣🤣🤣

    BalasHapus
  33. SEMOGA pesawat tempur kita di tambah secepatnya juga.

    BalasHapus
  34. Teriak Papua Merdeka! Bintang Kejora Berkibar di Depan Istana


    Bendera Bintang Kejora, simbol Gerakan Papua Merdeka berkibar di depan Markas Besar TNI dan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Bendera itu dikibarkan oleh mahasiswa Papua di tengah aksi unjuk rasanya.

    Berdasarkan pengamatan Suara.com, aksi ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme itu melakukan aksi sejak pukul 12.00 WIB.

    Mereka berbaris rapih menutup 3 lajur di Jalan Medan Merdeka Utara, kemacetan pun tak terhidarkan.

    Satu persatu peserta aksi demo memberikan orasi bernada menggelorakan Papua agar mendapat hak menentukan nasib sendiri alias self-determination right.

    Setelah menyampaikan pendapat, mereka membuka baju untuk menunjukkan simbol perlawanan dan mengibarkan tiga bendera Bintang Kejora di depan Mabes TNI dan Istana Negara.

    Mereka kemudian berlari mengitari bendera tersebut sambil berteriak "Papua Merdeka!" dan menyanyikan lagu "Papua bukan Merah Putih, Papua Bintang Kejora”.

    Koordinator massa aksi, Ambrosius mengatakan tujuan mereka mendatangi Kantor Jokowi dan Mabes TNI adalah untuk menyatakan referendum memisahkan diri dari NKRI.

    "Mahasiswa papua yang ada di luar Papua sepakat, kita harus referendum, kami minta referendum,"

    Mereka juga meminta pemerintah untuk menarik seluruh pasukan aparat tambahan yang saat ini diterjunkan di wilayah Papua.


    link
    https://www.suara.com/news/2019/08/28/140853/teriak-papua-merdeka-bintang-kejora-berkibar-di-depan-istana

    BalasHapus
    Balasan
    1. Lari ke berita basi 👆👆👆👆

      Hapus
    2. Ratusan je yg demo berbanding berjuta2 rakyat Papua sokong NKRI ,iri ya pur 🤣🤣🤣

      Hapus
  35. Semoga pinoi rebut Sabah secepatnya 🙏🙏🙏🙏🙏

    BalasHapus
  36. Rakyat Papua mahukan referendum KEMERDEKAAN....

    BalasHapus
    Balasan
    1. Indonesia sbg ketua Dewan keamanan PBB sentiasa sokong Philippines ambil Sabah ke dalam teritori Philippines ,mantap 👍👍

      Hapus
  37. Gempur panas kali guys hahha

    Akibat prank ATV

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tentara kok sewa atv...negara utangnya sudah bnyk msh d bebani sewa atv sama motor xaxaxaxaxa....tentara tolol

      Hapus
  38. Diteken 1,8 Juta Orang, Petisi Referendum Papua Dibawa ke PBB


    Kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet.

    "Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya. Saya telah menyerahkan apa yang saya anggap sebagai tulang rangka rakyat Papua Barat, karena telah banyak orang yang mati terbunuh," ucap Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, di Genewa, Swiss, seperti dikutip Reuters pada Senin (28/1).

    Benny mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

    Dia menganggap satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan itu adalah melalui petisi ini yang ditandatangani oleh hampir tiga perempat orang dari total 2,5 juta rakyat Papua.

    "(Petisi) ini beratnya 40 kilogram, seperti buku terbesar di dunia," kata Benny.

    Dalam pertemuannya dengan Bachelet, WNI yang tengah mengasingkan diri di Inggris itu juga mengatakan keduanya sempat membicarakan situasi di wilayah Nduga, ketika 11 orang tewas saat melarikan diri dari TNI beberapa waktu lalu.

    Benny juga mengklaim setidaknya 22 ribu rakyat Papua terlantar.

    CNNIndonesia.com sudah menghubungi Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, tapi belum mendapat respons.

    Sementara itu, juru bicara komando militer di Provinsi Papua, Mohammad Aidi, membantah tuduhan Benny yang dianggap tidak berdasar.

