29 Februari 2020
Delegasi Kemhan untuk keempat kalinya mengunjungi OMT dan kapal Iver Huitfeldt di Denmark (all photos : KBRI Denmark)
Serangkaian acara dilangsungkan di KBRI Denmark di Kopenhagen dalam rangka kunjungan Delegasi RI untuk melanjutkan perundingan bersama mitranya dari Denmark Odense Maritime Technology (OMT).
Dinner untuk menghormati delegasi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Odense Maritime Technology diselenggarakan di Wisma Duta Indonesia.
Mempererat kerja sama pertahanan Indonesia dan Denmark, Dubes RI dan Delegasi Indonesia dari Kementerian Pertahanan RI kunjungi kapal Iver Huitfeldt Class di Royal Danish Naval Base, Korsør Denmark.
Dubes RI dan Delegasi Indonesia dari Kementerian Pertahanan RI diskusi lebih lanjut mengenai kerja sama bidang pertahanan bersama CEO Odense Maritime Technology, Kåre Groes Christiansen, dan team.
(KBRI Denmark)
29 Februari 2020
RTN Conducts the Opening Ceremony of the Navy Training Program for the Year 2020
29 Februari 2020
RTMC amphibious assault exercise (all photos : AAG)
Opening ceremony of Royal Thai Navy Exercise 2020 in 26 February 2020 at Royal Thai Marine Corps Headquarters, Sattahip, Chonburi province include RTMC Reconnaissance Battalion's combat teams, Sikorsky SH-60B Seahawk and AAV7A1 Assault Amphibious Vehicle of Marine Assault Amphibious Vehicle Battalion, Royal Thai Marine. Corps Division.
The Navy has organized annual naval training to integrate training within the navy by bringing the capabilities of naval operations under various branches, operations and support of the department in the command section Service Strategy and the education section that are related.
Come to practice under the same training situation and share resources which the navy has approved to organize navy training in a two-year training cycle with the first year using continuous training situations from normal conditions up to a low level of conflict or preparation for war, and next year is a practice of medium-to-high-level conflict situations.
This year will be the first year of the two-year practice cycle, with the objective of training to test the military planning process, to test the guidelines for the use of force of the navy, and the strategic management of the strategic plan used in training by using the concepts of the 20-year navy defense plan and strategy as a guideline for strategic planning for training which will test the implementation of the disaster relief plan of the Navy. The unit's coping plan in the field/sea training field will conduct training separately according to operating branches Humanitarian Assistance and Disaster Relief and weapons fire training according to the Naval Commander's policy, including joint practice between the Navy, Army and Air Force at the tactical level.
In this regard, Admiral Luechai Ruddit, naval commander gave the training policy by asking all units to stick to the concept of "how to fight, train like that" which is clear very active, requires a lot of training. If having to fight for real, it is believed that there is a chance of winning.
By asking to raise the level of training to be realistic, for the troops to become familiar which during the training would inevitably cause problems. The problem was solved. Which cannot be trusted, do not use it in battle.
(AAG)
RTMC amphibious assault exercise (all photos : AAG)
Opening ceremony of Royal Thai Navy Exercise 2020 in 26 February 2020 at Royal Thai Marine Corps Headquarters, Sattahip, Chonburi province include RTMC Reconnaissance Battalion's combat teams, Sikorsky SH-60B Seahawk and AAV7A1 Assault Amphibious Vehicle of Marine Assault Amphibious Vehicle Battalion, Royal Thai Marine. Corps Division.
The Navy has organized annual naval training to integrate training within the navy by bringing the capabilities of naval operations under various branches, operations and support of the department in the command section Service Strategy and the education section that are related.
Come to practice under the same training situation and share resources which the navy has approved to organize navy training in a two-year training cycle with the first year using continuous training situations from normal conditions up to a low level of conflict or preparation for war, and next year is a practice of medium-to-high-level conflict situations.
This year will be the first year of the two-year practice cycle, with the objective of training to test the military planning process, to test the guidelines for the use of force of the navy, and the strategic management of the strategic plan used in training by using the concepts of the 20-year navy defense plan and strategy as a guideline for strategic planning for training which will test the implementation of the disaster relief plan of the Navy. The unit's coping plan in the field/sea training field will conduct training separately according to operating branches Humanitarian Assistance and Disaster Relief and weapons fire training according to the Naval Commander's policy, including joint practice between the Navy, Army and Air Force at the tactical level.
In this regard, Admiral Luechai Ruddit, naval commander gave the training policy by asking all units to stick to the concept of "how to fight, train like that" which is clear very active, requires a lot of training. If having to fight for real, it is believed that there is a chance of winning.
By asking to raise the level of training to be realistic, for the troops to become familiar which during the training would inevitably cause problems. The problem was solved. Which cannot be trusted, do not use it in battle.
(AAG)
Pindad Resmikan Lini Baru Fasilitas Produksi Sistem Senjata
29 Februari 2020
Lini produksi baru pada Divisi Senjata Pindad (photo : Pindad)
PT Pindad (Persero) meresmikan Lini Baru Fasilitas Produksi Sistem Senjata yang ditandai dengan penembakan laser untuk membuka tirai dan penandatanganan prasasti oleh Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose didampingi oleh General Manager Divisi Senjata, Yayat Ruyat di Pindad, Bandung pada Rabu, 26 Februari 2020. Peresmian juga dihadiri jajaran direksi dan karyawan PT Pindad (Persero) .
Dalam sambutannya, Abraham Mose menyampaikan apresiasi atas kinerja divisi senjata karena mampu melampaui target 2019 dan mampu mengembangkan diri dengan menciptakan lini produksi baru. Abraham percaya, dengan target yang semakin tinggi dari tahun ke tahun dan tuntutan teknologi mampu dicapai oleh Pindad. Hadirnya lini produksi baru menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan target inovasi pindad sebagai advanced weapon system.
General Manager Divisi Senjata, Yayat Ruyat menyatakan bahwa divisi senjata sudah siap bertransformasi sebagai Advanced Weapon System. Tidak hanya produksi unit senjata genggam, namun siap untuk memproduksi armament kendaraan tempur. Pengembangan juga dilakukan pada lini produksi melalui sistem otomatisasi sehingga sangat efisien dan tidak melakukan input manual.
Lini Produksi Baru Sistem Senjata yang berlokasi di Divisi Senjata Pindad Bandung merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas produk senjata terutama untuk produk Turret dan RCWS (Remote Controlled Weapon Station).
Terdapat 7 produk utama yang dirancang akan diproduksi pada lini produksi yang baru saja diresmikan, yaitu;
-Turret Kendaraan Tempur 90mm dan 105mm,
-UAV (Unnmanned Aerial Vehicles),
-Mekatronika Mortir,
-Optic & Optronics,
-UGV (Unmanned Ground Vehicles),
-Launcher & FCS Rocket / Rudal, serta
-RCSWS (Remote Controlled Weapon Station).
Salah satu produk yang akan diproduksi, yaitu Turret 90mm dan 105mm menjadi produk utama terlebih untuk mendukung pengembangan produksi Pindad terutama untuk produk Medium Tank Harimau. Turret merupakan salah satu bagian utama dari kendaraan tempur yang berfungsi untuk mekanisme penembakan peluru.
Selain Turret, Pindad juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global ke depan dengan produk UAV. UAV merupakan pesawat kendali jarak jauh tanpa awak dengan ukuran kecil dan salah satunya memiliki fungsi untuk dukungan bidang militer sebagai sistem intai dan serang terintegrasi. Produk UAV merupakan pengembangan dan inovasi Pindad serta untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kavaleri TNI terkait ranpur kompi intai.
