MANILA – Navy ships of the Philippines and Australia over the weekend held maritime exercises aimed at "promoting peace and stability" in the region.
The Philippine Navy (PN)'s second missile-frigate, the BRP Antonio Luna (FF-151), participated at-sea phase of Exercise Lumbas 2021 with two Royal Australian Navy (RAN) vessels on Saturday for the "maneuver exercise, division tactics, and formations in column and abreast using NATO coded messages".
"BRP Antonio Luna (FF-151) participates in the at-sea phase of Exercise Lumbas 2021 to strengthen cooperation and to promote peace and stability within the region together with HMAS Canberra and HMAS Anzac on Sept. 26," a post on the BRP Antonio Luna's Facebook page said Monday.
Exercise Lumbas is a bilateral Australia-Philippines exercise.
The exercise focused on high-end training and interoperability that will benefit both nations in increased maritime domain awareness and force generation.
After the series of maneuvers at sea, the two RAN ships, along with tanker HMAS Sirius, docked in Manila for a three-day visit which is part of Indo Pacific Endeavour 2021 (IPE21).
In a news release, Australian Ambassador Steven Robinson AO said Australia was "very pleased" to have IPE21 in the Philippines.
"This visit reflects the spirit of mateship and bayanihan during our 75th Anniversary of diplomatic relations. It also demonstrates the increasing mutual trust and cooperation between the Australian Defence Force and the Armed Forces of the Philippines,” he said. “It is part of our robust and longstanding engagement with the Philippines to promote a secure, open, prosperous, and resilient region.”
IPE21 is Australia's flagship regional engagement activity and a demonstration of Australia's support for a peaceful, inclusive and resilient Indo-Pacific region, with Asean at its core.
Since late-August, the IPE21 task group has engaged in a program of at-sea activities, training programs and capacity building with Australia's partners in the region.
The three-month deployment involves around 700 people, including Australian defense and civilian personnel and participants from partner nations.
These include PN Captain Constancio Reyes who is serving as IPE21's deputy commander.
IPE21 in the Philippines will run from Sept. 26 to 29.
(PNA)
Ki ketokmen wes tau min 🤔
BalasHapusHoaahm...
BalasHapus"Miiiiiiiiin......angkat dong jemurannya 🎤 😳😲😳"
BalasHapushttps://youtu.be/GBqEgRAbXyo
TNI AD Distribusikan Lagi Kendaraan Dinas
BalasHapus(Jakarta) - Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) kembali menggelar dan mendistribusikan sejumlah kendaraan dinas kepada satuan jajaran, Senin (27/9). Kendaraan dinas yang dibagikan adalah hasil Pengadaan TNI AD tahun anggaran 2020-2021 dan dukungan SKK Migas, baik kendaraan roda empat maupun roda dua.
Total keseluruhan kendaraan 353 unit, terdiri dari roda empat sebanyak 118 unit dan roda dua sebanyak 235 unit. Adapun rincian jenis kendaraan tersebut meliputi _Transporter Heavy Scania_ 8 unit, Kendaraan Dapur Lapangan 20 unit, Pajero Sport 6 unit, Ambulans 5 unit, _Tactical Reinforced Vehicle (TRV)_ 25 unit, _kendaraan Jammer_ 4 unit, _ILSV J-Forces Armored_ 4 unit, kendaraan _P6 ATAV 26_ unit, kendaraan penarik Meriam MAZ 8 unit dan kendaraan Tata Daewoo 12 unit, Sepeda motor Trail Honda CRF 232 unit dan Sepeda motor BMW Kawal Depan VIP 3 unit.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan, bahwa TNI AD terus mengupayakan dan memperbaiki kualitas pengadaan atas kendaraan dinas yang didukung dengan teknologi mutakhir dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI AD ke depan agar semakin lebih baik lagi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid menyambut positif dan mengapresiasi atas terealisasinya pengadaan kendaraan dinas TNI AD yang didukung Alutsista dengan teknologi mutakhir. "Bukan saja didukung teknologi paling mutakhir, sekaligus juga desain mutakhir yang dilakukan dengan hati” . Hal ini menjadi sangat sesuai dengan berbagai temuan di lapangan. Dengan demikian melalui pengadaan kendaraan dinas ini, diharapkan dapat memperbaiki kinerja TNI AD di masa mendatang tegas Meutya.
