RI Produksi Roket Berhulu Ledak

05 November 2010

Hulu ledak roket 122mm produksi Pindad (photo : Defense Studies)

JAKARTA (SINDO) – Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan memproduksi roket berhulu ledak tinggi dengan daya jangkau sekitar 14,5 kilometer. Rencananya, 2013 akan diproduksi sebanyak 750 roket dan tahun berikutnya 1000 roket.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, roket pertahanan dengan nama RHAN-122 akan dipergunakan untuk melengkapi sistem persenjataan TNI AL. “Ini roket buatan Indonesia yang mempunyai hulu ledak. Diharapkan roket ini bisa digunakan untuk TNI AL,” kata Purnomo di Kantor Kementerian Pertahanan,Jakarta,kemarin.

Menurut rencana, Sabtu (6/10) akan diadakan uji coba terakhir roket yang dikembangkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan,PT. Pindad dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di Pusat Latihan Tempur di Baturaja, Sumatera Selatan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan Pos M Batubara menambahkan, roket tersebut memiliki daya ledak cukup tinggi dengan radius 150 meter.

Tidak hanya itu,sebanyak 90 persen bahan material roket berasal dari dalam negeri.“Hanya tabung serta propelan atau bahan pendorong roket yang masih didatangkan dari luar negeri karena industri dalam negeri belum bisa membuatnya,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, setiap tahunnya Balitbang Kemhan akan terus meningkatkan kemampuan roket pertahanan tersebut. Pada 2012 daya jangkau roket pertahanan akan ditingkatkan hingga 20 kilometer. “Dan di tahun 2013, jangkauan akan diusahakan mencapai 33 kilometer,” katanya. Roket tersebut, lanjutnya, akan diproduksi PT Pindad bekerja sama dengan perusahaan swasta di Malang.

(Seputar Indonesia)

Hibah F-16 Jadi Agenda Penting

05 November 2010

AS berencana menghibahkan 24 F-16 C/D block 32 kepada Indonesia (photo : F-16net)

Jakarta, Kompas - Pembukaan kembali hubungan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dan hibah pesawat F-16 menjadi agenda penting dalam bidang pertahanan yang akan ditindaklanjuti terkait kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia, November ini.

”Waktu Menteri Pertahanan (Robert) Gates ke sini, ada rencana untuk buka kerja sama secara bertahap, ini sudah masuk tahap operasional,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (4/11). Pertemuan dengan Gates itu diikuti dengan pengiriman tim bersama.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia telah membentuk tim, terdiri dari Kepala Bagian Litbang Kementerian Pertahanan dan Asisten Perencanaan Umum Mabes TNI, untuk membahas agenda apa saja yang ingin dibicarakan saat kedatangan Obama. ”Agenda utama, kerja sama secara gradual Kopassus dengan Pemerintah AS, terutama untuk latihan khusus,” kata Kepala Bagian Litbang Pos Hutabarat.

Indonesia juga berupaya untuk mendapatkan pesawat tempur F-16 bekas dari AS. Pesawat itu akan diberikan kepada Indonesia karena AS telah meningkatkan kelas pesawatnya ke F-18 dan lainnya. Namun, ”Kita harus melakukan retrofit atau perbaikan total. Tempatnya di AS dan harganya sepertiga dari harga pesawatnya,” kata Pos Hutabarat.

Obama dipastikan tetap ke Indonesia pada 9-10 November mendatang dan tidak terpengaruh kekalahan Partai Demokrat dalam pemilu tengah waktu (midterm election) di House of Representatives (DPR) AS.

Pasalnya, ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, hubungan Indonesia dan AS sifatnya sama sekali tidak terpengaruh dengan kondisi politik di AS ataupun di Indonesia. Hubungan Indonesia dan AS bersifat kemitraan yang strategis, setara, dan sangat kuat.

Marty mengungkapkan hal itu seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis. Rapat dihadiri Wakil Presiden Boediono, sejumlah menteri, dan Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal.

Menurut Dino, kedatangan Presiden Obama sangat penting untuk mendeklarasikan kerja sama kemitraan strategis yang komprehensif bersama Presiden Yudhoyono.

Terkait pengamanan Obama itu, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman mengatakan akan diturunkan 9.000 personel.

(Kompas)

ARMED Jajaki MLRS WR-40 Langusta

04 November 2010

WR-40 Langusta MLRS (photo : HSW)

Kunjungan Danpussenarmed Beserta Rombongan Ke Polandia

Pencapaian sasaran Rencana Strategis Pussenarmed Kodiklat TNI AD tahun 2009 – 2014 dan pembentukan Postur Prajurit Armed yang profesional dengan kemampuan melaksanakan tugas pokok memberikan bantuan tembakan yang kontinyu dan tepat waktu kepada satuan yang dibantu memerlukan dukungan Alutsista berteknologi tinggi yang memadai. Dihadapkan dengan kebutuhan tersebut, dalam rangka pengembangan Satuan Armed TNI AD, diperlukan informasi yang memadai tentang berbagai alternatif Alutsista roket, baik untuk kepentingan taktis maupun strategis, sehingga dapat ditentukan pilihan alternatif terbaik dari jenis dan sistem Alutsista roket yang akan digunakan.