(Pindad)
PT Pindad (Persero) meresmikan Lini Baru Fasilitas Produksi Sistem Senjata yang ditandai dengan penembakan laser untuk membuka tirai dan penandatanganan prasasti oleh Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose didampingi oleh General Manager Divisi Senjata, Yayat Ruyat di Pindad, Bandung pada Rabu, 26 Februari 2020. Peresmian juga dihadiri jajaran direksi dan karyawan PT Pindad (Persero) .
Dalam sambutannya, Abraham Mose menyampaikan apresiasi atas kinerja divisi senjata karena mampu melampaui target 2019 dan mampu mengembangkan diri dengan menciptakan lini produksi baru. Abraham percaya, dengan target yang semakin tinggi dari tahun ke tahun dan tuntutan teknologi mampu dicapai oleh Pindad. Hadirnya lini produksi baru menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan target inovasi pindad sebagai advanced weapon system.
General Manager Divisi Senjata, Yayat Ruyat menyatakan bahwa divisi senjata sudah siap bertransformasi sebagai Advanced Weapon System. Tidak hanya produksi unit senjata genggam, namun siap untuk memproduksi armament kendaraan tempur. Pengembangan juga dilakukan pada lini produksi melalui sistem otomatisasi sehingga sangat efisien dan tidak melakukan input manual.
Lini Produksi Baru Sistem Senjata yang berlokasi di Divisi Senjata Pindad Bandung merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas produk senjata terutama untuk produk Turret dan RCWS (Remote Controlled Weapon Station).
Terdapat 7 produk utama yang dirancang akan diproduksi pada lini produksi yang baru saja diresmikan, yaitu;
-Turret Kendaraan Tempur 90mm dan 105mm,
-UAV (Unnmanned Aerial Vehicles),
-Mekatronika Mortir,
-Optic & Optronics,
-UGV (Unmanned Ground Vehicles),
-Launcher & FCS Rocket / Rudal, serta
-RCSWS (Remote Controlled Weapon Station).
Salah satu produk yang akan diproduksi, yaitu Turret 90mm dan 105mm menjadi produk utama terlebih untuk mendukung pengembangan produksi Pindad terutama untuk produk Medium Tank Harimau. Turret merupakan salah satu bagian utama dari kendaraan tempur yang berfungsi untuk mekanisme penembakan peluru.
Selain Turret, Pindad juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global ke depan dengan produk UAV. UAV merupakan pesawat kendali jarak jauh tanpa awak dengan ukuran kecil dan salah satunya memiliki fungsi untuk dukungan bidang militer sebagai sistem intai dan serang terintegrasi. Produk UAV merupakan pengembangan dan inovasi Pindad serta untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kavaleri TNI terkait ranpur kompi intai.
(Pindad)
Army to Finally Take Delivery of Light Attack Helicopters
29 Februari 2020
Equipment of MD-530G for Malaysian Army Aviation (photo : justhelicopters)
KUALA LUMPUR: The Cabinet recently approved for the Army to proceed with the delivery of six light scout attack helicopters.
The acquisition of the McDonnell Douglas MD530G helicopters was initially completed in 2015.
Army chief General Tan Sri Ahmad Hasbullah Mohd Nawawi said that a technical team will proceed to the United States next week to deal with the delay.
“The team will pursue obtaining the required certification from its United States manufacturers, for use in Malaysia.
“Once that is done, we will send the pilots for conversion training, followed by the maintenance crew to equip themselves with the know-how for the helicopters’ upkeep,” he said in conjunction with the 87th Army Day to be held in Kota Kinabalu, Sabah on Sunday.
Hasbullah added that the six helicopters will be based in Sabah for deployment with the Eastern Sabah Security Command (Esscom).
He also said that the first MD530G is expected to be delivered by year’s end, with the remainder being delivered in stages through next year.
The MD530G, dubbed “Little Birds”, were initially procured for RM300 million in Nov 2015 from MD Helicopters Inc of United States aerospace giant McDonnell Douglas Corp.
The terms of the contract stipulate that the helicopters are slated to be delivered in two batches – the first two by July 2017, with the other four scheduled to arrive by Dec 2018.
The MD530G will replace the four Sikorsky S-61A-4 Nuri which have been grounded with the Army Aviation Wing.
This followed the decision last month by the Royal Malaysian Air Force to phase out its entire fleet of 38 Nuris, after five decades of service, owing to exorbitant maintenance costs.
The Nuri helicopters were grounded following a near-fatal crash at the Gubir army camp in Kedah on Aug 2 last year.
More than 80 personnel were reportedly killed in more than 20 crashes since the Nuris were first introduced in 1967.
On another note, Hasbullah said that the army, as the bedrock of the nation, faces a struggle to maintain its 133 camps nationwide, including 109 in the Peninsula, including accommodation for soldiers and their families.
“On top of that, we have to monitor the 550km land border with Thailand, and the 2,100km border with Indonesia’s Kalimantan on Borneo island.
“We are trying to beef up the force from the current 95,000, of which 25,000 are in east Malaysia, with an additional 15,000 troops,” he said.
As for Army Day, he said the programme will kick-start with a convoy of vehicles from Tawau to Semporna, Lahat Datu, Sandakan, Kudat, Kota Belud and end at the Likas Stadium in Kota Kinabalu.
Part of a gotong-royong which has been organised will involve the repainting of churches and mosques, and the sprucing up of cemeteries.
“We decided to celebrate Army Day in Sabah to further expose our activities for the local folk to familiarise themselves with us.
“We want them to be aware that maintaining security and safeguarding sovereignty is the joint responsibility of all under the total-defence concept,” said Hasbullah, adding that the army could mobilise 5,000 troops at any given time, round-the-clock.
(NST)
Equipment of MD-530G for Malaysian Army Aviation (photo : justhelicopters)
KUALA LUMPUR: The Cabinet recently approved for the Army to proceed with the delivery of six light scout attack helicopters.
The acquisition of the McDonnell Douglas MD530G helicopters was initially completed in 2015.
Army chief General Tan Sri Ahmad Hasbullah Mohd Nawawi said that a technical team will proceed to the United States next week to deal with the delay.
“The team will pursue obtaining the required certification from its United States manufacturers, for use in Malaysia.
“Once that is done, we will send the pilots for conversion training, followed by the maintenance crew to equip themselves with the know-how for the helicopters’ upkeep,” he said in conjunction with the 87th Army Day to be held in Kota Kinabalu, Sabah on Sunday.
Hasbullah added that the six helicopters will be based in Sabah for deployment with the Eastern Sabah Security Command (Esscom).
He also said that the first MD530G is expected to be delivered by year’s end, with the remainder being delivered in stages through next year.
The MD530G, dubbed “Little Birds”, were initially procured for RM300 million in Nov 2015 from MD Helicopters Inc of United States aerospace giant McDonnell Douglas Corp.
The terms of the contract stipulate that the helicopters are slated to be delivered in two batches – the first two by July 2017, with the other four scheduled to arrive by Dec 2018.
The MD530G will replace the four Sikorsky S-61A-4 Nuri which have been grounded with the Army Aviation Wing.
This followed the decision last month by the Royal Malaysian Air Force to phase out its entire fleet of 38 Nuris, after five decades of service, owing to exorbitant maintenance costs.
The Nuri helicopters were grounded following a near-fatal crash at the Gubir army camp in Kedah on Aug 2 last year.
More than 80 personnel were reportedly killed in more than 20 crashes since the Nuris were first introduced in 1967.
On another note, Hasbullah said that the army, as the bedrock of the nation, faces a struggle to maintain its 133 camps nationwide, including 109 in the Peninsula, including accommodation for soldiers and their families.
“On top of that, we have to monitor the 550km land border with Thailand, and the 2,100km border with Indonesia’s Kalimantan on Borneo island.