Selain Ketua Komisi I DPR RI, pada kegiatan tersebut juga hadir antara lain Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. H. Abdul Kharis Almasyahari, M.Si, dan H. Anton Sukartono Suratto, M.Si, serta anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, H. Sukamta, Ph.D, Dede Indra Permana, S.H., dan H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS. Deputi Bid. Bisnis SKK Migas dan para pejabat utama di lingkungan Mabesad, serta perwakilan penerima kendaraan dinas dari Kotama dan Balakpus. (Dispenad)
#TNIADMengabdiDanMembangunBersamaRakyat
Link :
https://m.facebook.com/groups/332082471652761/permalink/401883961339278/
https://m.facebook.com/groups/183021936698489/permalink/377596700574344/
Beli truk MAZ buat narik howit cuma 8 bijik. .....apa ga bisa pake Isuzu/Hino yg all wheel Drive ya 🤔
HapusMaz lebih mbadak dari Isuzu dari segala segi.
HapusAlutsista baru lagi Guys yaitu 26 unit Rantis P6 ATAV untuk TNI AD maknanya sekarang ini sudah lengkap 3 matra TNI menggunakan Rantis P6 atav yaitu TNI AD,Paskhas TNI AU,Taifib TNI AL, sementara HMAV Tarantula Tampal stiker Tak masuk tahap produksi massal Sebab tak memenuhi standar persyaratan ATM KASIHAN jadi PROTIPE je untuk Selamanya Wkwkwkwkw
BalasHapus
BalasHapusTruk,26 rantis P6 ATAV serta 4 unit ranpur ILSV J Force Guys HORANG KAYA alutsista pesanan TNI terus berdatangan pur Wkwkwkwkw
=====
Total keseluruhan kendaraan 353 unit, terdiri dari roda empat sebanyak 118 unit dan roda dua sebanyak 235 unit. Adapun rincian jenis kendaraan tersebut meliputi _Transporter Heavy Scania_ 8 unit, Kendaraan Dapur Lapangan 20 unit, Pajero Sport 6 unit, Ambulans 5 unit, _Tactical Reinforced Vehicle (TRV)_ 25 unit, _kendaraan Jammer_ 4 unit, _ILSV J-Forces Armored_ 4 unit, kendaraan _P6 ATAV 26_ unit, kendaraan penarik Meriam MAZ 8 unit dan kendaraan Tata Daewoo 12 unit, Sepeda motor Trail Honda CRF 232 unit dan Sepeda motor BMW Kawal Depan VIP 3 unit.
Link :
https://m.facebook.com/groups/332082471652761/permalink/401883961339278/
https://m.facebook.com/groups/183021936698489/permalink/377596700574344/
https://www.facebook.com/groups/183021936698489/permalink/377594480574566/
"Ueeeeeeeeedan jaran, Prancis menang tender kapal perang neng Yunani .........Damen gor iso nyengoh Yen nggene Ki 😳"
BalasHapushttps://www.navyrecognition.com/index.php/naval-news/naval-news-archive/2021/september/10742-france-wins-contract-for-the-procurement-of-new-vessels-for-hellenic-navy.html
Wah ada 4 frigate bekas yg jadi tersedia di pasaran.🤣
HapusAgak kaget contraknya 50% FDI, 50% Gowind.
Type 23 batal dihibahkan 😂
Hapus4 unit Ranpur ILSV milik TNI AD dikirim ke Kodam Cenderawasih Papua pada 26 September 2021 kemarin dan pada hari ini Di Jakarta di lakukan serah terima 4 unit lagi ranpur ILSV J Force untuk TNI AD dalam waktu 1 Minggu TNI AD mendapatkan 8 unit ranpur ILSV J Force Pur Tak perlu bising-bising tiba-tiba Alutsista yang Dipesan terus berdatangan bukan macam SEBELAH tu ZERO guys Wkwkwkwkw
BalasHapushttp://garudamiliter.blogspot.com/2021/09/foto-ilsv-kodam-xviicenderawasih-dukung.html?m=1
Sebelah knp tak di ajak latihan ya wkwkwk
BalasHapusYg diajak.latihan khusus yg punya frigate baru om pit. Klo frigate uzur dan ompong ditolak ikut latihan. Bikin sakit mata kata Marsekalnya Aussy.
HapusApalagi yg cuma punya frigate nongkrong di darat, langsung diusir.
Mau ikut latihan pake kspal LeMeS ompong aja langsung ditendang menyingkir.
Betul,betul...negara yg di ajak latihan sama Australia mesti punya kapal terbaharu dan canggih dan bukan kapal usang dan mangkrak berkarat di limbungan wkwkwk
HapusWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWK......
