Len dan Thales Teken ICC Program Offset ToT Integrasi Data Link

09 Maret 2025

Transfer of Technology Thales DMS France kepada PT Len terkait pembelian pesawat tempur Rafale (photo: Len)

PT Len Industri (Persero) dan Thales DMS France telah menandatangani Industrial Cooperation Contract (ICC) terkait Program Offset - Transfer of Technology integrasi tactical data link Link Y dan LCALL pada mission system Amascos. 

Kerja sama ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional. 

Dengan sinergi bersama Thales, kami yakin dapat memberikan kontribusi terbaik bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia.

(Len)

PAF Recommends Acquisition of 12 More S. Korean-made Jet Fighters

08 Maret 2025

PAF FA-50 light combat aircraft (photo: AUP)

MANILA – A proposal to acquire an additional 12 South Korean-made FA-50 jet fighters was submitted to the Department of National Defense (DND) in a bid to enhance the country's defense capabilities.

In an interview Wednesday, Philippine Air Force (PAF) spokesperson Col. Ma. Consuelo Castillo said the recommendation is part of the Rehorizon 3 of the Armed Forces of the Philippines (AFP) Modernization Program.

DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. said Rehorizon 3 aims to boost the AFP's military intelligence, area denial and deterrence capabilities.

"That is just a proposal on our end, but if it's going to happen, it will depend on the DND," she added.

The PAF spokesperson said acquisition of additional FA-50s aims to beef up the Air Force and make it more capable of fulfilling its mandate.

However, Castillo did not provide details on when this proposal was submitted to the DND.

The Philippines acquired 12 units of FA-50 jet fighters from South Korea defense manufacturer, Korea Aerospace Industries, for PHP18.9 billion.

These jets were delivered from 2015 up to 2017. The PAF's FA-50PHs had their baptism of fire during the five-month Marawi Siege that took place from May to October 2017.

The aircraft were extensively used for close-air support missions along with other PAF attack planes. 

(PNA)

Infoglobal dan Unhan RI Jalin Kerjasama Kembangkan Satelit Nano

08 Maret 2025

Satelit nano Infoglobal-Universitas Pertahanan (photos: Infoglobal)

Perusahaan Industri Pertahanan Indonesia yang telah go international, PT. Infoglobal Teknologi Semesta (Infoglobal) kembali menerima kunjungan tim RIDU-Sat (Republic of Indonesia Defense University Satellite) Universitas Pertahanan RI, 37 mahasiswa Universitas Pertahanan meninjau kemajuan pengembangan teknologi satelit nano yang dilakukan tim riset Infoglobal bersama Tim RIDU-Sat Unhan RI.

Kunjungan tim RIDU-Sat Unhan RI yang dipimpin oleh Kapusbang Kolab. Internasional LPPN Unhan, Kol. Laut. Imanuel Dindin, S.T., M.Eng., M. Tr.Hanla., Ph.D ini disambut langsung oleh CEO Infoglobal, Ir. Adi Sasongko di workshop utama Infoglobal, Jalan Dinoyo Surabaya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025.

Kunjungan tersebut merupakan kegiatan studi lapangan untuk memperoleh informasi terbaru terkait teknologi satelit nano yang telah berhasil dikembangkan oleh PT. Infoglobal.

(Infoglobal)

Vietnam has Taken Delivery of Twelve L-39NGs

08 Maret 2025

L-39 Skyfox (L-39 NG) of the Vietnamese Air Force (photos: Aero Vodochody)

L-39 Skyfox in Vietnam!

Aero and Omnipol have successfully completed the delivery of six more L-39 Skyfox aircraft to the Vietnamese Air Force. This means that all 12 aircraft ordered have now been successfully delivered.

Vietnam has thus become the first customer for this modern mass-produced aircraft.

L-39 Skyfox – a multi-purpose platform for modern training and combat missions

✅ Advanced avionics systems

✅ Powerful jet engine

✅ Western and Eastern configuration options

✅ Ideal for training pilots of 4th and 5th generation aircraft such as the F-16 and F-35

✅ Also suitable for light combat and reconnaissance missions

(Aero Vodochodhy)

Jane's: Indonesia Tertarik dengan Kapal Induk Italia ITS Giuseppe Garibaldi

07 Maret 2025

ITS Giuseppe Garibaldi (C 551) (photo: Reddit)

Angkatan Laut Indonesia tertarik untuk mengakuisisi kapal induk helikopter serbu/kapal induk pesawat ITS Giuseppe Garibaldi (C 551) milik Marina Militare, demikian yang diketahui Janes.

Kapal induk tersebut, yang diluncurkan pada tahun 1985, ditempatkan sebagai cadangan pada bulan Oktober 2024. Sebuah kesepakatan kemungkinan dapat mencakup transfer beberapa dari 30 pesawat AV-8B Harrier II short take-off and vertical landing (STOVL) milik Angkatan Laut Italia, menurut sumber Angkatan Laut Italia kepada Janes.

Transfer tersebut akan sejalan dengan rencana Kekuatan Pokok Minimum (MEF) Angkatan Laut Indonesia, yang mencakup sedikitnya empat kapal pengangkut helikopter, empat fregat, dan beberapa kapal patroli rudal.

Beberapa dari 30 pesawat AV-8B Harrier II akan termasuk dalam kesepakatan ini (photo: John Higgins)

Landing helicopter dock serbaguna (LHD) baru milik Angkatan Laut Italia, Trieste, telah menggantikan Giuseppe Garibaldi dan akan mengambil peran sebagai kapal induk bagi gugus tugas amfibi Italia.

