02 November 2017
Pra-uji rudal Petir di Lumajang (photo : Kemhan)
Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan Melaksanakan Pra Uji Rudal Petir di Lumajang
Jakarta - Balitbang Kemhan dalam hal ini Puslitbang Alpalhan melaksanakan dinas ke Lumajang Jawa Timur dalam rangka pra uji rudal petir. Pra uji rudal petir dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017. Acara dihadiri oleh Kapuslitbang Alpalhan Brigadir Jendral TNI Abdullah Sani, Kabag Datin Set Kolonel Inf Fatih El Amin, S.IP., M.Si., Kabid Matra Laut Puslitbang Alpalhan Ir. Indra Usmansyah dan Tim OJT serta PT Sari Bahari.
Rudal petir ini dipandu dengan GPS untuk sasaran tidak bergerak. Dilengkapi fitur anti radar dan anti jamming. Rudal ini seratus persen buatan dan dikembangkan di dalam negeri, ini merupakan inovasi dan kemandirian industri pertahanan nasional.
Dalam pra uji rudal petir karena tidak dilengkapi fasilitas roda, rudal petir dilontarkan lewat platform peluncur. Sementara untuk mendaratkannnya menggunakan jaring. Rudal petir dirancang sebagai rudal permukaan ke permukaan berkemampuan balistik. Dengan program yang ditanam, rudal petir dapat di seting untuk menuju ke target sasaran vital tertentu yang tidak bergerak. Titik kerendahan terbang berada pada ketinggian 20 meter, rudal petir mampu melintasi kontur sehingga meminimalkan untuk terbaca oleh radar dan menghindari frekuensi yang berubah-ubah, serta mereduksi risiko di jamming.
Poin keunggulan rudal petir diantaranya mengadopsi sejumlah teknologi mutakhir untuk penginderaan sasaran. Diantaranya sudah mengadopsi multiple 3D point, ini lebih maju daripada rudal yang menggunakan seeker, konsekuensinya rudal petir dibenamkan prosesor tingkat tinggi untuk memproses data sasaran tembak. Rudal petir menggunakan engine rancangan sendiri yang diharapkan mampu mendongkrak kecepatan rudal petir menjadi 500 km per jam. Pra uji rudal petir yang dilaksanakan di Lumajang Jawa Timur perlu evaluasi secara keseluruhan.
02 November 2017
JF-17 of the Myanmar Air Force (photo : xwtoutiao)
A JF-17 Fierce Dragon fighter aircraft with the insignia of the Myanmar Air Force (MAF) on its tail has been conducting test flights in China's Chengdu airport, indicating that plans to induct them into MAF by end of this year may be on course.
That will make Pakistan a military hardware exporter because the Fierce Dragon has been jointly developed by Pakistan and China.
Khwaja Suhail Mansoor, chairman of Pakistan’s standing committee on defence production, claimed recently that the fiscal year that ended in July, the value of defence exports was $98.3 million, a 55% jump from a decade back.
While the JF-17 is a major joint collaboration effort to manufacture and sell combat planes by Pakistan Aeronautical Complex and the state-owned Chengdu Aircraft Industry Corporation (PAC/CAC), it has been mainly developed by China by improving its CAC FC-1 Xiaolong air fighter.
Myanmar is the first country to buy these planes to replace its aging combat force of 24 aging J-7 fighters and 16 A-5IIK ground attack aircraft.
MAF has a force level of 112 fighters, about 80 trainer aircraft, 25 transport aircraft, and around 140 helicopters.
In July 2015, Myanmar had signed a deal for 16 JF-17 Block II aircraft at a unit cost of $16 million, Jane’s Defence Weekly claimed.
Myanmar may also be considering buying an additional unspecified number of JF-17s. The Defense Ministry is tight-lipped on that.
The JF-17 Block II variant of the light multi-role and combat fighter is an improved version of the Block I fighter and boasts of mid-air refuelling facilities.
But, its role will largely be to provide close air support or for defensive operations.
With China’s active help, the Pakistan Air Force is also pursuing an ongoing effort to build and induct about 150 JF-17 fighters.
(Mizzima)
01 November 2017
KRI Nagapasa 403 (photo : Pontianak Post)
Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengemukakan kapal selam Indonesia yang baru yaitu KRI Nagapasa-403 tidak mengalami kerusakan serius. Baterai kapal selam tersebut lemah, sehingga kurang bertenaga.
"Itu masalah baterai saja. Sudah diganti," kata Ryamizard usai membuka kegiatan bela negara di pesantren Al Hikam, milik almarhum mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi di Depok, Jawa Barat, Selasa (31/10).
