Rencana Pembelian 8 Unit Osprey untuk Jawab Tuntutan Kebutuhan Alutsista

12 Juli 2020

MV-22 Osprey block C (image : Bell)

JAKARTA - Rencana Pemerintah Indonesia membeli delapan unit pesawat militer jenis MV-22 Block C Osprey dari Amerika Serikat (AS) dinilai untuk menjawab tuntutan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Maka itu, anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas mendukungnya.

"Terkait rencana pembelian 8 helikopter angkut MV-22 Osprey saya pikir untuk menjawab tuntutan kebutuhan alutsista kita yang sangat mendesak, karena kita tahu di beberapa wilayah itu sudah beberapa kali terjadi kecelakaan helikopter," ujar Yan Permenas Mandenas kepada SINDOnews, Jumat (10/7/2020).

Yan mengatakan, jumlah helikopter yang beroperasi saat ini pun sangat terbatas. "Jadi kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan untuk mobilisasi dan lain-lain untuk menangani berbagai macam gejolak sosial maupun gejolak politik, apalagi menyangkut dengan pertahanan wilayah, itu kita sangat susah untuk bermanuver," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Apalagi, helikopter milik TNI angkatan udara, laut dan darat saat ini harus diganti atau diperbarui dari segi operasionalnya. "Karena sampai dengan saat ini kita bisa mengambil sampel Komisi I bertemu dengan Pangkoopsau II di Makassar, rata-rata di beberapa wilayah yang kami temui itu semua meminta untuk memodernisasi alutsista, termasuk helikopter, pesawat tempur dan persenjataan, itu baru di Pangkoopsau II, belum lagi di Pangkoopsau III di Papua itu sama sekali enggak ada pesawat tempur," katanya.

Dia mengatakan, Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Koopsau) di Papua tidak memiliki helikopter. "Apalagi kita bicara ini sudah sekelas bukan lagi Lanud, bukan lagi Pangkosek, ini sudah Pangkoopsau, Pangkoopsau otomatis harus seimbang dong dengan ketersediaan alutsista sesuai dengan standar organisasi yang dikembangkan oleh Panglima TNI," ujar legislator asal daerah pemilihan Papua ini.

Akan tetapi, kata dia, kenyataannya saat ini Koopsau maupun Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) terbentuk dimana-mana. "Itu dari segi sarana prasarana pun terbatas apalagi menjawab pemenuhan alutsista, masih jauh sekali dari harapan kita," katanya.

Indonesia, kata Yan, merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Sehingga, paling efektif menggunakan pesawat, dan helikopter untuk jarak dekat sekaligus untuk melakukan manuver dalam memantau situasi dan keamanan. Dia menambahkan, helikopter juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi gerakan terorisme maupun separatisme.

"Contohnya saja di Papua, di Papua itu helikopter yang layak dipakai Kodam aja enggak ada sama sekali. Padahal ini wilayahnya memang sangat krusial sekali dari gangguan ancaman keamanan tetapi helikopter yang dimiliki Kodam saja enggak ada, yang dimiliki malah ada helikopter satgas yang di Timika, itu angkatan darat punya dua unit. Lain daripada itu enggak ada," imbuhnya.

Dia pun mengingatkan belum lama ini helikopter milik angkatan darat jatuh di Nduga, Papua. "Sampai sekarang enggak ada lagi stok yang ditambahkan ke Papua untuk beroperasi. Nah ini belum kita bicara soal di Poso, di Aceh, dan lain-lain daerah-daerah yang rawan misalnya, tapi kita juga bicara soal patroli rutin kapal perang dilengkapi dengan helikopter dan lain-lain untuk bisa memonitor wilayah perairan laut kita, itu sangat minim sekali," tuturnya.

Maka itu, menurut dia, kebutuhan alutsista yang sangat mendesak seperti pesawat tempur, helikopter dan kapal perang harus terus ditingkatkan untuk pertahanan negara. Sehingga, lanjut dia, pemenuhan alutsista harus menjadi kebutuhan prioritas yang harus diselesaikan Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.

Apalagi, dengan visi besar Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk membenahi kekurangan alutsista yang tersedia di dalam negeri. Karena, sambung dia, kemampuan alutsista Indonesia tidak mampu mengimbangi negara tetangga.

"Jadi langkah-langkah yang dilakukan menteri pertahanan itu merupakan bagian dari memperkuat pertahanan kita, sehingga kita tidak dianggap sebelah mata oleh negara-negara sahabat apalagi negara tetangga kita yang selalu melakukan manuver dalam latihan militer memasuki wilayah udara kita. Jadi saya pikir apapun kebijakan pemerintah hari ini melalui Menteri Pertahanan itulah yang terbaik untuk menjawab kebutuhan kita ke depan," katanya.

(SindoNews)