Fincantieri mengumumkan pada bulan Maret 2024 bahwa mereka telah menandatangani kontrak senilai EUR1,18 miliar (USD1,23 miliar) dengan Kementerian Pertahanan Indonesia (MoD) untuk dua kapal patroli lepas pantai multiperan (Pattugliatore Polivalente d'Altura: PPA). Selain Giuseppe Garibaldi, kapal-kapal tersebut akan menjadi kapal perang terbesar yang bertugas di Angkatan Laut Indonesia setelah ditugaskan pada akhir tahun 2025.

Baik Kementerian Pertahanan Italia maupun Indonesia belum menanggapi permintaan komentar pada saat berita ini diterbitkan. Pada sisi lain Indonesia akan menerima PPA pertama pada pertengahan tahun 2025.

(Jane's)

China to Increase Military Budget by 7.2% in 2025

07 Maret 2025

China demonstrated its capabilities to conduct large-scale amphibious operations during February 2025 Exercise (photo: Chinamil)

TSAMTO -- China will increase its military budget by 7.2% in 2025 to 1.784 trillion yuan (about $245.5 billion at today's exchange rate), according to a draft budget released Wednesday.

“National defense spending will amount to 1,784.665 billion yuan, an increase of 7.2%,” RIA Novosti quotes the document, published on the opening day of the annual session of the National People’s Congress (NPC).

As the agency notes, China has been systematically increasing its defense budget every year, while the country does not participate in wars and adheres to the defensive nature of its military doctrine. In 2023, China increased national defense spending by 7.2% to 1.55 trillion yuan (about $220 billion), in 2024 - by 7.2% (to 1.665 trillion yuan, about $231.24 billion).

Lou Qingjian, spokesperson for the third session of the 14th National People's Congress, said on Tuesday that "China's defense spending has grown for nine consecutive years since 2016, and the defense spending share in GDP has remained within 1.5 percent for many years, lower than the world average."

The third session of the 14th National People's Congress (NPC), the country's top legislative body, opened in Beijing on March 5 and will last until March 11.

(TSAMTO)

Nasib Pengadaan Sistem Senjata Pascapemotongan Anggaran

07 Maret 2025

Pinjaman Luar Negeri untuk pengadaan alutsista 2020-2024 adalah sebesar 25 miliar dollar atau 402,5 triliun rupiah dengan kurs Rp 16.100,- (infographic: Sobat Militer)

Tahun fiskal 2025 nampaknya bukan merupakan tahun yang bersahabat bagi sektor pemerintahan dan sektor-sektor lain yang terkait. Ini karena pemerintah melaksanakan pemotongan anggaran dalam tiga putaran yang berbeda.

Pada putaran pertama sudah dilaksanakan pemotongan anggaran senilai Rp 306 triliun, sedangkan pada etape kedua akan besaran anggaran yang akan dipotong adalah Rp 300 triliun.

Sedangkan fase ketiga pemotongan anggaran tidak menyasar sektor pemerintahan, namun menargetkan sektor BUMN di mana dividen yang diterima negara akan berkurang menjadi Rp 100 triliun demi sebuah badan usaha BUMN yang baru saja dibentuk lewat revisi Undang-undang BUMN.

Indikasi anggaran Kementerian Pertahanan periode 2025-2029 (all infographic: Keris)

Tidak diragukan bahwa pemotongan anggaran yang telah terjadi sudah menimbulkan keguncangan pada semua kementerian/lembaga. Sebab pemotongan demikian membuat anggaran belanja barang dan belanja modal berkurang cukup drastis.

Anggaran Kementerian Pertahanan yang sebelumnya hanya dipotong Rp 2,6 triliun ternyata mengalami pengurangan senilai Rp 26,9 triliun dengan pemotongan terbesar pada anggaran belanja modal. Anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2025 mengambil porsi terbesar anggaran pertahanan, namun mengalami pemotongan sebesar Rp 16 triliun.

Berkurangnya alokasi belanja modal akan memengaruhi kegiatan pengadaan sistem senjata oleh Kementerian Pertahanan tahun ini, baik lewat skema Rupiah Murni (RM), Pinjaman Dalam Negeri (PDN) maupun Pinjaman Luar Negeri (PLN). RM biasanya digunakan oleh TNI untuk pengadaan beberapa jenis sistem senjata seperti munisi beragam kaliber, senapan serbu, kapal patroli dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, pemotongan anggaran belanja modal sepertinya tidak akan memengaruhi komitmen Indonesia untuk membayar utang pokok dan bunga utang yang jatuh tempo tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 1,3 kuadriliun pada 2025, di mana angka tersebut termasuk bunga utang.

Tidak tersedia informasi berapa utang PLN yang harus dibayar oleh Kementerian Pertahanan pada tahun fiskal 2025, namun dana pembayaran utang tersebut diambil dari anggaran belanja modal. Selain utang PLN, Kementerian Pertahanan juga harus membayar PDN yang jatuh tempo pada tahun ini kepada sejumlah lembaga perbankan nasional.

Terdapat beberapa isu terkait akuisisi sistem senjata yang patut mendapatkan perhatian setelah pemotongan anggaran pada Kementerian Pertahanan diterapkan. Pertama, pencapaian target MEF 2020-2024 yang diprediksi tidak akan tercapai karena isu ketersediaan anggaran.

