Setelah berlangsung selama 10 tahun, kegiatan Engineering, Manufacturing and Development (EMD) tahap pertama pesawat tempur KF-21 akan selesai pada 2026. Fase tersebut merupakan babak penuh tantangan baik dari aspek engineering, teknologi maupun politik bagi program yang dibiayai bersama oleh Korea Selatan dan Indonesia.
Apalagi Indonesia sebagai mitra junior dalam EMD jet tempur generasi 4.5 tidak dapat dipandang sebagai rekan yang dapat diandalkan karena sejumlah isu yang menjadi perbedaan pendapat dengan Korea Selatan. Sementara itu, Indonesia mempunyai harapan yang tinggi terkait alih teknologi dari Korea Selatan dalam program KF-21, terlepas apakah ekspektasi itu semuanya telah diakomodasi dalam kesepakatan kedua negara atau tidak.
Tahun 2026 nampaknya akan menjadi tahun yang menentukan bagi Indonesia terkait dengan partisipasi dalam EMD fase pertama program KF-21. Apakah Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang masih tersedia ataukah membiarkan kesempatan demikian berlalu begitu saja? Peluang yang tersedia sesungguhnya mengandung pula aspek ekonomi dan bukan semata aspek politik yang sulit untuk dikuantifikasikan secara finansial.
Andaikata pengambil keputusan di Indonesia mampu berpikir obyektif yang bersifat visi jangka panjang serta bukan berdasarkan pertimbangan subyektif dan emosional, peluang ekonomi tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh negeri ini setidaknya hingga 30 tahun mendatang.
Dari aspek diplomatik, topik KF-21 masih menjadi salah satu isu strategis dalam hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia. Isu KF-21 merupakan salah satu topik utama yang selalu diusung oleh Korea Selatan interaksi dengan Indonesia, sebagaimana tercermin ketika isu demikian diangkat dalam dua sesi pertemuan Presiden Lee Jae Myung dan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC 31 Oktober 2025.
Lawatan sejumlah pejabat senior Korea Selatan ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di antaranya selalu mengangkat pokok bahasan KF-21 yang diduga didorong oleh keraguan terhadap komitmen Indonesia dalam program jet tempur bermesin ganda itu.
Apalagi setelah Indonesia secara serampangan memutuskan hendak membeli pesawat tempur yang diklaim sebagai generasi kelima dari Turki, di saat tidak ada data-data empiris yang mendukung klaim tersebut dan banyaknya pertanyaan tidak terjawab terkait kemampuan dan keandalan teknologi Turki dalam melakukan engineering dan produksi penempur tipe itu.
Sedangkan dari aspek teknis, beberapa isu terkait dengan KF-21 bagi Indonesia pada 2026 adalah sebagai berikut. Pertama, transfer purwarupa KF-21 oleh Korea Selatan kepada Indonesia. Terdapat sejumlah topik terkait rencana pengalihan prototipe pesawat tempur itu yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk bahasan mengenai keamanan teknologi dan jenis KF-21 yang akan dikirim ke Indonesia.
Mengenai keamanan teknologi, Korea Selatan sangat mewaspadai kemungkinan bocornya teknologi KF-21 ke pihak ketiga seperti Korea Utara, Cina dan Turki, di mana konsekuensi bila terjadi kebocoran adalah ramifikasi diplomatik mengingat banyak teknologi yang berasal dari Amerika Serikat.
Walaupun dalam kesepakatan resmi antara Indonesia dan Korea Selatan menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk melakukan pengalihan purwarupa KF-21 berkursi tunggal yakni KF-21 005, saat ini terdapat aspirasi Indonesia untuk melakukan negosiasi ulang terhadap kesepakatan demikian.
Muncul kembali pemikiran di Indonesia agar prototipe yang ditransfer adalah pesawat tempur berkursi tandem, suatu aspirasi yang sempat mencuat di masa lalu akan tetapi tidak pernah dituangkan dalam bentuk kesepakatan resmi.
Secara teori, Indonesia harus melaksanakan perundingan ulang dengan Korea Selatan andaikata menghendaki transfer KF-21 kursi tandem, di mana hal tersebut amat sukar untuk disetujui oleh Seoul. Apalagi Korea Selatan pada 2025 sudah bermurah hati menyepakati pengurangan nilai cost share Indonesia dari KRW1,7 triliun menjadi US$600 milyar dalam EMD tahap pertama.