    "Dia (Benny) tidak dapat menunjukkan bukti dari apa yang telah ia tuduhkan terhadap pemerintah Indonesia dan militer. Justru, Gerakan Pembebasan Papua (OPM) lah yang telah membunuh rakyat-rakyat sipil tidak bersalah," ucap Aidi.


    link
    https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190128104032-134-364343/diteken-18-juta-orang-petisi-referendum-papua-dibawa-ke-pbb

    BalasHapus
    Balasan
    1. Salam ATV sewa malaun seneng digondolin UMNO 🏃🏃🏃💨

      Hapus
    2. Rakyat Papua je tak de sampai 18 juta,tuh yg teken nak tipu2 PBB cem malon sering tipu PBB 🤣🤣🤣

      Hapus
    3. bac dulu bro... itu 1.8 juta bro bukan 18 juta...wkwkwkwkwkwkwk

      di mana kamu dapat 18 juta tu...wkwkwkwkwk

      Hapus
    4. Salah dikit aja panas Pur 😀😀😀😀 malaydog bodoh digondoli umno

      Hapus
  39. Natuna siap penggal wilayah malaun , 😀😀😀😀 malaun bodoh seneng digondolin

    BalasHapus
  40. Diteken 1,8 Juta Orang, Petisi Referendum Papua Dibawa ke PBB.... nampak suara MAJORITI rakyat PAPUA mahukan referendum...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hoax malaun seneng digondolin UMNO 😀😀😀

      Hapus
    2. Nak tipu2 ya lon,ko kata td yg teken 18 juta 🤣🤣🤣

      Hapus
  41. beri hak rakyat papua untuk menentukan nasib mereka...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Beri hak rakyat Sabah Sarawak keluar malon 🤣🤣

      Hapus
    2. Beri hak pinoi rebut Sabah dan musnahkan penduduk malaun 😀😀

      Hapus
  42. Malah suara rakyat papua di PBB mula mendapat sokongan beberapa negara untuk MERDEKA..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tipu daya UMNO🏃🏃🏃🏃🏃💨🏃🏃💨

      Hapus
    2. Indonesia sentiasa sokong Philippines ambil Sabah 👍👍

      Hapus
  43. 111 Negara dukung kemerdekaan Papua

    Situasi di Papua kembali mendapat sorotan internasional setelah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni tewas ditembak, Kamis pekan lalu. Polisi mengklaim dia melawan saat akan ditangkap bersama pegiat KNPB lainnya. Polisi menggrebek markas KNPB yang dituding terlibat penembakan terhadap warga asing dan aparat keamanan.

    Kondisi Papua tak pernah aman ini menjadi bahasan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota Jenewa, Swiss, bulan lalu.

    Semua perkembangan itu makin menguatkan tekad para tokoh prokemerdekaan buat membebaskan Papua dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak sesumbar mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Bahkan, ia mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang.

    Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintahan sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan kongres ketiga di Jayapura, pertengahan Oktober tahun lalu. Republik Federal ini menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat dideklarasikan delapan tahun lalu.

    Rumbiak berharap Jakarta mau memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Republik Federal Papua Barat. "Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja," kata Rumbiak.

    Berikut penjelasan Rumbiak mengenai persiapan kemerdekaan Papua saat dihubungi Faisal Assegaf dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Rabu

    BalasHapus
    Balasan
    1. 200 taon lagi keburu bumi kiamat pur 😁😁😁😁

      Hapus
    2. Itukan claim sepihak,malon kena tipu,fact sampe sekarang Papua masih di tangan Indonesia 🤣😁

      Hapus
    3. Berita hoax 111 negara xaxaxaxaxxa...vanuatu smua xaxaxaxaxaxa

      Hapus
    4. Memang di Malon ada demokrasi 😁😁..di malon cuma ada democrazy 🤣🤣🤣

      Hapus
  44. 111 negara dukung kemerdekaan...semakin parah ya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ya otakmu parah gilanya Pur 😁😁

      Hapus
    2. Itu di forum PBB tak,kl claim sepihak aq pun boleh cakap 111 negara sokong aborigin minta merdeka kpd Australia 😁😁😁

      Hapus
    3. Dead pool@ itu berita claim sepihak OPM bkn berita resmi dari PBB ,kasian gempurgila otaknya halu di gondolin OPM 🤣🤣

      Hapus
  45. Ayo pur ngetroll sambil lari dan meratapi ATV SEWA

    BalasHapus
    Balasan
    1. Atn sewa, heli sewa, kroni jerung, orang tengah Malon berbahagia dan kaya raya 😁🤣🤣🤣

      Hapus
  46. kata geng INDON saya TROLL..bro itu semua berita dari INDON sendiri ya... wkwkwkwkwkw

    BalasHapus
    Balasan
    1. serawak dlm ancaman...., Liat gambar no 2 😁

      Hapus
    2. Berita Indonesia mana,sebutkan medianya 🤣🤣🤣

      Hapus
    3. Yuk sewa atv pur...jalan2 k kebun sawit liat2 tentaramu pd ngambilin buah sawit xaxaxaxa