Ia mengaku sudah protes ke pihak Korea Selatan (Korsel) sebagai negara yang memproduksi kapal. Korsel sudah menjawabnya dengan menggantikan baterai baru yang lebih bertenaga. "Sudah kita proses kemarin tapi lambat karena kapalnya besar tapi baterainya kecil. Itu yang pertama, tapi saya sudah langsung ke pabrik, saya sama KSAL. Jadi sudah tidak ada masalah lagi, tapi yang kedua, ketiga terus," jelas Ryamizard.
Sebagaimana diketahui, kapal selam ini merupakan hasil kerja sama alih teknologi Indonesia dengan Korea Selatan. Masih ada dua kapal selam lagi yang masih dalam tahap produksi. Kapal selam diproduksi PT PAL yang diawasi langsung perusahaan asal Korea Selatan, DSME.
Kapal selam pertama dan kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel, DSME. Lalu kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya bekerja sama dengan DSME Korsel.
Penamaan Nagapasa pada kapal selam TNI AL diambil dari anak panah Indrajit dan diyakini mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, melindungi kehormatan serta keselamatan bangsa dan menegakkan hukum di perairan Indonesia.
(Berita Satu)
01 November 2017
Korvet KD Lekir (F26) (photo : Shephard)
The Royal Malaysian Navy (RMN) formalised the relocation of its Region 2 Command from Kota Kinabalu to Sandakan on 17 October.
The relocation actually began on 30 August as part of the RMN’s overall reorganisation of operational commands.
The process began on 27 April with the splitting of the RMN Fleet Command into the Western Fleet Command at RMN Lumut to oversee operations around Peninsular Malaysia, and the Eastern Fleet Command for East Malaysia operations based at RMN Kota Kinabalu.
The Region 2 Command was previously responsible for operations in East Malaysia but, with establishment of the Eastern Fleet Command, its responsibility is now solely for operations off the east coast of Sabah.
Since the Sulu incursion of 2013 and a spate of kidnappings by Philippine armed groups, there has been an increase in Malaysian military forces deployed there, plus stepped-up naval patrols to prevent further incidents.
In the Region 2 area the RMN operates a converted oil platform base and two mobile sea bases in the form of the converted merchant ships Bunga Mas 5 and Tun Azizan from which RMN fast craft and RHIBs conduct patrols.
The Region 2 Command now oversees the RMN’s part of the Trilateral Maritime Patrol initiative between Malaysia, Indonesia and the Philippines in the Sulu and Celebes Seas.
Aside from overseeing all RMN operations in the East Malaysia area, the Eastern Fleet Command will also be directly responsible for all RMN operations off the west coast of East Malaysia (Sabah and Sarawak states) plus operations in the South China Sea, including five RMN stations in the Spratly Islands.
However, operations off the Sarawak coastline will eventually be taken over by the RMN Region 4 Command currently being established at Bintulu, Sarawak. No formal operationalisation date has yet been set, but the nucleus for the command has been there since late 2016.
(Shephard)
01 November 2017
Satu skuadron pesawat tempur akan ditempatkan di Biak tahun 2018 (photo : Kohanudnas)
Biak (ANTARA News) - Komandan Pangkalan Udara Manuhua Biak Papua Kolonel Pnb Fajar Adriyanto mengatakan markas besar TNI Angkatan Udara akan menempatkan satu skuadron pesawat tempur di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada tahun 2018 terkait dengan dinaikan status Lanud Manuhua dari tipe B menjadi tipe A.
"Biak akan dibangun satu Skuadron pesawat tempur sudah masuk dalam program Panglima TNI yang disampaikan kepada Pangkalan Udara Manuhua," ungkap Komandan Pangkalan Udara Manuhua Biak Kolonel Pnb Fajar Adriyanto seusai tatap muka dengan tokoh agama dan insan media di wisma Gunadi Angkasa, Selasa.
Ia mengatakan dengan pembentukan Skuadron tempur udara di wilayah Lanud Mahuhua Biak diharapkan untuk memperkuat pertahanan keamanan negara di wilayah Timur Indonesia khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat.
Disinggung fasilitas penunjang pembentukan Skuadron tempur di wilayah Lanud Biak, menurut Kolonel Fajar, hingga saat saat ini berbagai sarana prasarana sudah mulai disiapkan dalam upaya menunjang pengoperasian satu Skuadron pesaway tempur TNI AU.
"Fasilitas avron untuk pesawat tempur dimiliki lapangan terbang Lanud Manuhua Biak sudah tersedia, ya semua fasilitas sudah dapat digunakan," ungkap Kolonel penerbang pesawat tempur F16.