Sebelumnya Kementerian Pertahanan sudah menetapkan pencapaian target MEF 2020-2024 adalah 66,06 persen atau naik 2,87 persen dari pencapaian MEF 2015-2019. Padahal tahun ini sebenarnya diproyeksikan untuk menyelesaikan beragam program pengadaan pada MEF 2020-2024 yang belum selesai.

Kedua, penundaan penandatanganan loan agreement. Saat ini terdapat sejumlah kegiatan yang telah menerima Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dari Menteri Keuangan yang belum memiliki kontrak di mana PSP tersebut akan jatuh tempo pada 31 Maret 2025.

Terselip pula 50 kontrak yang menantikan penandatanganan atau negosiasi loan agreement oleh Kementerian Keuangan dan lender. Dengan pemotongan anggaran pada Kementerian Pertahanan, maka penundaan penandatangan loan agreement pada tahun ini ialah sebuah pilihan yang logis sekaligus tidak terhindarkan.

Ketiga, ketiadaan dana Rupiah Murni Pendamping (RMP). Mengacu pada data Kementerian Pertahanan, sampai awal Januari 2025 dana RMP belum dialokasikan ke dalam anggaran belanja modal, sehingga tidak ada pemotongan anggaran untuk pos belanja tersebut.

Ketiadaan dana RMP akan membuat loan agreement apapun yang disepakati oleh Kementerian Keuangan dan lender tidak dapat dieksekusi. Tentu menjadi pertanyaan apakah kontrak akuisisi yang telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan akan menjadi default ataukah akan diamandemen sambil menantikan kondisi fiskal yang membaik?

Bila terdapat kontrak yang default, apakah akan ada konsekuensi hukum dan finansial bagi Indonesia? Lalu bagaimana citra Indonesia di mata produsen sistem senjata global jika ada kontrak yang default?

Kemungkinan adanya kontrak yang default bukan suatu hal yang mengada-ada mengingat kecil kemungkinan semua kontrak yang tidak dapat dieksekusi pada MEF 2020-2024 akan diteruskan pada program pembangunan kekuatan periode 2025-2029.

Keempat, kelanjutan program akuisisi. Untuk 50 kontrak yang sudah ditandatangani namun belum mempunyai loan agreement dan sejumlah kontrak lain yang belum ditandatangani, apakah program-program tersebut akan dipilih secara selektif untuk di-carry over ke dalam Blue Book 2025-2029?

Sejak beberapa waktu lalu terdapat informasi bahwa sejumlah program yang tidak dapat dieksekusi pada MEF 2020-2024 akan di-carry over ke periode 2025-2029. Jika informasi demikian benar adanya, berapa besar nilai kegiatan pengadaan yang akan di-carry over? Jumlah program beserta besaran angka PLN yang akan di-carry over dapat dipastikan akan mempengaruhi alokasi PLN pada kurun 2025-2029 bagi Kementerian Pertahanan.

Memperhatikan dengan seksama kondisi fiskal pemerintah saat ini, menjadi pertanyaan apakah dalam beberapa waktu ke depan akan ada penentuan alokasi dana RMP untuk Kementerian Pertahanan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas?

Apabila tersedia alokasi dana RMP pada tahun ini, nilainya diperkirakan kurang dari satu per enam dari total alokasi belanja modal sebelum terkena pemotongan. Dengan nilai alokasi dana RMP yang terbatas, maka hanya sedikit program pada tahun ini yang dapat diaktivasi oleh pemerintah. Tersedia atau tidaknya alokasi dana RMP akan ditentukan oleh ruang fiskal pemerintah dan atau arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, pada akhir tahun lalu Menteri Keuangan sudah menerbitkan PSP bagi sejumlah program yang akan jatuh tempo pada 31 Maret 2025. Apabila Kementerian Pertahanan mampu menandatangani 23 kontrak terkait PSP tersebut sebelum 31 Maret 2025, tantangan berikutnya adalah apakah proses negosiasi loan agreement di Kementerian Keuangan dapat selesai sebelum atau pada 31 Maret 2025?

Bahkan jika proses loan agreement dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut, tantangan berikutnya adalah ketersediaan alokasi dana RMP pada APBN Kementerian Pertahanan tahun fiskal 2025. Apakah kontrak-kontrak tersebut akan mendapatkan prioritas untuk aktivasi ataukah harus memberikan kesempatan kepada kontrak-kontrak lain yang menantikan penandatanganan loan agreement dan atau aktivasi? (Alman Helvas Ali)

(CNBC)

UDT Partners with ASFAT to Propose Milgem Frigate to Thailand

06 Maret 2025

Istanbul-class frigate (I-class), under Turkish MILGEM warship program (photo: Jane's)

Turkey's ASFAT, a state-owned enterprise under the Turkish Ministry of Defence acting as a contractor for the defense shipbuilding industry, partnered with Thailand's United Defense Technology Company as a coordinator to present information on its frigates and corvettes to the Royal Thai Navy at the meeting room of the Department of Naval Operations, Royal Thai Navy Headquarters on 6 February 2025.

It is understood that the proposed ship types with features and capabilities to the Royal Thai Navy include the Istanbul-class frigate and the ADA-class corvette under Turkey's MILGEM national warship program.

In addition to being built for service in the Turkish Navy, it has also been exported to foreign countries, including the Pakistani Navy under the name Babur-class corvettes, 4 ships with technology transfer to be built in Pakistan, Ukraine under the name Hetman Ivan Mazepa-class corvettes, 2 ships, and the Royal Malaysian Navy under the LMS Batch 2 project, 3 ships.