      Hapus
    4. 😰😰😰😰 shock gara2 kena Frank ATV sewa

      Hapus
  47. Muncul Negara Federal Papua Barat, Jokowi Diminta Tarik Seluruh Pasukan Militer


    Sosial media WhatsApp Group Minggu pagi (25/10/2020) diramaikan dengan beredarnya potongan video berisi pernyataan seorang tokoh Papua yang menyebut dirinya sebagai Presiden Negara Federal Papua Barat. Pernyataan pria bernama Forkorus Yaboisembut itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan reporter paraparatv.id. Wawancara itu berlangsung di Sentani, Papua. Sebelum memulai wawancara, Forkorus dan para pengikutnya berdiri sambil menyanyikan lagu nasional Negara Federasi Papua Barat.

    Sepanjang wawancara dilakukan, Forkorus Yaboisembut duduk diapit dua pria berpakaian mirip seragam militer. Di belakang ketiganya, berdiri belasan laki-laki dengan seragam mirip pakaian militer pula. Dalam narasi pemulanya, reporter paraparatv.id menyatakan bahwa berkumpulnya Forkorus dengan pengikutnya dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Negara Papua Barat ke -9.

    Peringatan kemerdekaan itu dilakukan secara sederhana di Markas Besar Negara Federal Papua Barat di Kertosari, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura pada Senin 19 Oktober 2020. Dalam video itu, Forkorus mengatakan, telah mengirimkan surat dan proposal resmi kepada presiden Jokowi pada 7 Oktober 2020. Menurut dia, dengan telah dikirimnya surat, Jokowi dianggap sudah tahu dengan maksud mereka. Surat itu berisi penjelasan bahwa Papua bukan merupakan bagian dari wilayah NKRI.

    "Saya umumkan secara resmi kepada pemerintah Indonesia bahwa dengan adanya proposal lengkap saya kemarin (7 Oktober 2020), berarti Presiden Jokowi sudah tau. NFPB (Negara Federal Papua Barat) merupakan negara merdeka dengan wilayah teritorial yang terpisah dengan Indonesia," katanya dalam video tersebut.

    Dia menjelaskan, wilayah NFPB berada di seluruh bekas wilayah Papua Belanda. Sementara, NKRI wilayahnya di bekas Hindia Belanda. Karena merasa telah memberitahukan kepada presiden Jokowi, dia meminta Presiden RI itu untuk melakukan perundingan wilayah kedaulatan masing-masing dalam konteks hubungan antar negara. Sebab, NFPB sudah sesuai dengan asas-asas hukum internasional.

    "Kalau Pak Jokowi tidak tahu soal itu, proposal itu lengkap. Panggil semua pakar-pakar hukum, staf ahli hukum untuk bahas itu. Benar atau tidak," katanya.

    Dia memastikan, bahwa proposalnya soal bekas koloni Papua Belanda dan Hindia Belanda benar adanya. Karena itu, sebagai Presiden NFPB, dia mendesak Jokowi untuk menarik seluruh pasukan militernya dari seluruh wilayah Papua Belanda ke wilayah Hindia Belanda atau Indonesia.

    "Dulu kami tidak berani bicara karena belum ada negara. Sekarang sudah ada negara. Sudah jadi subjek hukum. Makanya saya berani," katanya.

    Karena itu, sejak 19 Oktober 2020 bila ada pasukan militer Indonesia yang menembaki warga Papua karena sengketa wilayah kedaulatan, dirinya siap melayangkan gugatan kepada Presiden Jokowi selaku panglima tertinggi NKRI.


    link
    https://akurat.co/news/id-1227646-read-muncul-negara-federal-papua-barat-jokowi-diminta-tarik-seluruh-pasukan-militer

    BalasHapus
    Balasan
    1. Group WhatsApp 🤣🤣...katanya dari media Indonesia,jgn halunisasi pur 🤣🤣

      Hapus
    2. Xaxaxax berita lelucon kau bawa pur pur...Yuk sewa atv pur...jalan2 k kebun sawit liat2 tentaramu pd ngambilin buah sawit xaxaxaxa

      Hapus
    3. Berita wa besutan Najib Rosmah tuh 🏃🏃💨💨🏃🏃🏃💨💨

      Hapus
  48. bro tak perlu nak nafikan, konflik papua bukannya baru sudah lama terjadi dan konflik terjadi pun kerana rakyat Papua mahukan kemerdekaan...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sabah jga kan Yuk sewa atv pur...jalan2 k kebun sawit liat2 tentaramu pd ngambilin buah sawit xaxaxaxa