HapusLoh......
BalasHapusYang anggota fpda satu itu tak diajak exercise...
Australi malah ngajak philipina
Anggota FPDA yg atu tuh kagak dianggap bro ESSEN.frigate terbaru UK saja tak ditawarkan oleh MAMI NE die
HapusYg tak diajak latihan tepi dikit Kat tandas
BalasHapushttps://m.facebook.com/1699378466992412/photos/pcb.2949546508642262/2949546471975599/?type=3&source=48&refid=18&__tn__=EHH-R
BalasHapusIni barue HORANG KAYA PURR
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1911434125683633&id=1222648834562169&m_entstream_source=timeline&__tn__=%2As%2As-R
BalasHapushttps://www.cnbcindonesia.com/opini/20210928015458-14-279612/utang-luar-negeri-belanja-pertahanan-dan-keamanan-teknologi
BalasHapusDalam daftar rencana pembelian senjata yang diusulkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas agar menjadi bagian dari revisi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2020-2024, tergambar pendekatan geopolitik. Hal demikian terlihat dari usulan akuisisi pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis sebanyak 36 unit dan 24 buah F-15EX produksi Boeing Amerika Serikat (AS). Opsi pengadaan senjata asal AS tidak sebanyak alutsista dari Eropa, namun akuisisi tersebut tetap strategis bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan hubungannya dengan dua kekuatan Trans Atlantik.
HapusAS menjadi salah satu sumber pengadaan senjata Indonesia yang terkait dengan produk dirgantara, khususnya pesawat angkut dan pesawat tempur. Pada Minimum Essential Force (MEF) tahap II tahun 2014-2019, Indonesia membelanjakan sekitar US$500 juta melalui skema direct commercial sales menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari sindikasi salah satu bank BUMN dan lembaga keuangan asal Prancis. Sementara pada MEF tahap III tahun 2020-2024, F-15EX merupakan target utama akuisisi senjata Jakarta dari Washington DC, namun skema pendanaan belum jelas karena masih menunggu lampu hijau dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kemenhan mengusulkan kebutuhan PLN senilai US$3,3 miliar untuk pembelian pesawat tempur yang awalnya dikembangkan oleh McDonnel Douglas itu, namun di sisi lain AS belum memberikan lisensi ekspor F-15EX ke Indonesia.
Indonesia mewajibkan penerapan Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Offset (IDKLO) untuk setiap impor sistem senjata utama. AS terhitung sebagai negara yang tidak mudah memberikan offset kepada negara lain dalam urusan ekspor senjata, akan tetapi hal itu bukan suatu kemustahilan. Sebagai ilustrasi, PT GMF AeroAsia mendapat offset pembelian lima C-130J oleh Indonesia berupa penggantian delapan unit center wing box pesawat C-130 TNI Angkatan Udara, di mana tujuh unit C-130 akan mendapatkan center wing box bekas, sedangkan satu unit sisanya akan mendapatkan center wing box baru yang dipasok oleh mitra Lockheed Martin. Pengadaan senjata melalui mekanisme foreign military sales biasanya lebih sulit untuk mendapatkan offset, namun bukan mission impossible sebagaimana dibuktikan saat pembelian 12 F-16A/B Block 15 OCU oleh Indonesia pada 1986.
HapusNamun terdapat catatan penting yang perlu diperhatikan oleh Indonesia terkait hal tersebut yaitu keamanan teknologi. Sejak beberapa tahun silam, Washington DC telah mendorong Jakarta agar membentuk suatu unit kerja yang bertanggungjawab terhadap Defense Technology Security (DTS) di tingkat Kemenhan. Dorongan itu terkait dengan keinginan Indonesia mendapatkan alih teknologi dari AS untuk program KFX/IFX. Isu DTS memang telah diangkat oleh AS untuk menjadi salah satu perhatian dalam kerja sama pertahanan dengan Indonesia.
Baca: Inggris Buka Suara soal Deal Kapal Tempur Arrowhead dengan RI
Dalam setiap Letter of Offer and Acceptance (LOA) yang ditandatangani Indonesia untuk akuisisi senjata dari Paman Sam, terdapat klausul DTS yang harus disetujui oleh Indonesia sebagai pembeli senjata. Misalnya dalam pengadaan delapan unit AH-64E Apache yang mengandung banyak teknologi sensitif. Dengan semakin besarnya potensi pembelian senjata dari Washington DC, AS mendorong Indonesia memiliki suatu unit kerja permanen yang bertugas melindungi teknologi AS yang diberikan kepada Indonesia. Perhatian AS dapat dipahami karena sejak era Perang Dingin spionase teknologi adalah hal yang terus terjadi, selain fakta bahwa Indonesia juga membeli senjata dari negara yang dikategorikan sebagai pesaing AS.