“We are trying to beef up the force from the current 95,000, of which 25,000 are in east Malaysia, with an additional 15,000 troops,” he said.
As for Army Day, he said the programme will kick-start with a convoy of vehicles from Tawau to Semporna, Lahat Datu, Sandakan, Kudat, Kota Belud and end at the Likas Stadium in Kota Kinabalu.
Part of a gotong-royong which has been organised will involve the repainting of churches and mosques, and the sprucing up of cemeteries.
“We decided to celebrate Army Day in Sabah to further expose our activities for the local folk to familiarise themselves with us.
“We want them to be aware that maintaining security and safeguarding sovereignty is the joint responsibility of all under the total-defence concept,” said Hasbullah, adding that the army could mobilise 5,000 troops at any given time, round-the-clock.
(NST)
28 Februari 2020
Pindad Demostrasikan Tank dan Kendaraan Tempur Lainnya kepada Delegasi Filipina
28 Februari 2020
Delegasi Filipina melihat langsung kendaraan tempur buatan PT Pindad mulai dari Tank Harimau, Anoa 6x6 Mortar, Komodo 4x4 Missile Launcher, Mine Resistance APC Sanca 4x4, dan Water Canon (all photos : Detik, Antara)
Pindad Pamerkan Tank Harimau ke Kementerian Pertahanan Filipina
TEMPO.CO, Delegasi -Delegasi Kementerian Pertahanan Filipina mengunjungi PT Pindad untuk melihat langsung sejumlah alutsista produksi Indonesia. “Hari ini kita memperlihatkan Medium Tank Harimau dan berbagai produk pertahanan dan keamanan buatan Pindad lainnya yang telah digunakan TNI,” kata Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Februari 2020.
Kunjungan delegasi Filipina ke kompleks Pindad tersebut dilakukan Jumat, 28 Februari 2020, setelah sehari sebelumnya ditandatangani Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian Pertahanan Filipina dan Indonesia. MOU tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, Bondan Tiara Sofyan dengan Undersecretary for Finance and Material, Department of National Defense of Philippines, Raymundo Dv Elefante, di Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.
Dari keterangan tertulis yang dilansir Kementerian Pertahanan, MOU tersebut untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Filipina. Khususnya pengadaan alutsista dan produk industri pertahanan lainnya. Lingkup kerja-sama meliputi supply, service, maintenance, transportation and facilities, serta research and development. Lewat kerjasama tersebut, PT Pindad akan menjadi salah satu pemasok alutsista Filipina dengan mekanisme kerja-sama antar negara atau G to G.
Abraham mengatakan, Pindad akan mengikuti seluruh regulasi Filipina dengan kerja-sama tersebut. “Dalam implementasinya kita mengacu kepada regulasi industri pertahanan, kemudian melakukan cross- border. Apabila kita melakukan bisnis perdagangan dengan negara lain kita juga meng-adopt bagaimana regulasi mereka sehingga kerja-sama ini bisa value-creating-profit untuk masing-masing perusahaan,” kata dia.
Abraham mengatakan, Pindad akan mengikuti seluruh proses kerja sama tersebut dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. “Tahun ini Pindad juga mulai mengimplementasikan ISO 37001 manajemen anti suap di seluruh lingkungan kerja,” kata dia.
Undersecretary for Finance and Materiel, Department of National Defense Philipina, Raymundo Dv Elefante memimpin delegasi Filipina yang berkunjung ke kompleks PT Pindad, Bandung, ditemani Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, Bondan Tiara Sofyan. Rombongan diterima Direktur Utama Pindad Abraham Mose, bersama direksi sejumlah industri pertahanan Indonesia lainnya, diantaranya PT Dirgantara Indonesia, PT LEN, PT PAL, serta PT NTP. Masing-masing juga menampilkan produk unggulannya pada delegasi Filipina.
(Tempo)
Delegasi Filipina melihat langsung kendaraan tempur buatan PT Pindad mulai dari Tank Harimau, Anoa 6x6 Mortar, Komodo 4x4 Missile Launcher, Mine Resistance APC Sanca 4x4, dan Water Canon (all photos : Detik, Antara)
Pindad Pamerkan Tank Harimau ke Kementerian Pertahanan Filipina
TEMPO.CO, Delegasi -Delegasi Kementerian Pertahanan Filipina mengunjungi PT Pindad untuk melihat langsung sejumlah alutsista produksi Indonesia. “Hari ini kita memperlihatkan Medium Tank Harimau dan berbagai produk pertahanan dan keamanan buatan Pindad lainnya yang telah digunakan TNI,” kata Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Februari 2020.
Kunjungan delegasi Filipina ke kompleks Pindad tersebut dilakukan Jumat, 28 Februari 2020, setelah sehari sebelumnya ditandatangani Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian Pertahanan Filipina dan Indonesia. MOU tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, Bondan Tiara Sofyan dengan Undersecretary for Finance and Material, Department of National Defense of Philippines, Raymundo Dv Elefante, di Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.
Dari keterangan tertulis yang dilansir Kementerian Pertahanan, MOU tersebut untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Filipina. Khususnya pengadaan alutsista dan produk industri pertahanan lainnya. Lingkup kerja-sama meliputi supply, service, maintenance, transportation and facilities, serta research and development. Lewat kerjasama tersebut, PT Pindad akan menjadi salah satu pemasok alutsista Filipina dengan mekanisme kerja-sama antar negara atau G to G.
Abraham mengatakan, Pindad akan mengikuti seluruh regulasi Filipina dengan kerja-sama tersebut. “Dalam implementasinya kita mengacu kepada regulasi industri pertahanan, kemudian melakukan cross- border. Apabila kita melakukan bisnis perdagangan dengan negara lain kita juga meng-adopt bagaimana regulasi mereka sehingga kerja-sama ini bisa value-creating-profit untuk masing-masing perusahaan,” kata dia.
Abraham mengatakan, Pindad akan mengikuti seluruh proses kerja sama tersebut dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. “Tahun ini Pindad juga mulai mengimplementasikan ISO 37001 manajemen anti suap di seluruh lingkungan kerja,” kata dia.
Undersecretary for Finance and Materiel, Department of National Defense Philipina, Raymundo Dv Elefante memimpin delegasi Filipina yang berkunjung ke kompleks PT Pindad, Bandung, ditemani Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, Bondan Tiara Sofyan. Rombongan diterima Direktur Utama Pindad Abraham Mose, bersama direksi sejumlah industri pertahanan Indonesia lainnya, diantaranya PT Dirgantara Indonesia, PT LEN, PT PAL, serta PT NTP. Masing-masing juga menampilkan produk unggulannya pada delegasi Filipina.
(Tempo)
Travel Ban to South Korea Won't Affect BRP Jose Rizal Delivery
28 Februari 2020
BRP Jose Rizal (FF-150) (photo : PN)
MANILA — Department of National Defense (DND) Secretary Delfin Lorenzana on Wednesday said the government's ban on travelers from certain parts of South Korea amid the coronavirus disease-2019 (Covid-2019) scare will not have an adverse effect on the delivery of the country's first-missile frigate.
"Wala naman akong nakikitang rason para ma-delay (I don't see any reason why its delivery will be delayed). The PN (Philippine Navy) crew are billeted in the ship (BRP Jose Rizal (FF-150)," he said in a message to reporters late Wednesday.
He added that only people will official business outside the ship, such as those tasked to liaise with shipbuilder Hyundai Heavy Industries (HHI), are allowed to go out.
"Only those with business outside like people who go on marketing or other official functions with HHI. I am sure they are taking the necessary precautions. The April delivery is still a GO," he added.