Bantuan tembakan roket dari WR-40 Langusta (photo : PusdikArmed, Altair)

Peninjauan dan pengujian penembakan Roket MLRS WR-40 Langusta di Polandia, merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai suatu wahana untuk mengetahui lebih mendalam tentang Roket MLRS 122 mm, yang akan dijadikan pertimbangan sebagai alternatif Alutsista Roket Taktis Armed TNI AD. Untuk melihat seberapa jauh kemampuan alut sista Roket MLRS WR-40 Langusta, maka Danpussenarmed selaku pembina kecabangan Artileri Medan yang didampingi oleh Dirpalad, Kadislitbang, Paban III/ Litbang Asro Srenad dan Dirbinlitbang Pussenarmed Kodiklat TNI AD melakukan kunjungan kerja ke Polandia yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Oktober 2010, dalam rangka studi banding untuk meninjau dari pembuatan roket MLRS WR-40 Langusta sampai dengan mempelajari bagaimana kinerja alut sista tersebut dalam melayani permintaan bantuan tembakan.

(PusdikArmed)

Anggaran Alutsista TNI 2011 Rp 11 Triliun

04 November 2010

Helikopter Puma TNI-AU (photo : Kaskus Militer)

TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI membutuhkan anggaran sebesar Rp 150 triliun sampai 2024 untuk mencapai pemenuhan kekuatan pokok minimal. "Yang sudah diketok Rp 2 triliun, sisanya akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2011," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di kantornya, Kamis (4/11).

Menurut Purnomo, pembicaraan APBN Perubahan rencananya dimulai pada Januari, sehingga anggaran bisa diketok palu pada Maret 2011. Dengan demikian ada banyak waktu bagi kementerian untuk membelanjakan anggaran.

"Sedang diupayakan oleh DPR dan Kemenkeu, untuk memberi Rp 11 triliun bagi Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsudin mengatakan, untuk pembelian alutsista TNI, pemerintah sekarang memang membatasi penggunaan pinjaman luar negeri dan lebih memanfaatkan pinjaman dalam negeri. Pembelian alutsista juga diutamakan yang berasal dari industri dalam negeri, begitu pula bahan bakunya.

Untuk membantu pembelian alutsista tahun ini, kata Sjafrie, TNI mendapatkan pinjaman dari bank-bank nasional senilai Rp 800 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 600 miliar di antaranya, diperoleh dari Bank Negara Indonesia (BNI 46). Sisanya didapat dari bank-bank nasional lainnya.

Pinjaman tersebut, kata Sjafrie, untuk melengkapi kebutuhan senjata serbu standar pasukan TNI, yakni jenis SS1 dan SS2 varian terakhir. Keduanya produksi PT Pindad. TNI AL juga membeli kapal patroli berukuran 40-60 meter yang diproduksi PT Pal dan perusahaan swasta di Banyuwangi, Jawa Timur.

"TNI AU juga menambah armada helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia. Semua akan diselesaikan tahun ini," ujarnya.

(Tempo Interaktif)

BHIC To Supply Six Littoral Combat Ships In 15 Years

04 November 2010

BHIC's Littoral Combat Ship (photo : cari)

KUALA LUMPUR, (Bernama) -- The Royal Malaysian Navy (RMN) will receive six littoral combat ships (LCS) from Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) over the next 15 years, Defence Minister Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi said Wednesday.

He said the Defence Ministry had issued the Letter of Intent to the BHIC for the construction of the second-generation LCS, using local expertise.

It will involve upgrading the combat ships' weapon specifications from cannon to torpedoes as stipulated by the RMN, he told reporters after the conferment of First Admiral (Honorary) rank to Perak Menteri Besar Datuk Seri Zambry Abdul Kadir at the Defence Ministry here.

Ahmad Zahid said local expertise had the capabilities to produce the LCS following a series of discussions on the foreign shipping companies' integration system, including the transfer of technology.

He said the selection of weaponry would take into consideration the patrol operations in coastal areas and the South China Sea, including Sabah and Sarawak waters.

The minister also hoped that the BHIC would further secure construction jobs in other Asean member countries through the Asean Defence Collaboration.

With the consent from Yang di-Pertuan Agong, Zambry became the first menteri besar ever conferred with the rank of First Admiral (Honorary).

The conferment, which took effect on July 1, was in appreciation of his contributions in the development of the RMN and its staff at the naval base in Lumut.

There are 15 other recipients of the honorary ranks including Sultan of Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah as RMN Captain-in-Chief, Raja Dihilir of Perak Raja Jaafar Ibni Raja Muda Musa (Honorary First Admiral), national sailor Datuk Azhar Mansur (Honorary Captain) and Director-General of Works Datuk Seri Dr Judin Abdul Karim (Honorary Captain).