The event is an indication that Turkey is the latest player interested in joining the Royal Thai Navy's bid for four new frigates, with the Royal Thai Navy looking to secure funding from the Thai government and parliament in fiscal year 2026 for the first two new frigates to be built in Thailand under a technology transfer and investment agreement to develop Thailand's shipbuilding industry.

ASFAT with Thai's United Defense Technology, provided information on features and capabilities of MILGEM frigate and corvette to Royal Thai Navy (RTN) at Naval Operations Department (NOD)'s meeting room, RTN Headquarters in Thailand on 6 February 2025 (photo: United Defense Technology)

International companies that have previously expressed interest include South Korea's Hanwha Ocean, which has long been eyeing a second HTMS-class frigate contract, Germany's tkMS, along with Thailand's Marsun, which has offered the MEKO A-100 frigate design, The UK's Babcock International, which offers the Arrowhead 140 frigate design, and the Netherlands' Damen, which offers the SIGMA frigate design, are both looking for partners in Thailand. The Royal Thai Navy is expected to complete the finalization of the specifications for the new frigates around June-July 2025.

The lecture on the Korean War to the 57th Class of the Naval War College (NWC), Naval Education Department (NED), by Vice Admiral Thadawut Thatpitakkul, Deputy Chief of Staff of the Royal Thai Navy and Chairman of the Subcommittee on Frigate Procurement Project, continued to speak about the importance of the procurement of new frigates as a "game changer" in three aspects:

A game changer in terms of combat capability including supersonic weapons, development of naval and defense industry capability by transferring technology to build new frigates in Thailand, and sustainability in terms of maintenance and use of its own national Tactical Data Link (TDL) and Combat Management System (CMS).

Which will operate together with the Royal Thai Army and Royal Thai Air Force. The Royal Thai Navy is looking for ships that can fight 24 hours/7 days, but destroyers are very expensive, about 40,000,000,000 baht ($1,187,419,292) each. Frigates cost about 20,000,000,000 baht ($593,639,200) each, so it is very possible that the government will approve it. And to replace the old ships, there must be 3 ships in the Gulf of Thailand and 2 ships in the Andaman Sea, including HTMS Bhumibol Dulyadej.

(AAG)

Bekas Timbalan Menteri Pertahanan: 18 MiG-29N Dijual Saja ke India atau Sudan

06 Maret 2025

Pesawat tempur TUDM MiG-29N (photo: nvgui)

Jual MiG-29N ke India, Sudan: Ikhmal Hisyam cadang Trade-Off alat ganti Sukhoi

KUALA LUMPUR, --- Datuk Seri Ikhmal Hisham Abdul Aziz mencadangkan agar 18 buah pesawat MiG-29N milik Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) yang telah lama digantung penggunaannya dilupuskan dan dijual kepada negara-negara yang berminat seperti India dan Sudan.

Bekas Timbalan Menteri Pertahanan itu berkata, cadangan berkenaan bertujuan untuk menangani isu kekurangan alat ganti bagi pesawat Sukhoi Su-30MKM milik TUDM yang terkesan akibat perang Ukraine-Rusia.

Tambahnya, penjualan pesawat MiG-29N boleh dipertimbangkan sebagai sebahagian daripada agenda Mesyuarat Malaysia – India Defence Cooperation (MIDCOM) tahun ini.

Langkah ini, menurutnya, bukan sahaja dapat menjana pendapatan malah membuka peluang trade-off alat ganti Sukhoi yang kini sukar diperoleh.

Pesawat latih tempur TUDM Aermacchi MB-339CM (photo: Weimeng)

Pesawat latih Aermacchi MB-339

“Saya juga mohon penjelasan daripada MINDEF mengenai perancangan masa hadapan TUDM bagi inventori sedia ada 18 buah pesawat MiG-29N serta 7 buah baki pesawat latihan jenis Aermacchi MB-339 yang digantung penggunaan sejak 2018,

“Saya difahamkan ada beberapa negara yang berminat untuk membeli pesawat MiG-29N memandangkan penyelenggaraan pesawat ini dilaksanakan dengan baik dan tempoh jam penerbangan yang rendah,” katanya di Dewan Rakyat, hari ini.

Bekas Timbalan Menteri itu turut mencadangkan agar India dijadikan pilihan utama dalam rundingan penjualan pesawat MiG-29N memandangkan negara tersebut memiliki teknologi dan alat ganti yang diperlukan oleh TUDM untuk pesawat Sukhoi Su-30MKM.

(AirTimes)

11 PAF Jet Fighters Grounded as Wreckage of Missing Aircraft Located

06 Maret 2025

FA-50PH of the Philippine Air Force (photo: Interaksyion)

MANILA – The Philippine Air Force (PAF) on Wednesday announced that its 11 remaining FA-50PH jet fighters have been ordered grounded following the crash of the South Korean-made aircraft that killed two pilots on Tuesday. 

This was after PAF spokesperson Col. Ma. Consuelo Castillo, in an online press briefing, announced that ground troops have located the missing FA-50PH with tail number 002 in the vicinity of Mount Kalatungan Complex in Bukidnon province.

She said the Air Force would conduct a "thorough investigation" to determine the exact cause of the accident.