The HHI's shipyard where BRP Jose Rizal and BRP Antonio Luna (FF-151) are currently undergoing sea trials is in the city of Ulsan, located in the country's southeastern part.
Adjacent to Ulsan in the north is the coastal city of Gyeongju in North Gyeongsang province.
On Wednesday, the Philippine government imposed a ban on travelers coming from South Korea's North Gyeongsang province.
Filipino tourists are also banned from traveling to any part of South Korea, including Jeju Island.
To date, South Korea has the highest number of Covid-19 cases outside China.
(PNA)
BRP Jose Rizal (FF-150) (photo : PN)
MANILA — Department of National Defense (DND) Secretary Delfin Lorenzana on Wednesday said the government's ban on travelers from certain parts of South Korea amid the coronavirus disease-2019 (Covid-2019) scare will not have an adverse effect on the delivery of the country's first-missile frigate.
"Wala naman akong nakikitang rason para ma-delay (I don't see any reason why its delivery will be delayed). The PN (Philippine Navy) crew are billeted in the ship (BRP Jose Rizal (FF-150)," he said in a message to reporters late Wednesday.
He added that only people will official business outside the ship, such as those tasked to liaise with shipbuilder Hyundai Heavy Industries (HHI), are allowed to go out.
"Only those with business outside like people who go on marketing or other official functions with HHI. I am sure they are taking the necessary precautions. The April delivery is still a GO," he added.
The HHI's shipyard where BRP Jose Rizal and BRP Antonio Luna (FF-151) are currently undergoing sea trials is in the city of Ulsan, located in the country's southeastern part.
Adjacent to Ulsan in the north is the coastal city of Gyeongju in North Gyeongsang province.
On Wednesday, the Philippine government imposed a ban on travelers coming from South Korea's North Gyeongsang province.
Filipino tourists are also banned from traveling to any part of South Korea, including Jeju Island.
To date, South Korea has the highest number of Covid-19 cases outside China.
(PNA)
Australian Industry will Get 60% of Future Submarine Work
28 Februari 2020
Naval Group is committed to a level of Australian industry capability of at least 60 per cent of the contract value ($50 billion) spent in Australia (image : ASC)
French Naval Group says Australian contractors will get more than half of future submarine fleet work
The French company chosen to build the $50 billion future submarine fleet has committed to giving Australian contractors more than half of the work.
On Monday, Naval Group told a Senate committee looking into Australia's shipbuilding capability the entire 12-boat fleet would be built here.
It was grilled by senators on how much work would be available for the country it was building the submarines for.
The company had previously suggested some local companies may not be skilled enough to take part in the lucrative project.
But Naval Group's executive vice-president Jean-Michel Billig made assurances Australian industry would not miss out.
"Here we commit to a level of Australian industry capability which will have the effect of at least 60 per cent of the Naval Group contract value spent in Australia," Jean-Michel Billig said.
The company told the committee it would work to give Australia an even bigger cut of the contract than 60 per cent.
But Centre Alliance senator Rex Patrick was sceptical of the promise.
"This is fantastic marketing stuff [but] I'm concerned that this document is a bit of a fraud," he said.
"There are so many things being promised in here that appear not to be executed."
At the moment, less than 10 per cent of the total work force is in Australia, with design work underway in France.
The ABC revealed earlier this year the Department of Defence was considering walking away from the deal with Naval Group over bitter negotiations and questions about whether the money spent so far had been "fully effective".
But Naval Group committed to formalising its 60 per cent commitment to Australian companies and workers with the Federal Government within the next two years.
The fleet is not expected to be complete until about 2053.
But the Department of Defence's general manager of submarines, Gregory Sammut, told the inquiry Australian companies would get the opportunity to bid for sub-contracts.
"From the mid-2020s we can expect to have contracts in place with Australian industry with the supply of equipment into the yard to be delivered at the right phase and right time such that we can start incorporating that equipment into the boat," he said.
(ABC)
Naval Group is committed to a level of Australian industry capability of at least 60 per cent of the contract value ($50 billion) spent in Australia (image : ASC)
French Naval Group says Australian contractors will get more than half of future submarine fleet work
The French company chosen to build the $50 billion future submarine fleet has committed to giving Australian contractors more than half of the work.
On Monday, Naval Group told a Senate committee looking into Australia's shipbuilding capability the entire 12-boat fleet would be built here.
It was grilled by senators on how much work would be available for the country it was building the submarines for.
The company had previously suggested some local companies may not be skilled enough to take part in the lucrative project.
But Naval Group's executive vice-president Jean-Michel Billig made assurances Australian industry would not miss out.
"Here we commit to a level of Australian industry capability which will have the effect of at least 60 per cent of the Naval Group contract value spent in Australia," Jean-Michel Billig said.
The company told the committee it would work to give Australia an even bigger cut of the contract than 60 per cent.
But Centre Alliance senator Rex Patrick was sceptical of the promise.
"This is fantastic marketing stuff [but] I'm concerned that this document is a bit of a fraud," he said.
"There are so many things being promised in here that appear not to be executed."
At the moment, less than 10 per cent of the total work force is in Australia, with design work underway in France.
The ABC revealed earlier this year the Department of Defence was considering walking away from the deal with Naval Group over bitter negotiations and questions about whether the money spent so far had been "fully effective".
But Naval Group committed to formalising its 60 per cent commitment to Australian companies and workers with the Federal Government within the next two years.
The fleet is not expected to be complete until about 2053.
But the Department of Defence's general manager of submarines, Gregory Sammut, told the inquiry Australian companies would get the opportunity to bid for sub-contracts.
"From the mid-2020s we can expect to have contracts in place with Australian industry with the supply of equipment into the yard to be delivered at the right phase and right time such that we can start incorporating that equipment into the boat," he said.
(ABC)
Label:
ANGKATAN LAUT,
AUSTRALIA,
Industri Pertahanan,
Kapal Selam
Istana Benarkan Jokowi Punya Pesawat Kepresidenan Baru
28 Februari 2020
Pesawat Kepresidenan baru jenis Boeing 777 (photo : Instagram avia.pedia)
Presiden Jokowi dikabarkan memiliki pesawat kepresidenan baru. Pesawat tersebut bertipe Boeing 777-300 ER.
Menanggapi kabar tersebut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, menegaskan tidak ada pembelian pesawat kepresidenan baru. Itu merupakan pesawat yang disewa dari Garuda Indonesia.
"Pokoknya enggak ada pembelian pesawat baru presiden," kata Heru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/2).
Untuk detail pesawat mengenai pesawat tersebut, Heru menyarankan agar menanyakannya langsung pada pihak Garuda Indonesia.
"Tanya ke Garuda saja," imbuhnya.
Sebelumnya, di dunia maya telah beredar foto pesawat baru kepresidenan Republik Indonesia. kumparan pun melakukan penelusuran. Pesawat yang memiliki logo Garuda Indonesia pada bagian ekor itu, sedang berada di sebuah hanggar dan menjalani proses pengecatan.
Ada logo dan tulisan 'Republik Indonesia' di badan pesawat. Dilihat dari ukuran dan jenis pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia, itu mirip dengan pesawat Boeing 777-300 ER.
Sumber kumparan yang mengetahui foto tersebut, membenarkan bila Boeing 777 Garuda Indonesia dalam gambar itu akan digunakan untuk pesawat kepresidenan Indonesia. Boeing 777 Garuda Indonesia tersebut akan disewa oleh pihak istana untuk pesawat kepresidenan.
Mengenai informasi ini, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno tak merespons konfirmasi kumparan.
(Kumparan)
Pesawat Kepresidenan baru jenis Boeing 777 (photo : Instagram avia.pedia)
Presiden Jokowi dikabarkan memiliki pesawat kepresidenan baru. Pesawat tersebut bertipe Boeing 777-300 ER.
