Penjelasan Resmi Kemhan soal Isu RI Beli 42 Jet Tempur J-10 dari Cina

06 Mei 2026

Jet tempur Chengdu J-10CE (photo: Pakistan AF)

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait kabar yang beredar mengenai rencana pembelian 42 unit jet tempur J-10 buatan China.

Pihak Kemhan memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan hingga saat ini belum ada kontrak maupun kesepakatan resmi terkait pengadaan alutsista tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan hal itu saat dikonfirmasi.

"Isu tersebut tidak benar. Hingga saat ini tidak ada kesepakatan sebagaimana yang beredar," ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Muncul dari Unggahan Media Sosial

Isu ini mencuat setelah sebuah akun media sosial X bernama China Pulse mengunggah klaim bahwa Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian jet tempur tersebut.

Dalam unggahan itu disebutkan nilai kontrak mencapai 65 miliar Yuan atau sekitar USD 9 miliar untuk pengadaan 42 unit pesawat tempur J-10.

Namun, kabar serupa sebenarnya pernah muncul sebelumnya.

Pada pertengahan 2025, beredar rumor bahwa TNI Angkatan Udara telah memberikan persetujuan awal untuk mendatangkan jet J-10 guna memperkuat armada udara, termasuk mendampingi pesawat tempur Rafale asal Prancis.

Saat itu, Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto, menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil langkah ke arah pembelian tersebut.

Pertimbangan Ketat dalam Pengadaan Alutsista

Donny menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sejumlah kriteria ketat dalam menentukan pembelian pesawat tempur.

Selain mempertimbangkan kemampuan jarak tempuh dan daya angkut persenjataan, aspek integrasi dengan sistem pertahanan yang sudah ada menjadi faktor utama.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), M Tonny Harjono.

Ia menegaskan bahwa proses pengadaan alutsista tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Penentu Alutsista (Wantuwada).

"Penentuan pembelian alutsista perlu memerlukan proses matang dan waktu panjang yang juga melibatkan Dewan Penentu Alutsista atau Wantuwada," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa keputusan pengadaan juga sangat bergantung pada dinamika lingkungan strategis kawasan serta kebijakan pertahanan nasional yang ditetapkan pemerintah.

(TribunNews)