Kedua, akuisisi KF-21 oleh Indonesia. Pengadaan KF-21 oleh Indonesia ialah salah satu hal yang selalu menjadi topik diskusi dalam relasi kedua negara, termasuk dalam interaksi yang bersifat informal.
Menjadi pertanyaan apakah pada 2026 Indonesia secara resmi akan memutuskan akuisisi penempur yang akan dikembangkan menjadi generasi kelima tersebut atau tidak. Memang suatu hal yang aneh bila salah satu negara yang terlibat dalam program pengembangan bersama malah tidak melakukan pembelian produk yang dihasilkan oleh kerja sama tersebut.
Seperti pernah ditulis sebelumnya, Korea Selatan saat ini sedang menyiapkan fasilitas kredit ekspor untuk Indonesia guna mendukung pengadaan KF-21. Fasilitas pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan milik Korea Selatan merupakan permintaan resmi Indonesia sebagaimana disampaikan dalam perhelatan pemimpin kedua negara pada akhir Oktober 2025.
Dengan tersedianya fasilitas kredit ekspor, Indonesia tidak akan mempunyai tantangan dari aspek finansial guna membeli KF-21. Apalagi tenor, suku bunga dan resiko fasilitas kredit ekspor jauh lebih menguntungkan bagi Indonesia daripada menggunakan skema Kreditur Swasta Asing.
Ketiga, perakitan KF-21 di Indonesia. Pengadaan KF-21 oleh Indonesia secara otomatis membuka peluang niaga bagi Indonesia terkait dengan perakitan KF-21 di Indonesia. Sudah sepantasnya Jakarta meminta kepada Seoul agar partisipasi PT Dirgantara Indonesia dalam produksi KF-21 tidak terbatas pada aerostructure saja, namun pula kegiatan perakitan dan uji terbang atau Final Assembly and Check-Out (FACO).
Menurut sudut pandang ekonomi, FACO akan menguntungkan secara finansial bagi PT Dirgantara Indonesia jika dikelola dengan baik dan benar, apalagi seandainya Indonesia mampu meyakinkan Korea Selatan agar FACO tersebut bukan saja bagi KF-21 pesanan Indonesia, tetapi mencakup pula pesanan negara-negara Asia Tenggara.
Sejumlah negara Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina dan Malaysia ialah pasar potensial bagi KF-21 mengingat negara-negara itu senasib dengan Indonesia yakni tidak diberikan akses oleh Amerika Serikat untuk menjadi operator F-35. Mempertimbangkan peta jalan pengembangan KF-21 menjadi KF-21EX pada pertengahan 2030-an yang merupakan penempur generasi kelima, peluang sejumlah negara Asia Tenggara guna mengimpor KF-21 generasi 4.5 cukup besar.
KF-21 generasi 4.5 akan menjadi jembatan bagi negara-negara tersebut dan juga Indonesia guna menjadi pemakai KF-21EX di awal 2040-an. Inilah salah satu peluang ekonomis jangka panjang bagi Indonesia bila mempunyai FACO KF-21 dalam beberapa tahun ke depan.
Program KF-21 tercatat sebagai low hanging fruit bagi Indonesia dari aspek pertahanan, industri pertahanan dan ekonomi dengan peluang yang bersifat jangka panjang. Berdasarkan dinamika mutakhir program KF-21 antara Indonesia dan Korea Selatan, tahun 2026 nampaknya menjadi tahun yang menentukan bagi Indonesia ketika sejumlah peluang sudah hadir di depan mata, pertanyaannya ialah apakah peluang itu akan direbut ataukah dibiarkan berlalu demi ilusi yang lain? (Alman Helvas Ali)
(CNBC)




PANTAS DUMMY =
BalasHapusLCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
-----------------
ðģ️ Kronologi Utama
1990–1993: TLDM merancang 27 kapal peronda (PV), diluluskan prinsip oleh Jemaah Menteri.
1995: Naval Dockyard Sdn Bhd (asalnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan) diswastakan kepada PSC-NDSB (milik Amin Shah).
1998: Kontrak asal NGPV ditandatangani bernilai RM 5.35 bilion.
2001: Kontrak tambahan pertama, tiada kos tambahan.
2005–2006: Boustead Holdings ambil alih PSC-NDSB → ditukar nama kepada Boustead Naval Shipyard (BNS).
2007: Kontrak tambahan kedua dengan BNS, kos naik RM 1.4 bilion (total RM 6.75 bilion). Tiada justifikasi jelas.