Menanggapi kabar tersebut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, menegaskan tidak ada pembelian pesawat kepresidenan baru. Itu merupakan pesawat yang disewa dari Garuda Indonesia.
"Pokoknya enggak ada pembelian pesawat baru presiden," kata Heru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/2).
Untuk detail pesawat mengenai pesawat tersebut, Heru menyarankan agar menanyakannya langsung pada pihak Garuda Indonesia.
"Tanya ke Garuda saja," imbuhnya.
Sebelumnya, di dunia maya telah beredar foto pesawat baru kepresidenan Republik Indonesia. kumparan pun melakukan penelusuran. Pesawat yang memiliki logo Garuda Indonesia pada bagian ekor itu, sedang berada di sebuah hanggar dan menjalani proses pengecatan.
Ada logo dan tulisan 'Republik Indonesia' di badan pesawat. Dilihat dari ukuran dan jenis pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia, itu mirip dengan pesawat Boeing 777-300 ER.
Sumber kumparan yang mengetahui foto tersebut, membenarkan bila Boeing 777 Garuda Indonesia dalam gambar itu akan digunakan untuk pesawat kepresidenan Indonesia. Boeing 777 Garuda Indonesia tersebut akan disewa oleh pihak istana untuk pesawat kepresidenan.
Mengenai informasi ini, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno tak merespons konfirmasi kumparan.
(Kumparan)
27 Februari 2020
Japan to Begin Aircraft Industry Cooperation with Malaysia
27 Februari 2020
Spirit AeroSystems Inc of USA (photo : SpiritAero)
TOKYO - Japan will set up a framework for working with Malaysia in producing aircraft parts and training aviation industry personnel, its first such cooperation in Asia, government sources have said recently.
Japan aims to sign an agreement with Malaysia this summer, seeking to strengthen ties with Asia's growing commercial aircraft market and help small to medium Japanese parts makers expand their business.
The initiative comes as the Japanese government seeks to expand the production value of the country's aircraft industry to 3 trillion yen ($27 billion) in 2030 from 1.8 trillion yen in 2018 by stepping up cooperation with Southeast Asian countries.
Malaysia has been promoting the aircraft industry, and major U.S. aircraft parts maker Spirit AeroSystems Inc. and others have their production bases in the country.
Export of aircraft parts from Southeast Asia (image : seasia)
Under the framework, Japan hopes to expand supply chains in which Japan-made high precision parts are assembled in Malaysia.
Japanese parts makers have already entered Malaysia, including Imai Aero-Equipment Mfg. Co., Asahi Aero Group Inc. and Wada Aircraft Technology Co.
Worldwide, the commercial aircraft market is expected to grow over the next 20 years, with demand for some 40,000 planes expected, around 40 percent of which will be in the Asia-Pacific region, according to the Japanese industry ministry.
Major U.S. and European aircraft-related manufacturers are also expanding their output in Asia.
(KyodoNews)
Spirit AeroSystems Inc of USA (photo : SpiritAero)
TOKYO - Japan will set up a framework for working with Malaysia in producing aircraft parts and training aviation industry personnel, its first such cooperation in Asia, government sources have said recently.
Japan aims to sign an agreement with Malaysia this summer, seeking to strengthen ties with Asia's growing commercial aircraft market and help small to medium Japanese parts makers expand their business.
The initiative comes as the Japanese government seeks to expand the production value of the country's aircraft industry to 3 trillion yen ($27 billion) in 2030 from 1.8 trillion yen in 2018 by stepping up cooperation with Southeast Asian countries.
Malaysia has been promoting the aircraft industry, and major U.S. aircraft parts maker Spirit AeroSystems Inc. and others have their production bases in the country.
Export of aircraft parts from Southeast Asia (image : seasia)
Under the framework, Japan hopes to expand supply chains in which Japan-made high precision parts are assembled in Malaysia.
Japanese parts makers have already entered Malaysia, including Imai Aero-Equipment Mfg. Co., Asahi Aero Group Inc. and Wada Aircraft Technology Co.
Worldwide, the commercial aircraft market is expected to grow over the next 20 years, with demand for some 40,000 planes expected, around 40 percent of which will be in the Asia-Pacific region, according to the Japanese industry ministry.
Major U.S. and European aircraft-related manufacturers are also expanding their output in Asia.
(KyodoNews)
PAF Sends 3 Jet Trainers for Patrol Duty in West Philippine Sea
27 Februari 2020
The Philippine Air Force has deployed three (3) AS-211 Aircraft for Maritime Air Patrol (MARPAT) (photo : PAF)
MANILA, Philippines —Three trainer AS-211 aircraft were deployed to Palawan on Monday to increase maritime patrols in the West Philippine Sea.
The jet trainers were expected to support the Philippine military’s Western Command in its mission to protect Philippine territorial integrity in its jurisdiction, which included the West Philippine Sea.
The jets would become part of the Tactical Operations Wing (TOW) West at the Antonio Bautista Air Base in Puerto Princesa City, the TOW West said on a Facebook post.
It was not immediately clear if the jets would be for additional deployment or part of rotation.
On its Facebook post, the TOW West said the jets would “enhance operational tempo” of Wescom in securing Philippine territory in the WPS and the Malampaya gas field off Palawan.
The West Philippine Sea is site of territorial claims by China which had been insisting that virtually the entire South China Sea belonged to it.
Beijing’s based its claims on its mythical nine-dash line which had been rejected in 2016 by an international court in a case filed by the Philippines. Vietnam, Taiwan, Malaysia and Brunei also have claims in the area.
But China has been putting its military superiority on display, building artificial islands and military outposts, deploying warships and maritime militias to the contested waterways.
(Inquirer)
The Philippine Air Force has deployed three (3) AS-211 Aircraft for Maritime Air Patrol (MARPAT) (photo : PAF)
MANILA, Philippines —Three trainer AS-211 aircraft were deployed to Palawan on Monday to increase maritime patrols in the West Philippine Sea.
The jet trainers were expected to support the Philippine military’s Western Command in its mission to protect Philippine territorial integrity in its jurisdiction, which included the West Philippine Sea.
The jets would become part of the Tactical Operations Wing (TOW) West at the Antonio Bautista Air Base in Puerto Princesa City, the TOW West said on a Facebook post.
It was not immediately clear if the jets would be for additional deployment or part of rotation.
On its Facebook post, the TOW West said the jets would “enhance operational tempo” of Wescom in securing Philippine territory in the WPS and the Malampaya gas field off Palawan.
The West Philippine Sea is site of territorial claims by China which had been insisting that virtually the entire South China Sea belonged to it.
Beijing’s based its claims on its mythical nine-dash line which had been rejected in 2016 by an international court in a case filed by the Philippines. Vietnam, Taiwan, Malaysia and Brunei also have claims in the area.
But China has been putting its military superiority on display, building artificial islands and military outposts, deploying warships and maritime militias to the contested waterways.
(Inquirer)
PAL Indonesia Bidik Pendapatan Rp2,3 Triliun
27 Februari 2020
Pekerjaan pembuatan kapal Landing Platform Dock di PT PAL (photo : Antara)
Bisnis.com, SURABAYA – PT PAL Indonesia tahun ini menargetkan bisa menggarap sejumlah proyek pembangunan kapal dengan total revenue yang diharapkan mencapai Rp2,3 triliun.
Direktur Rekayasa Umum dan Pemeliharaan Perbaikan PAL Indonesia, Sutrisno mengatakan perseroan optimistis bisa mencapai target karena pihaknya sudah ada beberapa pembeli yang melakukan booking order.