      Hapus
    2. Itu kan kata halunisasi mupur,fact sampe sekarang Papua masih milik Indonesia wkwkwk

      Hapus
  49. Atn sewa, heli sewa, kroni jerung, orang tengah Malon berbahagia dan kaya raya 😁🤣🤣🤣

    BalasHapus
  50. beri peluang rakyat PAPUA untuk memilih MERDEKA atau tidak...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Beri pilihan Malon jadi wilayah cina tak??😁😁😁

      Hapus
    2. Beri peluang rakyat Sabah gabung Philippines

      Hapus
    3. Ttp NKRI tida ad kata lain....
      Yuk sewa atv pur...jalan2 k kebun sawit liat2 tentaramu pd ngambilin buah sawit xaxaxaxa

      Hapus
  51. Salam sejahtera untuk para kroni jerung dan orang tengah dari ATM 🤡

    BalasHapus
  52. kata demokrasi.. maka beri pilihan kepada rakyat PAPUA...mereka ada hak..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ah masa?? Democrazy tuh KERAjaan kau 🏃🏃💨🏃🏃💨

      Hapus
    2. Memang di Sabah ada demokrasi wkwkwk

      Hapus
    3. Alert, Serawak dalam jangkauan sederhana, asyiiik 😀

      Hapus
    4. Sudah d beri hak otsus
      Yuk sewa atv pur...jalan2 k kebun sawit liat2 tentaramu pd ngambilin buah sawit xaxaxaxa

      Hapus
  53. Papua Ingin Merdeka, 'Rakyat Indonesia Bukan Musuh Kami'


    Kelompok Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) mengatakan akan melanjutkan perjuangan mereka untuk merdeka dengan membawanya ke tingkat PBB.

    Hal ini dikatakan oleh Jacob Rumbiak, juru bicara ULMWP menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan RI Wiranto, yang awal bulan lalu menyebutkan hukum internasional sudah tidak lagi memberi peluang referendum bagi Papua dan Papua Barat.

    "Itu adalah sebuah kebohongan," kata Jacob di Melbourne, saat menjadi pembicara di acara 'Bicara Papua' yang digelar Indonesia Forum di University of Melbourne, Kamis malam (12/09).

    "Tapi jika perundingan karena dialog dan referendum sudah ditutup dengan Wiranto, maka kami akan melakukan perundingan di bawah skema PBB."

    "Sasaran kami di Pasifik sudah selesai, sekarang kami akan perjuangkan di PBB," kata Jacob dihadapan forum dengan mayoritas yang hadir adalah mahasiswa asal Indonesia.

    "Jadi jika resolusi nanti terjadi, jangan kaget, seperti di Timor Leste."

    Pekan lalu, sekitar 200 mahasiswa dan pelajar Papua yang menempuh studi di luar Papua memutuskan kembali ke kampung halamannya.

    Alasannya, karena mereka mengaku merasa tidak aman, mendapat intimidasi, termasuk ancaman melalui video viral dan membuat pernyataan "NKRI Harga Mati".

    "NKRI harga mati, tapi bagi warga Papua, Papua pun harga mati," jelas Jacob, yang mengaku sangat geram jika tahu ada oknum warga Papua yang terlibat dalam kerusakan.

    Menurut Jacob, dirinya dan Benny Wenda, salah satu pimpinan ULMWP lainnya telah berjanji bahwa setiap warga Papua yang melakukan tindak kriminal saat mereka "melakukan perjuangan", maka akan diadili.

    "Ingat orang Papua tidak membenci bangsa Indonesia ... yang kami hadapi bukan rakyat Indonesia, tapi kebijakan yang salah," tegasnya.