2005 & 2006: PAC dan Ketua Audit Negara lapor kelemahan besar dalam pengurusan projek NGPV. Menteri Pertahanan ketika itu: Najib Razak.
2011: Najib sebagai Perdana Menteri meluluskan projek 6 LCS bernilai RM 9.128 bilion, kontrak diberi kepada BNS.
ð° Isu Kewangan
RM 6.08 bilion sudah dibayar kepada BNS untuk projek LCS.
Daripada jumlah itu, RM 745 juta digunakan untuk “bailout” hutang lapuk NGPV:
RM 255 juta → bayar hutang NGPV
RM 141 juta → faedah hutang NGPV
RM 349 juta → kos tambahan reka bentuk berkaitan NGPV
➡️ Dana LCS sepatutnya untuk projek baru, tetapi digunakan untuk menutup kerugian lama.
----------------
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
Bukannya salah satu alasan kita minta pengurangan kontribusi karena FACO ini susah terlaksana? PT DI sudah bangun fasilitas, personel harusnya tersedia juga tapi KAI atau pemerintah Korea Selatan lebih senang itu dilakukan di Korea Selatan. Alasan bisnisnya jelas, buat produksi sejumlah itu, lebih efisien semuanya diproduksi di Korea Selatan. Kalau dibagi dua, nanti mereka terancam tidak dapat customer.
BalasHapusIya, kalau terpusat di satu tempat dan dibuat lebih banyak jatuhnya bisa lebih murah. Tapi kita menuntut TOT
HapusToT memang agak bermasalah karena mereka menjanjikan salah satu teknologi AS yg tidak jadi dikasih ke mereka.ð
HapusIntegrasi Phantom Strike ternyata belum fix, sudah jadi bahan jualan...ððĪŠ
HapusNtar engine KF-21EX masih pake asal US? Siap-siap aja kelak kena modus lagi ama yang punya engine...ð
Sementara KAAN udah mulai bikin engine sendiri, yang mendang-mending pilih mana? ððĪŠ
KFX / IFX dari awal perjanjiannya kurang detail.
HapusTot nya seperti apa yg didapat.
Production share nya seperti apa.
Bagian apa saja yang bisa kita buat di PT DI.
Apakah kita bisa ikut menjual produk atau tidak.dll.
Akhirnya ribet sendiri.
Pihak korengan kalau semua part buat di sana kita cuma rakit saja ya buat apa namanya kerjasama.
Beli saja produk jadi seperti Gripen pernah nawarin beli Gripen E/F dengan jumlah 24-36 unit indo bisa rakit di PT.DI..dengan 12 unit awal dirakit di Swedia + sekaligus diajarkan cara rakit.
Kita belajar dari kapal selam yg ketika ada trouble mereka angkat tangan pabrikan tidak bisa kasih solusi...yg seharusnya masih masuk pelayanan after sale.
TA 50 kita itu ngaret produksi nya..sy yakin TA 50 kita sudah diproduksi awal cuma di berikan ke Polandia.. karena kita duluan kontrak daripada poland..itu sudah disrescpect.
Skrng Polandia sadar termakan janji manis FA 50 bisa nembak Amraam..
Tapi pihak korengan berdalih itu tidak termasuk dalam kontrak... jadi harus buat kontrak baru + upgrade..yg belum tentu juga di setujui mamarika karena rudalnya buatan US.
Poland sadar KFX nya korengan aja nggak pakai Amraam pakainya meteor..ya simple nya nggak dapat izin mamarika.
IIRC memang kontraknya kacau. Kedua belah pihak sama2 nggak beres.ð Awalnya kita lupa bayar saja tidak terseret ke arbitrase.
HapusTurki sampai ogah gabung. Mau bayar lebih tidak boleh.
Turki dulu mau gabung asal dapat share production di turki alias jadi rantai pasok buat komponen pesawat tapi di tolak.. hanya dapat ngerakit.
HapusAkhirnya ya dari pada ribet Turki buat sendiri.
Korengan nggak bisa bawa ke arbitrase karena kita tetap komitmen & batas akhir pembayaran cost share di 2026 tidak ada perjanjian jatuh tempo tiap tahun.
Lagian kalau bawa ke arbitrase kita bisa tuntut pada tahun 2013 Koryo pernah menghentikan program KFX secara sepihak.
Pada tahun 2017 manajemennya KAI Koryo terlibat korupsi.