Despite the grounding of the remaining FA-50PHs, Castillo assured the public that the PAF will be able to monitor and defend the country's airspace using its other aircraft, radar systems and its ground-based air defense systems.

FA-50PH with tail number 002 was reported missing shortly after midnight of March 4 as it was about to take part in "tactical night" operation along with other similar jet fighters.

Castillo said this aircraft lost contact with the others "several minutes before they reached their target area of operation."

"A full-scale search and rescue operation, initiated on March 4, 2025, involved the PAF, Philippine Army, and local civilian volunteers in the mountainous terrain of Bukidnon. The operation prioritized pilot recovery," she added.

FA-50PH Golden Eagle number 002 when grounded in 2016 after bird strike (photo : rodd929)

Using signals from the aircraft's emergency locator transmitter and locator beacons, PAF aircraft conducted aerial searches as part of attempts to spot the downed aircraft and its crew.

Despite challenging conditions including dense fog and difficult terrain, Castillo said, PAF helicopters successfully deployed Army special forces and civilian volunteers for ground searches.

Despite these gallant efforts, Castillo said the two pilots aboard the ill-fated jet fighter did not survive the mishap.

"With deep regret and profound sadness, the PAF announces the loss of the two pilots aboard," she said.

Castillo did not provide the identities of the fallen aviators and cited the need to first inform their families.

"We are committed to providing all the necessary support to the bereaved families during this difficult time," she said. "Meanwhile, we also request the nation's prayers for the eternal repose of our fallen pilots, whose service and heroism we deeply honor."

Castillo said the crashed FA-50PH was a "force provider" and constantly called upon to provide air requirements to operating units in the field.

"Now as to the confirmation to which specific operation our aircraft contributed to or supported, it would be up to our 'force employers' in this case, EastMinCom (Eastern Mindanao Command), to provide the confirmation for this," she added. 

(PNA)

Menhan Sjafrie Terima Dubes Republik Türkiye, Bahas Kolaborasi Modernisasi Alutsista

05 Maret 2025

Pesawat tempur generasi ke-5 KAAN yang ditawarkan (photo: SavunmaSanayiST)

Jakarta – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Besar (Dubes) Republik Türkiye untuk Republik Indonesia, H.E. Talip Küçükcan di kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (05/03/25).

Hubungan strategis antara Indonesia dan Türkiye semakin erat dengan berbagai inisiatif kerja sama di bidang industri pertahanan, termasuk transfer teknologi, pengembangan jet tempur generasi ke-5 KAAN, dan pengadaan fregat, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan.

Fregat Istanbul class yang juga ditawarkan (photo: Enmares)

Disampaikan dalam pertemuan ini bahwa Dubes Türkiye menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah terjalin dan menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendukung modernisasi Alutsista Indonesia.

Melalui dialog 2+2 yang tengah disiapkan, serta berbagai proyek strategis yang telah berjalan, diharapkan dapat memperkuat hubungan kemitraan dan bilateral kedua negara, serta membawa manfaat besar bagi kedua negara.

Turut hadir mendampingi Menhan Sjafrie dalam pertemuan dengan Dubes Talip yaitu Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Kabaranahan Kemhan, dan Dirjen Strahan Kemhan. 

(Kemhan)

Mengenal Raybe VTOL, Drone Buatan Lokal Ber-TKDN

05 Maret 2025

Drone Raybe (photos: Terra Drone)

Drone Raybe buatan PT Terra Drone Indonesia, mampu bersaing dengan produk luar negeri dalam pemetaan udara. Dengan fitur unggulan seperti VTOL dan sertifikasi TKDN 25%, Raybe cocok digunakan dalam kondisi ekstrim di Indonesia. Selain pemetaan, drone ini juga dapat dimanfaatkan untuk aplikasi lain seperti identifikasi kesehatan tanaman hingga mitigasi bencana.

Produk drone buatan Indonesia tidak kalah saing dengan buatan luar. Salah satu drone buatan lokal yang mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri adalah drone Raybe buatan produsen asal Bandung, Bentara Tabang Indonesia (BETA). Raybe adalah Vertical Take-Off & Landing (VTOL) yang mampu terbang pada area terbatas dan memiliki daya jelajah hingga 50 km. Drone Raybe ini juga sudah bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh kemenperin dengan nomor 4996/SJ-IND.8/TKDN/6/2023 dengan komponen TKDN hingga 25%.

Dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemetaan yang kompleks, RAYBE menawarkan keunggulan tak hanya dalam fleksibilitas tetapi juga dalam hal akurasi yang memastikan pengumpulan data yang akurat dan efisien. Dengan desain yang compact, drone ini dapat melakukan lepas landas dan mendarat dengan mulus bahkan di ruang terbatas, hal ini sangat cocok untuk pemetaan di kontur ekstrim Indonesia.

Pemetaan udara memiliki sejumlah tantangan unik, untuk itu RAYBE hadir untuk mengatasi berbagai  tantangan dengan dilengkapi fitur-fitur unggulan, antara lain:

Selain untuk pemetaan, drone Raybe juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi lain antara lain:

Identifikasi Kesehatan Tanaman: Sensor multispektral yang terintegrasi dengan Raybe memungkinkan pemetaan kesehatan dan kematangan tanaman dengan akurasi tinggi, berdasarkan analisis reflektansi dan kerapatan tanaman.

Analisis Kondisi Tanah: Dengan kemampuan untuk menilai kondisi tanah seperti kadar kelembaban, kandungan bahan organik, tingkat nutrisi, dan tekstur tanah, Raybe membantu dalam pengelolaan sumber daya pertanian dengan lebih efektif.