Danlanud Kolonel Fajar berharap dengan adanya penambahan Skuadron tempur maka bersama dengan satuan organik TNI AU diantaranya Kosek Hanudnas IV, Lanud Manuhua, Pasukan Khas Bataliyon Komando 468 serta Satuan Radar 242 Tanjung Barari akan memperkuat pengamanan dan pengawasan wilayah udara di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Kegiatan tatap muka Danlanud Manuhua Kolonel Pnb Fajar Adriyanto dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan wartawan media cetak elektronik dalam rangka silaturahmi dan mendengarkan masukan masyarakat terhadap pelayanan kinerja prajurit TNI AU.
(Antara)
01 November 2017
Coastal radar produk dari Japan Radio Co seperti yang dipasang di Wakatobi (photo: alfamarine).
MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pemerintah Jepang sudah sepakat ingin memberikan hibah kepada Indonesia. Hibah yang akan diberikan ke Indonesia ini termasuk yang terbesar sepanjang sejarah yang pernah diberikan Jepang ke seluruh negara di dunia.
"Ini akan menjadi hibah terbesar sepanjang sejarah. Baru kali ini Jepang mau memberikan hibah in one shot," ucap Susi saat berbincang dengan media di Jakarta, Senin (30/10).
Rencananya, hibah Jepang itu akan digunakan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan di enam titik terluar Indonesia, salah satunya di Natuna. Negeri Sakura akan membangun pelabuhan perikanan, pasar, coastal radar, dan sistem satelit terbuka.
Susi menyebut Jepang akan menghibahkan 1 miliar yen per titik di sektor kelautan dan perikanan. "Ini baru pertama kali Jepang begitu antusias," tukasnya.
Sayangnya, niat Jepang memberikan hibah ke Indonesia masih terkendala birokrasi. Hibah dan rencana pengembangan kelautan dan perikanan tersebut masih menunggu persetujuan Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Bappenas).
"Birokrasi memang susah. Mau terima duit saja susah. Utang cepat-cepat, hibah malah lambat-lambat," keluhnya.
Rencana hibah itu pun masih perlu didiskusikan dengan pemerintah Jepang. Malam ini, Susi akan bertolak ke Negeri Matahari Terbit tersebut dengan agenda mengisi seminar dan memenuhi undangan menteri-menteri Jepang untuk mendiskusikan hibah dan kerja sama dengan JICA.
"Target kita masih November, Pak Presiden dan PM Abe bisa tanda tangan hibah. Tapi kami belum tahu tanda tangan akan di Jakarta atau saat APEC di Vietnam," imbuh Susi.
(Media Indonesia)
01 November 2017
Phantom 380-X 4x4 MRAP (photo : Shephard)
Satisfied with the performance of a prototype Phantom 380-X 4x4 APC deployed by the Royal Thai Marine Corps (RTMC) in the country’s troubled southern border region in 2014, its builder Panus Assembly later received an order for two further units.
The newer vehicles benefitted from minor modifications and added equipment to suit counterinsurgency operations, and they were redesignated as the Phantom 380X-1.
The RTMC, part of the Royal Thai Navy (RTN), has been operating the pair of Phantom 380X-1 MRAP vehicles in the southern border region. They have responded well to mission requirements and benefitted from quick repair and maintenance, so the RTN plans to buy more in the near future.
The Phantom 380X-1 weighs 19t and can carry a payload of 1,800kg. Powered by a Cummins 380hp engine coupled to an Allison 6-speed transmission with power take-off, its troop compartment offers protection against 5.56mm and 7.62mm rounds.
Phantom 380-X 4x4 MRAP (photo : Panus)
Its V-shaped hull can sustain a Level 4B explosive blast, and there are 12 firing ports in the rear compartment. The hydraulic rear ramp can be opened or closed manually. Though it is domestically designed and built, most key parts are of military standard.
In addition, Panus is also modernising the V-150 4x4 APC into the HMV-150, which is deployed to the southern border region as well.
Panus is currently working on a new 8x8 APC designated the R 600. All Panus projects will be offered to the Thai armed forces for consideration.
The southern Thailand insurgency turned increasingly violent after 2004. Since then, it has cost more than 6,500 lives and more than 12,000 have been injured by ambushes and bombs.
Therefore, the procurement of armoured vehicles was a priority because many Thai soldiers died whilst using pickup trucks.
The Royal Thai Army (RTA) acquired approximately 200 Reva 4x4 APCs from South Africa, but the type, still in use, does not provide sufficient protection against explosive blasts. Therefore, local company Chaiseri Metal and Rubber had a chance to offer the First Win 4x4 MRAP, with the RTA buying a number of them. Similarly, Panus has offered the Phantom 380X to the RTN as well.
(Shephard)