Bukannya salah satu alasan kita minta pengurangan kontribusi karena FACO ini susah terlaksana
Hapus--------
sulit om krn dana bangun fasilitas komplit blom tersedia mirip kasel. Dicicil begituw lengkap ehh malah kabur ditikung ama Skupi EVO kepunyaan majikan pnukis artikel diatas haha!ððð
bedanya ama proyek kasel, apgred faskasel lanjut terus, sementara ifx..uda koit lama
pengurangan kontribusi sebab sampe 2026, kita hanya mampu setor krw 600 juta, teote yg diberikan disesuaikan jumlah pembayaran. prototaip nanti dolo haha!ððĩðŦð
jika kemhan masi minat dengan teotenya maka sisa kontribusi pembayaran di cicil 10 tahun stelah emd 1 selesai.
ituw yg disebut petinggi kemhan. jadi gak bner kita minta diskon apalagi genk paris sebut kpop bermurah ati..preett haha!ððð
geopolitek berubah arah angin, siapa yg sangka tiba2 muncul KAAN yg di inisiatip RI 1.
kalo proyek ini jalan duluan..spertinya bubar impian om tsotauw haha!ðĪððĪ
tapi yahh, 5 taon kedepan mana tau..tiba2 yg nikung malah rafale ato klub J..10, 35 haha!ðĪĢðĪĢðĪĢ
yg cueneng ciapa nich
Pilihannya kfx atau kaan ya, bukan hornet usang atau tak punya AU ð
BalasHapuskfx 4.5 kaan 5 jelas bukan ngemis rongok 34 tahun nemis 10 tahun .........
HapusPOLANDIA ANGGOTA NATO =
BalasHapusUSA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
--------------
Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
--------------
Defence Express (29 Desember 2025):
"Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
--------------
Militarnyi (30 Desember 2025):
"Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
--------------
Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
"Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
--------------
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
--------------
Poin Penting dari Laporan Tersebut:
Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.
Kasus F/A-50PL adalah pembelajaran kesekian kali bagi calon buyer Korsel..
BalasHapusBener bgt ð
HapusPoland termakan janji manis
HapusKalau urusan sama korengan sekarang harus detail kontraknya.
Dari awal sudah curiga kita duluan kontrak TA 50 kenapa poland cepat banget terima pesawat..eh gak taunya zonk pas di coba stok Amraam punya F 16 poland nggak kompatibel... wkwkwkw.
FA 50 poland kontrak 2022
HapusTiba2 12 unit 2023 sudah dikirim.
Pesanan TA 50 kita kontrak efektif 2022 sampai 2025 nggak dikirim2.
Shibal.
Memang sudah cocok di ganti beli M346 Italia... lebih bagus ada perangkat perang elektronikanya.. cocok buat pilot sebelum bawa Rafale.
Karena itu yah ganti ke M346? Sogokan kasih production rights KT-1 kurang ampuh?
HapusWalaupun berita dari Korsel cenderung menyudutkan kita, tapi rasanya mereka lebih butuh kita daripada sebaliknya. Ada banyak yg tidak sinkron dari apa yg diberitakan dan apa yg dilakukan pihak Korsel. Harusnya masih banyak expertise PT DI yg tidak terpakai di KF-X.
Sogokan kt 1 karena pesawatnya nggak laku... nggak ada yg beli lagi
Hapuslini produksi nya mau di kosongkan
Lalu buat lini produksi KFX atau line FA 50.
Kalau buat fasilitas infrastruktur baru akan keluar banyak biaya..cari solusi murah + dapat uang lisensi kalau kita buat di PT DI.
M 346 sekarang dipakai buat jet latih lanjut Yunani, Qatar sebelum ke Rafale
Selain itu ada singapore,Polandia, Austria, Turkmenistan bahkan Isrohell.
48 KAAN + 48 KF21+ 42 RAFALE = 138 FIGHTER
BalasHapus138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
Break down the implications of Indonesia fielding 42 Rafale, 48 KF-21 Boramae, and potentially KAAN fighter jets.
✈️ Military Implications
Air Superiority:
Rafale (French 4.5-gen multirole) + KF-21 (South Korean 4.5-gen) + KAAN (Turkish 5th-gen project) → Indonesia will have one of the largest and most modern fighter fleets in ASEAN.
This mix covers air-to-air combat, precision strike, and electronic warfare, giving Indonesia flexibility across missions.
Deterrence:
A fleet of nearly 100 advanced fighters will act as a deterrent against regional threats, especially in contested areas like the South China Sea.
Neighbors such as Malaysia, Singapore, and Vietnam will need to recalibrate their defense strategies.