Sensus & Penghitungan Pohon: Melalui penggunaan gambar udara yang diperoleh dari drone, sensus dan penghitungan pohon dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Mitigasi Bencana: Raybe hadir sebagai alat yang andal untuk pemetaan daerah yang terkena dampak bencana alam, seperti letusan gunung, dengan menghasilkan ortofoto dan peta 3D yang detail.

Raybe VTOL sudah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan dan instansi dalam negeri. Terra Drone Indonesia pun menjadi pengguna Raybe untuk mengerjakan beberapa pekerjaan di industri konstruksi, tambang dan agrikultur.

Indra Permana Sopian selaku CEO BETA UAS mengungkapkan “Raybe sudah punya sertifikat TKDN, jadi sangat cocok untuk pengadaan pemerintah. Para pengguna juga tidak perlu khawatir karena Raybe produk lokal, jika ada masalah atau kerusakan di lapangan, tim Raybe dapat langsung datang untuk memperbaiki atau bahkan mengirim drone pengganti. Di tahun lalu sendiri, Raybe sudah dibeli oleh beberapa perusahaan seperti Kementerian PUPR, PT Timah Tbk, Adaro, Pusri, BNPB hingga dengan PT POS untuk peluncuran logistik hub di IKN.”

Michael Wishnu Wardana sebagai Managing Director Terra Drone Indonesia mengungkapkan, “Terra Drone Indonesia banyak mengandalkan drone Raybe untuk berbagai pekerjaan sulit. Selama ini tidak ada kendala yang berarti selama penggunaanya. Beberapa waktu lalu pun, kami membeli beberapa unit Raybe untuk memperkenalkannya ke pusat tepatnya di Jepang, dan direncanakan akan digunakan di beberapa negara kedepannya.”

Sebagai pengguna yang telah membuktikan keunggulannya, Terra Drone Indonesia yang juga merupakan reseller drone Raybe yang dapat menghadirkan teknologi maupun pemanfaatannya kepada para pelanggan di Indonesia. Selain menjual produk dan jasa dari drone Raybe, Terra Drone juga memberikan pelatihan untuk memastikan pengguna dapat memanfaatkan drone secara maksimal.

(VRITimes)

Quantum Vector Scorpion Small UAV Now in Service in NZ Army

05 Maret 2025

The Royal New Zealand Artillery’s 16th Field Regiment (16 Fd Regt) is quickly getting to grips with its latest battleground tools, with the Quantum Vector Scorpion small uncrewed aircraft system (UAS) now in full flight (photo: NZDF)

Vector Scorpion gives Army new edge on battlefield

The military-grade drone improves the New Zealand Defence Force (NZDF)'s ability to conduct reconnaissance and surveillance activities in environments that are difficult to access, such as combat zones or cyclone damaged regions.

Its primary purpose is to extend and improve situational awareness beyond line-of-sight.

The final UAS were delivered towards the end of 2024, with soldiers now fully up to speed with the system and its capabilities.

Vector Scorpion UAS (photos: (Quantum Systems)

The three-metre wingspan of the Vector Scorpion, and its ease of quick assembly makes it a perfect addition to our soldiers on the front line. It can be operational within three minutes of being taken out of its portable case, and has a 35km range and three hour operating window on a single battery.

While the Scorpion Vector themselves won’t be armed, they provide a distinct advantage to the overall combat system, allowing high quality information to be shared from the battlefield quickly and efficiently.

Commanding Officer 16 Fd Regt Lieutenant Colonel Brent Morris says this latest piece of kit forms a key part of improved reconnaissance and surveillance across the battlefield. 

“The Vector Scorpion is mainly used as a small battlegroup UAS to provide security, reconnaissance, surveillance and target acquisition. It might be in the form of clearing routes, observing and monitoring targets, and providing real time information to our commanders on the ground to best inform their tactical decisions.

“It provides the NZ Army with a cutting edge piece of kit which means we can keep pace with the rest of the world in the ever evolving UAS realm. It also allows us to develop and grow our tactics and procedures so that we are more deployable more of the time.”

(NZDF)

Militer Singapura akan Membangun Kemampuan Anti-UAS Baru, Merangkul Teknologi Fungsi Ganda

05 Maret 2025

Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) 2040 (images: Sing Mindef)

SINGAPURA: Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) akan membentuk kelompok baru yang bertanggung jawab untuk menjaga dari ancaman sistem udara tak berawak (UAS) seperti pesawat nirawak.

Kelompok Pengembangan dan Operasi Anti-UAS SAF ini akan dibentuk bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen mengatakan selama debat Anggaran kementeriannya di parlemen pada hari Senin (3 Maret).

"UAS komersial kecil ini mudah diperoleh di pasar terbuka ... Mereka dapat diubah menjadi senjata untuk menimbulkan kerusakan dan kehancuran, misalnya, oleh kelompok teroris," katanya.

Dengan demikian, SAF akan membangun kemampuan baru - serangkaian sensor, pengacau, dan solusi senjata untuk mendeteksi dan menetralkan UAS yang lebih kecil, untuk menambah kemampuan pertahanan udara pulau yang ada, tambahnya.

Dalam pidatonya di DPR, Dr Ng mengatakan militer tidak hanya harus mampu mengintegrasikan platform tak berawak ke dalam struktur dan operasi mereka, tetapi juga melawan dan mempertahankan diri dari ancaman baru ini.