(Bernama)

New Zealand Outlines Plans to Replace P-3Cs and C-130s

03 November 2010

RNZAF's C-130 Hercules (photo : Scoop)

New Zealand aims to replace its Lockheed Martin P-3C Orion and C-130H Hercules aircraft within the next 15 years as part of a new defence strategy.

The replacement plans were announced in a defence white paper, the nation's first in 13 years, that set out the strategic direction for New Zealand's military up to 2035.

"We are likely to see growing pressures on our maritime resources, and an increase in illegal migration attempts," says Prime Minister John Key. "Some Pacific Island states will look to us for help as instability continues there, and the strategic balance in east Asia is shifting."

A programme to upgrade the Royal New Zealand Air Force's P-3C maritime patrol aircraft will continue, and the aircraft could be fitted with self-protection equipment and anti-submarine sensors. They will, however, be replaced "with an equivalent level of capability, manned or unmanned", around 2025.

While the air force will also continue upgrading its five C-130Hs, the Vietnam War-era transports will be replaced with an equivalent or superior aircraft by the end of their service lives around 2020.

A study before the next defence review in 2015 will define the replacement decision. It will also assess the use and cost effectiveness of the RNZAF's two Boeing 757s, to help determine the "optimal configuration of any strategic jet transport capability".

The white paper does not specify possible replacements for either the Orion or Hercules fleets.
However, current possible replacements for the P-3C include the Airbus Military C-295, Embraer EMB-145 MP, Saab 2000 MPA, and the Saab 340 MSA. Unmanned options could include the Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk.

As for the Hercules, replacement candidates could include the C-130J, Embraer's KC-390, or even Airbus Military's A400M.

The white paper adds that "low-end regional surveillance tasks" could be effectively carried out by short take-off and landing maritime patrol aircraft. This capability would increase surveillance capacity in both New Zealand's exclusive economic zone and the South Pacific. The new aircraft would also perform transport and multi-engine flight training that is now served by the Beechcraft B200 King Air.

A review will also determine whether the nation's Kaman SH-2 Seasprite helicopters will be replaced when they are due for upgrade in the middle of the decade.

"The Crown is already committed to a number of acquisition and upgrade programmes contracted for over the past decade, including new helicopters and the upgrade of the C-130 Hercules and P-3 Orion fleets," says the white paper.

"These programmes are putting pressure on the budget of the New Zealand Defence Force. Depreciation alone is expected to rise by about NZ$100 million [$77 million] over the next two years."

(Flight International)

PT.DI Garap Sembilan CN-235

03 November 2010

Suasana pembuatan CN-235 di PT. DI (photo : Kompas)

Bandung, CyberNews. PT Dirgantara Indonesia tengah menggarap sembilan unit CN-235, pesawat produksi andalan mereka untuk kebutuhan tiga negara. Dua pesawat di antaranya dijadwalkan bakal diserahkan dalam waktu dekat di pengujung 2010.

Kesembilan pesawat propeller itu merupakan pesanan Korsel sebanyak 4 unit produksi baru, kemudian Senegal terdiri dari 2 unit yang merupakan pesawat modifikasi, dan Kemenhan RI bagi operasional TNI AL jenis patroli maritim baru 3 unit.

Menurut Jubir PT DI, Rakhendi Triyatna, dua pesawat yang diserahkan dalam waktu dekat masing-masing satu versi pesawat transport militer milik Senegal dan patroli maritim Korea.

"CN-235 Senegal sudah selesai, tinggal diserahkan, sedangkan yang Korea sudah memasuki tahap perakitan akhir. Kami yakin akan berjalan sesuai jadwal pada akhir tahun ini," tandasnya di Bandung, Rabu (3/11).

Di luar itu, Rakhendi menambahkan pihaknya bersiap pula menyerahkan satu unit helikopter Super Puma versi transport militer kepada TNI-AU. Dijelaskannya, CN-235 Korea merupakan realisasi kontrak yang diperoleh pada Desember 2008 senilai 94,5 Juta US Dollar.

Jadwal penyerahan pesawatnya dilakukan antara 2010-2011. Untuk nilai kontrak dengan Kemenhan RI bernilai 80 Juta US Dollar yang ditandatangani kedua belah pihak pada Desember 2009. Jadwal penyerahan pertama pesawat dijadwalkan 2012.

Nilai kontrak dengan Senegal tidak diungkapkan. Hanya saja, PT DI memodifikasi CN-235 versi penumpang menjadi kepentingan militer. Harga pesawat tersebut, imbuhnya, bergantung pada opsi yang ingin dilekatkan pada fasilitas pesawat sayap tetap itu.

Opsi tersebut dalam rangka memenuhi misi yang diinginkan terhadap operasional pesawat itu di samping sistem avionik dan electroniknya. Terlebih ini adalah pesawat militer.

(Suara Merdeka)