“Target revenue kita Rp2,3 triliun, tapi book order yang sudah kami pegang hampir Rp8 triliun, jadi aman,” katanya seusai melakukan seremoni First Steel Cutting BMPP, Rabu (26/2/2020).
Dia menjelaskan sejumlah proyek yang sudah melakukan order tersebut di antaranya adalah proyek 2 unit kapal Bantu Rumah Sakit (BRS), lalu pesanan TNI AL berupa kapal Perusak Kawal Rudal atau Frigate dan 4 unti Kapal Cepat Rudal (KCR) 60, serta 3 unit kapal Barge Mounted Power Plant (BMPP) atau pembangkit listrik terapung pesanan PT Indonesia Power.
“Dan juga masih ada beberapa proyek kapal oil and gas lainnya,” imbuhnya.
Sutrisno menambahkan, ke depan PAL Indonesia semakin fokus untuk menggarap proyek-proyek pembangunan kapal untuk kebutuhan alutsista (alat utama sistem persenjataan) untuk mendukung kemandirian pertahanan, serta pembangunan infrastruktur energi dan tenaga listrik untuk mendukung program elektrifikasi nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
(Bisnis)
Pekerjaan pembuatan kapal Landing Platform Dock di PT PAL (photo : Antara)
Bisnis.com, SURABAYA – PT PAL Indonesia tahun ini menargetkan bisa menggarap sejumlah proyek pembangunan kapal dengan total revenue yang diharapkan mencapai Rp2,3 triliun.
Direktur Rekayasa Umum dan Pemeliharaan Perbaikan PAL Indonesia, Sutrisno mengatakan perseroan optimistis bisa mencapai target karena pihaknya sudah ada beberapa pembeli yang melakukan booking order.
“Target revenue kita Rp2,3 triliun, tapi book order yang sudah kami pegang hampir Rp8 triliun, jadi aman,” katanya seusai melakukan seremoni First Steel Cutting BMPP, Rabu (26/2/2020).
Dia menjelaskan sejumlah proyek yang sudah melakukan order tersebut di antaranya adalah proyek 2 unit kapal Bantu Rumah Sakit (BRS), lalu pesanan TNI AL berupa kapal Perusak Kawal Rudal atau Frigate dan 4 unti Kapal Cepat Rudal (KCR) 60, serta 3 unit kapal Barge Mounted Power Plant (BMPP) atau pembangkit listrik terapung pesanan PT Indonesia Power.
“Dan juga masih ada beberapa proyek kapal oil and gas lainnya,” imbuhnya.
Sutrisno menambahkan, ke depan PAL Indonesia semakin fokus untuk menggarap proyek-proyek pembangunan kapal untuk kebutuhan alutsista (alat utama sistem persenjataan) untuk mendukung kemandirian pertahanan, serta pembangunan infrastruktur energi dan tenaga listrik untuk mendukung program elektrifikasi nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
(Bisnis)
INS Sindhuvir will be Delivered to the Myanmar Navy on the Yangon River
27 Februari 2020
Indian Navy's Sindhughosh class submarine (Project 877EKM Kilo) was spotted at Yangon river, Myanmar in 23 February 2020 (photo : Myanmar and AMU)
First-ever submarine of Myanmar Navy will be commissioned in the first week of March.
A project 877 EKM kilo-class submarine Ex- INS Sindhuvir will be officially transferred to Myanmar Navy in coming month. This kilo-class submarine is upgraded with India-made equipments before delivery and also likely installed with India-made heavy weight torpedos as mentioned before.
Although this sub is aimed for training purpose, it will maintain its huge fire power, capable of firing Klub -S and combat readiness when needed.
Apart from this, we are also working on getting 2 more brand new kilo class before 2030 and India will play important role in this part.
(Myanmar and AMU)
Indian Navy's Sindhughosh class submarine (Project 877EKM Kilo) was spotted at Yangon river, Myanmar in 23 February 2020 (photo : Myanmar and AMU)
First-ever submarine of Myanmar Navy will be commissioned in the first week of March.
A project 877 EKM kilo-class submarine Ex- INS Sindhuvir will be officially transferred to Myanmar Navy in coming month. This kilo-class submarine is upgraded with India-made equipments before delivery and also likely installed with India-made heavy weight torpedos as mentioned before.
Although this sub is aimed for training purpose, it will maintain its huge fire power, capable of firing Klub -S and combat readiness when needed.
Apart from this, we are also working on getting 2 more brand new kilo class before 2030 and India will play important role in this part.
(Myanmar and AMU)
26 Februari 2020
Damen Bidik Pesanan PKR 3 dan 4 serta Omega Destroyer di 2020
26 Februari 2020
Damen Omega 6.000 ton destroyer (photo : Xavier Vavasseur)
Damen Bidik Pesanan Kapal Militer
Bisnis.com, JAKARTA--PT Damen Schelde Indonesia membidik pesanan kapal militer pada 2020 untuk mengerek pendapatan.
Presiden Direktur PT Damen Schelde Indonesia, Gysbert Boersma mengatakan segmen kapal angkatan laut masih menjanjikan di Tanah Air. Beberapa pertimbangannya yakni kebutuhan kapal militer yang masih tinggi seiring dengan naiknya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan.
Tercatat, dari data APBN 2020, belanja Kementerian Pertahanan menyentuh Rp131,2 triliun atau naik Rp21,6 triliun dibandingkan dengan APBN 2019. Anggaran tersebut pun menjadi yang paling tinggi bila dibandingkan dengan kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyentuh Rp120,2 triliun.
Sementara itu, proyek pembuatan kapal perang bernilai sekira US$300 juta hingga US$400 juta yang tergantung pada fitur dan teknologi yang digunakan.
Di sisi lain, dia menyebut perusahaan telah memiliki rekam jejak pembuatan kapal yang melibatkan mitra lokal, produk dengan sistem pengoperasian efisien serta penyelesaian yang tepat waktu dan sesuai bujet. Dia berharap pada 2020 pemesanan kapal jenis PKR 3 dan 4 serta Omega Destroyer bisa berlanjut tahun ini. Sejak 2003, pihaknya telah menggarap proyek pembuatan kapal seperti Diponegoro, PKR 1 dan 2.
Spesifikasi Damen Omega (image : Navy Recognition)
“Pada segmen kapal militer angkatan laut, Damen berharap untuk melanjutkan pengerjaan seri PKR pada 2020. Selain itu, kapal militer angkatan laut yang lebih besar seperti Omega Destroyer yang akan dibuat melalui kerja sama dengan industri lokal,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.
Dia menyebutkan kerja sama dengan mitra lokal bakal diperluas sehingga perusahaan mampu menggarap lebih banyak pemesanan baru. Beberapa perusahaan yang saat ini bekerja sama yakni PT PAL, PT Len Industri dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk untuk memproduksi kapal PKR.
Sementara itu, dia menyebut kerja sama dengan pemain industri lokal lainnya masih dijajaki seperti dengan beberapa perusahaan seperti PT Krakatau Steel Tbk. untuk menyuplai baja dan PT Pindad untuk melakukan transfer teknologi.
“Pada pembuatan kapal perang Damen akan melibatkan industri Indonesia seperti Krakatau Steel untuk menyuplai baja dan PT Pindad untuk menerima transfer teknologi,” katanya.
Kapal fregat PKR Sigma 10514 (photo : Damen)
Dari kerja sama tersebut, Gysbert menyebut pesanan kapal yang diselesaikan tak hanya dari dalam negeri melainkan pasar internasional. Model itu telah berlaku di pabrik di Vietnam yang telah memproduksi dan mengirim 300 kapal.
Menurutnya, potensi pada 2020 juga berasal dari pasar segmen lain seperti pelabuhan dan terminal yang mungkin berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan industri pertambangan. Dia menilai pasar di Tanah Air masih bakal tumbuh karena faktor ekonomi dan geografisnya.