"Pesawat nirawak akan menjadi bagian dari peperangan modern. Masalahnya hanya seberapa banyak dan apakah Anda siap," katanya. Menteri pertahanan mengutip sebuah studi oleh Kyiv School of Economics yang menunjukkan bahwa Ukraina mampu memproduksi empat juta pesawat nirawak setiap tahunnya, peningkatan seratus kali lipat dari sebelum perang dengan Rusia.

Di Singapura, SAF telah mengerahkan platform nirawak untuk operasi.

Kapal permukaan nirawak angkatan laut telah berpatroli di Selat Singapura sejak Januari.

USV ini mengeluarkan peringatan audio dan visual menggunakan lampu sorot, sirene, dan perangkat akustik jarak jauh; dan jika diperlukan, melepaskan tembakan dengan sistem senjata jarak jauh 12,7 mm, kata Dr Ng.

Prajurit dari Angkatan Darat Singapura kini juga memiliki Kendaraan Udara Nirawak (UAV) sebagai bagian dari persenjataan mereka untuk bertempur dengan lebih efektif dan lebih cerdas. Ini bekerja seperti teropong untuk pengintai, tetapi dengan jangkauan dan presisi yang jauh lebih besar, kata menteri tersebut.

Namun, Angkatan Udara Republik Singapura, khususnya, perlu mengatasi bagaimana kecepatan dan skala drone telah tumbuh secara eksponensial, tambahnya.

Karena itu, mereka telah mendirikan Pusat Perang dan Taktik UAS baru. Ini akan mendorong pengembangan dan integrasi UAS dengan pasukan SAF lainnya untuk operasi, sambil bekerja sama dengan industri dan lembaga teknologi lainnya, kata Dr Ng.

Angkatan Darat Singapura juga akan mendirikan Akselerator Drone untuk Perlengkapan Cepat, atau DARE - kantor serupa untuk meningkatkan operasi UAV dan kendaraan darat untuk unit.

Mengenai langkah SAF untuk membangun kemampuan anti-UAS baru, Dr Ng berkata: "Saya tidak ingin memberikan kesan yang salah bahwa itu sangat mudah dan bahwa ada solusi komprehensif untuk menangani semua sistem udara tak berawak ... Itu tidak akan memberi tahu Anda kebenaran yang sebenarnya: Drone kecil, pada kenyataannya, sulit dideteksi." Ia juga mengutip bagaimana kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran menghabiskan biaya sebesar S$15 juta (US$11 juta) untuk menembakkan 100 pesawat nirawak di Laut Merah; sementara mempertahankan diri dari serangan ini akan menghabiskan biaya hampir S$250 juta - "jelas tidak berkelanjutan", kata Dr Ng.

"Tantangan saat ini menjadi fokus upaya intensif di mana-mana. Setiap orang berusaha menemukan solusi hemat biaya untuk masalah pesawat nirawak kecil massal yang digunakan untuk menyerang."

Komando Baru untuk Cabang Digital SAF

Dr Ng juga mengumumkan pada hari Senin bahwa cabang digital dan layanan keempat SAF, Layanan Digital and Intelligence Service (DIS), akan membentuk dua komando baru untuk melawan ancaman dunia maya.

"DIS dibentuk pada tahun 2022 dan memang merupakan puncak dari upaya reorganisasi untuk menghadapi ancaman masa depan di bidang digital dengan lebih baik," katanya.

Komando baru pertama adalah Komando Digitalisasi dan C4 SAF, dengan dua pusat - Digital Ops-Tech Centre dan SAF Artificial Intelligence (AI) Centre yang baru.

Misi di sini adalah menerapkan dampak penuh dari perangkat keras dan perangkat lunak digital baru untuk mencapai misi SAF dengan lebih baik, kata Dr Ng.

Komando baru kedua adalah Defence Cyber Command (DCCOM). Ini mengkonsolidasikan semua operasi dan kemampuan keamanan siber, dan bermitra dengan seluruh pemerintahan dan industri untuk memperkuat pertahanan siber nasional.

Komando ini "harus menghadapi ancaman digital yang bermusuhan terhadap Singapura dari aktor negara dan non-negara karena, seperti yang dapat Anda bayangkan, jika ada yang menyerang tulang punggung digital kita, layanan penting kita akan lumpuh", kata Dr Ng.

"Jelas bahwa sebagai entitas geografis yang kecil, kita rentan. Ini akan memengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial dan akan berdampak langsung bahkan pada pasukan keamanan kita, SAF dan Tim Dalam Negeri."

Mempersatukan Kombatan dan Warga Sipil

Dalam pidatonya, menteri pertahanan juga mengemukakan bahwa sejumlah teknologi baru memiliki kegunaan ganda - baik sipil maupun militer - dengan siklus adaptasi yang cepat.

Misalnya, dalam perang Rusia-Ukraina, sebuah perusahaan AI mampu memodifikasi transkripsi suara AI komersialnya untuk menyadap komunikasi Rusia dan secara otomatis menyorot informasi penting bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, katanya.

Kemampuan Armada Tanpa Awak SAF (image: CNA)

Untuk memanfaatkan peluang ini, SAF telah membentuk tim adaptasi teknologi, yang menyatukan kombatan dan teknisi dari Laboratorium Nasional DSO dan Defence Science & Technology Agency (DSTA).