Technology Transfer:
KF-21 and KAAN programs involve joint development, meaning Indonesia gains industrial know-how and strengthens its aerospace industry.
Rafale acquisition includes training and maintenance packages, raising pilot proficiency.
ð Geopolitical Implications
Regional Balance:
Indonesia’s air power will surpass Malaysia’s Su-30MKM fleet and rival Singapore’s F-15SG/F-35 plans.
This positions Indonesia as a leading air power in Southeast Asia, potentially reshaping ASEAN’s military balance.
Strategic Autonomy:
By diversifying suppliers (France, South Korea, Turkey), Indonesia reduces dependence on a single country.
This hedging strategy enhances political leverage in international relations.
Global Partnerships:
Participation in KF-21 and KAAN programs ties Indonesia closer to South Korea and Turkey, expanding defense diplomacy beyond traditional Western partners.
===========
===========
F18 KUWAIT 2026-2017 =
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
Malaydesh has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”
Semoga diputuskan batal saja kf21
BalasHapusTapi rayuan korea memang maut, biasanya bikin kepincut
Ada Rayuan Pembiayaan denganBunga Murah utk Pembelian KFX Indonesia bisa bikin Goyah....
HapusJadinya versi Indonesia adalah:
BalasHapusCasing KF-21 dengan instal dan integrasi SEWACO:
1. Dassault Rafale / FRANCE
2. KAAN / TURKIYE
3. Su-35 / RUSSIA
Karena itu opsi terbaik yang bisa diambil karena ke-3 negara sudah Mandiri Produksi SEWACO lepas dari subsystem Made in USA
duh dia lagi...diaaaa lageee...
BalasHapusurus dagangan ente tu, ntar di komplen balik om tsotau, sluruh pesbuk kena spam doi ngamukðĨ 2026 haha!ððð
Si MISKIN MEMANG MEMALUKAN....ðĪĢðĪĢðĪĢðĪĢ
BalasHapus1. NUNGGAK BAYARAN HUTANG KFX BERTAHUN TAHUN
2. MENCURI DATA PROGRAM KFX
3. NGEMIS MINTA DISKAUN HUTANG KFX DI KURANG KAN PEMBAYARAN
4. 29 KALI DITAGIH BAYAR HUTANG KFX SAMA KOREA
WOIII....2026
HapusMEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
Status proyek tersebut di tahun 2025:
New Straits Times (NST): Melaporkan pada Juli 2025 bahwa proyek LCS mengalami hambatan kecil dengan kemajuan mencapai 72,9%, sedikit di bawah target 76,1% akibat adanya pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan.
Malay Mail: Memberitakan pernyataan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin di parlemen bahwa kapal pertama, LCS1 (KD Maharaja Lela), telah memasuki fase Setting to Work (STW) sejak Mei 2025 dan dijadwalkan menjalani uji coba laut pertama pada Desember 2025.
Naval News: Melaporkan peluncuran kapal kedua, LCS2 (KD Raja Muda Nala), ke air pada Mei 2025. Kapal ini dijadwalkan memulai uji pelabuhan pada Juli 2025 dan uji coba laut pada Juni 2026.
The Star: Memberitakan kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal Lumut pada Juni 2025, di mana ia menyatakan kepuasannya terhadap kemajuan proyek tersebut meski sempat mengalami kegagalan manajemen di masa lalu.
Business Today: Menyoroti komitmen pemerintah Malaydesh untuk menyelesaikan kelima kapal tersebut dengan target serah terima kapal terakhir pada tahun 2029.
Secara keseluruhan, proyek yang sebelumnya sempat terhenti ini telah dilanjutkan kembali di bawah pengawasan ketat pemerintah melalui kontrak tambahan ke-6 (SA6), dengan total biaya yang meningkat menjadi RM11,22 miliar
-----------
Kapal LCS pertama Malaydesh, KD Maharaja Lela, memang dijadwalkan untuk menjalani uji coba laut pertamanya (maiden sea trials) pada Desember 2025 setelah memasuki fase Setting to Work (STW) pada Mei 2025.
Narasinya adalah:
Jadwal yang Diharapkan: Berbagai sumber, termasuk Malay Mail dan New Straits Times, secara konsisten melaporkan pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan Malaydesh, Mohamed Khaled Nordin, bahwa uji coba laut (SAT) untuk LCS1 telah ditargetkan untuk dimulai pada Desember 2025.