Isu DTS bukan saja pada tingkat Kemenhan, tetapi juga pada tingkat industri pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Cakupan DTS cukup luas, termasuk keamanan penyimpanan data dan jaringan. Penerapan DTS secara terbatas telah dilaksanakan oleh PTDI dalam program KFX/IFX di mana terdapat pembatasan akses pada fasilitas di Gedung Pusat Teknologi yang terkait dengan program itu, namun hal demikian belum cukup dan optimal. Persoalan DTS pada tingkat industri pertahanan harus ditangani oleh suatu unit kerja tersendiri dan tidak tepat bila dijadikan bagian dari unit yang bertanggungjawab terhadap teknologi informasi.
Budaya organisasi mempengaruhi pula isu DTS, di mana mayoritas organisasi pemerintah, BUMN maupun swasta masih memiliki kelemahan soal ini. Industri pertahanan Indonesia masih harus belajar terkait DTS dan hal tersebut membutuhkan dorongan dari Kemenhan dan Kementerian BUMN, selain asistensi dari pihak ketiga yang berkepentingan. Isu DTS hendaknya dipandang bukan saja dari aspek politik dan teknologi semata, tetapi juga dampak ekonominya bagi kinerja industri pertahanan nasional dalam jangka menengah dan panjang.
HapusSeberapa besar kesadaran akan DTS pada Kemenhan dan BUMN industri pertahanan? Penulis masih meragukan tingginya tingkat kesadaran terhadap DTS mengingat masih banyak parameter terkait keamanan data dan jaringan belum terpenuhi. Hal demikian membutuhkan perubahan besar apabila DTS diterapkan secara penuh, termasuk perubahan perilaku manusia. Diperlukan pula investasi untuk meningkatkan keamanan data dan jaringan, baik yang menggunakan dana APBN maupun dana BUMN industri pertahanan.
Offset merupakan aspirasi politik untuk meningkatkan penguasaan teknologi tinggi sekaligus mendapatkan nilai ekonomis pada jangka menengah dan panjang dari pengadaan senjata. Mengutip data Janes, terdapat peluang offset sebesar US$ 18,1 miliar di Indonesia selama periode 2021-2030 dengan peluang terbesar berasal dari sektor dirgantara. Untuk meraih peluang itu, selain ditentukan oleh kapasitas fiskal untuk mendukung belanja pertahanan dan kapasitas menyerap teknologi, faktor kemampuan untuk mengamankan teknologi yang dialihkan sebagai bagian dari offset perlu dikalkulasi dengan cermat.
Bisa jadi AS akan memperbolehkan Indonesia membelanjakan US$ 3,3 miliar untuk akuisisi 24 F-15EX, namun menolak offset karena tidak yakin dengan kemampuan Jakarta terkait dengan DTS. Isu DTS mempunyai relevansi pula dengan program KFX/IFX yang membutuhkan dana US$ 1,5 miliar untuk pembayaran co-share hingga 2026. Apakah Indonesia akan mengorbankan US$ 1,5 miliar tanpa imbalan akses teknologi karena enggan memenuhi tuntutan DTS dari AS dan Korea Selatan? Dana untuk kedua program kemungkinan besar dibiayai oleh PLN karena mustahil mengandalkan dana Rupiah Murni.
Horang kaya jajan kapalnya LeMaS ompong kalah dgn Bangla 😀
BalasHapusHorang kaya nak beli MRCA baru tahun 2035-3045, ituponn kalo ada Wang 😄
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusHorang kaya nak beli armada heli pengganti Nuri pon tunggu tahun 2030 😄
HapusHorang kaya nak beli herky J series setelah tahun 2030 Krn panas Jiran terbesarnya di Nusantara telah kontrak beli 5 😄
BalasHapusPemilik Kapal LeMeS dan kontena sakti kok tidak diajak latihan?
BalasHapuskan teknologi elder brother cino tuh, sangat guna dipakai jadi sasaran tembak latihan Pinoy dan Ausi
wkwkwk
Mabuhay Pinoy, maraming maraming salamat po..! Persiapan Phil ambil Sabah kembali dari negara boneka / jadi jadian (melon)..
BalasHapus