Tugas mereka adalah mengadaptasi teknologi baru untuk menyelesaikan masalah di medan perang dengan cepat dan waktu nyata, kata Dr Ng.

Tim-tim ini diuji selama Latihan Wallaby baru-baru ini - latihan luar negeri terbesar SAF - dan menghasilkan solusi cepat untuk menggunakan UAV yang dilengkapi dengan stasiun pangkalan 5G, untuk memperluas jangkauan komunikasi bagi tentara di darat.

"Teknologi merupakan pengganggu bagi militer dan SAF harus mempertahankan keunggulan teknologinya, yang mencakup potensi penggunaan AI," imbuh Dr Ng.

Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan (MINDEF) dan SAF perlu bermitra dengan entitas sipil dan menggunakan crowdsourcing yang tepat.

Kemampuan Armada Tanpa Awak SAF (image: CNA)

Sebagai contoh, Dr Ng menunjuk AI Grand Challenge dari MINDEF dan DSO Laboratories, yang diluncurkan melalui kemitraan dengan lembaga penelitian AI Singapura.

Tantangan tersebut telah memberikan pendanaan kepada lima tim untuk melakukan penelitian di sepanjang tema AI yang kuat dan AI untuk penemuan material.

"Idenya adalah bahwa seiring berjalannya waktu, SAF dapat memperoleh ide-ide bagus untuk kebutuhannya," kata Dr Ng.

(CNA)

UAV Aerostar Patroli di Sepanjang Perbatasan dengan Kamboja

03 Matet 2025

Operasional drone Aerostar BP Angkatan Udara Thailand (all photos: RTAF) 

Royal Thai Air Force (RTAF) pada 13 Februari lalu melakukan unggahan, melalui Wing 3 dari Skuadron 302, drone Aerostar BP melakukan pengawasan dan patroli udara untuk mendukung Royal Thai Army dalam melaksanakan tugas sesuai rencana pertahanan perbatasan di Distrik Aranyaprathet dan Distrik Khlong Hat Provinsi Sa Kaeo, Thailand Timur, daerah perbatasan dengan Kamboja.

Patroli ini merupakan integrasi bersama dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan dalam rangka melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional.

Angkatan Udara Kerajaan Thailand mengoperasikan paling tidak 5 UAV Aerostar buatan Israel yang diakuisi dalam 2 batch pada tahun 2015 dan 2016, setelah melakukan penjajagan ke Israel tahun 2011.

Drone Aerostar dibuat oleh perusahaan Aeronautics, Israel, selain Thailand negara lain di kawasan yang mengoperasikan adalah Indonesia yang dibeli dari negara ketiga. Drone ini memiliki endurance lebih dari 12 jam dan kecepatan maksimal 100 knot.

Thailand mengoperasikan UAV Aerostar melalui Wing 3 (Wing khusus UAV) terdiri dari Squadron 302 (drone Israel: Aerostar BP dan Dominator XP) dan Squadron 301 (drone lokal: RV Connex). Wing ini menempati pangkalan udara Prachin Buri/Watthana Nakhon (VTBW) di Thailand Timur.

Dengan payload 40 kg done ini menurut Aeronautics produsennya dapat dimuati dengan ISTAR mission (dilengkapi dengan Laser Target Designator), Maritime Patrol Radar (MPR), Synthetic Apperture Radar (SAR), Wide Area Surveillance Payload (WASP), Communication Inteligence (COMMINT), Electronic Intelligence (ELINT), Mapping mission imaging system, dan sensor-sensor sebagainya.   

Malaysia Tests Türkiye’s FNSS Pars IV 6×6 Special Operations Vehicle

04 Maret 2025

Turkish FNSS Pars 6×6 being tested by the Malaysian Army in an unknown location (photos: Malaysia Military Review)

Malaysia has conducted firepower tests on the FNSS Pars IV 6×6 Special Operations (S-Ops) Vehicle, evaluating the vehicle’s performance and advanced weapon systems.

The Malaysian team expressed satisfaction with the stabilized remote-controlled weapon systems produced by Aselsan, according to a social media post by Malaysia Military Review on March 2, 2025.

The tests reportedly aimed to assess the combat effectiveness and maneuverability of the Pars IV SOV, which is designed for special operations forces. Unlike previous evaluations in Malaysia, this trial focused on the latest 6×6 platform, building on earlier tests of the Pars 4×4 and Pars 6×6 by the Malaysian Army in 2022.

FNSS Pars 6x6 Special Force Vehicle (photos: FNSS)

The FNSS Pars IV 6×6 SOV features stabilized remote-controlled weapon stations capable of engaging elevated targets on buildings or high terrain.

Designed for both military and internal security forces, it integrates mine-resistant ambush-protected (MRAP) capabilities with enhanced mobility, enabling operations in various environments.

Malaysia’s ongoing defense partnership with FNSS

Malaysia has a long-standing collaboration with FNSS, notably through the AV8 Gempita program.

 

The DefTech AV8 Gempita, an 8×8 armored vehicle based on the technology of FNSS-designed FNSS Pars 8×8 developed with FNSS technology, has been in service with the Malaysian Army since 2014.

A total of 257 units were produced in Malaysia by DefTech, featuring multiple configurations such as infantry fighting vehicles, anti-tank variants, and battlefield recovery units.

The AV8 program began in 2011 through a partnership between FNSS and DefTech, with deliveries commencing in 2014. The vehicle provides protection against 14.5mm armor-piercing rounds and includes amphibious capabilities.

See full article Turkiye Today