    Jacob berharap Indonesia, yang ia sebut "sebagai sebuah bangsa yang besar dan terhormat", untuk berani duduk bersama-sama menyelesaikan masalah dengan terhormat.



    link
    https://www.tempo.co/abc/4712/papua-ingin-merdeka-rakyat-indonesia-bukan-musuh-kami

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hoax
      Yuk sewa atv pur...jalan2 k kebun sawit liat2 tentaramu pd ngambilin buah sawit xaxaxaxa

      Hapus
    2. Gara2 semenanjung terpenggal gempur jadi halu 😚😚😚😚

      Hapus
  54. Pur ayo ngetik sambil nangis pur 😁😁😁 salam ATV sewa

    BalasHapus
  55. Kesian rakyat Sabah Sarawak miskin kerana kekayaan alamnya di sedot semenanjung,sudah saatnya rakyat Sabah Sarawak merdeka atau gabung ke Philippines

    BalasHapus
  56. semakin hari suara rakyat Papua mahukan MERDEKA semakin kuat...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Gempurgila sedang halunisasi wkwkwk

      Hapus
    2. Biasa aj

      Yuk sewa atv pur...jalan2 k kebun sawit liat2 tentaramu pd ngambilin buah sawit xaxaxaxa

      Hapus
    3. Semakin hari suara rakyat Sabah mahukan MERDEKA semakin kuat.

      Go Go Sabah Sarawak Merdeka..

      http://www.sabahsarawakmerdeka.com/?m=1

      Hapus
  57. ULMWP Umumkan Pemerintah Sementara di Papua, Merdeka dari Indonesia


    Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan, sejak hari ini pihaknya menyatakan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua (menyangkut Papua dan Papua Barat). Bagi dia, pengumuman itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak tahun 1963. “Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” ujar Wenda dalam keterangan tertulis di laman resmi ULMWP. Pemerintah Sementara ini menyatakan kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal. Mereka menolak hukum apapun, pengenaan apapun oleh Jakarta, dan tidak akan mematuhinya. Wenda dan jajarannya menolak perpanjangan Otsus Papua, bersama dengan para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang mendukung petisi massa menentang pembaruannya. Menurut dia, Pemerintah Sementara ini memiliki konstitusi, hukum, dan pemerintahan sendiri sekarang. Maka saatnya negara Indonesia angkat kaki. Ada tiga hal jadi dasar gerakan, seperti Pemerintahan Sementara dibentuk untuk mencapai referendum dan Papua Barat merdeka; Republik Papua Barat masa depan akan menjadi ‘negara hijau’ pertama di dunia; dan kerusuhan selama berbulan-bulan telah memperkuat tuntutan untuk kemerdekaan. Selanjutnya, Konstitusi Sementara yang baru memusatkan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat. “Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan kongres, senat, dan cabang yudisial,” kata Wenda yang juga menjadi Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat. Kemudian, pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. “Represi Indonesia saat ini membuat pemilu menjadi tidak mungkin,” sambung Wenda.



    link
    https://tirto.id/ulmwp-umumkan-pemerintah-sementara-di-papua-merdeka-dari-indonesia-f7BZ

    BalasHapus
    Balasan
    1. Halu gara2 ATV SEWA 😁😁😁 miskin

      Hapus
    2. Claim PBB tetap beza sentiasa sokong Papua ada dalam NKRI ,iri ya pur wkwkwk

      Hapus
    3. Halunya OPM, sembang mulut tak ada pengaruhnya bagi Indonesia. TNI polri tetap akan bercokol di pauta barat 😀

      Hapus
  58. Kalo Sabah Sarawak keluar malon dipastikan Sabah Sarawak bisa maju dan kaya cem kakaknya Singapore...go go SSKM jaya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sudah pasti, Singapura punya pengalaman buruk terhadap persekutuan Malaya. Diantara sikap rasis😀

      Hapus
    2. Mbut reng@ betul bro, apalagi Singapore ada kenangan pahit warganya yg beretnis China banyak di bunuh melayu semenanjung,memang malon itu negara rasis bro

      Hapus
  59. Kesian rakyat Sabah Sarawak miskin daerahnya kerana kekayaan alamnya di sedot semenanjung

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kompensasi ke Malon ke Sabah Serawak terlalu kecil

      Hapus
    2. Maka timbul gerakan sskm dengan maksud memisahkan diri dari KL. Kita support ��������

      Hapus
    3. Banyak etnis China dan Dayak tak puas hati dgn sikap Melayu KL yg diskriminatif dalam ekonomi, suku dan agama🤔

      Hapus
  60. Mau link sepihak apa atau WhatsApp apapun yg ko hantar posisi PBB sentiasa tetap sokong selalu Papua ada dalam bingkai NKRI Pur,jgn halu pur wkwkwk

    BalasHapus
  61. Bak Bangun dari Tidur Panjang, Filipina Kini Kembali Berjuang Ambil Alih Sabah dari Malaysia, Ini Alasannya

    https://hot.grid.id/read/182344547/bak-bangun-dari-tidur-panjang-filipina-kini-kembali-berjuang-ambil-alih-sabah-dari-malaysia-ini-alasannya?page=all

    BalasHapus