Progres Positif: Berita-berita tersebut menyoroti kemajuan signifikan dalam proyek yang sebelumnya bermasalah ini, dengan tingkat penyelesaian keseluruhan mencapai sekitar 72,9% pada Juni 2025. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal juga menunjukkan kepuasan pemerintah terhadap manajemen baru dan kemajuan yang dicapai, terlepas dari keterlambatan historis.
Sedikit Keterlambatan Teknis: Meskipun ada jadwal uji coba laut pada Desember 2025, laporan dari akhir Juli 2025 juga mencatat adanya sedikit "hambatan" atau keterlambatan teknis sebesar 3,2% dari jadwal yang direncanakan karena pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan teknis yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu dimulainya uji coba tersebut.
Target yang Ditetapkan: Target uji coba laut pada Desember 2025 adalah bagian dari jadwal yang direvisi, dengan penyerahan penuh kapal pertama ke Angkatan Laut Kerajaan Malaydesh (RMN) dijadwalkan pada Agustus 2026
LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
HapusLCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS
TAHUN BARU = CCG CHINA
HapusTAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
TAHUN BARU = CCG CHINA
----------
Pada 31 Desember 2025, kapal China Coast Guard (CCG) kembali terdeteksi memasuki Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia, khususnya di sekitar Kasawari Gas Field dan Luconia Shoals, memicu kekhawatiran atas kedaulatan maritim Malaysia. Lokasi insiden: ZEE Malaysia di Laut China Selatan, dekat Sarawak (Kasawari Gas Field, Luconia Shoals, dan sekitar 50 mil laut dari pantai Sarawak).
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
HapusMISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
MISSILE EXPIRED = GUNBOAT NAVY
----------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 years
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
GORILA SEMENANJUNG MEMANG MEMALUKAN
BalasHapusSUDAH TAHUN BARU, TAPI TETAP SAJA IRI DAN DENGKI DENGAN RI
KASIHAN
ðĪĢðĪĢðĪĢðĪĢðĪĢ
48 KAAN + 48 KF21+ 42 RAFALE = 138 FIGHTER
BalasHapus138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
Break down the implications of Indonesia fielding 42 Rafale, 48 KF-21 Boramae, and potentially KAAN fighter jets.
✈️ Military Implications
Air Superiority:
Rafale (French 4.5-gen multirole) + KF-21 (South Korean 4.5-gen) + KAAN (Turkish 5th-gen project) → Indonesia will have one of the largest and most modern fighter fleets in ASEAN.
This mix covers air-to-air combat, precision strike, and electronic warfare, giving Indonesia flexibility across missions.
Deterrence:
A fleet of nearly 100 advanced fighters will act as a deterrent against regional threats, especially in contested areas like the South China Sea.
Neighbors such as Malaysia, Singapore, and Vietnam will need to recalibrate their defense strategies.
Technology Transfer:
KF-21 and KAAN programs involve joint development, meaning Indonesia gains industrial know-how and strengthens its aerospace industry.
Rafale acquisition includes training and maintenance packages, raising pilot proficiency.
ð Geopolitical Implications
Regional Balance:
Indonesia’s air power will surpass Malaysia’s Su-30MKM fleet and rival Singapore’s F-15SG/F-35 plans.
This positions Indonesia as a leading air power in Southeast Asia, potentially reshaping ASEAN’s military balance.
Strategic Autonomy:
By diversifying suppliers (France, South Korea, Turkey), Indonesia reduces dependence on a single country.
This hedging strategy enhances political leverage in international relations.
Global Partnerships:
Participation in KF-21 and KAAN programs ties Indonesia closer to South Korea and Turkey, expanding defense diplomacy beyond traditional Western partners.
===========
===========
F18 KUWAIT 2026-2017 =
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
Malaydesh has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”
WOIII....2026
BalasHapusLCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
----------------
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
PANTAS DUMMY LCS MANGKRAK =
BalasHapusLCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
-----------------
ðģ️ Kronologi Utama
1990–1993: TLDM merancang 27 kapal peronda (PV), diluluskan prinsip oleh Jemaah Menteri.
1995: Naval Dockyard Sdn Bhd (asalnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan) diswastakan kepada PSC-NDSB (milik Amin Shah).
1998: Kontrak asal NGPV ditandatangani bernilai RM 5.35 bilion.
2001: Kontrak tambahan pertama, tiada kos tambahan.
2005–2006: Boustead Holdings ambil alih PSC-NDSB → ditukar nama kepada Boustead Naval Shipyard (BNS).
2007: Kontrak tambahan kedua dengan BNS, kos naik RM 1.4 bilion (total RM 6.75 bilion). Tiada justifikasi jelas.