Sebagai gambaran, pada 2019 perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar 2 miliar euro dengan 28% di antaranya berasal dari Asia-Pasifik. Adapun, Indonesia menyumbang sekira 25% dari pendapatan yang dikumpulkan area Asia-Pasifik.
Saat ini, dia berujar segmen komersial dan militer cukup imbang. Kendati demikian, dia menilai tantangan pertumbuhan pasar berikutnya sangat mengandalkan regulasi yang harus sejajar dengan negara di kawasan Asia Tenggara.
“Terkait dengan kapal-kapal yang telah terkirim, kami memiliki komposisi yang imbang antara pasar komersial dan militer. Tantangan utama untuk tumbuh yakni regulasi yang sama dengan negara di kawasan Asia Tenggara,” katanya.
(Bisnis)
Damen Omega 6.000 ton destroyer (photo : Xavier Vavasseur)
Damen Bidik Pesanan Kapal Militer
Bisnis.com, JAKARTA--PT Damen Schelde Indonesia membidik pesanan kapal militer pada 2020 untuk mengerek pendapatan.
Presiden Direktur PT Damen Schelde Indonesia, Gysbert Boersma mengatakan segmen kapal angkatan laut masih menjanjikan di Tanah Air. Beberapa pertimbangannya yakni kebutuhan kapal militer yang masih tinggi seiring dengan naiknya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan.
Tercatat, dari data APBN 2020, belanja Kementerian Pertahanan menyentuh Rp131,2 triliun atau naik Rp21,6 triliun dibandingkan dengan APBN 2019. Anggaran tersebut pun menjadi yang paling tinggi bila dibandingkan dengan kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyentuh Rp120,2 triliun.
Sementara itu, proyek pembuatan kapal perang bernilai sekira US$300 juta hingga US$400 juta yang tergantung pada fitur dan teknologi yang digunakan.
Di sisi lain, dia menyebut perusahaan telah memiliki rekam jejak pembuatan kapal yang melibatkan mitra lokal, produk dengan sistem pengoperasian efisien serta penyelesaian yang tepat waktu dan sesuai bujet. Dia berharap pada 2020 pemesanan kapal jenis PKR 3 dan 4 serta Omega Destroyer bisa berlanjut tahun ini. Sejak 2003, pihaknya telah menggarap proyek pembuatan kapal seperti Diponegoro, PKR 1 dan 2.
Spesifikasi Damen Omega (image : Navy Recognition)
“Pada segmen kapal militer angkatan laut, Damen berharap untuk melanjutkan pengerjaan seri PKR pada 2020. Selain itu, kapal militer angkatan laut yang lebih besar seperti Omega Destroyer yang akan dibuat melalui kerja sama dengan industri lokal,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.
Dia menyebutkan kerja sama dengan mitra lokal bakal diperluas sehingga perusahaan mampu menggarap lebih banyak pemesanan baru. Beberapa perusahaan yang saat ini bekerja sama yakni PT PAL, PT Len Industri dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk untuk memproduksi kapal PKR.
Sementara itu, dia menyebut kerja sama dengan pemain industri lokal lainnya masih dijajaki seperti dengan beberapa perusahaan seperti PT Krakatau Steel Tbk. untuk menyuplai baja dan PT Pindad untuk melakukan transfer teknologi.
“Pada pembuatan kapal perang Damen akan melibatkan industri Indonesia seperti Krakatau Steel untuk menyuplai baja dan PT Pindad untuk menerima transfer teknologi,” katanya.
Dari kerja sama tersebut, Gysbert menyebut pesanan kapal yang diselesaikan tak hanya dari dalam negeri melainkan pasar internasional. Model itu telah berlaku di pabrik di Vietnam yang telah memproduksi dan mengirim 300 kapal.
Menurutnya, potensi pada 2020 juga berasal dari pasar segmen lain seperti pelabuhan dan terminal yang mungkin berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan industri pertambangan. Dia menilai pasar di Tanah Air masih bakal tumbuh karena faktor ekonomi dan geografisnya.
Sebagai gambaran, pada 2019 perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar 2 miliar euro dengan 28% di antaranya berasal dari Asia-Pasifik. Adapun, Indonesia menyumbang sekira 25% dari pendapatan yang dikumpulkan area Asia-Pasifik.
Saat ini, dia berujar segmen komersial dan militer cukup imbang. Kendati demikian, dia menilai tantangan pertumbuhan pasar berikutnya sangat mengandalkan regulasi yang harus sejajar dengan negara di kawasan Asia Tenggara.
“Terkait dengan kapal-kapal yang telah terkirim, kami memiliki komposisi yang imbang antara pasar komersial dan militer. Tantangan utama untuk tumbuh yakni regulasi yang sama dengan negara di kawasan Asia Tenggara,” katanya.
(Bisnis)
Label:
ANGKATAN LAUT,
Destroyer,
Fregat,
INDONESIA,
Industri Pertahanan,
TNI-AL
DPR Setujui Kemhan Terima Hibah 14 Unit Drone ScanEagle dari AS
26 Februari 2020
ScanEagle UAV (photo : GeospatialWorld)
Wamenhan Rapat Dengan Komisi I DPR RI Bahas Hibah Drone Scan Eagle UAV dan Upgrade Helikopter Bell 412 dari AS Untuk TNI AL
JAKARTA – Kementrian Pertahanan (Kemhan) akan mendapat hibah 14 drone ScanEagle dan upgrade (meningkatkan kemampuan) tiga unit Helikopter Bell 412 dari pemerintah Amerika Serikat (AS) guna memperkuat Alat utama sistem senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).
“Kami hadir di Komisi I DPR ini untuk menyampaikan permohonan persetujuan penerimaan hibah 14 drone Scan Eagle UAV dan upgrade Helikopter Bell 412 dari pemerintah AS,” kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (26/2).
Dijelaskannya, pemerintah AS sejak tahun 2014 sampai 2015 menawarkan program hibah (FMF) kepada TNI, atas dasar itu, maka pada tahun 2017 TNI AL mengambil program FMF Hibah tersebut berupa Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan upgrade helikopter Bell 412. Sesuai ketentuan dibentuklah tim pengkaji oleh Kemhan untuk melakukan penilaian apakah barang tersebut layak diterima dari aspek teknis, ekonomis, politis, dan strategis. Dari kajian tersebut Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud.
Drone ScanEagle memiliki nilai US$28,3 juta, dibutuhkan TNI AL utk meningkatkan kemampuan ISR maritim guna memperkuat pertahanan negara.
ScanEagle adalah bagian dari ScanEagle Unmanned Aircraft Systems, yang dikembangkan dan dibangun oleh Insitu Inc., anak perusahaan The Boeing Company. UAV didasarkan pada pesawat miniatur robot SeaScan Insitu yang dikembangkan untuk industri perikanan komersial.
Menurut laman Boeing, drone ScanEagle dapat beroperasi di atas 15.000 kaki (4.572 m) dan berkeliaran di medan perang untuk misi yang diperpanjang hingga 20 jam. Drone dengan bobot maksimum tempat pilot diizinkan untuk lepas landas atau maximum takeoff weight (MTOW) 22 kg ini, digerakkan mesin piston model pusher berdaya 15 hp.
Kecepatan terbang jelajah ScanEagle berada di kisaran 111 km/jam dan kecepatan maksimum 148 km/jam. Batas ketinggian terbang mencapai 5.950 m. ScanEagle sanggup berada di udara dengan lama terbang (endurance) lebih dari 24 jam.