2005 & 2006: PAC dan Ketua Audit Negara lapor kelemahan besar dalam pengurusan projek NGPV. Menteri Pertahanan ketika itu: Najib Razak.
2011: Najib sebagai Perdana Menteri meluluskan projek 6 LCS bernilai RM 9.128 bilion, kontrak diberi kepada BNS.
ð° Isu Kewangan
RM 6.08 bilion sudah dibayar kepada BNS untuk projek LCS.
Daripada jumlah itu, RM 745 juta digunakan untuk “bailout” hutang lapuk NGPV:
RM 255 juta → bayar hutang NGPV
RM 141 juta → faedah hutang NGPV
RM 349 juta → kos tambahan reka bentuk berkaitan NGPV
➡️ Dana LCS sepatutnya untuk projek baru, tetapi digunakan untuk menutup kerugian lama.
⚖️ Implikasi
Penggunaan dana LCS untuk menutup hutang NGPV boleh dianggap pecah amanah (Criminal Breach of Trust, CBT) di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan.
PAC dan Ketua Audit Negara sudah memberi amaran sejak awal bahawa projek NGPV bermasalah, tetapi kontraktor yang sama (BNS) tetap diberi peluang untuk projek LCS.
Persoalan besar:
Adakah projek LCS diluluskan melalui rundingan terus sebagai cara membayar hutang lama NGPV?
Jika ya, maka projek LCS bukan sekadar perolehan baru, tetapi juga mekanisme “bailout” terselindung.
ð Kesimpulan
NGPV gagal → bailout → LCS bermula dengan beban hutang lama.
Najib Razak terlibat pada dua peringkat penting:
Sebagai Menteri Pertahanan (1990-an hingga 2000-an) ketika penswastaan dan kegagalan NGPV berlaku.
Sebagai Perdana Menteri (2011) ketika meluluskan projek LCS kepada syarikat yang sama (BNS).
Nunggu komen dari GORILA SEMENANJUNG satunya yang minim literasi
BalasHapusðĪðð ð
Penambahan pesawat tempur Indonesia adalah langkah strategis: memperkuat pertahanan, meningkatkan kesiapan tempur, dan menunjukkan bahwa kedaulatan udara dijaga dengan perencanaan, bukan sekadar wacana macam negara kere diutara ð
BalasHapusTahun 2025 telah lewat. MALON tetap sepi SHOPING ðĪĢðĪĢðĪĢðĪ
BalasHapusLCS tetap gak berani melaut
Tiada ASET baru datang
Keledai Malaya yang 1 lagi belum muncul ððð
BalasHapusIF 21 ðŪðĐ INDONESIAN FIGHTER JET PTDI ITU JELAS PRODUCT & PROYEKNYA MILIK BANGSA INDONESIA DALAM PENCAPAIAN KEMANDIRIAN BANGSA SELAIN TENTU DESIGN, TECHNOLOGYNYA JUGA UNITNYA CUKUP EFEKTIF & EFISIEN SEBAGAI FIGHTER JET GENERASI LANJUT ,
BalasHapusSecara legal kayaknya tidak. Perhatikan berita yg keluar dari pihak RI. Walaupun engineer kita yg kerja, tidak berarti kita jadi pemilik IP.
HapusððēðĻðŠ
HapusBaru baca narasi pertama saja sudah bisa menebak siapa yang menulis artikel tsb.
BalasHapusSi sales almarhum hellmas.
Si pengahalu
Bukan masalah si pembuat narasi om.
HapusMemang faktanya program kerjasama KFX/IFX berakhir di 2026.
Jadi apakah mau lanjut beli produknya atau tidak ya di tahun ini... karena fase pembuatan prototipe sudah selesai.
Kalau lanjutkan ikut kerjasama buat KFX sampai ke generasi 5 kayaknya nggak mungkin.
Korengan juga lagi ngejar uji air to ground agar KFX awal jadi pesawat Multirole karena kalau kemampuannya hanya terbatas di air to air ya kalah saing nggak laku.
Fakta akhir 2026 adalah Tidak ada Satu pun Negara Produsen Jet Fighter MRCA yang mengajak Joint Development and Production dengan malaydesh right?
BalasHapusWhat a joke?
ððððððððððððððð
Seharus nya malaydesh kerjasama ama kpop....biar kolabor nipu nya ... ð
HapusBayangkan : kpop dengan teknik nipu ala TOT...Malaydesh teknik nipu ala naturalisasi ðĪĢðĪĢðĪĢðĪĢðĪĢ
Beeghhh Horor jadinya....ðĪĢðĪĢðĪĢ
HapusNahhh...benulll itu....sales kpop tambah anarkis....
BalasHapusnape gue bilang anarkis....???
BalasHapus* Apalagi Indonesia sebagai mitra junior dalam EMD jet tempur generasi 4.5 tidak dapat dipandang sebagai rekan yang dapat diandalkan
* Andaikata pengambil keputusan di Indonesia mampu berpikir obyektif yang bersifat visi jangka panjang serta bukan berdasarkan pertimbangan subyektif dan emosional, peluang ekonomi tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh negeri ini setidaknya hingga 30 tahun mendatang.
* Apalagi setelah Indonesia secara serampangan memutuskan hendak membeli pesawat tempur yang diklaim sebagai generasi kelima dari Turki
* Apalagi Korea Selatan pada 2025 sudah bermurah hati menyepakati pengurangan nilai cost share Indonesia dari KRW1,7 triliun menjadi US$600 milyar dalam EMD tahap pertama.
* pertanyaannya ialah apakah peluang itu akan direbut ataukah dibiarkan berlalu demi ilusi yang lain? (Alman Helvas Ali)
Amalan canvas say : Indonesia itu ......
BalasHapus- tdk dapat diandalkan
- subyektif dan emosional
- serampangan
- ga tau diri kpop dah murah hati
- sedang ber ilusi....
Beruntung ini sales di indonesia....kalo d korut.... ini sales udah di iket di hwasong kirim ke planet namex
BalasHapusYg jlas perjanjiannya prototipe punya Indonesia di serahkan 2026
BalasHapuseittt ituw kalo bayar penuh emd KRW 1,6 T dapet 1 prototaip
Hapussetelah turun jd KRW 600 juta, tause yeee..lah harga jetnya aja brapa? rugi bandar klo kita cabut permanen stelah 2026 om haha!ðŽððŽ
sperti yg dijelasin kemhan dl, mreka gak minta diskon,
tapi sampe 2026, hanya mampu setor krw 600 juta, teote yg diberikan disesuaikan jumlah pembayaran.
jika kemhan masi minat, sisanya pembayaran di cicil 10 tahun stelah emd 1 selesai.
mnurut pengertian guwe, prototaipnya bakal dikasi setelah lunas kelak..2036 haha!ððĪð
nahh medan merdeka barat masi mao gak...
kcuali kpop berikan cuma2 dgn syarat kemhan SHOPPING Boramae skarang haha!ððð
TAHUN BARU = KEMBANG API ❌
BalasHapusTAHUN BARU = HELI JATUH✔️
------------
Timeline Kecelakaan Helikopter Militer Malaydesh =
-
1990-an – Beberapa insiden kecil melibatkan Alouette III (TUDM) saat latihan.
-
2004 – Nuri (Sikorsky S-61A-4, TUDM) jatuh di Genting Sempah.
-
13 Jul 2007 – Nuri (S-61A-4, TUDM) jatuh di Genting Sempah, menewaskan 6 kru.
-
2016 – EC725 Cougar (TUDM) alami pendaratan darurat di Kuantan, kru selamat.
-
2018 – Super Lynx (TLDM) alami pendaratan darurat saat operasi laut.
-
2020 – AgustaWestland AW139 (TUDM) insiden teknis di Johor, kru selamat.
-
2023 – EC725 (TUDM) pendaratan darurat di laut dekat Pulau Perak, kru selamat.
-
6 Februari 2024 – Lumut, Perak
Dua helikopter militer Malaysia, AgustaWestland AW139 dan Eurocopter Fennec (TLDM), bertabrakan di udara saat latihan persiapan Hari Ulang Tahun TLDM ke-90.
-
6 Feb 2025 – Bell 206L4 (latihan gabungan) terbalik saat hover di Bentong, Pahang. 1 kru cedera.
-
31 Des 2025 – Super Lynx (TLDM) pendaratan darurat di perairan Pantai Klebang, Melaka. Kru selamat.
------------
SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU :
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X $ 31 JT= USD 857 JUTA
•$ 3.700JT ÷ $ 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
4x MAHAL SEWA ❌ BELI BARU
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MAID OF LONDON (MALON) (ATM).
Kalau pabrik pesawat nya dipindah di surabaya , Insya Alloh lancar TOT nya , proyek apapun kalau di surabaya beres dan tanpa drama.
BalasHapus