ScanEagle akan digunakan untuk melaksanakan patroli maritim, integrasi ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian)
Sementara untuk upgrade peralatan Helikopter Bell 412 dengan nilai US$6,3 juta dibutuhkan TNI AL untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
“Nantinya Drone ScanEagle ini akan digunakan oleh TNI AL untuk kepentingan khusus. Kita hanya keluar dana sekitar Rp10 miliar untuk mengintegrasikan dan memastikan keamanan data dari peralatan ini dengan Alutsista lainnya. Nanti PT LEN yang akan bertugas untuk integrasikan,” katanya.
Di kawasan Asia Tenggara-Pasifik, drone ScanEagle sudah digunakan oleh Angkatan Laut Singapura. Pengguna lainnya adalah AL dan Angkatan Darat Australia. Bahkan, ScanEagle milik Militer Australia telah teruji perang (battle proven) di Irak.
Menanggapi permintaan dari Kemhan, Komisi I DPR secara prinsip menyetujui keinginan dari Kemhan untuk mendapatkan hibah dari pemerintah AS. Namun, Komisi I mengingatkan Kemhan untuk mengedepankan kehati-hatian dan kerahasiaan data, serta tidak membebani APBN dalam setiap penerimaan hibah dari negara asing.
(Kemhan)
ScanEagle UAV (photo : GeospatialWorld)
Wamenhan Rapat Dengan Komisi I DPR RI Bahas Hibah Drone Scan Eagle UAV dan Upgrade Helikopter Bell 412 dari AS Untuk TNI AL
JAKARTA – Kementrian Pertahanan (Kemhan) akan mendapat hibah 14 drone ScanEagle dan upgrade (meningkatkan kemampuan) tiga unit Helikopter Bell 412 dari pemerintah Amerika Serikat (AS) guna memperkuat Alat utama sistem senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).
“Kami hadir di Komisi I DPR ini untuk menyampaikan permohonan persetujuan penerimaan hibah 14 drone Scan Eagle UAV dan upgrade Helikopter Bell 412 dari pemerintah AS,” kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (26/2).
Dijelaskannya, pemerintah AS sejak tahun 2014 sampai 2015 menawarkan program hibah (FMF) kepada TNI, atas dasar itu, maka pada tahun 2017 TNI AL mengambil program FMF Hibah tersebut berupa Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan upgrade helikopter Bell 412. Sesuai ketentuan dibentuklah tim pengkaji oleh Kemhan untuk melakukan penilaian apakah barang tersebut layak diterima dari aspek teknis, ekonomis, politis, dan strategis. Dari kajian tersebut Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud.
Drone ScanEagle memiliki nilai US$28,3 juta, dibutuhkan TNI AL utk meningkatkan kemampuan ISR maritim guna memperkuat pertahanan negara.
ScanEagle adalah bagian dari ScanEagle Unmanned Aircraft Systems, yang dikembangkan dan dibangun oleh Insitu Inc., anak perusahaan The Boeing Company. UAV didasarkan pada pesawat miniatur robot SeaScan Insitu yang dikembangkan untuk industri perikanan komersial.
Menurut laman Boeing, drone ScanEagle dapat beroperasi di atas 15.000 kaki (4.572 m) dan berkeliaran di medan perang untuk misi yang diperpanjang hingga 20 jam. Drone dengan bobot maksimum tempat pilot diizinkan untuk lepas landas atau maximum takeoff weight (MTOW) 22 kg ini, digerakkan mesin piston model pusher berdaya 15 hp.
Kecepatan terbang jelajah ScanEagle berada di kisaran 111 km/jam dan kecepatan maksimum 148 km/jam. Batas ketinggian terbang mencapai 5.950 m. ScanEagle sanggup berada di udara dengan lama terbang (endurance) lebih dari 24 jam.
ScanEagle akan digunakan untuk melaksanakan patroli maritim, integrasi ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian)
Sementara untuk upgrade peralatan Helikopter Bell 412 dengan nilai US$6,3 juta dibutuhkan TNI AL untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
“Nantinya Drone ScanEagle ini akan digunakan oleh TNI AL untuk kepentingan khusus. Kita hanya keluar dana sekitar Rp10 miliar untuk mengintegrasikan dan memastikan keamanan data dari peralatan ini dengan Alutsista lainnya. Nanti PT LEN yang akan bertugas untuk integrasikan,” katanya.
Di kawasan Asia Tenggara-Pasifik, drone ScanEagle sudah digunakan oleh Angkatan Laut Singapura. Pengguna lainnya adalah AL dan Angkatan Darat Australia. Bahkan, ScanEagle milik Militer Australia telah teruji perang (battle proven) di Irak.
Menanggapi permintaan dari Kemhan, Komisi I DPR secara prinsip menyetujui keinginan dari Kemhan untuk mendapatkan hibah dari pemerintah AS. Namun, Komisi I mengingatkan Kemhan untuk mengedepankan kehati-hatian dan kerahasiaan data, serta tidak membebani APBN dalam setiap penerimaan hibah dari negara asing.
(Kemhan)
Australia's F-35A Capability Moves Forward
26 Februari 2020
RAAF F-35A Lightning II (photo : Aus DoD)
Australia’s F-35A Lightning II capability has taken a step forward with the opening of the Australian and United Kingdom (UK) F-35 Reprogramming Laboratory.
Located at Eglin Air Force Base in Florida, the Reprogramming Laboratory is a joint partnership between Australia and the UK.
Minister for Defence, Senator the Hon Linda Reynolds CSC said this new capability will enable the F-35 to be a “smart” aircraft.
“The Reprogramming Laboratory produces Mission Data Files (MDFs for Australian and UK F-35s) which compiles information about the operating environment and assets in an area, before being loaded onto the aircraft pre-flight using a portable hard drive,” Minister Reynolds said.
“Combined with the aircraft’s advance sensor suite, this provides the pilot with a clearer battlespace picture.
“The F-35A is a key part of the Government’s $200 billion investment in Defence capability.
“Today’s opening is a key milestone in the delivery of this program to the Australian Defence Force.”
The Reprogramming Laboratory will support Australian and UK F-35s by developing, verifying, validating and issuing F-35 MDFs for Australian and UK-fielded F-35s.
Both countries are co-funding and supporting the capability under a 50/50 funding arrangement.
The F-35A is expected to achieve Initial Operating Capability in December 2020, and Final Operating Capability in late 2023.
(Aus DoD)
RAAF F-35A Lightning II (photo : Aus DoD)
Australia’s F-35A Lightning II capability has taken a step forward with the opening of the Australian and United Kingdom (UK) F-35 Reprogramming Laboratory.
Located at Eglin Air Force Base in Florida, the Reprogramming Laboratory is a joint partnership between Australia and the UK.
Minister for Defence, Senator the Hon Linda Reynolds CSC said this new capability will enable the F-35 to be a “smart” aircraft.
“The Reprogramming Laboratory produces Mission Data Files (MDFs for Australian and UK F-35s) which compiles information about the operating environment and assets in an area, before being loaded onto the aircraft pre-flight using a portable hard drive,” Minister Reynolds said.
“Combined with the aircraft’s advance sensor suite, this provides the pilot with a clearer battlespace picture.
“The F-35A is a key part of the Government’s $200 billion investment in Defence capability.
“Today’s opening is a key milestone in the delivery of this program to the Australian Defence Force.”
The Reprogramming Laboratory will support Australian and UK F-35s by developing, verifying, validating and issuing F-35 MDFs for Australian and UK-fielded F-35s.
Both countries are co-funding and supporting the capability under a 50/50 funding arrangement.
The F-35A is expected to achieve Initial Operating Capability in December 2020, and Final Operating Capability in late 2023.
(Aus DoD)
Langganan:
Postingan (Atom)